Peningkatan kinerja sektor ampl melalui penguatan peran pokja ampl

PENINGKATAN KINERJA SEKTOR AMPL MELALUI

PENGUATAN PERAN POKJA AMPL

Disampaikan oleh: Maraita Listyasari

Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas Lokakarya Pembentukan Pokja Propinsi Kepulauan Riau

Batam, 29 Oktober 2012

Selamat !!!

• Merupakan propinsi ke-33 yang membentuk pokja AMPL

• Pembentukan pokja sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja sektor AMPL

Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak

Tahun 2010-2011

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

2010

2011

Target 2015

Presentasi Rumah Tangga yang Menggunakan Sanitasi Layak

Tahun 2010 - 2011

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

2010

2011

Target 2015

Berbagai Pertanyaan…

BAGAIMANA POKJA BISA MENINGKATKAN

KINERJA SEKTOR?

PEMBENTUKAN POKJA ATAU PENGUATAN

SKPD?

APAKAH PROPINSI PERLU MEMBENTUK

POKJA JUGA?

DLL…

Dasar Pertimbangan

Air dan sanitasi adalah

kebutuhan dasar

Berbagai pelaku (pemerintah dan

non)

Investasi yang dilakukan masih

terbatas

Belum adanya sinergi yang kuat

antar pelaku

Mengapa ada Pokja di Propinsi?

• Propinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat

– Menterjemahkan target dan program prioritas nasional kedalam target dan program prioritas propinsi

• Beberapa isu yang tidak dapat ditangani oleh kabupaten/kota

POKJA dan SKPD SKPD

• Menjalankan fungsi sesuai tupoksi

• Indikator kinerja: tupoksi; output dari input yang dialokasikan

• Hubungan yang hierarkis, formal, struktural

• Penguatan: masing-masing sektor

Pokja

• Forum koordinasi

• Peran: pendataan, koordinasi, monitoring & evaluasi

• Indikator: sektor monitoring

• Hubungan informal

• Penguatan:terpadu

POKJA dan Tim Teknis Proyek

Tim Teknis

• Anggota: SKPD terkait proyek

• Terbatas jangka waktu proyek

• Target: KPI proyek

Proyek

• Anggota: pelaku AMPL (tergantung dari kesepakatan)

• Long life

• Target: komitmen daerah memenuhi target AMPL

Pembentukan Pokja sebagai Salah Satu Upaya Konkrit

Upaya Yang diperlukan

• Utk memprioritaskan pembangunan AMPL

• Strategi penguatan pembiayaan dalam APBD

Langkah yang dilakukan

• Penguatan kelembagaan – Penguatan SKPD

– Penguatan Pokja

• Penguatan perencanaan – AMPL menjadi isu yang

‘seksi’ dalam seluruh dokumen perencanaan

• Pengembangan kerangka regulasi

• Perluasan kemitraan

Untuk itu, Pokja Propinsi diharapkan mampu…

• Menjadi wadah koordinasi pelaku AMPL

• Penguatan sinergi antar pelaku (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) internal ataupun eksternal

• Wadah pertukaran informasi mengenai AMPL

• Menjadi advokator AMPL

• Tercapai KEBERLANJUTAN PELAYANAN

• Kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat terlayani

• Berkontribusi pada perekonomian daerah

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ju

mla

h P

okja

Pro

vin

si

Tahun

Perkembangan Pokja AMPL • Jumlah Pokja AMPL Provinsi: 32

• Lebih dari 900 anggota Pokja AMPL Provinsi mewakili lebih dari 25 SKPD

• Jumlah Pokja Kabupaten/Kota: 269 (219 kabupaten, 50 kota)

Perkembangan Pokja AMPL Provinsi

PPSP

Alumni ToF WASPOLA

CWSHP

Pamsimas

Manfaat dari Keberadaan Pokja

Koordinasi

Komunikasi

Informasi

Sinergi

Lain-lain

Manfaat adanya Pokja AMPL Provinsi Koordinasi (i):

- Perencanaan

- Penganggaran

- Implementasi

- Monev

Koordinasi (ii):

-Antar SKPD

-Antar program

-Lintas sektor

Koordinasi (iii):

-Advokasi

-Fasilitasi

-Advisory

Usulan bagi Pokja Propinsi Kepri

• Penetapan visi dan misi kedepan:

– Visi pokja vs visi AMPL Propinsi Kepri

– Sinergi dengan isu AMPL Propinsi

• Memastikan fungsionalisasi Pokja

– Peran dan fungsi anggota Pokja

– Aspek legal

– Pendanaan yang cukup

– Perencanaan program Pokja memastikan program AMPL daerah dapat dilaksanakan

Usulan Program Pokja Propinsi

PUSAT

• Mainstreaming Program dan target Nasional dengan Program dan target Propinsi

PROPINSI

• Meningkatkan koordinasi antar pelaku

• Advokasi

• Identifikasi potensi sumber daya eksternal

KAB/KOTA

• Advokasi dan promosi

• Peningkatan kapasitas

• Mempertemukan kebutuhan daerah peluang atau potensi yang ada

TERIMA KASIH