Tuesday, December 11, 2012Negara Tingkatkan Ketahanan Pangan
NEW YORK Harga pangan yang mahal membuat sejumlah negara berupaya meningkatkan ketahanan pangan. Permintaan yang besar ditambah kekhawatiran gagal panen karena faktor cuaca di sejumlah negara akan semakin menaikkan harga pangan.Di Bolivia, devisa bank sentral sebesar US$ 10 miliar disalurkan untuk menambah kredit bagi petani dan untuk menekan harga. Kami melihat krisis pangan akan terjadi, kata Luis Arce, Menteri Keuangan Bolivia.Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan, membentuk gugus tugas untuk menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan menjaga ketahanan pangan. Ada kecenderungan terjadi krisis pangan global akibat perubahan iklim, kata Lee.
Indonesia, salah satu negara pengimpor beras utama, berencana menaikkan stok beras pemerintah hingga dua juta ton secara bertahap. Tahun ini, stok beras Perusahaan Umum Bulog dipertahankan mencapai 1,5 juta ton.China, konsumen biji-bijian terbesar di dunia, akan mengalokasikan dana sebesar US$ 1,96 miliar untuk mendorong produksi hasil pertanian dan mengatasi dampak kekeringan.Harga gandum, jagung, dan kedelai menembus rekor tertinggi sejak 2008. Pemerintahan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin mulai menaikkan impor, membatasi ekspor, dan mengeluarkan persediaan untuk menekan laju inflasi.Indeks Harga Pangan FAO naik menjadi 231 pada Januari 2011 atau naik 3,4%, dibanding Desember 2010. Harga semua komoditas yang disurvei, biji-bijian, minyak dan lemak, susu, dan gula mengalami kenaikan, kecuali daging.Robert Zeigler, Direktur Jenderal International Rice Research Institute, mengatakan harga beras yang menjadi makanan pokok separuh penduduk dunia akan naik karena harga gandum yang mahal akan mendorong konsumen mencari bahan pangan alternatif.Jika produksi gandum turun, masyarakat akan beralih ke alternatif pangan lain. Beras adalah pilihan paling mudah, kata Zeigler. Dia menambahkan, harga beras biasanya mengikuti kenaikan harga gandum sebagai efek ikutan.Harga gandum di Chicago Board of Trade, harga acuan global, menyentuh US$ 8,9325 segantang pada 9 Februari, level tertinggi sejak 25 Agustus 2008.Harga gandum naik ke level tertinggi dalam dua tahun pekan lalu karena kekhawatiran dampak kekeringan yang melanda China dapat mengurangi produksi. Sementara pasokan gandum global semakin menyusut.Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan permintaan global yang tinggi terhadap gandum akan berlanjut hingga 2011 dan berpotensi terjadi penimbunan yang akan terus menaikkan harga.Robert Zoellick, Presiden Bank Dunia, merekomendasikan pemerintah memberi bantuan bagi masyarakat miskin untuk jangka pendek. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah mengurangi volatilitas harga dan menjamin ketahanan pangan untuk jangka panjang.Kenaikan harga beras dan pangan pada umumnya mempercepat laju inflasi di seluruh wilayah Asia. Penentu kebijakan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menekan kenaikan harga.Bloomberg, Tri Subhki RSource: Indonesia Finance Today,BYTRI SUBHKI RAKHMATULLAHSunday, 13/02/2011Posted by Yo gie at 2:15 PM
http://yogingeblogdi.blogspot.com/2012/12/negara-tingkatkan-ketahanan-pangan.html
==========================================================================================================
Makan Ikan dan Ketahanan PanganOPINI | 08 October 2012 | 03:53 Dibaca: 408 Komentar: 2 1 menarik Ketahanan pangan selayaknya tak hanya dilihat dalam angka-angka statistik, namun juga dalam kualitas gizi pangan yang tersaji untuk kita dan generasi ke depan. Ikan menyediakan kualitas gizi itu.Iwak atau ikan dapat mempunyai dua makna bagi orang Jawa, khususnya generasi lalu. Makna yang pertama adalah ikan secara harfiah, dan makna yang kedua adalah daging, yang setara dengan daging ayam dan daging sapi. Dalam percakapan sehari-hari, makna yang kedua yang lebih sering muncul dalam penuturan masyarakat suku Jawa. Ojo mangan nganggo iwak saben dino, atau Jangan makan dengan daging (ayam) setiap hari, adalah contoh percakapan yang sering terucap dari masyarakat Jawa. Tuturan ini membuktikan bahwa kedudukan ikan atau iwak secara harfiah masih sangat jauh dari budaya makan masyarakat Jawa. Mereka mengimajinasikan kalau daging ayam yang mereka makan adalah juga sejenis daging-nya ikan, misalnya bawal, nila, tuna, atau mas. Hal ini juga memperlihatkan bahwa budaya maritim sangat jauh dari kultur masyarakat Jawa yang didominasi wacana keraton yang agraris.Pemberontakan dan penemuan banyak lahir dari kebiasaan melaut. Begitulah sejarah dunia mencatatnya. Kisah James Cook dari Inggris yang berkelana dengan kapalnya hingga menemukan Selandia Baru adalah salah satu dari kisah penemuan dunia akan daerah-daerah baru. Salah satu suku di Eropa yang terkenal dengan kultur pembaharuan, yakni Viking, juga terkenal sebagai bangsa pengembara lautan.Bangsa Indonesia juga mempunyai sejarah kelautan yang kuat dengan hadirnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Bugis yang mempunyai sejarah melaut yang panjang. Sayangnya, budaya maritim yang menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia, menjadi ahistoris ketika Indonesia diperintah secara modern oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Jika dirunut ke belakang, mungkin akan menjadi cerita tak kunjung henti mengenai bagaimana kolonial berusaha melumpuhkan budaya maritim Indonesia dalam kapling-kapling daerah koloni East Indies. Berakhirnya kejayaan laut di negeri maritim ini membawa sebuah kultur keseimbangan sebuah bangsa yang konon cinta perdamaian dan ketentraman di bawah birokrasi yang didominasi oleh etnis Jawa.Kita tidak bisa membalikkan sejarah mengenai ahistorisnya bangsa ini terhadap laut. Tanpa harus menjadi romantik akan kejayaan maritim di masa lalu, Indonesia di masa kini tetap bisa menjadi bangsa kepulauan yang memperhatikan kekayaan laut sebagai sumber ekonomi dan area konservasi lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan identitas yang telah lama terlupakan dan tercampakkan tersebut melalui kuliner. Ya, kultur makan.Salah satu penentu etos kerja sebuah masyarakat adalah dengan makanan. Saya mempercayai pandangan yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah ini. Bangsa di Asia yang mengkonsumsi ikan lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain mempunyai etos kerja yang mengagumkan. Jepang dan Korea Selatan adalah dua contoh bangsa yang mempunyai konsumsi ikan yang tinggi. Sebuah studi mencatat konsumsi ikan masyarakat Jepang mencapai 140 kilogram per orang per tahun dan masyarakat negeri Gingseng mencapai 60 kilogram per orang per tahun. Sementara, orang Indonesia hanya mengkonsumsi 28 kilogram per orang per tahun pada tahun 2010. Sebenarnya, kita tak perlu berkecil hati karena angka ini (28 kilogram) sudah termasuk lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa di Afrika dan Amerika Latin yang mengkonsumsi rata-rata di bawah 20 kilogram per kapita per tahun. Bangsa Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa, Australia, dan Asia dikenal sebagai bangsa pemakan ikan paling banyak daripada orang Afrika atau Amerika Selatan. Terbukti, Asia saat ini, dikenal sebagai bangsa yang mempunyai etos kerja yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat.Secara umum, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia, Kanada, Denmark, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Korea Selatan, adalah bangsa-bangsa yang mengkonsumsi banyak ikan. Di Norwegia, bahkan, salmon yang biasa ditangkap di laut kini dapat dikembangkan secara budidaya karena tingginya permintaan akan ikan salmon.Yang menarik, di antara bangsa pemakan ikan itu, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat konsumsi nasi yang paling tinggi di dunia. Bahkan, dalam menu sehari-hari, nasi adalah menu yang paling dominan bagi masyarakat. Salah satu penyebab masih dominannya karbohidrat dalam tradisi makan di Indonesia adalah persoalan level sosial ekonomi. Suswono, Menteri Pertanian kita, menyebutkan seiring dengan semakin majunya perekonomian, seharusnya budaya makan masyarakat dapat bergeser pada makanan dengan jumlah karbohidrat yang lebih sedikit dan protein yang lebih banyak.Dan ikan adalah sumber protein yang bagus. Dengan potensi kekayaan perikanan di Indonesia, boleh jadi kampanye membatasi konsumsi nasi, yang juga harus diikuti dengan kampanye mengkonsumsi lebih banyak protein dan lebih sedikit karbohidrat, sebaiknya merujuk pada protein yang berasal dari produk perikanan di Indonesia. Dari sisi ini, kebijakan ketahanan pangan bukan melulu sekadar soal produksi dan konsumsi pangan secara kuantitatif, namun juga soal kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dalam kerangka ketahanan pangan, konsumsi pangan yang bagus bukan hanya memenuhi kebutuhan dari rasa lapar, namun juga mempunyai dampak pada naiknya kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat.Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai kandungan gizi yang memadai, khususnya kandungan protein, DHA, dan kalsium, vitamin A, dan zat besi. Kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi, seperti cakalang 24,2 persen, tuna 23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16 persen, pindang 27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen, dan udang segar 21 persen. Jangan remehkan ikan asin ! Meskipun lebih murah, namun ikan asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di antara beberapa jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan rendah, umumnya di bawah 5 persen, dan ini masih lebih rendah dibandingkan kadar lemak daging ayam yang mencapai 25 persen. Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan diduga berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-hexaenoic-acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berupa rantai panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di dalam ikan salmon, tuna, makarel, dan juga ikan asli Indonesia, ikan patin (Pangasius). Namun, berhati-hatilah juga dengan kandungan logam berat yang mungkin terdapat dalam ikan dari perairan yang telah tercemar.Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai banyak kuliner ikan adalah Palembang. Beberapa masakannya, yakni pempek, model, tekwan, pindang ikan patin, laksan, dan lenggang dimodifikasi dari bahan dasar ikan. Masakan dari Manado, Sulawesi Utara, juga banyak menggunakan bahan dasar ikan, seperti Ikan Tenggiri, Ikan Cakalang, dan Ikan Tude. Di Makassar dan Kupang, masakan ikan juga bertaburan di sepanjang jalan. Makan ikan, terutama ikan laut, di Indonesia boleh jadi adalah sebuah kemewahan. Mengapa ? Kuliner Indonesia telah mengolahnya menjadi berbagai jenis makanan enak, namun dalam tataran praktis sehari-hari mengkonsumsi ikan di kota besar seperti Jakarta seperti halnya api jauh dari panggang. Selain harga ikan yang rata-rata lebih tinggi, di pasar, daging ayam dan daging sapi lebih mudah ditemui. Selain itu, misalnya, camilan untuk anak-anak sekolah juga lebih banyak berputar di sekitar goreng-gorengan dan makanan dengan bumbu MSG yang kental. Untuk menjadikan ikan sebagai bagian ketahanan pangan Indonesia, baik secara kualitas gizi individual maupun secara agregat di tingkat nasional, perlu modernisasi sektor perikanan yang memungkinkan pengemasan dan pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai distribusi yang menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah pengkonsumsi ikan di kota-kota besar. Dengan adanya suplai yang memadai, pasar dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang dekat dengan selera pasar, seperti bakso ikan, abon ikan patin, sosis ikan, atau mungkin cireng tuna. Perlu langkah yang sistemik dan populer untuk menggeser budaya makan yang berpengaruh pada ketahanan pangan. Kelas menengah yang terus tumbuh di republik ini juga sebaiknya mulai menggeser konsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak menjadi makanan dengan sedikit karbohidrat (terutama karbohidrat sederhana) dan lebih banyak protein. Mari makan ikan !
http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/10/07/makan-ikan-dan-ketahanan-pangan-499468.html
==========================================================================================================
Anjloknya Ketahanan Pangan Oleh: Ivan A Hadar
Indonesia masuk perangkap pangan negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat bergantung pada impor.Padahal, sejak dua tahun terakhir, terjadi lonjakan harga pangan dan komoditas pertanian lainnya. Akibatnya, terjadi penurunan ketahanan pangan dengan indikasi mengenaskan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk serta kematian anak balita dan ibu melahirkan.Sebenarnya, spirit penguatan ketahanan pangan bisa ditemui dalam judul utama disertasi doktoral SBY, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran. Sayang, kebijakan pemerintah selama ini dinilai mengorbankan pertanian di pedesaan sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Indikasinya, penyunatan subsidi dan impor produk pertanian yang menyengsarakan petani dan memperburuk pembangunan pertanian itu sendiri.Saat ini sumber pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada sektor konsumtif dan padat modal. Tak heran jika dulu tiap pertambahan pertumbuhan satu persen, bisa membuka 300.000 sampai 400.000 lapangan kerja, kini hanya mampu menampung 178.000 lapangan kerja.Mereka yang jatuh miskin pun semakin bertambah. Sebagian besar berstatus petani gurem atau buruh tani. Bagi World Food Programme (WFP, 2005), mereka yang miskin dan kekurangan gizi di Indonesia dipastikan sulit keluar dari belenggu kemiskinan tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.Bagi Amartya sen (Poverty and Famines), persyaratan pengamanan pangan masyarakat bukan hanya pada pengadaan bahan pangan, tetapi aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang lapar. Sebenarnya, ketimpangan distribusi dan bahayanya dalam sebuah pertumbuhan ekonomi yang sering jauh dari harapan di negara berkembang sudah jauh hari disadari. Simon Kuznets (1995) dan Gunnar Myrdal (1956), misalnya, mengingatkan, kesenjangan penghasilan dan menunjukkan trickle-down effect sulit dicapai.Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sejak tahun 1980-an diberlakukan sebuah sistem kontrol oleh negara atas sektor pertanian dengan tujuan mengamankan keterjangkauan harga produk pertanian bagi penduduk kota yang kian meningkat. Hal ini dipertegas pada tahun 1990-an lewat kebijakan Structural Adjustment Program oleh IMF sebagai persyaratan mutlak pemberian bantuan dan utang kepada negara berkembang. Brandt (2000) menyebut program ini sebagai masalah makropolitik, yaitu keharusan mundurnya negara dari sektor dan jasa pertanian serta liberalisasi kebijakan harga, pasar, dan perdagangan pertanian. Sejak itu, sektor pertanian menjadi bagian makroekonomi yang paling menderita akibat penyunatan berbagai subsidi negara. Bagi Brandt, penerapan SAP menjadi akhir dari pembangunan pedesaan.Keberhasilan negara lainDilatari kegagalan pembangunan pedesaan itu, ada baiknya menengok keberhasilan Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan (sejak 1978) China, yang menjadikan sektor pertanian sebagai motor pengembangan sektor lainnya. Strategi yang dijalankan mencakup beberapa hal penting, yaitu dukungan kepada perusahaan keluarga kecil menengah, menghindari sistem kredit bersubsidi, membangun infrastruktur pedesaan, mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi yang bermanfaat bagi petani kecil, serta menghindari diskriminasi sektor pertanian (Binswanger, 1998). Berkat kebijakan itu terjadi lonjakan pertumbuhan di sektor pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas, modernisasi teknologi pertanian, dan pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan.Beberapa perbaikan dan modifikasi kebijakan juga dianjurkan Gabrielle Geier (1996). Pertama, perlu koreksi price bias yang terlalu percaya pada pengaturan produksi lewat harga pasar Yang diperlukan adalah perbaikan struktur pertanian dan dukungan pada inovasi pertanian.Kedua, agar mengubah kebijakan income bias yang percaya pada perbaikan pendapatan petani lewat mekanisme pasar menjadi kebijakan stabilisasi basic subsistence dan jaminan tidak digusur.Ketiga, mengoreksi kebijakan male bias demi memperkuat status sosial-ekonomi perempuan.Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan di Roma 12 tahun lalu, semua negara peserta, termasuk Indonesia, bertekad mengurangi angka kelaparan global dari 840 juta menjadi separuhnya pada tahun 2015. Namun, sesuai data FAO 2005, masih ada 825 juta jiwa kelaparan. Meski terjadi proses deras urbanisasi, 60-70 persen penduduk negeri ini masih bermukim di pedesaan. Sementara nyaris separuh dari mereka yang mengalami rawan pangan berasal dari keluarga petani gurem.PerubahanDua pertiga petani gurem tergolong marginalized karena memiliki lahan tandus, terisolasi letaknya serta tanpa pengamanan hak atas tanah dan tanpa akses kredit. Penyebab lainnya, buruknya infrastruktur dan ketergantungan pada pedagang antara. Sementara itu, sekitar 30 persen bernasib lebih buruk karena tidak memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan musiman, dan menggantungkan hidup pada hasil hutan (Armin Paasch, 2006).Ketahanan pangan atau hak atas pangan harus dimulai dari berbagai kelompok ini. Kenyataannya, sejak dekade terakhir mereka kian tergusur. Perubahan struktural berupa komersialisasi sumber daya produktif, seperti lahan, air, dan bibit serta anjloknya harga produk pertanian dan liberalisasi asismetris perdagangan pertanian, telah memperburuk kondisi mereka (Windfuhr, 2005). Tanpa perubahan drastis kebijakan agar berpihak pada petani gurem dan pembangunan pedesaan, permintaan pemerintah pusat agar gubernur, wali kota, bupati, dan masyarakat untuk bekerja keras dalam peningkatan ketahanan pangan akan sia-sia karena menjadi sekadar imbauan tanpa arah dan pemihakan yang jelas.URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/05/00311813/anjloknya.ketahanan.paIVAN A HADAR Koordinator Nasional Target MDGs; Pendapat Pribadi http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10628&coid=4&caid=33&gid=1
==========================================================================================================
AS dan Korsel Diajak Ciptakan Ketahanan Pangan Penulis : Brigita Maria Lukita | Jumat, 4 November 2011 | 16:35 WIB
Dibaca: 38
Komentar: 0|
Share:
1RODERICK ADRIAN MOZES/KOMPAS IMAGESDuta Besar AS untuk Indonesia Scot Alan Marciel. TERKAIT: Undip Ingin Jadi Rujukan Pengembangan Wilayah Pesisir. Bantuan 1.000 Kapal Akan Dialihkan Program 1.000 Kapal Wajib Dievaluasi Menteri Kelautan Keseleo Lidah Target Kenaikan Produksi Perikanan 353 Persen Tak TercapaiJAKARTA, KOMPAS.com Untuk menciptakan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia mengajak Amerika Serikat dan Korea Selatan melanjutkan kerja sama bilateral berbasis teknologi dalam pembangunan kelautan dan perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan itu seusai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (4/11/2011)."Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam kerja sama bilateral, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Perlu digarisbawahi pentingnya dukungan Amerika Serikat dalam mengembangkan eksplorasi laut, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dalam menciptakan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim," ujar Cicip.Kerja sama Indonesia dan AS diawali pada 2003 melalui Program Mitra Bahari dan diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan aplikasi di bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2007.Seusai bertemu dengan Marciel, Cicip juga menerima kunjungan kehormatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia Kim Young-soon untuk kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Cicip, dukungan dan kerja sama AS juga dibutuhkan dalam upaya penanggulangan pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan di Indonesia.Selain itu, penerapan port state measure, pemberdayaan nelayan skala kecil, dan dalam memenuhi standar kualitas produk perikanan yang ditetapkan oleh AS.Sementara itu, Korea merupakan negara mitra yang penting bagi Indonesia, khususnya setelah presiden kedua negara menandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis pada Desember 2006 di Jakarta.Pada kunjungan kehormatan itu, Kim Young-soon juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Indonesia dalam "Busan International Seafood dan Fisheries Expo 2011". Acara itu juga menjadi ajang dalam pertukaran informasi terhadap kondisi pasar perikanan global, serta dalam mempromosikan produk-produk perikanan Indonesia. Editor :Agus Mulyadi
http://sains.kompas.com/read/2011/11/04/16355365/AS.dan.Korsel.Diajak.Ciptakan.Ketahanan.Pangan.
===========================================================================================================
Demi Ketahanan Pangan, Indonesia Siapkan Kerjasama InternasionalSenin, 20 Februari 2012, 21:17 WIB Komentar : 0
A+ | Reset| A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kerja sama internasional untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, khususnya untuk rantai pasokan. "Jadi ini semacam kerja sama internasional untuk menjaga ketahanan pangan yaitu untuk menjaga rantai pasokan, misalnya memperkuat jaringan ASEAN +3 (Jepang, Korea Selatan, China) yang sudah ada sebelumnya, dan juga kerja sama dengan Amerika Serikat yang sudah dikenal sukses dalam ketahanan pangan," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan di Jakarta, Senin (20/2).
Menurut Rusman, negara yang sudah pasti bekerja sama adalah Jepang karena dinilai dapat menjaga komitmen bila terjadi kenaikan harga pangan atau bencana alam yang mengganggu pasokan pangan.
"Kerja sama ini bukan saja tentang cadangan beras darurat tapi juga bisa juga untuk revitalisasi pertanian, irigasi dan kelembagaan pertanian di lapangan; target kami tentu agar tidak ada impor, tapi sebelum yakin Indonesia punya 10 juta ton beras pada 2014, pemerintah masih punya opsi lain," tambah Rusman.
Menurut Rusman ada tiga tim yang dipersiapkan dalam kerja sama tersebut yang berasal dari tiga kementerian. "Pertama tim dari Kementerian Pertanian untuk revitalisasi pertanian, tim Kementerian Perdagangan yang mengawal rantai pasokan, produksi dan opsi impor dan tim pengamanan rantai permintaan yaitu bagi masyarakat miskin dan rentan khususnya saat harga pangan dunia meningkat," jelas Rusman. Ketiga tim itu menjadi bagian dari "crisis management protocol" saat terjadi krisis pangan.
Sementara itu Kepala Bulog Soetarto Ali Moesa mengatakan bahwa Bulog sudah mengirimkan letter of credit (LC) untuk pengadaan beras dalam negeri ke daerah-daerah dan menetapkan harga pembelian petani (HPP).
"Kami sudah mengirimkan LC ke daerah-daerah dan menetapkan HPP yaitu Rp6500 untuk pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Rp6600 untuk Aceh, meskipun Inpres tentang HPP belum keluar," kata Soetarto.http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/20/lzp3oj-demi-ketahanan-pangan-indonesia-siapkan-kerjasama-internasional==============================================================================================================RiyonoKebijakan Pangan di ASEANSelasa, 24 Mei 2011 09:50 wibBrowser anda tidak mendukung iFrame
Isu pangan dalam KTT ASEAN cukup menarik untuk kita diskusikan. Pertumbuhan jumlah penduduk dari 7 miliar sampai 9 miliar di tahun 2045 menjadi ancaman serius bagi ketersedian pangan dunia. PBB merilis bahwa saat ini ada 1 miliar penduduk dunia dalam kondisi kelaparan. Gejolak harga pangan dunia memiliki imbas kepada perdagangan dan perekonomian nasional. Khususnya dalam bidang pangan yang mulai menghantui negaranegara ASEAN.
Dalam KTT ke 18 ASEAN bersepakat untuk melakukan kerja sama regional menghadapi ancaman krisis pangan dan engergi. Khusus pangan, ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan melalui membangun cadangan beras, investasi di bidang pertanian, termasuk kerja sama di bidang research dan inovasi.SBY menyatakan, para pemimpin peserta konferensi menyatakan, 10 negara anggota ASEAN plus Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan sebagai tiga mitra dialog hendaknya terus meningkatkan produksi pangan, khususnya produksi beras untuk menjamin ketahanan pangan kawasan. Salah satu langkah cepat yang harus kita ambil adalah pelaksanaan ASEAN Integrated Food Security Framework secara komprehensif dengan focus utama bidang penelitian dan investasi pangan. Melihat pembahasan dan rencana ASEAN dalam memenuhi kebutuhan pangannya berorientasi kepada swasembada pangan, belum mengarah kepada ketahanan pangan nasional. Cirinya dengan cadangan pangan yang cukup, peningkatan produksi beras dan investasi di bidang pangan.Pengalaman membuktikan bahwa oreintasi swasembada telah mengantarkan negeri di kawasan ASEAN akhirnya mengubah strategi dan kebijakan nasionalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Malaysia memilih tidak menjadi negara swasembada beras, tetapi kebutuhan pangan rakyatnya terpenuhi. Sebaliknya Indonesia mengejar swasembada beras namun rakyatnya masih memakan beras miskin yang didatangkan dari Vietnam.
Swasembada dan Ketahanan Pangan
Ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Bostawa sebagai misal, sebagai Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada self-reliance. Yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan impor terhadap ketahanan pangan nasional.
Thompson dan Cowan (2000 dalam Lassa, 2006) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60 persen pangan nasional. sisanya, 40 persen didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda.
Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Indonesia menerapkannya dalam Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 dimana ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Lassa (2006) dengan mengadopsi Stevens et al. (2000), telah memberikan ilustrasi yang sangat baik mengenai negara-negara yang melakukan swasembada pangan dengan kondisi ketahanan pangannya. Negara-negara kategori A (USA, Canada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti Singapura, Norwegia dan Jepang, mereka sama sekali tidak swasembada pangan tetapi memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar.Melihat kajian diatas kita bisa membaca kebijakan dalam KTT ASEAN yang disampaikan SBY dalam kebijakan pangan masih jauh dari harapan ketahanan pangan dunia. Kuatnya ketersedian pangan di Negara Amerika, Jepang, Norwegia, Australia dikarenakan pilihan ketahanan pangan yang diutamakan, bukan swasembada pangan yang kondisi ini semakin sulit diterapkan di kawasan ASEAN karena keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan yang semakin kritis.
Lumbung Pangan ASEAN
Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di kawasan ASEAN. Konektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang harus segera diselesaiakan. Kebijakan penelitian pangan harus kembali diorientasikan kepada empat sasaran pokok ketahanan pangan. Akses, ketersedian, distribusi, dan keamanan pangan. Empat pilar ini bisa disatukan dalam kebijakan ketahanan pangan ASEAN berbasis sumber daya local masing masing negara. Adanya lumbung pangan ASEAN sangat penting bagi cadangan pangan jika terjadi krisis pangan berkepanjangan. Lumbung pangan sejatinya merupakan penerapan system gotong royong atau konektifitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan ASEAN.
Lumbung pangan ASEAN dapat merupakan linked antar negara anggota yang berbentuk penelitian, investasi, pendidikan atau kerjasama suplay pangan yang terjadual dan memiliki standar yang diakui oleh semua anggota. Keberadaan lumbung pangan sejatinya merupakan contoh penerapan kebijakan ekonomi kelembagaan yang digagas oleh Prof Purbayu dimana ekonomi akan maju jika secara kelembagaan memiliki basis yang kuat untuk mengatur dan menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. ASEAN yang merupakan kawasan negara baru berkembang membutuhkan kejelasan sikap dan ketegasan kebijakan untuk menjadi kawasan bebas rakyat kelaparan. Keberadaan lumbung pangan ASEAN akan menjadi alternatif di tengah cengkraman kapitalisme pangan yang sudah mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan di negara berkembang. KTT ASEAN sudah usai dan semoga dampaknya dirasakan oleh masyarakat miskin terutama kebutuhan pangan mereka esok hari akan terpenuhi.
RiyonoSekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesiahttp://suar.okezone.com/read/2011/05/24/58/460264/redirect
================================================================================================Updated: Tue, 02 Apr 2013 13:40:00 GMT | By JPNNKetahanan Pangan Terancam
Bagikan0 Bagikan0 0
SURABAYA - Terus menyusutnya lahan pertanian sepertinya menjadi pemikiran tersendiri bagi Kementrian Pertanian. Maklum, pemerintah dipacu untuk mendongkrak produktifitas pertanian untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, disisi yang lain ketersediaan lahan terus mengalami pengurangan.
Kemarin, Menteri Pertanian Suswono mendiskusikan hal itu bersama awak redaksi Jawa Pos di gedung Graha Pena. Dia didampingi sederet pejabat teras kementrian tersebut.
Menurut Suswono, lahan persawahan di Indonesia yang masih aktif selama ini tinggal 13,5 juta hektar. Lahan tersebut menghasilkan 40 juta ton beras. Sementara saban tahun 113 ribu hektar lahan berkurang. "Padahal produksi beras tadi untuk menghidupi sekitar 280 juta penduduk," ucapnya, kemarin.
Bila dibanding Thailand, Indonesia bisa dibilang kalah. Sebab negeri gajah putih tersebut memiliki 9 juta hektar lahan persawahan dan menghasilkan 20 juta ton beras. Sementara berasnya hanya untuk menghidupi sekitar 70 juta penduduk.
Pemerintah selama ini memang tak bisa memaksa kepada para petani harus menanam varietas tertentu. Sedangkan, Thailand sebaliknya. Lahan pertanian juga tak bisa dengan mudahnya berpindah tangan.
Karenanya, pilihan pemanfaatan lahan kini terpulang kepada petani. Di daerah luar Jawa, pihaknya mendapati kecenderungan persahawan yang berubah menjadi perkebunan sawit. Kementriannya mencatat lahan sawit kini sudah mencapai 8,6 juta hektar.
Menurut menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pihaknya kini tengah memikirkan upaya mendongkrak produktifitas lahan. Di antaranya melalui perbaikan sarana pertanian.
Selama ini 52 persen irigasi rusak. Rehabiltasi saluran irigasi saja membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni mencapai Rp 21 triliun. "Segala upaya kami tempuh. Konflik antar negara kelak adalah rebutan pangan ini," ucapnya.
Pihaknya, sudah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga tersebut setidaknya mencatat ada 7,2 juta hektar lahan terlantar. Kendati tak dimanfaatkan, lahan tersebut umumnya ada yang menguasai. Alas haknya kebanyakan adalah hak guna usaha (HGU).
Bila lahan telantar tadi bisa dipakai, setidaknya bisa menambah rasio lahan yang harus digarap petani. Kementrian Pertanian mencatat, seorang petani saat ini hanya menguasai 0,3 hektar area persawahan saja. Padahal, agar bisa menopang produksi beras, setidaknya, seorang petani harus menguasai 2 hektar sawah.
Dia menambahkan, kontribusi kementriannya dalam pembangunan pertanian tak bisa dibilang besar. "Saya katakan kontribusi kementrian dalam pembangunan pertanian hanya 20 persen saja. Selebihnya harus dibantu oleh kementrian yang lain," ucapnya. (git)
http://berita.plasa.msn.com/bisnis/jpnn/ketahanan-pangan-terancam
Posted: zunariyah on Dec 06 | UncategorizedKetahanan Pangan di Era Otonomi DaerahOleh : Siti ZunariyahMengapa ketahanan pangan penting ?Pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Lebih dari pada itu ketahanan pangan merupakan hak segala bangsa dan semua umat manusia. Sehingga pangan memiliki arti yang teramat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dirumuskannya sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.Demikian pula dengan FAO yang tentu berkepentingan terhadap isu ketahanan pangan (food security) dunia. Bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kakurangan gizi serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga aksesnya terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu terjamin. Oleh karena itu, ketahanan pangan menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang cukup dan bermutu. Dalam hal ini terdapat aspek pasokan (supply), yang mencakup produksi dan distribusi pangan. Disamping itu juga terdapat aspek daya beli, yang mencakup pula tingkat pendapatan individu dan rumah tangga. Juga terdapat aspek aksesibilitas setiap orang terhadap pangan, yang berarti mencakup hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan kesempatan individu dan keluarga mendapatkan pangan [1].Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan ketahanan pangan tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa ini.Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa ini mengapa tidak mampu membawa bangsa ini kepada kehidupan yang layak. Bahkan sejak tahun 1990-an Indonesia tercatat nomor 3 sebagai produsen beras dunia . Hal ini tentu terkait dengan struktur masyarakat yang sebagian besar bergelut dengan dunia pertanian dan yang pasti adalah luas lahan dan iklim tropis yang kondusif bagi pengembangan pertanian dalam skala besar. Keganjilan inilah yang selama penting untuk dikaji lebih jauh untuk menuntaskan persoalan pangan bagi bangsa ini.Dari ketahanan pangan ke riwayat kebijakan pertanianSejak awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis. Hal ini terkait dengan adanya perubahan paradigma pembangunan ekonomi yang tidak lagi subsisten namun sudah bergeser ke pembangunan ekonomi kapitalis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi.Sebagai penyangga, yang terpenting bagi pemerintahan Orde Baru (Orba) adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan tidak berisiko secara politik. Pilihan ini sebagai antitesis program land reform di masa Orde Lama (Orla) yang dijadikan landasan utama dalam program pembangunan pertanian semesta. Kebetulan pada saat bersamaan arus global politik-ekonomi dunia memperkenalkan revolusi hijau sebagai lawan dan alternatif revolusi merah [2].Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan pertaniannya melalui by-pass approach (jalan pintas), yaitu revolusi hijau . Program revolusi hijau ini dijalankan atas motivasi untuk menjalankan system pertanian yang lebih efisien dengan berbasis pada teknologi guna memaksimalkan produksinya. Sehingga persoalan pertanian direduksi sebagai sekadar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Tanah sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap sebagai faktor amat penting. Persoalan keterbatasan lahan petani yang rata-rata hanya memiliki 0,25 hektar, menurut Syaiful Bahari dari Bimas Ketahanan Pangan, dapat diatasi dengan menempuh non-land based development (Kompas, 17/1/2004), bukan dengan merombak dan menata kembali struktur penguasaan tanah yang lebih adil dan merata melalui reformasi agraria. Cara pandang seperti ini merupakan cermin jalan pintas yang mendominasi kebijakan dan strategi pembangunan pertanian sejak masa Orba hingga sekarang.Persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi, tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input dan proses produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4) akses terhadap kebebasan[3].Dari keempat prasyarat itu yang belum dilaksanakan secara konsisten adalah membuka akses petani dalam kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan pada produksi dan pasar.Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses pembangunan pertanian di Jepang, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, China, dan Vietnam, semuanya tidak terlepas dan diawali dengan perombakan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui program reformasi agraria. Reformasi agraria sendiri mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan/organisasi petani dalam bentuk koperasi atau asosiasi petani, dan proteksi terhadap produk-produk pertanian.Keberhasilan negara-negara itu dalam pelaksanaan reformasi agraria telah memberi landasan kuat guna menempuh jalan industrialisasi dan transformasi sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat dikatakan, reformasi agraria hingga kini adalah jalan terbaik bagi negara-negara agraris seperti Indonesia untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi dan membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Jadi, agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, tidak ada jalan lain untuk membangun pertanian yang kuat, kecuali keempat prasyarat yang sudah dijelaskan di atas harus dipenuhi lebih dahulu.Reduksi makna atas panganRevolusi hijau yang menjadi panglima bagi kebijakan pertanian di Indonesia menuai buahnya pada tahun 1984, pada saat Indonesia dinyatakan telah mampu untuk melakukan swasembada beras. Namun Swasembada beras, swasembada pangan ataupun ketahanan pangan sebenarnya intinya memiliki tujuan yang sama, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat baik dalam dimensi ketersediaan, stabilitas dan akses. Akan tetapi muncul persoalan tatkala pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat disamakan dengan swasembada beras. Pemahaman ketahanan pangan sebagai swasembada beras semata mengakibatkan pola pendekatan yang keliru atas ketahanan pangan itu sendiri.Perbedaan pemahaman tersebut merebak ketika pemerintah pada permulaan tahun 1970-an, mengartikan ketahanan pangan sebagai ketahanan beras atau swasembada beras yang diwujudkan dengan pencapaian produksi beras sesuai kebutuhan jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia melalui penyediaan kebutuhan beras. Pemilihan beras sebagai bahan utama lebih dikarenakan beras merupakan sumber pangan pokok hampir setengah jumlah penduduk Indonesia . Selain itu, tanaman padi memiliki beberapa kelebihan seperti ; dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropics, dari dataran rendah sampai dataran tinggi;dapat dibudidayakan secara tradisional; teknologi penyimpanan; pengolahan dan prosesingnya lebih mudah; serta keanekaragaman varietasnya cukup tinggi [4].Untuk mencapai ketercukupan stok beras nasional, pemerintah mengupayakan penerapan revolusi hijau di bidang pertanian melalui program BIMAS, INSUS, INMAS, SUPRA INSUS. Program-program tersebut mensyaratkan bahwa untuk meningkatkan produksi beras petani harus menerapkan masukan teknologi dari luas usaha tani seperti : bibit, pestisida, pupuk kimia, alat pertanian dan modal. Sehingga program ini mampu mengubah status Indonesia dari pengimpor beras terbesar menjadi negara swasemebada beras pada tahun 1984. Meskipun setelah itu, Indonesia kembali melakukan import beras.Diversifikasi pangan, sebuah alternatifKebijakan pemerintah di bidang pangan selama ini belum terlalu bagus. Keluhan petani akan rendahnya harga gabah serta keresahan konsumen tentang tingginya harga beras menjadi salah satu indikator kelemahan kebijakan pangan nasional. Idealnya, kebijakan pangan menguntungkan petani sebagai produsen dan konsumen sebagai pemakai. Apa pun yang akan dilakukan pemerintah di bidang pangan, kepentingan dua komponen itu tidak bisa diabaikanMenurut Prof Dr Mansyur Ramly bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah kerap salah arah. Apalagi jika impor itu dilakukan di saat-saat panen raya. Seharusnya kegiatan impor beras ditekan di kala memasuki musim panen raya, karena jika beras impor masuk di saat panen raya, beras lokal pasti laku. Hal ini disebabkan karena harga beras impor lebih murah dibanding beras lokal. Sebaliknya, jika memasuki musim paceklik, pemerintah dalam hal ini Bulog harus melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya mengimpor beras untuk persedian pangan nasional [5].Jika bergantung pada mekanisme pasar, harga beras di saat musim panen akan anjlok. Sementara untuk kepentingan konsumen, pemerintah juga harus menjaga standar harga terutama di musim paceklik. Tanpa keterlibatan pemerintah dalam mengatur harga, konsumen bisa mengeluh dan menjerit pada musim paceklik. Sebab, lazimnya sesuai mekanisme pasar, harga beras akan menjadi mahal di saat paceklik.Ketika terjadi penurunan produksi padi sebesar 1,7 juta ton (atau sekitar 3,33% pada tahun 1997, masyarakat mulai resah. Pada saat yang bersamaan, anomali iklim El Nino yang telah menyebabkan turunnya produksi padi disusul oleh krisis ekonomi yang menimbulkan kenaikan harga dan kepanikan yang luar biasa. Kedua peristiwa tersebut telah meninggalkan trauma yang cukup mendalam bagi bangsa ini: Mampukah bangsa ini menyediakan pangan yang cukup, merata dan terjangkau oleh daya beli seluruh masyarakat? [6] .Melihat rumitnya persoalan beras tersebut, maka upaya untuk melakukan diversifikasi pangan menjadi alternative yang sangat mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya alam yang ada. Sehingga anggapan masyarakat dan pemerintah yang selama ini mengklaim hanya beras satu-satunya sebagai bahan pangan dan sumber protein sudah harus diubah. Ada banyak bahan pangan lain yang juga memiliki karbohidrat di samping beras. Misalnya saja sagu, ubi jalar, sukun dan bahan pangan lainnya.Otonomi daerah, sebuah peluang diversifikasi Diversifikasi pangan adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghargai keragaman budaya pangan, termasuk pola pangan, dan penghargaan atas keragaman sumber daya pangan. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya sekadar mengubah pola pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek penghargaan terhadap keragaman budaya nusantara. Diversifikasi diselenggarakan untuk memaksimalkan pemanfaatan keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal serta untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.Seiring bergulirnya otonomi daerah pada tahun 1999, maka angin bagi perubahan ke arah diverfisikasi pangan merupakan sebuah keniscayaan. Tentu hal ini akan memberikan harapan adanya dampak positif dari desentralisasi kebijakan sehingga menghasilkam proses kehidupan ekonomi yang lebih efisien karena adanya keunggulan komparatif local untuk komoditi yang berbeda-beda.Selanjutnya otonomi daerah ini memberikan otoritas kepada pemerintah setempat untuk menggali kembali bahan pangan selain beras seperti sagu, jagungm ketela pohon dan umbi-umbian. Demikian pula dengan kelembagaan local yang pernah berbeperan besar dalam ketahanan pangan desa dan tumah tangga perlu digali kembali seperti lumbung desa, lumbung rumah tangga , lumbung hidup dan sebagainya.Apa yang disebutkan diatas, sangat mungkin dilakukan. Kebijakan tentang pangan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat, namun lebih kepada inisiatif daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konteks kebutuhan daerahnya. Sehingga upaya kreatif dari masing-masing daerah untuk menggali kembali potensi sumberdaya local harus dilakukan. Harapan ini tentulah tidak salah, karena politik pangan yang sentralistik melalui tangan Bulog tidak mampu menjamin ketersediaan bahan pangan. Bahkan pada tahun 2000 Indonesia tercatat sebagai negara pengimport beras terbesar di dunia. Sungguh ironis, negara yang memiliki potensi pertanian yang besar, harus membeli dari negara lain. Lantas kemanakah beras yang dihasilkan oleh petani ?. Realitas ini tentu tidak terlepas dari adanya permintaan di dalam negeri yang semakin meningkat, sementara produksi dalam negeri mengalami penurunan akibat gagal panen dan kerusakan lingkungan.Namun demikian, Bulog sebagai intrumen yang mengatur distribusi pangan, stabilisasi harga, pengelolaan stock dalam kasus ini ternyata tidak mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi Bulog, misalnya saja persoalan korupsi, Kolusi dan Nepotime demikian juga maslaah monopoli dan ini adalah cermin dari kebijakan yang sentralistis dan intervensi negara yang terlalu jauh terhadap persoalan pangan. Demikian suram potret persoalan pangan pada saat rezim sentralistis berlaku. Namun apa yang dipaparkan tersebut hanyalah gambaran umum dari apa yang sesungguhnya terjadi. Deretan persoalan spesifik pada masing-masing wilayah juga masihlah panjang, sehingga penyelesaian persoalan pangan ini tidak dapat dipaksakan secara general, namun lebih spesifik dan terintegrasi satu sama lain.. Sehingga penanganan persoalan pangan tidak saja persoalan pendistribusian pangan, namun juga persoalan kecukupan pangan. Hingga kemudian persoalan pangan bukan sebagai bagian dari kebijakan politik negara maupun konglomerasi, namun didepolitisasikan dan diserahkan kepada rakyat. Artinya persoalan pangan dalam produksi dan distribusinya berada dalam control dan pengelolaan rakyat. Kalau pangan masih dalam kepentingan politis, maka pangan bukanlah untuk mereka yang lapar, namun untuk mereka yang sedang berkuasa.Hingga akhirnya, dengan iklim otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah maka membuka peluang bagi penyerahan persoalan distribusi dan produksi di bawah control dan pengelolaan oleh rakyat. Penyerahan persoalan pangan kepada rakyat hanya dapat efektif dilakukan dengan adanya desentralisasi karena disparitas persoalan pada daerah dapat diselesaikan hanya pada daerah, dan tidak lagi dilarikan ke pusat. Selanjutnya alternative diversifikasi pangan oleh daerah sangat mungkin dilakukan oleh masing masing daerah tanpa harus melakukan penyeragaman dengan daerah lain. Namun apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerah dengan menggali potensi sumberdaya local menjadi kebijakan daerah tersebut.Menggali potensi local untuk ketahanan panganKeanekaragaman hayati sebagai penopang keseimbangan ekosistem yang menjadi sumber penopang keragaman pangan telah hilang oleh system pertanian yang monokultur. Hilangnya keanekaragaman hayati di lahan pertanian lantaran hanya mengandalkan beras sebagai tumpuan ketahanan pangan sangatlah beresiko bagi kehidupan masyarakat. Dengan keberagaman tanaman, persediaan pangan dapat terjaga sehingga bila sewaktu-waktu terjadi kegagalan panen masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh sumber pangan pengganti. Namun sebaliknya, penerapan pola pertanian monokultur akan menyebabkan sulitnya pencarian sumber pangan pengganti bila terjadi kegagalan panen.Potensi keanekaragaman hayati tidak langsung begitu saja dimanfaatkan. Namun diperlukan strategi untuk mengantsipasi hilangnya keanekaragaman hayati yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena makin berkembangnya rekayasa genetika dan bioteknologi. Salah satu kegiatan bioteknologi untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetic antara lain adalah menciptakan organisme baru melalui rekayasa genetic. Upaya inilah yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di berbagai wilayah di Indonesia.Hilangnya keanekaragaman hayati di negeri ini memberikan insiparasi untuk melakukan pengamanan hayati oleh sebuah komunitas. Upaya pengamanan hayati ini harus mendapat dukungan dari pemerintah disamping usaha masyarakat untuk saling bekerjasama dalam melakukan usaha ini. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati wilayah tersebut. Hasil inventarisasi varietas tersebut memberikan alternative bagi didorongnya pemanfaatan varietas lain disamping apa yang selama ini dikonsumsi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap satu sumberdaya, sehingga kesalahan monokultur yang pernah dilakukan tidak terjadi lagi.Tentu bukan pekerjaan mudah, meyakinkan bahwa ternyata masih ada alternative sumberdaya hayati lain yang dapat dikonsumsi atau diversifikasi pangan. Untuk itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi upaya untuk mengkampanyekan diversifikasi pangan melalui dukungan politis dan memberikan fasilitas bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak diharuskan memproduksi jenis pangan yang sama bahkan didorong untuk memperbanyak keragaman jenis tanaman pangan yang ada. Selanjutnya jika terjadi gagal panen atau bencana lain pada satu jenis tanaman tidak terjadi krisis pangan karena masih ada alternative tanaman pangan lainnya.Kedua, dalam kasus komunitas tertentu, bahkan mereka sangat tergantung pada keanekaragaman tanaman untuk mempertahankan produksi dan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko dalam penyimpanan bahan pangan. Mereka secara tradisional saling bertukar jenis tumbuhan, dengan harapan bila terjadi percampuran berbagai jenis tanaman, akan memunculkan jenis baru. Hal itu memberikan keuntungan bagi petani bagi petani dalam pengembangan keanekaragaman dan pengadaptasian variasi-variasi baru dengan pola morfologi dan fisiologi yang khusus dan sesuai dengan kebutuhan mereka [7]. Sehingga proses pengkayaan hayati dapat berlangsung secara alami tanpa rekayasa genetic yang syarat akan dampak negatifnya.Dua langkah tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing daerah untuk menyelesaikan persoalan pangan yang merupakan persoalan mendasar bagi hidup manusia. Karena di satu sisi masyarakat tidak tergantung pada bahan pangan tertentu dan keanekaragaman hayati dapat berambah, namun proses menguatnya peran dan posisi masyarakat untuk mengontrol dan mengelola pangan mereka menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga tidak saja masyarakat terbebas dari persoalan pangan, namun civil society juga dapat menguat dengan kedua strategi tersebut.
[1] Dikutip dari Jurnal Ekonomi Rakyat dalam artikel Th. II- No.7 Oktober 2003 oleh Bayu Krisnamurthi [2] Dikutip dari tulisan Syaiful Bahari dalam kompas tanggal 15 maret 2004[3] ibid[4] Dikutip dari buku Pangan, kearifan local dan keanekaragaman hayati oleh Hardiyoko dan Panggih Saryoto hal 183, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas Yogyakarta 2000[5] Dikutip dari Harian Fajar Post 25 Maret 2004[6] Dikutip dari Pikiran Rakyat 17 Oktober 2003[7] Dikutip dari Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati oleh Melaku Worede hal 219, Cindelaras Pustakan Rakyat Cerdas, Yogyakarta 2000
