Pengungkapan Rahasia Medis
Pengungkapan Rahasia Medis
Pengungkapan Rahasia Medis Pengungkapan rahasia medis saat ini
menjadi isu yang cukup kontroversial di kalangan masyarakat bahkan
di dalam lingkup medis itu sendiri. Seringkali kewajiban untuk
merahasiakan catatan medis seseorang bertabrakan dengan kepentingan
umum yang lebih besar. Dalam tulisan kami ini akan dibahas
sekelumit hukum yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia
medis, sanksi yang berlaku dan kaitannya dengan pembukaan isi rekam
medis dalam hal pendidikan, kewajiban dokter untuk melapor pada
yang berwajib bila menemukan pasien yang diduga sebagai korban
kekerasan, adanya penyakit menular yang membahayakan orang sekitar
serta pro-kontranya dengan kebebasan informasi.
Sebagai pendahuluan, sebelum membahas lebih lanjut mengenai
pengungkapan rahasia medis yang dalam hal ini berkaitan dengan
pembeberan isi rekam medis, ada baiknya kita mengerti dulu makna
rekam medis itu sendiri. Ada beberapa pengertian rekam medis yang
dipakai di Indonesia sebagai berikut:1. Menurut Edna K Huffman:
Rekam Medis adalab berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa,
dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleb seorang pasien
selama dirawat atau menjalani pengobatan. 2. Menurut Permenkes No.
749a/Menkes!Per/XII/1989:
Rekam Medis adalah berkas yang beiisi catatan dan dokumen
mengenai identitas pasien, basil pemeriksaan, pengobatan, tindakan
dan pelayanan lainnya yang diterima pasien pada sarana kesebatan,
baik rawat jalan maupun rawat inap.
3. Menurut Gemala Hatta
Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang
dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat
ini dan saat lampau yang ditulis oleb para praktisi kesehatan dalam
upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
4. Waters dan Murphy :
Kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan
pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan5. IDI
:
Sebagai rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas
pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medik/kesehatan
kepada seorang pasien.
6. BAB II butir 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
No.78/Yan.Med/RS.UM.DIK/YMU/1/91: Rekam medis di Rumah sakit adalah
berkas yang berisikan catatan dan dokuman tentang identitas,
anamnesis, pemeriksaan, diagnosis pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat
di rumah sakit yang dilakukan di unit2unit rawat jalan termasuk
unit gawat darurat dan unit rawat inap.Adapun isi Rekam Medis ialah
catatan keadaan tubuh dan kesehatan, termasuk data tentang
identitas dan data medis seorang pasien. Secara umum isi Rekam
Medis dapat dibagi dalam dua kelompok data yaitu: 1. Data medis
atau data klinis: Yang termasuk data medis adalah segala data
tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis,
pengobatan serta basilnya, laporan dokter, perawat, hasil
pemeriksaan laboratorium, ronsen dsb. Data-data ini merupakan data
yang bersifat rabasia (confidential) sebingga tidak dapat dibuka
kepada pibak ketiga tanpa izin dari pasien yang bersangkutan
kecuali jika ada alasan lain berdasarkan peraturan atau
perundang-undangan yang memaksa dibukanya informasi tersebut. 2.
Data sosiologis atau data non-medis: Yang termasuk data ini adalah
segala data lain yang tidak berkaitan langsung dengan data medis,
seperti data identitas, data sosial ekonomi, alamat dsb. Data ini
oleh sebagian orang dianggap bukan rahasia, tetapi menurut sebagian
lainnya merupakan data yang juga bersifat rahasia (confidensial).
Manfaat dari rekam medis itu sendiri tertuang dalam Permenkes no.
749a tahun 1989 sebagai berikut:
Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum Bahan untuk
kepentingan penelitian Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan
kesehatan dan Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
Pihak yang berhak membuat rekam medis tertuang dalam BAB III butir
2 JUKLAK PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS, yaitu : Dokter Umum, Dokter
spesialis, Dokter gigi dan Dokter gigi spesialis yang berkerja di
RS tsb. Dokter tamu yang berada di RS tsb. Residen yang sedang
melaksanakan kepaniteraan medik. Tenaga paramedis perawatan dan
paramedis non perawatan yang langsung terlibat di dalam pelayanan2
kepada pasien di RS meliputi: perawat, perawat gigi, bidan, tenaga
lab klinik, gizi, anestesia, penata rontgen, rehabilitasi medik,
dsb. Dalam hal dokter luar negeri melakukan alih teknologi
kedokteran yang berupa tindakan/konsultasi kpd pasien, yg membuat
rekam medis adalah dokter yg ditunjuk oleh direktur rumah
sakit.Kepemilikan Rekam medis di Indonesia diatur dalam Pasal 10
PERMENKES tentang rekam medis yang menyebutkan:(1) Berkas rekam
medis milik sarana kesehatan(2) Isi rekam medis milik
pasienKewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat
yang senantiasa harus dipenuhi untuk menciptakan suasana percaya
mempercayai yang mutlak diperlukan dalam hubungan dokter pasien.
Dimana hal ini juga merupakan hak bagi pasien untuk memiliki
keleluasaan pribadi dan keyakinan diri terhadap dokternya bahwa
mereka akan menyimpan rahasia nya itu, tapi sampai sejauh mana hal
itu dapat dipegang?
Rahasia jabatan seorang dokter merupakan suatu kewajiban moril
yang telah ada sejak dahulu dimana yang menjadi pegangan adalah
sumpah yang diciptakan oleh Hippocrates Bapak Ilmu Kedokteran yang
tersimpul dalam kalimat Apapun yang saya lihat atau dengar selama
menjalankan pengobatan atau malahan diluar itu , yang sama sekali
tidak seharusnya diberitakan kepada umum, akan saya simpan untuk
saya sendiri karena hal-hal itu memalukan untuk dibicarakan. Oleh
karena norma-norma kesusilaan yang berpokok pada sumpah hippocrates
tersebut diatas dianggap tidak mencukupi, karena banyak bergantung
pada kelakuan dan tabiat perorangan, yang sudah tentu berbeda-beda
dan tidak selalu baik, maka diberbagai negeri di tegakan
norma-norma hukum.
Kesehatan akan tercapai jika tiap pasien dengan perasaan bebas
dapat pergi ke dokter, menceritakan dengan hati terbuka segala
keluhan tentang penderitaan jasmani maupun rohani. Dan ini hanya
mungkin bila pasien dapat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada
dokternya tanpa persaan takut atau khawatir, bahwa dokter itu akan
memberitahukan hal-hal mengenai penyakitnya kepada oarang lain,
atau kepada khalayak. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka
norma-norma kesusilaan yang telah ada dikuatkan dengan norma-norma
hukum, yang kemudian dicantumkan dalam beberapa peraturan dan
undang-undang. Salah satu diantara berbagai peraturan itu berwujud
dalam sumpah atau janji dokter, yang walaupun dibebagai negara
lafalnya ini berbeda-beda tetapi mengandung makna yang sama dengan
sumpah hippocrates. Yang dalam lafal sumpah dokter Indonesia
berbunyi Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter.
Peraturan ini pun terdapat dalam kode etik kedokteran Bab II butir
ke 11 yang bunyinya Seorang dokter wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah
pasien itu meninggal dunia.
Untuk memahami rahasia jabatan ini dari sudut hukum kelakuan
seorang dokter kita bagi dalam dua jenis, yaitu:
1. Kelakuan yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari.
Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah : Pasal 11 PP Republik
Indonesia No : 749/MENKES/PER/XII/1989Tentang Rekam Medis/Medical
Record yang berbunyi : Rekam medis merupakan berkas yang wajib
dijaga kerahasiaannyaBab IV butir 2 Keputusan Dirjen Pelayanan
Medik Nomor : 78/Yan.Med./RS.UM.DIK/YMU/I/91 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medik /Medical Record di Rumah
Sakit, yang berbunyi : Isi rekam medis adalah milik pasien yang
wajib dijaga kerahasiannya Untuk melindungi kerahasiaan tersebut,
maka dibuat ketentuan sebagai berikut : a. Hanya petugas rekam
medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis.b.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan
badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.c. Selama penderita deirawat rekam
medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga
kerahasiaannya.Pasal 5 Kode Etik Profesi Rekam Medis yang berbunyi
: Setiap pelaksan rekam medis dan informasi kesehatan selalu
menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak/kerahasiaan
perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan
identitas individu dan sosialKewajiban untuk menyimpan rahasia ini
juga tercantum dalam pasal 7 KODE ETIK PROPESI REKAM MEDIS AMERIKA
SERIKAT, yang berbunyi : Jangan membuka rahasia tentang
tindakan/kejadian yang tercantum dalam laporan medis dan atau yang
diketahuinya secara langsung yang dapat membahayakan aturan yang
telah ditetapkan oleh pimpinan atau aturan tindakan profesi kecuali
kepada pejabat yang berwenang.Pasal 22 PP Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Ayat 1 yang berbunyi : Bagi
tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksakan tugas propesinya
berkewajiban untuk menjaga kerahasian identitas dan data kesehatan
pribadi pasien Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib
simpan rahasia kedokteranPasal 1 PP no 10/1966 Yang dimaksud dengan
rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh
orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan
pekerajaannya dalam lapangan kedokteranPasal 2 PP no 10/1966
Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang
tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang
sederajat atau lebih tinggi daripada PP ini menentukan lain.Pasal 3
PP no 10/1966 Yang wajib menyimpan rahasia yang dimaksud dalam
pasal 1 ialah : a. Tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang
tenaga kesehatan.b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam
lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain
yang ditetapkan oleh mentri kesehatan.Pasal 4 PP no 10/1966
Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahaasia
kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322
atau pasal 112 KUHP, mentri kesehatan dapat melakukan tindakan
administratif berdasarkan pasal UU tentang tenaga kesehatan.Pasal 5
PP no 10/1966 Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4
dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka
mentri kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan berdasarkan
wewenang dan kewajibannya.Pasal 6 PP no 10/1966 Dalam pelaksanaan
peraturan ini, mentri kesehatan dapat mendengar Dewan Perlindungan
Susila Kedokteran dan atau badan-badan lain bilamana perlu.Pasal
322 KUHP1. Barang siapa yang dengan sengaja membuka sesuatu rahasia
yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya,
baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam
ratus ribu rupiah.2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap
seseorang yang tertentu, maka ini hanya dituntut atas pengaduan
orang tersebut. Undang-undang ini sudah selayaknya berlaku untuk
tiap orang, yang atas pekerjaannya, berwajib menyimpan rahasia,
jadi bukan untuk seorang dokter saja,baik ia seorang dokter
pemerintah, maupun doktrer partikelir. Undang-undang ini memperkuat
luas norma-norma kesusilaan yang telah ada, karena tidak hanya
mengancam pelanggaran yang dilakukan pada waktu sipelanggar kerja
aktif, umpamanya seorang dokter yang masih berpraktik, tetapi juga
pelanggar yang sudah berhenti atau pindah dari pekerjaannya semula,
umpamanya seorang dokter pemerintah yang telah pensiun atau seorang
dokter partikelir yang tidak berpraktrk lagi. Selama masih
berpratek, maka boleh dianggap ada faktor kuat yang menjamin
seorang dokter tidak akan membuka rahasia tentang pasien-pasiennya,
oleh katena hal ini akan merugikan dirinya sendiri. Seorang dokter
yang dikenal sebagai pembuka rahasia mungkin sekali prateknya makin
lama makin merosot,suatu kejadian yang benar-benar merupakan
hukuman masyarakat. Ayat 2 UU ini terutama penting berkenaan dengan
rahasia jabatan dokter menurut ayat ini seorang dokter yang membuka
rahasia tentang pasiennya tidak dengan sendirinya akan dituntut di
muka pengadilan, melainkan hanya sesudah diadakan pengaduan oleh si
pasien.Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum SipilBarang siapa yang
berbuat salah hinggga seorang lain menderita kerugian , berwajib
mengganti kerugian itu.Seorang dokter berbuat salah kalau ia
mungkin sekali tanpa disadari membuka rahasia tentang seorang
pasien yang kebetulan terdengar oleh mejikan orang yang sakit itu.
Lalu si majikan melepas pegawainya, karena takut penyakitnya akan
menulari, pegawai-pegawai lain. Si dokter diajukan oleh pasien itu.
Selain hukum pidana menurut pasal 322 KUHP dokter itu dapat dihukum
sipil dengan diwajibkan mengganti kerugian. Pada hakekatnya
ancam,an hukum sipil ini menimbulkan berbagai soal yang sulit-sulit
yang dapat terjadi dalam pekerjaan kedokteran sehari-hari. Tentang
hal ini kelak akan diuraikan lebih lanjut.Sumpah (janji)
DokterSumpah dokter yang lafalnya sebagai pengganti pasal 36
Reglement D.V.G., sekarang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
1960 No. 26 dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 1960. Sumpah ini
sesuai dengan Pernyataan Jenewa 1948, jadi memuat semua asas susila
kedokteran yang bersumber pada Sumpah Hippocrates, ditambah dengan
dengan beberapa asas baru yang ditegakkan atas dasar pengalaman
tentang kejahatan Nazi Jerman dalam perang Dunia ke-II. Dengan
berlakunya sumpah dokter baru itu segala pertentangan yang menjadi
cacat utama lafal sumpah yang lama dalam pasal 36 Reglement D.V.G.,
dan yang dulu telah banyak menimbulkan kebimbangan pada para dokter
yang tidak menguasai asas rahasia jabatan, sekarang
hilang.Berdasarkan apa yang diterangkan dalam penjelasannya, para
dokter yang terkumpul dalam musyawarah Kerja Susila Kedokteran
Nasional di Jakarta mengusulkan kepada Pemerintah supaya lafal itu
diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang.2. Kelakuan dalam
keadaan khusus.Menurut hukum maka setiap warga negara dapat
dipanggil oleh Pengadilan untuk didengar sebagai saksi selain itu
seorang yang mempunyai keahlian dapat juga dipanggil sebagai ahli.
Maka dapatlah terjadi, bahwa seorang yang mempunyai keahlian
umpamanya seorang dokter, dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli
atau sekaligus sebagai saksi ahli. Sebagai saksi atau saksi ahli
mungkin sekali ia diharuskan memberi keterangan tentang seseorang
(umpamanya terdakwa) yang sebelum itu telah menjadi penderita yang
diobatinya. Ini berarti ia seolah-olah diharuskan melanggar rahasia
jabatannya.Kejadian yang bertentangan ini dapat dihindarkan karena
adanya : Hak undur diri diantaranya tercantum dalam Pasal 277
Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.D) dan berbunyi : 1. Barang
Siapa yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang
sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh tetapi hanya dan terutama
mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya karena
martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu.2. Pertimbangan ,
apakah permintaan untuk mengundurkan diri itu beralasan atau tidak,
diserahkan kepada pengadilan negara atau jika orang yang dipanggil
untuk memberi penyaksian itu orang asing maka pertimbangan itu
diserahkan kepada ketua pengadilan negara. Penegakan hak undur diri
dapat dianggap sebagai pengakuan para ahli hukum, bahwa kedudukan
rahasia jabatan itu harus dijamin sebaik-baiknya, malahan dengan
membebaskan seorang dokter ynag menjadi saksi atau saksi ahli, dari
kewajibannya untuk berceritera. Pembebasan itu tidak selalu datang
dengan sendirinya. Menurut ayat 2 maka Pengadilan Negeri atau Ketua
Pengadilan Negerilah yang memutuskan apakah alasan yang dikemukakan
oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu, layak dan
dapat diterima atau tidak. Dalam hal ini mungkin sekali timbul
pertentangan yang keras antara pendapat dokter dan pendapat hakim,
yaitu bila hakim tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh
dokter untuk mengemukakan hak undur dirinya, karena ia berkeyakinan
bahwa keterangan yang harus diberikan itu melanggar rahasia
jabatannya. Bagi dokter maka pedoman yang harus menentukan sikapnya
ialah tetap : Rahasia jabatan dokter ialah pertama-tama dan
terutama kewajiban moril. Alasan untuk melepaskan rahasia dan
pertimbangan sehat, yaitu ada atau tidaknya adanya kepentingan yang
lebih utama atau kepentingan umum. Umpamakan seorang dokter sebagai
saksi harus memberi keterangan mengenai seseorang yang telah
diperiksa dan diobatinya karena menderita luka-luka. Pada sidang
pengadilan ternyata si sakit itu ialah seorang penjahat besar yang
mmendapat luka-luka itu pada waktu ia melakukan tindakan pidananya.
Keterangan dokter itu sangat diperlukan oleh pengadilan agar
rangkaian bukti menjadi lengkap. Kita mudah mengerti, bahwa dalam
hal demikian dokter itu wajib memberi keterangan, agar masyarakat
dapat dihindarkan dari kejahatan-kejahatan lain, yang mungkin
dilakukan bila ia dibebaskan. Pada peristiwa seperti tersebut
diatas kita harus sadar, bahwa rahasia jabatan dokter bukanlah
dimaksudkan untuk melindungi kejahatan. Golongan yang berpendirian
mutlak, yang juga dalam hal serupa ini tidak sudi melepaskan
rahasia jabatannya, tidak hanya menjadi maknanya, yakni menjamin
kepentingan umum, malahan membahayakannya. Untuk mengetahui apakah
ada pelangaran pasal 322 KUHP yang semuanya termasuk pelanggaran
Undang-undang yang tidak dihukum , beberapa pasal itu ialah:Pasal
48 KUHP Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena
terdorong oleh adi paksa Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan
dalam pasal 48 KUHP bukanlah adi paksa mutlak (Relative overmacht).
Seorang mengalami adipaksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan
untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak
berdaya dan kehilangan kehendak.Pada keadaan adi paksa mutlak yang
kebanyakan terjadi karena adanya tekanan rohani, timbullah keadaan
terpaksa atau darurat, sehinnga yang bersangkutan berbuat sesuatu
hal yang pasti tidak akan diperbuat olehnya bila keadaan terpaksa
atau darurat itu tidak ada.. keadaan serupa itu menjadi sebab
timbulnya pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan
(conflict) yang hanya dapat diatasi, bilamana ia melakukan
perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasanya berarti
pengorbanan kepentingan suatu pihak kepada kepentingan pihak lain.
Contonya : a. Seorang sopir yang menderita epilepsi, yang jika
penyakitnya bangkit pada waktu ia sedang melakukan tugasnya pasti
sangat membahayakan lalu lintas. b. Seorang guru yang menderita
tuberculosis paru dan yang menimbulkan bahaya akan menulari
murid-muridnya pada waktu ia mengajar. Dalam persoalan ini perlulah
diadakan pertimbangan apakah dengan mempertahankan rahasia secara
mutlak dimana ada kemungkinan bahwa kepentingan orang lain yang
pada hakekat lebih utama dirugikan atau dikorbankan. Pelanggaran
rahasia jabatan yang terjadi pada konsult, pengajaran, rapat atau
permusyawaratan klinik itu sebenarnya dalah hal-hal yang termasuk
dalam adipaksa, oleh karena dalam hal-hal ini tidak hanya
kepentingan si sakit sendiri yang diutamakan, melainkan pada
umumnya juga kepentingan yang lebih luas dan lebih besar. Baik pada
pengajaran klinik maupun pada rapat atau permusyawartan klinik
tujuan terakhir tidaklah lain dari pada membina dan memajukan ilmu
kedokteran, yang sebenarnya beralas pada kepentingan masyarakat.
Pasal 50 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 50 KUHP sering
bersangkutan dengan kewajiban seorang dokter untuk melaporkan: hal
kelahiran, hal kematian, hal pennyakit menular. Kewajiban
melaporkan penyakit menular di indonesia diatur dalam undang-undang
tentang wabah tahun 1962 No. 6. dalam hal ini dipahami, bahwa
kepentingan umumlah yang harus diutamakan. Bila seorang dokter yang
menurut pendiriannya untuk memegang rahasia jabatan dalam hal ini
maka ia tidak hanya melanggar pasal ini tetapi juga membahayakan
masyarakkat, oleh karena membiarkan penyakit menular berlangsung
tanpa tindakan yang diperlukan.Pasal 51 KUHP 1) Barang siapa
melaskukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.2) Perintah
jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali
jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah
diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam
lingkungan pekerjaannya. Pasal ini terutama penting bagi seorang
dokter yang mempunyai kedudukan ganda seoerti dokterangkatan
bersenjata, seperti dokter biasa, dokter angkatan bersenjata wajib
menyimpan rahasia jabatannya mengenai para pasiennya sebaliknya
pula sebagai seorang militer ia harus berdiiplin militer dan harus
taat pada perintah atasan.HAK PASIEN ATAS RAHASIA PENYAKITNYA Salah
satu alasan mengapa Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Tentang
Rekam Medis adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966
Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.Pada penjelasan disebutkan
bahwa : Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran
dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan
hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik bersifat
jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hak itu berguna
untuk menyembukan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir bahwa
segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang
lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerja
sama dengan dokter tersebut.Hak untuk disimpan rahasia penyakitnya
ini, dicantumkan dalam :1. Pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi : Tenaga kesehatan dalam
melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien. Penjelasan : Tenaga kesehatan yang
berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam
melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien. Yang dimaksud
dengan hak pasien antara lain ialah : Hak Informasi, Hak untuk
memberikan persetujuan, Hak atas rahasia kedokteran, Hak atas
pendapat kedua (second opinion)
2. BAB II butir 8 Surat Edaran DIRJEN YANMED Tentang Pedoman Hak
Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit yang berbunyi : Pasien
berhak atas privacy dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya.
SIAPA YANG WAJIB MENYIMPAN RAHASIA PENYAKIT PASIEN ?Pasal 3 pp
10 Tahun 1966 menyebutkan : Yang diwajibkan menyimpan rahasia
kedokteran adalah :a. Tenaga Kesehatan.b. Mahasiswa kedokteran ,
murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan /
atau perawatan dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan. Pada penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa :Berdasarkan
pasal ini orang (selain daripada tenaga kesehatan) yang dalam
pekerjaannya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan
si sakit, baik yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah
jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si
sakit. Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran-gigi,
ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai
murid para medis dan sebagainya termasuk dalam golongan yang
diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan,
baik secara umum maupun secara insidentail, orang-orang yang wajib
menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata usaha pada
rumah-rumah sakit dan laboratorium-laboratorium. TENAGA KESEHATAN
YANG WAJIB MENYIMPAN RAHASIA PASIEN Pengertian tentang tenaga
kesehatan, diatur dalam :1. Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tentang
Kesehatan, yang berbunyi :Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan upaya kesehatan.2. Pasal
1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan
yang definisinya sama dengan yang tersebut diatas. JENIS TENAGA
KESEHATAN.
Pasal 2 PP Nomor 32 Tahun 1966 menyebutkan :
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
a. Tenaga medis ;
b. Tenaga Keperawatan ;
c. Tenaga Kefarmasian;
d. Tenaga Kesehatan Masyarakat ;
e. Tenaga Gizi ;
f. Tenga Keterapian Fisik ;
g. Tenaga Keteknisan Medik.
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.(3) Tenaga
keperawatan meliputi perawat dan bidan.
(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan
asisten apoteker.(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan,
penyuluhan kesehatan, administrastrator kesehatan dan
sanitarian.(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.(7)
Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan
terapis Wicara.
(8) Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis,
teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis
optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
RAHASIA PEKERJAAN DAN RAHASIA JABATAN.Istilah yang terkenal
dikalangan para tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah rahasia
jabatan . Padahal didalam perundangundangan dibedakan antara
rahasia pekerjaan dan rahasia jabatan. RAHASIA PEKERJAAN.Rahasia
pekerjaan adalah segala sesuatu yang diketahui dan harus
dirahasiakan berhubung dengan pekerjaan atau keahliannya. Kewajiban
untuk menyimpan rahasia pekerjaan ini berlaku sejak bersangkutan
mengucapkan sumpah atau janji pada akhir pendidikan. CONTOH :
1. Seorang dokter, pada akhir pendidikannya, mengucapkan sumpah
untuk menyimpan rahasia dengan lafal sebagai berikut :
Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan merahasiakan segala
sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan
saya sebagai dokter.2. Seorang perawat, pada akhir pendidikannya,
mengucapkan sumpah untuk menyimpan rahasia, dengan lafal sebagai
berikut :
Saya bersumpah / berjanji bahwa saya sebagai perawat kesehatan
tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang
berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan
untuk keperluan kesaksian.Dengan mengucapkan sumpah atau janji
seperti tersebut diatas, maka seorang dokter atau seorang perawat
diwajibkan untuk menyimpan rahasia sehubungan dengan pekerjaannya.
Kewajiban ini disebut sebagai kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan
. Maksud daripada ketentuan ini adalah keharusan bagi yang
bersangkutan untuk tetap memegang teguh kewajiban itu, walaupun ia
tidak menjadi / berstatus pegawai negeri atau anggota ABRI.
RAHASIA JABATAN. Rahasia jabatan ialah segala sesuatu yang
diketahui dan harus dirahasiakan sehubungan dengan jabatannya
sebagai pegawai negeri sipil atau anggota ABRI, karena sebelum
diangkat sebagai pegawai tetap, yang bersangkutan harus mengucapkan
sumpah jabatan. CONTOH :
Lafal sumpah pegawai negeri :
Saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau
menurut perintah, harus saya rahasiakan. PERHATIAN : Kewajiban
menyimpan rahasia pasien harus tetap dipegang, meskipun pasien
tersebut telah meninggal dunia. SANKSI HUKUM Setiap tenaga
kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang
penyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi
pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, apabila dengan
sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah,
sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Akibat
yang mungkin timbul karena pembocoran rahasia ini, misalnya :-
Tidak jadi menerima santunan asuransi karena pihak asuransi
membatalkan keputusannya setelah mendapat informasi tentang
penyakit yang diderita oleh calon kliennya.- Tidak jadi menikah,
karena salah satu pihak mendapat informasi mengenai penyakit yang
diidap oleh calon pasangannya.- Terjadi perceraian, karena salah
satu pihak mengetahui penyakit yang diidap oleh pasangannya.-
Seorang pemimpin kalah dalam percaturan politik karena lawan
politiknya mendapat informasi mengenai penyakit yang diidapnya.-
Merugikan negara, apabila informasi yang dibocorkan itu merupakan
rahasia negara. SANKSI PIDANA Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :(1) Barang siapa dengan sengaja
membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik
yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpannya,
dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak sembilan ribu rupiah.(2) Jika kejahatan itu dilakukan
terhadap seseorang tertentu, maka perbuatn itu hanya dapat dituntut
atas pengaduan orang itu. CATATAN :
1. Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia
pekerjaannya maupun rahasia jabatan (dan atau rahasia jabatan).
2. Pasal ini berlaku bagi orang yang membocorkan rahasia
pekerjaannya dan atau rahasia jabatan, baik yang sekarang maupun
yang telah lalu, karena dia pindah pekerjaan atau telah
pensiun.
3. Ayat (2) menunjukkan bahwa delik ini adalah delik aduan,
dimana perkara itu tidak dapat diusut tanpa pengaduan dari orang
yang dirugikan. Pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama belum
diajukan ke sidang pengadilan. Namun demikian, pada pasal 4
Penjelasan PP Nomor 10 Tahun 1966 disebutkan bahwa :
Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap
pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu
pengaduan.
Sebagai contoh :
Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan
orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang
diobatinya. Dengan demikian ia telah merendahkan martabat jabatan
kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada pejabat pejabat
kedokteran.
Pasal 112 KUHP.
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan atau mengabarkan atau
menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepada
negara asing, sedang diketahuinya bahwa surat, kabar atau
keterangan itu harus dirahasiakan demi kepentingan negara, maka ia
dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. SANKSI
PERDATA Apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk
data-data medisnya, mengakibatkan kerugian terhadap pasien,
keluarganya maupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut,
maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara
perdata untuk mengganti kerugian.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan maupun
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Perdata (KUHS).
Pasal 55 Undang-Undang Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
(1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelaian yang dilakukan tenaga kesehatan.(2) Ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1365 KUHS. Setiap perbuatan melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang
karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut.
Pasal 1366 KUHS. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas
kerugian karena perbuatannya, tetapi atas kerugian yang disebabkan
karena kelalaian atau kurang hati-hati.
Pasal 1367 KUHS. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang
dibawah kekuasaannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang
kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal
pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua
atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang
lain yang mewakili urusan-urusan mereka mereka adalah bertanggung
jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana
orang-orang dipakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang
bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan oleh
murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini
berada dibawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan
diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru
sekolah dan tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat
mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung
jawab.
Maksud daripada pasal 1367 KUHS ini adalah : Apabila seorang
bawahan melakukan kesalahan, maka yang digugat adalah atasannya.
Hal ini disebut juga dengan istilah respondeat superior (tanggung
jawab atasan). Sedangkan pidananya ditanggung sendiri oleh yang
bersangkutan.SANKSI PIDANA UNTUK PEMBOCORAN RAHASIA REKAM MEDIS
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.Pasal 35
huruf d. Tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam PP Nomor 32
tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan : Tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 10
dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta
rupiah). Sedangkan bunyi pasal 22 ayat (1) yang dimaksud adalah :
Bagi setiap tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan
tugas profesinya berkewajiban untuk:a. Menghormati hak pasien;b.
Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;c.
Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan
yang akan dilakukan;d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang
akan dilakukan;e. Membuat dan memelihara rekam medis. SANKSI
ADMINISTRATIF. Sanksi administratif untuk tenaga kesehatan
sehubungan dengan peraturan tentang rekam medis diatur dalam pasal
20 PERMENKES Tentang Rekam Medis yang berbunyi : Pelanggaran
terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan
sanksi administratif mulai dari teguran sampai
pencabutanijin.Pengungkapan Rahasia Medis Untuk Kepentingan
Pendidikan
Pengungkapan informasi atau gambar atau pembicaraan mengenai
pasien tanpa ijin, meskipun dengan penyamaran identitas, jika si
pasien dapat diidentifikasi melalui nama, deskripsi, atau
penampilannya, maka dapat menimbulkan perkara hukum karena
pelanggaran privacy. Sekalipun gambar atau informasinya dimuat
dalam jurnal kedokteran untuk tujuan pendidikan atau penelitian,
jika si pasien dapat dikenali maka dokter tersebut mudah kena
ancaman perkara hukum karena pelanggaran rahasia jabatan.
Seorang dokter yang menjadi pengajar klinik di fakultas
kedokteran pada asasnya berarti pelanggaran rahasia jabatan (Pasal
322 KUHP), yang biasanya tidak kita sadari karena dianggap sudah
selayaknya. Demikian pula ketika sedang bed-side teaching,
sebaiknya dokter dan mahasiswa klinik tidak membahas mengenai
kondisi/penyakit pasien didepan si pasien. Diskusi mengenai
penyakit pasien dapat dilakukan diluar ruang perawatan setelah
bed-side teaching. Selain itu jika ingin melakukan demonstrasi
terhadap pasien sebaiknya pasien yang akan didemonstrasikan itu
diberitahu lebih dahulu dan diminta persetujuannya.
Pelanggaran rahasia jabatan yang terjadi pada saat pengajaran
sebenarnya termasuk bilangan adipaksa, oleh karena dalam hal ini
tidak hanya kepentingan si pasien sendiri yang diutamakan,
melainkan pada umumnya juga kepentingan yang lebih luas dan lebih
besar. Tujuan akhir dari pengajaran klinik adalah membina dan
memajukan ilmu kedokteran, yang sebenarnya beralas pada kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu, atas kekuatan Pasal 48 KUHP, dokter
yang bersangkutan akan dibebaskan dari ancaman hukuman Pasal 322
KUHP.
Pada Permenkes RI tentang rekam medis disebutkan bahwa salah
satu tujuan dari rekam medis adalah untuk riset dan sebagai data
dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan medis. Permenkes
ini juga memberikan peluang pembahasan informasi medis seorang
pasien di kalangan profesi medis untuk tujuan rujukan dan
pengembangan ilmiah. Demikian pula Asosiasi dokter sedunia (WMA,
Oktober 1983) menyatakan bahwa penggunaan informasi medis untuk
tujuan riset dan audit dapat dibenarkan.
Kewajiban untuk melaporkan.
Seorang dokter dalam menjalankan profesinya mempunyai
kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik
Kedokteran, dimana salah satunya yaitu pasal 13 tentang kewajiban
seorang dokter terhadap pasien, yang berbunyi :
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tetang seorang penderita bahkan juga setelah penderita
itu meninggal dunia.
Namun dalam praktek sehari-hari hal tersebut mendatangkan
dilema, terutama bila dokter tersebut dihadapkan dalam kasus2
tertentu. Adakalanya kita menemukan kasus2 seperti ini:1. Pasien
yang kita tolong adalah korban dari tindak kekerasan. Apakah kita
boleh melaporkannya kepada yang berwajib. Apakah itu sudah termasuk
dalam pengungkapan rahasia medik?2. Dalam kasus Child abuse. Apakah
kita boleh melaporkannya kepada yang berwajib. Apakah itu sudah
termasuk dalam pengungkapan rahasia medik?Untuk kasus no.1 dimana
hal tersebut akan sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari.
Dimana seorang pasien yang kita tolong adalah korban dari tindak
kekerasan. Dalam hal tersebut kita harus mengetahui landasan hukum
yang mengatur tentang hal tersebut. Mungkin salah satu jawabannya
ada pada KUHAP pasal 108 tentang Hak dan Kewajiban Melapor
khususnya pada butir pertama yang berbunyi :1. Setiap orang yang
mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa
yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun
tertulis.2. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau
terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga
melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.3. Setiap
pegawai negri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui
tetang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib
segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.4.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.5. Laporan pengaduan yang
diajukan secara lisan hsrus dicatat oleh penyidik dan ditanda
tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.6. Setelah menerima
laporan atau pengaduan , penyidik atau penyelidik harus memberikan
surat Tanda penerimaan laporan atau pengaduan kapada yang
bersangkutan.Selain itu data-data medik yang telah kita buat dapat
dibuka kembali untuk kepentingan peradilan, sesuai dengan salah
satu manfaat dari rekam medis yaitu Legal value diamana Rekam medis
dapat.dijadikan bahan pembuktian di pengadilan. Pada kasus child
abuse dimana kadang kala kita temui dalam praktek sehari-hari.Telah
tertuang dalam Pedoman bagi dokter tentang penanganan KPA menurut
Asosiasi Dokter Sedunia (WMA). Pada butir ke-10 disebutkan bahwa
Anak adalah pasien karena itu juga harus menjadi tanggung jawab
dokter untuk melakukan apapun didalam batas kesanggupannya untuk
melindung anak dari ancaman/ bahaya lebih lanjut. Menghubungi pihak
yang menangani perlindungan anak, diwajibkan oleh hukum. Pada
beberapa kasus, memasukkan anak dalam perawatan rumah sakit juga
diperlukan.Orang yang belum dewasa (anak-anak) Undang-undang yang
mengurus tentang orang tua atau wali dari anak anak untuk mengakses
informasi mengenai anak-anaknya masih kurang jelas. Undang-undang
di beberapa negara bagian di Amerika menetapkan bahwa informasi
mengenai jenis-jenis pengobatan tertentu seperti pengobatan
terhadap penyakit kelamin dan beberapa bentuk pelecehan tidak dapat
diinformasikan kepada orang lain tanpa persetujuan dari anak
tersebut. Beberapa undang-undang menetapkan bahwa para orang tua
harus diberi tahu sebelum anak-anaknya mendapatkan beberapa jenis
perawatan. Anak tersebut secara hukum telah dapat menetukan
perawatan medik terhadap diri mereka sendiri, maka kemungkinan para
orang tua tidak mempunya hak untuk memperoleh informasi mengenai
perawatannya. Namun jika anak tersebut tidak dapat melakukan
pembayaran terhadap perawatannya dan mempercayakan orang tuanya
untuk membayar, maka orang tuanya berhak untuk mendapatkan
informasi yang lebih jelas. Bagaimanapun, pemberi informasi dapat
memberikan informasi mengenai anak tersebut kepada orang tua mereka
tanpa resiko yang lebih besar akan pertanggung jawaban, kecuali
undang-undang negara bagian dengan jelas melarangnya. Ketika
anak-anak yang lebih dewasa ingin informasi mengenai dirinya
disembunyikan dari orang tua mereka, maka pemberi informasi harus
membuat keputusan yang pofesional mengenai informasi yang diberikan
kepada orang tua kecuali dalam keadaan tertentu dimana hukum
ditetapkan, seperti ketika undang-undang konstitusional mewajibkan
atau melarang pemberitahuan. Pemberitahuan informasi pada umumnya
diperbolehkan ketika ada kemungkinan penyakit yang berbahaya
seperti penyakit menular pada anak-anak atau lainnya dan pencegahan
terhadap penyakit yang berbahaya membutuhkan keterlibatan orang
tua.Pasien sakit jiwaPara wali dari pasien sakit jiwa diberikan hak
untuk memperoleh informasi, dimana keadaan sebaliknya pasien yang
waras dapat memperoleh informasinya sendiri. Bagaimanapun, beberapa
pengadilan negara bagian telah menekankan bahwa kepercayaan
keluarga dan informasi dapat sangat mengecewakan pasien. Ketika
pasien sakit jiwa tidak mempunyai seorang wali, pada umumnya rumah
sakit mempercayakan otoritas pada keluarga terdekat atau orang lain
yang bertanggung jawab atas pengobatannya, khususnya untuk
kelanjutan perawatan pasien atau pembatalan administrasi. Bila
gangguan jiwa bersifat sementara dan pemberitahuan informasi
agaknya dapat ditunda, biasanya sangatlah bijaksana untuk menunggu
sampai pasien mempunyai haknya sendiri.Kematian pasien Setelah
kematian pasien, jika ada seorang wali maka wali tersebut harus
meminta haknya sebelum mengeluarkan pernyataan. Jika tidak ada
wali, otorisasi dapat diperoleh dari orang terdekat seperti janda
atau anaknya. Pada banyak negara bagian, hanya wali atau
administrator dari almarhum yang mempunyai otoritas untuk
mengesahkan pemberitaan kematian pasien. Sebagai tambahan, banyak
negara bagian menetapkan bahwa janda almarhum yang boleh memperoleh
informasi mengenai kematiannya. Sangat disarankan pada dokter untuk
memeriksa undang-undang negara bagian untuk menentukan adnya bahaya
ketentuan dam mengeluarkan pernyataan.Pasien meninggalkan rumah
sakit Ketika pasien dikeluarkan, hanya dokter yang bertugas saat
itu yang berhak memeriksa status pasien, kecuali pasien atau
walinya memberikan ijin pada dokter yang lain.Persetujuan untuk
memberikan informasi. Mengeluarkan informasi pasien berdasarkan
otorisasi atau ijin dari pasien atau walinya, mandat pengadilan dan
mandat undang-undang. Pasien harus diberitahu untuk berbagi
informasi dengan petugas kesehatan lain, dan pasien menandatangani
inform consent.Penyingkapan informasi kepada pihak ke
III.Pemeriksaan fisik calon pegawai. Apa yang harus dilakukan oleh
seorang dokter apabila dia harus memberikan informasi tenetang
hasil pemeriksaan dalam hal ini pemeriksaan terhadap para calon
pegawai, kapada pihak ke III? Dimasa lalu, pengadilan telah
menetapkan bahwa tidak ada hubungan pasien dan dokter yang tercipta
dalam pemeriksaan fisik pegawai ; itu hanyalah hubungan
nonkonsensual. Kasus-kasus sekarang ini mengindikasikan bahwa
pengadilan-pengadilan sedang mengubah persepsi mereka terhadap
hubungan pasien dan dokter. Seseorang datang kedokter untuk
pemeriksaan fisik pegawai atas rekomendasi atasannya seolah-olah
terlibat dalam hubungan pasien dan dokter hal ini menekankan kepada
dokter atau institusi yang diwakilinya bahwa adalah suatu tugas
yang sangat penting untuk membeberkan masalah kesehatan atau resiko
kesehatan dari si pasien ini adalah bagian dari fungsi kesehatan
masyarakat dari seorang dokter umum dan sudah merupakan tugasnya
juga untuk memperingatkan. Sudah jelas bahwa tidak ada yang perlu
dipertanyakan kecuali pada beberapa kondisi tertentu yaitu seorang
dokter mempunyai tugas untuk menginformasikan masalah-masalah
kesehatan pasiennya. Sekarang pengadilan juga mempunyai tugas yang
tidak kalah pentingnya yaitu melakukan pemeriksaan murni yaitu
berupa pangwasan terhadap dokter dan pihak ke-III, agar para calon
pekerja tersebut tidak dirugikan.Menurut hukum kasus, baik dokter
atau pasien mempunyai hak istimewa dimana komunikasi antara mereka
dapat menghindari campur tangan pihak ke-3. Bagaimanapun,
pengadilan-pengadilan telah secara khusus menunjukkan pada
persoalan ini, sebagian besar telah memutuskan untuk melindungi
hak-hak pasien dari pernyataan informasi rahasia yang tidak
sah.Kesalahan Kesalahan2 pribadi, dalam kaitannya dengan praktek
kedokteran, telah diketahui sejak lama. Gangguan atau pelanggaran
kerahasiaan mungkin diartikan sebagai pengambilan foto-foto yang
tidak diinginkan oleh seorang dokter sehingga menyebabkan sebuah
pengacauan tuntutan .jika media ikut terlibat maka gugatan meliputi
tuntutan akan publikasi diri pasien, tuntutan mengenai pasien yang
tertukar ayau kesalah nama pasien yang disalah gunakan untuk
kepentinga komersial. Pertangguang jawaban seorang dokter dalam
sebuah kasusu pribadi didasarkan atas segala aktivitasnya atau
keikut sertaan dalam pelanggaran yang betubi-tubi. Bagaimanapun,
pada kasus lain secara yuridiksi dimana komunikasi antara pasien
dan dokter tidak benar-benar dipertimbangkan hak2 istimewanya,
pengadilan telah menolak mengakui segala pertanggung jawaban atas
penyingkapan ini. Pelanggaran privasi. Privasi dapat diartikan
sebagai hak untuk menyimpan informasi mengenai diri sendri atau
pribadi sesorang yang tidak dapat diketahui orang lain. Beberapa
negara bagian telah mengakui bahwa hak2 privasi dilindungi oleh
hukum Pelanggaran kerahasiaan.Mendiskusikan masalah pasien dengan
pihak ketiga yang tidak barwenang adalah suatu pelanggaran hukum
dan pelanggaran rahasia kedokteran. Seorang pasien mempunya hak
mutlak untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan pada
seorang dokter tidak akan diberitahuikan kepada orang lain tanpa
seijin pasien. Hal ini berlaku untuk semua tenaga kesehatan baik
perawat maupun asisten dokter. Pengadilan telah menetapkan bahwa
tuntutan terhadap pelanggaran kerahasiaan didasarkan atas
penyelewengan tugas seorang dokter mengenai usaha perlindungan
terhadap pemberitahuan informasi yang tidak sah yang diperolah
selama perawatan.