Pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif dalam pembangunan daerah

PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan Oleh:Bappeda Kabupaten Paser

Pada Semiloka DPRD, PNPM Mandiri Perdesaan TA 2012

Tana Paser, 23 April 2012

PROLOG

“Musrenbang – reses tanpa hasil” (Kaltimpost, 10 April 2012)

“Musrenbang jangan hanya formalitas” (Kaltimpost, 4 Maret 2012)

BEBERAPA FAKTA

Proses perencanaan yang berasal dari bawah masih belum berjalan sesuai harapan.

Perencanaan masih didominasi pendekatan top down.

Proses Musrenbang belum mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat mengingat proses penganggaran masih didominasi dinas-dinas / SKPD.

LANJUTAN:

Upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif ke dalam perencanaan pembangunan daerah

menjadi strategis

Ada kesadaran bahwa salah satu kegagalan pembangunan disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat

Perlu permberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan

AMANAT UNDANG-UNDANG

- Teknokratis - Partisipatif

- Politis - Top down

- Bottom up

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjamin mekanisme perencanaan yang partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

DASAR HUKUM Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2007 tentang Desa Peraturan Pemerintah no 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri 66 Tahun 2007 ttg Perencanaan Pembangunan Desa

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

5 PRINSIP PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Keterpaduan (Proses, Aspirasi dan kebijakan)

Desentralisasi (kewenangan memutuskan dan mengelola pembangunan desa)

Bottom up – Top Down (Musrenbang sbg forum bertemunya aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas)

Efisiensi Keberlanjutan

RANAH PENGINTEGRASIAN

Proses Perencanaan Kegiatan dan

Penganggaran

Pengintegrasian Horizontal Pengintegrasian Vertikal

PENGINTEGRASIAN PROSES PERENCANAAN

Penggalian

Gagasan

MMDD

Musdes Perencanaan

dan MKP

Musyawarah Antar Desa

Prioritas

TITIK TEMU INTEGRASI

PROSES PERENCANAAN

PENGINTEGRASIAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

Penggalian Gagasan

Musrenbang Desa

Musrenbang Kecamatan

Forum SKPD

Musrenbang Kabupaten

Diusulkan ke Musrenbang Desa

Diusulkan ke Musrenbang Kecamatan

Diusulkan ke Forum SKPD

Dilaksanakan Swadaya

Dilaksanakan dengan APB Desa

Dibiayai dengan BLM (DDUPB)

Dibiayai dengan APBD

KUNCI SUKSES PENGINTEGRASIAN Proses Musrenbang Desa dan Musrenbang

Kecamatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di desa dan kecamatan

Usulan Masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang kabupaten, benar-benar prioritas kebutuhan masyarakat

Bappeda dalam merumuskan RKP Kabupaten mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten

SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari kecamatan daerah pemilihan ybst

Anggota DPRD kabupaten memiliki informasi yang lengkap dan benar mengenai permasalahan atau aspirasi masyarakat yang ada di kabupaten

LANJUTAN

Adanya komitmen dari KDH, SKPD dan DPRD untuk mensinkronkan proses partisipatif, proses teknokratis dan proses politik dalam Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran.

Adanya ADD yang cukup untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan desa, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Adanya kerelaan SKPD untuk menyerahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu secara swakelola.

Adanya BLM Kecamatan (DDUPB)

KESIMPULAN

Pentingnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan (berpadu dengan pendekatan teknokratis, politis, bottom up dan top down)

Diperlukan sinergi yang baik antar stakeholder pembangunan daerah (eksekutif, legislatif, masyarakat dan swasta)

Diperlukan revitalisasi mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang

THANKS