Penghitungan ABK

PENGHITUNGAN BEBAN KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KKP

1

Oleh : Kepala Bagian

Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum dan Organisasi

Reformasi Birokrasi

Maraknya KKN

Buruknya Pelayanan Publik

Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Bersih dari KKN

Pelayanan Publik Berkualitas

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Tinggi

8 Area Perubahan

NILAI EVALUASI MENPAN THD PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KKP 2014(SEMESTER I)

3

KOMPONEN YANG DINILAINilai

MaksimalNilai Capaian

KKP 2014% Capaian

A PENGUNGKIT

1 Manajemen Perubahan 5 3.43 68.60%

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2.09 41.80%

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2.82 47.00%

4 Penataan Tata Laksana 5 3.63 72.60%

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 6.71 44.73%

6 Penguatan Akuntabilitas 6 4.35 72.50%

7 Penguatan Pengawasan 12 6.89 57.42%

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3.59 59.83%

Sub Total Komponen Pengungkit 60 33.51 55.85%

B HASIL

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 15.11 75.55%

2 Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10 7.35 73.50%

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7.32 73.20%

Sub Total Komponen Hasil 40 29.78 74.45%

INDEKS REFORMASI BIROKRASI KKP 2014 100 63.29 63.29%

Sumber :Surat Wamen PAN dan RB selaku Ketua Unit Pengelola RB

Nomor B/3459/VVMPANRB-UPRBN/09/2014 tanggal 22 Sep 2014

Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri PAN dan RB Nomor

B.669/MEN-KP/XII/2014 , tanggal 10 Desember 2014 tentang Tunjangan Kinerja

• Mengusulkan dilakukan peninjauan kembali Tunjangan Kinerja pegawai KKP mulai Tahun2015, dari 40% menjadi sedikitnya 70%

• Beberapa alasan mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja: nilai akuntabilitas kinerja kkp = A

(sangat baik) nilai survey integritas kpk = 7,22 nilai kepatuhan standar pelayanan = Zona

Hijau

publik dari ombudsman

Surat JAWABAN menteri pan dan rb nomor B.342/m.panrb/01/2015 , tanggal 16 januari 2015 tentang evaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi

terkait usulan penyesuaian tunjangan kinerja

Evaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain, meliputi:1. Perkembangan yang signifikan atas pelaksanaan 8

area perubahan reformasi birokrasi.2. Hasil yang dicapai atas sasaran reformasi birokrasi

berdasarkan persepsi pemangku kepentingan (stake holders) yang mencakup :

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kkn,

meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi

TERDAPAT 15 KEMENTERIAN/LEMBAGAYANG MENGAJUKAN KENAIKAN TUNJANGAN KINERJA

NO NAMA K/L NILAI EVALUASI RB TAHUN 2014

1 Kementerian Kesehatan 67,282 Kementerian Pertanian 65,02

3 Kementerian Kelautan dan Perikanan 63,28

4 Badan Pusat Statistik 60,865 Kepolisian RI 60,606 Lembaga Administrasi Negara 60,597 Kementerian Perhubungan 60,028 Kementerian ESDM 58,949 Kementerian Perindustrian 57,77

10 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 57,7711 Arsip Nasional RI 56,9312 Badan Tenaga Nuklir Nasional 53,3013 Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 47,4214 Badan Kepegawaian Negara 47,0815 Kemenko Polhukam 46,50

HASIL PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KKP

2013 • Laporan

Keuangan : WTP• Nilai LAKIP :

75,74 (A)• Nilai integritas :

7,20• Nilai Inisiatif Anti

Korupsi : 7,60• Nilai SPIP : 82,79

2014 • Laporan

Keuangan : WTP• Nilai LAKIP :

77,68 (A)• Nilai integritas :

7,46• Nilai Inisiatif Anti

Korupsi : 8,56• Nilai SPIP : 78,25

8

Outline

Potret Penghitungan ABK KKP Tahun 2010 - 20141

2

3

4 Nama Jabatan yg dipakai dlm penghitungan ABK KKP

Terobosan dlm mengatasi kendala penghitungan ABK KKP

Kendala/Hambatan ABK KKP Tahun 2010 - 2014

5 Arah Kebijakan penghitungan ABK KKP Tahun 2014

9

Potret Penghitungan ABK KKP Tahun 2010 – 2014 1

KEBUTUHAN PEGAWAI DITENTUKAN

1. Berdasarkan feeling2. Interest pejabat

Lalu Bagaimana !!!

unakan analisis beban kerja (ABK)

MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI

TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

ANALISIS JABATAN

• NAMA JABATAN

• IKHTISAR JABATAN

• URAIAN TUGAS

ANALISIS BEBAN KERJA

KEBUTUHAN PEGAWAI

FORMASIPEGAWAI

INFORMASI JABATAN

PETA JABATAN

URAIAN JABATANUraian setiap aspek dan karaktertistik yang

terkandung dalam jabatan

HASIL ANALISIS JABATAN

PETA JABATAN Keragaan seluruh jabatan di seluruh unit kerja, yang menggambarkan jabatan struktural

beserta jabatan fungsional yang berada di bawahnya

PETA JABATANPUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA- SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

(15-1)

KEPALA BAGIANTATA USAHA

(12-1)

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA (12-1)

KEPALA BIDANG PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN,

DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (12-1)

KEPALA BIDANG PENGAMANAN DAN

PEMELIHARAAN (12-1)

Kepala SubbidangPenatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi

(9-1)

Kepala SubbidangPenatausahaan Barang Milik

Negara Energi, Mineral, Batubara,dan Unit Utama (9-1)

Analis Kebijakan Pertama (8-0-4)

Kepala SubbagianRencana dan Keuangan

(9-1)

Kepala SubbagianUmum(9-1)

Perencana Pertama (8-0-2)

Analis Kepegawaian Pertama (8-0-1)Pengelola Barang Milik Negara (7-4-4)(Sigit, Harry R, Astria + CPNS 1 org)

Kepala SubbidangPemindahtanganan, Penghapusan, dan

Pemanfaatan Barang Milik NegaraMinyak dan Gas Bumi (9-1)

Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan

Pemanfaatan Barang Milik NegaraEnergi, Mineral, Batubara, dan Unit Utama

(9-1)

Kepala SubbidangPengamanan Barang

Milik Negara (9-1)

Kepala SubbidangPemeliharaan Barang

Milik Negara (9-1)

Analis Kebijakan Pertama (8-0-5)Analis Kebijakan Pertama (8-0-4)


Pengelola Barang Milik Negara (7-4-4)(Maya, Khairunnisa, Johanes + CPNS 1 org)



Pengelola Barang Milik Negara (7-3-3)(Ami Muslim H + CPNS 2 org)

Pengadministrasi Umum (5-4-4) (A. Taufik, Gatot,Riyanto, Dahlan)

Analis Kebijakan Muda (9-0-3)

Pengelola Barang Milik Negara (7-4-4) (Gumi, Normansyah + CPNS 2 org)

Arsiparis Pertama (8-0-2)

Pengelola Barang Milik Negara (7-4-4) (Rachmawati O, Yudy E, + CPNS 2 org)

Pengelola Barang Milik Negara (7-4-4)(Prisma, Ibnu, Cahyaningrum + CPNS 1 org)

Pengelola Barang Milik Negara (7-2-2)(Rena RR, + CPNS 1 org)

Pranata Komputer Muda (9-0-1)

Penyusun Rencana dan Laporan (7-2-2) (Rena, Fahri )Pengadministrasi Keuangan (6-2-2) (Sulis, Novan)

63

Pranata Komputer Pertama (8-1-2) (cipto)

Statistisi Pertama (8-0-1)

Pengelola Kepegawaian (7-1-1) (Isroil)

Analis Kebijakan Madya (11-0-1)

Jumlah total pegawai : 48 orang(CPNS 2013 10 org)

Jumlah Grade 15 : 1 orangJumlah Grade 13 : -Jumlah Grade 12 : 4 orangJumlah Grade 11 : -Jumlah Grade 9 : 8 orangJumlah Grade 8 : 1 orangJumlah Grade 7 : 28 orangJumlah Grade 6 : 2 orangJumlah Grade 5 : 4 orang

PETA JABATANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

KEPALABAGIAN KEUANGAN DAN UMUM Es IIIa Kelas 11

KABAG HUKUM, ORGANISASI DAN HUMASEs IIIa Kelas 11

KASUBBAG HUKUMEs IVa Kelas 9

KASUBBAGIAN HUMAS DAN PERPUSTAKAANEs IVa Kelas 9

KASUBBAG TATA USAHA DAN PERSURATANEs IVa Kelas 9

KASUBBAGIAN R. TANGGA DAN PERLENGKAPAN Es IVa Kelas 9

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIANEs IIIaKelas 11

KASUBBAG PERENCANAAN DAN PENGEMB. PEGAWAI Es IVa Kelas 9

KASUBBAGIAN MUTASIEs IVa Kelas 9

KASUBBAGIAN TU KEPEGAWAIAN & JAB-FUNGEs IVa Kelas 9

KEPALA BAGIAN PROGRAMEs IIIaKelas 11

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARANEs IVa Kelas 9

KASUBBAGIAN KERJASAMAPROGRAM Es IVa Kelas 9

KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORANEs IVa Kelas 9

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL Es II aKelas 15

KASUBBAG KEUANGANEs IVa Kelas 9

14

• Perencana Ahli Pertama Kls 8 ( 4 Org)

• Pengadministrasi Kesekretariatan Kls 6 ( 3 Org)

• Arsiparis Pelaksana Kls 6 (padanan)

• Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kls 6 ( 5 Org)

• Penata Usaha Kesekretariatan Kls 5 ( 3 Org )

• Penyusun Bahan Kegiatan Kls 6 ( 2 Org)

• Penyusun Bahan Kerjsama Kls 6 ( 2 Org)

• Pengadministrasi Kesekretariatan Kls 6 ( 2 Org )

• Arsiparis Pelaksana Kls 6 (padanan)

• Penata Usaha Kesekretariatan Kls 5 ( 2 Org)

• Penyusun Bahan Pembinaan Peg Kls 7 ( 1 Org)• Penelaah Rencana Pengemb Peg . Kls 7 ( 1 Org)• Analis Kepegawaian Ahli Pertama Kls 8 (- Org)• Penyusun Rencana Kebutuhan Peg. Kls 6 (-

Org)

• Penelaah Hukum Kls 7 ( 3 Org )• Penata Usaha Kesekretariatan

Kls 5 ( 2 Org)

• Bendahara Pengeluaran Kls 7 ( 1 Org)

• Pengolah bahan lap. Keu Kls 6 ( 3 Org)

• Penyusun Bahan Laporan Keu. Kls 6 ( 4 Org)

• Verifikator Keuangan Kls 6 ( 2 Org)

• Bendahara Penerima Kls 7 ( 1 Org)

• Pembuat Daftar Gaji Kls 6 ( 2 Org)

• Pengadministrasi Mutasi Kepeg. Kls 6 ( 5 Org)• Analis Kepeg. Penyelia Kls 8 ( - Org)• Analis Kepeg. Pelaksana Lanjutan

Kls 7 ( - Org)

• Analis Kepeg. Ahli Pertama Kls 8 ( padanan)

• Penyusun Bahan Organisasi dan tatalaksana Kls 6 ( 3 Org )

• Caraka Kls 3 ( 2 Org)

• Penatausaha Persuratan Kls 5 ( 5 Org)

• Sekretaris Kls 6 ( 4 Org)• Arsiparis Penyelia Kls 8 ( 1 Org)

• Analis Kepeg. Penyelia Kls 8 ( - Org)• Pengadm. Kepegawaian Kls 6 ( 3Org)

• Operator Simpeg Kls 6 ( 1

Org) • Pranata Komputer Pelaksana Kls 6 (1

Org)

• Penyusun Bahan Publikasi Kls 6 ( 1 Org)• Pranata Humas Pertama Kls 8 ( - Org)

• Pengadm. Perpustakaan Kls 6 ( 1

Org) • Pranata Humas Pelaksana Kls 6 ( 1

Org) • Pustakawan Pelak.Lanjutan Kls 7 ( 1

Org)

• Satpam Kls 3 ( 5 Org)• Satpam (Danru ) Kls 4 ( 1 Org)• Pengemudi Kls 3 ( 4 Org) • Pengadm. BMN Kls 6 ( 3 Org)• Penatausaha RTP Kls 5 ( 7 Org)• Operator Komputer Kls 6 ( - Org)• Penyusun Bahan Rencana Pengadaan Brg

& Jasa Kls 6 ( 1 Org )• Pramu Kantor Kls 3 (1 Org)

Jumlah Pegawai = 117 orang

IV/e = 1IV/d = 1IV/c = 1IV/b = 4IV/a = 4

III/d = 9III/c = 9III/b = 23III/a = 28

II/d = 3II/c = 11II/b = 10II/a = 8

I/d = 3I/c = 0I/b = 2I/a = 0

KASUBBAG ORGANISASI DAN TATALAKSANAEs IVa Kelas 9

Pranata Humas Muda Kls 9 ( 1 Org)

INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL Nama Jabatan:Kepala Subbagian Organisasi dan Tata LaksanaSetDJPB, DirektoratJenderal Perikanan BudidayaKementerianKelautan dan Perikanan

III. HASIL KERJA JABATAN1. Konsep rencana kegiatan di bidang organisasi dan ketata laksanaan;2. Bahan penataan organisasi;3. Konsep uraian jabatan;4. Konsep hasil analisis jabatan;5. Konsep hasil analisis beban kerja;6. Konsep hasil analisis Standar Operasional Prosedur; 7. Draft evaluasi dan pengembangan UPT dan Satuan Kerja.

16

Penetapan Kinerja Individu

Print Screen Sistem Penilaian Prestasi Kerja Individu

Tahun 2013 Tahun 2014Penilaian Kinerja Individu menggunakan DP3

1. Penilaian Kinerja Individu menggunakan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Individu setiap Triwulan (secara online), Tahun 2015 akan dilakukan setiap bulan 2. PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pemberian, Pemotongan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai KKP

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA

KEP MEN KP NO : KEP.56/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Perhitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

ASPEK YANG DIANALISIS

AnalisisBeban Kerja

Volume Kerja, Norma Waktu, dukungan Teknologi dan Jumlah Pegawai

1. Tugas dan Fungsi 2. Uraian Jabatan

PRINSIP ABK

Seluruh produk/kegiatan

tercover

Tidak terjadi double cover

Menghitung waktu kerja

efektif

Fairness/jujur

JAM KERJA EFEKTIF

Jam kerja efektif yaitu waktu yang benar-benar harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas,

yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang, untuk kementerian kelautan dan perikanan adalah 1.300 jam per tahun.

Waktu luang yang diperkenankan digunakan secara tidak produktif

(Allowance ILO 25%-30%)Kelelahan dasar…………………

10%Keperluan Pribadi……………….

10%Lain-lain.....………………………. 5%

WAKTU LUANG

Jumlah hari kerja dengan 5 hari kerja: Jumlah hari per tahun 365 hari Libur Sabtu-Minggu ...... 104 hari Libur resmi....................... 14 hari Hak cuti ........................... 12 hari

------------------------ 130 hari

---------------------- 235 hari

HARI KERJA

A. JAM KERJA PERMINGGU

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH JAM KERJA

5 HARI KERJA(235 HARI)

SENIN-KAMIS08.00-12.15 (4 jam 15’) x 413.00-16.00 (3 jam) x 4

=…………………..17 Jam=……....................12 Jam

JUM’AT ’08.00-12.0013.00-16.30

=……………… 4 Jam=……...............3 Jam 30’

B. WAKTU EFEKTIF 1 MINGGU -

(ALLOWANCE 25%)

75% x 2.190’ = ……1.643’ (27 Jam 38’)

C. WAKTU EFEKTIF PERHARI

1.643’ : 5 (HARI KERJA) =………….......329 Menit=…….....(5 Jam 44 Menit)

D. JAM KERJA EFEKTIF 1 TAHUN (75%)

329’ x 235 HARI =…………....77.315 Menit=………….….1.300 Jam

JUMLAH = …...2.190’ (36 Jam 50’)

Kendala/Hambatan Penghitungan ABK KKP Tahun 2010 - 20142

KENDALA/HAMBATAN ABK KKP

1. Belum semua unit kerja eselon I lingkup KKP yang melengkapi Analisis Beban Kerja (ABK) tepat waktu,

sehingga menyulitkan dalam menetapkan penghitungan kebutuhan pegawai KKP yang optimal.

2. Norma waktu dan volume kerja yang dipergunakan dalam penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagian

belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga kecenderungan hasil ABK membutuhkan pegawai

yang lebih banyak.

3. Belum tertuangnya seluruh beban kerja ke dalam Analisis Beban Kerja sehingga berdampak terhadap

kecilnya jumlah beban kerja yang ada yang berkorelasi dengan jam kerja setiap harinya4. Terjadi duplikasi penghitungan pada produk kerja yang sama (dihitung dua kali di form A dan juga di form B); 5. Norma waktu yang digunakan dalam ABK tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;6. Terjadi kesalahan dalam penjumlahan, perkalian, penggunaan rumus,dll dalam pengolahan data secara

manual di form FP2.

7. Petugas yang menangani ABK sering berganti-ganti, sehingga penyelesaian ABK sering tidak tuntas, karena

petugas pengganti belum memahami ABK dengan benar.

8. Masih beragamnya norma waktu pada produk kerja yang sama meskipun unit kerja berada pada satu level

yang sama (mis: sama2 Pelabuhan Nusantara; sama2 Balai; dll).

26

Terobosan dlm mengatasi kendala Penghitungan ABK KKP 3

STANDARDISASI NORMA WAKTU PADA PRODUK KERJA YANG BERSIFAT ADMINISTRASI

No.

Nama Produk DJPT DJPB DJP2HP Rata-Rata

THP WAKTU

THP WAKTU THP WAKTU THP WAKTU

1. Penyusunan lapbul

7 280 5 80 8 1740 7 700

3. Penyusunan RKAKL

24 9480 21 20525 18 34420 21 21475

4. Usulan Kenaikan Pangkat

13 315 6 145 19 440 13 300

5. Usulan pensiun Pegawai

13 215 13 190 11 345 12 250

6. Usulan Diklat Pegawai

10 345 14 155 7 365 10 288

7. Penyusunan TOR dan RAB

7 235 13 855 8 150 9 413

Dst.

1

PEMBUATAN APLIKASI ABK

Cepat Dan Mudah 2

http://abk2013.nurutama.comhttp://abk.kkp.go.id

http://abk2013.nurutama.com/

http://abk2013.nurutama.com/

PENETAPAN EJ MAKSIMUM 1,26

Study ILO ttg Jam Kerja di Indonesia Normal 40 jam/minggu EJ/PJ

= 0,94maksimal lembur 14 jam/mingguMaksimal 54 jam/minggu EJ/PJ

= 1,26

Bench mark EJ maksimum 1,2 s/d 1,26

3

NO. NILAI EJ/EU OJ/TAHUNJAM KERJA LEBIH KURANG/TAHUN

JAM KERJA LEBIH KURANG/HARI

1 0,50 650,00 (650,00) (3) 08.00 s.d. 13.202 0,60 780,00 (520,00) (2) 08.00 s.d. 14.203 0,70 910,00 (390,00) (2) 08.00 s.d. 14.304 0,80 1.040,00 (260,00) (1) 08.00 s.d. 15.305 0,90 1.170,00 (130,00) (1) 08.00 s.d. 15.456 1,00 1.300,00 - - 08.00 s.d. 16.007 1,10 1.430,00 130,00 1 08.00 s.d. 16.558 1,20 1.560,00 260,00 1 08.00 s.d. 17.119 1,30 1.690,00 390,00 2 08.00 s.d. 18.0610 1,40 1.820,00 520,00 2 08.00 s.d. 18.2111 1,50 1.950,00 650,00 3 08.00 s.d. 19.1712 1,60 2.080,00 780,00 3 08.00 s.d. 19.3213 1,70 2.210,00 910,00 4 08.00 s.d. 20.2714 1,80 2.340,00 1.040,00 4 08.00 s.d. 20.4315 1,90 2.470,00 1.170,00 5 08.00 s.d. 21.3816 2,00 2.600,00 1.300,00 6 08.00 s.d. 21.5317 2,10 2.730,00 1.430,00 6 08.00 s.d. 22.0918 2,20 2.860,00 1.560,00 7 08.00 s.d. 23.0419 2,30 2.990,00 1.690,00 7 08.00 s.d. 23.1920 2,40 3.120,00 1.820,00 8 08.00 s.d. 24.1421 2,50 3.250,00 1.950,00 8 08.00 s.d. 24.3022 2,60 3.380,00 2.080,00 9 08.00 s.d. 25.2523 2,70 3.510,00 2.210,00 9 08.00 s.d. 25.4024 2,80 3.640,00 2.340,00 10 08.00 s.d. 26.3625 2,90 3.770,00 2.470,00 11 08.00 s.d. 26.5126 3,00 3.900,00 2.600,00 11 08.00 s.d. 27.06

JAM KERJA 08.00 SD. 16.00 WIB

PENGURANGAN/PENAMBAHAN JAM KERJA TERHADAP JADWAL KERJA HARIAN

KESESUAIAN PRODUK KERJA ABK DENGAN OUTPUT TUPOKSI

• 1. Tugas Pokok• 2. Tugas Tambahan

4

32

Nama Jabatan yang dipakai dalam penghitungan ABK KKP4

JABATAN

33

PEMBAGIAN JABATAN PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN STRUKTURAL

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara TERTENTU

UMUM

Nomenklatur sesuai dengan Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

34

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU

UMUM

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenangm dan hak

seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri PAN dan RB

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenangm dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan

organisasi, dan belum ada penetapannya dari Menteri PAN

dan RB

Contoh : Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer, dll

Contoh : Pengadministrasi, Sekretaris, resepsionis, Rescuer, Penyusun


35

Rumpun Jabatan Fungsional Umum

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

RUMPUN JABATAN TEKNIS

RUMPUN JABATAN OPERASIONAL

RUMPUN JABATAN PELAYANAN

Kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu

Kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin

Kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi

Kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha

RUMPUN JABATAN ADMINISTRASI1

2

3

4


36

Rumpun Jabatan Administrasi

RUMPUN JABATAN ADMINISTRASIAdministrasi Perizinan Penerima

Administrator Jaringan Komputer Pengadministrasi

Dokumentalis Pengganda

Notulis Rapat Penghimpun

Pemegang Buku Penginventaris

Pencatat/Peregister Pengumpul

Pendata Penyalin Garis Hasil Perencanaan Kota

Pendistribusi Penyusun

Pendokumentasi

SUMBER: PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL


37

Rumpun Jabatan TeknisRUMPUN JABATAN TEKNIS

Analis Pengambil Sampel Penyeleksi DepositAsisten Pengarah PenyelenggaraBendaharawan Pengatur PenyidikKoordinator Pengawas PenyimakKurator Pengelola Penyimpan BarangPembina Pengembang PenyuluhPembuat Pengendali PenyuntingPemelihara Pengevaluasi PerancangPemeriksa Penghitung Biaya Perizinan PerumusPemroses Pengidentifikasi PranataPenagih Pengkaji TeknisiPenaksir Pengolah VerifikatorPenata Pengonsep Calon Jabatan Fungsional TertentuPenelaah Penguji

Pengamat Penilai



38

Rumpun Jabatan Operasional

RUMPUN JABATAN OPERASIONALAnak Buah Kapal Nahkoda

Instalator Jaringan IT Operator

Jurnalis Pekerja

Kameramen Pemasar

Kelasi Pengetik

Kepala Kamar Mesin Petugas

Markonis Satuan Pengamanan

Mualim



39

Rumpun Jabatan Pelayanan

RUMPUN JABATAN PELAYANANAsisten Pustakawan Pengemudi

Pemandu Penyiap

Caraka Pramu

Fasilitator Protokol

Juru Rescuer

Konselor Resepsionis

Pelayan Sekretaris



40

Arah Kebijakan Penghitungan ABK KKP5

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi didasarkan pada:

1) Analisis Jabatan2) Peta Jabatan3) Analisis Kebutuhan

4) Analisis Beban Kerja5) Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan6) Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan

dan BKN7) Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB

TAHAPAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENYUSUN FORMASI BERDASARKAN UU

ASN

- Memindahkan pegawai

- Meningkatkan kompetensi

- Pensiun sukarela

REDISTRIBUSI PEGAWAI

- Pegawai yang memberikan pelayanan langsung

- Pegawai yang tidak memberikan pelayanan langsung

- Pegawai untuk jabatan struktural

- Pegawai yang akan pensiun

MENYUSUN PROYEKSI

KEBUTUHAN PEGAWAI UNTUK 5

TAHUN

- Faktor Usia- Faktor

kompetensi

ANALISIS PERSEDIAAN

PEGAWAI

- Norma waktu (variabel tetap)

- Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap)

- Jam Kerja Efektif

ANALISIS BEBAN KERJA

- Rincian tugas

- Hasil kerja- Perangkat

kerja- Persyaratan

jabatan

ANALISIS JABATAN

PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta

- Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)

Jumlah Penduduk: 247 Juta (Data Induk Depdagri 2013)

Rasio Pegawai ASN: 1,76%

No NEGARA RASIO (%)

1 MYNMAR 0,7 2 CAMBODIA 1,2

3 INDONESIA 1,76 4 LAOS 1,8 5 THAILAND 1,9 6 VIETNAM 2,1 7 SINGAPORE 2,5 8 PHILIPINES 2,9 9 MALAYSIA 3,7

10 BRUNAI 11,4

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI KKP

NO URAIAN JUMLAH

1 TOTAL JABATAN STRUKTURAL 1.386

2TOTAL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

2.756

3 TOTAL JABATAN FUNGSIONAL UMUM 5.837

4 JUMLAH PEGAWAI PADA PETA JABATAN 10.393

5 JUMLAH PEGAWAI PADA SIMPEG 10.627

6PEGAWAI PADA OTORITA BATAM, DPK, DPB

234

1. PNS

a. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;

b. Menduduki jabatan pemerintahan.

2. PPPK

a. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai keperluan instansi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undang.

b. Melaksanakan tugas pemerintahan.

JENIS PEGAWAI ASN

JENIS JABATAN

Jabatan Fungsio

nal

Jabatan Struktu

ral

Jabatan Administra

tif

UU. ASN

a. Jabatan pelaksana;b. Jabatan pengawas; danc. Jabatan administrator.

JENIS JABATAN ASN

Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Terbagi menjadi:a. Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.b. Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir, dan pemula

Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi 1. Jabatan Administrasi

2. Jabatan Fungsional

TERIMA KASIH

Penghitungan ABK

Documents