PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PowerPoint Template

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA2KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAKPasal 18 UU PPhayat (1)Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule)ayat (2)Anti Controlled Foreign Corporations (CFC)-PMK No.256/PMK.03/2008 (CFC Rule)ayat (3)Transfer Pricing (PER-43/PJ/2010 jo.PER-32/PJ/2011) (TP Rule)ayat (3a)Advance Pricing Agreement (PER-69/PJ/2010)(APA)ayat (3b)Anti Stepping: Pembelian saham atau harta melalui SPC (PMK No.140/PMK.03/2010)ayat (3c)Anti Stepping: Penjualan atau pengalihan saham atau harta melalui SPC,ayat (3d)Penentuan kembali penghasilan WPDN OP dari pemberi kerja (PMK No.139/PMK.03/2010)ayat (4)

Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)

2IHTPOKOK-POKOK BAHASAN1.Thin Capitalization2.Controlled Foreign Corporation3.Transfer Pricing4.Anti Stepping5.Treaty Abuse6.Associated Enterprises (hubungan istimewa)7.Special Purpose Company8.Tax Haven Country3Praktek Perpajakan yang dilarang 1.Tax Haven Country dan Preferential TaxRegime 2.Controlled Foreign Corporations (CFC) 3.Transfer Pricing 4. Thin Capitalization 5.Treaty Shopping6.Special Purpose Company1.THIN CAPITALIZATIONPengertian:Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang tinggi antara :modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER.

(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)5THIN CAPITALIZATIONPasal 18 ayat (1) UU PPh:Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undangundang ini.

Pasal 18 ayat (3) UU PPh:Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya.

7THIN CAPITALIZATIONOpsi I: Investasi dalam bentuk ekuitas $1 juta

Opsi II: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu dan dalam bentuk pinjaman $900 ribuOpsi III: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu, menjamin pinjaman bank $900 ribu.

INVESTORPERUSAHAANBANKDepositPinjaman77US Parent Co.PT ABC di IndonesiaSkenario 1:Pembiayaan Ekuitas $ 1 jutaSkenario 2:Pembiayaan Hutang $ 1 juta@ 10% interestInvestasi $ 1 jutaExpected Return 10%Asumsi: Withholding tax atas bunga dan dividen : 20%Tarif PPh di Indonesia: 25%Laba sblm bunga & pajak: $ 150 rbDividen payout ratio: 100%Diminta:Hitung beban pajak dan Return on investment msg2 skenarioKASUS THIN CAP.8KASUS THIN CAP.Debt FinancingEquity FinancingBack-to-backPinjaman Pemegang Shm atau pinjaman bank$ 1 juta0Laba sebelum bunga & pajak$ 150.000$ 150.000$ 150.000Bunga Pinjaman (10%)$100.0000$100.000Penghasilan kena pajakPajak (tarif 25%)$50.000$12.500$ 150.000$ 37.500$50.000$12.500Laba bersihDividen (payout ratio 100%)$37.500$37.500$112.500$112.500$37.500$37.500Beban Pajak: Bunga (tarif 20%) Dividen (tarif 20%) PPh Perseroan Fee Bank$20.000$7.500$12.5000022.500$ 37.5000$20.000$7.500$12.500$15.000Total beban pajak/investasi$40.000$ 60.000$55.000Hasil Investasi Bersih$110.000$ 90.000$95.000Penghasilan Bersih (ROI)11%9%9.5%92.CONTROLLED FOREIGN COMPANYPengertian:CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak.(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)1011Sebelum ada CFC Setelah ada CFCPT ABCIndonesiaLNIncome: $Income: RpPT ABCIndonesiaLow-taxjurisdictionIncome: $Income

RpCFCPenyertaanLNDividen?WPDN mendirikan CFC di low-tax jurisdiction,Income dari LN dialihkan ke CFC,WPDN tidak meminta haknya atas laba bersih CFC untuk menunda pajak.Income dari DN dan LN dikenakan pajak di Indonesia sekaligus melalui SPT yang disampaikan PT ABC.PT ABC bermaksud menunda pajak atas Income dari LN di Indonesia.123CONTROLLED FOREIGN COMPANY1111IHT2.CONTROLLED FOREIGN COMPANYPasal 18 ayat (2) UU PPh:Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atausecara bersamasama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Peraturan pelaksanaan: PMK No.256/PMK.03/200813PMK-256/PMK.03/2008APABILA:WPDN mempunyai perusahaan di LN yang tidak terdaftar pada bursa efek di LN, WPDN memiliki penyertaan modal minimal 50%, sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lain, dan Penghasilan dividen dari CFC < [laba bersih CFC X % penyertaan pada CFC],

MAKA:Saat pengakuan dividen ditetapkan pada bulan ke-4 setelah batas waktu penyampaian SPT perusahaan di LN berakhir atau pada bulan ke-7 setelah tahun pajak perusahan di LN berakhir.Besarnya dividen adalah laba bersih CFC dikalikan besarnya kepemilikan pada CFC.1313IHTKASUS CFCKondisi I:Pada tahun 2006 PT A memperoleh penghasilan neto dalam negeri: 1,000 dan dari luar negeri: 500 (membayar pajak di luar negeri 20% 100), Pajak di Indonesia: worldwide income, tarif tunggal 30%.Hitunglah beban pajak PT A pada tahun 2006.Kondisi II:Menggunakan kasus pada kondisi I, dianggap pada awal tahun PT A telah mendirikan anak perusahaan yang dimiliki 100% di Cayman Island untuk menampung penghasilan dari luar negeri. Di negara tersebut tidak terdapat pajak atas penghasilan dan penghasilan yang dikirim ke luar negeri (outbound income) tidak dikenakan pajak. Hitunglah beban pajak dalam tahun 2006, bila: PT A meminta dividen 100% setiap tahun; PT A tidak meminta dividen; CFC didirikan di Singapura (tarif pajak 18%, outbound income dalam bentuk dividen tidak dikenakan pajak)14153.Anti SteppingKetentuan Anti Stepping dalam UU PPhPasal 18 ayat (3b): WP yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang WP yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

1515IHTKetentuan Anti Stepping dalam UU PPhPenjelasan Pasal 18 ayat (3b):Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan WP dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company).16ABCPQRSPC$Saham/AktivaDapat ditetapkan menjadiABCPQR$SPCSaham/Aktiva1616IHT17Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPhPasal 18 ayat (3c): Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia.171717IHTKetentuan Anti Stepping dalam UU PPhApabila Y Co. menjual kepemilikan (saham) di X Ltd. kepada PT Z (WPDN), secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh WPLN. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan WPDN oleh WPLN sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang PPh.18PT ABCIndonesiaNegara A(Tax Haven)X Ltd (Intermediary)Pemegang 95% Saham PT ABCY Co.Pemilik 100% Saham X Ltd.Negara BPT Z$Legal FormalPT ABCIndonesiaNegara A(Tax Haven)X Ltd (Intermediary)Pemegang 95% Saham PT ABCY Co.Pemilik 100% Saham X Ltd.Negara BPT Z$Hasil Restrukturisasi berdasarkan Pasal 18 ayat (3c)184.TRANSFER PRICINGPengertian:Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berhubungan istimewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arms length. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)

Prinsip arms length:Prinsip yang mensyaratkan pihak-pihak yang berhubungan istimewa menentukan harga yang sama, royalti dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) dengan harga, royalti, atau imbalan lain dalam transaksi yang tidak terkendali (uncontrolled transaction) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances).(Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)19Apabila kondisi dalamtransaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalamtransaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyaiHubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau labadalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyaiHubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentangharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihakyang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding

PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA(ARMS LENGTH PRINCIPLE) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus20None of the differences (if any) between the situations being compared could materially effect the condition being examined, or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences(Par. 1.33 OECD TP Guidelines 2010)

Tidak terdapat perbedaan secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat mempengaruhi harga atau laba yang diperbandingkan dan seandainya terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat disesuaikan(Pasal 4 ayat (1) PER-43/PJ/2010)SEBANDING (TO BE COMPARABLE) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus21Dapat diperbandingkan (comparable) adalah :

tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan,

Ada perbedaan tetapi tidak signifikan

Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan .

Konsep Kesebandingan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus22

Picture WP comparable picture

Identifikasi dan kuantifikasi beda kondisiLakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut

KONSEP KESEBANDINGAN2323

244. TRANSFER PRICINGKey Questions:Apakah harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berafiliasi telah menerapkan arms length principle?Bagaimana Wajib Pajak menentukan dan menerapkan arms length principle dalam transaksi dengan afiliasinya?254. TRANSFER PRICINGTransfer Pricing Rules: PER-43/2010 jo PER-32/PJ/2011Langkah-langkah menentukan arms length price:Melakukan Comparability Analysis dan Penentuan Comparables/pembandingMenentukan Transfer Pricing MethodMenentukan harga/laba wajar berdasarkan langkah 1 dan langkah 2Mendokumentasikan pelaksanaan langkah-langkah penerapan arms length principle.

26OECD Guidelines Para 1.19 1.35Karakteristik barang dan/atau jasaAnalisis FungsionalPersyaratan KontrakKondisi PerekonomianStrategi BisnisFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANALISIS KESEBANDINGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus27Barang berwujud :Ciri-ciri fisik barang.Kualitas barang.Daya tahan barang.Tingkat ketersediaan barang.Jumlah penawaran barang.Barang tidak berwujud :Jenis transaksi.Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan.Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan.Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.JasaSifat dan jenis jasa.Cakupan pemberian jasa.KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus28KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (2) (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010)Apakah kedua barang tersebut sebanding dari sisi karakteristik produk??

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus29Yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis fungsional : Fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan (contoh : desain, pemasaran, penelitian, pengembangan, manajemen, promosi, dll).Aktiva yang digunakan (contoh : tanah, bangunan, harta tidak berwujud).Risiko yang ditanggung oleh perusahaan (contoh : risiko pasar, risiko persediaan, dll).

ANALISIS FUNGSIONAL(Pasal 7 PER-43/PJ/2010) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus30ANALISIS FUNGSIONAL (2)(Pasal 7 PER-43/PJ/2010)Jasa Pengeboran SumurJasa Pengeboran MinyakDrilling ServiceMachineryAccident RiskDrilling ServiceMachineryAccident Risk?Apakah kedua perusahaan penyedia jasa tersebut sebanding dari sisi fungsi, aset dan risiko? DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus31Tingkat tanggung jawab.Risiko.Pembagian keuntungan.

PERSYARATAN KONTRAK(Pasal 8 PER-43/PJ/2010) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus32PERSYARATAN KONTRAK (2)(Pasal 8 PER-43/PJ/2010)PT A(Manufacturing)Customer B(Afiliasi)Customer A(Independen)FOBCIFApakah kedua transaksi tersebut sebanding? DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus33Keadaan geografis.Luas pasar.Tingkat persaingan .Tingkat permintaan dan penawaran.Tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti.KONDISI PEREKONOMIAN(Pasal 9 PER-43/PJ/2010) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus34KONDISI PEREKONOMIAN (2)(Pasal 9 PER-43/PJ/2010)PT AZIMBABWE(Afiliasi)AMERIKA SERIKAT(Independen)Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?INDONESIALUAR NEGERI10080 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus35Inovasi dan pengembangan produk baru.Tingkat penetrasi pasar.Kebijakan usaha lainnya.STRATEGI BISNIS(Pasal 10 PER-43/PJ/2010) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus36Comparability Analysis Matrix

NoFactorsRelated Party TransactionNon Related Party TransactionTax PayerRelated PartyTax PayerNon Related Party1.Characteristics of goods and services2.Function, assets and risks3.Contractual Terms4.Economic Circumstances5.Business Strategies DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus37INTERNAL & EXTERNAL COMPARABLESInternal : Taxpayer (tested party) sells the same of similar products or provides the same or similar services under comparable conditions to unrelated (independent) parties.External : Unrelated/third parties perform similar functions and sell the same or similar products or provide the same or similar services to unrelated parties under similar conditionsTransfer Pricing MethodsDGT endorsed the use of 5 TP methods:Traditional Transaction Methods:Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method;Resale Price Method (RPM);Cost Plus Method (CPM);Transactional Profit Methods:Profit Split Method (PSM); andTransactional Net Margin Method (TNMM).39Selection of the most appropriate TP methodto the circumstances of the case40 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus40Third PartiesThird Parties

SubsidiaryThird PartiesThird Parties

Parent CompanyManufacturerDistributorDistributor1. CUP (Comparable Uncontrolled Price)Product APrice $100Produk APrice $120Indonesia HongkongTaiwan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus41Third PartiesThird PartiesThird Parties

SubsidiaryThird PartiesThird Parties

Parent CompanyManufacturerDistributorManufacturerDistributor1. CUP (Comparable Uncontrolled Price)CoalsPrice $100CoalsPrice $120Indonesia Singapura DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus42Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)

43KeunggulanKelemahanTepat diterapkan padaMost direct and reliable way to apply the arms length principleMembutuhkan tingkat kesebandingan tinggi atas jenis produk. Pada praktiknya sulit untuk menemukan transaksi pembanding sejenis tanpa adanya perbedaan yang berpengaruh material terhadap harga. Produk yang sama dijual kepada associated enterprise and independent enterprise(s) (internal comparable)Produk yang sama dijual oleh independent enterprise seperti halnya yang dijual oleh associated enterprises.(external comparable)Khususnya diterapkan untuk pasar komoditas dan interest rates DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususThird PartiesThird PartiesThird Parties

Parent Co.Third PartiesThird Parties

PT AnakManufacturerDistributorManufacturerDistributor2. Cost Plus MethodTested PartyGross Mark-up 20%Gross Mark-up 30%Gross Mark-Up = Gross Profit / COGSIndonesia Singapura DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus44Contoh Perhitungan Harga Jual Wajar dgn Metode Cost PlusNoUraianRupiah1.Cost of Goods Sold1002.Gross Mark up Wajar = 30 % x Rp. 100/unit303.Harga Jual Wajar1304.Harga Jual Cfm. WP1205.Koreksi harga jual ( 10 % x Rp.100 )10

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus45Cost Plus Method

46KeunggulanKelemahanTepat diterapkan padaPerbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga. Membutuhkan kesebandingan produk yang lebih rendah daripada CUP method.Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR.Pada praktiknya sulit untuk menentukan basis cost yang tepat. Cost yang terjadi tidak selalu menjadi penentu tingkat laba Cost yang terjadi tidak selalu berkaitan dengan market price.Diperlukan konsistensi standar akuntansi dalam penerapan kesebandingan.(Contract) Manufacturer, khususnya semi-finished goods (Contract) R&D Service Provider DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususThird PartiesThird PartiesThird Parties

PT Angin RibutThird PartiesThird Parties

Parent companyManufacturerDistributorDistributor3. Resale Price MethodTested PartyGross Margin 20%Gross Margin 40%Gross Margin= Gross Profit / SalesManufacturerVietnamIndonesia DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus47Contoh Perhitungan Harga Beli Wajar dgn Metode Resale PriceNoUraianRupiah1.Gross Margin Wajar40%2.Resale Price Cfm. WP2003.Gross Profit Wajar= Resale Price X Gross Margin Wajar (200 X 40% ) 804.Harga Beli Wajar (COGS) = Resale Price Gross Profit Wajar = (200 80)1205.Harga Beli Cfm. WP = (200 40)1606.Koreksi harga beli (COGS)-40

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus48Resale Price Method

49KeunggulanKelemahanSesuai diterapkan untuk Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga. Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR.

Gross profit margins mungkin dipengaruhi oleh management efficiency dsb. yang berpengaruh terhadap profitabilitas tapi tidak berpengaruh pada harga barang atau jasa.Pentingnya konsistensi akuntansi untuk analisis kesebandingan.Resale price method sulit digunakan ketika (i) barang diproses lebih lanjut untuk dijual kembali, atau (ii) reseller berkontribusi substansial untuk menciptakan atau mempertahankan IP yang berkaitan dengan produk (misal trademarks, tradenames).Marketing operations (distributor not adding significant value to the product) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususII. TRANSACTIONAL PROFIT METHODS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususUses net profitability to judge transfer pricingMust be transactionalTotal profit comparisons can only be used to select cases but not to examine them!What is a profit method?51 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususNet profit is gross profit (sales minus cost of goods sold/manufactured) less operating expensesOperating expenses excludeExtraordinary expenses;Interest; andTaxesEBIT = Earnings Before Interest and Taxes (and Extraordinary Items)What is net?52 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususSee table on next slide!Profit &Loss AccountSales100- Costs of Goods Sold/ Manufactured- 90= Gross Profit 10- Operating Expenses (SG&A) - 6= Net/Operating Profit (EBIT) 4Interest/Taxes/Extraordinary Items- 2Profit after Tax2Net/Operating ProfitNet profit margin = 4%Net profit 4Sales 10053 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususSelling, General, and Administrative expenses TNMM examines the net profit margin relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes from a controlled transactionMust be applied in a manner consistent with resale price / cost plus methodTransactional Net Margin Method (TNMM)54 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususCost Plus/Resale Price methods use gross profit margins computed after direct and indirect production/selling costsno clear line, allowing for some variation in practice, but generally excludes most operating expensese.g. selling, general, and administrative expenses would be excludedTNMM uses net profit margins, i.e. net profit margin computed after all operating expenses (except interest, taxes and extraordinary items)TNMM compared to cost plus / resale price method55 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususNet profit over salesuseful for distribution, e.g., functions where personnel rather than capital assets are important to the businessresale price method analogueNet profit over costsuseful for manufacturingcost plus method analoguemeasurement consistency (cost basis) may be difficultChoosing the right net margin (1)56 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususNet profit over assetsAsset intensive (certain manufacturing activities) and capital intensive financial activitiesOperating assets only (tangible, intangible and working capital assets such as inventory and trade receivables)

Choosing the right net margin (2)57 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususTransactional Net Margin Method (TNMM)

58KeunggulanKelemahanSesuai digunakan untukNet profit indicators (e.g. return on assets, operating profit to sales, etc.) kurang dipengaruhi oleh perbedaan transaksional daripada harga.Net profit indicators lebih toleran terhadap perbedaan beberapa fungsi antara controlled and uncontrolled transactions. Net profit indicators dapat menghindari masalah ketersediaan data publik terkait dengan klasifikasi biaya pada gross atau operating profits.Net profit indicator dapat dipengaruhi oleh faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga atau gross margins, sehingga sulit menentukan arms length net profit indicators yang handal.WP mungkin tidak memiliki akses terhadap specific information on the net profits dari transaksi pembanding.Cost Plus Analogue:(Contract) ManufacturerService Provider not adding significant unique intangiblesResale Price Analogue: Distributor not adding significant value to the productAsset Based TNMM:Manufacturer if reasonably reliable comparables for Cost Plus or cost based TNNM unavailable DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususP/L of Parent CompanySales XX.XXXCOGS X.XXXSG&A X.XXXOP X.XXXP/L of Subsidiary CompanySales XX.XXXCOGS X.XXXSG&A X.XXXOP X.XXXProfit of SubsidiaryProfit of Parent CoCombined ProfitsOrdinary Profit of SubsidiaryResidual Profit of Subsidiary CoResidual Profit of Parent CoOrdinary profit of Parent CompanyOrdinary Profit of SubsidiaryResidual Profit5. Profit Split Method (Residual Analysis) Ordinary profit of Parent Company DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus59Profit Split (1)60KeunggulanKelemahanSesuai diterapkan untukLebih fleksibel dalam memperhitungkan specific, possibly unique, facts and circumstances of the associated enterprises that are not present in independent enterprises.Cenderung kurang mendasarkan informasi dari independent enterprisesSulit untuk mendapatkan akses informasi dari foreign affiliates, khususnya ketika foreign affiliate is the parent company or a sister company daripada a subsidiary of the taxpayerSulit mengukur kombinasi revenue dan costs untuk semua associated enterprises yang berpartisipasi dalam controlled transactions, yang membutuhkan metode pembukuan dengan basis yang sama dan membuat penyesuaian dalam praktik akuntansi dan mata uang. Residual Profit Split (Residual Analysis):Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instrumentsTransactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi KhususProfit Split (2)61KeunggulanKelemahanBest applied toKecil kemungkinan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi akan menghasilkan profit yang ekstrim atau mustahil karena semua pihak yang bertransaksi dievaluasi. Two-sided approach dapat digunakan untuk mencapai keekonomian skala yang dapat memuaskan baik WP maupun kantor pajak.Ketika diaplikasikan untuk operating profit, mungkin sulit untuk mengidentifikasi operating expenses yang berkaitan dengan transaksi tersebut dan mengalokasikan cost antar transaksi dan aktivitas lain dari perusahaan afiliasi.Residual Profit Split (Residual Analysis):Highly integrated transactions, e.g. global trading of financial instrumentsTransactions where both parties make unique and valuable contributions (e.g. intangibles) to the transaction DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanSub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus5.TREATY ABUSE/TREATY SHOPPINGPengertian:Situasi dimana seseorang yang tidak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang tidak tersedia secara langsung. (Diterjemahkan dari IBFD International Tax Glossary, 2005)625.TREATY ABUSE /TREATY SHOPPING63

BELANDAINDONESIATn. Budiman

Investasi EkuitasPerusahaan Belanda

PT XYZ

Pinjaman

BungaPPh: 0%/10% menurutP3B RI-BelandaPinjaman, sebesarpenghasilan bunga

635.ANTI TREATY ABUSE INDONESIADasar Hukum:Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Pengertian Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP:Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atauPenerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).645.ANTI TREATY ABUSE INDONESIAPengertian beneficial owner adalah penerima penghasilan yang:Bertindak bukan sebagai agen;Bertindak bukan sebagai nominee;Bukan perusahaan conduit.

Anti treaty abuse Indonesia memuat dua jenis safe harbor, yaitu:Appointed persons, yaitu orang atau badan yang secara tegas dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B,Qualified persons, yaitu orang atau badan di luar appointed persons, namun memenuhi seluruh kriteria test.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka:P3B tidak dapat diterapkan, danPerlakuan perpajakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU PPh.

655.ANTI TREATY ABUSE INDONESIASafe harbor: Orang atau badan yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B:Individu yang tidak bertindak sebagai agen atau nominee;Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B;WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee.Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B;bank; atau665.ANTI TREATY ABUSE INDONESIAperusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait tidak mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B;Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu:pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; danKegiatan usaha dikelola manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; danPerusahaan mempunyai pegawai; danMempunyai kegiatan atau usaha aktif; danPenghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; danTidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.

676.Hubungan Istimewa (Associated Enterprises) Menurut Psl 18 ayat 4 UU PPh, Hubungan Istimewa jika:1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atautidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen)pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajakdengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;2.Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau Lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang samabaik langsung maupun tidak langsung; atau 3.Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajatElements of associated enterprises(Hubungan Istimewa)De Jure Control: shareholding/voting rights =ada hak suara.De Facto Control: power to govern financial and operational policies of enterprise to own benefitAssociated enterprises - beberapa negara Germany: Sunstantial participation (holding of at least 25%) Controlling influence Influence caused by non-business relationship Interest in income of other person Japan: Direct or indirect ownership of at least 50% of shares Special reltionship enabling to substantially determine business policies of other enterprises USA: Parties owned or controlled directly or indirectly by sameinterests7.Special Purpose Company

Pasal 18 (3c) UU PPhPenjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.Pasal 18 ayat (3b) UU PPhWajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.Pasal 18 (3d) UU PPhbesarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.8.Tax Haven CountryAdalah negara yang dianggap surga pajak, yaituLampiran Khusus (3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2) PER-34/PJ/2010Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atauNegara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi.Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%)Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

Sheet1Profit & Loss Account PT Anak

Sales120Cost of Goods Sold100Gross Profit20Operating Expense10Operating Profit10Gross Mark up = 20/100 = 20%

Sheet1Profit & Loss Account PT Angin Ribut

Sales200Cost of Goods Sold160Gross Profit40Operating Expense10Operating Profit30Gross Profit = 40/200 = 20%