-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
1/18
PENGruPUSAN
DIS
KRIMINASI
TERHADAP
PEKERIA
PEREMPUAN,
SEBERAPA
BANYAK
YANG
TAU?
1.
JUMLAH
PEKEJA
PEREMPUAN
JUMTAH
pekerja
permpuan
dari
tahun ke
tahun meningkat cukup
tajam. Tahun
2004
menurut
data
Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
pekerja perempuan
berjumlah
33.141.000
orang dari
total
sekitar
93.722.000
pekerja
lndonesia.
Mereka, kaum
perempuan,
bekerja
pada
berbagai
macam
jenis
pekerjaan,
baik di
sector
informal
maupun
formal.
Dalam
laporan
yang
dikeluarkan oleh
Departemen
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
tampak
jelas
penyebaran
pekerja
perempuan
berdasarkan
usianya.
Sejak
usia 15
tahun
pekerja
perempuan
mulai menyerbu
lapangan
kerja.
Dengan
berpatok
pada
usia
tersebut
maka
bisa
diduga
pendidikan
mereka rata-rata
SD/SMp/
atau SLTA.
Penduduk
yang
Bekerja
Menurut Golongan
Umur
dan
Jenis Kelamln, Tahun
2004
sumber:
BPS,
sekernas
Tahun
2004
(data
diolah
dttarrl ribuan
orang)
Pertanyaannya,
dari
3G'an
juta
pekerja
perempuan
itu, berapa
banyak
yang
tahu
akan hak-
hak
dasarnya
sebagal
pekerja,
seperti
perlindungan
akan kesetaraan
upah antara
laki-laki
dengan
perempuan,
hak
untuk
mendapat
cutimelahirkan/keguguran
kandungan
dan hak-hak
dasar
lainnya?
Seberapa banyak
juga dari
mereka yang
tahu
bahwa
telah
ada UU
dan
peraturan-peraturan
lainnya
yang
melindungi
hak-hak mereka?
Akibat kurangnya
informasi
dan
akan
pengetahuan
haltersebut
ditambah
lagidengan
belum
seriusnya
penegakan
hokum,
maka
timbul
berbagaipersoalan
yang
jelas-jelas
merugikan
pekerja
perempuan
seperti;
masih
sedikitnya
perempuan
menduduki
posisi yang
strategis,
rentan
terhadap Pemutusan
Hubungan
Kerja
(PHK),
upah
yang
murah, kam
kerja
yang
panjang,
tidak
tersentuh
pendidikan
,
pelatihan
dan
promosi,
rentan
pelecehan
seksual,
tidak
mendapat
atau
dipersulit mendapatkan
hak-hak
Golongan
Umur
Laki-taki
Perempuan
Jumlah
L5-24
9,L92
5,767
14,959
25-34
16,458
8,542
25,000
35-44
15,733
8,765
24,499
45-54
1,224
5.881
t7,to6
55+
7,074
4,185
72,L59
Jumlah
60,592
33.141
93,722
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
2/18
reproduksi;
cuti
haid
dan
melahirkan,
mengalami
diskriminasi
upah,
tunjangn
keluarga
dan
kesehatan.
2.
PERLINDUNGAN
HAK
PEKER'A
DALAM
UU
NO.
13
TAHUN
2003
(uuKK)
Sebenarnya,
UU
Tenaga
Kerja
No.
13
Tahun
2003,
selanjutnya
disingkat
UUKK,
dan
beberapa
peraturan
pelaksanaannya
sudah
mengatur
hak-hak/perlindungan
kepada
perempuan,
walaupun
harus
diakui
regulasi
tersebut
belum
sempurna.
Bahkan,
jauh
sebelum
itu
pada
tahun
1984
Pemerintah
lndonesia
juga
telah maratifikasi
Konvensi
perserikatan
Bangsa-Bangsa,
yaitu
Convention
on
the
Elimination
of All
Forms
of
Discrimination
Against
Women
(CEDAW)
atau
yang
secara
resmi
di lndonesia
disebut
sebagai
Konvensi
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasiterhadap
wanita
melarui
undang-undang
Nomor
7
Tahun
1gg4.
Dalam
UUKK
hak-hak
pekerja
lndonesia
termasuk pekerja
perempuan
mendapatkan
kepastian
tentang
ketentuan
normative/minimal
yang
wajib
diberikan
oleh
pengusaha/majikan
kepeda
pekerja/buruh.
Sedangkan
untuk
hak-hak
lain
yang
disebut
dengan
,,kepentingan,,
seperti
tunjangan-tunjangan,
bonus,
insentif
dll. Diluar
hak-hak
normatif
Undang-Undang
ini
mengamanatkan
kepada pengusaha
dan
pekerja
untuk
bernegosiasi
untuk mencapai
kesepakatan
dan
hal
tersebut
diminta
dituangkan
dalam
perjanjian
kerja
bersama
atau
peraturan
perusahaan.
Apa
yang
tertuang
dalam PKB
dan
PP
sifatnya
mengikat,
artinya
salah
satu
tidak
boleh
melanggar
atau
mengabaikan
kesepakatan.
Lebih
lanjut,
OiwaliUlan
agar
setiap
terjadi
perubahan
tau
salah
satu
pihak
menginginkan
adanya
perubahan
dalam
kesepakatan
harus
ditempuh
melalui
perundingan
dan
prinsipnya
nilai-nilai
dalam
kesepakatan
tersebut
tidak
boleh
bertentangan
atau
di bawah
ketentuan
UU.
Kalau
ada sesuatu
yang
sifat
dan
nilainya
lebih
baik
dari
ketentuan
uu maka
kesepakatan
itulah
yang
dipakai.
Lalu
dalam
konvensi
PBB
tentang
penghapusansegala
bentuk
diskriminasiterhadap
perempuan
yang
telah
diratifikasi
dalam
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun 1984
tersebut
di
atas,
secara
khusus
memberikan
perlindungan
bagi
hak-hak
pekerja
perempuan.
Salah
satu
implementasinya
adalah
untuk
jenis
pekerjaan
yang
sama,
pengusaha
tidak boleh
membeda-
bedakan
kompensasiyang
diberikan
kepada
setiap
pekerja'beik
pekerja
laki-laki
maupun
perempuan.
.
Filosofi
di
balik
peraturan
perundang-undangan
tersebut
tidak
lain karena
menguatkan
kesadaran
bahwa
sesungguhnya
manusia,
laki-laki
dan
perempuan',
sama
derajat
d;;
-
martabatnya.
Karena
itu,
setiap bentuk diskriminasi dan ketidakadilan datam
relasi antara
pekerja
dan
pengusaha/majiakan
maupun
antara
laki-laki
dan
perempuan
harus
dicegah/dihapus.
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
3/18
rt
;b,*
u
HAK-HAK
DASAR
PEI(ERJA/BURUH
YANG
HARUS
DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG
telah
memberikan
perlindungan
terhadap
hak-hak
dasar
pekerja.
Pengusaha
atau
siapapun
yang
melanggar
hak-hak
dasar
pekerja
dapat
dijatuhkan
sanksi mulai
sadi
sanksi ringan
seperti
teguran,
peringatan,
pencabutan
usaha
sampai
pada
tingkat
pelanggaran
yang
dapat
digolongkan
sebagai kejahatan
sehingga
dapat
dikenakan
sanksi
kurungan
atau
pidana
penjara.
Hak-Hak
dasar
pekerja
tersebut
antara lain menyangkut:
t.
Perlindungan upah
2. Jam
kerja
3. Tunjangan
Hari
raya
4.
Jaminan
SosialTenaga
Kerja
(Jamsostek)
5. Kompensasi
PHK
6.
Hak
lstirahat/Cuti
1.
HAK
UNTTJK
MENDAPATIGN
UPAH
Pasal-pasal
yang
mengatur
tentang
kebijakan
pengupahan
dalam
UUKK
cukup
banyak
mulai
dari
pasal
S8
s/d 98. Ketentuan-ketentuan
soal pengupahan
tersebut
kemudian diatur
secara
terincidalam
Keputusan
Menterirenaga
Kerja
yaitu
KEPMEN
No.49/MEN
/lu/zoo4.
'
A. I{AKIKAT
UPAH
Upahadalah
hak
pekerja/buruh
yang
diterima
dan
dinyatakan
dalam bentuk
uang
sebagai
imbalan
dari
pengusaha
atau
pemberi
kerja
pekerja/buruh
yang
ditetapkan
dan dibayarkan
menurut
suatu
perjanjian
kerja,
kesepakatan
atau
jasa
yang
telah
atau
akan dilakukan.
Pekerja/buruh
adalah
setiap
orang yang bekerja dengan
menerima
upah atau
irnbalan dalam
bentuk
lain.
Yang
dimaksud
dalam
bentuk
lain
dalam
kalimat
ini
adalah
berupa
barang atau
benda
yang
nilainya
ditentukan
atas dasar
kesepakatan
kedua
belah
pihak yaitu
Pengusaha/maji
kan denga
n
pekerja/buruh.
Pasal
88
UUKK
mengatakan
Pemerintah
mewujudkan
penghasilan
yang
memenuhi
penghidupan
yang
layak
bagi
kemanusiaan
yaitu
menetapkan
kebijakan
pengupahan yang
melindungi
pekerja/buruh.
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
4/18
PasalSS
UUKK
mengatakan
Pemerintah
mewujudkan
penghasilan
yang
memenuhi
penghidupan yang
layak
bagi
kemanusiaan yaitu
menetapkan
kebijakan
pengupahan
yang
melindungi
pekerja/buruh.
Kebijakan
pengupaha
n
meliputi:
*
Upah
minimum;
*
Upah
kerja
lembur;
t '
Upah
tidak
masuk
kerja
karena
melakukan
kegiatan
lain
diluar
pekerjaan;
*
Upah
karena
menjalankan
hakwaktu
istirahat
kerjanya;
*
Bentukdan
cara
pembayaran
upah;
.l
Denda
dan
pemotongan
upah;
*
Hal-halyang
dapat
diperhitungkan
dengan
upah;
*
Struktur
dan
skala
pengupahan
yang
proporsional;
*
Upah
untuk
pembayaran
perorangan;
t"
Upah
untuk penghitungan
pajak;
Dalam rangka
memberikan perlindungan
pengupahan
maka
pemerintah
menetapkan
upah
minimum
disetiap propinsi/kabupaten/kota
yang
berubah
setiap tahun. Nilai
penyesuaian
upah
minimum
tersebut
bergantung pada
situasi
dan
kondisi
perekonoomian
nasional.
Haltersebut
juga
berlaku
secara
berbeda
di
setiap daerah
maka
penetapan
upah
minimum
juga
disesuaikan
dengan
kea
daa
n
perekonomia
n
di
setiap daerah/wilaya
h
propinsi
atau ka
bu
paten/kota.
Aspek-aspek
yang
menjadiacuan
dalam
penetapan
upah
minimum
tersebut
antara
lain:
1.
Kebutuhan
hidup minimum
(KHM)
2. lndek
harga
konsumen
{lHK)
3. Kemapuan perkembangan
dan
kelangsungan
perusahaan
4.
upah
pada
umumnya
yang
berlaku
di
daerah
tertentu dan
antar daerah
5. Kondisi
pasar
kerja
dan
tingkat
perkembangan
perikonomian
dan
pendapatan
perkapita.
B.
KEBIJAIGN
PENGUPAHAN
Tujuan
penetapan
kebijakan
upah
minimum
yang
tertuang
dalam
UUKK tidak
lain
dipakai
sebagai
jaring
pengaman
agar
upah
pekerja
tidak
jatuh
ke level
yang
sangat
rendah
akibat
ketidakseimbangan pasar kerja. Ada
3
sudut
pandang mengenai
kebijakan
penerapan
upah
di
perusahaan
yaitu:
1.
Sudut
pandang
kerja
Dari
sudut
pandang
pekerja
upah
adalah
untuk
memenuhi
kebutuhan
kehidupan
mereka.
2.
Sudut
pandang
pengusaha
Dari
aspek
pengusaha
upah adalah
bagian
dari
biaya
produksi (cost)
yang
akan
berpengaruh
pada
harga
jual
barang-barang
yang
diproduksi.
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
5/18
i
t,
t
Cara
memotongnya
merujuk
ke
PP no.
8/tgSltentang
perlindungan
upah
pasal
23,
24
dan
25 mekanisme pemotongannya
dapat
diatur
dalam
pp,
pKB,
PKWT,
pKwrr.
syarat
pemotongannya,
tidak
boleh
melampaui
5A%
dari upah sebulan.
D.
UPAH SEI.AMA
PEKERJA
SAKIT
Pada
prinsipnya
upah
diberikan
apabila
pekerja
melaksanakan tugas dan tidak diberikan
apabila
pekerja
tidak melaksanakan
tugas
(no
rvork no
pag).
Bagaimana
kalau
pekerja
tidak
melaksanaka
tugias
dengan
alasan
sakit?
Pasal 93
ayat
3 UUKK
mengatur
bahwa
upah
yang
dibayarkan kepada
pekerja/buruh
yang
sakit sbb:
a)
Untuk
4
(empat)
bulan
pertama
dibayar
100% dari upah
b)
Untuk
4
(empat)
bulan kedua
dibayar
75%
dari
upah
c)
Untuk
4
(empat)
bulan
ketiga dibayar
SV/o dari
upah
d)
Untuk
bulan
selanjutnya
dibay ar
Zil%dari
upah sebelum
pemutusan
hubungan
kerja
dilakukan
pengusaha.
Ayal4
mengatur
upah
yang
dibayarkan
kepada Pekerja
atau
buruh
yang
tidak masuk bekerja
dengan
ketentuan
sbb:
a)
Pekerja/buruh
menikah
dibayar
selama
3 hari
b)
Pekerja/buruh
menikahkan
anak
dibayar
selama
2 hari
c)
Mengkhitankan
anak
dibayar selama
Zhari
d) Membabtikan
anak
dibayar
selama
2 hari
e)
lstri
melahirkan
atau
keguguran
kandungan
dibayar serama
2
hari
f)
Anggota
keluarga
dalam satu rumah
meninggal
dunia dibayar
t hari
g)
Suami,
lstri,
Orang
tua/mertua,
anak atau
menantu meninggal
dunia dibayar
selama
2
hari
Sedangkan
untuk
pekerja/buruh
yang
tidak
masuk
kerja
karena
pekerja
sakit
dengan surat
keterangan
dokter
dank
arena
minta
ijin
untuk
keperluan
penting,
pembayaran
upah
dirundingkan
antara
pekerja
dan
pengusaha.
Hasil
kesepakatan
tersebut dituangkan
dalam
Perjanjian Kerja Bersama atau
peraturan
perusahaan.
2. PERLINDUNGAN
JAM
KERJA
A.
IAM
KERJA
NORMAL:40lAM
SEMTNGGU
Jam
kerja
bagi
pekerja/buruh
juga
sudah
diatur
dalam UUKK.
Setiap
pengusaha
wajib
melaksanakan
ketentuan
waktu
kerja
yaitu
jumlah jam
kerja
normal
untuk
selama 1 minggu
sebanyak:
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
6/18
-
Apabila
perusahaan
berlakukan
kerja
6 hari dalam
1 minggu
maka
jumlah jam
kerja t
hari
=
Tjam
dan
hari
sabtu
5jam
kerja
-
Apabila perusahaan
berlakukan
jam
kerja
5
hari
dalam
1
minggu
maka
jam*erja
t
hari
jumlahnya
=
8
jam
dan,hari
sabtu
libur.
B.
IAM
KERJA
YANG DIHITUNG
SEBAGA]
LEMBUR
Setelah
melakukan
pekerjaan
sesudah
jam
kerja
normal,
maka
jam
kerja
selebihnya
dihitung
sebagaijam
lembur.
Dalam
hal
ini
pengusaha
wajib
memberikan
upah lembur dan
penghitungan
harus
sesuai
ketentuan
yang
berlaku.
Jam
kerja
lembur
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
No.
KEP.rlzlMENNll20a4tentang
waktu
kerja
lembur
dan upah
kerja lembur.
Pasal
8 Kepmen
tersebut
mengatakan:
-
Penghitungan
upah lembur
didasarkan
pada
upah
bulanan
Cara menghitung
upah
sejam
adalah L/L7g
x
Upah sebulan
Rumus
Ullg
x
Upah
sebulan
didapat
dari
mana?
Jawab
: Jumlah
jam
kerja
dalam
1
minggu
=
40
jam
Jumlah
minggu
dalam
l
tahun
=
52
minggu
1
tahun
=
12
bulan.
Jumlah
minggu
dalam
1 bulan
=
52/LZ
=
4
X./3
minggu
Jam kerja
dalam
1
minggu
=
4
7/3
x
40
=
L73 t/J
Jadi
Upah
l
jam
=
UI7S
x
Upah
sebulan
Cara
menghitung
upah kerja
lembur
merujuk
pada
pasal
11
KEP.
O2IMEN/V
t/zIAladalah
sbb
:
1)
Apabila
kerja
lembur
dilakukan
pada
hari kerja
:
a)
Untuk
jam
kerja
lembur
pertama
harus
dibayar
upah
sebesar 1.5
X
upah
sejam
b)
Untuk setiap
jam
kerja
lembur
berikutnya harus dibayar
upah sebesar
2
kali
upah
sejam
2l
Apabila
kerja
tembur
dilakukan
pada
hari
istirahat
mingguan
dan/atau
hari
libur
resmi
untuk
waktu
kerja
6
hari
kerja dan
40
jam
seminggu
maka
:
a)
Penghitungan
upah
kerja
lembur
untuk
7
jam
pertama
dibayar
2 kali
upah sejam
dan
jam
kerja
lembur
ke 9
dan ke 10
dibayar 4
kali
upah
sejam
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
7/18
b)
Apabila
hari
libur
resmijatuh
pada'hari
kerja
terpendek
perhitungan
upah
lembur
5
jam
pertama
dibayar
2
kali
upah
sejam,
jam
ke-6 dibayar
tiga
kali
upah
sejam dan
lembur
ke.7
dan ke-8
dibayar
4 kali upah
sejam
3)
Apabila
kerja
lembur
dilakukan pada
hari
istirahat mingguan
dan/atau hari
libur resmi
untuk
waktu
kerja
5
harikerja
dan
40
jam
seminggu maka
penghitungan
upah
kerja
lembur untuk
8
jam pertama dibayar
2
kali
upah sejam,
jam
ke-9
dibayar 3
kali
upah
sejam
dan
jam
ke-10
dan
jam
ke-11
dibayar
4 kali upah sejam.
Dalam
pasal
12
KEP. 102/M
ENNI/20}4
dikatakan
bagi
perusahaan yang
telah melaksanakan
dasar
penghitungan
tentang
besarnya
upah
lembur
yang
nilainya lebih baik dari keputusan
Menteri ini
maka
penghitungan
upah
tersebut
tetap
berlaku,
3.
HAK PEKERJA
UNTUK
MENDAPATKAN
THR
A.
THR
WAJIB DIBBAYARKAN
Tunjang
Hari
Raya
keagamaan
adalah
sesuatu
yang
wajib
diberikan oleh
pengusaha
kepada
setiap
pekerjanya.
Dasarnya
adalah
karena
sebagian
masyarakat tndonesia
adalah masyarakat
beragama.
Kewajiban
pengusaha
untuk memberikan
Tunjangan
Hari
Raya
kepada
setiap
pekerja/buruh
merupakan
wujud
dari
upaya
untuk meningkatkan
kesejahteraan
pekerja/buruh
dan
untuk
menciptakan
ketenangan
usaha.
Pengaturan
mengenaiTHR
ini
secara
rinci
terdapat
peraturan
Menteri
Tenaga Kerja
Rl No.
Per.
104/MEN/1994
tentang
Tunjangan
Hari
Raya
Keagamaan bagi
pekerja
di
perusahaan.
Dalam
peraturan
tersebut
dikatakan
bahwa
THR
(Tunjangan
Hari
Raya)
adalah
pendapatan
pekerja
atau
keluarganya
menjelang
hari
raya
keagamaan
berupa uang
atau bentuk
lain:
HariRaya
Keagamaan
yang
dimaksud
adalah:
o
Hari
Raya
ldul
Fitri
bagi
pekerja
yang
beragama islam
o
Hari
Raya
Natal
bagi
pekerja
yang
beragama
Katolik
dan
protestan
o
Hari
Raya
Nyepi
bagipekerja
yang
beragama
Hindu
o
Hari
Raya
Waisak
bagi
pekerja
yang
beragama
Buddha.
B.
CARA
MENGHITUNG
THR
Pengusaha
wajib
memberikan
Tunjangan
Hari
Raya
(THR)
kepada
pekerja
yang
telah
mempunyai
masa
kerja
setelah
3 bulan
secara
terus
menerus atau lebih
dan
diberikan
satu
kali
selama
setahun.
.
I
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
8/18
Besarnya
nilai
uang
THR
adalah
sbb:
Bagi
pekerja
yang
telah
mempunyai
masa kerja
l2bulan secara
terus
menerus atau lebih
=
1
bulan
upah
. Apabila
upah
ditetapkan
secara harian
maka
pembayaran
THR-nya
=
upah
sehari
x
30 hari
Pekerja
yang
telah
rnempunyai
masa
kerja
3
bulan
secara
terus
menerus
tetapi
kurang
dari
12
bulan
diberikan
secara
proporsional
dengan masa kerja
yakni
:
Masa
keria
X
1
bulan
upah
12
Contsh:
Masa
kerja
=
6
bulan
Upah
sebulan
=
Rp.
820.000,-
.
Maka
besarnya
nilai
uang
THR
pekerja/buruh
tersebut
adalah
=6/72x
Rp.820.000
=
Rp.
410.00e-
Besarnya
nilai
uang
yang
ditentukan
melalui peraturan
Menteri tersebut
merupakan
ketentuan
minimal
artinya
pengusaha
tidak boleh mernberikan
THR
yang
nilainya
dibawah
ketentuan
minimal
tersebut.
Apabila
berdasarkan kesepakatan
antara
pihak pengusaha
dan
pekerja
yang
tertuang
dalam
Perjanjian
Kerja Bersama
(PKB)
atau
Peraturan
Perusahaan
(PP)
nilaitunjangan
hari
raya
(THR)
lebih
besar dari ketentuan
pemerintah
maka
kesepakatan
itulah
yang
diberlakukan.
Waktu
pemberian
Tnn
perlu
disepakati oleh
pengusaha
dan
pekerja
tetapi
paling
lambat
diberikan
7
harisebelum
hari
raya
keagamaan
dirayakan.
THR bisa
diberikan dalam bentuk
lain selain uang kecuali
berupa miniman
keras,
obat-
obatan
atau
bahan
obat-obatan
dengan
ketentuan
nilainya
tidak
boleh
melebihi 25o/o dari
nilaiTHR
yang
seharusnya
diterima, dan
tidak
bertentangan
dengan
UU
yang
bertaku.
Contoh:
Total
nilaiTHR
yang
seharusnya
diterima
pekerjalburuh
adalah Rp.
1.000.000,-
tetapi
pengusaha
dan
pekerja
sepakat
bahwa
pengusaha
memberikan
dalam
bentuk
uang sebesar
Rp.
800.000,-
sedangkan
Rp.
200.000,-nya
diberikan
dalam
bentuk
barang
yang
nilainya
tidak boleh
dibawah
Rp.
200.00O
Bagi
pekerja
yang
terkena
PHK
terhitung
sejak
waktu
30
hari sebelum
jatuh tempo
hari
raya
keagamaan,
pekerja
tersebut
berhak
atas
uang
THR
kecuali
bagi
pekerja
yang
statusnya
hubungan
kerja untuk
waktu
tertentu.
Untuk
pekerja
yang
dipindahkan
ke
perusahaan
lain dengan
masa
kerja berlanju
maka
pekerja
berhak
atas
uangTHR
pada
perusahaan
yang
baru, apabila
dari
perusahaan
yang
lama
pekerja
bersangkutan
belum
mendapatkan
THR.
Khusus
untuk
pengusaha
yang
karena kondisi
perusahaan yang
tidak
mampu
membayar
THR
dapat
mengajukan
permohonan
penyimpangan
mengenai
besarnya
jumlah
THR.
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
9/18
4.
PERLINDUNGAN
JAMSOSTEK
Jaminan
social
tenaga
kerja
(JAMSOSTEK)
merupakan
hak
dasar
pekerja
yang
wajib
mereka
terima
dan
dalam
rangka
mewujudkan
masyarakat
yang
sejahtera,
adil,
makmur
dan merata
baik
material
maupun
spiritual.
Kebijakan
memberlakukan
Jamsostek
tersebut
di atur dalam
undang-undang
khusus
yaitu
UU
No.3
Tahun
1992 tentang Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja.
Jaminan SosialTenaga
Kerja
adalah suatu
perlindungan
bagi
tenaga kerja
dalam
bentuk
santunan
berupa
uang sebagai
penggantisebagian
dari
penghasilan
yang
hilang
atau berkurang
dan
pelayanan
sebagai
akibat
peristiwa
atau
keadaan
yang
di alami oleh tenaga
berupa,
kecelakaan
kerja,
sakit,
hamil,
bersalin,
haritua
dan meninggar dunia.
Semua
tenaga
kerja
berhak
atas
jaminan
social
tenaga kerja dan setiap
perusahaan
wajib
mengikuti
program.famsostek.
Penyalenggara
dan
pengelola
program
jaminan
sosial
tenaga
kerja
adalah
melalui
mekanisme
asuransi.
Berdasarkan
PP
No.
14
tahun
1993
program
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
meliputi 4
program
yaitu
:
a.
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
(JKK)
b.
Jaminan
Kematian
(JK)
c. Jaminan
HariTua
{JHT)
d.
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
(JpK)
a.
Jaminan
Kecelakaan
Kerja
Kecelakaan
kerja
adalah
kecelakaan
yang
terjadi
berhubungan
dengan
hubungan
kerja.
Demikian
pula
kecelakaan
yang
terjadi
dalam
perjalan
berangkat dari rumah
menuju
tempat
keria, dan pula ke
rumah
melaluijalan
yang
biasa
atau
wajar di lalui.
Yang
termasuk
dalam
jaminan
kecelakaan
kerja
adalah
:
1. Biaya
pengangkutan
2.
Biaya
pemeriksaan,
pengobatan
dan
atau
perawatan
3.
Biaya
rehabilitasi
4.
Santunan
berupa
uang
meliputi
:
-
Santunan
sementara
tidak
mampu
bekerja
-
Santunan
cacat
sebagian
untuk
selama-lamanya
-
santunan
cacat
totaluntuk
selama-lamanya
baik
fisik maupun rnental
-
Santunan
kematian
Yang
di
maksud
dengan
cacat
akibat
kecelakaan
adalah
keadan hilang
atau
berkurangnya
fungsi
anggota
badan
yang
secara
langsung
atau
tidak
langsung mengakibatkan
hilang
atau
berkurangnya
kemampuan
untuk
menjalankan
pekerjaan.
b.
Jaminan
Kecelakaan
10
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
10/18
semakin
canggih
membawa
perempuan
pada
posisiyang
sejajar
dengan
laki-laki
karena
dengan
teknologi
dan
permesinan
yang
serba
otomatis
dan
praktis,
tidak ada lagi
hambatan bagi
perempuan
untuk
melakukan
pekerjaan
di
berbagai
bidang.
1. I.ARANGAN
PHK
TERHADAP
PEKERJA
PEREMPUAN
Datam
Peraturan
Manteri
Tenaga
Kerja
No.
Permen
A3/MenlL989 mengatur larangan
pHK
terhadap
pekerja
perempuan
dengan
alasan
berikut:
- Pekerja
perempuan
menikah
- Pekerja
perempuan
sedang
hamil
-
Pekerja
perempuan
melahirkan
Larangan
tersebut
merupakan
bentuk
perlindungan
bagi
pekerja
wanita
sesuai
kodrat,
harkat
dan
martabatnya
dan merupakan
konsekuensi
lcigis
dengan diratifikasinya
konvensi ILO
No.
10O
dan
No.
111tahun
1951
tentang
diskriminasi.
Dalam
peraturan
tersebut
pengusaha
diwajibkan
merencanakan dan
melaksanakan
pengalihan
tugas
bagi
pekerja
wanita
tanpa
mengurangi
hak-haknya
bagi
perusahaan
yang
karena
sifat
dan
jenis
pekerjaannya
tidak memungkinkan
memperkerjakan
wanita
harnil.
Sebelum
dikeluarkannya peraturan
menteritersebut
bentuk
diskriminasiterhadap
pekerja
perempuan
merernbah
hampir
disemua
sektor,
hak-hak
mereka
sebagai
pekerja
terabaikan,
pekerja
perempuan
masih
di
anggap warga
kelas
2
karena
budaya
patriarkat
dalam kehidupan
budaya
bangsa
lndonesia
masih
sangat
kental.
Bentuk
diskriminasi
terhadap
pekerja
perempuan
bukan
hanya
dari
aspek
peran
saja
yaitu
yang
berkaitan
dengan
tugas
dan
tanggungjawab
tetapi
juga
apresiasi
terhadap
hasil
kerja
yang
diwujudkan
dalam
bentuk remunesasi.
Jarang
sekali
pekerja perempuan
ditempatkan
pada
posisi
sebagai
Decision
Maker
walaupun
mereka
mampu
atau
bahkan
lebih baik
dari
laki-laki.
Hal
ini berpengaruh
pada
system
perupahan
berupa
komponen
struktur dan skala
upah.
Bentuk
diskriminasi
lain
menyangkut
kodratnya
sebagai
perempuan.
Kodrat
perernpuan
dan
laki-laki
adalah
makhluk
ciptaan
Tuhan
dan
sifatnya
mutlak.
Kodrat
adalah
suatu keadaan
dan
wilayah
yang
tidak bisa
dijangkau
oleh
manusia.
Diskriminasi
atas dasar
kodrat adalah
sesuatu
yang
mustahil.
Sebagai
contoh,
perusahaan rnemutuskan hubungan
kerja
kepada
pekerja
perempuan
hanya
karena
perempuan
itd
menikah
lalu
hamil dan
melahirkan
dan dituangkan
dalam
kesepakatan
kerja
bersama
atau
peraturan
perusahaan.
2.
PERLINDUNGAN
TERHADAP
PEKERJA
PEREMPUAN
YANG
BEKERJA
PADA
MAI-AM HARI
Upaya
pemerintah
dalam memberikan perlindungan
kepada
pekrja perempuan
tadak
hanya
berupa
pelerangan
pemutusan
hubungan
kerja
terhadap
perempuen
pekerja
yang
menikah,
11
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
11/18
-
Perusahaan-perusahaan
alat-alat
kesehatan
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
No.
35
tahun
1995 badan
penyelenggaraan
adalah
pT.
Jamsostek.
am
Jamsostek
dan
Besa
luran
(UU
No.3/1992
No.
Program
luran
Beban
Hak
1. JKK
(0,24-L,751
%
Pemberikerja
Tenaga
Keria
2,
JKM
0,3
%
Pemberikerja
Tenaga
Keria
3.
JHT
5,7
%
Pemberikerja
3,7
%
Tenaga
keria2%
Tenaga
Kerja
4.
JPK
Lajang
3
%
Keluarga
6
%
Pemberi
Kerja
Tenaga
Keria
5.
TUNJANGAN
UNTUK
SETIAP
PEKER'A
DAN
KELUARGANYA
a.
Macam-macam
Tunjangan
Tunjangan
adalah
suatu
pembayaran
yang
di
atur
berkaitan
dengan
pekerjaan
yang
di
berikan
oleh
pengusaha
kepada
pekerja.
Berdasarkan
sifatnya
tunjangan
ada 2 macam
yaitu
:
1.
TunjanganTetap
2. Tunjangan
Tidak
Tetap
Tunjangan
Tetap
adalah
suatu
pembayaran
yang
di
atur
berkaitan dengan
pekerjaan
yang
diberikan
secara
tetap
untuk
pekerja
dan keluarganya
serta
dibayarkan dalam satuan
waktu
yang
sarna
dengan
pembayaran
upah
pokok
tanpa
dikaitkan
dengan kehadiran
atau
prestasi
/
produktivitas
tertentu
Beberapa
contoh
tunjangan
tetap :
*
Tunjangan Masa
Kerja
tl.
Tunjangan
Keluarga
. .
Tunjangan
Jabatan
*
Tunjangan
lain-lain.
Tunjangan
tidak
tetap adalah
suatu
pembayaran
yang
di
atur
berkaitan
dengan
pekerjaan
yang
diberikan
secara
tidak
tetap
dan
dikaitkan dengan
kehadiran
prestasi
tertentu.
Beberapa
contoh
tunjangan
tidak
tetap :
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
12/18
t
Tunjangan
Transport
*
Tunjangan
Hadir
.1.
Tunjangan
Makan
.t
Tunjangan
Shift
Khusus
tunjangan
transport
walaupun
diberikan
secar'a
tetap, sebaiknya
tudak
dimasukkan
dalam komponen
upah
artinya
tunjangan
transport
bisa
dikelompokkan
sebagai
tunjangan
tetap,
juga
dapat dikelompokkan
menjadi tunjangan
tidak
tetap.
b.
Pengaruh
Tunjangan
Terhadap
Penghitungan
Upah
Lembur
Pengelompokkan
tunjangan
tetap
dan
tunjangan tidak
tetap
sangat
penting
untuk
diatur
secara
jelas
karena
berkaitan
dengan
penyusunan
komponen
upah.
Pasal
94
UUKKtentang
ketenagakerjaan,
tentang komponen
upah disebutkan
dalam
hal komponen upah
terdiri
dari
upah
pokok
dan
tunjangan
tetap,
maka
besarnya
upah
pokok
sedikit-dikit
nya
75%
dari total
jumlah
upah
pokok
dan
tunjangan
tetap.
Pekerja
menurut
tingkat
atau
jenis
pekerjaan
yang
besarnya ditetapkan
berdasarkan
kesepakatan.
Untuk
menghindariterjadinya
perselisihan
di
kemudian hari
maka
pengelompokan
tunjangan
tetap
dan tunjangan
tidak
tetap
harus diatur
secara
jelas.
Sebab
upah
pokok
ditambah
tunjangan
tetap dipakai
sebagai
dasar
penghitungan
untuk
:
. .
Upah
Lembur
r . Penghitungan
Pesangon
*
Penghitungan
Pensiun
{.
Penghitungan
Pembayaran
ke
Jamsostek
+
THR
Ketidakjelasan pengelompokan
tunjangan
tetap
dan tunjangan tidak
tetap sering
menjadi
bahan
perselisihan
antara
pekerja
dan
pihak
pengusaha.
Pasal
92
UUKK
mengamanatkan
kepada
pengusaha
untuk menyusun
struktur
dan
skala upah
dengan
memperhatikan
golongan
jabatan,
masa
kerja
dank
ompetensi. Beberapa hal
yang
harus
dipertimbangkan
dalam
menyusun
struktur dan skala
upah
:
-
Sesuaikan
dengan
anggaran
biaya
operasional
perusahaan
-
Perlu
diperhatikan
take home
pay
agar
tidak
turun
-
Dampaknya
terhadap
program
pensiun
dan
pembayaran
ke
pr.
Jamsostek
-
Pembayaran
PPh
Selain
itu
penyusunan
struktur
skala
upah
harus dipertimbangkan
aspek
yang
bisa
memotivasi,
kinerja
pekerja
dala
m rangka
men
ingkatkan
produktivitas.
5.
HAKCUTI
13
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
13/18
Cuti
adalah
istirahat
tahunan
yang
harus
diambiloleh
pekerja
setelah
bekerja
selama
12
.
bulan
berturut-turut.
Kebijakan
pemberian
cuti
kepada
pekerja
dituangkan
dalam
UUKK
pasal
79
yaitu
pengusaha
wajib
memberiwaktu
istirahat
dan
cuti
kepada
pekerja/buruh.
Cuti tahunan
sekurang-kurangnya
12
hari
kerja
setelah
pekerja
/buruh
yang
bersangkutan
bekerja
selama
12
bulan
secara
terus-menerus.
Mengenai
mekanisme
pengambilan
cuti
dapat
diatur
dalam
perjanjian
kerja
sama
atau
peraturan
perusaan
yaitu
apakah
diambil sekaligus
pada
saat
hari
raya ldul Fitri
atau
hari
raya
Natal
atau lmlek
atau diambil
sebagian
pada
hari
raya ldul
Fitri,
hari raya Natal
atau
lmlek
dan
sebagiannya
lagi
pada
saat
ada
pekerjaan.
Hak
cutigugur
bilamana
dalam
waktu
6
bulan
setelah
lahirnya
hak,
pekerja
ternyata
tidak
mempergunakan
haknya
bukan
karena
alasan-alasan
yang
diberikan oleh
majikan
atau bukan
karena
alasan-alasan
istemewa.
Selama
pekerja
melaksanakan
istirahat tahunan
tersebut
pekerja/buruh
berhak atas upah penuh.
7.
PENGHITUNGAN
PESANGON
BILA
PEKER'A
DI-PHK
a.
Macam-Macam
Kompensasi
pHK
.
lstilah
pesangon
sudah
akrab
ditelinga
kita
semua, tantas
apa dan bagaimanakah
pengaturan
uang
pesangon
itu ?
Kapan
pesangon
diberikan
kepada
pekerjalburuh
?
Siapakah
yang
berhak
mendapatkan
pesangon
?
Alasan-alasan
apakah
yang
boleh
diberikan
pesangon
? Dan
bagaimanakah
cara menghitungnya
?
uuKK
sudah
mengatur
semuanya yang
berkaitan
dengan uang pesangon.
sesungguhnya
bila
terjadi
PHK
ada
4 komponen
sebagai
kompe.nsasi
pHK
yaitu
:
1)
Uang
Pesangon yaitu
pemberian
berupa uang
dari
pengusaha
kepada
pekerja
sebagai
akibat
adanya
Pemutusan
Hubungan
Kerja.
2't
Uang
penghargaan
masa
kerja
adatah
pemberian
berupa
uang dari
pengusaha
kepada
pekerja
sebagai
penghargaan
berdasarkan
masa
kerja
akibat adanya Pemutusan
Hubungan
Kerja.
3)
Uang
Ganti
Kerugian
adalah
pemberian
berupa
uang
dari
pengusaha
kepada
pekerja
sebagai
pengganti
istirahat tahunan,
istirahat
panjang, biaya
perjalanan
pulang
ketempat
dimana
pekerja
diterima
bekerja,
fasilitas
pengobatan
dan fasilitas
perumahan
4I
Uang
Pisah
adalah
pemberian
beruia
uang dari
pengusaha
kepaila
pekerja
atas
pengunduran
dirisecara
baik-baik
dan rnengikuti
prosedur
sesuai
ketentuan
yaitu
dianjurkan
secara
tertulis
30
hari
sebelum tanggal
pengunduran
diriyang
besar
nilainya
berdasarkan
kesepakatan
antara
pengusaha
dan
pekerja.
b.
12
Jenis
Alasan
pHK
L4
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
14/18
Pekerja
yang
berhak
mendapatkan
uang
pesangon
adalah
pekerja
yang
diputuskan
hubungan
kerjanya
dengan
berbagaialasan.
Dalam
UUKK
sudah
mengatur 12
(dua
belas)jenis
alasan
pemutusan
hubungan kerja
yang
termuat dalam
pasal
150 s/d
pasal
172.
Lzjenis alasan
PHK
tersebut
mempunyai
nilai
kompensasi
PHK
yang
berbeda-beda.
Alasan-alasan PHK
tersebut
adalah sebagai
berikut
:
t.
Pengunduran
diri secara
baik-baik
atas
kemauan
sendiri
pekerja/buruh
tersebut
tidak
berhak
mendapatkan
uang
pesangon
sesuai ketentuan
pasal
155
Ayat
2.
Yang
bersangkutan
juga
tidak
uang
penghargaan
masa kerja
sesuai
ketentuan
pasal
156 Ayat
3
tetapi
berhak mendapatkan
uang
penggantian
hak
satu kali
ketentuan
pasal
Ayat
4.
Apabila
pekerja
tersebut
mengundurkan
diri secara mendadak tanpa
mengikuti
prosedur
sesuai
ketentuan
yang
berlaku
yaitu
dianjurkan
secara tertulis
30
hari
sebelum
tanggal
pengunduran
diri maka
pekerja
tersebut hanya
mendapatkan
uang
pisah
yang
besar
nilainya
berdasarkan
kesepakatan
antara
pengusaha
dan
pekerja
yang
tertuang
dalam
perjanjian
kerja
bersama
{PKB)
atau
peraturanperusahaan.
2. Pengunduran
diri secara
tertulis atas
kemauan
sendiri
karena berakhlrnya
hubungan
kerja
sesuai
dengan
perJanjlan
kerja
waktu
tertentu
untuk
pertama
kali ketentuan
pasal
154
Ayat
b,
pekerja
tersebut
tidak
mendapatkan
uang
pesangon
sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat2
dan
uang
pgnghargaan
masa
kerja
pasal
155
Ayat
3
juga
uang
pisah,
tetapi
berhak
atas
uang
pengantian
hak sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat
4.
3. Pengunduran
diri
karena
mencapai
usia
pensiun.
Mengenai batasan usia
pensiun
disepakati
antara
pengusaha
dan
pekerja
dan
dituangkan
dalam
perjanjian
kerja
bersama
atau
peraturan
perusahaan.
Bagi
pekerja
tersebut
berhak mendapatkan
uang
uang pesangon 2 (dua) kali
ketentuan
pasal 155
Ayat
2 dan
satu kali
uang
penghargan
masa
kerja
sesuai
ketentuan
pasal
155
Ayat 2
dan satu kali
uang
penggantian
hak sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat
4
tetapi
tidak
berhak mendapatkan
uang
pisah.
4.
Pekerja
meninggaldunia.
Bagipekerja
yang
meninggaldunia
maka
ahliwarisnya
berhak
mendapatkan
uang
pesangon
2
(dua)
kali
ketentuan
p-asal
iSS Ryat
2
dan uang
penghargaan
masa kerja
satu kali
ketentuan
pasal
156
Ayat 3 dan uang
penggantian
hak
satu kali
ketentuan
pasal
156
Ayat
4
tetapi
tidak berhak
mendapatkan
uang
pisah.
5.
Kesatahan
8erat.
Bagi
pekerja
yang
melakukan
kesalahan
berat maka
pekerja
tersebut
tidak berhak
mendapatkan
uang
pesangon
pasal
156
Ayat
2
dan
uang
penghargaan
masa
kerja
pasal
155
Ayat
3
tetapi berhak
mendapatkan
uang
penggantian
haksatu
kali
ketentuan
pasal
155
Ayat 4 dan
berhak
mendapatkan
uang
pisah.
6. Kesalahn Ringan.
Bagi
pekerja
yang
melakukan
kesalahan ringan
dan setelah diproses
ada
penetapan
dari Pengadilan
Hubungan
lndustrial
untuk
diakhiri
hubungan kerjanya,
maka bagi
pekerja
tersebut berhak
mendapatkan
uang
pesangon
satu
kali
ketentuan
pasal
155
Ayat
3 dan
uang
penggantian
hak sesuai
ketentuan
pasal
155 Ayat 4 tetapi
tidak
berhak mendapatkan
uang
pisah.
15
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
15/18
7.
PerusahanTutup:
Karena
perusahaan
tersebut
rugi
terus-menerusforce
majeure. Bagi
pekerja
yang
diakhiri
hubungan
kerjanya karena
rugiterus
rnenerus maka
berhakatas
uang
pesangon
satu
kali
ketentuan
pasal
156
Ayat
2 dan
uang
penghargaan
masa
kerja
satu
kali ketentuan
pasal
155
Ayat 3 dan
uang
penggantian
hak
sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat
155
Ayat 4
tetapi
berhak mendapatkan
uang
pisah
.
Karena efisiensi.
Bagi
pekerja yang
diakhiri
hubungan kerjanya
karena efisiensi
maka
pekerja
tersebut
berhak
atas
uang
pesangon
dua kali ketentuan
pasal
155
AyatZ
dan uang
penghargaan
masa kerja
satu
kali
ketentuan
pasal
155
Ayat
3
dan
uang
penggantian
hak
sesuai ketentuan
pasal
156 Ayat
4 tetapi
berhak
mendapatkan
uang
pisah.
Mangkir
selama 5
hari berturut-turut
{Dikualifikasi
sebagai
pengunduran
diri}.
Bagi
pekerja
yang
diputus hubungan
kerjanya
dengan alasan
mangking selama
5
hari
berturut-turut, tidak
berhak
atas uang
pesangon
sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat
2
dan
uang
penghargaan
masa
kerja
sesuai
ketentuan
pasal
155
Ayat 3
tetapi
berhak atas
uang
penggantian
hak sesuai
ketentuan
pasal
155 Ayat
4 dan
berhak mendapatkan
uang
pisah.
Perubahan
status,
penggabungan,
pelebaran
atau
perubahan
pemilikan.
Bagi
pekerja
yang
diakhiri
hubungan
kerjanya
kerena
alasan
tersebut
di
atas maka
:
Pekerja
tidak
bersedia melanjutkan
hubungan
kerja
maka
pekeija
tersebut berhak
atas
uang pesangon
satu
kali
ketentuan
pasal
155
Ayat
2
dan uang
penghargaan masa kerja
satu
kali
ketentuan
pasal
155
Ayat
3 dan uang
penggantian
hak
sesuai
ketentuan
pasal
155
Ayat
4
dan tidak
berhak
mendapatkan
uang
pisah.
Perusahaan
tidak bersedia
menerima
pekerja
bekerja
di
perusahaannya
makabagi
pekerja
tersebut berhak
atas
uang
pesangon
dua kali
ketentuan
pasal
156
Ayat 2 dan
uang
penghargaan
masa
kerja
satu kali
ketentuan
pasal
15G Ayat
3
dan
uang
penggantian
hak sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat 4
dan tidak berhak mendapatkan
uang
pisah.
Pekerja
ditahan
oleh
pihak
benrajib.
Bagi
pekerja
yang diputuskan
hubungan
kerjanya
dengan
alasan
tersebut
maka
pekerja
tersebut
tidak
berhak atas uang
pesangon
sesuai
ketentuan
pasal
155 Ayat
2
tetapi berhak atas
uang
penghargaan
masa
kerja
satu kali
ketentuan
pasal156
Ayat
3 dan
uang
penggantian
hak
sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat 4
tetapi
tidak
berhak
mendapatkan
uang
pisah.
Perusahaan
Pilit.
Bagi
pekerja
yang
diputus hubungan
kerjanya dengan alasan
perusahaan
pailit
maka
pekerja
tersebut
berhak
atas
uaig
pesangon
satu
kali
ketentuan
pasal
156
Ayat
2 dan
uang
penghargaan
masa
kerja
satu
kali
ketentuan
pasal
156
Ayat
3 dan
uang
penggantian
hak sesuai ketentuan
pasal
156
Ayat 4.
a.
b.
8.
o
a)
b)
10.
LL.
16
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
16/18
12.
Sakit
berkepanjangan
dan
cacat
akibat
kecelakaan
keria.
Bagi
pekerja
yang
diakhiri
hubungan
kerjanya karena
alasan
tersebut
diatas
pekerja
berhak atas
uang
pesangon
sebesar
2
kali
ketentuan
pasal
156
Ayat 2
dan
uang
penghargaan
masa
kerja
dua kali
ketentuan
pasal
156
Ayat
3 dan
uang
penggantian
hak
sesuai
ketentuan
pasal
156
Ayat
4
tetapi
tidak
berhak
mendapatkan
uang
pisah.
Alasan
Pemutusaan
Hubungan
Kerja
(pHK)
Menurut
UUKK
(UU
No.
13
Tahun 2003
Tentang
Ketenagakerjaan)
No
Alasan PHK
Hak-Hak Pekeriaan
Uang
Pesangon
Pasal
156 Ayat 2
Uang
Penghargaa
n Masa
Kerja
Pasal
155
Ayat
3
Uang
Penggantia
n Hak
Pasal
156
Ayat 4
Uang
Pisah
L Pengunduran
diri
:
a.
Secara
baik-baik
mendadak
b.
Secara
baik-baik
mengikuti
prosedur
30 hari
sebelum
tanggal
pengunduran
diri
l kali
l
kali
1
kali
2
Berakhirnya
kesepakatan
kerja
waktu
tertentu
untuk
pertama
kali
l kali
3
Mencapaiusia
pensiun
2 kali
1 kali
lkali
4
Pekerja
m.eninggal
dunia
2kali
1 kali
l kali
5
Kesalahan
Berat
l kali
6 Kesalahan
Ringan
l kali
1 kali
1
kali
7
Perusahaan
Tutup
:
a.
Rugi
terus
menerus
b.
Efisiensi
l kali
2
kali
1 kali
1 kali
l kali
1
kali
8
Mangkir
selama
5 hari
berturut
turun
l kali
1
kali
9
Perubahan
status,
penggabungan,
peleburan,
perubahan
kepemilikan:
a.
Pekerja
tidak
bersedia
melanjutkan
hubungan
kerja
b.
Perusahaan
tidak
bersedia
menerima
l kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
l kali
L7
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
17/18
pekerja
bekerja
di
perusahaan
a0
Pekerja
ditahan
oleh
pihak yane
benvaiib
1 kali
1
kali
LL
Perusahaan
Pailit
l
kali
t kali
l
kali
L2
Pekerja
sakit
berkepanjangan
dan
cacat
akibat
kelelahan
2 kali
2
kali
l
kali
C.
Masa
Kerja
dan Upah
sebagaiAcuan Penghitungan
Pesangon
dan Penghargaan
Masa
Kerja
L.
Penghiotungan
Pesangon
Pasal
156
Ayat
2 mengatur acuan
penghitungan
minimal
uang
pesangon yang
harus
diterima
pekerja
yang
di
PHK.
Pengaturannya
adalah sebagai berikut :
al
Masa
kerja
kurang
dari satr.r
tahun
1(satu)
bulan upah
b) Masa
kerja
satu tahun atau
lebih
tetapi
kurang dari2tahun 2
(dua)
bulan upah
c)
Masa
kerja
2
(dua)
atu lebih
tetapi
kurang
dari 3
{tiga)
tahun
3
{tiea)
bulan
upah
d)
Masa
kerja
3
(tiga)
atu lebih
tetapi
kurang dari 4
(empat)
tahun 4
{empat)
bulan
upah
e)
Masa
kerja
4
(empat)
tahun
atau
lebih
tetapi
kurang
dari5
(lima)
tahun 5
(lima)
bulan
upah
f)
Masa
kerja
5
(lima)
tahun
atau lebih
tetapi
kurang
dari 5
(enam)
tahun 6
(enam)
.
bulan
upah
g)
Masa
kerja
5
(enam)
tahun
atau
lebih
tetapi
kurang
dariT
(tujuh)
tahun 7
(tujuh)
bulan upah
h)
Masa
kerja
7
(tujuh)
tahun
atau lebih
tetapi
kurang
dari 8
(delapan)
tahun
8
{delapan}
bulan
upah
i) Masa
kerja
8
(delapan)tahun
atau lebih 9
(Sembilan)
bulan upah
2. Penghitungan
Upah Penghargaan
Masa
Kerja
Pasal
156
Ayat
3
mengatur
tentang
pemberian
uang
penghargaan
masa
kerja
kepada
pekerja yang
sudah
bekerja tiga
tahun
lebih.
Penghitungan
uang
penghargaan
masa
kerja
ditetapkan
sebagai
berikut
:
a)
Masa
kerja
3
(tiga)tahun
atau lebih
tetapikurang
dari
6
(enam)
tahun 2
(dua)
bulan
upah
b) Masa
kerja
5
(enam)
tahun
atau lebih
tetapi
kurang
dari 9
(Sembilan)
tahun
3
(tigalbulan
upah
c)
Masa
kerja
9
(Sembilan)tahun
atau lebih
tetapikurang
dari
12
(dua
belas)
tahun
3
(tiea)
bulan
upah
d)
Masa kerja
12
(dua
belas) tahun
atau lebih
tetapi
lebih kurang
dari
15
(lima
belas)
tahun
5
(lima)
bulan
upah
18
-
7/25/2019 Penghapusan Dis Kriminasi
18/18
t
.
r,
I
e)
Masa
kerja
15
(lima
belasltahun
atau lebih
tetapi
lebih
kurang dari
18
{delapan
belasltahun
5
(enam)
bulan
upah
f)
ry 1s_e
lgfjl1_8_UgJap_qn
b_e qs)
tghun
atau lebih
tetapi
lebih
kurangdari2l
(duapuluh
satu
)
tahun 7
(tujuh)
bulan
upah
g)
Masa
kerja
21{duapuluh satu}tahun
atau
lebih
tetapi
lebih
tetapi
kurang dari 24
{duapuluh
empat}.tahun.8
{delapan}.bulan
upah
h)
Masa
kerja
24
(duapuluh
empat)
tahun
atau
lebih
10
{sepuluh}
bulan upah
3. Penghitungan
Uang
Penggantian
Hak
Pasal 156
Ayat
4juga
mengaturtentang acuan
dan besarnya uang
penggantian
hak
[ep-qdI
p-e_[p_rjayA.ns.di
?Hl(,
Uqne
pqngeantian,
hak
itu meIiputi
:
a) Cutitahunan
Vang
belum di ambil
dan belum
gugur
b) Biaya
atau
ongkos
pulang
untuk
pekerja/buruh
dan keluarghanya
ketempat
diterima-peker:ja
c)
Penggantian
perumahan serta pengobatan
dan
perawatan ditetapkan
15%
(lirna
belas)
dari
uang
pesangon
dan/atau
uang
penghargaan
masa
kerja
bagi
yang
memenuhisyarat
r
d)
Hak-hal lain
yang
ditetapkan
dalarn
perjanjian
kerja,
peraturan
perusahaan
atau
perjanjian
kerja
bersarna
