Top Banner
PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMN DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA Oleh : Dra.Hj. Lela Rochmatin Emod Balai Diklat Keagamaan Bandung Nov 2007
24

Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

Feb 06, 2018

Download

Documents

dangkhue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMN

DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA

Oleh : Dra.Hj. Lela Rochmatin EmodBalai Diklat Keagamaan Bandung

Nov 2007

Page 2: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas tentang:Mata diklat ini membahas tentang:Dasar-dasar pertimbangan , mengapa BMN dihapus,

Ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pada saatakan usul penghapusan, prosedur usul penghapusan

yang harus dilalui sehingga pembuatan SK penghapusan dapat dilaksanakan secara tepat dan

cepat, proses pelaksanaan penghapusandengan caradijual atau dihibahkan

Page 3: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

KOMPETENSI DASAR

Peserta MampuMenjelaskan Prosedur Penghapusan

dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Dep. Agama sesuai

peraturan yang berlaku

Page 4: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

Indikator keberhasilan

Setelah selesai pembelajaranini peserta diharapkan dapat;

1. Menjelaskan prosedurPenghapusan BMN di

lingkungan Dep. Agama2. Menjelaskan prosedurPemindahtanganan BMN di

lingkungan Dep Agama

Page 5: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

DASAR HUKUM

UU No 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara

UU No 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan

PP No 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBMN

KMK No 470/KMK 01/1994 Tentang Tata Cara penghapusan dan Pemanfaatan BarangBMN

KMA No 520 Tahun 2003 TentangPetunjuk pelaksana Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar BMN Di Lingkungan Departemen Agama

Page 6: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

6

Kekuasaan Pengelolaan Presiden (ps 6 ayat 1)

Keuangan Negara

Lingkup (ps 2)

Keuangan Negara Pengertian (ps 1)Lingkup (ps 2)

Menkeu (ps 6 ayat 2a):Pengelola fiskal

Wkl Pmrth pd Persh NegMenteri/Pimp Lembg(Ps 6 ay 2b): Pengguna

Tugas: a.l melaksanakanFungsi BUN(ps 8 huruf f)

Tugas: Bendahara Umum Negara

(ps 7 ayat 2q)

Tugas:

Lembaga (ps 9)

Tugas: a.l. mengelola BMN di Dept/

Lembaga (ps 9)

Mengelola dan menata usahakanBMN di Dept/Lemb

Sesuai Tupoksi(ps 44 UU No.1/2004)

UU No.17/2003

diserahkandiserahkandikuasakandikuasakan

Kasatker Perangkat Daerah Sbg Pjbt penggunaanggaran/brg daerah

Gub,Bupati,WalikotaMenetapkan kbjkn

Pnglolaan BMD(pasal 43 ayat 1)

Kasatker Pengelola Keu Daerah sbg

Pengawas(pasal 43 ayat 2)

Kasatker Dept/lembgSbg Kuasa Pengguna

(pasal 42 ayat3)

Menteri/pimp lembgSbg pengguna brg

(pasal 42 ayat 2)

Kasatker Prkt Daerah Sbg

Pengguna Barang

MK mengatur Pengelolaan BMN(pasal 42 ayat 1)

UU No.1/2004

LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA (Lanjutan …… )(Lanjutan …… ) II

Gubernur, Bupati, Walikota :-Utk mengelola keuangan daerah

-Mewakili Pemda dlm kepemilikankekayaan daerah yg dipisahkan

(pasal 6 ayat 2c)

Page 7: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA BMN

DEPAG LAMA BARU

MENTERI AGAMA PEMBINA BARANG INVENTARIS (PEBIN)

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)

SEKJENIRJENPARA DIRJENBADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN

PENGUASA BARANG INVENTARIS (PBI)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB-E1)

KEPALA KANWIL PROVINSI PEMBANTU PENGUASA BARANG INVENTARIS (PPBI)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W)

REKTOR UIN,STAINKEPALA BIROSEKRETARIS PADA ESELON 1KABAG TU KANWILKANDEPAGKETUA STAIN,BALAI DIKLAT,MADRASAH

UNIT PENGURUS BARANG (UPB)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

Page 8: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

TATA CARA PENGHAPUSAN BMN

Tata Cara : Rangkaian ketentuan yang harus dilaksanakan dandijadikan dasar, tuntunan dan pegangan dalam melakukansuatu kegiatan

BMN : Semua barang yang bersumber pengadaan/ diperolehberasal dari;

a)seluruhnya dari dana APBN; b)sebagian atau seluruhnya berasal dari non APBN yang

sah yang digunakan untuk kepentingan dinas;c) Hibah,hadiah, Sumbangan, Wakaf dan atau penyerahan

dari instansi pemerintah lainnya baik luar maupundalam negeri.

Penghapusan : Keputusan pejabat yang berwenang untukmenghapus dari Daftar inventaris dengan tujuanmembebaskan Bendaharawan Barang dan UAKPB daripertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BMN dibawahpenguasaannya

Page 9: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

SEBAB PENGHAPUSANYang disebabkan;

- Penyerahan kepada pengelola Barang- Pengalihgunaan BMN selain tanah dan bangunan

kepada pengguna barang lain- Pemindahtanganan atas BMN selain tanah dan

bangunan kepada pihak lain- Pemusnahan- Sebab sebab lain antara lain karena hilang, kecurian,

terbakar, susut, menguap, mencairDilakukan dengan penerbitan SK penghapusan dariPengguna Barang setelah mendapat persetujuan daripengelola barang untuk BMN selanjutnya dilaporkankepada pengelola barang

Page 10: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

DASAR PERTIMBANGAN DAN KETENTUAN PENGHAPUSANDASAR TANAH DAN BANGUNAN ALAT ANGKUTAN

BERMOTORBARANG BERGERAK

LAINNYABARANG PERSEDIAAN

Pertimbangan

1. Tidak dapatdimanfaatkan, rusak, takmungkin diperbaiki, tua, bencana alam (longsor, erosi, gempa dll)

2. Dirombak/dimusnahkansebagian/ seluruhnya

3. Berlebihan/tdkdimanfaatkan

4. Untuk kegunaan yang lebih besar (Ruislag)

5. Untuk kepentinganumum

6. Dalam rangka Efisiensidan koordinasi

1. Rusakberat/ tidakdapat diperbaiki,tidakefisien

1. Rusak berat/ tidakdapat diperbaiki, tidak efisien

2. Berlebihan/ tidakdipergunakan untukkepentingan dinas

3. Hilang, dicuri, digelapkan

4. Peremajaan,perkembangan ilmu, teknologidan standarisai

1. Rusak berat/ tidakdapat diperbaiki, tidak efisien, usang, tua

2. Barang yang obselete(tdk mempunyai dayaguna lagi)

3. Hilang, dicuri, digelapkan

4. Peremajaan,perkembangan ilmu, teknologidan standarisai

5. Susut (alat peragaPendidikan)

Ketentuan

1. Dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan sesuai PerUUyg berlaku

2. Penilaian, penelitiantanah yg akan dihapusoleh panitia penghapus

3. Harus melibatkan unsurteknis tertentu

4. Dituangkan dalan BA

1. Dilakukan secaraselektif tidakmengganggu tugas –tugas operasional

2. Tidak mengajukanpermintaan/pengadaan barang baru atasbiaya APBN untukjangka waktu 3 Thn

3. Ijin Kanwil DJPB = 100 Jt

4. DJP > 100.Jt5. Sudah melebihi 10

tahun pemakaian

1. Dilakukan olehMenteri Agama tanpapersetujuan dirjenperbendaharaan, jikamelaui Kantor lelangNegara

2. Tdk melalui KLN, dihibahkan, hilang, dimusnahkan, dihapuskan olehMenag denganrekomendasi

1. s.d Brg bergeraklainnya

2. Penilaian, penelitiandilaksanakan olehpanitia penghapusan

3. Dituangkan dalam BA penghapusanpersediaan

Page 11: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

PERSYARATAN PENGHAPUSANPERSYARATAN PENGHAPUSANBARANG TIDAK BERGERAK BARANG BERGERAK BARANG

RUSAK/ TUAAKIBAT BENCANA

ALAM

BANGUNAN TANAH KENDARAAN YANG DICURI

1. Usul penghapuan dari kepala Kantor/Satker selaku UAKPB secara berjenjang2. Surat Perintah Kepala Kantor/Satker selaku UAKPB3. Berita Acara hasil Penelitian dari panitia4. Daftar Inventaris Barang per sub-sub kelompok barang yang akan dihapus

5. Ijin tertulisdariPengelolaBMN sesuaikewenangannya

6. Hasilpenilaianfisikbangunandari Dep.PU

5. Ijin Prinsipdari menkeuberdasarkanpersetujuanpresiden

6. SuratKeteranganhasilpenilaiandari BPN

5.Persetujuan PengelolaBMN

6. FotocopySTNK danBPKB

7. HasilPenilaiankondisi fisikdari DLAJR

8. Kendaraanmasih padaUAKPB ybs

9. Sudah lebihdari 10 thnusiapemakaian

5. Suratketerangandari kepolisian

6. Laporanlengkapbesarnyakerugian, pernyataanUAKPB tentangterlibat/tdknyapengurusBarang/Bendaharawan ybs

7. Daftarinventarisbarang per sub-sub kelompokyang akandihapus

8. Persetujuanpenghapusanbarang dariPengelola BMN

5. Jika dijualtanpalelang/dihibah kan hrs dengan ijinPengelolaBMN

5. Laporan besarnyakerugian akibatbencana

6. Surat atauketeranganpernyataan daripemerintah daerahsetempat

7. Jika akibatkebakaran, kecelakaan /takterduga;a. Surat

Keterangan darikepolisian

b. SuratketeranganDLAJR

8. Persetujuan/rekomendasipengelola BMN

Page 12: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

12

B. MEKANISME PERIJINANB. MEKANISME PERIJINANSubyek Kewenangan dan Jenis BMN

Tanah dan Bangunan Selain Tanah Bangunan

Tdk dikecualikan Dikecualikan

DPR (Semua nilai)Izin persetujuan

(semua nilai) Tanpa izin persetujuan

> 100 MilyarIzin persetujuan

Presiden -- > 10 MilyarIzin Persetujuan

10 M – 100 MIzin Persetujuan

Menkeu(Pengelola)

Mengusulkan Melaksanakan SK penghapusan

DBMN

> 10 MilyarMengusulkanMelaksanakan

< 10 MilyarMelaksanakan

SK PenghapusanDBMN

> 10 MilyarUsulPengaturan

Pelaksana < 10 Milyar

izinpersetujuan

MenteriTeknis(Pengguna)

Penyerahan => tdksesuai Tupoksi

Penyerahan => tdksesuai Tupoksi

Pelaksanaan SK Penghapusan

DBP

Page 13: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

Persetujuan DPR tidak diperlukan Bila1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

pengganti sudah disediakan dalam dokumenpenganggaran

3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri (rumah negara, pembangunan perumahan PNS)

4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum (Jl Tol, RS, Waduk, Peribadatan dll)

5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap danberdasarkan UU yang jika status kepemilikannyadipertahankan tidak layak secara ekonomis

Page 14: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

PROSEDUR USUL PENGHAPUSAN DI MADRASAH

Penghapusan Barang Bergerak selain motor senilai buku Rp 40 Juta kebawah, Sk Penghapusan oleh Kanwil selaku UAPPB-W

Tembusan SK penghapusan di kirim ke UAPPB-E1 da UAPB (Biro Keuangan dan IKN)

UAKPBSATKER

UAPBMENAG

UAPP-WKANWIL

UAPPB-E1SEKJEN

USUL pENGHAPUSAN

JIKA DISETUJUI, DITERUSKAN

JIKA DISETUJUI, DITERUSKAN

MenteriKeuangan/Presiden

Page 15: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

15

PEMINDAHTANGANAN BMNPEMINDAHTANGANAN BMN

A.A. BentukBentuk PemindahtangananPemindahtanganan

B.B. PerubahanPerubahan ParadigmaParadigma

Page 16: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

16

Bentuk :PenjualanTukar MenukarHibahPenyertaan Modal Negara / Daerah

Perlu persetujuan DPR/D, kecuali untuk tanah dan/atau bangunan (5 jenis) dan diluar tanah dan/atau bangunan (Rp<100 M utk BMN dan Rp.< 5 M utk BMD

A. BENTUK PEMINDAHTANGANAN A. BENTUK PEMINDAHTANGANAN

Page 17: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

PENJUALAN BMNPertimbangannya;1. Untuk optimalisasi BMN yang berlebih2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi

negara apabila dijual3. Sebagai pelaksana ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku

Dilakukan secara lelang, kecuali BMN yang bersifatkhusus dan BMN lainnya yang ditetapkan lebihlanjut oleh pengelola Barang (mis. Rumah negaragol III yang dijual kepada penghuni, kendaraandinas perorangan pejabat negara yang dijual kepadapejabat negara)

Hasil penjualan BMN/D wajib disetor seluruhnya kerekening Kas Umum Negara sebagai penerimaanNegara/Daerah

Page 18: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

Tukar MenukarDasar Perimbangan:1. Untuk memenuhi kebutuhan

operasional penyelenggaraanpemerintah

2. Untuk optimalisasi BMN/D3. Tidak tersedia dana dalam APBN/D(apabila pemerintah tdk dpt menyediakantanah/bangunan pengganti)

Dilakukan Dengan :a. Pemerintah daerahb. BUMN/D Badan HK milik Pemerintahc. Swasta (badan HK, perseorangan)

Page 19: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

OBJEK PENETAPAN PELAKSANA

Tanah/ bangunan yang telah diserahkan padapengelola BMN

Dilakukan pengelola Barangdengan :- Mengkaji usulan dari aspek

teknis, ekonomis danyuridis

- Menetapkan tanah/ bangunan yang akandipertukarkan sesuaikewenangannya

- Menyiapkan rancanganperaturan Pemerintahtentang penyertaan Modal pemerintah Pusat denganmelibatkan instansi terkait

- Rancangan PeraturanPemerintah ditetpakaknpresiden

- Pelaksanaan barang yang dilepas dan barangpengganti harus dituangkandalam berita acara

Pengelola barang

Tanah/Bangunan yang masih dipergunakan untukpeny.tugas dan fungsi (tdksesuai Tata Ruang

Pengguna Barang denganpersetujuan Pengelola

Barang selain Tanah/ Bangunan

Pengguna barang denganpersetujuan Pengelola

Lanjutan tukar menukar

Page 20: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

HIBAHDasar pertimbangan;1. Untuk kepentingan sosial, 2. keagamaan, 3. kemanusiaan, 4. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah

Syaratnya;1. Bukan merupakan barang rahasia negara2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat

hidup orang banyak3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraanpemerintahan negara/daerah

Page 21: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

Dasar Pertimbangan;1. Dalam rangka pendirian, pengembangan, dan

peningkatan kinerja BUMN/D atau Badan Hukumlainnya yang dimiliki Negara/daerah

2. BMN/D dari awal pengadaannya sesuai dokumenpenganggaran diperuntukkan bagi BUMN/D dalam rangka penugasan pemerintah

3. BMN lebih optimal apabila dikelola olehBUMN/Badan HK lainnya yang dimilikinegara/Daerah baik yang sudah ada maupunyang akan dibentuk

Page 22: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

22

C. PERUBAHAN PARADIGMAC. PERUBAHAN PARADIGMA

URAIANURAIANLAMALAMA

(KEPPRES 42/2002, KMK 470)(KEPPRES 42/2002, KMK 470)BARUBARU

(UU No. 1/2004 DAN RPP)(UU No. 1/2004 DAN RPP)

Kewenangan Kewenangan PelaksanaanPelaksanaan

UntukUntuk semuasemua jenisjenis BMN BMN => => adaada padapada MenteriMenteri/Pimp /Pimp LembgLembg, , dengandengan ijinijin prinsipprinsipMenkeuMenkeu

BMN BMN berupaberupa tanahtanahdandan//atauatau bangunanbangunan => => adaada padapada pengelolapengelolabarangbarang

BMN BMN selainselain tanahtanahdandan//atauatau bangunanbangunan =. =. AdaAdapadapada penggunapengguna barangbarangdengandengan persetujuanpersetujuanpengelolapengelola barangbarang

PerijinanPerijinan Semua BMN Rp.Semua BMN Rp.<< 10 M ijin 10 M ijin MenkeuMenkeuSemua BMN Rp.> 10 M ijin Semua BMN Rp.> 10 M ijin PresidenPresiden

AdanyaAdanya perijinanperijinan DPR/DDPR/D

Page 23: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

23

G. PERAN KANWIL DJPBN DALAM PENGELOLAAN BMN

- KewenanganKewenangan: : PenghapusanPenghapusan < 100 < 100 jutajuta

-- BentukBentuk::SemuaSemua bentukbentuk BMNBMN

- Kewenangan: Kewenangan: Besaran perlu Besaran perlu ditingkatkanditingkatkan

-- Bentuk:Bentuk:Penetapan status Penetapan status penggunaanpenggunaanSertifikasiSertifikasiPendataan, inventarisasi, Pendataan, inventarisasi, pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan BMNBMN

Perlu pengaturan lebih lanjutPerlu pengaturan lebih lanjut

LAMA BARU

Page 24: Penghapusan dan Pemindahtanganan.ppt - E-dokumene-dokumen.kemenag.go.id/files/ziXv2jYk1286264248.pdf · dimanfaatkan, rusak, tak mungkin diperbaiki, tua, bencanaalam (longsor, erosi,

SEKIAN DAN

TERIMAKASIH