PENGERTIAN - Gunadarmaana_dwi_pertiwi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/... · Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil

PENGERTIAN

Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda.

Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya

Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.

SEKTOR PUBLIK

1. Indra bastian: Sektor publik dalam artian luas dimaknai sebagai bidang yang membicarakan

metode manajemen negara. Sektor publik dalam artian sempit dimaknai sebagai pembahasan pajak dan

kebijakan perpajakan

2. Mardiasmo Sektor Publik adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik

PENGERTIAN

SEKTOR PUBLIK

Menurut Indra bastian Akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai:

.. mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di

lembaga2 tinggi Negara dan departemen2 dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek2 kerjasama sektor publik dan swasta .

PENGERTIAN

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Indra bastian Dalam praktiknya definisi organisasi sektor public di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti : a) Organisasi Pemerintah Pusat b) Organisasi Pemerintah Daerah c) Organisasi Parpol dan LSM d) Organisasi Yayasan e) Organisasi Pendidikan dan Kesehatan f) Organisasi Tempat Peribadatan

PENGERTIAN

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi

Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat.

Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam: 1) Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit). 2) Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event). 3) Inovasi teknologi (Technology Inovation).

SEJARAH

Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri

Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Pemerintahan Mesir tersusun atas distrik-distrik yang dipimpin oleh

gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak.

SEJARAH

MESIR (3000 SM-1000 SM)

Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi

BABILONIA (3000 SM-2000 SM)

Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon (Sebutan bagi anggota kementrian yang bertugas).

Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga.

SEJARAH

YUNANI (1000 SM- ABAD KE1)

Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak

ROMAWI (ABAD KE 1- 5)

Pencatatan transaksi di Genoa adalah berupa bukti transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat

SEJARAH

GENOA (ABAD 14)

Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. Pelaporan keuangan dikembangkan dirinci lebih rinci terutama untuk

informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran

INGGRIS (ABAD KE 15)

Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya

Revoluasi industry di Inggris.

Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih

dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

SEJARAH

ABAD 18

Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya.

Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab

administrasi lain.

SEJARAH

ABAD 19 - 20

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntablitas (accountability)

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi factor ekonomi, factor politik, factor kultural dan factor demografi.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Hubungan negara dan masyarakat

Legitimasi pemerintah

Tipe rezim yang berkuasa

Ideologi negara Elit politik dan

massa Kelembagaan

POLITIK

Pertumbuhan ekonomi

Tingkat inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata

uang Infrastruktur Pertumbuhan

pendapatan per kapita

EKONOMI

Sosiologi masyarakat

Karakteristik masyarakat

Tingkat pendidikan

Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

KULTURAL

Pertumbuhan penduduk

Struktur usia penduduk

Migrasi Tingkat

kesehatan

DEMOGRAFI

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive

Sumber pendanaan

Pajak, retribusi, utang, obligasi

pemerintah, laba

BUMN/BUMD, penjualan

aset negara, dsb

Pembiayaan internal : modal sendiri

laba ditahan, penjualan aktiva

Pembiayaan eksternal : utang bank,

obligasi, penerbitan saham

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada

masyarakat (publik) dan

parlemen (DPR/MPR)

Pertanggungjawaban kepada

pemegang saham dan kreditor

Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas

fungsional, dsb

Karakteristik anggaran Terbuak untuk umum Tertutup untuk publik

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting

PERBEDAAN SIFAT & KHARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

PERSAMAAN SIFAT & KHARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi

Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif

Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

PERBEDAAN STAKEHOLDER SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Sumber: Mardiasmo, 2002

Stakeholder Eksternal: 1. Masyarakat pengguna jasa publik 2. Masyarakat pembayar pajak 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4. Bank sebagai kreditor pemerintah 5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6. Investor asing dan country analyst 7. Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: 1. Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2. Kelompok politik (partai politik) 3. Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4. Pegawai pemerintah

Stakeholder Eksternal: 1. Bank sebagai kreditor 2. Serikat buruh 3. Pemerintah 4. Pemasok 5. Distributor 6. Pelanggan 7. Masyarakat 8. Serikat dagang (trade union) 9. Pasar modal Stakeholder Internal: 1. Manajemen 2. Karyawan 3. Pemegang saham

Stakeholder Sektor Publik

Stakeholder Sektor Swasta

PERANAN SEKTOR PUBLIK DALAM EKONOMI (PARADIGMA BARU PASKA ORDE BARU)

1) Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah diubah menjadi kancah kepentingan , anggaran dan pengusaha. Ada konsep tanggungjawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali.

2) Menyadari dampak negatif yang terlalu besar, reorientasi pemerintahan telah dilakukan. Berbagai fakta negatif muncul dari proses mengesampingkan pertumbuhan sektor publik.

3) Kebijakan top down yang dilakukan selama orde baru telah membawa krisis fiskal dan moneter negara sejak 1997 ( runtuhnya keuntungan komlomerasi )

4) Dampak nyata pemerintahan orde baru tidak dpat diukur hanya dari propaganda pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pertumbuhan kesenjangan sosial ( jumlah rakyat hidup miskin, jumlah siswa putus sekolah, harga obat )

5) Perkembangan dunia politik dan sistem multi partai merupakan pengaruh aliran kanan baru di Indonesia.

REFORMASI PARADIGMA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

1) Sektor publik di Indonesia selama 50 tahun terakhir ini diperlakukan sebagai sektor ekonomi.

2) Konsep reinventing government dikembangkan dengan pengelolan sektor publik sebagai suatu organisasi ( lebih awal memahami praktek pengelolaan organisasi sektor publik)

3) Organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang dibiayai (penyediaan pelayanan barang, kegagalan pasar)

4) Bentuk kegagalan pasar disebabkan oleh keputusan masayrakat untuk tidak membeli barang luar negeri, dengan harga lebih mudah dibanding delam negeri (mekanisme tekanan pasar, penghentian tingkat impor)

5) Pelyanan di sektor publik tak selamanya dapat dihitung dalam nilai ekonomis (pelayanan kesehatan, keuangan pajak total)

6) Dalam bidang keuangan dana awal dipengaruhi oleh perbedaan dan perubahan tujuan (dana masyarakat, danaindustri)

7) Pengendalian pinjaman luar negeri oleh organisasi publik adalah salah satu contoh manajemen makro ekonomi oleh pemerintah pusat (pinjaman luar negeri, pengendalian pinjaman)