pengertiaan .docx

8/17/2019 pengertiaan .docx

1/387

PENGANTAR ILMU

HUKUM TATA NEGARA JILID I

TIDAK

DIPERJUALBELIKAN

Persembahan

MAHKAMAH

KONSTITUSIREPUBLIK

INDONESIA

iii


2/387

Prof.

Dr.

Jimly

Asshiddiqie

S.

H.

PENGANTAR

ILMUHUKUM TATA NEGARA

JILID I

sshiddiqie, Jimly

akarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

etakan Pertama, Juli 2006

vi + !" hlm# "$ % 2" &m

' (ukum )ata *eara

2' Knstitusi

PENGANTAR ILMUHUKUM TATA NEGARA

JILID I

Penerbit

Se!re"#ri#"

Je$der#l

d#$

Ke%#$i"er##$

M#h! #m#h Ko$s"i"&si RI

akarta, 2006

ii


3/387

(ak &ipta dilinduni leh -ndan.undan

All right reserved

(ak /ipta Jimly 1sshiddiqie

'e"#!#$ Per"#m#, Juli 2006

Kreksi naskah:

Mu&hamad 1li Saa3at dan Pan Mhamad 4ai5Ran&an Sampul : 1biarsya

setting layout : ry SP, M' 15is (akim, Irvan 1'Indeks : Subhan (ariri

Penerbit:

Se!re"#ri#" Je$der#l d#$ Ke%#$i"er##$

M#h!#m#h Ko$s"i"&si RI

Jl' Medan Merdeka 7arat *' 8 Jakarta Pusat "0""0

)elp' 902" ;20"8, ;208!8 %t' 2"


4/387

pelaksanaan nrma.nrma dasar dalam --= ">$;'

7erdasarkan pemikiran tersebut, Sekretariat Jen.deral dan Kepaniteraan MKRI menerbitkan buku yanmen?adi pintu masuk untuk mempela?ari Ilmu (ukum

)ata *eara ini' 7uku karya 7apak Pr' =r' Jimly

1sshiddiqie, S'(' ini terdiri dari Jilid I dan Jilid II yansesunuhnya merupakan satu kesatuan naskah' =enanpenerbitan buku ini diharapkan dapat ikut mendukun

ter


5/387

KATA

PENGANTAR

Bismilahhirrahmanirrahim,

7uku ini saya persembah

kan sebaai bahan ka?i.

an bai para mahasis


6/387

=ikarenakan perubahan.perubahan yan bersiatlbal atau mndial itu, hubunan salin penaruh

vii

kenis&ayaan' =iktmi antara nasinalisme

versus inter.nasinalisme sistem hukum dan knstitusi

?ua semakintipis batasan.batasannya' 7ahkan, karena perkembanan-ni rpa yan semakin menuat tinkat khesi dan in.

terasinya, maka kedaulatan sistem huk um dan knsti.tusi masin.masin neara antany a ?ua semakin&air' 1palai, sebaai akibat kuat dan luasnya penaruhelmban liberalisme di hampir semua neara di dunia,

peran pemerintah dan neara pada umumnya terus me.nerus dituntut untuk dikurani melalui ke

bi?akan dem.kratisasi, privatisasi, dereulasi, debirkratisasi, dan pe.ma?uan hak asasi manusia di semua sektr kehidupan'

1kibatnya, rmat ranisasi neara da

n unsi.unsikekuasaan neara ?ua dipaksa leh keadaan untuk ber.ubah se&ara mendasar'

Kedua, setelah era rermasi, *eara KesatuanRepublik Indnesia 9*KRI ?ua telah menalami per.

ubahan yan sanat mendasar di hampir semua aspek.nya' -ndan.-ndan =asar *eara Republik Indnesia)ahun ">$; sebaai hukum dasar dan hukum tertinidalam sistem hukum Indnesia telah menalami per.ubahan se&ara besar.besaran' Jumlah ketentuan yan

ter&akup dalam naskah --= ">$; yan asli men&akup 8"

butir ketentuan' Sekaran, setelah menalami empat kaliperubahan dalam satu rankaian prses perubahan dari


7/387

tahun ">>> sampai denan tahun 2002, butir ketentuanyan ter&akup di dalamnya men?adi ">> butir' =ari ke.">> butir ketentuan itu, hanya 2; butir ketentuan yanberasal dari naskah asli yan disahkan leh Panitia Persi.

apan Kemerdekaan Indnesia 9PPKI pada tanal "!1ustus ">$;' Selebihnya, yaitu sebanyak "8$ butir

ketentuan, dapat dikatakan merupakan ketentuan yan

baru sama sekali'7anyak pihak yan merasa ke&

e$; pas&a perubahan itu se&araknsekuen'

Jikapun perbedaan pendapat yan ter?adi dapat

dikembankan dalam tataran ilmiah, maka tentuny a per.

bedaan.perbedaan itu

?ustru dapat memperk aya pers.pekti bai perkembanan ilmu hukum tata neara psi.ti di Indnesia' 1kan tetapi, para jurist dan para &aln jurist di bidan hukum

tata neara harus pula mema.hami bah$; harus pula berubah se&aramendasar sesuai denan tuntutan baru --= ">

$;' 7er.


8/387

samaan denan itu, buku.buku teks dan buku.buku

pela?aran lainnya yan berkenaan denan sistem hukumdan ketatanearaan Indnesia de


9/387

berkenaan denan buku (ukum )ata *eara, baik yanbersiat umum ataupun yan bersiat psiti, sanat tera.sa masih sanat kuran di Indnesia' )erlebih lai, buku.buku yan sena?a diabdikan untuk membahas hukum

tata neara sebaai ilmu penetahuan di antara sedikitbuku tentan hukum tata neara, pada umumnya hanyamembahas menenai hukum tata neara psiti yanberlaku di Indnesia' Sanat sedikit yan se&ara khusus

membahas teri umum tentan hukum tata neara' @lehsebab itu, saya berusaha menisi keksnan tersebutdenan menerbitkan buku ini sebaaimana mestinya'

Dahirnya buku ini tentunya ?ua atas dukunan

dan keterlibatan dari berbaai pihak' -ntuk itu saya

u&apkan terima kasih kepada seluruh pihak yan telah

x

ikut membidani dalam penyusunan buku ini' 7esar ha.

rapan saya bah


10/387

xii

DA)TAR

I

SI

=ari Penerbit ∼ v

Kata Penantar ∼ vii

=atar Isi ∼ %iii

BAB I

PENDAHULU AN

1' Datar 7elakan ∼ "

7' Ruan Dinkup Pembahasan ∼

8

/' Pendekatan Pembahasan ∼ !

BAB

IIDISIPLIN

ILMU

HUKUM

TATA

NEGARA

1' *eara sebaai @b?ek

Ilmu Penetahuan ∼ ""

7' Ilmu (ukum )ata *

eara ∼ ";

"' Peristilahan ∼ ";

2' =einisi (ukum )ata *eara ∼ 2

' (ukum )ata *e

ara 4rmil dan Materiel

∼ 8$' (ukum )ata *e

ara -mum dan

(ukum )ata *e

ara Psiti

∼ >

;' (ukum )ata *e

ara Statis dan =inamis

∼ $"/' Keluara Ilmu (ukum

Kenearaan ∼ $2"' Keluara Ilmu (

ukum Kenearaan

Pada -mumnya

∼ $22' (ukum )ata *e

ara dan Ilmu Plitik

serta Ilmu Ssial

Dainnya ∼ $$

iii


11/387

' (ukum )ata *eara dan Ilmu *eara ∼ $

6

$' (ukum )ata *eara dan (ukum

1dministrasi *eara ∼ ;0;' (ukum )ata *eara dan (ukum

Internasinal Publik ∼ 6;6' Ke&enderunan (ukum )ata *eara,

(ukum 1dministrasi *eara, dan

(ukum Internasinal Publik ∼

66=' @b?ek dan Dinkup Ka?ian

(ukum )ata *eara ∼ 80' @b?ek =an Dinkup Ka?ian

(ukum 1dministrasi *eara ∼ !0

BAB

III

KONSTITUSI

SEBAGAI

OBJEK

KAJIANHUKUM

TATA

NEGARA

1' Se?arah Knstitusi ∼ !>

"' )erminli Klasik:

Constitutio,

Politeia,

dan

Nomoi ∼ !>2' Farisan Eunani Kun

9Plat dan 1ristteles ∼ >;

' Farisan /i&er 9Rma

/' *ilai dan Siat Knstitusi ∼ ";

"' *ilai Knstitusi ∼ ";

2' Knstitusi 4rmil dan Materiil ∼

"8 ' Du8"' Sumber Materiel

dan 4rmil ∼ ">8

2' Peraturan =asar

dan *rma =asar ∼ ">>

' Peraturan Perund

an.undanan ∼ 202

$' Knvensi Ketatan

earaan ∼

22!;' )raktat 9Per?an?ia

n ∼ 20

/' Knvensi Ketatanear

aan ∼ 26

"' (akikat Knvensi

Ketatanearaan ∼ 26


12/387

2' Penakuan (akim terhadap Knvensi

9 Judicial

Recognition ∼ 2

$>

' 4unsi Knvensi Ketatane

araan ∼ 2;$

$' 7eberapa /nth Knvensi

di Indnesia ∼ 2;6

BAB

*

PENA)SIRAN DALAM HUKUM

TATA

NEGARA

1' Penasiran dan 1natmi

Metde )asir ∼ 28

7' (ermeneutika (ukum ∼ 0!

BAB

*I

PRAKTIK HUKUM TA TA NEGARA

1' Pereseran @rientasi Plitis ke

)eknis ∼ ";

7' Dahan Praktik (ukum )ata *e

ara ∼

2/' Praktik Peradilan )ata *eara

∼ 2

xv

"' Peradilan )ata *eara ∼ 2

2' Penu?ian Knstitutinalitas-ndan.-ndan ∼ ;

' Senketa Ke6' Pemak5ulan Presiden danHatau

Fakil Presiden ∼ $"8' Kebutuhan akan Sar?ana

(ukum )ata *eara ∼ $2

=atar Pustaka ∼ $>

=atar Indeks ∼ 6>

)entan Penulis ∼ 88

xvi


13/387

Pengantar Ilmu Hukum

Tata Negara

Jilid I

BAB

IPENDAHULU

AN

A. L#"#r Bel#!#$+

)erdapat tia hal yan

melatarbelakani penu.

lisan buku ini' Pertama, dunia pustaka di tanah air sa.nat miskin denan buku.buku yan berisi inrmasi

yan luas dan mendalam denan perspekti yan bersiat

alternati' Inrmasi dan hasil analisis kritis menenai

berbaai sal dalam bidan ilmu hukum tata nearadalam buku ini merupakan alternati pilihan terhadapsemua buku dan karya yan sudah ada selama ini' Ka.dan.kadan buku.buku yan tersedia hanyalah buku

yan berisi kumpulan peraturan perundan.undanan di

bidan plitik dan ketatanearaan denan tambahankmentar dan &atatan yan serba

sumir, tanpa keda.laman analisis denan berbasis

teri.teri yan telah berkemban pesat di linkunan neara.neara ma?u'@leh karena itu, buku denan kedalaman penertian ten.tan berbaai aspek ilmiah tentan hukum tata nearasunuh diperlukan'

Kedua, dari sei ?umlahnya, buku.buku yan ter.sedia di perpustakaan dan di tk buku ?ua sanat ter.

batas' @leh sebab itu, dibutuhkan lebih ba

nyak bukuuntuk mendrn peninkatan penka?ian.penka?ian

yan lebih intensi leh para mahasis


14/387

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Jilid I

hidup' Karena tidak ada ran yan mampu hidup h

anyadenan menandalkan kemampuan menulis'

@leh karena itu, buku yan bermutu ?ua men?adisanat kuran ?umlahnya' Kata kun&inya tidak lainadalah bah$; se&ara sanat mendasar sebanyak empat

kali, yaitu pada tahun ">>>, 2000, 200", dan 2002, telahmenubah se&ara mendasar pula &etak

biru 9blue-rint ketatanearaan Indnesia di masa y an akan datan'@leh karena itu, diperlukan banyak

buku baru yan

dapat menambarkan perspekti.perspekti baru itu,tidak sa?a di dunia teri, tetapi ?ua di bidan hukumpsiti yan sekaran berlaku'

Sampai sekaran, pemasyarak atan --= ">$;pas&a Perubahan Keempat relati masi

h sanat terbatas'Padahal, isinya telah menalami perubahan lebih dari00 persen' Sebaai ambaran, sebelum diadakan Peru.

bahan, naskah --= ">$; berisi 8" butir ketentuan ayatatau pasal' 1kan tetapi sekaran, setelah menalami $

9empat kali perubahan, ketentuan yan terkandun didalamnya men?adi ">> butir' =ari rumusan ketentuan

yan asli, hanya tersisa 2; butir sa?a yan sama sekalitidak berubah' Sedankan selebihnya,

yaitu "8$ butir,

sama sekali merupakan butir.butir ketentuan baru dalam

2


Tata Negara

Jilid I

--= *eara Republik

Indnesia )ahun ">$;' 1rtinya,meskipun namanya masihmenunakan nama lama de.nan peneasan kembali denan nama resmi B-

ndan.


15/387

-ndan =asar *eara Republik Indnesia )ahun ">$;C,tetapi isinya sudah lebih dari 00 persen baru' -ntun.lah bah;>' =enan demi.kian, meskipun isinya sudah menalami perubahan lebihdari 00 persen, tetapi ?i$;, terutama di kalanan para &aln ahli hukumsendiri, yaitu para mahasis


16/387


Jilid I

serin ter?ebak dalam keininannya sendiri

menenaiapa yan semestinya diatur, bukan apa yan dikehendakileh peraturan itu sendiri' Para sar?ana hukum kita &en.derun bersikap sebaai plitisi hukum daripada ber.sikap sebaai jurist ' Perhatian para sar?ana hukum k

eba.nyakan tertu?u kepada plitik hukum 9legal

olicy dari.pada nrma hukum itu sendiri' Para sar?ana hukum,apalai di kalanan aktivis di lapanan, para advkat,ataupun para dsen yan terlibat akti sebaai penamat,

&enderun bertindak sebaai sar?ana patritis yan ininmemper?uankan nilai aar dapat turut memperbaikihukum'

Ke&enderunan demikian biasanya dibunkuspula leh alasan yan bersiat pseud.ilmiah,

denanmendasarkan diri pada teri.teri ilmiah yan se&arasalah kaprah diperunakan' Misalnya, dikatakan bah


17/387

--= ">$;, melainkan mena?ukan pikirannya sendiri

yan seharusnya ada dalam --= ">$;' Pikiran dan ha.rapannya itulah yan di?adikan bahan dalam memahamiapa yan diatur dalam pasal.pasal --= ">$;' 1kibatnya,

yan berkemban di antara para ahli hukum bukanlahpenertian.penertian yan

terkandun didalam

rumusan.rumusan naskah --= ">$;, melainkan apa

yan mereka setu?u atau yanmereka inin untuk dirumuskan dalam naskah --= ">$;'

(al inilah sebenarnya yan membedakan seranilmu


18/387


Jilid I

nertian.penertian lama yan sudah tidak &&

k laiuntuk di?adikan peanan ilmiah'

Misalnya sa?a, teri menenai susunan ranisasineara yan selama berabad.abad dipahami terdiri atastia kemunkinan bentuk, yaitu neara kesatuan 9uni-

tary

state atau

eenheidsstaat , neara serikat atau ede.ral 9bondstaat , dan neara knederasi 9confederation'Sekaran kita menyaksikan terbentuknya


19/387

tata neara pada umumnya' @leh karena itu, ?udul yandipilih untuk buku ini bukanlah BPenantar (ukum )ata*eara IndnesiaC, melainkan BPenantar Ilmu (ukum)ata *earaC sa?a'

B.

R$+

Li$+!&%

Pem,#h#s#

$

7uku ini dimaksudkan seba

ai ba&aan bai maha.

sis


20/387


Jilid I

mendalam menenai berbaai aspek hukum tata

nearasebaai bidan ilmu penetahuan hukum' =i dalamnyadapat sa?a ter&akup pula aspek.aspek hukum tata nearapsiti yan berlaku di Indnesia, tetapi hal itu bukanlahmen?adi muatan utamanya'

Sebaai buku Penantar, maka tentulah tidak se.mua aspek penantar itu akan diuraikan di sini' =alam

buku ini, hanya diuraikan beberapa aspek pembahasanyan berkenaan denan 9i disiplin ilmu hukum tataneara sebaai salah satu &aban ilmu penetah

uan hu.kum kenearaan, 9ii aasan umum tentan knstitusi,9iii sumber.sumber hukum tata neara atau the la#s

of the

constitution, 9iv knvensi ketatanearaan atau

theconventions

of

the

constitution, dan 9v metde

.metdepenasiran yan dikenal dalam hukum tata neara# serta9vi berbaai aspek menenai praktik hukum tata neara'

=enan demikian, dalam buku ini, belum

diuraikan menenai persalan.persalan pkk yan

biasa dibahas dalam ilmu hukum tata neara, seperti

bentuk dan susunan ranisasi neara, unsi.unsikekuasaan leislati, eksekuti, dan yudisial, sistem

kepartaian dan pemilihan umum, ke


21/387

Misalnya sa?a, di linkunan 4akultas (ukum-niversitas Indnesia, buku karya Mhammad Kusnardidan (armaily Ibrahim 9keduanya

sudah almarhumdenan ?udul BPenantar (ukum )ata *eara IndnesiaC

masih terus dipakai sebaai buku peanan mahasis


22/387


Jilid I

"0


Tata Negara

Jilid I

BAB

IIDISIPLIN

ILMU

HUKUM

TATA

NEGARA

A.

Ne+#r#

Se,#+#i

O,(e!

Ilm&

Pe$+e"#h$

*eara merupakan e?ala

kehidupan umat ma.

nusia di sepan?an se?arah umat manusia' Knsep neara

berkemban mulai dari bentuknya y an palin sederhana

sampai ke yan palin

kmpleks di 5aman sekaran'

Sebaai bentuk ranisasi kehidupan bersama

dalammasyarakat, neara selalu men?adi pusat perhatian danbyek ka?ian bersamaan denan berkembannya ilmupenetahuan umat manusia' 7anyak &aban ilmu pene.tahuan yan men?adikan neara sebaai b?ek ka?iannya'

Misalnya, ilmu plitik, ilmu neara, ilmu h

ukum ke.nearaan, ilmu

(ukum)ata


23/387

*eara,(ukum 1d.

ministrasi *eara, dan ilmu 1dministrasi Pemerintahan9 Public

Administration, semuany a men?adikan nearasebaai pusat perhatiannya'

*amun demikian, apa sebe

narnya yan diartikanran sebaai neara tentulah tidak mudah untuk di.deinisikan' Meskipun diakui merupakan istilah yan su.lit dideinisikan, @' (d Phillips, Paul Ja&ksn, dan Pa.tri&ia Depld menartikan neara

atau

state sebaai:B An indeendent olitical societ

y

occuying

a

defined

territory$

the

members

of

#hich

are

united

together

forthe

urose

of

resisting

external

force

and

the

reser-vation

of

internal

order%&"

=ikatakan pula leh

Phillips,

Ja&ksn,

dan

Depld:

1 O. Hood Phillips, Paul Jackson and Patricia

Leopold, Constitutional and

Administrative Law, 8th edition, (London: Swee

t and Maxwell, !!1", hal. #.

""

Pengantar Ilmu Hukum Tata

Negara

Jilid I

B No indeendent olitical society can be t

ermed as stateunless it rofesses to exercise both these f

unctions' but nomodern state of any imortance content

s itself #ith thisnarro# range of activity& As civilisationm

becomes more

comlex$

oulation

increases

and

social consciencearises$ the needs of the governed

call for incresed attention' taxes have to be livied to

meet these needs' justice must be administered$ co

mmerce regulated$educational facilities and many oth

er social services rovided C'2

Selan?utnya dikemukakan ?u

a leh ketiasar?ana Inris tersebut:

B A fully develoed modern state is exect

ed to deal #ith a

vast

mass

of

social

roblems$

either

by

di rect activity or

by suervision$ or regulation& (n order to carry out these

functions$ the state must have agents or organs through

#hich to oerate& )he aointment or establishment of

these agents or organs$ the gener

al

nature

of

their functions and o#ers$ their relations i

nter and bet#eenthem and the rivate citi*en$ form a

large art of theconstitution of a stateC'


24/387

Se&ara sederhana, leh para sar?ana serin d

iurai.

kan adanya $ 9empat unsur pkk dalam setiap neara, $

yaitu 9i a definite territory, 9ii oulation$ 9iii a

+overnment , dan 9iv

,overeignity' *amun demikian,untuk menuraikan penertian neara dalam tataranyan lebih ilsis, dapat pula meru?uk kepada pendapat

(ans Kelsen dalam bukunya B+eneral

)heory

of

a#and

,tateC'; yan menuraikan pandanannya tentan

Ibid., hal. #$%.& Ibid., hal. %.# '. 'ppadorai, The Substance of Politics, (ndia: Ox)o

rd *niversit+ Press,!!%", hal. 11.% Hans elsen, General Theory of Law and State, (-ew ork: /ussel and

/ussel, 101", hal. 188$101.

"2


Tata Negara

Jilid I

neara atau

state

a

juristic

entit y dan state as a oliti-cally organi*ed society atau state as o#er' lemenneara menurut Kelsen men&akup: 9i )he )erritory of the ,tate$ seperti menenai pem

bentukan dan pembu.

baran neara, serta menenai penakuan atas neara danpemerintahan#6 9ii )ime !lement o f the ,tate$ yaitu


25/387

dikatakan diranisasikan se&ara plitik, dan disebut

body

olitic atau neara 9state sebaai

a

society

oliti-cally

organi*ed '!

*eara sebaai body oli tic itu leh ilmu nearadan ilmu plitik sama.sama di?adika

n sebaai b?ek uta.

Pen2akuan atas suatu ne2ara 3eliputi persoal

an

recognition

of

a

community

as a state, pen2akuan de facto atau de ju

re, pen2akuan den2an kekuatan

+an2 4ersi)at retroakti), pen2akuan 3elalui pen

eri3aan oleh or2anisasi P55,

pen2akuan terhadap pe3erintahan dan pen2aku

an terhadap

insurgents se4a$

2ai a belligerent power . Ibid. hal. 1$&1.6 Ibid., hal. !6$6.8 'ppadorai, p. Cit ., hal. &.

"


Negara

Jilid I

ma ka?iannya' Sementara, ilmu (uk

um )ata *earamenka?i aspek hukum yan membentuk dan yan di.

bentuk leh ranisasi neara itu' Ilmu plitik melihatneara sebaai a olitical society denan memusatkanperhatian pada 2 9dua bidan ka?ian,

yaitu teri plitik 9 olitical

theory dan ranisasi plitik 2olitical

organi- *ation3' Ilmu Plitik sebaai baian dari ilmu ssial lebihmemusatkan perhatian pada neara

sebaai realitas

plitik' Seperti dikatakan leh M'G' /lark e:

4&&& olitics can only be understood throu

gh the bahaviour

of its articiants and that this behaviour is determined

by 5social forces67 social$ economic$ racial factions$ etcC'>

Ilmu plitik hanya dapat dimene

rti melalui peri.

laku para partisipannya yan ditentukan leh kekuatan.kekuatan ssial, eknmi, kelmpk.kelmpk rasial,

dan sebaainya' Debih lan?ut, /larke meny atakan bah


26/387

neara, bukanlah hal yan relevan untuk dipersalkandalam ilmu plitik' Struktur kelembaaan neara itu,menurut /larke, tidak mempunyai penaruh yan berartiperilakulah yan men?adi sub?ek utama dalam ilmu p.

litik' "0 @ran bleh menerima beitu sa?a pendapat/larke ini dalam keranka studi ilmu plitik, tetapi dilinkunan neara.neara yan sedan berk emban,banyak studi ilmu ssial lainnya yan ?ustru menun?uk.

kan e?ala yan sebaliknya, yaitu bah


27/387

adalah salah satu&aban ilmu hukum yan

se&ara khusus menka?ipersalan hukum dalam knteks kenearaan' Kita me.masuki bidan hukum tata neara, menurut Fir?n

Prd?dikr, apabila kita membahas nrma.nrma hu.kum yan menatur hubunan antara sub?ek hukum

ran atau bukan ran denan sekelmpk ran atau

badan hukum yan ber


28/387

seran mahasisono Prod>odikoro, AsasAsas #u+um Tat a ,egara di Indonesia, cet.keena3, (Jakarta:


29/387

nanap bah


30/387

sungslehre atau

)heorie

der

/erfassung'"! Istilah

/erfas-sungslehre itu, menurut =?ksetn lebih luas dari.

pada

/erfassungsrecht '

)heorie

der

/erfassung lebihluas daripada )heorie der /erfassungsrecht ' -ntuk ke.

pentinan ilmu penetahuan, =?ksetn menanaplebih tepat untuk menunakan istilah B)eri KnstitusiCdaripada B(ukum KnstitusiC ataupun B(ukum )ata *e.araC' Sebab yan dibahas di dalamnya adalah persalan

knstitusi dalam arti yan luas dan tidak hanya terbataskepada aspek hukumnya, maka yan lebih pentin ada.lah

)heorie

der

/erfassung atau /erfassunglehre 9)eriKnstitusi, bukan )heorie der /erfassungsrecht ,

)he-

16 Ibid., hal. &.18 okosoetono, p. Cit.( hal. #%.

"!


Tata Negara

Jilid I

orie der Constitutionnel Recht 9)eri (ukum Knstitusiatau )eri (ukum )ata *eara, ataupun )heorie der

+erundgeset* 9)eri -ndan.-ndan =asar' ">

Se?alan denan penuna

an kata

theorie danlehre tersebut, dapatdibandinkan pulaantara

staatsrecht denan staatslehre' =alam

staatslehre di. bahas menenai persalan

neara dalamarti luas,

sedankan

staatsrecht hanya menka?i aspek hukumnyasa?a, yaitu hukum neara 9state

la#' =apat disebut beberapa sar?ana yan memppulerkan istilah staats-lehre ini, misalnya adalah (ans Kelsen dalam buku

B Algemeine

,taatslehreC dan(erman(ellerdalam

bukunya B ,taatslehreC' /akupan penertiannya

?elas le.

bih luas daripadastaatsrecht ,sepertihalnyaver-

fassunglehre lebih luas daripada verfassungsrecht '

Knstitusi atau

verfassung itu sendiri, menurut)hmas Paine dibuat leh rakyat untuk membentuk pe.merintahan, bukan sebaliknya ditetapkan leh peme.rintah untuk rakyat' 7ahk an, lebih lan?ut dikatakan lehPaine bah


31/387

constitutionC' Knstitusi itu mendahului pemerintahan,karena pemerintahan itu ?ustru dibentuk berdasarkan

knstitusi' @leh karena itu, knstitusi lebih dulu adadaripada pemerintahan'20

Penertian bah


Negara

Jilid I

stitution

of

the

"nited

,tates

of

America baru disahkanpada tanal "8 September "8!8, yaitu "" tahun setelah

deklarasi kemerdekaan 1merika Serik at dari Inrispada tanal $ Juli "886' 7ekas neara ederasi -niSviet menesahkan undan.undan dasarnya 9Knsti.tusi 4ederal pada tahun ">2$, setelah 2 tahun ber.dirinya, yaitu pada 0 =esember ">22'2" Kera?aan 7elan.da yan sekaran ?ua baru menesahkan

+rond#et

pada tanal 2 4ebruari "!"$, yaitu setelah 2 bulan dan"" hari se?ak prklamasi kemerdekaann

ya dari Peran&ispada tanal 2" *vember "!"' Republik Indnesia sen.diri yan sudah diprklamasikan

sebaai neara

merdeka dan berdaulat pada tanal "8 1ustus ">$;, baru menesahkan -ndan.-ndan =asar ">$; padatanal "! 1ustus ">$;'

=alam ilmu hukum tata neara ?ua berlakudktrin Bteri iktie hukumC 9legal

fict ion

theory yan

menyatakan bah


32/387

kedaulatan 9transfer

of

authority dari neara induk seperti pen?a?ah kepada neara ?a?ahannya,

melaluipernyataan deklarasi dan prklamasi, ataupun melaluirevlusi dan perebutan kekuasaan melalui kudeta' Se&ara

uridis rmal, neara yan bersankutan atau pemerin.tahan tersebut dapat dinyatakan

legal se&ara rmal

se?ak terbentuknya' *amun, lealitas tersebut masihbersiat rmal dan sepihak' @leh karena itu, dera?at lei.

timasinya masih terantun kepada penakuan pihak.pihak lain'

1Menurut 'ndrei . A+shinsk+, *ndan2$*ndan2 alani oleh ne2ara

Soviet. Lihat dala3

'ndrei . A+shinsk+, The Law of Soviet State( dit

er>e3ahkan dari the

5ussian oleh /u2h =. 5a44, (-ew ork: ?he Mac3illa

n o3pan+, 101".

20


Tata Negara

Jilid I

Istilah

constitution 22 dalam bahasa Inris se.padan denan perkataan grond #et dalam bahasa 7e.landa dan gerundgeset* dalam bahasa Jerman' +rond dalam bahasa 7elanda

memiliki makna yansama

denan +erund dalam bahasaJerman yan berarti

BdasarC' Sedankan, #et atau geset* biasa diartikanundan.undan' @leh sebab

itu, dalam bahasa

Indnesia,

grond#et itu disebut denan istilah undan.undan dasar' *amun, para ahli pada umumnya sepakat

bah


33/387

bahasa 7elanda ?ua dibedakan antara

grond-recht 9hak dasar,

constitutie, dan grond#et ' =emikian pula dalam

bahasa Peran&is, dibedakan antara 1roit

Constitutionnel dan

oi

Constitutionnel ' Istilah yan pertama identik de.

nan penertian knstitusi, sedan yan kedua adalah

Se4a2ai per4andin2an, di dala3 6lac+)s La

w

-ictionary, Bi2ht Bdition,

Constitution diartikan se4a2ai

7The

fundamenta

l

and

organic

law

of

a

nation

or state that establishes the institutions and

apparatus

of

government(

defines the scope of governmental sovereign po

wers(

and

guarantees

indiv

idual civil rights and civil liberties*. Sedan2kan

, di dala3 %ford -ictionary

of Law, 9i)th Bdition, Constitution diartikan 7T

he

rules

and

practices

that

determine the composition and functions of the

organs of central and local

government in as state and regulate the relatio

nship

between

the

individual and the state*.

2"


Negara

Jilid I

undan.undan dasar dalam arti k

nstitusi yan ter.tuan dalam naskah tertulis' 2 -ntuk

penertian kn.stitusi dalam arti undan.undan dasar, sebelum di.pakainya istilah grond#et , di 7elanda pernah dipakai

?ua istilah

staatsregeling' 1tas prakarsa Gi?sbert Karel

van (endrp pada tahun "!", istilah grond#et dipa.kai untuk menantikan istilah staatsregeling'2$

@leh sebab itu, di neeri 7elanda, seperti di.

katakan leh Sri Semantri, istilah

grond#et itu barudiunakan pada tahun "!"' 2; 1rtinya, yan dapatdiidentikkan denan -ndan.-ndan

=asar neara ?a?ahan (india 7elanda adalah (ndische ,taatsregeling'

@leh sebab itu, denan terbentuknya neara Republik In.dnesia berdasarkan --= ">$; pada tahun ">$;, sudahseharusnya undan.undan dasar 5aman (india 7elandaini dianap tidak lai mempunyai kekuatan hukum me.nikat' Kalaupun berbaai perat

uran perundan.undanan yan di


34/387

tentuan

(ndische

,taatsregeling, melainkan karena --=">$; sendiri tetap memberlakukannya ke dalam


35/387

keadilan'

.

Defi$isi

H&!&m

T#"#

Ne+#r

#

=i antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yan sama tenta

n deinisi hukum dandemikian pula denan deinisi hukum tata neara seba.ai hukum dan sebaai &aban ilmu penetahuan hu.kum' Perbedaan.perbedaan itu sebaian disebabkan lehaktr.aktr perbedaan pandana

n di antara para ahlihukum itu sendiri, dan sebaian lai dapat disebabkanleh perbedaan sistem yan dianut leh neara yan di?a.

Se4a2ian 4esar dari hal terse4ut serin2ka

li kita te3ukan pada peraturan

perundan2$undan2an dala3 ranah huku3 perdat

a dan pidana 4aik itu dala3

praktik 3aupun il3u huku3n+a 3asin2$

3asin2.

2


Negara

Jilid I

dikan b?ek penelitian leh sar?ana hu

kum itu masin.masin' Misalnya, di neara.neara yan menanut

tradisi common la# tentu berbeda dari apa yan diprak.tikkan di linkunan neara.neara

yan menanut tra.disi

civil

la#&7ahkan, dalam perkembanan

praktik selama berabad.abad, di antara neara.neara yan menanuttradisi hukum yan sama pun dapat timbul perbedaan.perbedaan karena latar belakan se?

arah antara satuneara denan neara lain yan ?ua berbeda.beda'Misalnya, meskipun sama.sama menanut tradisi com-mon

la#, antara Inris dan 1merika Serikat ?elas mem.punyai se?arah hukum yan berbeda, s

ehina knsep.knsep hukum dan knstitusi yan diprak tikkan di keduaneara ini ?ua banyak sekali yan tidak sama' 1palai, diInris sendiri tidak terdapat naskah knstitusi yan

bersiat tertulis dalam satu naskah --=, sedankan

1merika Serikat memiliki naskah --= tertulis yandapat dikatakan sebaai neara mdern pertama yanmemilikinya'

7erbaai pandanan para sar?ana menenai de.


36/387

inisi hukum tata neara itu dapat dikemukakan antara

lain sebaai berikut:

a' /hristian van llenhven

Menurut van llenhven, hukum tata neara

menatur semua masyarakat hukum atasan dan

masya.rakat hukum ba


37/387

rechtsgemeenschappen

met

hun

hierarchie

te

te+enen(

dan

van

el+e

diergemeenshappen

het

grond

en

personeng

ebied te omschrijven en ver

volgens aan te geven( over wel+e organen de v

erschillende overheidsfuncties

verdeeld

9ijn

bij

el+e

dier

gemeenshappen

:samenstelling en bevoegdheid

dier organen ter regelen;@. Lihat Pro). Mr.

J. Oppenhei3, ;-ederlandsch

'd3inistratie)recht@, 101, dan ;O3trek van h

et 'd3inistratie)recht@ dala3

Jika yan diatu

r adalah ra.nisasi neara, maka hukum yan menaturnya itulah

yan disebut sebaai hukum tata neara 9constitutional la#' Menenai hubunan antara ranisasi neara de.nan


38/387

sasi ?abatan.?abatan' " Jabatan merupakan penertianyuridis dari unsi, sedankan unsi merupakan pener.

0 Lihat 'sser$Scholten, ;'l2e3een


39/387

lenkapan neara' =alam berbaai bukunya, van 1pel.drn malah tidak menyinun sama sekali menenaipentinnya persalan ke


40/387

government

and

their

relationshi

to

each

other$

and determine their rincial functionsC'6

=alam kedua rumusan tersebut, F

ade and

Phillips, yan bukunya terkenal sebaai buku tek

s yansanat luas dipakai di Inris, menentukan bah


41/387

tukan ranisasi, kekuasaan, dan tuas.tuas tritasadministrasi'

i' 1'' =i&ey

1'' =i&ey dalam bukuny a B An (ntroduction to


Negara

Jilid I

menyebutkan bah Semua aturan9rules yan menatur hubunan.hubunan antar peme.

an kekuasaan neara yan tertini satu denan yanlain disebut lehnya sebaai hukum tata neara atau con-stitutional

la#'$0

?' Mauri&e =uverer

Menurut sar?ana Peran&is, Ma

uri&e =uverer,hukum tata neara adalah salah satu &aban hukumpublik yan menatur ranisasi dan unsi.unsi p.litik suatu lembaa neara' Seperti halnya para sar?analainnya, Mauri&e =uverer ?ua hanya memberikan te.

kanan pada aspek keranisasian serta tuas.tuas danke


42/387

adalah bah

directly or indirectly affect the distribution or e%er

cise of the souvereign

power in the state@. '.A.


43/387

bet#een

the

organs

of

government$

the

la#-ma8ing rocess$

the

relationshi

bet#een

individuals

and

thestate

in

terms

of

the

o#er

of

the

state

to

interfere

#iththe

exercise

of

individual

rights

and

freedoms$

and

the rotection

that

the

state

can

affor

d

to

its

citi*ensC'

l' @' (d Phillips, Paul Ja&ksn, d

an Patri&ia Depld

=alam bukunya BConstituti onal and Administra-tive a#C, ketia sar?ana ini menyat

akan:B)he constitutional la# of a state i

s

the

la#

relating

to

its

constitution&

;here

the

constit ution

is

#ritten$

eventhough

it

may

have

to

be

sulemented

by

other

materials$

it

is

fairly

easy

to

distinguish

the

constitutional la#

of

a

state

from

the

rest

of

its

l egal

system'

but

#here$as

in

Britain$

the

constitution

is

un#ritten$

it

is

largely

amatter

of

convenience

#hat

toics

one

includes

#hat

inconstitutional la#$

and

thereisnostrict scientific

distinction

bet#een

that

and

the

rest

of

the

la#&

)hus

the"nited

Kingdom

constitution

can

#ell

be

said

to

bemar8ed

by

three

stri8ing

features7

it

is

indeterminate$

in-

#1 Michael ?. Molan, Te%tboo+" Constitutional and

Administrative

Law"

The

!achinery

of

Government , #th edition, (Lon

don: Old 5aile+ Press, !!&",

hal. .

"


44/387

yan dapat diberikan denan mudah dan seera ataspertanyaan menenai apa deinisi hukum tata neara'Penertian hukum tata neara yan palin luas men.&akup baian dari hukum nasinal yan menatur sistem

administrasi publik 9neara dan hubunan antara indi.vidu denan neara' @leh karena itu, hukum tata nearamenandaikan bahu2a S.B. 9iner,

Aernon 5o2danor, dan 5ernard /udden, Comparing Co

nstitutions, (London:

Ox)ord *niversit+ Press, 100%", hal. #!.#& Lihat >u2a H.L.'. Hart, The Concept of Law( ?enth 3pression, (Ox)ord:

Ox)ord *niversit+ Press, 1060".## ;There is no hard and fast definition of constitutional law.

According

toone wide definition( constitutional law is that part

of national law which

govern the systems of public administration and the rela

tionships between

the individual and the state. Constitutional law presupp

oses the e%istence of

2


Tata Negara

Jilid I

n' Kusumadi Pud?se


45/387

Menurut Mh' Kusnardi dan (armaily Ibrahim,dalam buku BPenantar (ukum )ata *eara IndnesiaC,dinyatakan bah


46/387

salah satu &aban ilmu hukum, yaitu hukum ke.

nearaan yan berada di ranah hukum publik#9b deinisi hukum tata neara telah dikembankan leh

para ahli sehina tidak hanya men&akup ka?ian me.

nenai ran neara, unsi dan mekanis

me hu. bunan antar ran neara itu, tetapi men&akup

pulapersalan.persalan yan terkait denan

mekanismehubunan antara ran.ran neara itu

denan


47/387

9b

Constitutie in formele *in yandikualiikasikan

karena pembuatnya, misalnya leh MPR# atau9& Knstitusi dalam arti

naskah+rond#et

sebaaigeschreven

document , misalnya harus diterbitkan

dalam Dembaran *eara, supaya dapat men?adi alat

bukti dan men?amin stabilitas satu kesatuan sistem

ru?ukan'$!

=i sampin itu, knstitusi

yan di?adikan b?ek

ka?ian itu dapat berupa nilai.nilai dan nrma yanterkandun dalam teks knstitusi itu sendiri, ataupunnilai.nilai dan nrma yan hidup

dalam kesadaran k.

#8 okosoetono,

p.

Cit.( hal. #6$#8.

;


Negara

Jilid I

niti atau

collective

minds dan perilak

u seenap


48/387

prinsip hubunan antara institusi kekuasaan nearadenan


49/387

matigheid , yaitu aspek materiel belaka dari hukum tataneara' @leh karena itu, perkataan BPkk.PkkC atau.

pun BPenantarC dapat dipahami lebih luas &akupan pe.nertiannya, meskipun hanya bersiat aris besar atau.

pun hanya bersiat penantar 9introduction sa?a'

Seperti halnya undan.undan, menurut =?k.setn, knstitusi yan men?adi b?ek ka?ian hukum

#0 Moh. usnardi dan 5intan /. Sara2ih, Ilmu

,egara, edisi revisi, (Jakarta:7a+a Media Prata3a, !!!", hal. 1!.%! hristian van Aollenhoven, #.-. Tjeen+ 'ill in+ ? @oon, (Haarle3: Mar$

tinus -+hoo) 7ravenha2e, 10".%1 Lihat ter>e3ahan Soe4akti Poesponoto, Asa

s dan Susunan #u+um Adat ,

(Jakarta: Pradn+a Para3ita, 100".

8


Negara

Jilid I

tata neara materiel dan rmil ?ua mem

punyai tia arti, yaitu dalam arti materiel, dalam arti rmil, dan dalamarti naskah yan terdkumentasi' Menurutnya, undan.undan dapat dilihat:;2

a' dalam arti materiel, algemene verbindende

voors-chriften#

b' dalam arti rmil, yaitu bah


50/387

nya leh MPR#&' *askah +rond#et , sebaai geschreven d ocument ,

misalnya harus diterbitkan dalam Dembaran *eara,

voor

de

be#ijsbaarheid

en

voor

de

stabiliteit sebaai

satu kesatuan ru?ukan, yaitu sebaai naskah ke

nea.raan yan pentin atau

belangrij8e

staat 8undige

stu88en'

% okosoetono, p. Cit.( hal. #6$#8.%& Ibid.

!


Tata Negara

Jilid I

0.

H&!&m

T#"#

Ne+#r#

Um&

m d#$ H&!&m T#"#Ne+#r# Posi"if

(ukum )ata *eara ?ua d

apat dibedakan antara(ukum )ata *eara -mum dan (ukum )ata *eara

Psiti' (ukum )ata *eara -mum membahas asas.asas, prinsip.prinsip yan berlaku umum, sedankan(ukum )ata *eara Psiti h

anya membahas hukumtata neara yan berlaku pada suatu tempat dan


51/387

dan (ukum )ata *eara sebaai (ukum Psiti 9the ositive

constitutional

la#' Jika hal ini ditambahkankepada kedua unsur bentuk 9vorm dan isi 9inhoud se.perti dikemukakan di atas, maka (ukum )ata *eara ya.

n kita bahas di sini dapat dibedakan dalam tia aspek,

yaitu:a' (ukum )ata *eara -mum yan berisi asas.asas hu.

kum yan bersiat universal'

>


Negara

Jilid I

b' (ukum )ata *eara yan berisi as

as.asas yan ber.kemban dalam teri dan prakti

k di suatu nearatertentu, seperti misalnya Indnesia'

&' (ukum )ata *eara Psiti yan berlaku di Ind.

nesia yan menka?i menenai hukum psiti di

bidan ketatanearaan di Indnesia'

Pada umumnya, aspek hukum

tata neara yan

kebanyakan me


52/387

nya ?ua bererak &epat menyesuaikan diri denanperubahan 5aman' =alam bidan ilmu hukum tataneara, tidak terke&uali, ?ua telah menalami peruba.han yan undamental di era lbalisasi sekaran ini'

@leh karena itu, teri.teri umum tentan hukum tataneara yan berkemban di dunia ?ua pentin untuk diikuti denan seksama leh para sar?ana hukum, khu.susnya leh para ahli hukum tata neara k ita' @leh

karena itu, sudah saatnya, studi hukum tata neara di

berbaai akultas hukum di tanah air hendaklah me.nembankan ketia aspek hukum tata neara tersebut

se&ara bersama.sama dan seimban'Kita tidak bleh membiarkan bid

an hukum tataneara hanya dikembankan sebaai ilmu kata.kata dan

$0


Tata Negara

Jilid I

upaya penka?ian terhadap knstitu

si dipersempit hanyasebaai studi tentan perumusan kata.kata dalam pasal.pasal knstitusi belaka' (ukum )ata *eara, pertama.tama haruslah dikembankan seba

ai ilmu penetahuanhukum yan bersiat universal' Setelah itu, (ukum )ata*eara baru dapat dipahami sebaai persalan hukumdan knstitusi yan tumbuh dalam praktik ketatane.araan Indnesia dari


53/387

bererak 9staat

in

be#eging' Penertian yan terakhirinilah yan biasa disebut sebaai

bidan Ilmu (ukum 1dministrasi *eara 9 Administrative

a#$

/er#altung-srecht '

Perhatian pkk ilmu (ukum

)ata *eara 9/erfas-sungsrecht$

Constitutional

a#$

1roit

Constitutionnel adalah menyankut struktur hukum dan kehidupan ber.neara, sedankan ilmu (ukum 1dministrasi *eara

memusatkan perhatian pada subs

tansi sistem penam. bilan keputusan dalam keiatan berpemerintahan';$

%# Ibid.

$"


Negara

Jilid I

Materi yan terkait denan uns

i.unsi adminis.trasi neara atau tata usaha neara tersebut sanatlahluas &akupannya' Seperti dikatakan leh Presr Kusu.madi Pud?se


54/387

Ilmu (ukum )ata *eara termasuk keluara ilmuhukum kenearaan 9staatslehre' Seperti dikemukakandi atas, staatslehre atau theorie der staat dapat dibai 29dua, yaitu staatslehre in ruimere *in atau teri neara

dalam arti luas dan

staatslehre

in

engere

*in atau terineara dalam arti sempit'

,taatslehre dalam arti sempititulah yan dapat diidentikkan denan

staatsrecht yan

dapat lai dibai dua, masin.masin dalam arti luas dansempit'

=alam bukunya yan terkenal ber?udul B Allgemeine ,taatslehreC, Ger Jelline&k, ahli hukum kenamaan dari

%% Pud>osewo>o, p. Cit.( hal. 16.

$2


Tata Negara

Jilid I

1ustria menuraikan phn ilmu ke

nearaan atau

staat-s#issenschaft dalam arti luas yan men&akup &aban.&aban dan rantin.rantin ilmu penetahuan sebaai

berikut' ,taats#issenschaft men&akupstaats#issens-

chaft dalam arti sempit dan

rechts#issenschaft& ,taats-#issenschaft dalam arti yan sempit meliputi:a. beschreidende staats#issenschaft , yaitu staaten8un-

de# 4. theoritische

staats#issenschaf

atau

staatsleer# danc. rat8tische

staats#issenschaft atauange#andtestaats#issenschaft #

Sementara itu, &ab

an ilmu penetahuan

hukum

yan biasa disebut denan istilah rechts#issenscha ft me.liputi:a' verfassungsrecht #

b' ver#altungsrecht # dan&' internationale

recht '

Sedankan

)eoritische

,taats#issenschaft atau

,taatsleer dibai ke dalam:a' allgemeine

staatslehre atau ilmu neara umum# dan

b' besondere

staatslehre atau ilmu neara khusus'

)ermasuk kater

i algemeine staatslehr

e adalah


55/387

9a

allgemeine

so*iale

staatslehre dan 9b allgemeinestaatsrechtslehre' Sedankan yan termasuk besonderestaatslehre adalah 9a individuele

staatslehre dan 9bse*iale

staatslehre' 1pabila yan di?adikan pen

ekanan utamanya ada.lah

recht atau hukum, maka (ukum )ata *eara 9Con-stitutional

a# yan kita pahami de


56/387

met

de

jurische

va88en'

het

staats

en

ad ministra-

tiefrecht$ het vol8ens-recht en de rechtsfilosofie&&&%&

B 1e scheiding tussen de juridische va88e

n en de

#etensha der olitie8 is dan oo8 de bel angrij8ste

reden$

#aarom

de*e

laatste

beter

niet

5al gemeine

staatsleer6 og 8ort#eg staatsleer 8an heten%&

4/oor de samengang tussen de studie he

t jurische

geraamnte

onder*ocht$

en

de

andere die helt vlees er

omheen be*iet C';6

% 5arents, -e 'etenshap der Politie+ , een terreinv

erkennin2, derde durk,

(7ravenha2e: '.'.M. StolsEs, 10%", hal. 68, 8, dan 8&

.

$$


Tata Negara

Jilid I

Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tataneara diumpamakan leh 7arent sebaai keranka tu.

lan belulannya, sedankan ilmu plitik ibarat dain.

dain yan melekat di sekitarny a 9het vlees er omheen

be*iet ' @leh sebab itu, untuk mempela?ari hukum tataneara, terlebih dulu kita memerluk an ilmu plitik, seba.ai penantar untuk menetahui apa yan ada di balik dain.dain di sekitar keranka tubuh manusia yan

hendak diteliti' =alam hal ini, neara sebaai b?ek studihukum tata neara dan ilmu plitik ?ua dapat diiba.ratkan sebaai tubuh manusia yan terdiri atas daindan tulan'

7aaimanapun ?ua, ranisasi neara itu sendiri

merupakan hasil knstruksi ssial tentan p

eri kehi.dupan bersama dalam suatu kmunitas hidup

berma.syarakat' @leh karena itu, ilmu hukum yan mempela?aridan menatur neara s

ebaai ranisasi tidak munkinmemisahkan diri se&ara teas denan peri kehidupan

bermasyarakat' @leh karena itu, menurut Presr Fir.

?n Prd?dikr:

B''' seran

sar?ana

hukum,

untuk

memperdalam

penetahuannya dala

m bidan (ukum )ata *eara, ada

baiknya mempela?ari ?ua ilmu ssili sebaai ilmu

penun?an 9hul#et ensha bai ilmu (ukum )ata

*eara'C;8


57/387

7ai sar?ana hukum tata

neara, di

sampin

ssili, ilmu ssial lainnya ?ua sanat pentin sebaai

penun?an, seperti ilmu se?arah, ilmu plitik, ilmu ek.nmi, antrpli, dan sebaainya'

=ikarenakan eratnya hubunan antara hukum danneara di satu pihak denan masyarakat pada umumnya,maka studi tentan e?ala kemas

yarakatan itu tumbuh

%6 =ir>ono Prod>odikoro, p. Cit.( hal. &.

$;


Negara

Jilid I

dan berkemban sesuai denan kebutuhan

, sehina me.lahirkan ilmu ssial pada umumnya' Ilmu yan menye.lidiki e?ala.e?ala kemasyarakatan pada umumnya di.

sebut ssili, dan yan menkhususkan ka?iannya me.nenai e?ala kekuasaan disebut ilmu plitik, dan demi.kian pula denan &aban.&aban ilmu ssial lainnya'7ahkan, di berbaai peruruan tini, dibentuk prram.prram studi ilmu ssial dan plitik yan

berdiri sendiri

di prram studi ilmu hukum yan sudah berkembanse?ak sebelumnya'

7ahkan, dalam se?arah perkembanan peruruantini di Indnesia, akultas.akultas ilmu ssial dan p.litik meman dikembankan dari &ikal

bakal prram.prram yan terdapat di linkunan akultas.akultashukum' 4akultas (ukum -niversitas Indnesia sendiri.pun dulunya adalah 4akultas (ukum dan PenetahuanKemasyarakatan' 7aru kemudian 4akultas Ilmu Ssial

dan Plitik dibentuk tersendiri di luar 4ak ultas (ukum'

/.

H&!&m

T#"#

Ne+#r#

d#$

Ilm&

Ne+

#r#

Ilmu *eara atau

,taatsleer 9bahasa 7elanda atau


58/387

,taatslehre 9bahasa Jerman adalah ilmu penetahuanyan menyelidiki asas.asas pkk dan penertian.pe.nertian pkk menenai neara dan hukum tata nea.ra';! @leh karena itu, ilmu neara merupakan ilmu pe.

nantar untuk mempela?ari ilmu (ukum )ata *eara,ilmu (ukum 1dministrasi *eara, dan ?ua ilmu (ukumInternasinal Publik' Kedudukannya dapat dibandinkandenan mata kuliah Penantar Ilmu (ukum yan me.

nantarkan mahasis


59/387

?ari (ukum )ata *eara dan (uku

m 1dministrasi *ea.

ra dapat lansun menhasilka

n sesuatu penetahuan

yan bernilai praktis' Perbedaan

ini dapat dilihat dari

penunaan istilah BilmuC yan dika

itkan pada Ilmu *e.ara, sedankan pada (ukum )ata

*eara 9verfassungs-

recht dan (ukum 1dministrasi

*eara 9ver#altungs-

recht , meskipun dapat sa?a dilakuk

an, tidak la5im ran

menunakan istilah BIlmuC (uku

m )ata *eara atauBIlmuC (ukum 1dministrasi *eara

'

=ari sei kemanaatannya,

hubunan antara Ilmu

*eara dan (ukum )ata *eara se

baai ilmu, ?ika dipe.

$8


Negara

Jilid I

la?ari, dapat dikaitkan denan pendapa

t Reners (ra

Si&&ama yan membedakan antara k

ebenaran hakikat

dari kenyataan se?arah' ;> Menurut R

eners (ra Si&.

&ama, tuas ahli hukum dapat dilnka

n, di satu pihak sebaai penyelidik yan hendak mendapat

kan kebenaran

byekti, dan untuk itu ia tidak melaksana

kan hukum itu

sendiri' Sedankan, di lain pihak ada pula

tuas ahli hu.

kum sebaai pelaksana yan akan me

mperunakan hu.

kum itu dalam keputusan.keputusan k

nkrit' Glnan

pertama disebut leh Reners (ra Si

&&ama yaitu se.

ran ahli hukum sebaai penntn 9

de

jurist

als

toes-

chou#er, sedankan yan kedua disebutnya ahli hukum

sebaai pemain 9de jurist als medese

ler' Sebaai pe.

nntn, seran ahli hukum lebih menet

ahui kekuran.

an atau kesalahan.kesalahan yan dilak

ukan leh para

pemain dan men&ba men&ari sebab musababnya de.

nan menadakan analisa.analisa

tentan sesuatu pe.

risti


60/387

sanakan' Sedankan dalam lnan kedua, seran

ahli

hukum diandaikan sebaai pemain 9de jurist als me

des-

eler yan harus memutuskan, baik yan

bersiat

penaturan 9regeling, penetapan administrati 9bes

chi8-8ing, ataupun putusan peradilan 9vonnis'

@leh karena keputusan.keputusan

dimaksud ter.

antun kepada para pelaksananya, maka tidak ?

aran

ter?adi bah


61/387

umumnya, maka byek (ukum )at

a *eara sebaai ilmu

adalah hukum psiti yan berla

ku pada suatu uan -e2ara, Pen2ertian

-e2ara, 5entuk -e2ara, dan lain se4a2ain+a. Li

hat dan 4andin2kan 4uku$

4uku teks 3en2enai l3u -e2ara, seperti 3isal

n+a Pad3o =ah>ono, Ilmu

,egara( ndo Hill o., Jakarta, 1000C okosoet

ono, Ilmu ,egara( Hi3pu$

nan oleh Harun 'lrasid, (Jakarta: nd Hill.

o., !!"C Soehino,

Ilmu

,egara, (o2+akarta: Li4ert+, 1008"C dan lain$

lain.

$>


Negara

Jilid I

landa dan sebaainya' Sehina, pada um

umnya, di kala.

nan ahli hukum tata neara timbul k

e&enderunan sa.

nat nasinalistis dan dmatis karena

sanat terpaku

kepada nrma hukum dasar psiti ya

n berpun&ak ke.pada knstitusi' (ukum )ata *eara &

enderun hanya

dilihat dalam knteks yan psitivistik de

nan aak me.

nabaikan pentinnya penyelidikan ilmi

ah yan bersiat

universal yan biasa dibahas dalam knte

ks (ukum )ata*eara -mum'

=ikarenakan Ilmu *eara sanat pe

ntin bai ilmu

(ukum )ata *eara dan (ukum 1dm

inistrasi *eara,

maka denan bantuan Ilmu *eara, (uku

m )ata *eara

dan (ukum 1dministrasi *eara dapat memperleh &iri

ilmiahnya yan pentin' Ilmu *ear

a sanat memen.

tinkan nilai teritisnya sehina diseb

ut sebaai suatu

,eins#issenschaft , sedankan (ukum )

ata *eara dan

(ukum 1dministrasi *eara merupakan suatu

Normati-

ven

;issenschaft ' 7ai mereka yan

mempela?ari (u.

kum )ata *eara atau (ukum 1dmini

strasi *eara su.

dah tidak perlu diterankan lai se&ara

mendalam me.


62/387

nenai arti dan asas dari neara dan huku

m neara,

karena semua hal itu sudah dianap diketahui

ketika

mempela?ari llmu *eara' @leh karena itulah l

eh para

ahli dikatakan bah


63/387

recht C,6" yaitu bah


64/387


65/387

kum )ata *eara' -raian van llenhven ini melan?ut.kan sa?a pandanan @ppenheim selaku urunya mene.nai enmena neara dalam keadaan diam dan nearadalam keadaan bererak seperti

yan telah diuraikan di

atas'6>Jhn 1lder, dalam bukun

ya BConstitutional and Administrative

a#C ?ua menyatak an:

B .any of the standard texts$ an

d

indeed

many

courses$

are

called

constitutional

and

ad ministrative

la#&

)hereare

also

searate

courses

on

administrative

la#&

)hedifference

bet#een

the

t#o

subjects

is

really

one

of ractical

convenience

and

thus

a

rough

and

ready

one& Administrative

a#

is

an

asect

of

constitutional

la#& (t

deals

#ith

the

#or8

of

the

executive

branch

of

go-vernment

and

ho#

it

is

controll ed&

Administrative

la#can

be

subdivided

into

articular

branches

of

executiveactivity$

for

examle

ublic

health$

immigration

con-

8 van Aollenhoven 3en>elaskan pan>an2 le4

ar pandan2ann+a 3en2enai

ruan2 lin2kup Huku3 'd3inistrasi -e2ara (

mtre+

van

het

Administratief

5echt " dala3 satu uraian (verhandeling " di

3uka ;oninkli>ke 'cade3ie

van =ettenschappen@ di '3sterda3 pada tahun

10. etika itu, ia 3en2$

2a34arkan kelahiran dan perke34an2an 3ata pela>aran ;Huku3 'd3inis$

trasi -e2ara@ di Perancis dan 4er4a2ai ne2ara l

ain.0 Prod>odikoro, p. Cit.( hal. 8.

;


Negara

Jilid I

trol$ housing$ education$ each of #hich

can be studied inits o#n right C'80

=ua sar?ana Inris, 1'F' 7radley a

nd K'='


66/387

Jika kita menelaah perbedaan di kalanan par

a ahli

menenai linkup masin.masin kedua &aban ilmu(ukum )ata *eara dan 1dministrasi *eara itu, menu.

rut Mh' Kusnardi dan (armaily Ibrahim, pendapat.pendapat tersebut di atas pada aris besarnya dapatdibedakan dalam dua kelmpk' Kelmpk yan perta.

ma membedakan ilmu (ukum )ata *eara dan ilmu(ukum 1dministrasi *eara se&ara prinsipil, karena

6! John 'lder, Constitutional and Administrative Law, (

London: Mac3illan,

1080", hal. .61 '.=. 5radle+ and .


67/387

tersebut dari yan tertini sampai

yan terendah' Sesuai

denan pandanan @ppenheim, (u

kum )ata *eara di.

ibaratkan sebaai kndisi neara

dalam keadaan tidak

bererak 9staat in rust ' Sedank

an, (ukum 1dminis.trasi *eara sebaai sekumpulan pe

raturan hukum yan

menikat badan.badan neara

baik yan tini maupun

yan rendah ?ika badan.badan it

u mulai menunakan


68/387

ban hukum administrasi neara' =enan demikian,

van

llenhven menartikan (ukum 1dministrasi *

eara

meliputi seluruh keiatan neara dalam arti luas,

tidak

hanya terbatas pada tuas pemerintahan dala

m arti

sempit sa?a' (ukum 1dministrasi *eara itu, m

enurut.

nya, ?ua meliputi tuas peradilan, plisi, da

n tuas

6& . van Aollenhoven, ;?hor4ecke en het 'd3inistratie)recht@

dala3 J.

Oppenhei3s 4undel, ,ederlandsch Administratiefrecht ,

101, hal. 1.6# van Aollenhoven, mtre+ van het Administratiefr echt( verbandelingen

voorgedragen in de /onin+lij+e Academie van 'etensch

appen, ilid hal. 88, 7alle

recht( dat niet sinds

eeuwen gelij+t is als materieel staatsrecht( materie

el privaatrecht of ma

terieel

staatrecht(

+rijgt

op

natuurlij+e

wij9e

een

welgev

oed onderda+ in het

administratiefrecht*.

;6


Tata Negara

Jilid I

membuat peraturan' Menurutnya,

(ukum 1dministrasi

*eara dalam arti luas itu dapat di

bai dalam $ 9empat

bidan, yaitu:

" bestuursrecht 9hukum pemerint

ahan #2

justitierecht 9hukum peradilan#

olitierecht 9hukum keplisian

# dan$

regelaarsrecht 9hukum perundan.undanan'

Menurut para sar?ana, pandan

an van llenhvenmenenai (ukum 1dministrasi *e

ara tersebut sebenar.

nya dapat dibai dalam 2 9dua pen

ertian yaitu:

" (ukum 1dministrasi *eara da

lam arti klasik# dan

2 (ukum 1dministrasi *eara dalam arti mdern'

Pada perumusan

pertama, yaitu (ukum

1dminis.

trasi *eara dalam arti

klasik, van llenhven

masih

diliputi leh suasana kehi

dupan kenearaan yan

mena.

nut paham liberal 9liberal

e rechtstaatsgedachte y

an di.

penaruhi leh mman

uel Kant di mana nea

ra tidak

bleh men&ampuri kep

entinan.kepentinan in

dividu,

melainkan tuas neara h

anyalah sebaai pen?aa

malam

9nacht#achtersstaat at

au

l6etat

+endarm'

Sementara

itu, ketika van llenhve

n menembankan panda

nan


69/387

kedua, praktik kenearaan tenah

diliputi leh suasana

baru denan berkembannya pemik

iran menenai nea.

ra kese?ahteraan atau #elfare st

ate 9#elvaartsstaat-ge-

dachter3& =alam bukunya yan ked

ua, dinyatakan:

B ,taatsorganen *onder staatsre

cht

is

vleugellam$

#ant

hun

bevoegheid

ontbree8

of

i

s

on*e8er

,taatsorganen

*onder

Administratiefrecht

is

vlu

egelvrij$

#ant

*ij

8un-

nen

hun

bevoegdheid

niet

*o

toeassen

als

*ii

*elf

it

lieftst

#illen% '8;

6% Ibid.

;8


Negara

Jilid I

7adan atau ran.ran neara t

anpa hukum tata

neara akan lumpuh baaikan tanpa sayap

, sebab ran.

ran itu tidak mempunyai


70/387

=alam menyelenarakan kepentinan umum,

ada

kalanya *eara harus melanar hak rakyat, mi

salnya

menyita untuk kepentinan umum 9onteigening

ten

al-

gemene

nutte'

=ikarenakan neara memerlukan pembuatan ?alan

aar hubunan antara dua tempat itu lebih lan&ar,

maka

6van Aollenhoven, Staatrecht versee. Lihat 4uku$4uku, ont>oro Pu

r4o$

pranoto, 6eberapa Catatan #u+um Tata Pemeri

ntahan dan Peradilan

Administrasi ,egara, (5andun2: 'lu3ni, 1068", hal.

1# dan 1%C '3rah

Musli3in, 6eberapa A9asA9as -an Pengertian

Pengertian Po+o+ tentang

Administrasi dan #u+um Administrasi, (5andun2: 'lu3

ni, 108!", hal. 8$1&C

dan enal Hoesen oesoe3aat3ad>a, Po+o+Po+o+

#u+um Tata 0saha

,egara, (5andun2: 'lu3ni, 1060", hal. 1$1#

;!


Tata Negara

Jilid I

*eara terpaksa menambil sebaia

n tanah rakyat untuk

kepentinan tersebut' Da5imnya pe

nyitaan ini dilakukan

denan anti rui kepada rakyat ya

n bersankutan' =a.

pat ?ua misalnya Pemerintah mem

beri knsesi atas na.ma perusahaan.perusahaan 9nuts-

bedrijven untuk ke.

pentinan umum'

Sementara itu, Demann dal

am bukunya B0ver de

theorie

van

en

stellig

staatsrecht C

menadakan perbeda.

an yan ta?am antara (ukum )ata *eara dan (ukum

1dministrasi *eara' -ntuk

membedakannya,

De.

mann bertitik tlak dari sistematika

hukum pada umum.

nya yan meliputi tia hal, yaitu:

" a?aran tentan status

9 ersoonsleer#

2 a?aran tentan linku

nan 9gebiedsleer#

a?aran tentan hubu

nan hukum 9leer de

rechtsbet-

re88ing'

7erhubun

(ukum )ata

*eara dan

(ukum

1dministrasi *eara merupakan suatu ?enis huku

m yan

tersendiri 9als by*ond

er

soort

van

recht

yan mem.

punyai byek penyelidika

n hukum, maka sistemati

ka hu.kum pada umumnya dap

at diterapkan pula terhad

ap (u.

kum )ata *eara dan (

ukum 1dministrasi *e

ara' Sis.


71/387

tematika yan dibuat leh Deman

n dalam bukunya itu,

dibai sebaai berikut:

" (ukum )ata *eara dalam arti

sempit meliputi:

a' ersoonsleer yaitu menen

ai

ersoon dalam arti

hukum yan meliputi hak dan kee3ahan, disertai pen2antar 7.J. /esink", (Jak

arta: chtiar 5aru $

Aan Hoeve, tanpa tahun".68 Lo2e3ann, ver de theorie van een stelling Staatsrecht , (Jakarta: Saksa$


72/387

3a, 10%#", hal. %#, 7Tot de persoonsleer behoren dan( om samen te v

atten en

aan te vullen( niet het verwantschaps en huwelij+srecht( maar wie de

rob

lemen van de mens als plichten subject :toere+enbaarheid( mondighei

d( han

delingbevoegdheid;( de personifi+atie( de vertegenwoordiging( ons

taan en

tenietgaan van persoonlij+eheid( het organisatie recht( de compe

tentieaf

ba+ening*C hal. %0,

7-e

term

gebieg)

word

hier

9oals

baven

blee+(

g

ebrui+

als aanduding van de sfeer waarbinnen de norm geldt( in abstracte 9i

n met

de vraag( op wel+e wij9e tijd( ruimte( persoonen groep(

als gedingsbegren

9ing van de a stelligrechtelij+e norm +unnen optreden*C

hal. 8%, 7mij schynt

atgende wat aan de juridiche dogamatische pogingen to

t ondershceid voor

9weeft( met de stof die naast de persoonsleer en de gebi

edsleer behandeling

vraagt( dus met de leer der rechtsbetre+ingen( nu als de

scritie van een duide

lij+

aangewesen

problem+ring

te

mogen

opeisen*.

60


Tata Negara

Jilid I

h' hubunan antara ?abatan dan p

emean ?abatan'

(ukum 1dministrasi *ea

ra mempela?ari ?enis,

bentuk, serta akibat hukum yan dil

akukan leh para pe.

?abat dalam melakukan tuasnya'

Selain van llenhven dan D

emann, sar?ana ke.

tia yan biasa di?adikan ru?ukan dalam persalan ini

adalah Stellina yan membedakan

(ukum )ata *eara

dan (ukum 1dministrasi *ear

a se&ara teas' =alam

pidatnya yan ber?udul 4,yste

matische ,taatsrecht-

studie% , 8> dikemukakan bah


73/387

pada tempatnya yan tepat' =en

an demikian, (ukum

60 J./. Stellin2a, Systematische Staatrectstudi

e, hal. 1% 7de systematische

studie schijnt oo+ voor het administratiefrecht a

angewe9en*C Ibid. ;7rond$

trekken van het 'd3inistratie)recht@, hal. 1,

7d e

einige

bete+enis

wel+e

de

onderscheid tussen staatrecht en administrat

iefrecht +an heben is een

wetenschappelij+e

beoefgening

van

het

staatrec

ht en het administratiefrecht

dien de grens tussen de9e beide 9o te behande

len +rijgen wel+e door hun

overeem+onstige aard bijeen horen*C hal. &, 7w

arner

in9icht

bestaat

ten

an

n9ien

van

de

juiste

plaats

wel+e

9ij

in

het

+ader van het geheel innemen*.

6"


Negara

Jilid I

1dministrasi *eara tidak lai merupak

an suatu kum.

pulan mnraphi.mnraphi, melainka

n merupakan

sistematika yan menhubunkan baia

n satu denan

baian yan lainnya, yan masin.masin

baian itu di.letakkan dalam tempatnya yan tepat'

1rti sistematika

di sini adalah #aar de delen *ijn jui

ste

laats

vindt '

Sebenarnya, Demann ?ua mempunyai

pendirian yan

sama denan Stellina menenai sal ini'!

0

=i sampin itu, ?ua terdapat (

ukum 1dminis.

trasi *eara yan berlaku bai para indivi

du dalam ma.

syarakat yan diperintah leh *eara' Deb

ih ?auh, Stel.

lina menyatakan:

4dan

*al

er

voorts

moeten

uitgaan

d

at het staats-

recht meer omvat dan de bevoegdh

eden en ver-

lichtingen van de 0verheidsorganen&

0o8 de bur-

ger heeft *ijn staatsrechtelij8e bevoe

gdheden en

verlichtingen&

1e

regels

voor

het

u

itoefenen$ on-

derscheidenlij8 het na8omen daa

rna$ ma8en

eveneens een deel van het administratie

frecht uit%&


74/387

Kita harus menyadari bah


75/387

1dministrasi *eara itu tidaklah

bersiat undamental

dan hubunan antara keduanya dap

at disamakan denan

hubunan antara (ukum Perdata

dan (ukum =aan'

Jika keduanya dipisahkan, mak

a hal itu semata.mata

karena kebutuhan akan pemba

ian ker?a yan se&ara

praktis diperlukan sebaai akib

at pesatnya perkemba.

nan hukum krprati dari

masyarakat hukum teri.

trial' =i sampin itu, materi yan

dia?arkan dalam pen.

didikan hukum meman perlu di

bai sehina mudah

81 Lihat dala3 elsen, p Cit.8 Stellin2a, Grondtre++en van het ,ederlandsche Administratiefrecht , p.

Cit ., hal. 1&.

6


Negara

Jilid I

untuk dipela?ari' (ukum )ata *eara diba

i meliputi su.

sunan, tuas,


76/387

perbedaan di antara unsur.unsurnya yan ber

manaat

untuk diketahui'!$

7eitu pula etin ketika menyampaikan

pidat

abatannya denan ?udul B Plaats en aard van het A

dmi-

8& ranen4ur2, #et ,ederlandsch Staatsrecht , eeerste deel Fesde durk,

(Haarle3: H.eenk =illink Doon, 10#6". hal. 1#, 3en+atakan:

7I+ 9ou

ae splitsing willen ver+laren als een gevolg van de behoefte a

an ar

beidsverdeling bij de 9eer snelle uitgroei van het corporatieve

recht der

territoriale gemeenschappen en de nood9a+elij+he

id om 9ich bij de

behandeling cler stof te beper+en tot samenstelling( de t

aa+( de bevoegdheid

en de functioneringswij9e van de belangrij+ste

organen die dan als

staatsrecht worden gedoceerd( terwijl de nadere en me e

r in bij9onderheden

afdalende behandeling van bij9ondere ta++en der st

aats rechtorganisatie

onder

het

administratiefrecht

werd

gebracht*C selan>utn

+a pada hal. 1%, 7-e

onderscheiding Staatsrecht en Administratiefrecht is

dus niet principieel(

maar eenvoudig een van doelmatige arbeidsverdeling* .8# van der Pot, p Cit., hal. %1!

6$


Tata Negara

Jilid I

nistratiefsrecht C, seperti halnya K

ranenbur dalam B


77/387

I$"er$#sio$#l

P&,li! 7aik hukum tata neara

maupun hukum inter.nasinal publik, sama.sama merupakan &aban ilmuhukum publik' 1kan tetapi, b?ek perhatian hukum inter.nasinal publik sanat berbeda

dari b?ek perhatianhukum tata neara' (ukum )ata *eara hanya mem.

8% =.7. Ae2tin2,

Plaats

en

aard

van

het

Administratiefrecht , pidato

ina2urasi, '3sterda3, 10#. Lihat >u2a

;Het 'l2e3een -ederlandach'd3inistratie)recht@, , 10%#, hal. $6, 7Staats en administratiefrecht hebben

een

gemeenschappelij+

gebied

van

te

bestudere

n regelen( die echter( bij ene

studie anders benaderd worden dan bij de ande

re*.

6;


Negara

Jilid I

pela?ari neara dari struktur internal

nya, sedankan(ukum Internasinal Publik mempela

?ari hubunan.hubunan hukum antarneara itu se&ara eksternal' =isampin itu, (ukum Internasinal itu sendiri, ada pula

yan bersiat privat 9perdata di sampin ada yan ber.siat publik' )entunya yan mempunyai hubunan erat

denan ilmu (ukum )ata *eara adalah &aban (ukumInternasinal Publik'

Keduanya sama.sama menelaah dan

menatur me.nenai ranisasi neara' 1kan tetapi, (ukum Interna.sinal mempela?ari dan menatur menenai hubunan.hubunan eksternal dari neara, sedankan (ukum )ata*eara berurusan denan aspek.aspek

hubunan yan bersiat internal dalam neara yan dika?i' Misalnya,knsep kedaulatan yan dika?i leh (ukum Internasinaladalah knsep kedaulatan yan bersiat eksternal dalam

hubunan antarneara, sedankan dalam (ukum )ata

*eara yan dibahas adalah perspek ti yan bersiatinternal, misalnya teri tentan kedaulatan rakyat, ke.daulatan hukum, kedaulatan ra?a, ataupun teri kedau.latan )uhan'


78/387

2.

Ke3e$der&$+#$

H&!&m

T#"#

Ne+#r#

H&!&m

Admi$is"r#si

Ne+#r#d#$

H&!&m

I$"er$#sio$#l

P&,li! Pada abad ke.2" de


79/387

@leh karena itu, di beberapa neara, seperti misal.nya di 1ustria, kedua ke&enderunan itu diatasi denan&ara anda' =i satu sei, spesialisasi dipa&u, tetapi upayaknverensi melalui krdinasi dan interasi ?ua dila.

kukan se&ara bersena?a' Misalnya, di -niversitas iennadan -niversitas Sal5bur, mata k uliah hukum adminis.trasi neara 9ver#altungsrecht dikembankan sanat

terperin&i' Pr' =r' Jahnel Ilmar ad

pengertiaan .docx

Documents