PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT …

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM

PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN

Oleh

Sari Masshitah, S.Kom

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2014

ii

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM

PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN

Oleh

Sari Masshitah, S.Kom

92208078

TESIS

untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Magister Manajemen Sistem Informasi

Program Pasca Sarjana

Universitas Gunadarma

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2014

iv

ABSTRAK

Sari Masshitah. 9228078.

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA

AGUNAN

Tesis Jurusan Sistem Informasi Bisnis, Magister Manajemen Universitas Gunadarma,

2014.

(xiv + 68)

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu bagaimana sistem

pengendalian internal diterapkan dan apakah sistem pengendalian internal pada

proses pemberian Kredit Tanpa Agunan telah diterapkan secara efektif pada Bank

Mandiri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemberian kredit

yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat serta

mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit

tanpa agunan pada Bank Mandiri Jakarta, agar tidak terjadinya kredit bermasalah atau

kredit macet. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif statistik

dengan menggunakan metode studi kasus. Metode analisis yang digunakan uji

kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis korelasi dan analisis koefisien

determinasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Prosedur pemberian kredit tanpa agunan

yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta kepada debiturnya sangat efektif dengan

persentase sebesar 96,67%, karena telah sesuai dengan kebijakan COSO, kebijakan

kredit Bank Indonesia yang diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta. Sistem

pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Mandiri Jakarta sebesar 92%

sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Karena telah memenuhi unsur-unsur

pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktifitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, analisa 5C dan 7P.

Kata Kunci : Pegendalian Internal, Kredit Berbasis Tanpa Agunan, Uji

Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Analisis

Korelasi dan Analisis Koefisien Determinasi.

Daftar Pustaka : 1998 - 2014

v

ABSTRACT

Sari Masshitah. 9228078.

INTERNAL CONTROL IN GRANTING LOAN WITHOUT COLLATERAL PT. BANK

MANDIRI (Persero) Tbk Consumer Loans Business Center Jakarta.

Thesis Department of Business Information Systems, Master of Management

Universitas Gunadarma, 2013.

(xiv + 68)

The problem raised in the study, namely how the internal control system is

implemented and whether the internal control system in the process of granting

Unsecured Loans has been effectively applied at Bank Mandiri Jakarta. This study

aims to evaluate the process of lending in accordance with the principles of prudence

and the principle of sound lending and evaluate the effectiveness of the internal

control system in the process of lending collateral without Bank Mandiri in Jakarta,

so as to avoid the occurrence of problem loans or bad loans. This research uses

qualitative and quantitative statistical data using case study methods. The analytical

method used is data quality test (validity and reliability test), correlation analysis and

coefficient of determination analysis. The data collection technique used was

purposive sampling. The results of the evaluation show that the procedure for

providing loans without collateral carried out by Bank Mandiri Jakarta to its debtors

is very effective with a percentage of 96.67%, because it is in accordance with COSO

policies, Bank Indonesia's credit policies implemented by Bank Mandiri Jakarta. The

internal control system applied at Bank Mandiri Jakarta is 92% so it can be said to

be very effective. Because it has fulfilled the elements of internal control such as the

control environment, risk assessment, control activities, information and

communication, and monitoring, analysis of 5C and 7P.

Keywords : Internal Control, Unsecured-Based Credit, Data Quality Test

(validity and reliability test), Correlation Analysis, Coefficient

of Determination Analysis.

Bibliography : 1998 - 2014

vi

RIWAYAT HIDUP

Sari Masshitah, lahir di Solok pada tanggal 31 Januari 1986 sebagai anak

ketiga dari enam bersaudara pasangan dari Arjon dan Nelly Damuri. Penulis lahir di

Solok, dan merantau ke Medan dan Jakarta. Berdarah asli gadis minang membuat

penulis berniat untuk sekolah setinggi-tingginya agar ilmu yang didapat berguna bagi

diri sendiri khususnya dan masyarakat umumnya.

Pendidikan pertama, TK Pertiwi Nanbalimo Solok pada tahun 1991, SD

Negeri 6 Tanjung Paku, Solok pada tahun 1992-1997, kemudian penulis pindah

sekolah ke SD Negeri 2 Air Putih Tanjung Gading, Asahan pada tahun 1997-1998,

lalu melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 2 Air Putih Tanjung Gading, Asahan

pada tahun 1998-2001, dan penulis melanjutkan sekolah SMU Negeri 1 Matauli

Sibolga, Tapanuli Tengah pada tahun 2001-2004 yang merupakan sekolah negeri

semi militer yang berasrama. Tak hanya menapakkan kaki ditanah Sumatera, penulis

melanjutkan mencari ilmu di tanah Jawa, dan selanjutnyakuliah mengambil jurusan

Sistem Informasi Strata Satu pada Universitas Gunadarma 2004-2008.

Penulis mendapatkan beasiswa dari Universitas Gunadarma untuk

mengikuti program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen jurusan Sistem

Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma dan pada tahun 2010 penulis bekerja di

perusahaan BUMN yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pelaksana di

Consumer Loan Group. Pertanggal 01 April 2013, penulis mengundurkan diri dari

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penulis gemar melakukan olahraga yang memacu

adrenalin seperti arung jeram, body rafting, dan outbound.

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tujuan

memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Jurusan Sistem Informasi Bisnis,

Fakultas Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang

tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut

andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. E.S. Margianti, SE, MM selaku Rektor Universitas Gunadarma.

2. Prof. Dr. Yuhara Sukra, MSc selaku Koordinator Program Studi Magister

Manajemen Universitas Gunadarma.

3. Prof. Dharma Tintri., SE., MBA selaku Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Gunadarma.

4. Dr. Ir. Sudaryanto, MSc selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu dan memberikan saran yang berharga dari awal hingga

akhir penulisan.

5. Segenap staf Pasca Sarjana Universitas Gunadarma yang telah memberikan

ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas

Gunadarma.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Arjon dan Ibu Nelly Damuri.

viii

7. Kelima saudara kandung penulis (Febris Julinta, Hambali, Medi Setiawan

Arjon, Sri Rahayu Wulandari, Akbar Rahmat Hidayat), om dan tante penulis.

8. Suami penulis, Syarief Afid Rambe dan anak penulis, Shafiyyah Izzati Rambe.

7. Seluruh keluarga kedua penulis “Nascimento ate’os seis“.

8. Seluruh teman-teman Bank Mandiri CLBC Jakarta.

10. Kepada seluruh teman-teman 35SIB.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan dan banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan

penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2014

Sari Masshitah, S. Kom

ix

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................iii

ABSTRAK ....................................................................................................... iv

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 3

1.3 Tujuan Penelitian............................................................................ 4

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................................ 5

2.1.1 Pengertian Bank .................................................................... 5

2.1.2 Fungsi Bank .......................................................................... 6

2.2 Tinjauan Umum Kredit .................................................................. 7

2.2.1 Pengertian Kredit .................................................................. 7

2.2.2 Unsur-unsur Kredit ............................................................... 8

2.2.3 Tujuan Kredit ........................................................................ 9

2.2.4 Fungsi Kredit ........................................................................ 9

2.2.5 Jenis Kredit ......................................................................... 11

2.3 Kredit Konsumer Tidak Berbasis Agunan ...................................... 13

2.4 Prinsip Pemberian Kredit ............................................................. 14

x

2.5 Sistem Pengendalian Internal ....................................................... 16

2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal ............................. 16

2.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal .................................. 18

2.6 Tujuan Sistem Pengendalian Internal ......................................... 19

2.7 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan ...................... 20

2.8 Risiko Kredit ................................................................................ 22

2.8.1 Pengertian Risiko Kredit ....................................................... 22

2.8.2 Jenis Risiko Kredit .............................................................. 23

2.8.3 Manajemen Risiko Kredit ................................................... 24

2.9 Kebijakan Perkreditan Bank ......................................................... 25

2.9.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan .......... 25

2.9.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit ...................................... 26

2.9.3 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan Perkreditan ........................................................... 27

2.10 Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SDI BI) ..................... 28

2.11 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 29

2.13 Kerangka Pemikiran .................................................................... 30

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian .......................................................................... 32

3.2 Jenis Penelitian .............................................................................. 32

3.3 Jenis Data ...................................................................................... 33

3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 34

3.5 Metode Analisis Data ................................................................... 35

3.5.1 Analisis Uji Penerapan SPI pada proses Pemberian Kredit .. 35

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 37

4.2 Prosedur Pemberian Kredit Konsumer Berbasis Tanpa Agunan ..... 42

4.3 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian KTA .….47

4.3.1 Analisis Prosedur Pemberian KTA Bank Mandiri ................ 48

xi

4.3.2 Analisis SPI Pemberian Kredit Tanpa Agunan ..................... 50

4.3.3 Evaluasi Analisa Statistik Terhadap SPI Pemberian KTA .... 52

4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan COSO

Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri ....................... 55

4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan Kebijakan

BI Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri .................. 56

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan .................................................................................... 65

5.2 Saran .............................................................................................. 66

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 66

LAMPIRAN ..................................................................................................... 69

xii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 31

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri CLG Jakarta .............................. 39

Gambar 4.2 Alur Proses Kredit Tanpa Agunan .................................................. 46

xiii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Unsur-unsur Kredit ............................................................................... 8

Tabel 2.2 Tujuan Kredit ....................................................................................... 9

Tabel 2.3 Fungsi Kredit ..................................................................................... 10

Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit ................................................................. 11

Tabel 2.5 Analisis 5C ......................................................................................... 15

Tabel 2.6 Analisis 7P ......................................................................................... 15

Tabel 2.7 Komponen Pengendalian Internal ....................................................... 19

Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan ............................. 21

Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit ............................................................................. 23

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 29

Tabel 3.1 Perbandingan Kebijakan Perkreditan BI dengan Manual Produk

Bank Mandiri ..................................................................................... 36

Tabel 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Bank Mandiri cabang

Jakarta ................................................................................................ 40

Tabel 4.2 Syarat Dokumen Kredit KTA dan Mitrakarya ..................................... 43

Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuisioner .................................................................... 47

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas .............................................................................. 53

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .......................................................................... 53

Tabel 4.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi ............................................ 54

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi ......................................................................... 54

Tabel 4.8 Penerapan COSO BM Dalam Pemberian KTA .................................. 55

xiv

Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian .................................................... 57

Tabel 4.10 Penerapan Kebijakan BI dan BM Dalam Pemberian KTA ............... 62

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan instrumen penting dalam

memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Saat ini perbankan telah

memasuki persaingan berskala global, merupakan suatu tantangan yang harus

dihadapi dan ditangani oleh bank untuk dapat memberikan kontribusi dalam

pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan berdirinya bank-bank

komersil mengakibatkan debitur dihadapkan pada banyak pilihan produk bank.

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan, yang menjalankan tugasnya

sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, yang

disebut sebagai kredit. Kredit memegang peranan penting dalam dunia perbankan.

Selain itu kredit merupakan sumber pendapatan terbesar untuk pembiayaan bagi

segala jenis kegiatan usaha, seperti kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lainnya

serta kredit juga merupakan alat stabilitas ekonomi suatu negara.

Salah satu yang menghambat pertumbuhan kredit adalah faktor penawaran

yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering disebut sebagai

fenomena credit crunch. Credit crunch dapat memberikan dampak yang kurang

menguntungkan dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas

pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan.

2

Kebutuhan masyarakat yang mendesak membuat jasa perbankan sangat

dibutuhkan, dalam hal ini adalah dana kredit. Dana kredit merupakan salah satu

program yang diselenggarakan oleh bank untuk membantu masyarakat

menyelesaikan masalah keuangan. Dana kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak

langsung disetujui oleh pihak bank, karena bank harus menganalisa data calon debitur

apakah layak atau tidak untuk diberikan dana pinjaman. Secara umum prinsip-prinsip

pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk

dicairkan berupa 5C dan 7P.

Pengaturan mengenai kredit ini memberikan informasi dan ketentuan yang

tepat baik bagi pihak bank maupun pihak calon debitur. Bagi pihak bank adalah lebih

terjaminnya kejelasan mengenai kredit yang ditawarkan dengan adanya suatu

perjanjian diawal, sedangkan bagi pihak calon debitur, adanya keuntungan dengan

sikap keterbukaan mengenai penjelasan dari pihak bank mengenai kredit yang

ditawarkan.

Perkembangan kredit konsumtif (consumer loan) yang sangat pesat disektor

perbankan, mendorong bank untuk mengembangkan usaha dengan salah satu

fokusnya adalah pertumbuhan pada segmen kredit konsumtif. Adapun salah satu

produk yang dikembangkan dari segmen ini adalah kredit konsumtif tidak berbasis

agunan yang terdiri atas Kredit Tanpa Agunan Mandiri (Mandiri KTA) dan Kredit

Mitrakarya Mandiri Tanpa Agunan (Mandiri KTA Mitrakarya).

Untuk mendukung berjalannya kredit yang sehat maka pihak bank harus

melakukan pengawasan serta pembinaan selama proses pemberian kredit

3

berlangsung. Karena pemberian kredit memiliki risiko yang dikhawatirkan oleh

pihak bank, salah satu risiko yang dari pemberian kredit adalah munculnya kredit

bermasalah (Non Performing Loan) atau sering disebut kredit macet. Bahaya yang

timbul dari kredit macet adalah tidak terbayar kembalinya kredit tersebut, baik

sebagian maupun seluruhnya. Terjadinya kredit macet sebagai akibat pemberian

persetujuan kredit yang tidak ketat dan kurang patuhnya bank-bank terhadap prinsip-

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olla Auryna (2009) dengan judul

“Peran Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalkan Kerugian Pada PT.

Federal International Finance”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

pengendalian internal piutang berperan dalam meminimalkan kerugian.

Penelitian oleh Dewa Putu Gede Sumerta Yasa (2013) dengan judul

“Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit pada Kredit Bermasalah BPR di

Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komponen

pengendalian internal kredit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kredit

bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa rumusan masalah yang dilakukan

penulisan adalah sebagai berikut:

4

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit

tanpa agunan pada PT. Bank Mandiri?

2. Apakah pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Bank

Mandiri sudah sesuai untuk mengurangi risiko kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah melakukan evaluasi proses pemberian kredit tanpa agunan yang sesuai dengan

prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat dan mengevaluasi efektifitas

sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit tanpa agunan pada PT.

Bank Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat terbagi menjadi manfaat akademis

dan manfaat praktis. Manfaat akademis, yaitu dapat lebih memahami pengendalian

internal dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan pada Bank Mandiri serta dapat

mengembangkan pengetahuan yang didapat selama bekerja di Bank Mandiri Jakarta.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Bank

Mandiri atau bank lainnya untuk menerapkan pengendalian internal dalam pemberian

kredit tanpa agunan, sehingga dapat meminimalisasi risiko kredit dikarenakan

tingginya risiko kredit yang akan dihadapi pada segmen kredit berbasis tanpa agunan.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahaanya.

Menurut Hasibuan (2007), Bank umum adalah lembaga keuangan,

pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas

pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan beberapa definisi bank diatas, penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang

menghimpun dana dari masyarakat dan melaksanakan berbagai macam jasa dan

menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

6

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan (financial intermediary). Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006)

menyatakan secara lebih spesifik fungsi dari bank yaitu Agen Kepercayaan (agent

of trust), Agen Pengembangan (agent of development), Agen Pelayanan (agent of

service).

Agen kepercayaan merupakan dasar utama kegiatan perbankan adalah

kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi adanya unsur

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

Agen pengembangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat

disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut

selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak dapat

bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak dapat bekerja dengan baik pula.

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk

kelancaran kegiatan sektor perekonomian riil. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga

konsumsi barang-barang dan juga jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi saling berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran

kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan ekonomi.

Agen pelayanan, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain

7

kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan

perekonomian masyarakat. Secara umum jasa perbankan yang ditawarkan antara

lain berupa jasa pemindah uang (transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa kliring,

jasa penjualan valuta asing, jasa save deposits, travelers cheque, bank card, letter

of credit, bank garansi.

2.2 Tinjauan Umum Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin Credere yang berarti kepercayaan.

Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang

(kreditur) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut

(debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, selain itu bila

dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai

ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu

bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah

jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara

kreditur dan debitur.

8

Berdasarkan pada pengertian kredit diatas, penulis berpendapat bahwa

kredit pada umumnya merupakan perjanjian antara bank dengan pihak lain

dimana bank menyediakan dana untuk dipinjamkan oleh pihak lain dalam waktu

tertentu dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya

setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang

memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit tersebut disajikan

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Kredit

No UnsurKredit Keterangan

1 Kepercayaan

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu

dimasa yang akan datang.

2 Jangka Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3 Risiko

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat

risikonya. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya

pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya.

4 Balas Jasa

Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan

keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga

dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank,

sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas

jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5 Kesepakatan Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Sumber: Kasmir (2007)

9

2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari

misi bank. Tujuan utama pemberian kredit terdiri dari mencari keuntungan,

membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Secara lengkap disajikan pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan Kredit

No Tujuan Kredit Keterangan

1 Mencari Keuntungan fdf Pemberian kredit bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berupa keuntungan. Hasil tersebut dapat dalam

bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas

jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya–biaya

lainnya yang dibebankan kepada nasabah dan memperoleh fasilitas kredit akan bertambah maju dalam usahanya.

2 Membantu Usaha Nasabah

Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha

nasabah yang memerlukan dana, baik dana tersebut

digunakan untuk investasi ataupun modal kerja.

Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.

3 Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik

mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor

Sumber: Kasmir (2007)

2.2.4 Fungsi Kredit

Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang moderen, banyak

memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu diikut sertakan

dalam menentukan kebijakan dibidang moneter. Hal ini menyebabkan bank

mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya

dibidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan

perdagangan menurut Kasmir (2007) disajikan pada Tabel 2.3.

10

Tabel 2.3 Fungsi Kredit

No Fungsi Kredit Keterangan

1 Kredit dapat meningkatkan

daya guna (utility) uang

Dana yang dihimpun oleh bank akan bermanfaat

jika bank dapat menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada para debitur berdasarkan studi kelayakan yang tepat

2 Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) barang

Kredit dapat digunakan oleh produsen untuk memproduksi atau mengolah barang menjadi bermanfaat

3 Kredit dapat meningkatan

peredaran dan lalu lintas

uang

Melalui kredit peredaran uang kartal ataupun

uang giral akan lebih berkembang. Kredit

menciptakan kegairahan berusaha sehingga

penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif

4 Kredit meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya

5 Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit yang disalurkan oleh perbankan harus

diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.

Selain itu kredit yang diberikan juga akan

menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan meningkatkan kegiatan ekspor yang menunjang perolehan devisa bagi Negara.

6 Kredit untuk mengaktifkan dan meningkatkan faedah-

faedah atau kegunaan potensi

– potensi ekonomi

Bantuan kredit akan mendorong para pengusaha terutama di bidang perindustrian untuk

meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya

7 Kredit sebagai jembatan

untuk meningkatkan

pemerataan pendapatan nasional

Kredit dapat meningkatkan usaha dan

peningkatan usaha berarti peningkatan profit,

sehingga pendapatan akan meningkat pula yang berimbas pajak perusahaan akan bertambah

8 Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit tidak saja bergerak dalam negeri tetapi juga diluar

negeri. Negara yang telah kuat perekonomiannya

dalam hubungan persahabatan biasanya

membangun. Salah satu caranya berupa bantuan kredit yang berdampak akan mempererat

hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara

Sumber: Kasmir (2007)

11

2.2.5 Jenis Kredit

Jenis kredit dapat digolongkan menurut kriteria tertentu dapat dibagi

menjadi beberapa golongan berdasarkan jangka waktu, atas tujuan

penggunaannya, waktu pencairannya, dan cara penarikannya. Secara lengkap

ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit

No Penggolongan Jenis Keterangan

1

Kredit Berdasarkan

Jangka Waktu

Kredit Jangka Pendek Kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun

Kredit Jangka Menengah Kredit yang mempunyai jangka

waktu antara 1 (satu) – 3 (tiga) tahun

Kredit Jangka Panjang Kredit yang mempunyai jangka

waktu diatas 3 (tiga) tahun.

2 Kredit Berdasarkan Atas Tujuan Penggunaannya

Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau usaha

Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan atau usaha

jasa untuk tujuan konsumsi ,

umumnya untuk pembelian rumah,mobil, dan barang

konsumsi lainnya

3 Kredit Berdasarkan

Waktu Pencairannya

Kredit Pinjaman Tunai

Kredit yang pencairan

kreditnya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan

kedalam rekening pihak debitur

Kredit Pinjaman non Tunai

Kredit yang tidak memungkinkan nasabah

menarik dana tunai secara

langsung tanpa adanya

persyaratan khusus tertentu

12

Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit (lanjutan)

No Penggolongan Jenis Keterangan

4 Kredit Berdasarkan cara Penarikannya

Kredit Sekali Jadi (Alfopend) Kredit yang pencairannya

dilakukan sekaligus

Kredit Rekening Koran Kredit yang penyediaan

dananya maupun penarikan

dananya dilakukan secara

berulang-ulang

Kredit Berulang-ulang (Revolving)

Kredit yang diberikan secara

berulang-ulang sesuai

kebutuhan asalkan masih

dalam bats maksimum dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan

Kredit Bertahap Kredit yang pencairan dananya

dilakukan secara bertahap

dalam beberapa termin

Kredit Tiap Transaksi (self-liquidating)

Kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana

pengembalian kreditnya

diambil dari hasil transaksi

yang bersangkutan. Kredit ini dananya ditarik secara sekaligus, yaitu tiap transaksi

Kredit Demand Loan Kredit yang cara penarikan

fasilitasnya selama jangka

waktu kredit, dapat dilakukan

secara revolving, namun penarik fasilitas ini tidak dapat

menggunakan cek atau bilyet

giro, tetapi harus dengan surat sanggup dan tanda terima uang

Kredit Fix Loan Kredit yang pencairannya

ditarik secara sekaligus dengan menggunakan tanda terima

uang dan pelunasannya dilakukan secara bertahap.

Sumber: Banker Association for Risk Management (BARa) dan LSPP (2010)

13

2.3 Kredit Konsumer Tidak Berbasis Agunan

Sejalan dengan perkembangan pasar kredit konsumer dan semakin

ketatnya persaingan dalam memperebutkan pasar maka perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap aturan-aturan mengenai produk pinjaman konsumer

khususnya kredit segmen konsumer tidak berbasis agunan. Kredit segmen

konsumer tidak berbasis agunan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada

perorangan dan dapat diajukan secara kelompok, untuk berbagai kebutuhan

kecuali untuk usaha/investasi yang sumber pelunasannya berasal dari penghasilan

debitur.

Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada

perorangan (pegawai, professional atau wiraswasta), dan ditujukan untuk

memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan, renovasi rumah, kesehatan

yang sumber pelunasannya berasal dari penghasilan debitur menurut Manual

Produk Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan Bank Mandiri (2009).

Kredit Mitrakaya Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan kepada

pegawai diperusahaan yang telah mendapatkan batas limit kredit mitrakarya dari

bank, pegawai tersebut menyerahkan surat pernyataan penyaluran penghasilan

dari perusahaan kepada bank atau surat penyaluran penghasilan pada bank

menurut Manual Produk Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan Bank

Mandiri (2009).

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans,

adalah merupakan pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas

pinjaman tersebut. Dikarenakan tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman

14

tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada

riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa

kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah

merupakan pengganti jaminan menurut Manual Produk Kredit Segmen Konsumer

Tidak Berbasis Agunan (2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik

kesimpulan bahwa kelengkapan syarat dokumen kredit dibedakan berdasarkan

jenis kredit dan jenis pekerjaan calon debitur. Hal ini digunakan untuk

memudahkan untuk memantau jenis kredit dan calon debitur yang mengajukan

kredit, sehingga pengajuan kredit sesuai dengan peruntukan kreditnya. Dengan

pengelompokan ini juga dapat menaksirkan dan memperkecil risiko kredit.

2.4 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip

pemberian kredit yang benar, artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan,

bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar

akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum

kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan

berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya. Ada beberapa

prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C

dan 7P. Penjelasan analisis 5C menurut Kasmir (2007) secara lengkap

ditampilkan pada Tabel 2.5.

15

Tabel 2.5 Analisis 5C

No Jenis Analisis Keterangan

1 Character

Keadaaan watak atau sifat dari calon debitur yang harus dapat

dipercaya. Dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun

sifat pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga, dan hubungan sosial.

2 Capacity Kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, sehingga mempunyai kemampuan membayar. Dapat dilihat dari pendidikan dan pengalaman mengelola usahanya.

3 Capital Jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

Dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,

penggunaan modal apakah efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan atau neraca rugi laba.

4 Collateral Jaminan yang diberikan calon debitur. Jaminan hendaknya

melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5 Condition of economy

Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara.

Sumber: Kasmir (2007)

Menurut Kasmir (2007), penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan

analisa 7P, unsur penilaian tersebut personality, party, purpose, prospect,

payment, profitability secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Analisis 7P

No Jenis Analisis Keterangan

1 Personality

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah

lakunya sehari-hari maupun kepribadiaannya masa lalu.

Penilaian juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan

menyelesaikannya.

2 Party

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas

serta karakternya. Nasabah kedalam golongan tertentu akan

mendapatkan fasilitas yang bebeda dari bank.

16

Tabel 2.6 Analisis 7P (lanjutan)

No Jenis Analisis Keterangan

3 Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja,

investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4 Prospect Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya

pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5 Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan

debitur maka maka semakin baik. Sehingga jika salah satu

usahanyamerugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6 Profitability

Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba diukur dari periode ke periode,

apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7 Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang

diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit

yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang

diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sumber: Kasmir (2007)

2.5 Sistem Pengendalian Internal

2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang

harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga.

Demikian perlunya pengendalian internal dalam sebuah lembaga sehingga hal ini

harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan

kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba

independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan melalui etika dan pengendalian internal yang efektif yang disebut

17

dengan Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission

(COSO), dibentuk pada tahun 1985.

Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar di Amerika Serikat yaitu The

Ammerican Accounting Association (AAA), The American Institute of Certified

Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), The Institute Of

Internal Auditors (IIA), The Institute Of Management Accountants (IMA).

Defenisi pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) adalah

pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu,

pengendalian internal ini bukan tujuan tetapi merupakan suatu tindakan yang tidak

terpisahkan dari infrastruktur entitas, dijalankan oleh orang dari setiap jenjang

organisasi yang mempunyai kebijakan. Pengendalian internal diharapkan mampu

memberikan keyakinan yang memadai dan bermanfaat dalam pencapaian tujuan

yang saling berkaitan yaitu pelaporan, keuangan, kepatuhan dan operasi.

Sumarsan (2010) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai

suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan

organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian internal merupakan

kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha.

Berdasarkan defnisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengendalian

internal merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan

direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang

untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan,

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi

operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

18

2.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya

tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO

(Baidaie, 2005) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian internal adalah

Lingkungan pengendalian (control environment), Penaksiran risiko (risk

assestment), Aktivitas pengendalian (control activities), Informasi dan

komunikasi (information and communication), Pemantauan (monitoring).

Lingkungan pengendalian merupakan suasana organisasi yang

mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh

pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain

karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.

Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko

yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus

menentukan bagaimana mengelola / mengendalikannya.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus

ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi

dan pengolahan data.

Informasi dan komunikasi merupakan dua elemen yang dapat membantu

manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun

sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain

menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara dan perekaman (records) guna

mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan

19

melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung

jawaban (akuntabilitas) aset dan utang-utang perusahaan.

Pemantauan adalah suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas

pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.

Menurut IAI (2002), pengendalian internal terdiri dari lima komponen

yang saling berkaitan yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko,

Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan. Secara lengkap

disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Komponen Pengendalian Internal

No Variabel SPI Indikator Ukuran

1 Lingkungan

Pengendalian

Lingkungan

Pengendalian yang Memadai

- Nilai integritas dan etika

- Komitmen terhadap kompetensi

- Dewan komisaris dan komite audit

- Filosofi dan gaya operasi

- Struktur organisasi

- Pembagian wewenang dan tanggung

jawab

- Kebijakan dan praktik sumber daya

manusia

- Kesadaran pengendalian

2 Penaksiran Risiko

Adanya penaksiran risiko

- Identifikasi risiko

- Analisis Kredit

3 Aktivitas Pengendalian

Adanya penerapan

aktivitas pengendalian

berupa SOP

- Dokumen dan catatan yang memadai

- Pemisahan tugas yang memadai

- Pengendalian fisik atas kekayaan dan

catatan

- Penelaahan atas kinerja

4

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan

Komunikasi yang

memadai

- Pertukaran informasi dan komunikasi

5

Pengawasan

Adanya

pengawasan yang

konsisten

- Pengawasan secara rutin kinerja pengendalian

Sumber: IAI (2002)

2.6 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Boynton dkk (2003) mengungkapkan pentingnya pengendalian internal

adalah lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan

20

tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan

analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif, pengujian dan penelaahan

yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang baik menyediakan

perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan

terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan, tidak praktis bagi auditor untuk

melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi

tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian internal klien.

Tujuan pengendalian internal juga dikemukakan oleh Mulyadi (2002),

tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam

pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan dari beberapa definisi tujuan pengendalian internal, peneliti

menyimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah membentuk sebuah

sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai dan menyediakan

perlindungan terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan

terjadinya kekeliruan.

2.7 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya

menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun debiturnya,

serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP

Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian internal dalam perbankan

meliputi pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian, identifikasi dan

21

penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem akuntansi,

informasi dan komunikasi. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan

No Pedoman Rincian

1 Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap

permasalahan bank yang dapat mengurangi

efektivitas pengendalian internal

Dewan komisaris melakukan kajian ulang

terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan

auditor eksternal

Memelihara struktur organisasi yang

mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas

Memastikan bahwa kegiatan fungsi

pengendalian intern telah dilaksanakan oleh

pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai

2 Identifikasi dan penilaian risiko Penilaian risiko merupakan suatu tindakan

yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang

dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha

yang ditetapkan. Risiko dapat timbul dan

berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain: Perubahan kegiatan operasional bank,

Perubahan susunan personalia, Perubahan

sistem informasi, Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, Perkembangan

teknologi, Perubahan dalam sistem akuntansi,

dan hukum yang berlaku

3 Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta

proses verifikasi lebih dini untuk memastikan

bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara

konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain kaji ulang kinerja operasional, kaji

ulang manajemen, pengendalian sistem

informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi, pemisahan fungsi.

22

Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan (lanjutan)

No Pedoman Rincian

4 Sistem akuntansi, informasi dan

komunikasi

Proses rekonsiliasi antara data akuntansi

dan sistem informasi manajemen

dilaksanakan secara berkala. Setiap

penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya

Sistem informasi harus menghasilkan

laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko

Sistem informasi harus menyediakan data

dan informasi yang relevan, akurat, tepat

waktu, dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan

Sistem komunikasi harus mampu

memberikan informasi kepada seluruh

pihak, baik internal maupun eksternal

Sistem pengendalian internal bank harus memastikan adanya saluran komunikasi

yang efektif agar seluruh pejabat dan

karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku

5 Pemantauan dan tindakan koreksi

atas penyimpangan

Bank harus melakukan pemantauan secara

terus menerus terhadap efektivitas

keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal

Bank harus memantau dan mengevaluasi

kecukupan sistem pengendalian internal berkaitan dengan adanya perubahan kondisi

internal dan eksternal

Bank harus menyelenggarakan audit

internal yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal

Sumber: SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia

2.8 Risiko Kredit

2.8.1 Pngertian Risiko Kredit

Definisikan risiko kredit sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau pihak

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pada aktivitas pemberian kredit

terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak

bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur

23

yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank.

Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko dan

selanjutnya akan diukur. Hasil dari pengukuran tersebut akan digunakan untuk

menentukan besarnya modal untuk menutup risiko.

Dalam Sertifikasi Manajemen Risiko (2010), untuk kegiatan perkreditan,

penilaian risiko kredit perlu memperhatikan untuk keuangan debitur, khususnya

kemampuan membayar secara tepat waktu, dan tepat jumlah. Gagal bayar dapat

disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan

debitur, karakteristik mitra usaha dari debitur, dan dokumen lainnya yang dapat

digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan

kredibilitas debitur.

2.8.2 Jenis Risiko Kredit

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003 dan

perubahannya No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Bank Umum, terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan

jenis risiko itu adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko

Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko

Strategis. Uraian jenis risiko kredit dapat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit

No Jenis Risiko Uraian

1 Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada bank

2 Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk

transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option

24

Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit (lanjutan)

No Jenis Risiko Uraian

3 Risiko Likuiditas

Risiko akibat tidakmampuan bank untuk memenuhi

kemampuan yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan / atau dari asset berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank

4 Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

5 Risiko Hukum Risiko akibat tuntutan hukum dan / atau kelemahan aspek

yuridis

6 Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder

yang bersumber dari presepsi negatif terhadap bank

7 Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

menutup perubahan lingkungan bisnis

8 Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan

yang berlaku

Sumber: Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003

2.8.3 Manajemen Risiko Kredit

Berdasarkan Sertifikasi Manajemen Risiko Bank Mandiri, sejalan dengan

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), penerapan manajemen risiko pada

perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang

sehat terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai patner dari unit bisnis dalam

mencapai target usaha bank menjadi semakin penting sehingga bisnis bank

dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen

risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan industri

yang semakin sehat.

25

Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang dengan

pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menurut

bank menerapkan manajemen risiko akan meningkatkan shareholder value,

memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa

mendatang, serta menungkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko

bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian

terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang akan mempengaruhi

permodalan bank.

Pembahasan manajemen risiko perbankan dapat dibagi dalam dua aktifitas

pokok yaitu pengelolaan risiko untuk mengendalikan tingkat risiko sampai level

yang dapat diterima bank, perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko

residual dan kerugian tidak diperhitungkan setelah upaya pengelolaan risiko

dilakukan.

2.9 Kebijakan Perkreditan Bank

2.9.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19

September 2012, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan

dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan

integritas pejabat perkreditan.

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau

prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya

wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

dipercayakan padanya (Mulyadi, 2002). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No.

10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa

26

perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.9.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Untuk menghindari terkonsentrasinya dana dalam jumlah yang besar

hanya pada satu pihak tertentu atau menghindari risiko gagal bayar yang besar dan

sekaligus agar kredit disalurkan kepada banyak pihak, Bank Indonesia

mengeluarkan PBI No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank Umum.

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana

yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan

dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank

maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit,

antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan

dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun

kepada pihak bukan terkait.

Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank

yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK

mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan. Pengaturan tersebut

selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia

(PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana

yang diperkenankan terhadap modal bank.

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan

kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana

27

dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara

menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah

ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau

kelompok peminjam tertentu.

2.9.3 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung

risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank,

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan

yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan

masyarakat.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan

berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan

perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah

menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan

melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan

kebijakan perkreditan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26 /DKBU

Tanggal 19 September 2012.

Berdasarkan SE BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan

perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan

sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok yaitu prinsip kehati-

hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan

persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit,

penyelesaian kredit bermasalah.

28

2.10 Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SDI BI)

Ketentuan mengenai sistem informasi debitur tersebut diatur dalam PBI

No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Kelancaran proses kredit dan

penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi

kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem

informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur,

terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana.

Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur

dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan

pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi

mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko

kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga

untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor

(PBI No. 7/8/PBI/2005).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank

Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem

informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain

dibidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan

sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk

disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (PBI No.

7/8/PBI/2005). Pengambilan data yang dibutuhkan untuk permintaan IDI BI calon

nasabah dibagi menjadi 2(dua) yaitu untuk perorangan dan perusahaan. Data yang

diperlukan untuk perorangan adalah Nama, KTP, Tanggal lahir, NPWP, Alamat

29

dan kode pos calon nasabah. Sedangkan data yang diperlukan untuk perusahaan

adalah Nama, Nomor akte dan tanggal pendirian perusahaan, NPWP, Alamat dan

kode pos perusahaan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi

dalam penulisan tesis secara lengkap disajikan pada Tabel 2.10

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu

No Peneliti dan Judul

Penelitian

Hasil

1 Olla Auryna (2009) Peranan Pengendalian

Intern Piutang Dalam

Meminimalkan Kerugian Pada PT. Federal

International Finance (FIF) Cabang Medan.

Pengendalian Internal PT. FIF memenuhi persyaratan intern yang efektif dan menilai berbagai

risiko yang kemungkinan terjadi, melakukan

pemisahan fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan agar transaksi tidak dapat diproses

oleh satu orang sehingga meminimalisasikan

penyelewengan, serta melaksanakan aktivitas pemantauan.

2 Nani Triwahyuniati

(2008) Pelaksanaan Analisis Pemberian

Kredit di PT. Bank Haga Cab Semarang.

PT. Bank Haga Cabang Semarang sudah

melaksanakan Analisis 5 C’s untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Dan dapat mengatasi hambatan-hambatan.

3 Ruzanna Amanina (2011)

Evaluasi Terhadap Sistem

Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit

Mikro (Studi pada PT.

Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang)

Hasil pengujian pengendalian terhadap sistem

pengendalian internal proses pemberian kredit di

Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang menggunakan metode Attribute Sampling model

fixed sample size menunjukan bahwa pengendalian

terhadap proses pemberian kredit adalah efektif karena jumlah batas ketepatan yang dicapai

(Achieved Upper Precission Limit / AUPL) sebesar

3% lebih kecil atau sama dengan Desired Upper

Precision Limit (DUPL) 5%, pada confidence level 95%, dan rate of occurrence 1%.

30

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No Peneliti dan Judul

Penelitian

Hasil

4 Novianty (2012)

Analisis penerapan sistem pengendalian intern

terhadap pemberian

kredit usaha kecil dan mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk

Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan

pemberian kredit UKM dan SPI: perjanjian kredit dilakukan secara bawah tangan, ada penumpukan

tugas pada fungsi AO, pengawasan fungsi operasional unit belum optimal.

5 Riska S. Papalangi (2013)

Penerapan SPI Dalam

Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM

Pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado

Sistem pemberian KUKM sudah dilakukan dengan baik karena sesuai dengan UUD RI No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan. SPI yang diterapkan telah

memenuhi unsur pengendalian internal. BRI memiliki struktur pengendalian internal dalam

perkreditan untuk mencegah adanya

penyalahgunaan wewenang dan menerapkan

persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut.

Sumber: Pengolahan Data (2014)

2.13 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang sistem

pengendalian internal dalam pemberian kredit tanpa agunan, maka pada Gambar

2.1 menyajikan kerangka pemikiran penelitian dan menjadi pedoman dalam

penelitian yang dilakukan.

31

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan

bahwa dengan pengolahan dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan

dilakukan melalui pengendalian internal yang mengacu pada unsur-unsur

pengendalian internal model COSO, sehingga dengan menganalisis alur

pemberian kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit

Tanpa Agunan

Standar Prosedur Kredit (manual Produk) Berbasis

Tanpa Agunan Bank Mandiri

Sistem Pemberian Kredit Praktik Perbandingan dengan COSO Statement

dan kebijakan Perkreditan BI

Kesimpulan

32

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 30 karyawan Bank

Mandiri Jakarta dengan 18 pertanyaan yang mencakup prosedur pemberian kredit dan

sistem pengendalian internal. Responden terdiri dari bagian sales, bagian verifikasi

dokumen, bagian verifikasi penghasilan, pemutus kredit, dan pejabat yang berwenang

untuk menganalisa masalah yang diteliti membutuhkan sejumlah data yang akurat

dengan objek yang diteliti.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa

dan memperoleh gambaran tentang analisis sistem pemberian kredit dan penerapan

sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri.

Metode penelitian ini memberikan gambaran atau menguraikan secara

sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dari hubungan antar fenomena dan

keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian dalam pengendalian internal.

Variabel dalam penelitian ini adalah atribut yang terdapat pada formulir permohonan

kredit karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian kepatuhan (compliance test)

terhadap sistem pengendalian internal.

33

Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang

membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan

pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan unsur tertentu dalam suatu

sistem pengendalian internal. Atribut penelitian ini diambil dari formulir kredit, nota

analisa kredit, perhitungan analisa kredit dan kebutuhan limit kredit, perjanjian kredit.

3.3 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan

data sekunder. Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari

subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara yang dibuat yaitu tentang

kebijakan dan prosedur pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan pada unit

kerja Bank Mandiri Jakarta, dimulai dari unit verifikasi dokumen sampai dengan unit

persetujuan kredit.

Data sekunder sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa

formulir pengajuan kredit, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumen sejarah

berdirinya Bank Mandiri, struktur organisasi Bank Mandiri, uraian deskripsi

pekerjaan dari masing-masing bagian dalam proses pemberian kredit, formulir

pengajuan kredit, dan manual produk Consumer Loans, serta laporan on job training

officer development programs yang berhubungan dengan proses pemberian kredit

yang diambil langsung dari objek penelitian yang terdiri dari prosedur pemberian

kredit, kebijakan pemberian kredit, dan pengendalian internal kredit.

34

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2011), purposive sampling adalah merupakan metode penetapan

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan adalah

wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung

kepada manajer pada bagian kredit untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan

aktivitas pemberian kredit pada Bank Mandiri Jakarta.

Observasi yang dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk

mengetahui jalannya prosedur dan kebijakan pemberian kredit tanpa agunan yang

telah diterapkan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk

memperoleh data mengenai kebijakan dan aktivitas pemberian kredit pada Bank

Mandiri Jakarta. Kuisioner yang diberikan berisi pertanyaan mengenai kebijakan dan

aktivitas pemberian kredit tanpa agunan serta sistem pengendalian internal yang

dibagi menjadi empat jawaban yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju.

Ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga

responden memilih satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari

empat alternatif jawaban. Untuk menghitung hasil persentase jawaban, penulis

menggunakan klasifikasi yaitu tidak efektif (dengan range persentase 0%-25%),

kurang efektif (dengan range persentase 26%-50%), cukup efektif (dengan range

persentase 51%-75%), sangat efektif (dengan range persentase 76%-100%).

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber

informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan sistem

35

pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit seperti manual produk kredit

tanpa agunan dan sebagai bahan penunjang lainnya seperti menganalisa jurnal

kebijakan kredit serta jurna yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif statistik dengan

menggunakan metode studi kasus. Metode analisis yang digunakan uji kualitas data

(uji validitas dan uji reliabilitas), analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi.

3.5.1 Analisis Uji Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Proses

Pemberian Kredit

a. Membandingkan sistem pengendalian internal yang ada pada prosedur

perkreditan Bank Mandiri dengan teori berdasarkan 5 unsur pengendalian

internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko,

informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Analisis

ini dilakukan melalui wawancara pengendalian internal.

b. Membandingkan manual produk pemberian kredit tanpa agunan PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jakarta dengan kebijakan perkreditan Bank Indonesia

melalui checklist yang berisi pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank

Indonesia. Perbandingan tersebut ditampilkan pada Tabel 3.1.

36

Tabel 3. 1 Perbandingan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia dengan

Manual Produk Bank Mandiri

No Kebijakan Perkreditan BI

Kebijakan Bank Mandiri

1 Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

(SE BI no.14/26/DKBU)

Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

(SE No. 005/KRD/CNB.CLN/2008 tanggal

14 Maret 2008)

a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dilakukan secara four eyes principles

b. Organisasi dan Manajemen

Perkreditan

Adanya struktur organisasi dan pengerjaan

tugas sesuai unit

c. Kebijakan Persetujuan

Kredit

Adanya Risk Acceptance Criteria

(pengecekan dari penghasilan, faktor pengkali gaji (BAND), DSR, limit kredit dan jangka

waktu

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi fisik berupa formulir kredit, persyaratak kredit dan konfirmasi kredit serta

data calon debitur yang diinput disistem

e. Pengawasan Kredit

Adanya bagian unit Consumer Loans Group

f. Penanganan Kredit bermasalah

Adanya bagian unit Retail & Consumer Risk

Group

2 Transparan dalam Memberikan Informasi

a. Informasi mengenai

karakteristik kredit yang ditawarkan

Sales menjelaskan jenis kredit yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan calon

debitur, biaya-biaya, perhitugan bunga, jangka waktu kredit

b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit

Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian

Kredit dilakukan bersamaan pada saat permohonan kredit dilakukan oleh Nasabah

yaitu Formulir kredit

Sumber: Data diolah(2011)

37

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdiri berdasarkan akta pernyataan

keputusan rapat No.10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat oleh Sujipto, SH,

Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98,

tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank

milik pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor

Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk.

Sejak didirikan, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terus bertekad untuk

membentuk tim manajemen yang handal dan profesional serta bekerja

berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance, pengawasan dan kepatuhan

yang sesuai standar internasional. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk disupervisi

oleh komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tingkatan tertinggi dari

manajemen eksekutif adalah direksi, yang diketuai oleh Direktur Utama. Direksi

terdiri dari para bankir yang berasal dari legacy bank dan juga direksi

independent. Selain itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk membentuk Compliance

Group, Internal Audit, Corporate Secretary, dan juga dari waktu ke waktu secara

teratur diperiksa oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

serta diaudit oleh Auditor Independent.

38

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyediakan solusi keuangan yang

menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun milik negara, komersil, usaha kecil

dan mikro serta debitur konsumer. Portfolio kredit di PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk sebagian besar masih terkontrasi pada segmen korporat. Namun seiring

dengan aspirasi menjadi dominant multi spesialist bank di Indonesia, maka PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk berusaha untuk meningkatkan pelayanan pada

segmen konsumer. Kredit yang diberikan adalah kredit konsumtif dan bersifat non

produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan

atau ketertiban umum.

Untuk menjangkau segmen konsumer, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

memiliki Consumer Loan Group. Dengan memiliki satu grup yang bertanggung

jawab pada segmen ini diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi rekan

usaha disetiap pemain segmen konsumer yang saling menguntungkan.

Karakteristik usaha disegmen konsumer berbeda dengan segmen korporat, produk

kreditnya bersifat massal dengan target debitur individual dan sumber

pembayarannya berasal dari pendapatan individu yang bersangkutan. Penanganan

kreditnya sendiri dilakukan dengan standarisasi prosedur disertai dengan suku

bunga yang bersaing dengan kompetitor. Sejalan dengan perkembangan pasar

consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutkan pasar

kredit maka perlu dilakukan penyempurnaan aturan-aturan dalam pemberian

kredit terhadap calon debitur.

Consumer Loan Group merupakan unit kerja yang terdiri dari Consumer

Loan Business Center dan Credit Operation Loan Factory. Kedua unit kerja ini

memproses pemberian mandiri kredit tanpa agunan dan mandiri mitrakarya calon

39

debitur, mulai pengajuan kredit masuk sampai dengan penyimpanan dokumen

kredit debitur.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri Consumer Loans Group

Jakarta

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 4.1, Consumer Loans Group

adalah unit kerja bank yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengembangan,

pemasaran, dan monitoring kredit konsumer dan mempunyai tugas dan tanggung

jawab. Unit yang berada dalan Consumer Loans Group Jakarta adalah Credit

Operation Loan Factory, Verifikasi dan Investigasi Penghasilan, Workflow

Manager and Credit Approval, Automated System Analyst, Consumer Loan

Credit Operation Loan

Factory

Consumer Loan Business

Center

Collateral Verification &

IDI BI

Verifikasi Dokumen Workflow Manager &

Credit Approval

Group Head Consumer

Loans Group Jakarta

Verifikasi dan

Investigasi Penghasilan

Mitrakarya & KTA Automated System

Analyst

Administration Monitoring

& Safekeeping

40

Business Center, Collateral Verification and IDI BI, Verifikasi Dokumen,

Mitrakarya dan KTA, Administration Monitoring & Safekeeping.

Tabel 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Bank Mandiri Cabang Jakarta

No Departemen Unit Tugas dan Tanggung Jawab

1 Credit Operation Loan

Factory

Verifikasi dan Investigasi Penghasilan

Suatu kegiatan penelitian atas informasi yang diberikan pemohon

berkaitan dengan penghasilan

debitur diperkuat dengan

investigasi untuk pengecekan kebenaran alamat rumah ataupun

kantor debitur

Workflow Manager and

Credit Approval

Penanggung jawab dan kordinator

atas kegiatan proses dan juga memiliki wewenang untuk

memutus aplikasi pada limit

tertentu

Automated System

Analyst

Penerima usulan user untuk

pengembangan Loans Origination

System (LOS) dan meneruskan ke

maintenance IT

2 Consumer Loan

Business Center

Collateral Verification

and IDI BI

Permintaan IDI BI melalui Sistem

Informasi Debitur Bank Indonesia

(SID BI) adalah kegiatan pengecekan calon debitur pada

bank melalui sistem online IDI BI

Verifikasi Dokumen Memeriksa kelengkapan dan

keabsahan dokumen yang diserahkan sales sebelum masuk

kebagian verifikasi dan pemutus

Mitrakarya dan KTA Proses penyampaian persetujuan

kredit kepada debitur melalui telpon, pembentukan rekening

pinjaman pada sistem LOS,

penginputan biaya administrasi, asuransi, jangka waktu kredit, limit

kredit, jumlah angsuran kredit

Administration

Monitoring & Safekeeping

Dokumen hasil verifikasi dan

pencairan di administrasikan, dan disimpan secara aman, tertib dan

benar

Sumber : Bank Mandiri (2012)

41

Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan adalah kredit yang

diberikan oleh Bank Mandiri kepada perorangan dan dapat diajukan secara

kelompok, untuk berbagai kebutuhan (bukan usaha/investasi) yang sumber

pelunasannya berasal dari penghasilan debitur. Produk kredit segmen konsumer

tidak berbasis agunan Bank Mandiri terdiri atas Mandiri Kredit Tanpa Agunan

dan Mandiri Mitrakarya.

Kredit Tanpa Agunan Mandiri (Mandiri KTA) adalah kredit yang

diberikan kepada perorangan (pegawai, profesional atau wiraswasta) yang

ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti pendidikan, renovasi rumah,

kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Kredit Mitrakarya Mandiri Tanpa Agunan (Mandiri Mitrakarya) adalah

kredit yang diberikan kepada pegawai diperusahaan yang telah mendapatkan

plafond kredit mitrakarya dari Bank Mandiri. Pegawai tersebut menyerahkan surat

pernyataan penyaluran penghasilan dari perusahaan kepada bank atau surat

pernyataan penyaluran penghasilan pada bank. Kerjasama dengan perusahaan

mitrakarya adalah kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan dalam

rangka menyalurkan kredit konsumer kepada pegawai perusahaan (kredit

mitrakarya mandiri).

Produk Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya dibuat dalam bentuk kredit

program yang disesuaikan dengan target market yang akan dituju melalui

standarisasi kriteria risiko yang dapat diterima (risk acceptance criteria) oleh

bank antara lain meliputi minimal penghasilan, faktor pengali penghasilan, debt

service ratio, limit kredit, jangka waktu kredit dan persyaratan dokumen) serta

42

standarisasi proses end-to-end. Pengajuan Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya

dimulai dari limit lima juta rupiah (Rp. 5.000.000) sampai dengan dua ratus juta

rupiah (Rp. 200.000.000). Oleh karena Mandiri KTA ini dipasarkan secara massal

kepada perorangan yang dianalisa memiliki kemampuan untuk membayar kembali

pinjaman yang diberikan sehingga keputusan kredit yang dilakukan secara prinsip

empat mata (four eyes principles) antara pemegang kewenangan memutus kredit

konsumer dengan skoring (consumer scorecard system).

Skoring adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menilai batasan

risiko seseorang dalam memenuhi kewajibannya kepada bank berkaitan dengan

fasilitas kredit yang akan diterimanya. Sistem tersebut akan memberikan suatu

nilai tertentu secara sistematis terhadap setiap pengajuan kredit konsumer yang

mencerminkan ukuran risiko potensial atas pemberian Mandiri KTA kepada calon

debitur bersangkutan.

4.2 Prosedur Pemberian Kredit Konsumer Berbasis Tanpa Agunan

Dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit, proses awal pengajuan

permohonan kredit harus melalui tim sales Bank Mandiri terlebih dahulu. Sales

akan mempertanyakan kepada calon debitur keperluan pengajuan kredit dan

menjelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon debitur.

Kelengkapan dokumen disajikan pada Tabel 4.2.

43

Tabel 4.2 Syarat Dokumen Kredit KTA dan Mitrakarya

No Jenis Dokumen MKM KTA

Pegawai Profesional Wiraswasta

1 Asli aplikasi formulir

kredit √ √ √ √

2 Fotokopi KTP √ √ √ √

3 Kartu identitas pegawai √

4 SP3 √

5 Asli/salinan slip gaji √ √

6 Fotokopi Surat Ijin Praktek /SIUP

√ √

7 Asli rekening koran/rek

tabungan √ √ √

8 Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang) dan

asli tagihan selama 1 bulan

√ √ √

9 Fotokopi NPWP/ SPT √ √ √ √

Sumber: http://www.bankmandiri.co.id/article/730264580236.asp diakses tanggal

31 Oktober 2013.

Calon debitur menyerahkan formulir permohonan kredit beserta dokumen

pendukung lainnya kepada tim sales. Formulir permohonan kredit yang sudah

ditanda tangani calon debitur serta dokumen pendukung lainnya yang sudah

dilengkapi harus distempel sesuai dengan asli (authentificate) dan menuliskan

nama sales yang menangani pengajuan kredit tersebut. Berkas diteruskan

kebagian verifikasi dokumen untuk pengecekan keabsahan dokumen dan sesuai

dengan syarat yang sudah ditentukan. Jika berkas belum sesuai maka berkas

tersebut akan dikembalikan kepada sales untuk dilengkapi kembali.

Dokumen yang akan diproses dilakukan pengecekan catatan hitam debitur

(blacklist customer) pada sistem IDI BI untuk mengetahui riwayat kredit calon

debitur. Berkas calon debitur yang bebas dari blacklist diinput kedalam Loans

Origination System (LOS Cubes) untuk mendapatkan nomor urut formulir kredit

44

secara komputerisasi. Formulir yang sudah memiliki nomor urut akan diverifikasi

dan investigasi penghasilannya.

Bagian verifikator melakukan pengecekan kebenaran data calon debitur

yang diserahkan. Verifikasi dan investigasi penghasilan merupakan pengecekan

atas informasi yang diberikan calon debitur berkaitan dengan penghasilan dan

pekerjaan debitur. Verifikasi ini dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu

verifikasi penghasilan melalui telepon dan investigasi melalui kunjungan langsung

(on the spot) kekantor atau tempat usaha calon debitur untuk pengecekan

kebenaran alamat rumah, kantor atau tempat usaha calon debitur. Hasil verifikasi

dan investigasi penghasilan akan dianalisa oleh pemutus kredit.

Pemutus kredit atau credit approval berperan sebagai penanggung jawab

dan kordinator atas kegiatan proses, dan juga memiliki wewenang untuk memutus

nilai limit tertentu. Dalam bagian ini dilakukan tahap skoring akhir yaitu

berdasarkan verifikasi dari penghasilan yang telah diproses dibagian verifikasi.

Hasil dari akhir skoring ini digunakan sebagai dasar penetapan limit kredit yang

ditetapkan dalam proposal kredit, yang diajukan kepada credit approval sebagai

pemegang kewenangan keputusan.

Hal–hal yang harus diperhatikan untuk pemutusan kredit adalah hasil

skoring akhir dan limit kredit hasil verifikasi penghasilan dan investigasi, hasil

Informasi Debitur Individual Bank Indonesia (IDI BI), debt service ratio (DSR),

non performance loan (NPL) dan informasi lain tentang kebenaran data. Hasil

keputusan kredit akan disampaikan kepada calon debitur melalui konfirmasi

telepon, jika calon debitur menyetujui keputusan kredit, maka semua berkas

45

diserahkan ke unit pencairan kredit untuk dibuatkan perjanjian kredit, dan

compliance review. Jika tidak, maka dibuatkan surat penolakan (reject by

customer).

Alur proses kredit pada Gambar 4.2 menjelaskan bahwa tahapan

perjalanan dokumen kredit sesuai dengan ketentuan manual produk Bank Mandiri.

Tahapan yang dilakukan sudah tersistem dengan baik menggunakan LOS. Semua

aksi yang dilakukan oleh petugas kredit dalam proses pemberian kredit tercatat di

history LOS. Alur proses disajikan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 4.2.

46

Gambar 4.2 Alur Proses Kredit Tanpa Agunan

47

4.3 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian KTA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian

internal pemberian kredit berbasis tanpa agunan pada Bank Mandiri cabang

Jakarta sudah sesuai atau belum. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sistem

pengendalian internal pemberian kredit tersebut dilakukan dengan cara melakukan

evaluasi unsur-unsur dan pelaksanaan psistem pengendalian internal pemberian

kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan seperti lingkungan pengendalian,

penaksiran risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

pemantauan kemudian membandingkan dengan pelaksanaan sistem pengendalian

internal pemberian kredit yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity,

Capital, Collateral, Condition of Economic) dan analisis 7P (Personality, Party,

Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection).

Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan sebanyak 30 kuesioner kepada

karyawan Bank Mandiri dengan 18 pertanyaan. Pada deskripsi hasil kuesioner,

penulis menyajikan hasil pertanyaan yang berhubungan dengan proses pemberian

kredit dan yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal.

Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuesioner

No Jumlah

Pertanyaan Unsur

Persentase Keterangan

Ya Tidak

1

4

pertanyaan

Prosedur

Kredit 96.67% 3.33% Sangat Efektif

2

4

pertanyaan

Lingkungan

Pengendalian 95.83% 4.17% Sangat Efektif

3

2

pertanyaan

Penaksiran

Risiko 85% 15% Sangat Efektif

4

4

pertanyaan

Aktifitas

Pengendalian 90% 10% Sangat Efektif

5

2

pertanyaan Informasi 91.67% 8.33% Sangat Efektif

48

Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuesioner (lanjutan)

No Jumlah

Pertanyaan Unsur

Persentase Keterangan

Ya Tidak

6

2

pertanyaan Pengawasan 95% 5% Sangat Efektif

Jumlah 30

pertanyaan

554% 46%

Rata-

rata 92% 8% Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2014)

Pada Tabel 4.3 menampilkan deskripsi data hasil kuesioner dengan jumlah

pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan dan jumlah jawaban ya 554%, jawaban tidak

46%, dengan rata-rata sebesar 92%.

4.3.1 Analisis Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bank Mandiri

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta

kepada debitur mempunyai nilai persentase kuesioner sebesar 96,67%, artinya

kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta sangat

efektif dan sesuai dengan analisa kredit 5C dan 7P yang dilakukan oleh karyawan

bagian analisa kredit terhadap calon debitur sehingga kredit sesuai tujuan dan

tepat sasaran. Sistem pemberian kredit pada Bank Mandiri Jakarta, dapat

dijelaskan berdasarkan prosedur pemberian kredit berikut ini:

1. Prosedur permohonan pengajuan kredit tanpa agunan

Dalam prosedur ini, calon debitur harus memenuhi segala persyaratan

yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses. Calon debitur

menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir kredit serta menandatangani

formulir tersebut. Dokumen calon debitur diverifikasi dan di cek IDI BI.

49

2. Prosedur verifikasi data dan penghasilan calon debitur dan Analisa Kredit

Setelah permohonan kredit diajukan oleh calon debitur, selanjutnya pihak

Bank Mandiri Jakarta melakukan penyelidikan data calon debitur. Survey

dilakukan dengan cara menghubungi hrd tempat calon debitur bekerja untuk

mencocokkan data yang tertera di formulir kredit. Hal ini dilakukan bagi calon

debitur yang bekerja dengan perusahaan yang gajinya payroll ke Bank Mandiri.

Bagi calon debitur yang wiraswasta dilakukan survey langsung ke tempat usaha

calon debitur serta memeriksa kebenaran mengenai informasi yang telah

disampaikan oleh calon debitur.

Selanjutnya melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit yang

telah diajukan calon debitur. Dalam menganalisa kredit pihak Bank Mandiri

Jakarta menggunakan prinsip 5C dan 7P serta pengendalian internal untuk

memperoleh keyakinan agar kredit sesuai tujuan dan tepat sasaran.

3. Penyampaian Hasil Analisa Kredit Kepada Pemutus Kredit

Tahap ini akan diperoleh kesimpulan dari tahap analisa kredit berapa limit

kredit dan jangka waktu serta angsuran calon debitur tiap bulannya yang harus

dipenuhi. Hasil tersebut diserahkan kepada pemutus kredit untuk diterima atau

ditolak.

4. Hasil Persetujuan Permohonan Kredit

Tahap ini dimana permohonan kredit calon debitur akan diterima atau

ditolak, jika prosedur permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak

diterima, maka semua berkas calon debitur mengenai permohonan kredit akan

dikembalikan dan sebaliknya apabila prosedur permohonan kredit tersebut

diterima bank, maka bagian teleconfirm akan menghubungi calon debitur melalui

50

telpon yang hasil percakapannya direkan oleh mesin telepon sebagai bukti

konfirmasi. Jika calon debitur menyetujui hasil keputusan kredit, maka bank akan

menyiaokan perjanjian kredit.

5. Perjanjian Kredit

Tahap ini setelah permohonan kredit debitur diterima, pihak Bank akan

mengeluarkan Surat Keputusan Kredit. Surat keputusan kredit akan dikirimkan

oleh pihak bank kealamat debitur yang sesuai di formulir kredit.

6. Proses Pencairan Kredit

Pada proses pencairan dana kredit dilakukan dengan cara mentransfer dana

ke rekening tabungan debitur. Sebelumnya debitur diwajibkan memiliki tabungan

Bank Mandiri dan dilakukan pembentukan rekening pinjaman serta pemasangan

AGF (Auto Grab fund) yang nantinya secara otomatis rekening tabungan akan

dipotong sesuai angsuran bulannya. Hal ini bentuk pencegahan terjadinya

keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat menyebabkan kredit macet.

4.3.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Tanpa

Agunan

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta

sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil

kuesioner sebesar 92%. Berikut analisa sistem pengendalian internal pemberian

kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang ada pada Bank Mandiri Jakarta dapat

dikatakan sangat efektif dengan nilai prosentase sebesar 95,83%. Karena setiap

tahunnya terdapat audit internal bank.

51

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko yang ada pada Bank Mandiri Jakarta sudah sangat efektif

dengan nilai persentase sebesar 85%. Untuk mengantisipasi dan mengurangi

adanya kredit macet atau bermasalah yang disebabkan oleh berbagai macam

faktor seperti adanya nasabah yang pindah alamat rumah, nasabah meninggal,

atau bangkrutnya usaha nasabah, Bank Mandiri Jakarta menerapkan kebijakan-

kebijakan yang ditujukan pada debiturnya, yaitu dengan memantau perkembangan

usaha debitur, dan Bank melakukan penagihan kepada debitur kredit macet.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian pada Bank Mandiri Jakarta memiliki prosentase

90% ini dapat dikatakan sangat efektif. Dalam meminimalkan kredit macet seperti

tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan, Bank Mandiri Jakarta mempunyai

tahapan-tahapan dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dengan cara

restrukturisasi kredit.

4. Informasi

Informasi dan komunikasi Bank Mandiri Jakarta memliki prosentase

91,67% ini dapat dikatakan sangat efektif. Bank Mandiri melakukan pengecekan

informasi di SID BI sehingga dapat melihat data mengenai calon debitur, apakah

sudah terdaftar kredit pada bank lain, tidak memiliki kredit atau malah sudah

terkena kredit macet serta memberikan informasi kepada unit kerja yang lain

bahwa calon debitur layak menerima kredit atau tidak.

5. Pemantauan dan Pengawasan

Pengawasan pada Bank Mandiri Jakarta memiliki prosentase 95% ini

dapat dikatakan sangat efektif. Sistem Pengendalian Intern yang ada pada Bank

52

Mandiri Jakarta sudah sangat efektif dalam bidang perkreditannya, yakni dengan

rata-rata hasil jawaban dari kuisioner sebesar 92%.

Bank Mandiri Jakarta juga mempunyai struktur organisasi yang jelas dan

pembagian tugas karyawan yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Bank

Mandiri Jakarta sudah sesuai dengan teori-teori sistem pengendalian intern yang

ada yakni: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian,

Informasi Dan Komunikasi, dan Pemantauan/Pengawasan sehingga dapat

mendorong tercapainya pemberian kredit yang cukup efektif pada debitur.

4.3.3 Evaluasi Analisa Statistik Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Pemberian Kredit Tanpa Agunan

Analisis statistik yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi terhadap

sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan. Analisis ini

berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 responden dengan 18

pertanyaan yang merupakan karyawan Bank Mandiri Jakarta. Uji analisis statistik

yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jika rhitung > rtabel, maka data

yang digunakan valid. Hasil dari rtabel adalah 0.374, sehingga hasil korelasi

tiap faktor yang bernilai diatas 0,374, maka instrumen tersebut dinyatakan

valid. Dan sebaliknya jika bernilai dibawah 0,374, maka instrumen dinyatakan

tidak valid.

53

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

No Unsur r hitung r tabel Keterangan

1 x1 0.888 0.374 Valid

2 x2 0.749 0.374 Valid

3 x3 0.585 0.374 Valid

4 x4 0.684 0.374 Valid

5 x5 0.798 0.374 Valid

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.4, semua indikator pada

table menunjukkan angka diatas r tabel 0,374 dinyatakan semua indikator

tersebut valid.

2. Uji Reabilitas

Berdasarkan analisis data didapat nilai Alpha sebesar 0,773 sedangkan

nilai r kritis adalah 0,6. Hal ini menunjukan bahwa nilai Alpha lebih besar dari

r kritis (0,773>0,6). Artinya bahwa dari 18 pertanyaan mengenai sistem

pengendalian intern pemberian kredit memiliki tingkat reabilitas sebesar

0,773.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.773 5

Sumber: Data dioleh (2013)

3. Analisis Uji Korelasi Product Moment

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui keeratan

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi.

Untuk menganalisis korelasi pada variabel sistem pengendalian internal

terhadap pemberian kredit tanpa agunan.

54

Tabel 4.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2011)

Dari hasil uji korelasi Product Moment didapat nilai korelasi antara

sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan sebesar 0,457.

Nilai tersebut menunjukan adanya hubungan (korelasi) antara sistem

pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan. Selanjutnya tingkat

hubungan antara sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan

berada pada interval koefisien antara 0,400 – 0,599 yang berarti tingkat

hubungan antara dua variabel itu sedang.

4. Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukan

seberapa besar presentase variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi

Mode

l R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin -

Watson

1 0,457 0,209 0,044 0,95309 1,998

Sumber: Data diolah (2013)

55

Berdasarkan hasil uji determinasi yang ditampilkan pada Tabel 4.6

diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,209, yang berarti 20,9% variabilitas variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh sistem pengendalian internal pemberian

kredit tanpa agunan adalah sebesar 20,9%, sedangkan sisanya sebesar 79,1%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Dalam Penerapan

Perkreditan Bank Mandiri

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya

tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO

meliputi unsur-unsur pokok pengendalian internal adalah Lingkungan

pengendalian (control environment), Penaksiran risiko (risk assestment), Aktivitas

pengendalian (control activities), Informasi dan komunikasi (information and

communication), Pemantauan (monitoring).

Tabel 4.8 Penerapan COSO Bank Mandiri Dalam Pemberian Kredit

Tanpa Agunan

NO Variabel SPI

(COSO) Ukuran

Kesesuaian

Sesuai Tidak

Sesuai

1

Lingkungan

Pengendalian

-Nilai integritas dan etika √ - Komitmen terhadap kompetensi √ -Dewan komisaris dan komite audit √ - Filosofi dan gaya operasi √ - Struktur organisasi √ - Pembagian wewenang dan tanggungjawab √ - Kebijakan dan praktik sumber daya

manusia √ - Kesadaran pengendalian √

2 Penaksiran

Risiko

- Identifikasi risiko √ - Analisis Kredit √

56

Tabel 4.8 Penerapan COSO Bank Mandiri Dalam Pemberian Kredit

Tanpa Agunan (lanjutan)

NO Variabel SPI

(COSO) Ukuran

Kesesuaian

Sesuai Tidak

Sesuai

3

Aktivitas

Pengendalian

- Dokumen dan catatan yang memadai √

- Pemisahan tugas yang memadai √ - Pengendalian fisik atas kekayaan dan

catatan √ - Penelaahan atas kinerja √

4 Informasi dan

Komunikasi - Pertukaran informasi dan komunikasi

√

5 Pengawasan

- Pengawasan secara rutin kinerja pengendalian √

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada Tabel 4.7, ditemukan

bahwa Bank Mandiri sudah melakukan penerapan kebijakan pemberian kredit

tanpa agunan sudah sesuai dengan kebijakan COSO.

3.3.5 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia

Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri

Penilaian dilakukan dengan wawancara, pengendalian internal dan

checklist Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review checklist dilakukan

terhadap kesesuaian penerapan Manual produk Kredit Tanpa Agunan dan

Mitrakarya dengan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Hasil review checklist

tersebut bahwa Manual produk Kredit Tanpa Agunan dan Mitrakarya telah

memenuhi pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review juga

dilakukan terhadap wawancara komponen-komponen pengendalian internal, yaitu

lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas

pengendalian, dan pemantauan.

57

Dalam lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa aspek diantaranya

Nilai integritas dan etika, Komitmen terhadap kompetensi, Dewan direksi dan

komite audit, Filosofi dan gaya operasi manajemen, Struktur organisasi,

Pembagian wewenang dan tanggung jawab, Kebijakan dan praktik sumber daya

manusia.

Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian

No Aspek Efek Solusi

Positif Negatif

1 Nilai

integritas

dan etika

Mengikuti pedoman

manual produk,

menghindarkan terjadinya

penyimpangan

(fraud) dan sesuai standar kebijakan

Pelayanan karyawan

kurang luwes karena

ada beberapa kasus tidak tertulis di manual

produk

Meningkatkan

pelayanan

karyawan sesuai dengan keadaan

yang sedang

berlangsung namun tidak melewati

batas standarisasi

2 Komitmen

terhadap kompetensi

Memacu

produktivitas karyawan untuk

berpengalaman dan

lebih berprestasi

Adanya karyawan yang

berorientasi reward

Meningkatkan

SDM dengan adanya sistem

reward and

punishment

3 Dewan

direksi dan

komite

audit

Kontrol

pengendalian

terpantau dengan

baik

Koreksi dan perbaikan

membutuhkan waktu

untukmensosialisasikan

Menegakkan SPI

dan prinsip kehati-

hatian agar

meminimalisasikan risiko kredit

4 Filosofi

dan gayaoperasi

manajemen

Mengembangkan

kreativitas karyawan dalam

pengambilan

keputusan

Ada beberapa keraguan

karyawan karena kurang pengalaman

Memberikan

pengalaman kepada karyawan secara

bertahap

5 Struktur organisasi

Dengan sistem top down, manajemen

lebih terstruktur

Membutuhkan waktu untuk pelaporan secara

struktural

Mengoptimalkan kordinasi antara

unit

6 Pembagian wewenang

dan

tanggung jawab

Dengan menggunakan

prinsip empat mata

dapat meminimalisasikan

risiko kredit karena

bekerja sesuai tugas dan wewenang yang

diberikan

Lamanya rotasi kerja membuat karyawan

dalam kondisi nyaman

Mengadakan rotasi kerja secara berkala

untuk penyetaraan

ilmu kredit.

58

Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian

No Aspek Efek Solusi

Positif Negatif

7 Kebijakan

dan praktik sumber

daya

manusia

Karyawan

mempelajari manual produk, dibimbing

oleh karyawan lama

dan menggunakan prinsip learning by

doing

Tidak adanya masa

training diawal karyawan masuk kerja

Menjadwalkan

training kepada karyawan, dan

meninjau ulang

pengalaman yang didapat karyawan

Sumber: Data diolah (2013)

Dalam aspek penaksiran risiko pada Bank Mandiri cabang Jakarta dapat

mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat timbul dari sumber eksternal

(perubahan peraturan dan kebijakan dari Bank Indonesia) dan sumber internal

(perubahan peraturan kebijakan dari kantor pusat dan kemungkinan kesalahan

yang terjadi pada sistem).

Apabila ada kebijakan baru mengenai pengelolaan perkreditan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti peningkatan suku bunga atau syarat lain

untuk mengajukan kredit, maka manajemen akan berusaha untuk menyesuaikan

kebijakan tersebut agar Bank Mandiri cabang Jakarta dapat menjalankan

aktivitasnya dengan baik sesuai kebijakan perkreditan dari Bank Indonesia,

sehingga tetap menjalankan operasional dengan memegang prinsip kehati-hatian

(prudential banking).

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Mandiri cabang Jakarta telah

menerapkan sistem komputerisasi yang dapat meminimalisir timbulnya

penyimpangan (fraud). Sistem yang memudahkan proses aplikasi perkreditan

yang dimiliki oleh Bank Mandiri cabang Jakarta yaitu Loan Origination System

(LOS), karena dapat melakukan pengecekan langsung, apakah sesuai dengan

standar kebutuhan pengajuan kredit atau tidak. Error yang pernah terjadi pada

59

sistem LOS yaitu data calon debitur yang akan diproses kadang tidak langsung

muncul pada deretan proses yang akan dikerjakan (bucket) karyawan, seolah-olah

data tersebut mengambang dan tidak terdistribusi dalam antrian pekerjaan

karyawan yang seharusnya dikerjakan, sehingga membuat service level agreement

(SLA) bertambah.

SLA adalah standarisasi waktu untuk mengerjakan pemberian keputusan

kredit yang gunanya juga untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan dalam

memproses pemberian kredit. Kemudian, IT Business Solution and Application

Service melakukan beberapa penyempurnaan pada tampilan menu, diantaranya

ditambahkan setting auto grap fund (AGF) pada bank delivery system (BDS).

Bank Delivery System adalah sistem yang dimiliki Bank Mandiri untuk

pembentukan rekening baik rekening tabungan maupun pembentukan rekening

pinjaman. Selain itu, ditambahkan sub menu checking yang berfungsi melakukan

checking blacklist Bank Mandiri dan deduplikasi debitur atas fasilitas kredit di

Bank Mandiri. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kerugian yang

mungkin timbul dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan.

Dalam aspek aktifitas pengendalian Bank Mandiri cabang Jakarta telah

memiliki pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur pemberian kredit.

Penawaran dilakukan oleh sales, perhitungan kelayakan debitur dilakukan oleh

verifikasi investigasi dan penghasilan, pemberian keputusan persetujuan kredit

dilakukan oleh workflow manager and credit approval, dan pencairan dana kredit

dilakukan oleh teller serta dana kredit dapat langsung dilihat direkening tabungan

debitur.

60

Dalam proses pemberian kredit Bank Mandiri cabang Jakarta, bagian

verifikasi investigasi dan penghasilan akan melakukan verifikasi menggunakan

telepon ke HRD tempat usaha atau kantor atau instansi tempat calon debitur

bekerja, dan jika data calon debitur diragukan maka Bank Mandiri cabang Jakarta

akan melakukan COS (check on the spot) kebenaran data calon debitur. Namun

untuk COS biasanya Bank Mandiri cabang Jakarta menunjuk lembaga independen

yang sudah terikat untuk melakukan pengecekan dilapangan tentang kebenaran

data calon debitur.

Sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank

Mandiri cabang Jakarta telah melakukan analisis 5C dan 7P terhadap kredit yang

diajukan. Hal ini terlihat dari formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian

Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya memuat informasi mengenai data calon

debitur (character), data penghasilan calon debitur (capacity), modal usaha

(capital), jenis usaha (condition of economy), dan data jaminan (collateral) serta

kepribadian (personality), penggolongan (party), tujuan (purpose), prospek

(prospect), pembayaran (payment), laba (profitability), dan perlindungan

(protection).

Dalam aspek informasi, pada saat melaksanakan analisis kelayakan calon

debitur, Bank Mandiri cabang Jakarta telah mengusahakan bank to bank

information dan memperhatikan IDI Bank Indonesia atas kredit calon debitur.

Bank Mandiri cabang Jakarta memperoleh informasi calon debitur baik dari

sumber internal maupun sumber eksternal, melalui sosialita, check on spot, dan on

desk.

61

Sosialita adalah salah satu cara mengumpulkan informasi calon debitur

dengan melakukan pembicaraan secara langsung kepada calon debitur untuk

menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikan. Memperoleh

informasi juga dapat dilakukan dengan orang lain, seperti dari lingkungan sekitar,

tetangga, atau instansi yang berwenang tempat calon debitur bekerja. Check On

Spot yaitu mengunjungi secara langsung baik tempat usaha dan tempat tinggal

calon debitur, mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat

usaha calon debitur. On Desk yaitu menggali informasi dan menyakini informasi

yang telah diberikan dengan cara menelpon calon debitur atau melakukan

pengumpulan informasi terhadap usaha yang sejenis melalui website.

Dalam aspek komunikasi pada Bank Mandiri cabang Jakarta dilakukan

melalui briefing dan sharing. Briefing dilakukan pada pukul 07.30 sedangkan

untuk sharing, pada sesi inilah disampaikan informasi dari pusat yang perlu

disampaikan kepada seluruh karyawan. Briefing dan sharing merupakan wadah

yang sangat dibutuhkan oleh karyawan dan level manajerial untuk berkomunikasi

dua arah, karena pada kesempatan ini semua kendala dapat dikomunikasikan

dengan baik dan berembuk untuk menemukan solusinya sehingga waktu yang

dibutuhkan lebih efisien dan efektif.

Dalam aspek pemantauan, pengawasan terus menerus. Bank Mandiri

Consumer Loan Business Center Jakarta melakukan inspeksi secara mendadak,

sehingga data yang diperoleh merupakan data yang cukup akurat untuk

membuktikan tingkat efektivitas sistem pengendalian internal yang telah

diterapkan perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian

62

internal perusahaan dan kebijakan perkreditan dilakukan oleh auditor internal

(Regional Internal Control).

Manual Produk Kredit Tanpa Agunan dan Mitrakarya, struktur organisasi,

dan instruksi pelaksanaan kredit Bank Mandiri Consumer Loan Business Center

Jakarta telah tersedia dan dikomunikasikan kepada karyawan terutama kepada

bagian kredit.

Tabel 4.10 Penerapan Kebijakan BI dan Bank Mandiri Dalam

Pemberian Kredit Tanpa Agunan

No Kebijakan Perkreditan

BI

Kebijakan Manual Produk Bank

Mandiri

Kesesuaian

1 Kebijakan Pokok Dalam

Perkreditan (SE BI

no.14/26/DKBU)

Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

(SE No. 005/KRD/CNB.CLN/2008

tanggal 14 Maret 2008)

Ya Tidak

a. Prinsip Kehati-hatian

Dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dilakukan

secara four eyes principles

b. Organisasi dan

Manajemen Perkreditan

Adanya struktur organisasi dan

pengerjaan tugas sesuai unit

c. Kebijakan Persetujuan

Kredit

Adanya Risk Acceptance Criteria

(pengecekan dari penghasilan,

faktor pengali gaji (BAND), DSR,

limit kredit dan jangka waktu

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi fisik berupa formulir

kredit, persyaratak kredit dan

konfirmasi kredit serta data calon debitur yang diinput di LOS

e. Pengawasan Kredit Consumer Loans Group

f. Penanganan Kredit bermasalah Retail & Consumer Risk Group

a. Transparansi dalam

memberikan informasi

mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan

Adanya penjelasan tentang nama

kredit yang ditawarkan, biaya-

biaya, perhitugan bunga, jangka waktu kredit

2

b. Transparansi dalam

memberikan kejelasan mengenai bentuk dan isi

perjanjian kredit

Pelaksanaan penandatanganan

Perjanjian Kredit dilakukan

bersamaan pada saat permohonan kredit dilakukan oleh Nasabah yaitu

Formulir kredit

Sumber: Data diolah (2013)

63

Berdasarkan hasil pembahasan beberapa aspek dari komponen-komponen

pengendalian internal diatas dapat diberikan beberapa solusi terkait diantaranya

dalam lingkungan pengendalian dibutuhkannya peningkatan kualitas karyawan

dimulai dengan pelatihan, bimbingan, dan etika dalam melayani debitur dengan

cara memahami manual produk dan kebijakan kredit dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. Memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi dan loyal

terhadap perusahaan, dan memberikan peringatan bertahap kepada karyawan yang

melakukan penyimpangan seperti tidak jujur, memalsukan data atau bekerjasama

dengan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri. Memberikan kesempatan

terbuka kepada karyawan untuk melakukan keputusan kredit agar mendapatkan

pengalaman yang lebih namun masih dalam pengawasan koordinator unit serta

meningkatkan kordinasi antar unit untuk mempercepat proses pemberian kredit.

Dalam penaksiran risiko, perusahaan harus dapat mengidentifikasi

kemungkinan risiko yang terjadi baik secara internal maupun secara eksternal.

Dengan mengoptimalkan sistem LOS dan DBS dapat mengurangi terjadinya

penyimpangan yang akan mengurangi NPL karena memegang prinsip kehati-

hatian.

Dalam aspek aktifitas pengendalian dibutuhkannya koordinasi dan

dokumentasi dilapangan yang dapat menentukan kelayakan calon debitur yang

akan merima pemberian kredit, sehingga pemutus kredit benar-benar menilai

calon debitur dari sisi 5C dan 7P. Dalam aspek informasi dan komunikasi sudah

dilakukannya sistem bank to bank, check on the spot dan on desk yang sudah

sesuai dengan analisi kelayakan debitur yang dapat memfilter calon debitur yang

64

mengajukan kredit dan adanya komunikasi diantar karyawan lebih memudahkan

informasi tersampaikan dengan efektif.

Dalam aspek pemantauan, perusahaan sudah melakukan pengawasan terus

menerus untuk membuktikan tingkat efektifitas sistem pengendalian internal dan

evaluasi terpisah yang dilakukan oleh auditor. Hal ini sangat efektif untuk

memantau penggerakan kredit yang sehat pada Bank Mandiri Jakarta.

Dari ke lima komponen tersebut Bank Mandiri sudah melakukan sistem

pengendalian internal dan prinsip kehati-hatian dengan baik dan sesuai dengan

kebijakan kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta peraturan perkreditan

yang ditentukan oleh Bank Mandiri.

65

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, penulis

dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Mandiri

Jakarta kepada debiturnya sangat efektif dengan persentase sebesar 96,67%,

karena telah sesuai dengan kebijakan COSO, kebijakan kredit Bank Indonesia

yang diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta.

2. Sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan yang diterapkan

oleh Bank Mandiri Jakarta adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh beberapa

faktor yaitu:

a. Integritas dan etika yang ada pada karyawan Bank Mandiri Jakarta.

b. Adanya analisa 5C dan &7P pada saat analis melakakukan analisa terhadap

calon debitur yang mengajukan kredit.

c. Adanya pemisahan tugas dan wewenang yang memadai serta struktur organisasi

yang jelas memisahkan tugas tersebut.

d. Adanya sistem informasi yang baik dan lancer antara karyawan, sistem.

e. Adanya pengawasan dalam bentuk audit.

3. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Mandiri Jakarta

sebesar 92% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Karena telah memenuhi

unsur-unsur pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penaksiran

66

risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan

kemudian membandingkan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal

pemberian kredit yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital,

Collateral, Condition of Economic) dan analisis 7P (Personality, Party, Purpose,

Prospect, Payment, Profitability, Protection).

5.2 Saran

1. Bank Mandiri Jakarta dapat mempertahankan sistem pengendalian internal

pemberian kredit tanpa agunan sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga

terhindar dari ketidakmampuan debitur membayar angsuran bulanan yang

menyebabkan kredit macet.

2. Untuk peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan materi penelitian ini

dengan menambahkan sampel, variable atau metode yang digunakan.

67

DAFTAR PUSTAKA

Amanina, Ruzanna. 2011. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada

Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO)

tbk Cabang Majapahit Semarang).

http://eprints.undip.ac.id/26647/1/Jurnal_Ruzanna_Amanina_C2C607134_.p

df (diakses tanggal 13 Oktober 2013).

Auryna, Olla. 2009. Peranan Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan

Kerugian Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan,

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Baidaie, M.Chatim. 2005. Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Edisi Revisi.

Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit

dan Manajemen. Jakarta.

Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia nomor: 5/8/PBI/2003 tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Jakarta.

-------------------. 2005. Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/3/PBI/2005 tentang

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Jakarta.

-------------------. 2005. Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/8/PBI/2005 tentang

Sistem Informasi Debitur. Jakarta.

-------------------. 1995. SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995

Tentang Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Jakarta.

-------------------. Surat Edaran No.05/ 22/ DPNP. 2003. Tentang Pedoman Standar

Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Jakarta.

-------------------. Surat Edaran No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012

Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank

Perkreditan Rakyat. Jakarta.

-------------------. 2009. Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis

Agunan, Jakarta.

-------------------.Mandiri Kredit Tanpa Agunan, dari

http://www.bankmandiri.co.id/article/978985831710.asp, diakses tanggal 31

Oktober 2013.

68

Bank Mandiri. Mandiri Mitrakarya, dari

http://www.bankmandiri.co.id/article/730264580236.asp, diakses tanggal 31

Oktober 2013.

Banker Association for Risk Management (BARa) dan LSPP. 2010. Sertifikasi

Manajemen Resiko. Bank Mandiri: Jakarta.

Boynton, Johnson, Kell. 2003. Modern Auditing, Edisi Ketujuh. Jilid 1, alih bahasa,

Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi; editor Yati Sumiharti.

Erlangga: Jakarta.

Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006, Bank dan Lembaga Keuangan

Lainnya, Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.

Hasibuan, David H.M. Evaluasi Sistem Review Pengendalian Intern Dalam

Meningkatkan Efektivitas Penjualan Kredit (Studi Kasus PT. Mersifarma

Tirmaku Mercusana), Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol 4, No.2, Oktober

2004 (diakses 14 November 2013).

Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara: Jakarta.

Hastoni dan Andi Nugraha. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam

Meminimalkan Kredit Macet (Studi Kasus PT. Sinar Sosro Kp Sawangan),

Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 6 No.1, April 2006: 24-30 (diakses

tanggal 14 November 2013).

Hastoni. Peranan Sistem Dan Prosedur Penjualan Dalam Menunjang Efektifitas

Pengendalian Intern Piutang (Studi Kasus PT. Indomobil Finance Indonesia),

Jurnal Ilmiah Ranggading Volume 4 No.2, Oktober 2004: 79-85 (diakses

tanggal 14 November 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat:

Jakarta.

Kasmir, 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, Pinjaman yang

diberikan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Larashati Nilam, 2011. “Evaluation of The Internal Control of Micro Business in

Bank of Indonesia Lending (Case Study PT BRI unit Weru)“, Jurnal Ekonomi,

Universitas Gunadarma. Jakarta.

Meydianawati, Luh Gede, 2007. ”Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan

Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006”, Buletin Studi Ekonomi,

Volume 12 Nomor 2.

69

Mulyadi, 2002. Auditing, Edisi Keenam. Salemba Empat: Jakarta.

Munawaroh. Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjamg Efektivitas Sistem

Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi

Pegawai BRI Cabang Kediri), Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 13,

No. 1, Maret 2011: 76-82 (diakses tanggal 14 November 2013).

Novianty, Theresia A. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dan Mikro Pada PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi. Universitas Bina Nusantara.

Jakarta. http://thesis.binus.ac.id/Doc/Cover/2011-2-00566-AK%.pdf, diakses

pada Februari, 28, 2013.

Papalangi, Riska S. Penerapan SPI dalam menunjang efektifitas pemberian kredit

UKM pada PT. BRI (Persero) TBK Manado, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3

September 2013, Hal 1212-1220 (diakses tanggal 5 Februari 2014).

Santoso, Patricia Angela. Evaluasi Penerapan Internal Control Berdasarkan

Kerangka COSO 2012 Pada Divisi Kartu Kredit Di Bank “X”, Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.1, No.1 (2012) diakses tanggal 14

November 2013.

Setiawan Teguh, 2003. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Credit Crunch

Perbankan Sumatera Utara. Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas

Sumatera Utara. Medan.

Sumarsan, Thomas. 2010. Sistem Pengendalian Manajemen. Indeks: Jakarta.

Suryati. 2007. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah pada PT.

Bank “X” (Persero) TBK.” Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Jakarta.

Triwahyuniati, Nani. 2008. Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank

Haga Cabang Semarang. Tesis, Program Pascasarjana Kenotariatan

Universitas Diponegoro. Semarang.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Jakarta.

70

LAMPIRAN

L1.1 SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN

71

L1.2 SURAT PERNYATAAN

72

L1.3 SURAT PERNYATAAN PENYALURAN PENDAPATAN

73

L1.4 SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENYALURAN PENDAPATAN

KEPADA PERUSAHAAN

74

L1.5 SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PLAFOND INDUK

75

L1.6 FORMULIR KREDIT TANPA AGUNAN (depan)

76

L1.6 FORMULIR KREDIT TANPA AGUNAN (belakang – sekaligus

perjanjian kredit)

77

L1.7 SURAT PERNYATAAN PELUNASAN KREDIT DIBANK LAIN

78

L1.8 SYARAT UMUM KREDIT KONSUMTIF