Pengendalian Daya Rusak

PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERAN MASYARAKAT

YANG BERKAITAN DENGAN

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (TERMASUK KEKERINGAN)

1. Visi Pengelolaan Sumber Daya Air2. Misi Pengelolaan Sumber Daya Air3. Tujuan Kampanye Penyadaran Publik dalam

Pengelolaan Sumber Daya Air4. Materi Kampanye Sehubungan dengan

dengan misi pengendalian daya rusak air 5. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

dengan Misi Pengendalian Daya Rusak Aira. Masyarakat Umumb. Birokratc. Industri

6. Pengendalian Daya Rusak Air

Isi Paparan

Visi dan Misi Pembangunan Sumber Daya Air

VISI Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat

MISI

1. Konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan

2. Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas

3. Pengendalian daya rusak air 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran

masyarakat,swasta,dan pemerintah dalam pembangunan sumberdaya air

5. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air.

3. Tujuan Kampanye Penyadaran Publik dalam Pengelolaan SDA

Mendorong para pemilik kepentingan (stakeholders) sumber daya air agar :

• Lebih tanggap dalam menyikapi masalah-masalah yang timbul pada pengelolaan sumberdaya air;

• Mampu menyusun dan mengusulkan alternatif solusi untuk kesinambungan kegiatan pengelolaan sumber daya air;

• Mampu mendorong peningkatan potensi dan daya guna sumber daya air, agar dapat menciptakan kemanfaatan yang lebih optimal;

• Mampu meningkatkan potensi dan daya guna para perencana, pengelola, pengatur dan pengendali kegiatan-kegiatan di bidang sumber daya air.

• Pengenalan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian daya rusak air dan kekeringan;

• Masalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan flood-plain;• Masalah permukiman pada daerah manfaat sungai, danau, waduk dan

pantai;• Masalah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, danau,

waduk dan pantai, seperti membuang sampah langsung ke sungai, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pengendalian daya rusak air;

• Pengenalan kegiatan-kegiatan flood-proofing (elevasi lantai bangunan, jenis bahan bangunan, pemasangan saniter dll);

• Pengenalan sistem peringatan dini banjir termasuk evakuasi yang diperlukan;

• Masalah kekeringan dan upaya-upaya penanggulangannya;• Pengenalan teknologi tepat guna untuk flood-fighting yang dapat

dilaksanakan oleh masyarakat awam;• Pengenalan teknologi tepat guna untuk mengatasi masalah kekeringan.

4. Materi Kampanye sehubungan dg misi Pengendalian Daya Rusak Air

Peraturan Perundang-undangan Terkait Misi Pendayagunaan SDA

NO KEBIJAKAN MASYARAKAT

BIROKRAT INDUSTRI

1 UU No.7 2004 tentang SDA V V V

2 PP No.35/1991 tentang Sungai V V V

3 PP No.18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

V

4 PP No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air V V

5 KEPPRES No.123/2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

V V V

6 KEPMEN PU No. 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan

Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian C

V V

7 KEPMEN PU No.98/KPTS/1993 tentang Organisasi

Keamanan Bendungan

V

8 PERMEN PU No.45/PRT/1990 tentang Pengendalian

Mutu Air pada Sumber-sumber Air

V V

Pengendalian Daya Rusak Pengendalian daya rusak air

adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

adalah daya air yang menimbulkan

kerusakan dan/atau bencana :• Banjir• Erosi dan sedimentasi• Tanah longsor• Banjir dan lahar dingin• Tanah ambles• Perubahan sifat kandungan

kimiawi, biologi dan fisika air• Terancam punahnya jenis

tumbuhan dan/atau satwa• Wabah penyakit• Intrusi dan/atau• perembesan

Daya Rusak Air

………………………………………………..

Kegiatan Pengendalian Daya Rusak SDA

Pengendalian Daya Rusak adalah Upaya untuk • Mencegah• Mananggulangi serta• Melakukan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan Upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh dalam pola Pengelolaan Sumber Daya Air.•Upaya pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan non fisik•Kegiatan non fisik : penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kegiatan non fisik

PELANGGARAN PENGEMBANG PERUMAHAN terhadap Peraturan Pemerintah tentang larangan pemakaian tanah negara khususnya di

daerah bantaran sungai

Kondisi di Lapangan

Penyempitan alur sungai yg dilakukan oleh PENGEMBANG PERUMAHAN

Ijin diberikan oleh PEMDA kepada PENGEMBANG

perumahan untuk menjarah bantaran sungai

Cara Pencegahan

• Melalui kegiatan fisik/non fisik maupun menyeimbangan hulu hilir WS

• Kegiatan fisik : pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan yang diakibatkan olah daya rusak air

• Kegiatan non fisik : penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yaitu, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

• Penyeimbangan hulu dan hilir WS adalah penyelarasan antara kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di bag hilir

• Pencegahan diutamkan pada kegiatan non fisik• Pilihan kegiatan ditentukan oleh pengelola SDA ybs

Cara Penanggulangan

• Dilakukan dengan mitigasi bencana• Mitigasi bencana : kegiatan bersifat

meringankan penderitaan akibat bencana, misal : penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol dsb

• Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Tanggung Jawab

• Penanggulangan bencana akibat daya rusak air berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden (KEPPRES)

• Pemulihan daya rusak dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana SDA

• Pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola SDA dan Masyarakat.

Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah

Pengendalian daya rusak dilakukan pada :• Sungai • Danau • Waduk• Rawa • Cekungan air tanah• Sistim irigasi• Air hujan• Air laut yang berada di darat

UU No.7/ 2004 tentang SDA. BAB XVI. KETENTUAN PIDANA

Pasal 94(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air; atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air .

Rp ??????? M

PENEGAKAN HUKUM ?