Home >Documents >Pengenalan Tentang Keuangan Daerah

Pengenalan Tentang Keuangan Daerah

Date post:14-Dec-2015
Category:
View:8 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Keuangan Daerah
Transcript:
  • Pengenalan tentang Keuangan Daerah Revenue & Expenditure

    Syukriy Abdullah

  • Penger5an Keuangan Daerah

    Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

    Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005

  • Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

    Pasal 151 PP 58/2005 (Bab XV Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah): 1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

    diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

    BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP (PP 58/2005) Pasal 155 Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri No.13/2006

  • Perda dan Perkada dlm UU 32/2004 Pasal 146 1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan

    perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

    2. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    Pasal 42 UU No.32/2004: (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: ... c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-

    undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

  • Perda penyusunan Renja, Anggaran dan Pelaksanaannya

    Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

    pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

    Pasal 182 UU No.32/2004

    Pasal 194 UU No.32/2004

  • RKA-SKPD

    SKPD + SKPKD

    SKPD

    PENDAPATAN

    - Belanja Pegawai

    - Fungsi - Urusan - Program - Kegiatan

    Belanja Pegawai

    Belanja Barang dan

    Jasa

    Belanja Modal

    - Subsidi - Bunga - Hibah - Transfer - Bantuan Sosial - Belanja Tidak Terduga

    P A D

    Dana Perimbangan

    (SKPKD)

    Lain-Lain Pendapatan yang Sah

    (SKPKD)

    Pengeluarn

    Penerimaan

    PEMBIAYAAN (SKPKD)

    Belanja Langsung Belanja

    Tidak Langsung

    - Pajak (SKPKD) - Retribusi (SKPD) - Laba BUMD (SKPKD) - Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)

    SKPKD

    BELANJA

    A P B D DPA-SKPD

    Belanja Tidak Langsung

    STRUKTUR APBD

  • Struktur APBD

    1. Pendapatan ........................... xxxx 2. Belanja .................................. xxxx

    Surplus (Desit) ................... Xxxxx 3. Pembiayaan:

    Penerimaan pembiayaan... xxxx Pengeluaran pembiayaan.. xxxx Pembiayaan neto ................ Xxxxx SILPA (SIKPA) .............. Xxxxx

  • Pendapatan Daerah

    Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

    Komponen: Pendapatan asli daerah (UU 28/2010) Dana perimbangan Lain-lain pendapatan yang sah

    Prinsip penganggaran: Asas minimal

  • Pendapatan Asli Daerah

    Pendapatan asli daerah terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

    dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah.

  • ANGGARAN KEMENTERIAN

    BELANJA LAINNYA

    BELANJA PUSAT

    DANA PERIMBANGAN

    BELANJA DAERAH

    DANA OTONOMI KHUSUS

    DANA PENYESUAIAN

    POSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN DAN APBD

    DANA DEKONSENTRASI

    DBH DAU DAK

    APBN

    PEMBIAYAAN

    APBD

    PENDAPATAN DAERAH

    PENGELUARAN DAERAH

    PAJAK SDA

    PEMERINTAH NASIONAL PEMERINTAH DAERAH

    DANA TUGAS PEMBANTUAN

  • No Dana Transfer Besaran dalam APBN Kreteria/Indikator perhitungan per daerah

    1 DBH Alokasi Persentase tertentu dari perkiraan besaran Pajak & PNBP

    Realisasi Persentase tertentu dari realisasi setoran pajak & PNBP

    2 DAU Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto

    Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja Daerah

    3 DAK Tidak ada ketentuan mengenai besaran

    Usulan Pemerintah , disetujui DPR

    Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan Kondiisi Infrastruktur yang rusak.

    4 Dana OTSUS 2% dari Pagu DAU Nasional Kewenangan Gubernur untuk membagi kepada prov/kab/kota

    5 Infrastruktur OTSUS

    Tidak ada ketentuan mengenai besaran

    Usulan Pemerintah , disetujui DPR

    Ketetapan dalam UU APBN : Prov papua 60% Prov Papua Barat 40%

    6 Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang akan didanai

    . a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan Guru sertifikasi profesi, jumlah murid

    Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerah

  • Belanja Daerah

    Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

    Prinsip penganggaran: Asas maksimal Belanja Daerah: Tidak Langsung Tidak Tidak Langsung

  • Belanja Tidak Langsung

    Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. bunga; 3. subsidi; 4. hibah; 5. bantuan sosial; 6. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;

    dan 7. belanja Zdak terduga.

  • Belanja Langsung

    Belanja Langsung terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; dan 3. belanja modal

  • Pembiayaan Daerah

    Penerimaan pembiayaan mencakup: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

    Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended