Pengenalan tentang Keuangan Daerah Revenue & Expenditure Syukriy Abdullah
Penger5an Keuangan Daerah
• Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005
Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 151 PP 58/2005 (Bab XV Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah): 1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
BAB XVIII -‐ KETENTUAN PENUTUP (PP 58/2005) Pasal 155 Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. à Permendagri No.13/2006
Perda dan Perkada dlm UU 32/2004 Pasal 146 1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan
perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
2. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 42 UU No.32/2004: (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: ... c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-‐
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
Perda penyusunan Renja, Anggaran dan Pelaksanaannya
• Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-‐SKPD) serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-‐SKPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-‐undangan.
• Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 182 UU No.32/2004
Pasal 194 UU No.32/2004
RKA-SKPD
SKPD + SKPKD
SKPD
PENDAPATAN
- Belanja Pegawai
- Fungsi - Urusan - Program - Kegiatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
- Subsidi - Bunga - Hibah - Transfer - Bantuan Sosial - Belanja Tidak Terduga
P A D
Dana Perimbangan
(SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
(SKPKD)
Pengeluarn
Penerimaan
PEMBIAYAAN (SKPKD)
Belanja Langsung Belanja
Tidak Langsung
- Pajak (SKPKD) - Retribusi (SKPD) - Laba BUMD (SKPKD) - Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
SKPKD
BELANJA
A P B D DPA-SKPD
Belanja Tidak Langsung
STRUKTUR APBD
Struktur APBD
1. Pendapatan ........................... xxxx 2. Belanja .................................. xxxx
Surplus (Defisit) ................... Xxxxx 3. Pembiayaan:
Penerimaan pembiayaan... xxxx Pengeluaran pembiayaan.. xxxx Pembiayaan neto ................ Xxxxx SILPA (SIKPA) .............. Xxxxx
Pendapatan Daerah
• Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
• Komponen: – Pendapatan asli daerah (UU 28/2010) – Dana perimbangan – Lain-‐lain pendapatan yang sah
• Prinsip penganggaran: Asas minimal
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan d. Lain-‐lain PAD yang sah.
ANGGARAN KEMENTERIAN
BELANJA LAINNYA
BELANJA PUSAT
DANA PERIMBANGAN
BELANJA DAERAH
DANA OTONOMI KHUSUS
DANA PENYESUAIAN
POSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN DAN APBD
DANA DEKONSENTRASI
• DBH • DAU • DAK
APBN
PEMBIAYAAN
APBD
PENDAPATAN DAERAH
PENGELUARAN DAERAH
§ PAJAK § SDA
PEMERINTAH NASIONAL PEMERINTAH DAERAH
DANA TUGAS PEMBANTUAN
No Dana Transfer Besaran dalam APBN Kreteria/Indikator perhitungan per daerah
1 DBH Alokasi àPersentase tertentu dari perkiraan besaran Pajak & PNBP
Realisasi à Persentase tertentu dari realisasi setoran pajak & PNBP
2 DAU Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto
Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja Daerah
3 DAK • Tidak ada ketentuan mengenai besaran
• Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan Kondiisi Infrastruktur yang rusak.
4 Dana OTSUS 2% dari Pagu DAU Nasional Kewenangan Gubernur untuk membagi kepada prov/kab/kota
5 Infrastruktur OTSUS
• Tidak ada ketentuan mengenai besaran
• Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Ketetapan dalam UU APBN : Prov papua 60% Prov Papua Barat 40%
6 Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang akan didanai
. a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan Guru sertifikasi profesi, jumlah murid
Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerah
Belanja Daerah
• Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
• Prinsip penganggaran: Asas maksimal • Belanja Daerah: – Tidak Langsung – Tidak Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. bunga; 3. subsidi; 4. hibah; 5. bantuan sosial; 6. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
dan 7. belanja Zdak terduga.
Belanja Langsung
Belanja Langsung terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; dan 3. belanja modal
Pembiayaan Daerah
• Penerimaan pembiayaan mencakup: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
• Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.