PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN Oleh : Yuti Suhartati Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDM Kesehatan Surabaya, 24 November 2016
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
SDM KESEHATAN
Oleh :
Yuti Suhartati
Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Badan PPSDM Kesehatan
Surabaya, 24 November 2016
OUTLINE
I. RegistrasiTenaga Kesehatan
II. TUBEL, PPDS / PPDGS
III. Pengembangan Jabatan Fungsional
PENINGKATAN
PENDIDIKAN SDM
KESEHATAN
PENGEMBANG
AN PROFESI
NAKES
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN STR
PENGEMBANG
AN KARIR
SDMK
PENINGKATAN
KUALITAS SDMK
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
• Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik
wajib memiliki STR.
• STR diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
• STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi
dan Registrasi ulang diatur dengan Peraturan Konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan
Pasal 44 - 45 UU No. 36/2014
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
Aplikasi Registrasi Online
• untuk pemohon baru
Aplikasi Re-registrasi Online
• untuk perpanjangan
Aplikasi MTKP
• pengelolaan di MTKP
Aplikasi MTKI
• pengelolaan di MTKI
Aplikasi Search Engine
• Bagi pemangku kepentingan terkait
STR Online terdiri atas beberapa aplikasi yang akan terus
dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan
STR ONLINE
Pengajuan permohonan STR hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja
Input data dilakukan petugas, sehingga seringsalah
Proses tidak dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon
Verifikasi keabsahan ijazah sulit dilakukan
Data terpisah antara MTKI, MTKP danorganisasi profesi
Pengajuan permohonan STR dapat dilakukan kapanpun
Input data dilakukan mandiri oleh pemohon
Proses dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon setiap saat
Verifikasi keabsahan ijazah melalui web service PD DIKTI
Data terintegrasi antara MTKI, MTKP dan organisasi profesi
DAFTAR PROVINSI YANG SUDAH
STR ONLINE
NO. PROVINSI
1 DKI Jakarta
2 Jawa Timur
3 Nusa Tenggara Barat
4 Jawa Tengah
5 Kepulauan Riau
6 Sulawesi Selatan
7 Jambi
8 Sulawesi Tengah
9 DIY
10 Sulawesi Utara
11 Jawa Barat
12 Sumatera Utara
13 Kalimantan Selatan
14 Lampung
15 Bangka Belitung
16 Sumatera Selatan
17 Bali
NO. PROVINSI
18 Kalimantan Tengah
19 Gorontalo
20 Nusa Tenggara Timur
21 Sulawesi Tenggara
22 Aceh
23 Sulawesi Barat
24 Maluku
25 Bengkulu
26 Kalimantan Timur
27 Banten
28 Sumatera Barat
29 Riau
30 Kalimantan Barat
31 Kalimantan Utara
32 Maluku Utara
33 Papua Barat
34 Papua
Aplikasi Registrasi Online dapat diakses melalui:
mtki.kemkes.go.id
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
TENAGA KESEHATAN
PENGARAH
PENASEHAT
Bidang I:
Pengembangan
Skema Sertifikasi
dan Standar
Kompetensi Kerja
Bidang II:
Sertifikasi dan
Koordinasi Asesor
Bidang IV:
Manajemen Mutu
Bidang III:
Kerja Sama
Sekretariat
PELAKSANA
FUNGSI LSP NAKES:
Melaksanakan SERTIFIKASI
KOMPETENSI kerja bagi
tenaga kesehatan yang akan
bekerja di luar negeri
STRUKTUR LSP NAKES
(sesuai SK Menkes 262 tahun 2016)
PELUANG PASAR KERJA TENAGA KERJA
KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI
North America
• USA
• Canada
• Mexico
Africa
• Sudan
• Afrika Selatan
• Namibia
Europe
• Inggris
• Belgia
• Belanda
• Spanyol
Asia
• Jepang
• Timor Leste
• Taiwan
• Singapura
• Brunei
• Malaysia
• Thailand
• Hongkong
Oceania
• Australia
Timur Tengah
• Uni Emirat Arab
• Qatar
• kuwait
• Arab Saudi
• Bahrain
SERTIFIKASI PERAWAT INDONESIA KE
LUAR NEGERI
13
UJI KOMPETENSI
EXIT-EXAM DI PT
LULUS PT
- Ijazah
- Sertif Kompetensi/
- Sertif Profesi
REGISTRASI:
STR oleh
MTKI/
Konsil
LDP
+
TUK
LSP
BEKERJA DI DN
PENDAYAGUNAAN
KE LN
G to G
G to P
P to P
BNP2TKI
MAHASISWA
Pemagangan di
RS (2 th)
NO
WAKTU
2016 2017 2018 2019 2020
1 Pembentukan LSP dan semua perangkatnya
2 Menghadirkan uji LSP RN (NCLEX di Indonesia) oleh
BNP2TKI
3 Perekrutan asesor kompetensi dan lisensi sesuai kebutuhan
4 Audit mutu terhadap kualitas skema, asesor, materi uji dan TUK
5 Proses sertifikasi berdasar negara tujuan Timur Tengah
6 Pengembangan skema sertifikasi berdasar negara yang menggunakan NCLEX (Amerika dan Amerika Utara)
7 Proses Sertifikasi** ke negara Amerika dan Amerika Utara
8 Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan berikutnya (Australia dan Jerman)
9 Proses Sertifikasi ke negara Australia dan Jerman
10 Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan lainnya
11 Proses Sertifikasi** ke negara tujuan lainnya
12 Pengajuan lisensi ulang ke BNSP
13 Perbaikan dan peningkatan kualitas skema sertifikasi, asesor, materi uji ataupun TUK untuk proses sertifikasi selanjutnya
14 Penyegaran asesor
15 Resertifikasi asesor
16 Resertifikasi perawat
17 Menjalin kerjasama dengan BNP2TKI dan K/L lain untuk penempatan perawat yang telah tersertifikasi
18. Proses rekognisi Internasional: Prometric dan NCLEX
ROAD MAP SERTIFIKASI INTERNASIONAL di INDONESIA
2016-2020
PENINGKATAN PENDIDIKAN SDMK
PPDS/PPDGDS Tubel SDMK
S1 Profesi
S1 Profesi
S2
S3
4 Spesialis Dasar
4 Spesialisasi
Penunjang 1 PK
Sub Spesialis
Surat Edaran Program Tugas Belajar SDMK
tahun 2017 sudah dapat didownload melalui
puskatmutu-sdmk.kemkes.go.id atau
http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id
s/d 5 Januari 2017
Berkas paling lambat 20 Januari 2017
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN
UTAMA
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
(kel.jab tinggi)
ADMINSTRATOR
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASI
(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
KEAHLIAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
KETERAMPILAN
TUGAS, PERAN & KEDUDUKANJABATAN FUNGSIONAL ASN
TUGAS
melaksanakan
tugas pelayanan
berdasarkan
profesi jabatan
fungsional
keahlian dan/atau
keterampilan
tertentu
PERAN KEDUDUKAN
berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab
secara langsung pada
pejabat pimpinan tinggi
atau pejabat administrasi
yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas
jabatan fungsional
tertentu
memiliki peran sebagai
pelaksana tugas di
bidang pelayanan dan
profesi jabatan
fungsional yang
berdasarkan pada
keahlian dan/atau
keterampilan
tertentu
19
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT
PENDIDIKAN
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES
2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER
3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 D-III FAR
4 BIDAN 01/2008 1110/2008 551/2009 D-I/D-III/S1
5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER
6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG
7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES
8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1
9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED
11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III FIS
12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI
13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP
14 ORTOTIS PROS 122/2005 100//2006 993/2006 D-III
Regulasi Jabfung Kesehatan
20
NO NAMA JAFUNG PERMENPA
N
SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT
PENDIDIKAN
15 PKM 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1
17 PERAWAT 25/2014 5/6/2015 - D-III/S1
18 PERAWAT GIGI 23/2014 4/5/2015 - D-III/S1
19 PRANATA LABKS 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1
20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1
21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/S1
22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK
23 SANITARIAN 10/2006
19/2000
393/2001 1206/2004 D1-S1
24 TEKNISI ELEKT 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/S1
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG
26 TEKNISI TRANFSI 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW
28 PEMBIMBING
KESJA
13/2013
(47/2013)
50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1
Regulasi Jabfung Kesehatan
Mapping Stakeholder Jabfung Kes
21
PuskatMutu SDMK
PBAK/Tim Penilai
AK Pusat
Hukormas
Hukor Kemkes
Kemen-PAN RB
28 Jabfung Kesehatan
BKN
RopegKemkes
Kemkum-HAM SeknegKemkeu
Instansi Peng-guna Pusat
Puslat SDMK
Org
Profesi
Bapelkes
BBPK
BKDInstansi Peng-guna Daerah
PBAK/Tim Penilai
AK Daerah
Reg
ula
tor
Unit Pembina Pusat
Unit Pembina Daerah
Jf creation
INSTANSI PEMBINA INSTANSI PENGGUNA
a. Mengembangkan jabatan fungsional dan
menyusun petunjuk teknis;
b. Menyusun pedoman formasi;
c. Menetapakan standard formasi;
d. Mengusulkan tunjangan jabatan;
e. Melakukan sosialisasi serta petunjuk
pelaksanaannya;
f. Menyusun kurikulum diklat fungsional / teknis
fungsional;
g. Memfasilitasi diklat fungsional / teknis fungsional;
h. Mengembangkan sistem informasi Jabatan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional;
j. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
k. Memfasilitasi penyusunan dan penetepan etika
profesi dan kode etik jabatan;
l. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;
m. Menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan
n. Melakukan monev Jabatan Fungsional
a. Menyusun formasi jabatan
untuk setiap jenjang;
b. Melaksanakan
pengangkatan, pemindahan, pe
mbebasan, sementara, pemberh
etian dari dan dalam jabatan
fungsional
c. Penyelenggaraan Pembinaan
- Memfasilitasi pelaksanaan
tugas
- Melakukan penilaian prestasi
kerja.
- Menyusun Manajemen diklat
d. Berkoordinasi dengan instansi
pembina jabfung
PNS PROFESIONAL
Perlu
Pembagian
Peran
PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
22
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN
NO UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH
1 Ditjen Pelayanan Kesehatan
Dokter Pendidik Klinis, Dokter, DokterGigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, PerekamMedis, Fisioterapis, Teknis Elektromedis, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisen, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medis
18
2Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Entomolog Kesehatan, EpidemiologKesehatan,Psikolog Klinis 3
3 Ditjen Kefarmasian dan Alkes Apoteker, Asisten Apoteker 2
4 Ditjen Kesehatan MasyarakatNutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sanitarian
4
5 Pusat Determinan (diusulkan) Administrator Kesehatan 1
Jumlah 28
INSTANSI PENGGUNA DI DAERAH
34 Dinas Kesehatan Provinsi
562 Balai/
Labkes/faskes lain
Prov/Kab/Kota54 RSK Provinsi
52 RSU
Provinsi
416 Dinas Kesehatan Kabupaten
98 Dinas Kesehatan Kota
9700
Puskesmas21 RSK Kab/Kota535 RSU
Kab/Kota
Data tahun 2015-2016
KONDISI PENGELOLAAN JABATAN
FUNGSIONAL
Pokok Permasalahan/Kondisi Saat Ini
No Pokok Bahasan Permasalahan yg perlu diselesaikan
1 Regulasi: Permenpan,
Juklak, Juknis
1. Regulasi sebagian besar sudah lama (tidak relevan)
2. Perlu penyesuaian dengan aturan terbaru (UU ASN
dan UU Nakes) *
2 Pedoman Formasi Formasi untuk setiap rumah jabatan per kategori per
jenjang jabatan belum tersedia
3 Standar Kompetensi Sebagian besar belum memiliki Standar Kompetensi
Jabatan
4 Diklat 1. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya memenuhi
kebutuhan terhadap pemenuhan standar
2. Diklat teknis fungsional masih terbatas
5 Pendataan & Sistem
Informasi
1. Belum tersedia pangkalan data secara nasional
2. Sistem informasi belum ada/belum terintegrasi
6. Pembinaan 1. Fungsi Unit pembina belum optimal
2. Tim penilai belum optimal/sebagian subyektif
7. Uji Kompetensi 1. Regulasi,sarana dan prasarana belum disiapkan
2. Pengorganisasian yang sangat luas
Kondisi Saat Ini
1.Regulasi/Kebijakan
Jabfung belum
memadai.
2.Standar Kompetensi ≠.
3.Pedoman Formasi ≠.
4.Sosialisasi
regulasi/kebijakan
Jabfung <<.
5.Pelatihan pejabat
fungsional yang <<.
6.Database <<, sisfo ≠.
7.Standarisasi tim penilai
<<.
8.Binwas pengelolaan <<
9.Organisasi Profesi
Jabfung ≠.
1. Regulasi/kebijakan Jabfungyang update.
2. Tersusunnya StandarKompetensi(Manajerial,Teknis&SosKultural).
3. Adanya Pedoman Formasi.4. Sosialisasi regulasi/kebijakan
Jabfung berkesinambungan.5. Pelatihan bagi pejabat
fungsional sesuai kebutuhan6. Sisfo yang terstruktur,
terintegrasi dan ter-update7. Pedoman tim penilai.8. Binwas pengelolaan jabfung
yg berjenjang &berkesinambungan.
9. Organisasi Profesi Jabffung
UPAYA
•Grand
Design
(Visi, Misi,
Sasaran)
•Road Map
2016-2019
Kondisi Yg Diharapkan
Maksud & Tujuan
Rencana Jangka Panjang
Pengelolaan Jabatan Fungsional
Rancangan induk yang berisikan
penatalaksanaan dan pengelolaan
Jabatan Fungsional di lingkungan
Kementerian Kesehatan
Memberikan arah dalam
pelaksanaan pengelolaan jabatan
fungsional secara Nasional
selama kurun waktu tahun 2016-
2019
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2016
Grand Design Pengelolaan
Jabatan Fungsional
Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Perencanaan Pengangkatan Pengembangan
Pelaksanaan jabfung
Penilaian
Kinerja
Tunjangan
Latsar
Pengangkatan pertama/ Inpasing/
Pindah jabatan
Puncak
Karir
Berhenti
Analisis Jabatan
Formasi
Regulasi
Tusi Organisa
si
Analisis Beban Kerja
Alih Jabatan
Sistem Informasi
E-jabfung
Monitoring dan
Evaluasi
Kerangka Pikir
GRAND DESIGN PENGELOLAAN JABFUNG
JF Creation
Uji Kompetensi
Penilaian
Angka Kredit
Kenaikan jenjang
Pelatihan Jenjang
Pemenuhan Angka kredit
2016
1. Mapping kebutuhan
2. Strategic Action Plan
3. PengembanganJabfung Baru
4.Pembangunan Database Jabfungkes
2017
1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung
2. PengembanganSistem Informasi(e-PAK)
3. Monitoring EvaluasiPengelolaanJabfung
2018
1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung
2. MengoptimalkanPengelolaanJabfung(perencanaan, pengangkatan, pengembangan)
3. Penguatan SistemInformasi
4.MonevPengelolaan Jabfung
2019
1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung
2. StandarisasiPengelolaanJabfung
3. PenguatanSistemInformasi
4.Monitoring EvaluasiPengelolaanJabfung
ROAD MAP PENGELOLAAN JABFUNG
Action Plan 2016 Pengembangan Jabatan Fungsional
31
1.Revisi PMK
72/2014 ttg
Pembina Jabfung
2.Penyusunan
Jabfung Baru:
Penata Anestesi
3.Revisi Jabfung
PKM Promkes
Revisi Permenpan
JabfungNutrisionis
& Sanitarian
4.Finalisasi Juknis
Perawat dan
Perawat Gigi
5.Perpres tunjangan
6 jabfung
6.Mendorong Unit
Pembina
mengeva-luasi
matrik butir
kegiatan
Regulasi
1.Penyusuna
n Pedoman
Uji
Kompetensi
2.Mendorong
Unit
Pembina
menyusun
Standar
Kompetensi
manajerial
(21 jabfung)
dan teknis
(28 jabfung)
Kompetensi
1. Koordinasi
dengan
Puslat
terkait
identifikasi
kebutuhan
diklat
jabfung
2. Koordinasi
penyusuna
n modul
diklat agar
sinkron
dengan
kompetensi
yg
ditetapkan
Pelatihan
1.Penetapan
Unit
Pembina
Jabfung
Kemenkes
2.SE Tim
Penilai
Jabfung di
Provinsi3.Mendorong
unit pembina
mengevaluasi
butir-butir
kegiatan
4.Supervisi,
monev
berjenjang
Pembinaan
1.SE Format
Data Isian
Satker
Pengguna
Pusat/Provin
si/Kab/Kota/
UPT
2.Penyusunan
Pangkalan
Data
Jabfung
3.Harmonisasi
Data
Jabfung Unit
Pembina-
Ropeg-BKN
4.Penyusunan
e-jabfung
Pemetaan &
Sistem Informasi
PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL
REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATANNO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH
1 Administrator Kesehatan 1.418
2 Apoteker 3.826
3 Asisten Apoteker 11.851
4 Bidan 76.113
5 Dokter 22.873
6 Dokter Gigi 6.729
7 Dokter Pendidik Klinis 1.453
8 Entomolog Kesehatan 115
9 Epidemiolog Kesehatan 1.572
10 Fisikawan Medis 74
11 Fisioterapis 2.241
12 Nutrisionis 10.993
13 Okupasi Terapis 109
14 Ortosis Prostetis 21
NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH
15 Pembimbing Kesehatan Kerja 27
16 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3.987
17 Perawat 155.544
18 Perawat Gigi 9.919
19 Perekam Medis 3.038
20 Pranata Laboratorium Kesehatan 12.891
21 Psikolog Klinis 111
22 Radiografer 2.605
23 Refraksionis Optisien 359
24 Sanitarian 11.029
25 Teknisi elektromedis 1.246
26 Teknisi Gigi 115
27 Teknisi Transfusi Darah 133
28 Terapis Wicara 75
TOTAL 340.467Sumber Data : Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi BKN Maret 2016
JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL DENGAN PEMBINA
KEMENTERIAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Ace
h
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
. Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Jak
arta
Jaw
a B
arat
Jaw
a Te
nga
h
D I
Yogy
akar
ta
Jaw
a Ti
mu
r
Ban
ten
Bal
i
NTB
NTT
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Terapis Wicara
Tek.Transfusi Darah
Teknisi Gigi
Teknisi elektromedis
Sanitarian
Refraksionis Optisien
Radiografer
Psikolog Klinis
Pranata Labkes
Perekam Medis
Perawat Gigi
Perawat
Penyuluh Kesmas
Pembimbing Kesja
Ortosis Prostetis
Okupasi Terapis
Nutrisionis
Fisioterapis
Fisikawan Medis
Epidemiolog Kesehatan
Entomolog Kesehatan
Dokter Pendidik Klinis
Dokter Gigi
Dokter
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Latar Belakang
UU Nomor 5 tahun 2014
.
PermenPAN
no. 28/2013
PermenPAN
no.29/2013
PermenPAN no.
23/2014
Permenpan
no.47/2013
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kesehatan
PermenPAN no.
25/2014
PermenPAN
no.30/2013
Pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil dilakukan berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan Instansi
Pemerintah.
untuk meningkatkan kompetensi
dan profesionalisme yang akan naik
jenjang jabatan
Tahapan Persiapan Uji Kompetensi
Text in here Text in here
2016
Sep-
desSep
des Jan -
feb
Penyusunan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Sosiali
sasi
Pemben
tukan
dan
pembek
alan tim
penguji
Persiapa
n
tempat
Mar-
AprilMei –
Juni
Mar-
Agus
Pra Uji
Coba
2017
Penyusu
nan
materi
uji
Jul -
Ags
Uji Coba
pelaksan
aan
Sept -
Okt
Evaluasi
Uji Coba
pelaksanaa
n
2018
Persiap
an
Akhir
Nov
- des
Pelaksa-
naan
Ukom
JFK
Januari
2018
2018
PENUTUP
4
STR Online telah dapat diaktivasi di seluruh Provinsi. Diharapkan masing-masing Dinkes Provinsi melalui MTKP untukmengoptimalkan pelayanan STR
1
2
3
5
Masing-masing stakeholder diharapkan menetapkan Strategic
Action Plan Pengelolaan Jabfungkes dengan indikator dan
milestone yang jelas
Untuk pelaksanaan uji kompetensi jabfung diharapkan Unit
Pembina dan Instansi Pengguna sebagai unsur penyelenggara uji
kompetensi jabfung dapat mempersiapkan hal-hal yang
diperlukan antara lain:
1. Sosialisasi Ukomjabfung di wilayah kerja masing-masing
2. Pemetaan pejabat fungsional
3. Pembentukan tim penguji
4. Pendanaan.
Add your company slogan