Top Banner
PROGRAM PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN Oleh : Yuti Suhartati Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDM Kesehatan Surabaya, 24 November 2016
39

Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Jan 13, 2017

Download

Documents

lyliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

SDM KESEHATAN

Oleh :

Yuti Suhartati

Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK

Badan PPSDM Kesehatan

Surabaya, 24 November 2016

Page 2: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

OUTLINE

I. RegistrasiTenaga Kesehatan

II. TUBEL, PPDS / PPDGS

III. Pengembangan Jabatan Fungsional

Page 3: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PENINGKATAN

PENDIDIKAN SDM

KESEHATAN

PENGEMBANG

AN PROFESI

NAKES

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN STR

PENGEMBANG

AN KARIR

SDMK

PENINGKATAN

KUALITAS SDMK

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Page 4: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

• Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik

wajib memiliki STR.

• STR diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga

Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

• STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi

dan Registrasi ulang diatur dengan Peraturan Konsil

masing-masing Tenaga Kesehatan

Pasal 44 - 45 UU No. 36/2014

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Page 5: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Aplikasi Registrasi Online

• untuk pemohon baru

Aplikasi Re-registrasi Online

• untuk perpanjangan

Aplikasi MTKP

• pengelolaan di MTKP

Aplikasi MTKI

• pengelolaan di MTKI

Aplikasi Search Engine

• Bagi pemangku kepentingan terkait

STR Online terdiri atas beberapa aplikasi yang akan terus

dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan

STR ONLINE

Page 6: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Pengajuan permohonan STR hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja

Input data dilakukan petugas, sehingga seringsalah

Proses tidak dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon

Verifikasi keabsahan ijazah sulit dilakukan

Data terpisah antara MTKI, MTKP danorganisasi profesi

Pengajuan permohonan STR dapat dilakukan kapanpun

Input data dilakukan mandiri oleh pemohon

Proses dapat ditelusuri secara realtime oleh pemohon setiap saat

Verifikasi keabsahan ijazah melalui web service PD DIKTI

Data terintegrasi antara MTKI, MTKP dan organisasi profesi

Page 7: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

DAFTAR PROVINSI YANG SUDAH

STR ONLINE

NO. PROVINSI

1 DKI Jakarta

2 Jawa Timur

3 Nusa Tenggara Barat

4 Jawa Tengah

5 Kepulauan Riau

6 Sulawesi Selatan

7 Jambi

8 Sulawesi Tengah

9 DIY

10 Sulawesi Utara

11 Jawa Barat

12 Sumatera Utara

13 Kalimantan Selatan

14 Lampung

15 Bangka Belitung

16 Sumatera Selatan

17 Bali

NO. PROVINSI

18 Kalimantan Tengah

19 Gorontalo

20 Nusa Tenggara Timur

21 Sulawesi Tenggara

22 Aceh

23 Sulawesi Barat

24 Maluku

25 Bengkulu

26 Kalimantan Timur

27 Banten

28 Sumatera Barat

29 Riau

30 Kalimantan Barat

31 Kalimantan Utara

32 Maluku Utara

33 Papua Barat

34 Papua

Page 8: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan
Page 9: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Aplikasi Registrasi Online dapat diakses melalui:

mtki.kemkes.go.id

Page 10: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

TENAGA KESEHATAN

Page 11: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PENGARAH

PENASEHAT

Bidang I:

Pengembangan

Skema Sertifikasi

dan Standar

Kompetensi Kerja

Bidang II:

Sertifikasi dan

Koordinasi Asesor

Bidang IV:

Manajemen Mutu

Bidang III:

Kerja Sama

Sekretariat

PELAKSANA

FUNGSI LSP NAKES:

Melaksanakan SERTIFIKASI

KOMPETENSI kerja bagi

tenaga kesehatan yang akan

bekerja di luar negeri

STRUKTUR LSP NAKES

(sesuai SK Menkes 262 tahun 2016)

Page 12: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PELUANG PASAR KERJA TENAGA KERJA

KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

North America

• USA

• Canada

• Mexico

Africa

• Sudan

• Afrika Selatan

• Namibia

Europe

• Inggris

• Belgia

• Belanda

• Spanyol

Asia

• Jepang

• Timor Leste

• Taiwan

• Singapura

• Brunei

• Malaysia

• Thailand

• Hongkong

Oceania

• Australia

Timur Tengah

• Uni Emirat Arab

• Qatar

• kuwait

• Arab Saudi

• Bahrain

Page 13: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

SERTIFIKASI PERAWAT INDONESIA KE

LUAR NEGERI

13

UJI KOMPETENSI

EXIT-EXAM DI PT

LULUS PT

- Ijazah

- Sertif Kompetensi/

- Sertif Profesi

REGISTRASI:

STR oleh

MTKI/

Konsil

LDP

+

TUK

LSP

BEKERJA DI DN

PENDAYAGUNAAN

KE LN

G to G

G to P

P to P

BNP2TKI

MAHASISWA

Pemagangan di

RS (2 th)

Page 14: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

NO

WAKTU

2016 2017 2018 2019 2020

1 Pembentukan LSP dan semua perangkatnya

2 Menghadirkan uji LSP RN (NCLEX di Indonesia) oleh

BNP2TKI

3 Perekrutan asesor kompetensi dan lisensi sesuai kebutuhan

4 Audit mutu terhadap kualitas skema, asesor, materi uji dan TUK

5 Proses sertifikasi berdasar negara tujuan Timur Tengah

6 Pengembangan skema sertifikasi berdasar negara yang menggunakan NCLEX (Amerika dan Amerika Utara)

7 Proses Sertifikasi** ke negara Amerika dan Amerika Utara

8 Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan berikutnya (Australia dan Jerman)

9 Proses Sertifikasi ke negara Australia dan Jerman

10 Pengembangan skema sertifikasi ke negara tujuan lainnya

11 Proses Sertifikasi** ke negara tujuan lainnya

12 Pengajuan lisensi ulang ke BNSP

13 Perbaikan dan peningkatan kualitas skema sertifikasi, asesor, materi uji ataupun TUK untuk proses sertifikasi selanjutnya

14 Penyegaran asesor

15 Resertifikasi asesor

16 Resertifikasi perawat

17 Menjalin kerjasama dengan BNP2TKI dan K/L lain untuk penempatan perawat yang telah tersertifikasi

18. Proses rekognisi Internasional: Prometric dan NCLEX

ROAD MAP SERTIFIKASI INTERNASIONAL di INDONESIA

2016-2020

Page 15: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PENINGKATAN PENDIDIKAN SDMK

PPDS/PPDGDS Tubel SDMK

S1 Profesi

S1 Profesi

S2

S3

4 Spesialis Dasar

4 Spesialisasi

Penunjang 1 PK

Sub Spesialis

Surat Edaran Program Tugas Belajar SDMK

tahun 2017 sudah dapat didownload melalui

puskatmutu-sdmk.kemkes.go.id atau

http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id

s/d 5 Januari 2017

Berkas paling lambat 20 Januari 2017

Page 16: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN

Page 17: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

UTAMA

MADYA

PRATAMA

PIMPINAN TINGGI

(kel.jab tinggi)

ADMINSTRATOR

Eselon III

PENGAWAS

Eselon IV

PELAKSANA

Eselon V dan

JF umum

JABATAN ADMINISTRASI

(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)

KEAHLIAN

Penyelia

Mahir

Terampil

Pemula

KETERAMPILAN

Page 18: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

TUGAS, PERAN & KEDUDUKANJABATAN FUNGSIONAL ASN

TUGAS

melaksanakan

tugas pelayanan

berdasarkan

profesi jabatan

fungsional

keahlian dan/atau

keterampilan

tertentu

PERAN KEDUDUKAN

berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab

secara langsung pada

pejabat pimpinan tinggi

atau pejabat administrasi

yang memiliki keterkaitan

dengan pelaksanaan tugas

jabatan fungsional

tertentu

memiliki peran sebagai

pelaksana tugas di

bidang pelayanan dan

profesi jabatan

fungsional yang

berdasarkan pada

keahlian dan/atau

keterampilan

tertentu

Page 19: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

19

NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB

(JUKLAK)

PERMENKES

(JUKNIS)

SYARAT

PENDIDIKAN

1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES

2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER

3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 D-III FAR

4 BIDAN 01/2008 1110/2008 551/2009 D-I/D-III/S1

5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER

6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG

7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES

8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1

9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1

10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED

11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III FIS

12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI

13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP

14 ORTOTIS PROS 122/2005 100//2006 993/2006 D-III

Regulasi Jabfung Kesehatan

Page 20: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

20

NO NAMA JAFUNG PERMENPA

N

SKB

(JUKLAK)

PERMENKES

(JUKNIS)

SYARAT

PENDIDIKAN

15 PKM 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1

16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1

17 PERAWAT 25/2014 5/6/2015 - D-III/S1

18 PERAWAT GIGI 23/2014 4/5/2015 - D-III/S1

19 PRANATA LABKS 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1

20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1

21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/S1

22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK

23 SANITARIAN 10/2006

19/2000

393/2001 1206/2004 D1-S1

24 TEKNISI ELEKT 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/S1

25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG

26 TEKNISI TRANFSI 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD

27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW

28 PEMBIMBING

KESJA

13/2013

(47/2013)

50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1

Regulasi Jabfung Kesehatan

Page 21: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Mapping Stakeholder Jabfung Kes

21

PuskatMutu SDMK

PBAK/Tim Penilai

AK Pusat

Hukormas

Hukor Kemkes

Kemen-PAN RB

28 Jabfung Kesehatan

BKN

RopegKemkes

Kemkum-HAM SeknegKemkeu

Instansi Peng-guna Pusat

Puslat SDMK

Org

Profesi

Bapelkes

BBPK

BKDInstansi Peng-guna Daerah

PBAK/Tim Penilai

AK Daerah

Reg

ula

tor

Unit Pembina Pusat

Unit Pembina Daerah

Jf creation

Page 22: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

INSTANSI PEMBINA INSTANSI PENGGUNA

a. Mengembangkan jabatan fungsional dan

menyusun petunjuk teknis;

b. Menyusun pedoman formasi;

c. Menetapakan standard formasi;

d. Mengusulkan tunjangan jabatan;

e. Melakukan sosialisasi serta petunjuk

pelaksanaannya;

f. Menyusun kurikulum diklat fungsional / teknis

fungsional;

g. Memfasilitasi diklat fungsional / teknis fungsional;

h. Mengembangkan sistem informasi Jabatan;

i. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional;

j. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;

k. Memfasilitasi penyusunan dan penetepan etika

profesi dan kode etik jabatan;

l. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;

m. Menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan

n. Melakukan monev Jabatan Fungsional

a. Menyusun formasi jabatan

untuk setiap jenjang;

b. Melaksanakan

pengangkatan, pemindahan, pe

mbebasan, sementara, pemberh

etian dari dan dalam jabatan

fungsional

c. Penyelenggaraan Pembinaan

- Memfasilitasi pelaksanaan

tugas

- Melakukan penilaian prestasi

kerja.

- Menyusun Manajemen diklat

d. Berkoordinasi dengan instansi

pembina jabfung

PNS PROFESIONAL

Perlu

Pembagian

Peran

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

22

Page 23: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN

NO UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

1 Ditjen Pelayanan Kesehatan

Dokter Pendidik Klinis, Dokter, DokterGigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Labkes, PerekamMedis, Fisioterapis, Teknis Elektromedis, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Refraksionis Optisen, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Fisikawan Medis

18

2Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Entomolog Kesehatan, EpidemiologKesehatan,Psikolog Klinis 3

3 Ditjen Kefarmasian dan Alkes Apoteker, Asisten Apoteker 2

4 Ditjen Kesehatan MasyarakatNutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sanitarian

4

5 Pusat Determinan (diusulkan) Administrator Kesehatan 1

Jumlah 28

Page 24: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

INSTANSI PENGGUNA DI DAERAH

34 Dinas Kesehatan Provinsi

562 Balai/

Labkes/faskes lain

Prov/Kab/Kota54 RSK Provinsi

52 RSU

Provinsi

416 Dinas Kesehatan Kabupaten

98 Dinas Kesehatan Kota

9700

Puskesmas21 RSK Kab/Kota535 RSU

Kab/Kota

Data tahun 2015-2016

Page 25: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

KONDISI PENGELOLAAN JABATAN

FUNGSIONAL

Page 26: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Pokok Permasalahan/Kondisi Saat Ini

No Pokok Bahasan Permasalahan yg perlu diselesaikan

1 Regulasi: Permenpan,

Juklak, Juknis

1. Regulasi sebagian besar sudah lama (tidak relevan)

2. Perlu penyesuaian dengan aturan terbaru (UU ASN

dan UU Nakes) *

2 Pedoman Formasi Formasi untuk setiap rumah jabatan per kategori per

jenjang jabatan belum tersedia

3 Standar Kompetensi Sebagian besar belum memiliki Standar Kompetensi

Jabatan

4 Diklat 1. Kurikulum yang ada belum sepenuhnya memenuhi

kebutuhan terhadap pemenuhan standar

2. Diklat teknis fungsional masih terbatas

5 Pendataan & Sistem

Informasi

1. Belum tersedia pangkalan data secara nasional

2. Sistem informasi belum ada/belum terintegrasi

6. Pembinaan 1. Fungsi Unit pembina belum optimal

2. Tim penilai belum optimal/sebagian subyektif

7. Uji Kompetensi 1. Regulasi,sarana dan prasarana belum disiapkan

2. Pengorganisasian yang sangat luas

Page 27: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Kondisi Saat Ini

1.Regulasi/Kebijakan

Jabfung belum

memadai.

2.Standar Kompetensi ≠.

3.Pedoman Formasi ≠.

4.Sosialisasi

regulasi/kebijakan

Jabfung <<.

5.Pelatihan pejabat

fungsional yang <<.

6.Database <<, sisfo ≠.

7.Standarisasi tim penilai

<<.

8.Binwas pengelolaan <<

9.Organisasi Profesi

Jabfung ≠.

1. Regulasi/kebijakan Jabfungyang update.

2. Tersusunnya StandarKompetensi(Manajerial,Teknis&SosKultural).

3. Adanya Pedoman Formasi.4. Sosialisasi regulasi/kebijakan

Jabfung berkesinambungan.5. Pelatihan bagi pejabat

fungsional sesuai kebutuhan6. Sisfo yang terstruktur,

terintegrasi dan ter-update7. Pedoman tim penilai.8. Binwas pengelolaan jabfung

yg berjenjang &berkesinambungan.

9. Organisasi Profesi Jabffung

UPAYA

•Grand

Design

(Visi, Misi,

Sasaran)

•Road Map

2016-2019

Kondisi Yg Diharapkan

Page 28: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Maksud & Tujuan

Rencana Jangka Panjang

Pengelolaan Jabatan Fungsional

Rancangan induk yang berisikan

penatalaksanaan dan pengelolaan

Jabatan Fungsional di lingkungan

Kementerian Kesehatan

Memberikan arah dalam

pelaksanaan pengelolaan jabatan

fungsional secara Nasional

selama kurun waktu tahun 2016-

2019

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

2016

Grand Design Pengelolaan

Jabatan Fungsional

Badan PPSDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Page 29: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Perencanaan Pengangkatan Pengembangan

Pelaksanaan jabfung

Penilaian

Kinerja

Tunjangan

Latsar

Pengangkatan pertama/ Inpasing/

Pindah jabatan

Puncak

Karir

Berhenti

Analisis Jabatan

Formasi

Regulasi

Tusi Organisa

si

Analisis Beban Kerja

Alih Jabatan

Sistem Informasi

E-jabfung

Monitoring dan

Evaluasi

Kerangka Pikir

GRAND DESIGN PENGELOLAAN JABFUNG

JF Creation

Uji Kompetensi

Penilaian

Angka Kredit

Kenaikan jenjang

Pelatihan Jenjang

Pemenuhan Angka kredit

Page 30: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

2016

1. Mapping kebutuhan

2. Strategic Action Plan

3. PengembanganJabfung Baru

4.Pembangunan Database Jabfungkes

2017

1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung

2. PengembanganSistem Informasi(e-PAK)

3. Monitoring EvaluasiPengelolaanJabfung

2018

1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung

2. MengoptimalkanPengelolaanJabfung(perencanaan, pengangkatan, pengembangan)

3. Penguatan SistemInformasi

4.MonevPengelolaan Jabfung

2019

1. Memperkuatregulasipengelolaanjabfung

2. StandarisasiPengelolaanJabfung

3. PenguatanSistemInformasi

4.Monitoring EvaluasiPengelolaanJabfung

ROAD MAP PENGELOLAAN JABFUNG

Page 31: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Action Plan 2016 Pengembangan Jabatan Fungsional

31

1.Revisi PMK

72/2014 ttg

Pembina Jabfung

2.Penyusunan

Jabfung Baru:

Penata Anestesi

3.Revisi Jabfung

PKM Promkes

Revisi Permenpan

JabfungNutrisionis

& Sanitarian

4.Finalisasi Juknis

Perawat dan

Perawat Gigi

5.Perpres tunjangan

6 jabfung

6.Mendorong Unit

Pembina

mengeva-luasi

matrik butir

kegiatan

Regulasi

1.Penyusuna

n Pedoman

Uji

Kompetensi

2.Mendorong

Unit

Pembina

menyusun

Standar

Kompetensi

manajerial

(21 jabfung)

dan teknis

(28 jabfung)

Kompetensi

1. Koordinasi

dengan

Puslat

terkait

identifikasi

kebutuhan

diklat

jabfung

2. Koordinasi

penyusuna

n modul

diklat agar

sinkron

dengan

kompetensi

yg

ditetapkan

Pelatihan

1.Penetapan

Unit

Pembina

Jabfung

Kemenkes

2.SE Tim

Penilai

Jabfung di

Provinsi3.Mendorong

unit pembina

mengevaluasi

butir-butir

kegiatan

4.Supervisi,

monev

berjenjang

Pembinaan

1.SE Format

Data Isian

Satker

Pengguna

Pusat/Provin

si/Kab/Kota/

UPT

2.Penyusunan

Pangkalan

Data

Jabfung

3.Harmonisasi

Data

Jabfung Unit

Pembina-

Ropeg-BKN

4.Penyusunan

e-jabfung

Pemetaan &

Sistem Informasi

Page 32: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL

Page 33: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

KESEHATANNO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

1 Administrator Kesehatan 1.418

2 Apoteker 3.826

3 Asisten Apoteker 11.851

4 Bidan 76.113

5 Dokter 22.873

6 Dokter Gigi 6.729

7 Dokter Pendidik Klinis 1.453

8 Entomolog Kesehatan 115

9 Epidemiolog Kesehatan 1.572

10 Fisikawan Medis 74

11 Fisioterapis 2.241

12 Nutrisionis 10.993

13 Okupasi Terapis 109

14 Ortosis Prostetis 21

NO JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH

15 Pembimbing Kesehatan Kerja 27

16 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3.987

17 Perawat 155.544

18 Perawat Gigi 9.919

19 Perekam Medis 3.038

20 Pranata Laboratorium Kesehatan 12.891

21 Psikolog Klinis 111

22 Radiografer 2.605

23 Refraksionis Optisien 359

24 Sanitarian 11.029

25 Teknisi elektromedis 1.246

26 Teknisi Gigi 115

27 Teknisi Transfusi Darah 133

28 Terapis Wicara 75

TOTAL 340.467Sumber Data : Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi BKN Maret 2016

Page 34: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL DENGAN PEMBINA

KEMENTERIAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Ace

h

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Jam

bi

Sum

ater

a Se

lata

n

Ben

gku

lu

Lam

pu

ng

Kep

. Ban

gka

Bel

itu

ng

Kep

ula

uan

Ria

u

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a Te

nga

h

D I

Yogy

akar

ta

Jaw

a Ti

mu

r

Ban

ten

Bal

i

NTB

NTT

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kal

iman

tan

Uta

ra

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Go

ron

talo

Sula

wes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Bar

at

Pap

ua

Terapis Wicara

Tek.Transfusi Darah

Teknisi Gigi

Teknisi elektromedis

Sanitarian

Refraksionis Optisien

Radiografer

Psikolog Klinis

Pranata Labkes

Perekam Medis

Perawat Gigi

Perawat

Penyuluh Kesmas

Pembimbing Kesja

Ortosis Prostetis

Okupasi Terapis

Nutrisionis

Fisioterapis

Fisikawan Medis

Epidemiolog Kesehatan

Entomolog Kesehatan

Dokter Pendidik Klinis

Dokter Gigi

Dokter

Page 35: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Page 36: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Latar Belakang

UU Nomor 5 tahun 2014

.

PermenPAN

no. 28/2013

PermenPAN

no.29/2013

PermenPAN no.

23/2014

Permenpan

no.47/2013

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Kesehatan

PermenPAN no.

25/2014

PermenPAN

no.30/2013

Pengembangan karier Pegawai Negeri

Sipil dilakukan berdasarkan

kualifikasi, kompetensi, penilaian

kinerja, dan kebutuhan Instansi

Pemerintah.

untuk meningkatkan kompetensi

dan profesionalisme yang akan naik

jenjang jabatan

Page 37: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Tahapan Persiapan Uji Kompetensi

Text in here Text in here

2016

Sep-

desSep

des Jan -

feb

Penyusunan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Sosiali

sasi

Pemben

tukan

dan

pembek

alan tim

penguji

Persiapa

n

tempat

Mar-

AprilMei –

Juni

Mar-

Agus

Pra Uji

Coba

2017

Penyusu

nan

materi

uji

Jul -

Ags

Uji Coba

pelaksan

aan

Sept -

Okt

Evaluasi

Uji Coba

pelaksanaa

n

2018

Persiap

an

Akhir

Nov

- des

Pelaksa-

naan

Ukom

JFK

Januari

2018

2018

Page 38: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

PENUTUP

4

STR Online telah dapat diaktivasi di seluruh Provinsi. Diharapkan masing-masing Dinkes Provinsi melalui MTKP untukmengoptimalkan pelayanan STR

1

2

3

5

Masing-masing stakeholder diharapkan menetapkan Strategic

Action Plan Pengelolaan Jabfungkes dengan indikator dan

milestone yang jelas

Untuk pelaksanaan uji kompetensi jabfung diharapkan Unit

Pembina dan Instansi Pengguna sebagai unsur penyelenggara uji

kompetensi jabfung dapat mempersiapkan hal-hal yang

diperlukan antara lain:

1. Sosialisasi Ukomjabfung di wilayah kerja masing-masing

2. Pemetaan pejabat fungsional

3. Pembentukan tim penguji

4. Pendanaan.

Page 39: Pengembangan Jabfung Bid Kesehatan

Add your company slogan