PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATANpengdapari-jatim.com/regulasi/files/Pengembangan Jabatan Fungsional... · 15.Permenkes No 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan fungsional

LOGO

PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Badan PPSDM Kesehatan Hotel Ambhara, 20 Juni 2017

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Overview

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Regulasi Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional Kesehatan

Pendahuluan

COMPANY LOGO

1. PENDAHULUAN

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

UTAMA

MADYA PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

ADMINSTRATOR Eselon III

PENGAWAS Eselon IV

PELAKSANA Eselon V dan

Japlak

JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)

JABATAN FUNGSIONAL (TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL)

KEAHLIAN/KETRAMPILAN

Utama Madya Muda Pertama

KEAHLIAN

Penyelia Mahir Terampil Pemula

KETERAMPILAN

1

3

2

COMPANY LOGO

INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016)

Kemenkes

Puskat Mutu

Unit pembin

a

Unit kepegawai

-an

Unit Pelatih-

an Penilaian Angka Kredit

Pengembangan Jabatan Fungsional

Koordinator Uji Kompetensi

COMPANY LOGO

Unit Pembina Jabfung Kesehatan

No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 1 Pusat Analisis Determinan

Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan

2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2 3

Apoteker Asisten Apoteker

3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes

4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis

10 Perawat 11 Perawat Gigi 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara

4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes

16 Bidan 17 Teknisi Transfusi Darah

5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes

18 Fisikawan Medis 19 Pranata Labkes 20 Radiografer 21 Teknisi Elektromedis

COMPANY LOGO

Unit Pembina jabfung Kesehatan

No Unit Pembina No Jabatan Fungsional

6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian

Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P

22 Entomolog Kesehatan

7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian

Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P

23 Psikolog Klinis

8 Direktorat Surveilans dan Karantina

Kesehatan, Ditjen P2P

24 Epidemiolog

Kesehatan

9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen

Kesmas

25 Sanitarian

10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis

11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga,

Ditjen Kesmas

27 Pembimbing

Kesehatan Kerja

12 Direktorat Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas

28 Penyuluh Kesehatan

Masyarakat

COMPANY LOGO

INSTANSI PENGGUNA DI PUSAT & DAERAH

34 Dinas Kesehatan Provinsi

562 Balai/ Labkes/faskes

lain Prov/Kab/Kota

54 RSK Provinsi

52 RSU Provinsi

416 Dinas Kesehatan Kabupaten

98 Dinas Kesehatan Kota

9700

Puskesmas 21 RSK

Kab/Kota 535 RSU Kab/Kota

Data tahun 2015-2016

28 KEMENTERIAN DAN 28 LEMBAGA NON KEMENTERIAN

COMPANY LOGO

Tugas Instansi Pembina : Pasal 99 PP 11 tahun 2017

a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;

b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF

c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF

d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian KHK

m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok

e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yg inovatif

n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku

g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional

h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan

q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan

i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung

COMPANY LOGO

Instansi Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang; b. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan,

pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional

c. Penyelenggaraan Pembinaan - Memfasilitasi pelaksanaan tugas - Melakukan penilaian prestasi kerja. - Menyusun Manajemen diklat

d. Berkoordinasi dengan instansi pembina jabfung

COMPANY LOGO

2. PEJABAT FUNGSIONAL

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN

TUGAS

melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu

PERAN KEDUDUKAN

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

COMPANY LOGO

NO JENIS JABFUNG JLH

1 Adminkes 1.686 2 Apoteker 4.174 3 Asisten Apoteker 12.217

4 Bidan 78.800 5 Dokter 24.126 6 Dokter Gigi 6.939 7 Dokter Pendidik Klinis 1.810 8 Entomolog Kesehatan 112

9 Epidemiolog Kes 1.748 10 Fisikawan Medis 83 11 Fisioterapis 2.372 12 Nutrisionis 11.477

13 Okupasi Terapis 130 14 Ortosis Prostetis 29

NO JENIS JABFUNG JLH 15 Pembimbing

Kesehatan Kerja 192

16 Penyuluh Kesmas 4.498 17 Perawat 154.898 18 Perawat Gigi 10.217 19 Perekam Medis 3.166 20 Pranata Labkes 13.336 21 Psikolog Klinis 152 22 Radiografer 2.792 23 Refraksionis Optisien 386 24 Sanitarian 11.396 25 Teknisi elektromedis 1.319 26 Teknisi Gigi 106 27 Teknisi Transfusi

Darah 139

28 Terapis Wicara 89 JUMLAH 348.389

Sumber Data : e-Jabfung Puskat Mutu BPPSDMK diolah dari SAPK BKN Maret 2017

REKAPITULASI DATA PNS BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

COMPANY LOGO

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL

Melaksanakan tugas pokok

Mencatat dan menginventarisir

Mengumpulkan bukti fisik hasil

pelaksanaan kegiatan

pelayanan/pekerjaan sehari-hari

sebagai dasar untuk pengumpulan angka

kredit

MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA DIANTARANYA IKUT UJI KOMPETENSI

KEW

AJI

BA

N

Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

COMPANY LOGO

3. REGULASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

REGULASI 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

5. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri dan perubahannya

6. PP No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan perubahannya

7. PP No 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya

8. PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya

9. PP No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya

10.PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan perubahannya

11.PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

12.PP No 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

13.Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

14.Keppres No 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya

15.Permenkes No 60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di Lingkungan Kementerian kesehatan.

16.Kepmenkes Nomor 153/MENKES/SK/III/2006 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Kesehatan di Lingkungan Departemen Kesehatan.

COMPANY LOGO 17

NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)

PERMENKES (JUKNIS)

SYARAT PENDIDIKAN

1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES 2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER 3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 D-III FAR 4 BIDAN 01/2008 1110/2008 551/2009 D-I/D-III/S1 5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER 6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG 7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES 8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1

10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED 11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III FIS 12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI 13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP 14 ORTOTIS PROS 122/2005 100//2006 993/2006 D-III 15 PKM 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1

Regulasi Jabfung Kesehatan

COMPANY LOGO 18

NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)

PERMENKES (JUKNIS)

SYARAT PENDIDIKAN

16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 17 PERAWAT 25/2014 5/6/2015 - D-III/Ners 18 PERAWAT GIGI 23/2014 4/5/2015 - D-III/S1 19 PRANATA LABKS 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/S1 22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK 23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 24 TEKNISI ELEKT 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/S1 25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG 26 TEKNISI TRANFSI 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD 27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW 28 PEMBIMBING

KESJA 13/2013

(47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1

29 ASISTEN PENATA ANESTESI

10/2017 D3

30 PENATA ANESTESI 11/2017 D4/S1

Regulasi Jabfung Kesehatan

COMPANY LOGO

Kondisi Regulasi Kebijakan Jabfung

Permenpan/Kepmenpan, Juklak dan Juknis Jabfung sudah relatif lama 0-5 tahun = 6 Jabfung 6-10 tahun = 8 jabfung 11-15 tahun = 8 jabfung > 15 tahun = 6 jabfung

Nomenklatur jabfung yg harus disesuaikan dengan nomenklatur pada UU 36 tahun 2014 tentang nakes:

Permenpan Jabfung UU 36 tahun 2014 Penyuluh Kes Masyarakat

Promotor Kes Masyarakat

Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Pranata Lab Kesehatan Ahli Teknologi Lab Medik Asisten Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian Sanitarian Sanitasi Lingkungan

Banyak yg sdh tidak up to date dengan perkembangan Iptek Kesehatan

COMPANY LOGO

4. UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

Latar Belakang

UU ASN Nomor 5 tahun 2014

.

PermenPAN no. 28/2013

(T. Elektromedis)

PermenPAN no.29/2013

(Radiografer) PermenPAN no. 23/2014

(Perawat Gigi)

PermenPAN no. 25/2014 (Perawat)

PermenPAN no.30/2013

(Perekam Medis)

Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

untuk meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme yang akan naik jenjang jabatan

PermenPAN no. 47/2013 (13/2013)

Pembimbing Kesja

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Perawat 2 1

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Perawat Gigi 1 2

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

Permenpan dan reformasi Birokrasi RI Nomor 47 tahun 2013 perubahan atas PermenPAN dan RB nomor 13 tahun 2013 tentang Jabfung Pembimbing

Kesja dan Angka Kreditnya

Pasal 36 (1) PNS yang pada saatditetapkan

PermenPAN dan RB ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di –inpassing) dalam jabfung Pembimbing Kesja, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D IV/ Sarjana Terapan di bidang kesehatan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol ruang II/a

c. Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan d. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun teralhir.

2 1

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Radiografer

1 2

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

1 2

COMPANY LOGO

Jabatan Fungsional Perekam Medis

1 2

COMPANY LOGO

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan.

COMPANY LOGO

Organisasi Penyelenggara Uji

Puskatmutu

Dinkes Provinsi UPT Kementerian

Kesehatan Kementerian/Lembaga

selain Kemenkes

Unit Pembina

Dinkes Kab/Kota

UPT K/L selain Kemenkes UPT Dinkes Kab/ Kota

UPT Dinkes Provinsi

COMPANY LOGO

Tugas Pusat Peningkatan Mutu SDMK

Menyusun regulasi uji kompetensi

Mensosialisasikan penyelenggaraan uji

Mengarahkan penyelenggara dalam penyusunan perencanaan

Menyusun perencanaan secara nasional

Memverifikasi dan merekomendasikan penyelenggaraan uji

Melakukan akreditasi penyelenggaraan uji

Membuat dan mengembangkan sistem informasi

Mengeluarkan nomor sertifikat kepada peserta

Melakukan monev

COMPANY LOGO

Tugas Unit Pembina

Melakukan verifikasi data calon peserta uji

Melakukan verifikasi usulan proposal penyelenggaraan uji

Membentuk tim penguji pusat

Menyusun perencanaan uji kompetensi JF binaannya

Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji

Memfasilitasi penyelenggaraan uji

Menerbitkan sertifikat uji yang diuji di tingkat pusat

Melaksanakan monev Berkoordinasi dengan

Pusaktmutu dalam hal pembentukan tim penguji tk. Pusat, Sosialisasi penyelenggaraan, pengelolaan pelaksanaan, monev dll

COMPANY LOGO

Tugas UPT Kementerian Kesehatan (yang dipimpin pimpinan tinggi pratama)

Membuat rencana penyelenggaraan

Membentuk tim penguji di UPT

Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina

Memfasilitasi pelaksanaan uji

Menerbitkan sertifikat uji

Melakukan pencataan dan pelaporan

Membuat BAP Melakukan Monev

COMPANY LOGO

Tugas Dinas Kesehatan Provinsi

Membuat rencana penyelenggaraan

Membentuk tim penguji provinsi

Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke unit pembina

Memfasilitasi pelaksanaan uji

Menerbitkan sertifikat uji

Melakukan pencataan dan pelaporan

Membuat BAP Melakukan Monev

COMPANY LOGO

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Membuat rencana penyelenggaraan

Membentuk tim penguji kabupaten/kota

Membuat surat pengajuan pelaksanaan uji ke Dinkes Provinsi

Memfasilitasi pelaksanaan uji

Menerbitkan sertifikat uji bagi pejabat fungsional yang diuji di tk. Kab/Kota

Melakukan pencataan dan pelaporan

Membuat BAP Melakukan Monev

COMPANY LOGO

Pembiayaan

Pembiayaan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota, dan sumber dana lainnya yang sah

dan tidak mengikat.

Setiap instansi pengguna Jabatan fungsional

merencanakan dan menganggarkan biaya untuk

penyelenggaraan uji.

LOGO

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan