Home >Documents >Pengelolaan Migas Indonesia

Pengelolaan Migas Indonesia

Date post:18-Jan-2016
Category:
View:73 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Pengelolaan Migas Indonesia
Transcript:
  • Menyingkap tabir

    Pengelolaan Migas

    Indonesia

    Roes Aryawijaya

  • R8A12W51 1

    halaman Kata Pengantar 2 Pendahuluan 4

    Mengapa ? 6

    Apa penyebab utamanya ? 9

    Apa dampaknya ? 10 A. Kegiatan hulu migas 10

    Cadangan migas menurun 12

    Produksi minyak bumi menurun 14

    Perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 15

    Ikilim investasi kurang menarik 16

    B. Kegiatan hilir migas 18

    Kondisi kilang minyak beroperasi tidak efisien 23

    Volume BBM impor untuk subsidi energi meningkat 25

    Biaya subsidi energi meroket naik 26

    Kondisi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 27

    Bagaimana solusinya ? 30 A. Kegiatan hulu migas 30

    Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan 30

    Terobosan-terobosan yang harus dilaksanakan 33

    B. Kegiatan hilir migas 35

    Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan 35

    Terobosan-terobosan yang harus dilaksanakan 36

    Kondisi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral kedepan 38

    A. Peraturan dan Kebijakan 38

    B. Restrukturisasi Organisasi 40

    Kesimpulan dan Saran 42

    Daftar Bacaan 44

    Sekilas tentang penulis 46

    Komentar sahabat tentang penulis 51

    Daftar Isi

  • R8A12W51 2

    Kata Pengantar

    Pengelolaan minyak dan

    gas bumi Indonesia

    pada saat ini memasuki

    tahap kritis dan berstatus

    high risk, berdasarkan gambaran dari dua tolok ukur

    sebagai berikut: pertama tentang neraca keuangan sektor

    migas dan kedua mengenai selisih produksi dan konsumsi

    minyak bumi.

    Penulis terpanggil untuk menulis lika liku pengelolaan minyak

    dan gas bumi Indonesia berdasarkan pengalaman kerja

    penulis selama hampir tiga puluh satu tahun baik sebagai

    karyawan Pertamina dilapangan minyak dan gas bumi

    maupun sebagai pegawai negeri sipil di Kementrian Energi

    dan Sumber Daya Mineral dan Kementrian Badan Usaha

    Milik Negara (BUMN). Mudah-mudahan tulisan ini dapat

    memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan

    pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia untuk para

    pembaca sekalian termasuk isteriku, kedua putriku, kedua

    menantuku dan cucu-cucuku tersayang.

    Sebelumnya perlu diketahui bahwa sektor minyak dan gas

    bumi adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang

    besar dan juga merupakan salah satu pilar utama

    pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu maka

    seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah harus bersama-

    sama mengawasi dan mencermati jalannya pengelolaan

    minyak dan gas bumi supaya berkeadilan, transparan,

    akuntabel dan aplikabel.

  • R8A12W51 3

    Sehubungan dengan itu maka, pengelolaan minyak dan gas

    bumi Indonesia harus selalu mengacu pada Pasal 33 UUD

    1945 dan penjelasannya, yang antara lain menyatakan

    bahwa:

    dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk

    semua dan dibawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat

    yang selalu mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan

    kemakmuran orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam

    yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran

    rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

    untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta melarang

    secara tegas adanya penguasaan sumber daya alam ditangan

    perorangan, adanya praktek monopoli, oligopoli maupun

    praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

    people

    people

  • R8A12W51 4

    Pendahuluan Sektor Energi dan Sumber

    Daya Mineral merupakan salah

    satu pilar utama pendukung

    pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun sampai saat ini

    belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal

    kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya untuk lapisan

    rakyat kecil.

    Dalam rangka memudahkan pembaca untuk mencerna dan

    mengerti tentang pelaksanaan pengelolaan migas Indonesia,

    maka penulis mencoba menjabarkannya melalui suatu

    kerangka pola pikir sebagai berikut:

  • R8A12W51 5

    Melalui tulisan ini, penulis mengajak para pembaca untuk mencermati dua tolok ukur pengelolaan migas yang sangat penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimanakah sebenarnya pengelolaan migas yang ada sekarang ini.

    Kedua tolok ukur tersebut adalah pertama neraca keuangan sektor migas dan kedua selisih produksi dan konsumsi minyak bumi.

    Berdasarkan kedua tolok ukur tersebut, dapat diketahui apakah kondisi pengelolaan migas sehat atau tidak sehat dan menarik atau tidak menarik bagi perusahaa kontraktor migas. Kondisi yang tidak sehat berdampak negative bagi beberapa parameter pokok dalam pengelolaan migas yaitu status pengelolaan migas dan cost recovery sebagai parameter pokok dalam kegiatan hulu migas, serta cost BBM sebagai parameter pokok kegiatan hilir.

    Keadaan pengelolaan migas seperti ini sangat dipengaruhi oleh suatu regulasi dan birokratisasi pengelolaan migas yang terlalu rumit dan campur tangan pemerintah terlalu jauh dalam kegiatan operasional migas.

    Solusinya, harus dilakukan penataan ulang administrasi peraturan dan kebijakan pemerintahan melalui suatu upaya deregulasi dan debirokratisasi pengelolaan migas dengan melaksanakan langkah-langkah konkrit serta terobosan-terobosan.

    Sasaran dari semua itu adalah terciptanya suatu Tata Kelola Migas Indonesia yang efisien dan efektif, berkeadilan, transparan, akuntabel dan aplikabel untuk menurunkan tingkat risiko dari high risk ketingkat yang lebih rendah, yang akan mendorong para investor untuk melakukan upaya-upaya eksploitasi dan eksplorasi , yang pada akhirnya akan memperbaiki neraca keuangan migas,serta menaikkan produksi migas.

  • R8A12W51 6

    Mengapa?

    Berdasarkan pada gambaran dua

    tolok ukur dalam pengelolaan

    migas Indonesia, yaitu:

    Pertama; neraca keuangan migas yang semakin defisit, dimana pada tahun 2004 sebesar Rp.13 triliun,- atau 10,6% dan terus membengkak menjadi sebesar Rp. 217,5 triliun atau 66,6% pada tahun 2013 yang artinya belanja atau pengeluaran (pembiayaan) pengelolaan migas lebih besar dari penerimaan negara bahkan sudah menggerus pendapatan negara dari sektor lain diantaranya adalah sektor pajak, seperti terlihat pada grafik-1dibawah ini:

  • R8A12W51 7

    Kedua; selisih antara produksi dan konsumsi minyak

    bumi yang semakin membesar dari 0,18 juta bbl per hari

    pada tahun 2004 atau 16% dari produksi minyak bumi pada

    tahun 2004, menjadi 0,74 juta bbl per hari pada tahun 2013

    atau 84% dari produksi minyak bumi pada tahun 2004.

    Sebagaimana terlihat pada grafik-2 dibawah ini, konsumsi

    minyak bumi terus meningkat dari 1,28 Juta bbl per hari pada

    tahun 2004 menjadi 1,62 Juta bbl per hari pada tahun 2013

    sementara produksi minyak bumi terus menurun yang

    menyebabkan sejak tahun 2004 negara Indonesia yang

    dulunya merupakan negara net exporter berubah menjadi

    negara net importer minyak bumi.

    Berdasarkan gambaran dari kedua tolok ukur tersebut diatas

    ternyata kondisi pengelolaan migas Indonesia sudah sangat

    mengkhawatirkan bahkan dapat disebut sudah memasuki

    tahap kritis dan berstatus high risk.

  • R8A12W51 8

    Oleh karena itu Pemerintah perlu segera melakukan penataan ulang administrasi peraturan dan kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan migas di Indonesia, agar menjadi lebih baik, berkeadilan, transparan, akuntabel dan aplikabel serta sekaligus dapat menurunkan tingkat risiko status pengelolaan migas kita dari posisi high risk menjadi posisi medium risk menyamai tingkat risiko pengelolaan migas negara tetangga kita, yaitu Malaysia.

    Melalui perubahan pengelolaan migas tersebut, Malaysia berhasil menemukan suatu prospek migas Kikeh dengan cadangan sekitar 1 miliar setara barrel minyak atau barrel oil equivalent (BOE) di lokasi lepas pantai atau offshore.

  • R8A12W51 9

    Apa penyebab utamanya

    Penyebab utama sehingga kondisi pengelolaan migas Indonesia memasuki tahap kristis dengan status high risk karena pemerintah dalam melakukan fungsi kontrol dan pengawasannya berdasarkan pada suatu regulasi dan birokratisasi pengelolaan migas yang rumit dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan operasional yang terlalu jauh yang sudah tidak sejalan dengan prinsip tata kelola administrasi pemerintahan yang baik atau good governance.

    Seharusnya, Pemerintah dalam melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasannya dalam pengelolaan migas harus selalu melakukan kajian dan pengawasan yang ketat terhadap dua parameter pokok yang sangat penting yaitu besaran cost recovery dalam kegiatan hulu migas dan cost BBM dalam kegiatan hilir migas karena kedua parameter pokok tersebut sangat mempengaruhi biaya pengelolaan migas.

  • R8A12W51 10

    Peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan

    migas seperti tersebut diatas akan berdampak negative baik

    bagi pelaksanaan kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir

    migas antara lain sebagai berikut:

    A. Kegiatan Hulu migas

    Dalam kegiatan hulu migas beberapa hal yang menjadi

    penyebab keterlambatan operasi dilapangan, antara lain

    adalah banyak dan rumitnya proses perijinan yang harus

    diperoleh para kontraktor kontrak kerjasama (KKS) migas,

    serta lamanya proses persetujuan rencana kerja dan

    anggaran perusahaan migas oleh pemerintah yang diwakili

    oleh SKK Migas. Selain dari pada itu, kurang tepatnya

Embed Size (px)
Recommended