Top Banner
Pengelolaan Klinik di Era UHC dr. Herman Dinata M, AAAK Kepala Cabang Bandung Bandung, 21 Juli 2018
32

Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Mar 17, 2019

Download

Documents

dinhdien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Pengelolaan Klinik

di Era UHCdr. Herman Dinata M, AAAK

Kepala Cabang Bandung

Bandung, 21 Juli 2018

Page 2: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama
Page 3: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

UHC Negara Lain

0

20

40

60

80

100

120

140

Tahun

127

118

79

72

48

36

26

UHC

Jerman Belgium Austria Luxemberg Costa Rica Jepang Korea Selatan

Page 4: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Peserta JKN-KIS Kota Bandung

Page 5: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN ERA JKN

Tersier

Sekunder

Primer

Rujukan berjenjang

Koordinasi timbal balik

Dukungan IT, Regulasi

FOKUS PELAYANAN PRIMER

promotif dan preventif

PNPK, CP DAN PPK

Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Faskes Tingkat

pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama)

Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh dokter spesialis di Faskes

Tingkat lanjutan (RS Tipe B Non Pendidikan, C dan D, serta Balai)

Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh dokter sub spesialis di

Faskes Tingkat lanjutan (RS Tipe A dan B Pendidikan, RS Khusus)

AUDIT

RUJUKAN

DIPERLUKAN TATA

KELOLA YANG BAIK

INA CBGs

KAPITASI

Page 6: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Melakukan Perjanjian Kerjasama

POLA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

Faskes Penunjang

Program1. APOTEK

2. LABORATORIUM

3. OPTIK

1. APOTEK

2. LABORATORIUM

3. OPTIK

BPJS KESEHATAN

1. FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT PERTAMA

2. FASILITAS KESEHATAN

RUJUKAN TINGKAT

LANJUTAN

1. FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT PERTAMA

2. FASILITAS KESEHATAN

RUJUKAN TINGKAT

LANJUTAN

Jejaring Faskes

Melakukan Perjanjian Kerjasama

XTidak ada

Perjanjian

Kerja Sama

Perpres 12 Tahun 2013, Pasal 30 (2):

Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana

penunjang, wajib membangun jejaring dengan Fasilitas

Kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat,

bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang

dibutuhkan.

- Laboratorium

- Dokter gigi

- Apotik

- Bidan

Pemeriksaan Penunjang regular

& GDP/GDPP Prolanis

Obat PRB, Pemeriksaan Lab Kimia Darah Prolanis/PRB, Kacamata

Page 7: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Persyaratan administrasi kerjasama dengan Klinik PratamaPermenkes No. 71 Tahun 2013

Persyaratan administrasi kerjasama dengan Klinik PratamaPermenkes No. 71 Tahun 2013

Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:

1. Surat Ijin Operasional;

2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;

5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan

6. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Page 8: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Akreditasi FKTP

8

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh FKTP yang bekerjasama tetap sesuai dengan

Permenkes 71 Tahun 2013 pasal 6 ayat 1, kecuali untuk persyaratan AKREDITASi

dapat dilengkapi maksimal 7 tahun dari tahun 2013 (tahun 2019)

Permenkes 99Permenkes 71

Page 9: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

9

STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN FASKES

MEMBUKA KERJASAMA SELUASNYA BAGI FASKES YANG MEMENUHI PERSYARATAN

KETERBUKAAN INFORMASI KEBUTUHAN DAN SELEKSI FASKES MELALUI HFIS

SINERGI KEMITRAAN DENGAN KEMKES, DINAS KESEHATAN, ASOSIASI FASKES DAN ORGANISASI PROFESI

Page 10: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Pertimbangan Kerjasama

Persyaratan Legalitas dan komitmen

• Pasal 6 PMK 71 Tahun 2013

Pertimbangan lainnya :

• Aksesibilitas

• Rasio kecukupan Faskes

• Kapasitas Faskes

• Jumlah Penduduk

Seleksi, Credentialing/Recredentialing

• Pasal 9 PMK 99 Tahun 2015 (SDM, Kelengkapan sarpras, lingkup & komitmen pelayanan)

Page 11: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Peluang Penambahan Faskes Kota Bandung

Page 12: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama
Page 13: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

13

Faskes Tingkat Pertama (FKTP) yang BekerjasamaRealisasi s.d 31 Des 2017

Peserta

TerdaftarFKTP

Tenaga

DokterRasio *)

1 2 4 5 6 7=6/4

1 Dokter Praktik Perorangan 30.840 23 23 1.341

2 Klinik Polri 22.387 3 5 4.477

3 Klinik TNI 64.237 9 22 2.920

4 Klinik Pratama 487.155 76 186 2.619

5 Puskesmas 1.098.443 73 182 6.035

6 RS D Pratama - - -

1.703.062 184 418 4.074

Keterangan: *) Rasio Dokter : Peserta = 1 : 5.000

No Jenis FKTP

Realisasi s.d 31 Des. 2017

Total

Page 14: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

BPJS Kesehatan

Page 15: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

MEKANISME PENGAJUAN KERJA SAMA

1. Mengajukan pendaftaran

2. Mendapatkan kodeakses by email

3. Entri data FKTP by Aplikasi H.F.I.S

Proses Pendaftaran Faskes

1. Entri Data Faskes

2. Upload Dokumen

3. Self Assessment

Proses Seleksi di BPJS Kesehatan

1. Verifikasi berkas

2. Verifikasi self assessment3. Kredensialing

4. Kontrak (berdasarkan hasil

analisa kebutuhan

Page 16: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

16

Transparansi kerja

sama Faskes

MONITORING VIA

WEBSITE BPJS

KESEHATAN

APLIKASI

HFIS

Page 17: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Proses pendaftaran aplikasi HFIS

Page 18: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Proses pendaftaran aplikasi HFIS

Page 19: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Proses pendaftaran aplikasi HFIS

Page 20: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Lampiran PKS

beserta tanda

tangan Jejaring

Lampiran II PKS

Biaya dan Tata Cara

Kerjasama

(setelah nomor rekening

FKTP)

Perjanjian KerjasamaPasal 4 PerMenkes 99/2015

20

1. Jejaring FKTP:

a. Laboratorium

b. Bidan swasta praktik mandiri

c. Apotek

Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu dan

Bidan Desa tidak termasuk jejaring FKTP tetapi

Jaringan Puskesmas

2. PKS ditandatangi oleh kedua pihak Kerjasama (BPJS

Kes dan FKTP), jejaring menandatangi PKS dalam

bentuk Lampiran PKS BPJSKes-FKTP beserta data

jejaring

3. FKTP bersama BPJS Kesehatan memastikan

kesesuaian perijinan jejaring yang bekerjasama

dengan FKTP mengacu perundangan yg berlaku

4. Perjanjian/kesepakatan antara fasilitas kesehatan

dan jejaring serta kelengkapan syarat administrasi

pelaksanaan pelayanan jejaring menjadi lampiran

dalam PKS

5. Periode kesepakatan antara fasilitas kesehatan dan

jejaring, disesuaikan dengan masa berlaku PKS.

6. Penyesuaian PKS paling lambat 31 Agustus 2016

Data Jejaring:

1. Nama

2. Alamat

3. Kontak/Telepon

4. Jenis Pelayanan

5. Rekening

6. NPWP

Lampiran PKS baru:

1. Data jejaring dan ttd jejaring

2. Nomor rekening jejaring

3. Kesepakatan FKTP-Jejaring

Page 21: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

CARA PEMBAYARAN FKTP

Sumber : Perpres No.12 Tahun 2013 dan Pemenkes No.52 Tahun 2016

Pelkes FKTP dibayar dengan kapitasi dan non kapitasi

Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan

Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan

Page 22: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

KAPITASI

BERAPA KAPITASI YANG DIBAYAR?

Dibayar berdasarkan jumlah peserta terdaftar per bulan

Tidak dibayar berdasarkan jumlah peserta yang sakit

BAGAIMANA PENENTUAN BESARAN KAPITASI DI FKTP?

BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASKES (ADINKES, ASKLIN DAN PKFI)

SESUAI KEPMENKES 455 TAHUN 2013

BERDASARKAN HASIL KREDENSIALING KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN

CONTOH:

Puskesmas Madantika memiliki peserta JKN yang terdaftar sebanyak 10.000 orang.

Besaran kapitasi Puskesmas Madantika adalah Rp 6.000,- per jiwa.

Jumlah kunjungan di Puskemas Madantika sebanyak 500 orang/bulan

Kapitasi yang dibayarkan kepada Puskesmas Madantika adalah

= jumlah peserta x besaran kapitasi

= 10.000 orang x Rp 6.000,-

= Rp 60.000.000

Kapitasi dibayarkan tanpa memperhitungkan banyaknya kunjungan

Page 23: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

23

Page 24: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Non KapitasiPelayanan Laboratorium PRB di Tingkat Pertama

(Permenkes 52 tahun 2016)

Page 25: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Pelayanan Laboratorium PRB di Tingkat Pertama(Permenkes 52 tahun 2016)

Page 26: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

KOMPETENSI

FASKES

Sarana Prasarana Alat Kesehatan

Farmasi

Sumber Daya

Kesehatan

Sistem Pelayanan

dan sistem

rujukan

Mutu melalui akreditasi

KOMPETENSI

PROFESIONAL

KOMPETENSI

MANAJERIAL

KEPEMIMPINAN

KLINISKEMAMPUAN

TEKNIS MEDIS

DISTRIBUSI

AKSES DAN MUTU

PELAYANAN

KESEHATAN

KOMPETENSI

INTERPROFESIONAL

KEMAMPUAN

TEKNIS PROMOSI DAN

PREVENSI

DIPERLUKAN

PENGUATAN FASKES

UHC

KONDISI YANG DIHARAPKAN 2019

Page 27: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN PADA TIAP

LEVEL FASKES

PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER

Standar fasilitas medikStandar fas non medikStandar SDMTarifMUTU (Akreditasi)

PNPKPPKCP

Input OutputProses

EFISIENSI COST EFFECTIVENESS

INDIKATOR MUTU PELAYANAN

HTA

MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN

•Angka pasien jatuh•Kepatuhan Clinical

Pathway•Kecepatan mengatasi komplain, dll

Page 28: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Tantangan Asuransi Sosial

• Mereka yang belum menjadi peserta

walau diwajibkan UU sakit daftar

• Mereka yang sudah menjadi peserta tapi

merasa nilai premi tdk sesuai dgn

manfaat/harapan/ekspektasi ingin

keluar walau diwajibkan UU :

–Yg sehat tdk mau bayar iuran

–Bayar iuran saat sakit

Page 29: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama
Page 30: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Sinergis adalah Membangun dan memastikan hubungan

kerjasama yang produktif serta kemitraan

yang harmonis dengan para pemangku kepentingan,

untuk menghasilkan karya

yang bermanfaat dan berkualitas

Page 31: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

SOLUSI LAYANAN e-JKN

31

SOLUSI e-JKN

1.

KEPESERTAAN

2.

LAYANAN

KESEHATAN

3.

PEMBAYARAN

IURAN

4.

PELAYANAN

PESERTA

5.

LAYANAN

INFORMASI

6.

LAYANANINTERAKTIF

Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Cepat dan Efisien untuk peserta JKN

berbasis mobile application.

Akses melalui Mobile

Application

Pelayanan menggunakan Finger

Print (SEP)

Pelayanan melalui

Kiosk

1. Fitur Cek Iuran

2. Fitur Cek Lokasi Faskes

3. Fitur Skrining Riwatan

Kesehatan

4. Fitur Catatan Pembayaran 1

Bln – 3 Bln

5. Fitur Cek Virtual Account

6. Fitur Info Peserta

7. Fitur Info BPJS Kesehatan

8. Fitur Pindah Kelas (Warning

Validasi)

9. Fitur Pindah Faskes (Warning

Validasi)

10. Fitur Pembayaran

11. Fitur Perubahan Identitas

12. Fitur Pendaftaran

13. Fitur Aduan Peserta atau Care

Center

14. Fitur Pendaftaran Faskes TK I

15. Fitur Rujukan Tk Lanjut

16. Fitur Rating Kepuasan Peserta

(Fakses TK I, Faskes TK II,

Layanan BPJS Kes, Dokter dll)

Page 32: Pengelolaan Klinik di Era UHC - seminarkedokteran.comseminarkedokteran.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengelolaan... · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. Perjanjian kerja sama

Terima Kasih

Kini Semua Ada Dalam Genggaman!

www.bpjs-kesehatan.go.id

Download Aplikasi Mobile JKN