Home >Documents >pengelolaan keuangan upk

pengelolaan keuangan upk

Date post:23-Nov-2015
Category:
View:105 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

    Pag

    e1

    TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

    LATAR BELAKANG

    Untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PROGRAM, maka dalam

    pengelolaannya dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan

    program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan serta prinsip-prinsip

    PROGRAM. Selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas serta penyaluran

    dana baik dari KPPN ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa melalui TPK,

    pendokumentasian atas setiap kegiatan juga dibutuhkan serta dalam rangka

    menjamin pencatatan maupun pengarsipannya. Untuk itu dibentuk suatu Unit

    Pengelolaan Keuangan yang berkedudukan di kecamatan yang telah terpilih dan

    terbentuk dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD II).

    PENGERTIAN

    UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PROGRAM. Pengurus dipilih oleh

    masyarakat melalui perwakilannya di forum Musyawarah Antar Desa yang

    kemudian ditetapkan dan disahkan dengan Surat Penetapan Camat atas nama

    Bupati

    Walaupun pemilihan pengurus UPK pada umumnya dilakukan dalam Musyawarah

    Antar Desa II, namun pada prinsipnya penggantian pengurus UPK dalam

    Musyawarah Antar Desa dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dan

    usulan desa, apabila tidak melakukan tugas dengan baik atau ada yang

    mengundurkan diri. Pemilihan kembali pengurus UPK juga dapat dilakukan di

    kahir pelaksanaan program dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dana pasca

    program.

    Fungsi dan peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional

    pelaksanaan kegiatan PROGRAM di tingkat antar desa termasuk

    mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri

    dari ketua, skretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota

    masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan

    selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa

  • 2

    Pag

    e2

    TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UPK

    UPK bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan (FK) dan PjOK memfasilitasi

    dan memberikan bimbingan tentang administrasi dan keuangan kepada desa-

    desa di wilayahnya, serta mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa.

    Secara umum tugas dan tanggung jawab UPK adalah :

    a) Bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PROGRAM serta turut

    menjaga berlangsungnya proses PROGRAM sesuai azas dan prinsipnya.

    b) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan

    ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

    program.

    c) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Antar Desa

    yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan

    secara berkala maupun sesuai kebutuhan. Bahan laporan

    pertanggungjawaban sebaiknya dibagikan satu minggu sebelumnya kepada

    seluruh desa (Kades, TPK dan Tokoh Masyarakat) agar dapat dipelajari

    terlebih dahulu.

    d) Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak

    luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk

    disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan

    pelestarian kegiatan UEP dan simpan pinjam.

    e) Membuka rekening kolektif di bank pemerintah setempat bersama FK dan

    wakil masyarakat yang dipilih dalam MAD Sosialisasi untuk BLM Dana

    Kegiatan.

    f) Menyalurkan dana bantuan PROGRAM ke desa melalui rekening TPK di bank

    pemerintah setempat dengan terlebih dahulu memeriksa Rencana

    Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh TPK serta realisasi dan penggunaan

    dana sebelumnya.

    g) Memberikan bantuan teknis langsung kepada TPK dan kelompok mengenai

    pembukuan, laporan dan pengendalian dana bergulir.

    h) Melakukan pemeriksaan pembukuan TPK dan kelompok secara berkala atau

    sesuai kebutuhan.

    i) Membuka rekening di bank pemerintah terdekat bersama FK dan PjOK

    untuk dana operasional perencanaan serta gaji Pendamping Lokal dan FD.

    j) Membuat rencana penggunaan dana operasional dan laporan penggunaannya

    untuk dibahas dan disetujui bersama FK dan PjOK.

    k) Menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana

    PROGRAM pada papan onformasi di kecamatan secara berkala serta

    memelihara papan informasi tersebut.

  • 3

    Pag

    e3

    l) Membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan

    PROGRAM

    m) Menjaga proses dan tatacara perguliran UEP dan SPP di desa serta

    melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah desa

    dengan tetap memfungsikan FD yang ada.

    n) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk UPK.

    o) Bersama pelaku lain, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan-

    permasalahan menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

    PROGRAM.

    Secara khusus, tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus UPK adalah

    sebagai berikut :

    1. Tugas, dan Tanggung Jawab Ketua UPK

    Pengendalian organisasi.

    Melakukan pembinaan administrasi di TPK

    Melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai rencana

    Fungsi hubungan masyarakat.

    Memimpin rapat/pertemuan UPK.

    Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.

    Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun

    bendahara.

    Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan

    rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak

    lain.Specimen rekening Dana Kolektif, Dana Operasional UPK, Dana

    Operasional Kegiatan, dan Dana Pengembalian.

    2. Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara UPK

    Melakukan pembinaan administrasi di TPK

    Melakukan penagihan pengembalian UEP/SP Peremp sesuai rencana

    Mencatat setiap transaksi keuangan harian.

    Membuat laporan keuangan.

    Memegang semua rekening bank dana PROGRAM

    Memegang uang kas dana PROGRAM

    Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.

    Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

    Mengisi form-form laporan keuangan.

    3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris UPK

    Melakukan pembinaan administrasi di TPK

    Melakukan penagihan pengembalian UEP/SP Peremp sesuai rencana

  • 4

    Pag

    e4

    Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut

    masalah keuangan PROGRAM dan proses kegiatan PROGRAM.

    Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan

    kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya.

    Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen

    Mengisi dan mencatat agenda harian.

    Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.

    Mengelola inventaris.

    Merencanakan pengadaan administrasi kantor.

    Membuat surat-surat.

    BADAN PENGAWAS UPK (BP-UPK)

    BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD untuk melakukan pengawasan

    pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

    1. Tugas dan Tanggungjawab Badan Pengawas UPK.

    a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-

    dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan

    pinjaman yang dikelola oleh UPK.

    b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme

    PROGRAM.

    c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk

    aturan perguliran.

    d. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK.

    e. Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.

    f. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD

    dalam pelaksanaan PROGRAM.

    g. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK.

    h. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada forum MAD.

    2. Kriteria Anggota Badan Pengawas UPK.

    a. Sebagai tenaga sukarela yang mempunyai komitmen dalam pengembangan

    kapasitas masyarakat.

    b. Jujur dan bertanggung jawab.

    c. Dapat diterima dan dihargai dengan baik oleh anggota masyarakat.

    d. Bukan aparat kecamatan dan aparat desa.

    e. Berpengalaman dalam administrasi dan pelaporan program.

    f. Mempunyai cukup waktu.

    g. Tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

    penyalahgunaan dana program masyarakat.

  • 5

    Pag

    e5

    3. Struktur Organisasi Badan Pengawas UPK.

    a. Struktur Organisasi inti adalah Ketua dan Anggota,struktur tersebut dapat

    dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

    b. Ketua satu orang dan anggota minimal 2 orang dengan jumlah keseluruhan

    harus memenuhi bilangan ganjil.

    c. Ketua dan anggota dipilih dari masyarakat dengan keputusan MAD dan

    disahkan dengan Surat Keputusan Camat.

    4. Proses Pemilihan Anggota Badan Pengawas UPK.

    a. Calon Badan Pengawas diusulkan dan dipilih secara langsung dari masyarakat

    baik dari wakil desa, calon pengurus UPK, atau masyarakat lain yang dianggap

    memenuhi kriterua.

    b. Wakil desa yang tidak terpilih sebagai anggota dan ketua forum MAD dan

    calon pengurus UPK yang tidak terpilih sebagai pengurus atau anggota

    masyarakat lainnya yang hadir dalam MAD, merupakan bakal calon badan

    pengawas.

    c. Proses Pemilihan sebagai berikut :

    Fasilitator pertemuan MAD menyampaikan secara terbuka tugas dan

    tanggung jawab Badan Pengawas, kriteria, tatacara pemilihan Badan

    Pengawas, dan memfasilitasi kesepakatan jumlah badan pengawas.

    Fasilitator pertemuan MAD mengumumkan secara tertulis dan terbuka

    siapa saja calon-calon Badan Pengawas.

    Proses pemilihan dengan pemungutan suara secara tertutup dengan setiap

    wakil desa memilih 2 nama dalam kertas pemilihan tanpa mencantumkan

    identitas.

    Hasil pemilihan diranking dan dipilih sesuai dengan kesepakatan jumlah

    badan pengawas.

    Masyarakat yang terpilih sebagai pengawas segera berkumpul dan

    menentukan ketua badan pengawas.

    Susunan Badan Pengawas UPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

    d. Penggantian dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dalam kesepakatan

    MAD.

  • 6

    Pag

    e6

    JENIS DANA

    PENGERTIAN DANA

    Dana yang dimaksud dalam PNPM-MANDIRI-PERDESAAN adalah semua jenis

    uang tunai, saldo rekening, saldo tabungan,yang dapat segera dijadikan sebagai

    sumber pembiayaan kegiatan PNPM-MANDIRI-PERDESAAN. Dengan demikian

    dana mencakup uang tunai dan saldo bank , jika disebut total dana adalah

    jumlah uang tunai dan total saldo bank.

    JENIS-JENIS DANA

    Jenis dana-dana PNPM-MANDIRI-PERDESAAN yang pengelolaannya

    memerlukan pendampingan fasilitator di kecamatan terdiri adalah :

    1. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) dana yang disediakan oleh program

    sebagai stimulan pendanaan proses yang terjadi di masyarakat dan

    dikelola dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan pelibatan

    keswadayaan. Jenis DOK yang telah ada di program adalah :

    a. DOK Perencanaan adalah dana yang disediakan oleh program untuk

    menstimulasi proses perencanaan.

    b. DOK Pelatihan Masyarakat adalah dana yang disediakan secara

    khusus untuk peningkatan kapasitas pelaku program yang berasal dari

    masyarakat.

    c. DOK UPK Microfinance adalah dana yang disediakan oleh program

    untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan microfinance untuk

    UPK yang mempunyai Kategori Pemetaan A.

    2. BLM Dana Kegiatan adalah dana yang disediakan oleh program untuk

    pendanaan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dengan

    ketentuan yang diatur dalam PTO yaitu :

    a. Dana kegiatan sebesar 95 %

    b. Dana Operasional Desa maksimal sebesar 3 %

    c. Dana Operasional UPK sebesar 2 %.

  • 7

    Pag

    e7

    3. Dana Perguliran : yaitu dana yang berasal dari pengembalian pinjaman

    yang terdiri dari pokok pinjaman dan jasa pinjaman serta denda atas

    pinjaman yang disalurkan pada masyarakat. Pengelolaan dana ini sesuai

    dengan PTO, Surat-surat Menteri, Memo TL dan aturan-aturan kebijakan

    lokal yang mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM-MANDIRI-

    PERDESAAN.

    Pemisahan-pemisahan aturan-aturan masing-masing penggunaan dana

    tersebut bertujuan untuk fungsi pembelajaran dalam pemberdayaan dan

    kemudahan supervisi dan monitoring penggunaan masing-masing dana.

    Contoh : Pengelolaan dana DOK dengan aturan penggunaannya

    memberikan implikasi bahwa dana DOK merupakan subsidi bukan

    pemenuhan pembiayaan total dalam proses perencanaan sehingga harus

    digunakan efektip dan efisien sesuai dengan tujuan dan kesepakatan lokal.

    Dana-dana tersebut pada dasarnya adalah dana pemerintah untuk

    kepentingan masyarakat dengan aturan yang ada di PNPM-MANDIRI-

    PERDESAAN. dan hak milik dana adalah seluruh masyarakat di

    kecamatan.

    Penggunaan BLM Dana Kegiatan diserahkan dan dipercayakan kepada

    masyarakat namun tetap mengacu pada aturan program, pemilihan

    kegiatan adalah hak murni masyarakat sehingga alokasi pendanaan

    diserahkan pada masyarakat, aturan dasar adalah jika masyarakat

    memilih kegiatan yang bukan pinjaman maka hasil kegiatan tersebut tetap

    milik masyarakat dengan kewajiban melestarikan, jika masyarakat memilih

    kegiatan pinjaman (UEP/SPP) harus tetap mempunyai kewajiban untuk

    melestarikan dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat

    kecamatan dengan cara mengembalikan dan menggulirkan sesuai dengan

    aturan program.

    Jelas dalam setiap program mempunyai tujuan, pengelolaan dana,

    pelaporan dan pertanggung jawaban program yang berbeda.

  • 8

    Pag

    e8

    ADMINISTRASI

    PRINSIP ADMINISTRASI Sistem akuntansi yang disusun mengikuti norma-norma penyusunan yang berlaku

    umum untuk digunakan. Yang perlu diperhatikan, dalam penyusunannya harus

    mencakup :

    a. kronologis (transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal dan nomor urut

    bukti transaksi),

    b. sistematis (proses penyusunan transaksi telah mencatat, menggolongkan,

    merekap menjadi laporan keuagan tepat, benar dan konsisten),

    c. informatif (formulir-formulir yang dibuat memuat informasi yang benar,

    rinci, tepat hitung, tepat waktu sesuai yang diharapkan UPK, konsultan,

    aparat pemerintah, masyarakatnya)

    d. auditable (dapat diperiksa / diaudit). Dengan kata lain, seluruh yang

    dilaporkan mudah diperiksa siapa saja dengan diikutsertakan bukti-bukti yang

    sah, benar dan asli.

    TAHAPAN ADMINISTRASI

    Dalam pengelolaan dana mencakup perencanaan, pengkoordinasian,

    pelaksanaan dan monitoring & pengendalian secara utuh, dengan demikian

    pelaporan pengelolaan dana tersebut harus mampu memberikan informasi

    secara utuh untuk kepentingan program.

    Pelaksanaan pengelolaan harus mampu memberikan informasi yang transparan

    untuk setiap transaksi bukti transaksi administrasi/pembukuan

    pelaporan secara utuh setiap penggunaan dana, dengan demikian dibutuhkan

    model administrasi dan pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami serta

    memberikan informasi secara utuh atas semua dana yang dikelola.

    POLA ADMINISTRASI

    Dengan pengertian dana tersebut diatas maka pola administrasi uang tunai

    (kas) dan saldo bank mempunyai pola pencatatan yang berbeda. Pada dasarnya

    administrasi dana mencakup : Pemasukan, Pengeluaran dan Saldo .

    Dengan demikian jika diminta informasi tentang dana pada dasarnya adalah

    posisi saldo uang tunai ditambah posisi saldo bank.

  • 9

    Pag

    e9

    Tetapi ada beberapa pihak menanyakan berapa volume dana atau juga

    disebut perputaran dana , yang dimaksud adalah berapa jumlah total

    transaksi pemasukkan dan jumlah total transaksi pengeluaran. Volume dana ini

    biasanya digunakan menghitung beban administrasi , karena volume transaksi

    tidak mencerminkan jumlah dana yang digunakan.

    Contoh :

    Dana disetorkan di bank sebesar Rp.5 Juta, diambil tunai sebesar Rp.2 Juta

    disetorkan lagi sebesar Rp.1 Juta diambil lagi sebesar Rp.500 Ribu,

    disetorkan lagi sebesar Rp.200 Ribu.

    Volume penyetoran /pemasukan di bank : Rp.6,2 Juta

    Volume Pengambilan/pengeluaran di bank sebesar Rp.2,5 Juta

    Saldo di bank sebesar Rp.3,7 Juta

    Dengan demikian total pemasukan dikurangi total pengeluaran merupakan

    saldo, sehingga jelas bahwa saldo merupakan tujuan akhir untuk

    memperoleh informasi tentang dana.

    KEBUTUHAN ADMINISTRASI DANA

    Kebutuhan administrasi dana sangat diperlukan sebagai bahan informasi

    pembuatan pelaporan kondisi dana secara utuh, dengan demikian

    administrasi harus secara rinci dan detail untuk masing-masing jenis dana,

    yaitu dana tunai dan dana di bank.

    Berdasarkan kebutuhan administrasi tersebut diatas dilapangan diperlukan

    pola adminitrasi masing-masing dana, secara sederhana administrasi dana

    telah disebutkan secara singkat diatas.

    PEMISAHAN ADMINISTRASI

    Pemisahan administrasi berdasarkan penggolongan dana di PNPM-MANDIRI-

    PERDESAAN sebagai berikut :

    1. BLM DOK Perencanaan

    2. BLM DOK Pelatihan Masyarakat

    3. BLM DOK Microfinance

    4. BLM Dana Kegiatan / Kolektif (Bantuan PNPM-MANDIRI-

    PERDESAAN)

  • 10

    Pag

    e10

    5. Dana Operasional UPK

    6. Dana Pengembalian Pinjaman UEP

    7. Dana Pengembalian Pinjaman SPP

    Penggolongan dana tersebut bertujuan untuk melakukan fungsi pendampingan

    dan pengendalian secara maksimal dari masing-masing dana karena masing-

    masing dana mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda, speciment yang

    berbeda, dsb.

    Misalnya : jika terjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam PNPM-

    MANDIRI-PERDESAAN sehingga harus dilakukan penundaan penyaluran BLM

    Dana Kegiatan ke desa, maka semua pengambilan dana di rekening BLM Dana

    Kegiatan (Kolektif BPNPM-MP) tidak boleh dilakukan, sedangkan untuk

    rekening lain boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan. Bagaimana jika hanya

    satu rekening ? Semuanya akan terhenti aktifitasnya.

    Pemisahan administrasi harus mencakup administrasi dana tunai dan

    administrasi dana di bank sehingga dibutuhkan : Buku Kas Harian (untuk

    administrasi dana tunai) dan Buku Bank ( untuk administrasi dana di bank dan

    juga sebagai penjelasan transaksi di bank karena transaksi di bank biasanya

    hanya menyebut angka saja)

    Dengan adanya ketentuan tersebut maka pola adminitrasi dana PNPM-

    MANDIRI-PERDESAAN membutuhkan :

    1. Rekening Bank : BLM DOK Perencanaan, BLM DOK Pelatihan

    Masyarakat, BLM DOK Microfinance, BLM Dana Kegiatan (Kolektif

    BPNPM-MP), Operasional UPK, Pengembalian UEP dan Pengembalian

    SPP.

    2. Buku Bantu Bank : BLM DOK Perencanaan, BLM DOK Pelatihan

    Masyarakat, BLM DOK Microfinance, BLM Dana Kegiatan (Kolektif

    BPNPM-MP), Operasional UPK, Pengembalian UEP dan Pengembalian

    SPP.

    3. Buku Kas Harian : BLM DOK Perencanaan, BLM DOK Pelatihan

    Masyarakat, BLM DOK Microfinance, BLM Dana Kegiatan (Kolektif

    BPNPM-MP), Operasional UPK, Pengembalian UEP dan Pengembalian

    SPP.

  • 11

    Pag

    e11

    PROSES ADMINISTRASI Proses pembuatan laporan keuangan, khususnya Neraca Program dan laporan

    Operasional UPK dapat dilakukan dengan model pembukuan yang sudah dimiliki oleh

    UPK sebelumnya yaitu dari 4 Buku kas Harian yang dilengkapi dengan Buku Bank

    untuk setip rekening (tidak memasukan unsur semua jenis dana BLM DOK).

    Sedangkan untuk Laporan Arus Dana, semua dana yang masuk ke UPK harus masuk

    dalam satu laporan.

    dicatat pada dilaporkan Transaksi ------------- Buku Kas Harian --------------- Neraca dan Lap. Oprs

    Buku Bank

    Penjelasan formulir pembukuan :

    Buku Kas Harian : Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang

    tunai saja

    Buku Bank : Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana

    di Bank

    JENIS ADMINISTRASI Proses Pembuatan Laporan Keuangan sebagai berikut :

    a. Buku Kas Harian

    Semua transaksi kas dicatat pada Buku Kas Harian di Kolom baik penerimaan

    maupun pengeluaran yang sesuai dengan sumber dan peruntukan dana yang

    dikelola. Buku Kas Harian telah dibentuk sedemikian rupa sehingga informasi

    kolom debet (penerimaan) dan kolom kredit (pengeluaran) dibuat sesuai

    kebutuhan. Buku kas yang dikelola oleh UPK terdiri dari Buku Kas BLM Dana

    Kegiatan, Buku Kas Ops. UPK 2%, Buku Kas Pengembalian UEP, Buku Kas

    Pengembalian SPP.

    b. Buku Bank

    Semua transaksi dana bank yang terjadi telah dicatat pada buku bank yang

    sesuai dengan peruntukkan dana yang dikelola. Buku Bank sudah dibuat

    sedemikian rupa sehingga kolom debet (penerimaan) dan kolom kredit

    (pengeluaran) terbentuk sesuai keinginan dan informasi yang dibutuhkan

    berkaitan dengan transaksi dari seluruh Rekening Bank.

    c. Rekening Bank

  • 12

    Pag

    e12

    Rekening Bank yang dikelola oleh UPK adalah rekening Bank BLM Dana

    Kegiatan, Rekening Bank Ops. UPK 2%, Rekening Bank Pengembalian UEP,

    Rekening Bank Pengembalian SPP dan Rekening Bank DOK kegiatan PNPM-

    MANDIRI PERDESAAN.

  • 13

    Pag

    e13

    PERENCANAAN KEUANGAN

    Definisi /Pengertian Perencanaan Keuangan

    Perencanaan keuangan adalah seluruh perhitungan/kalkulasi yang mencakup sumber-

    sumber pendapatan atau penerimaan yang akan diperoleh serta biaya-biaya atau

    pengeluaran yang akan terjadi diikuti dengan asumsi-asumsi serta indikator-

    indikator keuangan lainnya yang menjadi dasar dalam proses perencanaan keuangan

    tersebut.

    Jenis-jenis Rencana Keuangan dan Fungsinya

    Jenis-jenis rencana keuangan diantaranya adalah :

    Proyeksi Arus Kas (Dana) adalah perencanaan keuangan yang berkaitan

    dengan sumber-sumber penerimaan dana serta sumber-sumber

    pengeluarannya. Dari proyeksi arus kas (dana) dapat diketahui perkiraan

    sisa/saldo dana pada setiap akhir periode keuangan. Dengan dibuatnya

    proyeksi arus kas (dana) di UPK, kita dapat memperkirakan kapan penyaluran

    dana selanjutnya (tahap 2) dapat diajukan lagi ke KPPN/Kas Daerah serta

    kapan diperkirakan bisa 100%. Selain itu UPK juga bisa memperkirakan kapan

    bisa ada pencairan untuk perguliran.

    Anggaran Pendapatan dan Biaya (Anggaran Laba/Rugi) adalah perencanaan

    keuangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan serta sumber-

    sumber biayanya. Dari anggaran pendapatan dan biaya dapat diketahui

    perkiraan laba/rugi (surplus/defisit) pada setiap akhir periode keuangan.

    Dengan dibuatnya anggaran pendapatan dan biaya di UPK, kita dapat

    menganggarkan biaya-biaya/alokasi lain yang diambil dari pembagian laba

    (merupakan prosentasi dari laba tahun berjalan), seperti bonus UPK, biaya

    MAD, dll.

    Selain itu, secara umum perencanaan keuangan dapat berfungi sebagai alat

    pengendalian internal. Setelah dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari suatu rencana keuangan maka kita dapat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

    berikutnya.

    Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran

  • 14

    Pag

    e14

    Dalam penyusunan anggaran perlu dibuat beberapa asumsi yang selanjutnya dari

    adanya asumsi-asumsi tertentu dapat diketahui apakah anggaran tersebut bersifat

    optimis, moderat atau pesimis baik dari aspek pendapatan maupun biaya.

    Pos-Pos Dalam Proyeksi Arus Kas (Dana)

    Penerimaan, terdiri dari :

    1. Penerimaan transfer dari KPPN. 2. Pengembalian Angsuran (Pokok dan Bunga) baik UEP maupun SPP.

    Untuk perhitungan pengembalian pokok dan bunga mengacu pada target

    pengembalian angsuran pokok dan bunga setiap bulan yang sudah disepakati

    dengan seluruh kelompok. Dalam hal ini untuk membuat estimasi berapa yang

    akan diterima dari target perlu menggunakan beberapa asumsi. Misalnya :

    untuk saldo pinjaman lancar dapat diestimasi 100% akan diterima, untuk yang

    sudah menunggak di atas 6 kali angsuran (ada di kolektibilitas 5) misalkan

    hanya 10%, dst. disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan UPK dalam

    menangani permasalahan tunggakan.

    3. Pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank dapat diestimasi dari sisa dana pada setiap akhir

    bulan di bulan sebelumnya(dengan asumsi sebagian besar sisa dana ada di

    rekening bank, cash on hand sangat kecil) dikalikan dengan tingkat suku bunga tabungan di bank tempat UPK membuka rekening.

    4. Penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain adalah penerimaan kas atau bank yang berasal dari

    sumber lain baik merupakan pendapatan atau bukan.

    Pengeluaran, terdiri dari :

    1. Pencairan dana kegiatan program . Adalah alokasi dana yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan sarana

    prasarana, kesehatan, pendidikan dan SPP termasuk dana operasional TPK.

    Rencana dan jumlah dana yang akan dicairkan dapat diestimasi berdasarkan

    jadwal pelaksanaan kegiatan desa. Misalnya di desa A akan dibangun pasar.

    Berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan desa pasar tersebut akan

    diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Dengan asumsi setiap bulan desa itu akan

    menyerap jumlah dana yang sama besar maka untuk mengestimais besarnya

    dana yang akan dicairkan ke desa tersebut adalah besarnya nilai RAB (setelah

    dikurangi operasional UPK dan TPK) dibagi 4.

  • 15

    Pag

    e15

    2. Pengeluaran Biaya operasional UPK. Biaya operasional UPK adalah estimasi pengeluaran kas/bank yang ditujukan

    untuk mendanai kegiatan operasional UPK seperti honor, administrasi dan

    umum, transportasi, sewa kantor, serta biaya operasional lain-lain. Biaya

    penyusutan bukan merupakan pos pengeluaran pada proyeksi arus kas karena

    secara fisik tidak ada aliran dana keluar.

    3. Pengeluaran Biaya non operasional UPK. Adalah estimasi pengeluaran untuk mendanai biaya-biaya yang tergolong biaya

    non operasional UPK, seperti biaya MAD, verifikasi, pajak dan administrasi

    bank, dll.

    4. Pengeluaran untuk investasi atau pembelian inventaris.

    5. Pencairan untuk mendanai perguliran baik SPP maupun UEP.

    Catatan : Baik pos-pos penerimaan maupun pengeluaran dapat ditambah disesuaikan dengan jenis-jenis transaksi yang ada di UPK. Untuk pengeluaran adalah semua

    transaksi biaya yang menimbulkan adanya aliran dana keluar. Sedangkan untuk

    penerimaan dana adalah seluruh transaksi yang menimbulkan arus dana masuk ke kas

    maupun ke rekening UPK.

    Pos-pos Dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya

    Merupakan pos-pos yang terdapat dalam laporan operasional UPK, yakni seluruh

    transaksi yang mempengaruhi laba/rugi (surplus/defisit)nya UPK.

    Pendapatan, terdiri dari :

    1. Pendapatan jasa pinjaman baik UEP maupun SPP. Untuk perhitungan pendapatan jasa pinjaman mengacu pada target

    pengembalian angsuran bunga (jasa pinjaman) setiap bulan yang sudah

    disepakati dengan seluruh kelompok. Dalam hal ini untuk membuat estimasi

    berapa yang akan diterima dari target perlu menggunakan beberapa asumsi.

    Misalnya : untuk saldo pinjaman lancar dapat diestimasi 100% angsuran bunga

    (jasa pinjaman) akan diterima, untuk yang sudah menunggak di atas 6 kali

    angsuran (ada di kolektibilitas 5) misalkan hanya 10%, dst. disesuaikan dengan

    kesanggupan dan kemampuan UPK dalam menangani permasalahan tunggakan.

    2. Pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank dapat diestimasi dari sisa dana pada setiap akhir

    bulan di bulan sebelumnya(dengan asumsi sebagian besar sisa dana ada di

  • 16

    Pag

    e16

    rekening bank, cash on hand sangat kecil) dikalikan dengan tingkat suku bunga tabungan di bank tempat UPK membuka rekening.

    3. Pendapatan lain-lain. Penerimaan lain-lain adalah penerimaan kas atau bank yang berasal dari

    sumber lain baik merupakan pendapatan atau bukan.

    Biaya, terdiri dari :

    1. Biaya operasional UPK. Biaya operasional UPK adalah biaya-biaya yang ditujukan untuk mendanai

    kegiatan operasional UPK seperti honor, administrasi dan umum, transportasi,

    sewa kantor, serta biaya operasional lain-lain termasuk biaya penyusutan.

    Biaya penyusutan walaupun tidak menimbulkan aliran dana keluar tapi akan

    mempengaruhi laba/ruginya UPK.

    2. Biaya non operasional UPK. Adalah estimasi pengeluaran untuk mendanai biaya-biaya yang tergolong biaya

    non operasional UPK, seperti biaya MAD, verifikasi, pajak dan administrasi

    bank, dll.

    3. Biaya Lain-lain 4. Biaya Penghapusan Piutang

    Adalah biaya akibat adanya penghapusan terhadap piutang yang sudah tidak

    memungkinan lagi untuk ditagih setelah melalui mekanisme tertentu sesuai

    aturan dalam PROGRAM. Nilainya adalah sejumlah nilai pinjaman pokok yang

    akan dihapuskan. Dalam hal ini dapat digunakan asumsi dengan melakukan

    analisa terhadap semua pinjaman yang ada di kolektibitas 5. Tentunya tidak

    semua pinjaman yang ada di kolektibitas 5 dapat diestimasikan tidak

    tertagih, tapi dilakukan identifikasi pinjaman mana yang kemungkinan tidak

    dapat tertagih lagi. (Ralat form. 52 dalam Buku Formulir PTO mengenai Proyeksi Arus Kas Berdasarkan Aktivitas UPK dimana Biaya Penghapusan Piutang menjadi salah satu pos pengeluaran, seharusnya biaya penghapusan piutang tidak termasuk dalam pos-pos proyeksi arus kas).

    Catatan : Tidak semua pengeluaran kas dapat dikategorikan biaya. Begitu pula tidak semua penerimaan kas dapat dikategorikan pendapatan. Pendapatan dan biaya adalah

    semua transaksi yang mempengaruhi laba atau rugi (surplus/defisitnya) UPK. Dalam

    menyusun anggaran pendapatan dan biaya, UPK dapat saja menambah pos-pos baik

    pendapatan maupun biaya sesuai dengan transaksi yang terjadi di UPK, namun untuk

    format laporan operasional UPK tetap mengacu pada format pelaporan yang baku.

  • 17

    Pag

    e17

    LAPORAN KEUANGAN UPK

    1. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

    Definisi Laporan Keuangan adalah informasi tentang posisi keuangan dan kinerja

    keuangan UPK yang bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan

    berkaitan dengan pengelolaan dana PNPM-MANDIRI PERDESAAN oleh UPK.

    Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah :

    a. Sebagai media informasi keuangan dan PNPM-MANDIRI PERDESAAN untuk

    dianalisa

    b. Sebagai media laporan pertanggungjawaban pengurus UPK kepada masyarakat

    c. Sebagai media pengawasan dan pengendalian internal bagi UPK serta

    eksternal (bagi aparat pemerintah, konsultan, masyarakat, juga bagi pemberi

    dana)

    Laporan keuangan itu terdiri dari laporan-laporan yang harus dipersiapkan UPK

    setiap bulan seperti :

    a. Laporan Arus Dana

    b. Neraca Program

    c. Laporan Operasional

    d. Laporan Dana Bergulir (Neraca Microfinance, Laporan Operasional

    Microfinance, Laporan Perkembangan Pinjaman, Laporan Kolektibilitas, dll)

    2. LAPORAN ARUS DANA

    Laporan arus dana adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber,

    penggunaan dan perubahan dana dalam satu periode tertentu.

    Yang dimaksud dengan sumber dana disini adalah semua dana yang masuk ke

    UPK selain dana bergulir (revolving fund), seperti BLM dan DOK, termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening BLM dan rekening DOK.

    Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan

    penyaluran BLM ke desa, penyaluran BLM menjadi operasional UPK serta

  • 18

    Pag

    e18

    seluruh penggunaan dana DOK, termasuk pengeluaran pajak dan administrasi

    bank yang timbal pada rekening BLM dan DOK.

    Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan saldo

    akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk dana keluar) yang terjadi

    dalam periode tertentu.

    3. NERACA PROGRAM

    Definisi Neraca adalah laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal

    tertentu (akhir bulan, akhir tahu Desember XX)

    Komponen neraca program UPK terdiri dari dua bagian yaitu kekayaan (Aktiva) dan

    Pasiva (Kewajiban dan Modal). Menurut standar akuntansi keuangan : Kekayaan

    (Aktiva) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari

    peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan oleh

    perusahaan. Kewajiban adalah merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul

    dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari

    sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi modal adalah

    hak sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya.

    2.1 AKTIVA

    Unsur yang berkaitan langsung dengan Aktiva UPK adalah :

    a. Kas : uang tunai yang disimpan oleh Bendahara UPK sesuai pencatatan buku

    kas. Kas terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu kas BLM, Kas Oiperasional UPK

    2%, Kas Pengembalian UEP, Kas Pengembalian SPP

    b. Bank : posisi dana UPK yang ada di Buku Bank UPK. Buku Bank terdiri dari 4

    (empat) jenis yaitu Buku Bank BLM, Buku Bank Operasional UPK, Buku Bank

    Pengembalian UEP, Buku Bank Pengembalian SPP

    c. Pinjaman SPP / UEP : Kredit yang diberikan atau penyediaan uang (pokok

    pinjaman) Dana UEP / SPP berdasarkan persetujuan Musyawarah Antar Desa

    III atau Musyawarah Antar Desa Perguliran yang ada di kelompok-kelompok

    masyarakat yang wajib dilunasi setelah jangka waktu tertentu

    d. Biaya dibayar dimuka : biaya yang telah dibayarkan ke pihak lain tapi

    manfaat ekonomisnya belum digunakan seluruhnya

    e. Inventaris : Nilai Bulku Peralatan dan Perlengkapan UPK yang yang mempunyai

    masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai buku inventaris diperoleh dari

    pengurangan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan

  • 19

    Pag

    e19

    f. Alokasi Dana Kegiatan dalam Proses : Dana hibah PNPM-MANDIRI

    PERDESAAN yang telah disalurkan ke desa-desa sesuai dengan kegiatannya

    yang belum diserahterimakan ke desa

    g. Alokasi dana kegiatan serah terima : Dana hibah PNPM-MANDIRI

    PERDESAAN yang telah disalurkan ke desa-desa sesuai dengan kegiatannya

    yang sudah diserahterimakan ke desa.

    3.2. PASIVA

    Unsur yang berkaitan langsung dengan Pasiva (Kewajiban dan Modal) :

    a. Hutang : Kewajiban kepada pihak ketiga atas manfaat ekonomi yang

    diperoleh UPK pada masa lalu

    b. Modal : Alokasi dana PNPM-MANDIRI PERDESAAN yang diterima oleh UPK

    (Transfer dana dari KPKN)

    c. Surplus ditahan : Hasil Opersional yang diperoleh UPK pada periode satu

    masa tertentu yang mempengaruhi posisi modal

    d. Surplus / defisit tahun berjalan : Akumulasi hasil operasional yang

    diperoleh UPK pada satu masa tertentu yang mempengaruhi modal pada tahun

    berjalan

    Penyusunan urutan klasifikasi kekayaan (kas, bank, pinjaman, biaya dibayar dimuka,

    inventaris, alokasi kegiatan dalam proses) berdasarkan urutan yang cepat menjadi

    uang tunai (likuidasi) dan urutan klasifikasi kewajiban (hutang), dan modal

    berdasarkan urutan jatuh tempo dilaporkan dalam Neraca Program.

  • 20

    Pag

    e20

    4. LAPORAN OPERASIONAL

    Definisi laporan operasional adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dari

    pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima, dll serta biaya operasional /

    non operasional UPK yang terjadi selama satu periode.Unsur yang berkaitan langsung

    dengan Laporan Operasional adalah :

    a. Pendapatan

    b. Biaya

    c. Surplus / Defisit

    3.1. PENDAPATAN

    Adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan UPK dalam pengelolaan

    kegiatan program dengan biaya yang dikeluarkan oleh UPK, yang terdiri dari :

    a. Pendapatan Operasional : Pendapatan yang diterima UPK dari jasa pengembalian

    UEP dan SPP

    b. Pendapatan Non Operasional : pendapat yang diterima bank UPK dari bunga

    Bank BLM, Bank Operasional UPK, Bank Pengembalian UEP, bank Pengembalian

    SPP

    4.2. BIAYA

    Adalah pengeluaran UPK yang dikaitkan dengan untuk memperoleh pendapatan, yang

    terdiri dari :

    a. Biaya Operasional : Biaya yang dikeluarkan dari kas sehubungan dengan

    kegiatan operasional UPK untuk menyalurkan / mengumpulkan dana-dana PNPM-

    MANDIRI PERDESAAN maupun kegiatan pengawasan dana-dana PNPM-

    MANDIRI PERDESAAN di desa-desa sesuai rencana anggaran yang disetujui

    Musyawarah Antar Desa III atau Musyawarah Antar Desa pertanggungjawaban

    UPK. Biaya Operasional tersebut terdiri dari : Honor Pengurus, Administrasi

    dan Umum (termasuk ATK, photocopy, materai, dll), transport, sewa kantor,

    Penyusutan dan lain-lain

    b. Biaya Penghapusan Pinjaman : Biaya yang diakui sebagai penghapusan pinjaman

    berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa di Kecamatan

    c. Biaya Non Operasional : Biaya yang terjadi diluar kegiatan operasional UPK

    seperti biaya adm Bank BLM, Bank Operasional UPK, bank Pengembalian

    Pinjaman UEP, Pengembalian SPP dan pajak bunga bank BLM, bank operasional

    UPK, pengembalian UEP, pengembalian SPP

  • 21

    Pag

    e21

    4.3. SURPLUS/(DEFISIT)

    Adalah hasil perhitungan seluruh pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan

    seluruh biaya yang dikeluarkan oleh UPK. Dinyatakan surplus jika pendapatan lebih

    besar dari biaya dan defisit jika biaya lebih besar dari pendapatan. Hasil

    surplus/defisit ini kemudian perhitungkan pada Pasiva Modal .

  • 22

    Pag

    e22

    5. ANALISA LAPORAN KEUANGAN

    Laporan keuangan yang telah dibuat dapat dianalisa secara sederhana seperti

    berikut ini :

    a. Melihat efisien biaya operasional UPK dengan membagi biaya operasional dalam

    suatu laporan akhir dengan pendapatan dalam laporan akhir itu. Makin tinggi

    biaya operasional UPK dibandingkan pendapatan operasionalnya maka

    pengelolaan UPK tidak efisien, sehingga dapat dikatakan boros, tapi semakin

    rendah biaya operasional UPK untuk memperoleh pendapatan operasionalnya

    maka pengelolaan UPK dikatakan efisien

    b. Tingkat produktivitas UPK dapat dilihat dari seringnya perguliran dilaksanakan

    sehingga nilai uang tunai dan dana di bank tidak terlalu besar. Jika perguliran

    ke desa-desa dan pengembalian pinjaman ke UPK sesuai dengan rencana

    pinjaman maka produktivitas UPK dalam mengembangkan dana bergulir semakin

    baik. Jika tingkat perguliran rendah dan pengembalian pinjaman rendah maka

    produktivitas UPK dinilai rendah (buruk).

    6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LAPORAN KEUANGAN

    Laporan keuangan harus dibuat setiap bulan dan diperiksa kebenarannya oleh UPK

    dan Pengawas UPK dan di kantor kecamatan. Setiap posisi keuangan di neraca dan

    laporan operasional harus mudah dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah,

    konsisten dan dapat dipertanggungjawaban.

  • 23

    Pag

    e23

    CASH FLOW OPERASIONAL UPK

    CASH FLOW DANA OPERASIONAL UPK

    SEBAGAI ALAT PERENCANAAN & PENGAWASAN

    I. Pendahuluan

    Dana Operasional UPK adalah dana PNPM-MANDIRI-PERDESAAN yang

    digunakan oleh UPK untuk membiayai kegiatan operasional UPK. Pada

    awalnya dana ini berasal dari dana kolektif/BLM yang disisihkan sebesar

    2% untuk membiayai kegiatan operasional UPK. Selanjutnya dana

    operasional UPK didapat dari pembagian jasa pinjaman UEP dan SPP yang

    besarnya diatur oleh forum MAD di tingkat kecamatan.

    Melihat hal tersebut diatas maka dana operasional UPK ini menjadi sangat

    penting untuk direncanakan dan diawasi dengan seksama sebab bila tidak

    maka UPK akan kehabisan dana operasional yang berakibat akan

    terhentinya kegiatan UPK yang berdampak pada kemungkinan

    terhambatnya/terhentinya kegiatan PNPM-MANDIRI-PERDESAAN

    secara keseluruhan.

    II. Cash Flow Dana Operasional UPK

    Cash flow dana operasional UPK adalah aliran kas dana operasional UPK,

    dimana dalam cash flow tersebut dapat terlihat berapa saldo awal dana

    operasional pada bulan tersebut dan berapa saldo akhirnya serta juga

    dapat terlihat berapa saldo akhir dana operasional pada bulan yang ke 12.

    Beberapa hal penting dalam perencanaan dan pengawasan cash flow dana

    operasional UPK ini adalah:

    Cash flow dana operasional UPK disusun selama 12 bulan atau 1 tahun

    anggaran dan juga sesuai dengan masa tugas pengurus UPK yaitu 1

    tahun atau 12 bulan

  • 24

    Pag

    e24

    Satuan dalam penyusunan cash flow ini adalah rupiah (Rp).

    Uraian kegiatan seperti:

    1. penerimaan dana operasional ; dana operasional UPK 2%,

    pembagian jasa perguliran, pendapatan denda, pendapatan bunga

    bank, pendapatan lain-lain dsb

    2. pengeluaran dana operasional ; pengeluaran rutin UPK seperti

    honor pengurus, administrasi dan umum, ATK, transport, sewa

    kantor, penyusutan inventaris, biaya administrasi dan pajak bank

    serta pengeluaran lainnya seperti pembiayaan forum MAD & MD

    perguliran, biaya pembagian jasa TPK & kelompok, serta

    pengeluaran lainnya

    Saldo awal, saldo awal ini dapat dilihat pada awal setiap bulan maupun

    pada awal tahun anggaran, saldo awal ini merupakan saldo akhir bulan

    sebelumnya atau saldo akhir tahun anggaran sebelumnya

    Saldo akhir, saldo akhir ini dapat dilihat pada awal setiap bulan

    maupun pada akhir tahun anggaran, saldo kahir ini merupakan selisih

    antara total penerimaan dengan total pengeluaran

    Total penerimaan, adalah akumulasi dari penerimaan dana operasional

    UPK baik yang rutin maupun non rutin

    Total pengeluaran, adalah akumulasi dari pengeluaran dana operasional

    UPK baik yang rutin maupun non rutin

    Perencanaan, pada kolom ini UPK mengisi dana operasional UPK baik

    pada penerimaan maupun pengeluaran selama 1 tahun anggaran

    Realisasi, pada kolom ini UPK mengisi berapa dana operasional UPK yang

    direalisir pada pos-pos penerimaan maupun pengeluaran

    Selisih sebagai alat pengawasan ; dibuatkan satu kolom khusus yaitu

    kolom selisih (antara rencana dan realisasi) sebagai alat pengawasan.

    Pada kolom ini diisi dengan persentase (%) yaitu rencana dikurangi

    realisasi dibagi dengan rencana dikali dengan 100%.

    Cash flow dana opeasional UPK dibuat oleh pengurs UPK

    Cash flow dana operasional UPK disetujui olek FKT dan FKP

    Cash flow dana operasional UPK diketahui oleh Camat dan PJOK

of 24/24
1 Page1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LATAR BELAKANG Untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PROGRAM, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan serta prinsip-prinsip PROGRAM. Selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas serta penyaluran dana baik dari KPPN ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa melalui TPK, pendokumentasian atas setiap kegiatan juga dibutuhkan serta dalam rangka menjamin pencatatan maupun pengarsipannya. Untuk itu dibentuk suatu Unit Pengelolaan Keuangan yang berkedudukan di kecamatan yang telah terpilih dan terbentuk dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD II). PENGERTIAN UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PROGRAM. Pengurus dipilih oleh masyarakat melalui perwakilannya di forum Musyawarah Antar Desa yang kemudian ditetapkan dan disahkan dengan Surat Penetapan Camat atas nama Bupati Walaupun pemilihan pengurus UPK pada umumnya dilakukan dalam Musyawarah Antar Desa II, namun pada prinsipnya penggantian pengurus UPK dalam Musyawarah Antar Desa dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dan usulan desa, apabila tidak melakukan tugas dengan baik atau ada yang mengundurkan diri. Pemilihan kembali pengurus UPK juga dapat dilakukan di kahir pelaksanaan program dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dana pasca program. Fungsi dan peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PROGRAM di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, skretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa
Embed Size (px)
Recommended