Top Banner
PERATURAN BUPATI NO 13 TAHUN 2009 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Ciamis, 12 Nopember 2009
103

Pengelolaan keuangan desa

Dec 08, 2014

Download

Documents

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pengelolaan keuangan desa

PERATURAN BUPATI

NO 13 TAHUN 2009

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Ciamis, 12 Nopember 2009

Page 2: Pengelolaan keuangan desa

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Pada kenyataannya bahwa +/- 70 % penduduk Indonesia adalah bermukim

di Desa-desa.

Secara umum masih berada pada kondisi “tertinggal” baik dibidang

pendidikan, kesehatan,ekonomi,dengan sulitnya lapangan pekerjaan maupun

kondisi kemiskinan lainnya.

Page 3: Pengelolaan keuangan desa

Upaya meningkatkan pembangunan daerah perdesaan sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan sebaik-baiknya

Keberhasilan dalam pelaksanaan akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar dalam menunjang berhasilnya :• Penyelenggaraan Otonomi Daerah

• Upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara secara keseluruhan

Page 4: Pengelolaan keuangan desa

Hal-hal esensial keadaan dan permasalahan yang secara umum dihadapi Desa

1. Keadaan dan kondisi organisasi dan managemen Pemerintah Desa secara umum perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya

2. Kelengkapan prasarana dan sarana perkantoran yang pada umumnya masih terbatas

3. Terselenggaranya administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan yang cukup baik.

Antara Lain :

Page 5: Pengelolaan keuangan desa

4. Dimilikinya dokumen tentang perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, RKPDesa

5. Keuangan Desa merupakan unsur sangat penting dan berperan menentukan bagi berhasilnya:• penyelenggaraan pemerintah desa

• pembangunan desa

• pembinaan masyarakat desa

6. Perlunya diciptakan hubungan timbal balik yang saling mengisi, saling melengkapi, saling menunjang dan saling menguntungkan antara penyelenggara pemerintah daerah dan pemerintah desa

Page 6: Pengelolaan keuangan desa

Mencermati berbagai keadaan dan permasalahan yang secara umum dihadapi oleh desa sebagaimana dikemukakan diatas.

Maka dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa yang ditetapkan pada:

--UU No: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

--Ditindaklanjuti dengan PP No: 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan desa

--Peraturan pelaksanaan dari PERMENDAGRI No: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa ,maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Page 7: Pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa ps 67 perihal keuangan desa

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa

Perlu dikelola suatu sistem

pengelolaan keuangan desa

Merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai pemerintah desa dan pemberdayaan desa dilanjutkan

Page 8: Pengelolaan keuangan desa

Lanjutan

diperlukan suatu standar pengaturan mulai dari:

• Aspek perencanaan dan Aspek penganggaran

• Aspek pelaksanaan dan Aspek penatausahaan

• Aspek pertanggungjawaban keuangan desa

Ps 74 dan Ps 77 dinyatakan pedoman penyusunan APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota,maka

Page 9: Pengelolaan keuangan desa

ASPEK PERENCANAAN DAN ASPEK ASPEK PERENCANAAN DAN ASPEK PENGANGGARANPENGANGGARAN

Proses penyusunan APBDesa dapat Proses penyusunan APBDesa dapat menunjukkan latar belakang menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan distribusi sumber daya dengan melibatkan melibatkan partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat

(Bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya)

Page 10: Pengelolaan keuangan desa

ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK

PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah desa yang juga pemegang pemerintah desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa.keuangan desa adalah Kepala Desa.

Pelaksanaannya Kepala Desa dibantu Pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh bendahara desa,perangkat desa oleh bendahara desa,perangkat desa beserta masyarakat.beserta masyarakat.

Page 11: Pengelolaan keuangan desa

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESAKEUANGAN DESA

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat.

Page 12: Pengelolaan keuangan desa

Dasar Hukum1. PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa

2. Permendagri no: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

3. PP no: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4. PP no: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri no: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Permendagri no: 59 Tahun 2007

6. SE Bupati no Petunjuk Teknis no:188.34/ -Dinkeu/2008

Page 13: Pengelolaan keuangan desa

TUJUAN

Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan :

memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa ,yang merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Page 14: Pengelolaan keuangan desa

MANFAAT

Pemerintah Desa dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam SAP yaitu :

• dapat mengakui

• mengukur

• menyajikan secara wajar laporan keuangan kepada para pengguna sesuai struktur pemerintah desa

Page 15: Pengelolaan keuangan desa

Substansi Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa

1. Ketentuan Umum

2. Kedudukan Keuangan dan Azas Pengelolaan Keu. Desa

3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

6. Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD

7. Perjalanan Dinas

8. Pembinaan dan Pengawasan

9. Ketentuan Peralihan

10. Ketentuan Penutup

11. Lampiran Peraturan Bupati

Page 16: Pengelolaan keuangan desa

CONTOH FORMAT PERBUP

1. Keputusan kepala desa tentang penunjukkan bendahara desa

2. Rancangan peraturan kepala desa tentang RKPDesa

3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa ( RKA)

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa

5. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa

6. RKA perubahan desa

7. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa

8. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa

Page 17: Pengelolaan keuangan desa

Lanjutan9. Laporan pertanggungjawaban pendapatan bendahara desa

10. Surat permintaan pembayaran (SPP)

11. Surat perintah membayar (SPM)

12. BKU bendahara desa

13. Kwitansi

14. Laporan pertanggungjawaban belanja bendahar desa

15. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

16. Daftar kode rekening

17. Register SPM

18. Berita acara pemeriksaan kas

19. Register penutupan kas.

Page 18: Pengelolaan keuangan desa

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

MEMUAT MAKSUD DARI PERATURAN MEMUAT MAKSUD DARI PERATURAN BUPATI INI, ARTI ISTILAH DAN LAIN-BUPATI INI, ARTI ISTILAH DAN LAIN-LAINLAIN

CONTOH: CONTOH:

Kepala Desa adalah…Kepala Desa adalah…

Perangkat Desa adalah…Perangkat Desa adalah…

Desa adalah….Desa adalah….

Dst..Dst..

Page 19: Pengelolaan keuangan desa

KEDUDUKAN KEUANGAN DAN AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A

1. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Penyelenggaraan urusan Pemdes didanai dari :

• APBDesa

•Bantuan Pemerintah

•Bantuan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemda didanai dari APBD

Page 20: Pengelolaan keuangan desa

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas akuntabel, partisipatif, disiplin anggaran.

Selain point diatas keuangan desa dikelola secara :

Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

Page 21: Pengelolaan keuangan desa

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

B

1. KEPALA DESAa. Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa

- menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa

- menetapkan bendahara desa

- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan desa

- menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan brg milik desa

Page 22: Pengelolaan keuangan desa

Lanjutanc. Dalam melaksanakan pengeluaran keuangan desa dibantu

oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

2. PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

a. PTPKD adalah perangkat desa, terdiri dari :

- Sekretaris Desa

- Perangkat Desa

b. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kpd kepala desa

Page 23: Pengelolaan keuangan desa

Lanjutan

c. Sekretaris desa mempunyai tugas :

- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa

- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan brg desa

- menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

- Menyusun Raperdes tentang pelaksanaan Perdes, tentang

APBDesa dan Perubahan APBDesa

Dalam hal jabatan Sekretaris desa berhalangan tetap menunjuk perangkat desa lainnya selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa

Page 24: Pengelolaan keuangan desa

PERANGKAT DESA LAINNYA terdiri dari :

-Pelaksana teknis lapangan

-Unsur kewilayahan

Kepala Desa setiap tahun menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa

Page 25: Pengelolaan keuangan desa

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

c

1. umum

• APBDesa

• Perubahan APBDesa

• Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Setiap TH di

Tetapkan

Perdes

APBDesa --- disusun berdasarkan RKPDesa

Page 26: Pengelolaan keuangan desa

Menyusun APB Desa

Penganggaran pengeluaran harus di dukung adanya kepastian penerimaan

dalam jumlah yang cukup

Page 27: Pengelolaan keuangan desa

2. STRUKTUR APB Desa

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Defisit/Surplus

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan Neto

Page 28: Pengelolaan keuangan desa

Pendapatan DesaPendapatan Desa

Pendapatan Asli DesaPendapatan Asli Desa Bagi Bagi HasilHasil Pajak Daerah Pajak Daerah Bagian dari Retribusi DaerahBagian dari Retribusi Daerah Alokasi Dana Alokasi Dana DesaDesa (ADD) (ADD) BantuanBantuan Keuangan dari Pemerintah, Keuangan dari Pemerintah,

Pemerintah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya Daerah dan Desa lainnya

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Page 29: Pengelolaan keuangan desa
Page 30: Pengelolaan keuangan desa

Pendapatan Asli DesaPendapatan Asli Desa

Hasil usaha DesaHasil usaha Desa Hasil kekayaan Desa Hasil kekayaan Desa Hasil swadaya dan partisipasi Hasil swadaya dan partisipasi

masyarakat masyarakat Lain-lain Pendapatan Asli DesaLain-lain Pendapatan Asli Desa

Page 31: Pengelolaan keuangan desa

Bagian Laba dari Badan Usaha Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Desa;Milik Desa;

Bagian Laba dari Badan Kredit Bagian Laba dari Badan Kredit Desa;Desa;

Bagian Laba dari Koperasi Desa.Bagian Laba dari Koperasi Desa.

Hasil usaha Desa yang terdiri dari :Hasil usaha Desa yang terdiri dari :

Page 32: Pengelolaan keuangan desa

Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari: Tanah Kas Desa;Tanah Kas Desa; Pasar Desa;Pasar Desa; Bangunan Desa;Bangunan Desa; Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa; Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa; Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa; Hutan Desa;Hutan Desa; Perairan/pantai dalam batas tertentu yang Perairan/pantai dalam batas tertentu yang

dikelola oleh Desa;dikelola oleh Desa; Tempat-tempat pemancingan di sungai yang Tempat-tempat pemancingan di sungai yang

dikelola oleh Desa; dikelola oleh Desa; Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh

Desa;Desa; Lain-lain kekayaan Desa.Lain-lain kekayaan Desa.

Page 33: Pengelolaan keuangan desa

Hasil swadaya dan partisipasi Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat terdiri dari: masyarakat terdiri dari:

• Urunan Desa, carik/pancen dan/atau Urunan Desa, carik/pancen dan/atau nama lain yang sejenis;nama lain yang sejenis;

• Iuran tempat penitipan Iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;

• Hasil Swadaya dan Partisipasi lain Hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Perundang-undangan yang berlaku.

Page 34: Pengelolaan keuangan desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari : yang terdiri dari :

Ganti ongkos cetak Surat-Ganti ongkos cetak Surat-Surat/Blanko-Blanko; Surat/Blanko-Blanko;

Biaya Legalisasi Surat-Surat;Biaya Legalisasi Surat-Surat; Biaya Legalisasi Wesel; Biaya Legalisasi Wesel; Sewa tanah desa;Sewa tanah desa; Lain-lain Pendapatan Asli Lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang ditetapkan dengan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan DesaPeraturan Desa..

Page 35: Pengelolaan keuangan desa

Bagi Bagi HasilHasil Pajak Daerah Pajak Daerah

Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten CiamisKabupaten Ciamis

Page 36: Pengelolaan keuangan desa

Bagian dari Retribusi DaerahBagian dari Retribusi Daerah

Bagian dari Retribusi Daerah Bagian dari Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten CiamisKabupaten Ciamis

Page 37: Pengelolaan keuangan desa
Page 38: Pengelolaan keuangan desa

Alokasi Dana Alokasi Dana DesaDesa (ADD) (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupatenyang diterima oleh Kabupaten

Page 39: Pengelolaan keuangan desa

SIAPA SIAPA PENERIMA PENERIMA MANFAAT ADD ?MANFAAT ADD ?

Pemerintah desaPemerintah desa Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa lembaga-lembaga kemasyarakatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

desadesa Masyarakat desa (termasuk Masyarakat desa (termasuk

perempuan, anak-anak, petani, perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin buruh, nelayan dan kaum miskin desa yang lainnya)desa yang lainnya)

Page 40: Pengelolaan keuangan desa

BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?

Untuk biaya pembangunan desaUntuk biaya pembangunan desa Untuk pemberdayaan masyarakatUntuk pemberdayaan masyarakat Untuk memperkuat pelayanan publik di Untuk memperkuat pelayanan publik di

desadesa Untuk memperkuat partisipasi dan Untuk memperkuat partisipasi dan

demokrasi desademokrasi desa Untuk tunjangan aparat desaUntuk tunjangan aparat desa Untuk tunjangan BPDUntuk tunjangan BPD Untuk operasianal pemerintahan desaUntuk operasianal pemerintahan desa Tidak boleh digunakan untuk kegiatan Tidak boleh digunakan untuk kegiatan

politik atau kegiatan lainnya yang melawan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum hukum

Page 41: Pengelolaan keuangan desa

BantuanBantuan Keuangan dari Pemerintah, Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Daerah dan Desa lainnya Daerah dan Desa lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dicantumkan Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukkannya Belanja Desa yang peruntukkannya diatur berdasarkan ketentuan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku

Page 42: Pengelolaan keuangan desa

Hibah dan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga

Pemberian Hibah dan sumbangan tidak Pemberian Hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa;penyumbang kepada Desa;

Hibah dan Sumbangan merupakan hasil Hibah dan Sumbangan merupakan hasil gotong royong dan partisipasi gotong royong dan partisipasi masyarakat;masyarakat;

Hibah dan Sumbangan baik barang Hibah dan Sumbangan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai dicatat sebagai barangbarang inventaris inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan kekayaan milik desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;perundang-undangan yang berlaku;

Page 43: Pengelolaan keuangan desa

Belanja DesaBelanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa;menjadi kewenangan desa;

Belanja desa meliputi semua pengeluaran Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa kewajiban desa dalam 1 (satu) tahundalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desapembayarannya kembali oleh desa . .

Page 44: Pengelolaan keuangan desa

Belanja DesaBelanja Desa

• Kelompok Belanja Langsung;Kelompok Belanja Langsung;

• Kelompok Belanja Tidak Kelompok Belanja Tidak Langsung.Langsung.

Page 45: Pengelolaan keuangan desa

Kelompok Belanja LangsungKelompok Belanja LangsungKelompok Belanja Langsung adalah Kelompok Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk pada atau digunakan untuk membiayai membiayai Program/kegiatanProgram/kegiatan yang yang hasil, manfaat dan dampaknya hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa, terdiri dari:masyarakat desa, terdiri dari:• Belanja Pegawai;Belanja Pegawai;• Belanja Barang dan Jasa;Belanja Barang dan Jasa;• Belanja Modal;Belanja Modal;

Page 46: Pengelolaan keuangan desa
Page 47: Pengelolaan keuangan desa

Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak LangsungKelompok Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri dari:dari:• Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;• Belanja Bunga;Belanja Bunga;• Belanja Subsidi;Belanja Subsidi;• Belanja Hibah;Belanja Hibah;• Belanja Bantuan Sosial;Belanja Bantuan Sosial;• Belanja Bantuan Keuangan;Belanja Bantuan Keuangan;• Belanja Tak Terduga.Belanja Tak Terduga.

Page 48: Pengelolaan keuangan desa
Page 49: Pengelolaan keuangan desa

PembiayaanPembiayaan Pembiayaan desa meliputi semua Pembiayaan desa meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya;berikutnya;

Pembiayaan Desa sebagaimana Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:dimaksud terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan; a) Penerimaan Pembiayaan;

b) Pengeluaran Pembiayaan.b) Pengeluaran Pembiayaan.

Page 50: Pengelolaan keuangan desa

Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana dimaksud di atas, mencakup :mencakup :• Sisa lebih perhitungan anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran

(SilPA) tahun sebelumnya;(SilPA) tahun sebelumnya;• Pencairan Dana Cadangan;Pencairan Dana Cadangan;• Hasil penjualan kekayaan desa Hasil penjualan kekayaan desa

yang dipisahkan;yang dipisahkan;• Penerimaan Pinjaman;Penerimaan Pinjaman;• Bagian laba dari penyertaan modal.Bagian laba dari penyertaan modal.

Page 51: Pengelolaan keuangan desa

Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:mencakup:• Pembentukan dan/atau Pembentukan dan/atau

Penambahan Dana Penambahan Dana Cadangan;Cadangan;

• Penyertaan Modal Desa;Penyertaan Modal Desa;• PembayaranPembayaran Utang. Utang.

Page 52: Pengelolaan keuangan desa

DANA CADANGANDANA CADANGAN Tidak dapat digunakan untuk membiayai Tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;pembentukan dana cadangan;

Dibukukan dalam rekening tersendiriDibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah atas nama dana cadangan pemerintah desa;desa;

Dana tersebut Dana tersebut dapat ditempatkan dalam dapat ditempatkan dalam deposito yangdeposito yang memberikan hasil tetap memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;dengan resiko rendah;

Penerimaan jasa giro/hasil bunga Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito penempatan dalam deposito menambah menambah jumlahjumlah dana cadangan; dana cadangan;

1

Page 53: Pengelolaan keuangan desa

DANA CADANGANDANA CADANGAN Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya

tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;Peraturan Desa;

Peraturan Desa mencakup:Peraturan Desa mencakup:• tujuan pembentukan dana cadangan, tujuan pembentukan dana cadangan, • program dan kegiatan yang akan dibiayaiprogram dan kegiatan yang akan dibiayai• besaran dan rincian tahunan dana cadangan besaran dan rincian tahunan dana cadangan • sumber dana cadangan dan sumber dana cadangan dan • tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;

Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;mencukupi;

Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;

2

Page 54: Pengelolaan keuangan desa

DANA CADANGANDANA CADANGAN Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan bersamaanbersamaan dengan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;Desa;

Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran dibatasi untuk pengeluaran tertentutertentu berdasarkan peraturan perundang- berdasarkan peraturan perundang-undangan;undangan;

Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;

Pembentukan dana cadangan Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada dianggarkan pada pengeluaran pembiayaanpengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang dalam tahun anggaran yang berkenaan.berkenaan.

3

Page 55: Pengelolaan keuangan desa

PENYERTAAN MODAL DESAPENYERTAAN MODAL DESA

Penyertaan modal awal dan Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desarekening penyertaan modal desa

Pemerintah desa melakukan Pemerintah desa melakukan investasi pada Badan Usaha Milik investasi pada Badan Usaha Milik Desa atau dalam Badan Usaha Desa atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal desa;penyertaan modal desa;

Penyertaan modal desa dilakukan Penyertaan modal desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan Kepala Desa dengan persetujuan BPD setelah ditetapkan dengan BPD setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.Peraturan Desa.

Page 56: Pengelolaan keuangan desa

Surplus dan Defisit APB DesaSurplus dan Defisit APB Desa

Surplus Anggaran merupakan selisih lebih Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;selama satu tahun anggaran;

Defisit Anggaran merupakan selisih kurang Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;selama satu tahun anggaran;

Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

Page 57: Pengelolaan keuangan desa

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (SiLPA)

mencakup pelampauan penerimaan mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Desa,

pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa,pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan

desa yang sah, desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan dan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.sisa dana kegiatan lanjutan.

1

Page 58: Pengelolaan keuangan desa

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:untuk:

a) menutupi defisit anggaran apabila a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;pada realisasi belanja;

b) mendanai pelaksanaan kegiatan b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;lanjutan atas beban belanja langsung;

c) c) mendanai kewajiban lainnya yang mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.belum diselesaikan.

2

Page 59: Pengelolaan keuangan desa

Hibah dan Sumbangan berbentuk Hibah dan Sumbangan berbentuk barang dan jasabarang dan jasa

Hibah dan Sumbangan yang Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa berbentuk barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Pendapatan dan Belanja Desa dengan nilai wajarnilai wajar;;

Hibah dan Sumbangan yang Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa berbentuk barang dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan belanjadicatat pada pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama;dengan nilai yang sama;

Pencatatan pendapatan dan belanja Pencatatan pendapatan dan belanja berdasarkan bukti/keterangan hibah berdasarkan bukti/keterangan hibah dan sumbangan.dan sumbangan.

Page 60: Pengelolaan keuangan desa

Penyusunan Rancangan APB Penyusunan Rancangan APB DesaDesa

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Penetapan Rancangan APB DesaPenetapan Rancangan APB Desa Kode Rekening PenganggaranKode Rekening Penganggaran Penetapan Penjabaran APB DesaPenetapan Penjabaran APB Desa Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APB Penetapan Peraturan Desa tentang APB

DesaDesa Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa Desa

Page 61: Pengelolaan keuangan desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDesa)Pembangunan Desa (RKPDesa) RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

merupakan penjabaran dari merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;Desa yang terpilih;

Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;5 (lima) tahun;

Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai dengan visi dan misinya;dengan visi dan misinya;

RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;setelah Kepala Desa dilantik;

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;

RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa;Peraturan Kepala Desa;

Page 62: Pengelolaan keuangan desa

Penetapan Rancangan APB DesaPenetapan Rancangan APB Desa Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa

(RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB (RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa;Desa berdasarkan pada RKP Desa;

Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD;disampaikan kepada BPD;

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;memperoleh persetujuan bersama;

Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;sebelumnya;

Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;Desa;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja hari kerja disampaikan kepada Bupatidisampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi; untuk dievaluasi;

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;Kabupaten ditetapkan;

Page 63: Pengelolaan keuangan desa
Page 64: Pengelolaan keuangan desa
Page 65: Pengelolaan keuangan desa

Kode Rekening PenganggaranKode Rekening Penganggaran

• Kode aset, kode kewajiban Kode aset, kode kewajiban dan kode ekuitas yang dan kode ekuitas yang digunakan dalam neraca. digunakan dalam neraca.

• Kode pendapatan, kode Kode pendapatan, kode belanja dan kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran.dalam penganggaran.

Page 66: Pengelolaan keuangan desa

Penetapan Penjabaran APB DesaPenetapan Penjabaran APB Desa

Kepala DesaKepala Desa menetapkan menetapkan Penjabaran APB Desa dengan Penjabaran APB Desa dengan Peraturan Kepala Desa;Peraturan Kepala Desa;

Page 67: Pengelolaan keuangan desa

Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja disampaikan Kepala Pendapatan dan Belanja disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dievaluasi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerjaselambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama BPD;setelah persetujuan bersama BPD;

Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belanja Desa didelegasikan kepada Camatdidelegasikan kepada Camat;;

Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;Bupati;

Bupati menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Bupati menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa APB Desa paling lama 20 (dua puluh)paling lama 20 (dua puluh) hari kerja; hari kerja;

1

Page 68: Pengelolaan keuangan desa

Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan

kepada Camat;kepada Camat; Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, Kepala Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, Kepala

Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;sejak diterimanya hasil evaluasi;

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

2

Page 69: Pengelolaan keuangan desa

Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan

berlakunya pagu tahun anggaran berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;Bupati;

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;

Pencabutan peraturan Desa dilakukan Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;Peraturan Desa tentang APB Desa;

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.Desa.

3

Page 70: Pengelolaan keuangan desa

Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Peraturan Desa tentang APB DesaAPB Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Pendapatan dan Belanja Desa.

Sekretaris Daerah mendelegasikan Sekretaris Daerah mendelegasikan penandatanganan pengumuman Peraturan penandatanganan pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah kepada Daerah kepada Sekretaris DesaSekretaris Desa..

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan dan Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah ditandatangani Kepala Desa, yang telah ditandatangani Kepala Desa, disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diumumkan dalam Berita Daerah.diumumkan dalam Berita Daerah.

Page 71: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaPENDAPATANPENDAPATAN

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, kecuali untuk pendapatan rekening kas desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan sumbangan yang berbentuk dari hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa;barang dan jasa;

Setiap pendapatan desa sebagaimana Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) tersebut harus dimaksud pada huruf a) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Kepala desa wajib mengintensifkan Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;wewenang dan tanggungjawabnya;

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;Desa;

1

Page 72: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaPENDAPATANPENDAPATAN

Pengembalian atas kelebihan pendapatan Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.dalam tahun yang sama.

Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;terduga;

Pengembalian sebagaimana dimaksud harus Pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pendapatan desa dilarang digunakan langsung Pendapatan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.undangan.

2

Page 73: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaPENDAPATANPENDAPATAN

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.

Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan daerah dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa, desa dan dicatat sebagai pendapatan desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan kecuali untuk pendapatan dari hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.

3

Page 74: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaBELANJABELANJA

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;lengkap dan sah;

Bukti harus mendapat pengesahan oleh Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul;timbul;

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Pelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan Pelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan pada prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien pada prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan.

1

Page 75: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaBELANJABELANJA

Kepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatan Kepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa. kekayaan milik desa.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.ketiga.

2

Page 76: Pengelolaan keuangan desa

Pelaksanaan Pelaksanaan APBAPB Desa DesaBELANJABELANJA

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan.

Pemerintah Desa dilarang melakukan Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa untuk pengeluaran atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Desa.anggarannya dalam APB Desa.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat dilakukan jika dalam keadaan huruf c) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

3

Page 77: Pengelolaan keuangan desa

Keadaan daruratKeadaan darurat

memenuhi kriteria sebagai berikut:memenuhi kriteria sebagai berikut:• bukan merupakan kegiatan normal dari bukan merupakan kegiatan normal dari

aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;diprediksikan sebelumnya;

• tidak diharapkan terjadi secara berulang;tidak diharapkan terjadi secara berulang;• berada diluar kendali dan pengaruh berada diluar kendali dan pengaruh

pemerintah desa; pemerintah desa; • memiliki dampak yang signifikan terhadap memiliki dampak yang signifikan terhadap

anggaran dalam rangka pemulihan yang anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;disebabkan oleh keadaan darurat;

• keadaan daruratkeadaan darurat ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan kepala desaKeputusan kepala desa

Page 78: Pengelolaan keuangan desa

PerubahanPerubahan APB Desa APB Desa

Perubahan APB Desa apabila terjadi:Perubahan APB Desa apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan keadaan yang menyebabkan

harus dilakukan pergeseran antar harus dilakukan pergeseran antar jjenis belanja;enis belanja;

keadaan yang menyebabkan sisa keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;digunakan dalam tahun berjalan;

keadaan darurat;keadaan darurat; keadaan luar biasa.keadaan luar biasa.

1

Page 79: Pengelolaan keuangan desa

PerubahanPerubahan APB Desa APB Desa

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran Perubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.merubah peraturan desa tentang APB Desa.

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.digunakan dalam tahun berjalan.

Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APB Desa.penetapan pelaksanaan APB Desa.

2

Page 80: Pengelolaan keuangan desa

PENATAUSAHAAN DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DESAKEUANGAN DESA

UmumUmum Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan PenatausahaanPenatausahaan Pengeluaran Pengeluaran PertanggungjawabanPertanggungjawaban

Pelaksanaan APB DesaPelaksanaan APB Desa Penetapan Penetapan

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBAPB DesaDesa

Page 81: Pengelolaan keuangan desa

UmumUmum

Untuk pelaksanaan APB Desa, Untuk pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa menunjuk Bendahara Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa, yang dapat dijabat rangkap Desa, yang dapat dijabat rangkap oleh Kepala Urusan Keuangan, oleh Kepala Urusan Keuangan, bertugas menerima, menyimpan, bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.rangka pelaksanaan APB Desa.

Page 82: Pengelolaan keuangan desa

Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan

Penatausahaan Penerimaan wajib Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; dilaksanakan oleh Bendahara Desa;

Bendahara Desa wajib Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan desa;terhadap seluruh penerimaan desa;

PenatausahaanPenatausahaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a), dimaksud pada huruf a), menggunakan:menggunakan:

• Buku kas umum;Buku kas umum;• Buku kas pembantu perincian obyek Buku kas pembantu perincian obyek

penerimaan;penerimaan;• Buku kas harian pembantu;Buku kas harian pembantu;

1

Page 83: Pengelolaan keuangan desa

Bendahara Desa wajib Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;tanggal 10 bulan berikutnya;

Laporan pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dipada huruf d) di atas, dilampiri dengan: atas, dilampiri dengan:

• Buku kas umum;Buku kas umum;• Buku kas pembantu perincian obyek Buku kas pembantu perincian obyek

penerimaan;penerimaan;• Bukti penerimaan lainnya yang sah.Bukti penerimaan lainnya yang sah.

2

Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan

Page 84: Pengelolaan keuangan desa

PenatausahaanPenatausahaan Pengeluaran Pengeluaran Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh

Bendahara Desa;Bendahara Desa; Dokumen penatausahaan pengeluaran harus Dokumen penatausahaan pengeluaran harus

disesuaikan pada Peraturan Desa tentang disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa untuk disetujui, dan diajukan Sekretaris Desa untuk disetujui, dan diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dengan kepada Kepala Desa untuk disetujui dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan penerbitan cek/giro;dan penerbitan cek/giro;

Bendahara Desa mencairkan uang tunai di Bendahara Desa mencairkan uang tunai di bank berdasarkan cek dan SPM.bank berdasarkan cek dan SPM.

1

Page 85: Pengelolaan keuangan desa

Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, pihak Bank langsung mentransfer ke ketiga, pihak Bank langsung mentransfer ke rekening pihak ketiga berdasarkan giro dan SPM;rekening pihak ketiga berdasarkan giro dan SPM;

Bendahara Desa wajib Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;bulan berikutnya;

Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsur Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsur perangkat desa diajukan kepada Bendahara perangkat desa diajukan kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dan Desa atas persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa membayarkan sesuai dengan Bendahara Desa membayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran;permintaan pembayaran;

PenatausahaanPenatausahaan Pengeluaran Pengeluaran 2

Page 86: Pengelolaan keuangan desa

Bendahara Desa berwenang menagih Bendahara Desa berwenang menagih pertanggungjawaban atas pengeluaran pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya yang dibebankan dalam APB Desa biaya yang dibebankan dalam APB Desa dan membukukannya dalam administrasi dan membukukannya dalam administrasi keuangan pemerintah desa;keuangan pemerintah desa;

Setiap penggunaan uang APB Desa dalam Setiap penggunaan uang APB Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

PenatausahaanPenatausahaan Pengeluaran Pengeluaran 3

Page 87: Pengelolaan keuangan desa

PertanggungjawabanPertanggungjawaban Pelaksanaan APB DesaPelaksanaan APB Desa

Kepala Desa wajib mempertanggung Kepala Desa wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APB Desa kepada jawabkan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan merupakan Bupati melalui Camat dan merupakan kelengkapan Keterangan Laporan kelengkapan Keterangan Laporan Pertanggung jawaban (KLPJ) Kepala Desa Pertanggung jawaban (KLPJ) Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD;dalam sidang tahunan BPD;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Camat, paling lambat 1 (satu) bulanpaling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;setelah berakhirnya tahun anggaran;

Page 88: Pengelolaan keuangan desa

Penetapan Penetapan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBAPB

DesaDesa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Sekretaris Desa menyusun Rancangan

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;untuk disampaikan kepada Kepala Desa;

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk dibahas bersama;dibahas bersama;

Berdasarkan persetujuan Kepala Desa Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan menjadi Pelaksanaan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;Peraturan Desa;

Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;anggaran berakhir;

Page 89: Pengelolaan keuangan desa

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desakemampuan Keuangan Desa

Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat terdiri dari:Anggota BPD dapat terdiri dari:a. a. Tunjangan Penghasilan;Tunjangan Penghasilan;

b. b. Bantuan dari pemerintah atas; Bantuan dari pemerintah atas;

c. Honor kegiatanc. Honor kegiatan

1

Page 90: Pengelolaan keuangan desa

Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat terdiri dari :Anggota BPD dapat terdiri dari :a. a. Tunjangan Kematian; Tunjangan Kematian;

b. b. Tunjangan Kesehatan; Tunjangan Kesehatan;

c.c. Tunjangan Akhir Masa Jabatan. Tunjangan Akhir Masa Jabatan. Jenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidak Jenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidak

termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat dari dan/atau menjadi Pegawai diangkat dari dan/atau menjadi Pegawai Negeri SipilNegeri Sipil

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

2

Page 91: Pengelolaan keuangan desa

Selain Tunjangan Kepala Desa dan Selain Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD bagi RT dan/atau RW dapat Anggota BPD bagi RT dan/atau RW dapat diberikan Tunjangan atau nama lain diberikan Tunjangan atau nama lain sesuai dengan kemampuan Keuangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.Desa.

Penentuan Besarnya dan Pembebanan Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian Tunjangan dan/atau Pemberian Tunjangan dan/atau Tunjangan Serta Honor Kegiatan Tunjangan Serta Honor Kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Kepala ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.Desa.

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

3

Page 92: Pengelolaan keuangan desa

Standar Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Standar Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RW Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;Peraturan Bupati ini;

Standar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa dan Standar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD tercantum dalam Lampiran Peraturan BPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati iniBupati ini

Tunjangan dan/atau Tunjangan serta honor Tunjangan dan/atau Tunjangan serta honor kegiatan yang diterima Kepala Desa dan kegiatan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalam APBDesa;BPD dicantumkan dalam APBDesa;

Tatacara penyaluran Tunjangan dan/atau Tatacara penyaluran Tunjangan dan/atau Tunjangan diatur sesuai dengan perundang-Tunjangan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

4

Page 93: Pengelolaan keuangan desa

PERJALANAN DINASPERJALANAN DINAS kegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana kegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana

komunikasi tidak cukup tersediakomunikasi tidak cukup tersedia dalam waktu yang singkat dan dengan biaya dalam waktu yang singkat dan dengan biaya

yang sehemat-hematnya dengan pencapaian yang sehemat-hematnya dengan pencapaian hasil yang maksimal.hasil yang maksimal.

Perjaianan Dinas dengan tujuan Ibukota Perjaianan Dinas dengan tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara Kabupaten, Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara hanya dapat dilakukan atas hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Camatrekomendasi Camat

serta apabila terdapat panggilan untuk serta apabila terdapat panggilan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.ataupun Pemerintah Pusat.

Page 94: Pengelolaan keuangan desa

Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan anggota BPD yang ditunjuk Pimpinan dan anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh pejabat yang berwenang.pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani ditandatangani CamatCamat..

untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar desa dalam kecamatan, ditandatangani oleh desa dalam kecamatan, ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabatKepala Desa atau pejabat yang mewakili. yang mewakili.

Page 95: Pengelolaan keuangan desa

Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota BPD dinas bagi Pimpinan dan anggota BPD adalah sebagai berikut:adalah sebagai berikut:

untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan lbukota Negara Provinsi dan lbukota Negara ditandatangani Camatditandatangani Camat

untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar desa dalam kecamatan antar desa dalam kecamatan ditandatangani oleh ditandatangani oleh Ketua BPD atau Ketua BPD atau pejabat yang mewakilipejabat yang mewakili

Page 96: Pengelolaan keuangan desa

Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut:berikut:

Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani oleh oleh Kepala Desa atau pejabat yang Kepala Desa atau pejabat yang mewakili.mewakili.

Pimpinan dan anggota BPD ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD atau pejabat yang mewakiliKetua BPD atau pejabat yang mewakili..

SPPD diketahui oleh pejabat tempat SPPD diketahui oleh pejabat tempat tujuan dengan membubuhi tandatangan tujuan dengan membubuhi tandatangan pada lembaran yang disediakan untuk pada lembaran yang disediakan untuk itu.itu.

Page 97: Pengelolaan keuangan desa

Setelah melaksanakan tugas, Kepala Setelah melaksanakan tugas, Kepala Desa dan perangkat desa maupun Desa dan perangkat desa maupun Pimpinan dan anggota BPD Pimpinan dan anggota BPD wajib wajib menyampaikan SPT dan SPPD yang menyampaikan SPT dan SPPD yang telah diketahui oleh pejabat yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenangberwenang tempat yang dituju paling tempat yang dituju paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan lama 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan laporan singkatmelampirkan laporan singkat secara secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnyatertulis hasil pelaksanaan tugasnya

Page 98: Pengelolaan keuangan desa

PEMBINAANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PENGAWASAN - UMUM- UMUM

Pemerintah Daerah melakukan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan pembinaan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. desa secara keseluruhan.

Pembinaan sebagaimana Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berupa dimaksud huruf a dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.dan pelatihan.

Pembinaan sebagaimana Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan dimaksud huruf b dilaksanakan secara berkala.secara berkala.

1

Page 99: Pengelolaan keuangan desa

Pengawasan pengelolaan keuangan desa Pengawasan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dilaksanakan oleh secara keseluruhan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.Perundang-undangan.

Pengawasan terhadap kegiatan Pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara pelaksanaannya dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;

Pengawasan oleh masyarakat dapat Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa penyampaian informasi dan berupa penyampaian informasi dan laporan;laporan;

Jika terjadi penyimpangan atau Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, maka penyelesaiannya penyalahgunaan, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.Kabupaten.

2

Page 100: Pengelolaan keuangan desa

Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten

memberikan pedoman dan bimbingan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desapelaksanaan APB Desa;;

memberikan bimbingan dan pelatihan memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;pertanggung-jawaban APBDesa;

membina dan mengawasi pengelolaan membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;aset desa;

memberikan pedoman dan bimbingan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuanganpelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.desa.

Page 101: Pengelolaan keuangan desa

Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan Camat Camat

memfasilitasi administrasi keuangan memfasilitasi administrasi keuangan desa;desa;

memfasilitasi pengelolaan keuangan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;desa dan pendayagunaan aset desa;

memfasilitasi pelaksanaan APB memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;Desa;

memfasilitasi penyelenggaraan memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesapertanggung-jawaban APBDesa..

Page 102: Pengelolaan keuangan desa

Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi Apabila pengelola keuangan dan perangkat Apabila pengelola keuangan dan perangkat

desa dalam menjalankan tugasnya terbukti desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan Desa, maka menyalahgunakan keuangan Desa, maka wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.berlaku.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a, Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a, harus sudah diselesaikan paling lambat 30 harus sudah diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan desa.keuangan desa.

Page 103: Pengelolaan keuangan desa

SELESAI SELESAI TERIMA KASIHTERIMA KASIH