Top Banner
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DP KORPRI JAWA BARAT * PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
25

pengelolaan keuangan daerah

Nov 20, 2015

Download

Documents

Tarsudi Mas

pengelolaan keuangan daerah
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DP KORPRI JAWA BARATPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPP 58/2005

PERMENDAGRI 13/2006 59/2007 55/2008PERDA

PERGUB/BUP,WAL.PKD PP 58/2005UU 1/2004UU 15/2004PP 8/2006PP 24/2005UU 17/2003UU 32/2003UU 33/2004

KUASA BUDKEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPPKD Selaku BUD(KEPALA BPKAD)KUASA PABENDAHARA

PPK-SKPDPPTK

PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG(Kepala SKPD) STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD

KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n1)PPTK

KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n)KUASA PENGGUNAANGGARAN(Sekretaris)BENDAHARAPENERIMAAN/PENGELUARANPPTKMengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menyiapakan SPM Memverifikasi SPJ Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan

PPK-SKPD Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji

Pembantu Bendahara

PENGGUNA ANGGARANAKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN

PENYIAPANSPM

VERIFIKASISPJPPK-SKPD SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN/ ADM & KERJASAMA (SET KORPRI)PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD(PPKSKPD)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK Kriteria penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan : kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barangPPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.Tugas PPTK :mengendalikan pelaksanaan kegiatan;melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; danmenyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.PPK-SKPD mempunyai tugas:meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;melakukan verifikasi SPP;menyiapkan SPM;melakukan verifikasi harian atas penerimaan;melaksanakan akuntansi SKPD; danmenyiapkan laporan keuangan SKPD.PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara PengeluaranDiusulkan PPKD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD.Sebagai pejabat fungsional.Secara langsung & tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.Secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

PROSESPELAKSANAAN &PENATAUSAHAAN

DOKUMEN POKOKPENGANGGARAN DAERAH

RKA-SKPDDPA-SKPD

ANGGARAN KAS

RAPBD

PENJABARAN APBD

PERDA APBD

RPJMD/RKPD

KUA

PPAS

EVALUASI

DOKUMEN POKOKPELAKSANAAN ANGGARAN

SPP-LS

SPJ

SPP-UP SPP-GU SPP-TU

SPM-LSSPD

SPM-UP SPM-GU SPM-TU

SP2D

SP2D

Dilampuru daftar rincian penggunaandana s.d jenis belanja

SPP SPP - Uang Persediaan (SPP-UP) SPP - Ganti Uang (SPP-GU) SPP - Tambahan Uang (SPP-TU) SPP - Langsung (SPP-LS)

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-UP: Surat Pengantar SPP-UP Ringkasan SPP-UP Rincian SPP-UP Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain UP dll.Kelengkapan Dokumen SPP-GU: Surat Pengantar SPP-GU Ringkasan SPP-GU Rincian SPP-GU Salinan SPD Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU dll.

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-TU: Surat Pengantar SPP-TU Ringkasan SPP-TU Rincian SPP-TU Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU dll.Karakteristik SPP-TU: Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Periode/Bulan Permintaan

14

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji & Tunjangan:Surat Pengantar SPP-LSRingkasan SPP-LSRincian SPP-LSLampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l.: Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran Surat pindah/Surat kematian SSP PPh Pasal 21 dll.Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPKelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa:Surat Pengantar SPP-LSRingkasan SPP-LSRincian SPP-LSLampiran SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l.: Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Surat perjanjian kerjasama/kontrak Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah terima Kwitansi bermeterai/nota/faktur Surat jaminan bank atau yang dipersamakan Berita acara pemeriksaan Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjan Photo/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak dll.

KELENGKAPAN DOKUMEN SPPPermintaan pembayaran Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK SKPKD.Dokumen Bendahara pengeluaran dlm menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:BKU, buku bank/simpanan, buku pajak, buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek dan register SPP-UP/GU/TU/LS

SPM SPM - Uang Persediaan (SPM-UP) SPM - Ganti Uang (SPM-GU) SPM - Tambahan Uang (SPM-TU) SPM - Langsung (SPM-LS)Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP

MatriksDokumen SPP dan SPM dengan TupoksiFungsi / TugasPPTKBendaharaPengeluaranPPK-SKPDPA/KPA1.Penyiapan SPP-UP--2.Penyiapan SPP-GU--3.Penyiapan SPP-TU--4.Penyiapan SPP-LS5.Pengesahan SPP-UP/GU/TU & LS---6.Persetujuan SPP-UP/GU/TU & LS---7.Penerbitan SPM-UP/GU/TU & LS---

SP2DDapat Dicairkan pada Bank yang telah DitunjukBukan Alat PembayaranDapat Diterbitkan, Jika: Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM Penolakan/Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM

P P T K(menyiapkan dokumen)PPK-SKPDPEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASAKUASABUD

SPMBANKFIHAK IIISP2D

Tagihan & Laporan KegiatanPROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LSUangBENDAHARAPENGELUARAN(SPP-LS)

BENDAHARAPENGELUARANPPK-SKPD

PEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASASPP-UP/GU/TUKUASABUD

SPM-UP/GU/TUBANK

SP2DUANGPROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU

PENATAUSAHAAN DI PPK-SKPD & PPKD (AKUNTANSI)Dokumen Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu KertasKerja

Bukti Penerimaan Kas

Bukti Pengeluaran Kas

Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)

Buku Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Buku Jurnal Umum

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus KasNeraca DaerahCatatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi

Pencatatan &PenggolonganPeringkasanBuku Besar

Buku JurnalLaporan Keuangan

Pelaporan

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAANNoU r a i a nKeterangan1.Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPDSEKDA2.Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran KasPPKD3.Menerbitkan SPDPPKD selaku BUD4. Menerima & menyetor penerimaan SKPDBendahara Penerimaan5.Penyiapan dokumen SPP-LSPPTK6.Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD)Bendahara Pengeluaran7.Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LSKepala SKPD 8.Menerbitkan SP2DKuasa BUD9.Pertanggungjawaban Dana (SPJ)Kepala SKPD

PELAKSANAAN APBD

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

BENDAHARA PENGELUARAN

PPKD selaku BUD/KUASA BUD

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

PPTK

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD Selaku BUD)

BANK

uang

Membayar sesuai peruntukan, menatausahakan (mencatat di buku-buku dan membuat SPJ)

Buku & Laporan (BKU, Buku Pajak, Laporan SPJ dll)

SKPD

SKPKD

Menyusun draft SPD

Anggaran Kas Pemda

Draft SPD

Menerbitkan SPD

Draft SPD

SPD

SPD

DPA-SKPD

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Anggaran Kas SKPD

Anggaran Kas SKPD

Anggaran Kas SKPD

SPD

SPD

SPD

Membuat SPP-UP/GU/TU

SPP-UP/GU/TU

SPP-LS/SPP-UP/GU/TU

Verifikasi dokumen SPP-LS/SPP-UP/GU/TU & menerbitkan SPM yg ditandatangani oleh PPA-SKPD (memverifikasi SPJ atas pengajuan SPP-GU/TU dan SPJ Pendapatan)

SAH

TIDAK

YA

SPM LS/SPM-UP/GU/TU

Membuat SPP-LS

SPP-LS

Mengirim SPM LS/SPM-UP/GU/TU kpd BUD/Kuasa BUD

SPM LS/SPM-UP/GU/TU

Verifikasi dokumen SPM-LS/SPM-UP/GU/TU & menerbitkan SP2D

TIDAK

SAH

YA

SP2D

SP2D

SP2D

Diterima oleh Pihak III

BENDAHARA PENERIMAAN

Surat Ketetapan Retribusi

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Retribusi

Menerima dan Menyetor Penerimaan (membuat STS & bukti penerimaan lainnya

DPA-SKPD

Anggaran Kas SKPD

BANK

uang

Menatausahakan (mencatat di buku-buku dan membuat SPJ Pendapatan)

Buku & Laporan (BKU, Laporan SPJ dll)

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Anggaran Kas SKPD

Membuat Surat Ketetapan Retribusi

Laporan Pengesahan SPJ Pendapatan dan Belanja