PENGELOLAAN EKOSISTEM

PENGELOLAAN EKOSISTEM PERAIRAN

Forcep Rio Indaryanto, S.Pi

Jurusan Perikanan - Fakultas PertanianUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pendahuluan

• Manusia memanfaatkan lingkungan• Lingkungan tumbuhan, hewan, ekosistem• Ekosistem sungai, laut, hutan

• Eksploitasi asas manfaat dan tanggung jawab• Pemanfaatan berlebihan eksploitasi• Akibatnya?

Ekosistem sungai ikan, pariwisata, dll Tempat pembuangan limbah: industri, rumah tangga, pariwisata, dll

Kendala yang dihadapi

Sosial budaya masyarakat Lemahnya penegakan hukum Tidak dijadikannya Rencana Tata Ruang

Kota sebagai acuan dalam pengembangan kawasan

Padatnya pemukiman pada bagian hilir DAS di sepanjang bantaran sungai

Terbatasnya anggaran

Pengelolaan DAS DAS adalah satu hamparan wilayah dimana air hujan yang jatuh di wilayah itu

akan menuju ke satu titik outlet yang sama, apakah itu sungai, danau, atau laut.

DAS dapat dibagi ke dalam tiga komponen yaitu: bagian hulu, tengah dan hilir. Ekosistem bagian hulu merupakan daerah tangkapan air utama dan pengatur aliran. Ekosistem tengah sebagai daerah distributor dan pengatur air, sedangkan ekosistem hilir merupakan pemakai air. Hubungan antara ekosistem-ekosistem ini menjadikan DAS sebagai satu  kesatuan hidrologis. Di dalam DAS terintegrasi berbagai faktor yang dapat mengarah kepada kelestarian atau degradasi tergantung bagaimana suatu DAS dikelola.

• Pada daerah aliran sungai terdapat berbagai macam penggunaan lahan, misalnya hutan, lahan pertanian, pedesaan dan jalan. Dengan demikian DAS mempunyai berbagai fungsi sehingga perlu dikelola.

• Pengelolaan DAS merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, petani dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan lahan dan ketersediaan air secara terintegrasi di dalam suatu DAS.

• Dari namanya, ‘DAS’ menggambarkan bahwa ’sungai’ atau ‘air’ merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan DAS karena air menunjang kehidupan berbagai makhluk hidup di dalamnya.

Dalam mengelola sumberdaya lahan suatu DAS perlu diketahui apa yang menjadi masalah utama DAS. Masalah DAS pada dasarnya dapat dibagi menjadi:

a. Kuantitas (jumlah) air• Banjir dan kekeringan • Menurunnya tinggi muka air tanah • Tingginya fluktuasi debit puncak dengan debit dasar.

b. Kualitas air• Tingginya erosi dan sedimentasi di sungai • Tercemarnya air sungai dan air tanah oleh bahan

beracun dan berbahaya • Tercemarnya air sungai dan air danau oleh hara seperti

N dan P (eutrofikasi)

• Masalah ini perlu dipahami sebelum dilakukan tindakan pengelolaan DAS. Sebagai contoh, apabila masalah utama DAS adalah kurangnya debit air sungai untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA), maka penanaman pohon secara intensif tidak akan mampu meningkatkan hasil air. Seperti telah diterangkan terdahulu, pohon-pohonan mengkonsumsi air lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pertanian semusim dan tajuk pohon-pohonan mengintersepsi sebagian air hujan dan menguapkannya kembali ke udara sebelum mencapai permukaan tanah.

• Apabila masalah utama suatu DAS adalah kerawanan terhadap banjir maka teknik yang dapat ditempuh adalah dengan mengusahakan agar air lebih banyak meresap ke dalam tanah di hulu dan di bagian tengah DAS. Usaha ini dapat ditempuh dengan menanam pohon dan/atau dengan tindakan konservasi sipil teknis seperti pembuatan sumur resapan, rorak dan sebagainya.

• Apabila yang menjadi masalah DAS adalah tingginya sedimentasi di sungai maka pilihan teknik konservasi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki fungsi filter dari DAS.

Integrasi Pengelolaan1. Integrasi Perencanaan Sektor Secara Horisontal, yaitu memadukan

perencanaan dari berbagai sektor, seperti sektor pertanian dan sektor konservasi yang berada di hulu, perikanan, pariwisata, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan lepas pantai, konservasi laut, dan sektor pengembangan kota.

2. Integrasi Perencanaan Secara Vertikal, meliputi integrasi kebijakan dan perencanaan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, sampai Nasional.

3. Integrasi Ekosistem Darat dengan Laut. Perencanaan pengelolaan pesisir terpadu diprioritaskan dengan menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis misalnya daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah administratif Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagai basis perencanaan. Sehingga dampak dari suatu kegiatan di DAS, seperti kegiatan pertanian dan industri perlu diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir.

4. Integrasi Sains dengan Manajemen.  Pengelolaan Terpadu perlu didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik sosial-ekonomi budaya, kelembagaan dan bio-geofisik lingkungan setempat.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

• Mengkaji Daerah Aliran Sungai dewasa ini tidak mungk in hanya didasarkan kepada satu atau beberapa undang-undang yang sejenis atau sebidang. Daerah aliran sungai harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh-menyeluruh yang terdiri dari daerah tangkapan air, sumber-sumber air, sungai, danau, dan waduk, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahpisahkan.

• Secara berjenjang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai tersusun dengan urutan sebagai berikut:

2.1.1 Undang-Undang Dasar• a) Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

b) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (akan diamandemen).

2.1.2 Ketetapan MPR• a) Ketetapan MPR No. IX/ MPR/ 1998 tentang Pencabutan Ketetapan

MPR No. II/ MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.b) Ketetapan MPR No. X/ MPR/ 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi

Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

2.1.3 Undang-Undang

• a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

b) Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

c) Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.d) Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.e) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan  Ekosistemnya.f) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.g) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.h) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.i) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.j) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.k) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.1.4 Peraturan Pemerintah• a) Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang tentang Irigasi.

b) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.e) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat

dalam Penataan Ruang.f) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan.g) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

2.1.5 Keputusan Presiden• a) Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air.b) Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah.c) Keputusan Presiden No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara.d) Keputusan Presiden No. 183 Tahun 2000 tentang Susunan dan Personalia Kabinet.