Top Banner
PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : DIREKTUR PENGEMBANGAN MUTU BARANG DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN JAKARTA, 18 FEBRUARI 2015
18

PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

Aug 26, 2018

Download

Documents

vulien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA

PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh :

DIREKTUR PENGEMBANGAN MUTU BARANG

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

JAKARTA, 18 FEBRUARI 2015

Page 2: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

2

Tujuan Pemberlakuan

SNI secara Wajib

Menjamin mutu produk

Mencapai daya guna produksi

Melindungi konsumen terhadap aspek K3L

Menciptakan persaingan usaha

yang sehat

Page 3: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

3

TUJUAN Terjaminnya Perlindungan

Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Konsumen

Kelestarian Lingkungan Hidup

CARA

Pra Pasar Mekanisme NPB/SPB dan

NRP oleh Dit. PMB

BERLAKU Barang SNI WAJIB

Diberlakukan oleh Kementerian Teknis

Pasar Market Surveilance oleh

Dit. PBBJ

Page 4: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

4

Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/3/2007.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/ M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/3/2007.

Peraturan dari Kementerian Teknis Terkait terhadap komoditi yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

1

2

3

4

Page 5: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

5

5 5

Pabrikan di Luar Negeri

SPB (Berlaku

Per-shipment)

Dit. PMB

Verifikasi Kesesuaian Mutu

DITJEN BEA

DAN CUKAI

Sertifikat Kesesuaian (SPPT-SNI/CoC MRA)

LSPro Terdaftar

Label :

SNI

NPB

NRP

Beredar di

Pasar Dalam Negeri

NPB (Berlaku selama 3 tahun)

Pabrikan di Dalam Negeri

Sertifikat Kesesuaian

SPPT-SNI LSPro

Terdaftar

NRP (Berlaku

selama

3 tahun)

PENGAWASAN PRA PASAR

Pengawasan di Pasar

Parameter

pengawasan :

1. Standar

2. Label

3. Klausula Baku

4. Cara Menjual

5. Cara Iklan

6. Layanan

Purna Jual

- Dirjen SPK cq. Dit.

Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa

- Instansi terkair

- Masyarakat / LPKSM

Page 6: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

SKEMA INATRADE & INSW

6

Dit. Ekspor Pertambangan

Dit. Impor

Dit. Ekspor Kehutanan

Lembaga Lainnya:

* KSO, Disperindag, BRIK dll.

Dit. PMB - SPB Web

INATRADE

INSW

Importir (NPB)

Manifest

LSPro

SPPT-SNI

Page 7: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

7

130 Jumlah Contoh

Th 2014

Jenis Komoditi yang diambil

Merek

Ban Kendaraan Bermotor

Ban Dalam Kendaraan Bermotor

Regulator Tekanan Rendah

Selang Karet Kompor Gas

Kompor Gas Satu Tungku

Setrika Listrik

Saklar

Kipas Angin

Tusuk Kontak

Kabel Listrik

Terdaftar di

Dit. PMB

Belum terdaftar

36,15 % (47 merk) 63,85%

(83 merk)

Ya Tidak

Kesesuaian dengan

Persyaratan SNI

Talking Header 38,46 % (50 Merk)

61,54% (80 merk)

Baterai

Mainan Anak

Kotak Kontak

Lampu Swaballast

EVALUASI TOTAL HASIL PENGAWASAN

PRODUK SNI WAJIB

Page 8: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

8

Mencantumkan

NRP/NPB

Tidak Mencantumkan

Th 2014

17 merk 66

merk

48,19% 40 merk

51,81% 43 merk

NRP

NPB

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

PRODUK TERDAFTAR

Tidak Ya

Mutu memenuhi SNI (berdasarkan barang yang terdaftar)

Talking Header 54,22 %

(45 merk)

45,78 %

(38 merk)

19 merk 13

merk

Sesuai SNI Tidak Sesuai SNI

Pemenuhan Produk terhadap SNI

NRP

25 Merk

26 merk

NRP NPB NPB

Total terdaftar 83 merek

Page 9: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

9

Th 2014

EVALUASI HASIL PENGAWASAN

PRODUK TIDAK TERDAFTAR

Tidak Ya

Mutu memenuhi SNI

Talking Header 10,64 %

(5 merk) 89,36 %

(42 merk)

Total tidak terdaftar di Dit. PMB

( Tidak Memiliki NPB/NRP)

47 merk

Page 10: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

10

No Nama Komoditi

Kebijakan NPB Perbedaan antar LSPro

1 Sepeda Roda Dua

Berdasarkan Permenperind No. 114/M-IND/PER/10/2010 tentang Pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua Secara Wajib Tidak Diatur Tatacara Penulisan SPPT SNI;

Berdasarkan Peraturan Dirjen IUBTT

No. 11/IUBTT/PER/3/2014 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemberlakuan Dan Pengawasan

Penerapan SNI Sepeda Dua Secara

Wajib dinyatakan bahwa SPPT SNI

yang diterbitkan salah satunya

harus mencantumkan informasi

nama dan alamat

importir/perusahaan perwakilan

serta foto sepeda lulus ujidan

importir yang tercantum dalam

SPPT SNI dilarang

mendelegasikan proses

importasinya kepada pihak lain.

Penerbitan

NPB,

importir

harus sama

dengan yang

tertera di

SPPT SNI

Belum ada keseragaman Penerbitan SPPT SNI : -SPPT-SNI diterbitkan ada yang per type dan merek

-SPPT SNI tidak menyebutkan type dan belum ada foto sepeda lulus uji.

Page 11: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

11

No Nama Komoditi

Kebijakan NPB Keterangan

2 Keramik tableware

Berdasarkan Permenperind No. 82/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Keramik Tableware secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)

Penerbitan NPB, importir harus sama dengan yang tertera di SPPT SNI (satu SPPT-SNI digunakan satu importir)

Penerbitan NPB sesuai dengan nama importirnya sama yang tertulis di SPPT SNI

3 Ubin Keramik Berdasarkan Permenperind No. 84/M-IND/PER/8/2012 tentang Pemberlakuan SNI Ubin Keramik secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)

Penerbitan NPB, importir harus sama dengan yang tertera di SPPT SNI (satu SPPT-SNI digunakan satu importir)

Penerbitan NPB sesuai dengan nama importirnya sama yang tertulis di SPPT SNI

Page 12: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

12

No Nama Komoditi

Kebijakan NPB Keterangan

4 Regulator tekanan rendah untuk tabung LPG

Berdasarkan Permenperind No. 10/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan SNI Regulator tekanan rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)

Penerbitan

NPB, importir

harus sama

dengan yang

tertera di SPPT

SNI (satu

SPPT-SNI

digunakan satu

importir)

Namun dalam data base NPB, satu SPPT-SNI digunakan lebih dari satu NPB, ini kemungkinan karena dilengkapi Surat Keterangan dari pabrik di LN dan diketahui LSPro atau ada lampiran nama impotir lebih dari 1.

5 Selang Karet Tabung Gas tekanan rendah

Berdasarkan Permenperind No. 19/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Selang Karet Tabung Gas LPG secara wajib, pada penulisan SPPT SNI harus tertulis nama dan alamat importir (bagi produk impor)

idem idem

Page 13: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

13

No Nama Komoditi

Kebijakan NPB Keterangan

6 Baja (BjLAS, BJLS, BJP, BJD)

Berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian

yang mengatur

Pemberlakuan SNI baja

Secara Wajib Tidak

Diatur Tatacara Penulisan

SPPT SNI

Satu SPPT-SNI

digunakan oleh

banyak importir,

sehinga NPB terbit

lebih dari 10 NPB,

atas dasar

penunjukan

repersentatif/nama

importir yang

tertulis pada SPPT

SNI sepengetahuan

LSPro Penerbit.

Penerbitan NPB harus ada surat penunjukan dari repersentatif dan sales kontrak apabila namanya tidak tertulis di SPPT SNI

Page 14: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

14

No Nama Komoditi

Kebijakan NPB Keterangan

7 Pupuk dan ban kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan

Menteri Perindustrian

yang mengatur

Pemberlakuan SNI

pupuk dan ban

kendaraan bermotor

Secara Wajib, pada

penulisan SPPT SNI

harus tertulis nama dan

alamat importir (bagi

produk impor)

Satu SPPT SNI

dapat digunakan

lebih dari satu

importir karena di

sertifikatnya

terdapat lampiran

list importirnya.

Page 15: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

15

Jika SPPT SNI dengan 1 importir yang mencantumkan banyak merk

bagaimana jika ditemukan di pasar ada 1 merk yang tidak

sesuai

apakah semua merk yang terdaftar di SPPT SNI tersebut

masih terjamin mutunya ?

• Jika SPPT SNI dengan tercantum lebih dari 1 importir

bagaimana jika ditemukan di pasar merk tersebut tidak sesuai

Karena merk dan pabrikan sama

Apakah semua importir yang menggunakan SPPT SNI tersebut

juga harus bertangungjawab dan NPBnya dibekukan ?

siapakah yang merupakan importir representatif

(yang punya SPPT SNI) ?

Page 16: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

16

Jika SPPT SNI dimiliki oleh trader (tidak mempunyai API) dan

mendelegasikannya ke importir lain

bagaimana jaminan terhadap barang yang diimpor dengan

menggunakan SPPT SNI tersebut ?

bagaimana konsekuensinya jika barang tersebut ditemukan di

pasar tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan

Masih ada LS Pro yang menerbitkan SPPT SNI produk dalam negeri

untuk mainan anak dan pakaian bayi yang belum mencantumkan masa

berlaku SPPT SNI tersebut

Masih ada produsen dalam negeri yang sudah memperoleh SPPT SNI

untuk produk SNI wajib yang belum mendaftar NRP ke Dit.

Pengembangan Mutu Barang

Page 17: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

17

Idealnya adalah 1 SPPT SNI dimiliki oleh 1 importir dan

hanya 1 merk

Penulisan SPPT SNI dari semua LS Pro dapat seragam

Konsistensi mutu dari barang yang diproduksi harus

selalu terjaga

Mekanisme sistem sertifikasi harus seragam untuk

produk yang sama dan dapat menjamin konsistensi

mutu barang

Page 18: PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM … · PENGAWASAN PRODUK SNI WAJIB DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN oleh : ... BJLS, BJP, BJD) Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang

DITJEN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Terima Kasih