Pengawasan Keamanan dan Jaminan Halal Produk Pangan

Pengawasan Keamanan dan Jaminan Halal Produk Pangan

SURATMONODeputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Disampaikan pada:Seminar Safety dan Halal 2016 : Perbaikan Sistem dan Implementasi Halal

untuk Membangun Daya Saing Produk Nasional

Semarang, 2 Juni 20161

AGENDAAGENDA

2

Pendahuluan

Sistem pengawasan keamanan pangan dan jaminan kehalalan pangan

Penutup

Program Peningkatan Daya Saing

2

3

4

1

Keamanan pangan di tingkat global adalah bagian dari ketahanan

pangan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan

Safe food benefits all

3

1

21

41

61

81

101

2

34

52

6572 74 78

96

13

36

6169 68

88

65

98

Overall food security Quality and safety

Singapore

*The Economist Intelligence Unit. Global food security index 2015: an annual measure of the state of global food security

Malaysia Thailand Viet Nam Philippines Indonesia Myanmar Cambodia

Keamanan pangan Indonesia pada:Peringkat 88 dari 109 negaraperingkat ke-7 dari 8 negara ASEAN

Global Food Security Index 2015 (N=109 negara)*

4

• Pangan halal di Indonesia diperkirakan senilai ± USD10 miliar / tahun, dengan pertumbuhan 7-10%/ tahun

(23% of total world population)

Populasi muslim di Indonesia menurut Sensus Penduduk 2010 adalah 207 juta (87%)

10 negara dengan populasi muslim terbesar (dalam juta)

Indonesia Pakistan India Bangladesh Egypt Nigeria Iran Turkey Algeria Morocco

Data, except for Indonesia, from Pew Research Center Forum’s forthcoming report on world’s Muslim population 2011

Muslim Indonesia 12% dari populasi Muslim dunia • Sebagian besar produk pangan

halal untuk konsumsi domestik5

Populasi Muslim Dunia

1. Legislasi: dasar hukum, NSPK

2. Manajemen pengawasan pangan: pembagian tugas dan kewenangan

3. Inspeksi: sarana, proses, produk

4. Laboratorium: cemaran pangan, epidemiologi

5. Komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan

6

Kerangka infrastruktur pengawasan pangan

Definisi keamanan pangan

pencegahan cemaran biologis, kimia, dan benda lain

Pangan aman untuk dikonsumsiPangan aman untuk dikonsumsi

7

UU No 18/2012 tentang Pangan

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

Pasal 68(1): Pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu

Pasal 117-120 tentang penelitian dan pengembangan (litbang) pangan:• Litbang dalam rangka menjamin pangan yang bermutu dan aman• Pemerintah wajib melaksanakan litbang pangan secara terus menerus• Sinergi litbang antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian,

pelaku usaha, masyarakat

8

UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan No 9: meningkatkan pengawasan obat dan makanan

Melalui peningkatan/ penguatan:

1. Pengawasan berbasis risiko2. SDM pengawas3. Kemitraan dengan pemangku kepentingn4. Kemandirian masyarakat dan pelaku usaha5. Kapasitas dan inovasi pelaku usaha6. Kapasitas dan kapabilitas pengujian

Keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia

9

Kebijakan 2015-2019

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Memperkuat Sistem Pengawasan berbasis

Manajemen risiko

Memperkuat Sistem Pengawasan berbasis

Manajemen risiko

Meningkatkan supervisi dan pembimbingan Pelaku

Bisnis

Meningkatkan supervisi dan pembimbingan Pelaku

Bisnis

44

11

22

Meningkatkan Kemitraan dengan antar lembaga, Institusi, dan pelanggan

Meningkatkan Kemitraan dengan antar lembaga, Institusi, dan pelanggan

33

Pemerintah

Mengatur risiko dengan mempertimbangkan resiko-manfaat untuk Masyarakat

Pelaku Bisnis

Mengatur risiko pada proses produksi dan distribusi untuk kepentingan masyarakat

Masyarakat

Mengatur risiko untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan

Masyarakat

Mengatur risiko untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan

Menejemen Risiko dan Kemitraan antar stakeholder

1. Perlindungan Masyarakat

1. Maraknya peredaran obat dan makanan ilegal di sarana distribusi dan media online

2. Sanksi hukum ringan

2. MEA1. Daya saing obat dan makanan produksi

dalam negeri

2. Pemberantasan obat dan makanan ilegal

3. Layanan publik

Kecepatan, kepastian, transparansi, kualitas,akuntabilitas

4. Pengawalan JKN Mutu obat

5. Pemberdayaan masyarakat

1. Partisipasi aktif masyarakat2. Perlindungan diri dari obat dan makanan tidak

memenuhi syarat3. Kemudahan akses informasi 10

Isu Strategis dan Tantangan Pengawasan BPOM

AGENDAAGENDA

11

Pendahuluan

Sistem pengawasan keamanan pangan dan jaminan kehalalan pangan

Penutup

Program Peningkatan Daya Saing

2

3

4

1

12

Badan POM sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Indonesia

•Ruang lingkup kegiatan –Inspeksi dan pelayanan laboratorium: sampling dan uji

contoh pangan yang beredar

–KIE dan pelatihan: pembinaan Pemda dan masyarakat

•Pelaksana teknis: Balai Besar/ Balai POM di 33

provinsi, 10 Pos POM di 8 provinsi

•Laboratorium:– Akreditasi ISO/IEC 17025: 2005 seluruh laboratorium– Laboratorium molekuler di 6 daerah: Banda Aceh,

Pontianak, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, and

Mataram– Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

(PPOMN) sebagai ASEAN food reference laboratory for food additives

http://www.pom.go.id/new/

Budidaya

Penanganan pasca panen

Pengolahan

Pre-market evaluation

Produk pangan (olahan) impor

Pangan olahan dalam & luar negeri terdaftar

Pangan tidak terdaftar: pangan segar, pangan olahan, pangan siap

saji

Ekspor pangan (olahan) dalam negeri

Post market vigilance: inspeksi, monitoring, surveilan

Pangan terkontaminasi

Keracunan pangan (akut)

Pangan aman

Pangan diterima negara tujuan

Penolakan pangan oleh negara tujuan

Pangan di peredaran

Registrasi, sertifikasi

Penyakit jangka panjang (kronis)

Penanggulangan keamanan pangan

Rantai Pangan

13

Penyerahan data administratifdan teknis

Penyerahan data administratifdan teknis

Persetujuan (ijin edar MD/ ML, pencantuman logo halal)

Persetujuan (ijin edar MD/ ML, pencantuman logo halal)

Evaluasi dokumenEvaluasi dokumen

Pre market Post market

Audit saranaAudit sarana

Evaluasi akhirEvaluasi akhir

• Inspeksi sarana

• Sampling dan pengujian

• Monitoring label dan iklan

• Inspeksi sarana

• Sampling dan pengujian

• Monitoring label dan iklan

Tindak lanjut dan penegakan hukum atas pelanggaran• Penghentian sementara

kegiatan• Peringatan publik• Penarikan dan pemusnahan

produk• Pembekuan ijin• Denda• Sanksi pidana

Tindak lanjut dan penegakan hukum atas pelanggaran• Penghentian sementara

kegiatan• Peringatan publik• Penarikan dan pemusnahan

produk• Pembekuan ijin• Denda• Sanksi pidana

14

Pengawasan keamanan pangan olahan oleh Badan POM

15

Ket:*)

**)

MD: pangan olahan produksi dalam negeri; ML: pangan olahan produksi negara lainIRTP: industri rumah tangga pangan, TTD: tidak terdaftar

Halal dan thoyib ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan

Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga yang

mempunyai otorisasi memberikan Fatwa Halal

Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga yang

mempunyai otorisasi memberikan Fatwa Halal

Mutu dan keamanan pangan tugas utama

Badan POM

Mutu dan keamanan pangan tugas utama

Badan POM

HALAL THOYIBPRODUK PANGAN

Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan

Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan

BPOM

*) Audit implementasi CPPOB (aspek thoyyib)

*) Memberikan surat rekomendasi tentang pemenuhan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagai bahan pertimbangan menerbitkan Sertifikat Halal

BPOM

*) Audit implementasi CPPOB (aspek thoyyib)

*) Memberikan surat rekomendasi tentang pemenuhan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagai bahan pertimbangan menerbitkan Sertifikat Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI/

LPPOM MUI) *) Audit Sistem Jaminan Halal

(SJH)

*) Menerbitkan Sertifikat Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI/

LPPOM MUI) *) Audit Sistem Jaminan Halal

(SJH)

*) Menerbitkan Sertifikat Halal

17

Nomor: HK.08.1.53.05.13.2779Nomor: MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13

• Logo halal wajib dicantumkan pada label jika produsen/ importir menyatakan produk pangan halal

• Produsen/ importir bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan halal produk

Non halal= mengandung babi

• Tulisan ‘mengandung babi’ harus tercantum jelas pada label

• Penjualan produk di ritel harus ditempatkan pada rak khusus, terpisah dari produk halal

Mengandungbabi

18

Pencantuman informasi halal vs ‘non halal’ pada label pangan olahan

Halal

Biskuit/ kukis/ kraker/ wafer

Susu dan hasil olahannya

Pangan olahan daging

Minuman tanpa karbonasi

Permen

Minyak, lemak, dan hasil olahannya

Mi

Saus, kecap, cuka

Produk bakeri

Coklat dan produk olahannya

0 500 1000 1500 2000 2500

2465

1434

1303

1258

972

836

827

717

704

643

Jumlah produk

• Badan POM menerbitkan persetujuan pencantuman logo halal untuk 16.987 produk pangan olahan pada tahun 2014-2015

10 besar produk pangan dengan persetujuan logo halal

19

Persetujuan pencantuman logo halal pada label pangan tahun 2015

20

2015

Total sampel: 11,243

TMK: 693(6%)

2016*

Total sampel: 3,938

TMK: 109(2,8%)

Pengawasan Label Halal

2015

Total sampel: 165

Positif: 15(9%)

2016*

Total sampel: 17

Positif: 0**

Sampling & Pengujian Produk Pangan dengan parameter fragmen DNA

Babi

Keterangan:*) sd bulan April 2016**) Pengujian yang telah selesai dilaksanakan baru untuk 5 produk dengan hasil tidak terdeteksi fragmen DNA Babi

Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal

Pasal 4Produk yang masuk,

beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat

halal

makanan minuman

obat

kosmetikproduk kimia

produk biologi

produk rekayasa genetik

barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun

• Peraturan pelaksanaan UU ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun• Kewajiban bersertifikat halal untuk produk mulai berlaku 5 (lima) tahun

21

UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

sejak UU ini diundangkan

AGENDAAGENDA

22

Pendahuluan

Sistem pengawasan keamanan pangan dan jaminan kehalalan pangan

Penutup

Program Peningkatan Daya Saing

2

3

4

1

6/2/16 23

Dukungan Badan POM untuk UMKM

2013 2014

2015

New Innitiatives Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Menyambut Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

New Innitiatives Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Menyambut Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

1. Regulatory assistant untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi ketentuan BTP, Pelabelan, CPPOB, Kemasan

2. Fasilitasi Pendaftaran Produk Pangan3. Bimtek Sistem Jaminan Halal dan Fasilitasi

sertifikasi halal4. E-learning tenaga PKP & DFI5. Monitoring & evaluasi Kemampuan UMKM6. Pengembangan subsite Food Safety Clearing

House (2013-2015)

1. 1000, 12 Propinsi2. 1741 No MD3. 350, 14 Propinsi4. Pengembangan e-learning5. 1000, 12 Propinsi

1. 846, 14 Propinsi2. 904 No MD3. 341, 15 Propinsi4. Sertifikasi tenaga PKP dan DFI 5. 646, 14 Propinsi

1. 10003. 3504. Operasionalisasi 5. 10007. Penurunan tarif PNBP untuk

usaha mikro dan kecil sebesar 50%

Fasilitasi Sertifikat Halal

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Badan POM ikut berpartisipasi dalam memperkuat produk dalam negeri, dengan memberikan sertifikat halal gratis untuk UMKM yang memenuhi kriteria berikut:

UMKM sudah mempunyai nomor PIRT.

Sudah menerapkan Cara Produksi Pangan Olah Pangan ( CPPOB ) level 1 dan 2

PENCANTUMAN LOGO HALAL

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan publik di Badan POM maka persetujuan pencantuman logo halal tidak lagi diterbitkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

KEBIJAKAN DI BADAN POM

Pengajuan permohonan audit

Audit bersama

Output :Sertifikat HalalPemenuhan CPPOB

Pengajuan persetujuan pencantuman logo halal ke Dit.

ISP

Output :Surat Persetujuan Pencantuman Logo Halal

Pengajuan Perubahan Data (P5) ke Dit. PKP

Output :Surat Persetujuan Perubahan Data (P5)

Pengajuan permohonan audit

Audit bersama

Output :Sertifikat HalalPemenuhan CPPOB

Updating Akun Perusahaan e-reg (Nilai CPPOB)

BEFORE AFTER

Pengajuan Pencantuman Halal ke Dit PKP

AGENDAAGENDA

27

Pendahuluan

Sistem pengawasan keamanan pangan dan jaminan kehalalan pangan

Penutup

Program Peningkatan Daya Saing

2

3

4

1

• Masalah keamanan pangan sangat kompleks, diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai regulator/pengawas; produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pangan yang diproduksi /diedarkan/ dipasarkan; serta konsumen yang kritis dan dapat melindungi dirinya.

• Kehalalan pangan tidak hanya menjadi bagian dari syariat agama tetapi juga bagian isu keamanan pangan

• Penerapan sertifikasi halal secara wajib di Indonesia dan pemberlakuan MEA memberikan pekerjaan besar dalam hal:

– ketersediaan SDM kompeten: auditor, pengujian produk, evaluator– fasilitas (termasuk pengujian produk)– kesiapan lembaga berwenang

untuk menjamin kehalalan produk

• Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam penyediaan SDM kompeten dan laboratorium pengujian produk halal, terutama di daerah

28

Penutup

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, IndonesiaTelp. / Fax : 021 4253857

Email: [email protected]; [email protected]