Pengawasan dana kampanye

BEBERAPA MASUKAN

PENGAWASAN DANA

KAMPANYE

Ahsanul Minan

Disampaikan dalam FGD Penyusunan Instrumen Pengawasan Kampanye dan

Dana Kampanye, Bawaslu RI, 30 September – 2 Oktober 2013

Signifikansi Pengawasan Dana

Kampanye

Untuk menjamin terwujudnya proses kompetisiyang sehat dan adil

Untuk menghindari munculnya pertimbanganpragmatisme sempit bagi pemilih dalammenentukan pilihannya

Menjamin kesempatan yang sama bagi pesertapemilu untuk berkampanye, dan kesempatanyang luas bagi masyarakat melihat berbagaipilihan dalam pemilu;

Mencegah jangan sampai kebijakan dari elected officials didominasi oleh penyumbang danakampanye;

Menjamin calon yang baik (meskipun tidak punyabanyak uang) dapat terpilih dalam pemilu.

ASPEK PENTING DIAWASI Transparency (mengupayakan agar seluruh

informasi berkenaan dengan data besaransumbangan, sumber dana, pengelolaan, danpertanggungjawaban dana kampanye dapatdiakses oleh publik)

Accuracy (mengupayakan agar proses pembukuan dana kampanye dilakukan secaraakurat)

Accountability (mengupayakan agar sumberpenerimaan, nominal dana, dan penggunaandana kampanye dilakukan sesuai aturanhukum dan dapat dipertanggungjawabkan)

Procedure compliance (mengupayakan agar proses pembukuan dan pelaporan danakampanye dilakukan sesuai dengan proseduryang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU maupun peraturan KPU)

Major types of political finance-related corruption (Marcin Walecki,2004)

Type Actor group

vulnerable to

corruption

Description

Illegal expenditure

including vote

buying

Voters and

election officials

A political party or candidate may directly or

indirectly bribe voters and election officials. They may

alternatively offer the electorate different kinds of

incentives (gifts, food, alcohol or even short-term

employment). Besides elections, in some parliaments

there is an unofficial market for votes –

parliamentarians or councillors might be paid for votes

or for joining different caucuses.

Funding from

infamous sources

Candidates and

political parties

A political party or candidate may accept money from

organised crime (such as drug traffickers), terrorist

groups or foreign governments. These groups might

even form their own political parties

Selling

appointments,

honours or access

to information

Public servants

and candidates

Contributors may gain rewards in the form of job

selections, appointments (ambassadorial, ministerial or

judicial), decorations or titles of nobility. Money may

also be used to buy a seat in parliament or a candidacy.

Type Actor group

vulnerable to

corruption

Description

Abuse of state

resources

Public sector Certain state resources, such as money and infrastructure,

that are available to office holders may be extensively used

for electioneering. In addition, the political party or

candidate may capture state resources through the

unauthorised channelling of public funding into

companies, organisations or individuals.

Personal

enrichment

Candidates and

politicians

Candidates may be required to contribute significant

amounts to a party’s election fund and also to pay for their

individual campaign. Politics then becomes a rich man’s

game and elected representatives accumulate necessary

funds to pay for the next elections by taking a percentage

on secret commissions and accepting bribes.

Demanding

contributions

From public

Servants

Public servants

and public sector

A political party or candidate in need of money may

impose excises upon office holders, both public and

elected. In some regimes a political party may also force

public servants to become party members and then extort

kickbacks from their salaries for some party expenditures.

Type Actor group

vulnerable to

corruption

Description

Activities

disobeying

political finance

regulations

Political parties A political party or candidate may accept donations

from prohibited sources or spend more than the legal

ceiling permits. Violations of disclosure requirements,

such as inaccurate accounting or reporting, or lack of

transparent funding, are often the cause of political

scandals

Political

contributions

for favours,

contracts or policy

change

Private sector One of the motives for political contributions to a

political party or candidate is the possibility of payoffs in

the shape of licences and government contracts.

Donations may also be given for a governmental policy

change or legislation favourable to a specific interest

group.

Forcing private

sector to pay

‘protection money

Private sector Extortion, for instance using tax and customs

inspections to force entrepreneurs to hand over part of

their profits to a political party.

Type Actor group

vulnerable to

corruption

Description

Limiting access to

funding for

opposition parties

Opposition parties

and candidates

Authoritarian regimes with a patrimonial economic

system and political repression may seriously constrain

financial resources available to opposition parties.

Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky

Djani dkk, 2005)

Pola Kasus Pelaku

Transf er dari

rekening dana

taktis pemerintah

ke rekening partai

melalui rekening

yayasan

Kasus Bulogate. Transf er dari

rekening Bulog ke Yay asan

Raudhatul Jannah sebesar Rp

40 miliar dengan alasan

membelikan beras murah tapi

terny ata dilanjutkan ke Partai

lewat pemberian cek

kapada bendahara partai

Birokrat

Kader partai

yang membuat

yayasan

Pengurus Partai

(bendahara)

Transfer dari

perusahaan publik

(bank) ke rekening

partai

Kasus Bank Bali : Transfer dari

Bank Bali sebesar 15 miliar ke

rekening bendahara Partai.

Pengusaha

Pengurus Partai

(bendahara)

Sumbangan

langsung dari

perusahaan untuk

kepentingan

kampanye

Penyewaan helikopter dan

mobil mewah untuk

kepentingan kampanye pemilu

Kader dan

simpatisan partai

Bendahara partai

Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky

Djani dkk, 2005)

Pola Kasus Pelaku

Pencatatan

pemasukan tidak jelas

Banyaknya sumbangan anonim Bendahara partai

Pencatatan

pengeluaran tidak

dapat diverifikasi

Pengeluaran dengan bukti pengeluaran kas

tidak disertai bukti kuitansi asli

Bendahara partai

Peny iasatan lewat

sumbangan jenis

Utang dan saldo

kas partai dan dana

kampanye

Banyak partai politik yang

melaporkan utang sebagai

jenis pemasukan

Bendahara partai

CATATAN TERHADAP PKPU NOMOR

17/2013

Beberapa pengaturan baru dalam PKPU yang perlu direspon dalam strategi dan fokus pengawasan: Mekanisme penyampaian laporan

secara periodik. Publikasi laporan dana kampanye

melalui website KPU. Pengelolaan dana kampanye terpusat

pada partai politik Masukan masyarakat menjadi salah satu

bahan audit

UTILISASI OLEH PENGAWAS

PEMILU

ASPEK PERUBAHAN DALAM PKPU

Laporan Periodik

Publikasi laporan di website

Sentralisasi pengelolaan

dana kampanye pada partai

politik

Masukan masyarakat

sebagai salah satu bahan

audit oleh KAP

Dapat digunakan oleh

Bawaslu sebagai basis data

pengawasan

Dapat mempermudah

Bawaslu mendapatkan data

bahan pengawasan

Memperjelas entitas akutansi dan subyek

hukum, mempermudah kerja Bawaslu

dalam pengawasan dan penindakan

Dapat digunakan oleh

Bawaslu untuk mendorong

“audit investigatif” oleh KAP

REKOMENDASI STRATEGI PENGAWASAN

DANA KAMPANYE

Untuk melengkapi strategi pengawasan dana kampanye Bawaslu, dengan mempertimbangkan perubahan dalam PKPU, maka penulis mengusulkan penambahan strategi pengawasan dana kampanye: Periodic Monitoring: yakni pengawasan

dana kampanye yang dilakukan sebelum diselenggarakannya audit dana kampanye oleh KAP, dengan mengacu kepada laporan periodik dana kampanye oleh peserta pemilu.

Monitoring akurasi sumbangan dana kampanye: yakni pengawasan

FOKUS PENGAWASAN

N

O

JENIS

PENGAWASAN

FOKUS PENGAWASAN

1 Periodic

Monitoring

Campaign expenditure; dengan

memprioritaskan pada bentuk belanja tertentu

(misalnya iklan cetak dan elektronik, alat

peraga baliho dan bendera, rapat umum).

Targetnya adalah membandingkan antara

jumlah belanja kampanye yang dilaporkan

dengan estimasi belanja kampanye riil yang

didapatkan dari hasil pengawasan.

2 Audit

penyumbang

Sampling based audit terhadap akurasi laporan

sumbangan dana kampanye, dengan

memfokuskan kepada: penyumbang fiktif,

kelayakan ekonomi penyumbang, dll.