BAB III PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA A. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. 70 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 71 Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 72 70 H. Salim HS., Loc.cit. 71 Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 72 Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu: Universitas Sumatera Utara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB III
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA
A. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan
Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi
Indonesia.70
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian
atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan
pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
71
Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral
atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
72
70 H. Salim HS., Loc.cit. 71 Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara. 72 Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.
Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan
menjadi 6 (enam) macam yaitu:
Universitas Sumatera Utara
1. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
2. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh
informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,
kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi
konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan
dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan
hasil studi kelayakan.
4. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian
dampak lingkungan.
5. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
6. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan
dan memperoleh mineral ikutan.
7. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan
mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan
dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
8. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral atau batu bara
Universitas Sumatera Utara
Usaha pertambangan ini dikelompokkan atas:73
1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batu bara.
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.74 Pertambangan mineral
adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar
panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.75 Pertambangan mineral
digolongkan atas:76
1. Pertambangan mineral radio aktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam;
4. Pertambangan batuan.
Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.77
73 Pasal 34 ayat (1)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
74 Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
75 Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
76 Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
77 Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pertambangan batu bara adalah
Universitas Sumatera Utara
pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen
padat, gambut, dan batuan aspal.78
B. Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan
Penanaman modal asing di bidang pertambangan di luar minyak dan gas
bumi dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya.79 Kontrak karya merupakan
kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi,
seperti kontrak karya dalam penambangan batu bara dan pertambangan
umum.80Kontak karya merupakan suatu bentuk usaha kerja sama antara
penanaman modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam
modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini
mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang
mempergunakan modal nasional.81
Kontrak Karya bidang pertambangan dapat dilakukan dengan
persyaratan:
82
1. Kerja sama dengan pemerintah;
2. Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana
pihak asing sebagai kontraktor;
3. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR.
78 Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
79 Salim HS., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 80.
80 Ibid., hal. 63. 81 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2007),
hal. 63-64. 82 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2007), hal. 169.
Universitas Sumatera Utara
Penentuan persyaratan yang demikian adalah mengingat bahwa
pemerintah merupakan pemegang Kuasa Pertambangan sehingga swasta (asing)
hanya dapat sebagai kontraktor atau mengusahakan bidang tertentu seperti
eksploitasi dan eksplorasi.83
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman
Modal Asing, proses untuk mengajukan permohonan kontrak karya diajukan
kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, gubernur,
bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
84
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk
pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak
karya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerja sama
antarprovinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut. Gubernur
berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila
wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak
dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota maupun antara kabupaten dan kota
dengan provinsi dan/atau di wilayah laut-laut yang terletak antara 4 sampai
dengan 12 mil laut. Bupati/walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan
kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam
83 Ibid., hal.170. 84 H. Salim HS., Op.cit., hal.150.
Universitas Sumatera Utara
beberapa wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut-laut sampai dengan 12
mil laut.85
Permohonan kontrak karya baru dilakukan apabila telah terbit persetujuan
pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri atau gubernur , atau
bupati/walikota. Permohonan kontrak karya itu diajukan oleh pemohon kepada
pejabat sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan:
86
1. peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah
Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya
Mineral;
2. salinan fotokopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari
Bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah
atau Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah yang berada pada
kewenangan pemerintah daerah, atau salinan/kopi tanda pengiriman uang
(transfer) dari bank pemohon;
3. laporan tahunan perusahaan pemohon dan laporan keuangan untuk periode
tiga tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik, apabila waktu pendirian
perusahaan pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan
untuk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau
afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi
pelaksanaan kontrak karya dimaksud;
4. surat kuasa khusus dari direksi yang diketahui oleh komisaris perusahaan
kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan
85 Ibid., hal. 151. 86 Ibid., hal. 151-152.
Universitas Sumatera Utara
perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan
kontrak karya apabila direksi tidak melaksanakan sendiri;
5. kesepakatan bersama dalam hal pemohon lebih dari satu;
6. tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau
NPWP bagi perusahaan nasional.
Di samping syarat tersebut, pemohon kontrak karya juga harus
menyampaikan syarat-syarat lainnya yang disampaikan dalam waktu satu bulan
sejak diberikan persetujuan prinsip oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:87
1. rencana kerja dan anggaran sampai dengan tahap penyelidikan umum;
2. akta pendirian perusahaan;
3. perjanjian kerja sama (joint venture agreement) dalam hal pemohon lebih dari
satu;
4. surat pernyataan dari pemegang kuasa pertambangan dalam hal wilayah kuasa
pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah kontrak karya;
5. salinan Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
atau gubernur atau bupati/walikota yang masih berlaku tentang pemberian
kuasa pertambangan.
Prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada Direktorat
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:88
87 Ibid., hal. 152-153. 88 Ibid., hal. 153-159.
Universitas Sumatera Utara
1. pengajuan permohonan kontrak karya kepada Direktorat Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral.
2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara menyampaikan hasil
pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan
Direktur Jenderal.
3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada
pemohon.
4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan
perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon.
5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan
pemohon.
6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi
paraf bersama pemohon kepada Direktur Jenderal.
7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf
bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada menteri.
8. a. Menteri menyampaikan naskan KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
b. Menteri menyampaikan naskan KK kepada BKPM untuk mendapat
rekomendasi.
9. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri.
b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan.
10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat
persetujuan KK.
Universitas Sumatera Utara
11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada
menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK.
12. Penandatangan KK antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon
dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat.
Prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada gubernur,
antara lain:89
1. Permohonan kontrak karya diajukan kepada gubernur.
2. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan gubernur kepada pemohon.
3. Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan bupati/walikota mengenai
pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang
akan dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal
mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim gubernur Perunding dari
Departemen Energi dan Sumber daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
4. Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang
ditunjuk dan sekaligus menugaskan tim tersebut untuk melaksanakan
perundingan/penjelasan naskah KK kepada pemohon.
5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan
pemohon.
6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi
paraf bersama pemohon kepada gubernur.
7. gubernur menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama
antara bupati/walikota kepada Direktur Jenderal.
89 Ibid., hal. 159-165.
Universitas Sumatera Utara
8. direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf
kepada menteri.
a. Menteri menyampaikan naskan KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
b. Menteri menyampaikan naskan KK kepada BKPM untuk mendapat
rekomendasi.
9. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri.
b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan.
10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat
persetujuan KK.
Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang
kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK.
Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan
pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Melihat
prosedur tersebut tampak bahwa gubernur hanya berwenang untuk:90
1. Penerbitan keputusan gubernur tentang persetujuan pencadangan wilayah
pertambangan;
2. Memberikan persetujuan prinsip;
3. Membentuk tim perunding kontrak karya;
4. Manyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur
kepada Direktur Jenderal;
5. Menyaksikan penandatanganan KK antara Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral atas nama pemerintah dengan pemohon.
90 Ibid., hal. 165.
Universitas Sumatera Utara
Prosedur untuk mengajukan permohonan kontrak karya yang diajukan
kepada bupati/walikota, antara lain:91
1. Permohonan kontrak karya diajukan kepada bupati/walikota.
2. bupati/walikota menyiapkan konsep persetujuan prinsip.
3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan bupati/walikota kepada
pemohon.
4. bupati/walikota meminta kepada gubernur dan Direktur Jenderal mengenai
pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang
akan dibentuk oleh bupati/walikota. Selanjutnya Direktur Jenderal
mengoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen
Energi dan Sumber daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
5. bupati/walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang
ditunjuk dan sekaligus menugaskan tim tersebut untuk melaksanakan
perundingan/penjelasan naskah KK kepada pemohon.
6. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK dengan
pemohon.
7. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi
paraf bersama pemohon kepada bupati/walikota.
8. bupati/walikota menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf
bersama gubernur kepada Direktur Jenderal.
9. direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf
kepada menteri.
91 Ibid., hal. 165-171.
Universitas Sumatera Utara
10. a. Menteri menyampaikan naskah KK kepada DPR RI untuk
dikonsultasikan.
b. Menteri menyampaikan naskah KK kepada BKPM untuk mendapat
rekomendasi.
11. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri.
b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan.
12. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat
persetujuan KK.
13. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada
menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK.
Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan
pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Melihat
prosedur tersebut tampak bahwa bupati/walikota hanya berwenang untuk:92
1. Penerbitan keputusan bupati tentang persetujuan pencadangan wilayah
pertambangan;
2. Memberikan persetujuan prinsip;
3. Merundingkan naskah kontrak karya dengan pemohon;
4. Membentuk Tim Perunding kontrak karya;
5. Manyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur
kepada Direktur Jenderal;
6. Menyaksikan panandatanganan KK antara Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral atas nama pemerintah dengan pemohon;
92 Ibid., hal. 171-172.
Universitas Sumatera Utara
Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan
perusahaan penanam modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan
perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum
adalah berbentuk tertulis. Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oleh
Pemerintah Repulbik Indonesia c.q. Departemen Pertambangan dan Energi
dengan calon penanam modal. 93
C. Syarat Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan
Dalam melaksanakan usaha-usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
IUP ini diberikan oleh:94
a. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota
dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
IUP diberikan kepada:95
93 Ibid., hal. 175. 94 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b. Koperasi; dan
c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma,
atau perusahaan komanditer.
IUP diberikan melalui tahapan:96
a. Pemberian WIUP, terdiri atas:
97
1) WIUP radioaktif yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2) WIUP mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang;
3) WIUP batubara yang diperoleh dengan cara lelang;
4) WIUP mineral bukan logam yang diperoleh dengan cara mengajukan
permohonan wilayah;
5) WIUP batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan
wilayah.
b. Pemberian IUP
IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:98
a. IUP eksplorasi.
95 Pasal 6 ayat (1)-(3) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
96 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
97 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
98 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
Meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan.99 IUP eksplorasi ini diberikan untuk satu jenis mineral dan
batu bara. Pemegang IUP eksplorasi yang bermaksud mengusahakan
mineral lain yang ditemukan di dalam WIUP yang dikelola, wajib
mengajukan permohonan WIUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemegang
IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan
tersebut, maka dia wajib menjaga mineral tersebut agar tidak
dimanfaatkan pihak lain, dan apabila diberikan kepada orang lain maka
pemberian tersebut hanya dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.100
IUP Eksplorasi terdiri atas:
101
1) Mineral logam
IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.102
2) Batu bara
IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.103
3) Mineral bukan logam
99 Pasal 36 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
100 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
101 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
102 Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
103 Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat
diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. IUP
eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.104
4) batuan
IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.105
Apabila pemegang IUP eksplorasi ingin menjual mineral atau batu bara
yang tergali maka ia wajib mengajukan izin sementara untuk
melakukan pengangkutan dan penjualan dimana izin tersebut diberikan
oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
106
b. IUP operasi produksi
Meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.107 IUP Operasi Produksi
terdiri atas:108
104 Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
105 Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
106 Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
107 Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
108 Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
1) Mineral logam
IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh)
tahun.109
2) Batubara
IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.110
3) Mineral bukan logam
IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam
jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 (sepuluh) tahun.111
109 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
110 Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
111 Pasal 47 ayat (2) & (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
4) Batuan
IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.112
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR) yang dikelompokkan sebagai berikut:113
a. Pertambangan mineral logam;
b. Pertambangan mineral bukan logam;
c. Pertambangan batuan;
d. Pertambangan batu bara
IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan
maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan
menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan
pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.114
Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
115
a. Persyaratan administratif
112 Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
113 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
114 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
115 Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
b. Persyaratan teknis
c. Persyaratan finansial
IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan
kepada:116
a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) tahun.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
IUPK diberikan melalui tahapan:117
a. Pemberian WIUPK
Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara.
WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh
Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD
dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD
yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD
dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1
(satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan
Kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada
BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada
116 Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
117 Pasal 50 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral
atau batubara dengan cara lelang.118
b. Pemberian IUPK
IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah
kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
maupun badan usaha swasta (dengan cara lelang WIUPK).119
IUPK terdiri atas:
120
1) IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara
2) IUPK Operasi Produksi terdiri atas mineral logam atau batubara
Persyaratan IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi harus
memenuhi:121
1) Persyaratan administratif
2) Persyaratan teknis
3) Persyaratan lingkungan
4) Persyaratan finansial
Luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha
pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK antara lain:122
118 Pasal 51 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
119 Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
120 Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
121 Pasal 63 Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
122 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Universitas Sumatera Utara
a. Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam
diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare
dengan jangka waktu diberikan paling lama 8 (delapan) tahun yang
meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali 1 (satu) tahun.
b. Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam
diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektare dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
c. Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan
dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare dengan
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun yang meliputi penyelidikan
umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2
(dua) tahun.
d. Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara
diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare
dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Universitas Sumatera Utara
D. Dampak Dari Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan
dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan
pembangunan di bidang pertambangan adalah:123
1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi
nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:124
1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat adat;
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
6. Terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.
Walaupun batu bara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun
keberadaan industri pertambangan batu bara menimbulkan dampak, baik positif
123 H. Salim HS., Op.cit., hal.57. 124 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
maupun negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan
batu bara terhadap hal-hal yang bersifat praktis (nyata) dan konstruktif
(membangun). Dampak positif dari industri pertambangan batu bara di
indonesia:125
1. Membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan
pelabuhan;
2. Sumber devisa negara;
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Sumber energi alternatif, untuk masyarakat lokal;
5. Menampung tenaga kerja.
Dampak negatif pertambangan batu bara merupakan pengaruh yang
kurang baik dari adanya industri penambangan batu bara. Dampak negatif
penambangan batu bara di Indonesia yaitu:126
1. Sebagian perusahaan pertambangan yang dituding tidak memperhatikan
kelestarian lingkungan;
2. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;
3. Limbah kegiatan penambangan yang mencemari lingkungan;
4. Areal bekas penambangan yang dibiarkan menganga;
5. Membahayakan masyarakat sekitar;
6. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar;
7. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang;
125 Ibid., hal.221 126 Ibid., hal. 223.
Universitas Sumatera Utara
8. Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan
masih kurang.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
A. Pedoman Implementasi Corperate Social Responsibility (CSR) dalam
Kegiatan Usaha Pertambangan.
Implementasi CSR diawali dengan diajukannya corporate social initiatives
(inisiatif sosial perusahaan). Inisiatif sosial perusahaan dapat didefenisikan
sebagai major activities undertaken by a corporation to support social causes and
to fulfill commitments to corporate social responsibility, yaitu berbagai kegiatan
atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial
guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan.127
Kotler dan Lee menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 opsi untuk “berbuat
kebaikan” (Six options for Doing Good) sebagai inisiatif sosial perusahaan yang
dapat ditempuh dalam rangka implementasi CSR, yaitu:
128
1. Cause promotions
Suatu perusahaan dapat memberikan dana atau berbagai macam kontribusi
lainnya, ataupun sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat atas suatu isu sosial tertentu, ataupun dengan cara
127 Bismar Nasution “Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial”, http://bismar.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 10 September 2010.
Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat dual system. Bagi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (mandatory)
dalam makna kewajiban hukum (legal obligation), karena telah diatur sedemikian
rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan Corperate
Social Responsibility (CSR) masih bersifat sukarela (voluntary) meskipun telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-
134 “Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.
135 Busyra Azheri “CSR dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat”, http://www.hukum.ub.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 7 September 2010.
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain lebih mahal, dampak jangka
panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan. Dari sisi biaya,
promosi kegiatan sama mahalnya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun
masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat
dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi
pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat.
2. Kegiatan program CSR yang membantu usaha kecil secara parsial.
Saat ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan
CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong
kemandirian masyarakat. Salah satu bentuk kegiatannya adalah membantu
usaha kecil, tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masih parsial,
memisahkan kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi,
infrastruktur dan kesehatan. Walaupun lebih baik ternyata pada tingkat
masyarakat kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan
cenderung meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan,
sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang
kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.
3. Kegiatan program CSR yang berorientasi membangun daya saing
masyarakat.
Program CSR akan memberi dampak ganda untuk perusahaan dan
masyarakat karena dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas
(sebagai ukuran data saing) guna meningkatkan daya beli sehingga
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Untuk
itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara
mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai exit policy yang jelas).
Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka
kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait
dalam rantai nilai. Setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya adalah
organ ekonomi yang hidup. Perkuatan dilakukan untuk meningkatkan
metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam
sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan
performance setiap organ. Pendekatan CSR yang smart adalah dengan
mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih
efesien memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai.
Program pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur-infrastruktur dirancang
sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga mampu menigkatkan indeks
pembangunan manusia pada tingkat lokal.
Bentuk penerapan CSR tersebut dapat kita lihat dari bentuk-bentuk CSR
yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia,
antara lain:
1. PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR)
Walaupun perusahaan pertambangan PT. NMR merupakan perusahaan
pertambangan yang telah ditutup, namun mereka masih mempunyai
kewajiban untuk pengembangan masyarakat lokal di daerah sekitar tambang.
Jumlah investasi yang disediakan oleh PT. NMR untuk pengembangan
Universitas Sumatera Utara
masyarakat lokal sebesar US$ 30 juta. Program pengembangan masyarakat
lokal yang akan dilakukan oleh PT. NMR adalah, seperti:140
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang
b. Peningkatan kesehatan
c. Keselamatan lingkungan
2. PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)
PT. NNT juga telah melakukan program pengembangan masyarakat lokal.
Ada enam prinsip yang digunakan oleh PT. NNT dalam pengembangan
masyarakat sekitar tambang, yaitu sebagai berikut:141
a. Berkelanjutan
untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan memperoleh manfaat
berkelanjutan melampaui usia tambang.
b. Kemitraan
menekankan pada konsultasi aktif, kolaborasi, kemitraan dengan
masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga
lokal lainnya.
c. Teknologi tepat guna
memperkenalkan teknologi yang memenuhi kebutuhan dan dapat
dioperasikan dan dipelihara secara lokal.
d. Penggalangan dana dari luar
140 Salim HS. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)., hal.384.
141 Ibid., hal.385.
Universitas Sumatera Utara
Menyatukan sumber PT. NNT dengan sumber dana luar dari lembaga
donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga multilateral, dan investasi
dari bantuan dari sektor swasta.
e. Praktik terbaik
menerapkan praktik terbaik dari bantuan pengembangan usaha untuk
analisis program, desain, implementasi, dan evaluasi.
f. Kontribusi masyarakat
membutuhkan kontribusi dan keterlibatan masyarakat dan/atau
pemerintah untuk semua kegiatan untuk memastikan adanya rasa
memiliki dan kesinambungan program.
Keenam prinsip itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. NNT dan setiap
program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT. NNT sangat
ditunggu-tunggu masyarakat karena program yang dilaksanakan oleh PT.
NNT disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan
programnya, PT. NNT selalu meminta pendapat masyarakat tentang apa yang
harus dibangun.142
Ada lima bidang program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan
oleh PT. NNT, yaitu:
143
a. Bidang pendidikan
Program pendidikan yang dilaksanakan oleh PT. NNT adalah pendidikan
formal dan program keaksaraan fungsional. Program keaksaraan
fungsional merupakan program yang dilakukan oleh PT. NNT terhadap
142 Ibid., hal.386. 143 Ibid., hal.386-414.
Universitas Sumatera Utara
warga masyarakat yang tidak mampu membaca huruf latin (pemberantasan
buta huruf). Kontribusi PT. NNT dalam program pedidikan formal adalah:
1) Peningkatan kuallitas guru
2) Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
3) Perpustakaan sekolah
4) Bantuan operasional sekolah
5) Bantuan media belajar dan laboratorium
b. Bidang kesehatan
PT. NNT ikut berpartisipasi untuk menekan tingginya angka kematian
bayi dan ibu bagi masyarakat yang bermukim di lingkar tambang. Program
utama yang telah dilakukan oleh PT. NNT adalah mendirikan sarana
kesehatan. Sarana kesehatan yang telah didirikan oleh PT. NNT adalah
membangun dua puskesmas. Di samping itu, program pengembangan
kesehatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PT. NNT adalah
program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang dilakukan
untuk pengembangan kesehatan ibu dan anak ini meliputi:
1) promosi kesehatan ibu dan anak;
2) penguatan posyandu;
3) membangun keterlibatan stakeholder, dengan mengadakan pertemuan
secara terus-menerus dengan tim kesehatan desa, tim kesehatan
kecamatan, dan koordinasi dengan puskesmas.
Untuk menunjang program di bidang kesehatan, PT. NNT juga berperan
untuk membangun instalasi air minum sampai ke rumah-rumah
Universitas Sumatera Utara
penduduk,pemberian satu buah truk pengangkut sampah dan bak sampah
pada tiap-tiap desa.
c. Bidang pertanian
Program yang telah dilakukan oleh PT. NNT dalam bidang pertanian
adalah penyuluhan pertanian, pemberian unggas, pembagian pakan ayam,
pemberian vaksin, dan pelatihan pembuatan pakan unggas.
Ada tiga jenis penyuluhan yang telah dilakukan oleh PT. NNT pada
masyarakat tani di lingkar tambang, yaitu:
1) Penyuluhan padi
2) Penyuluhan palawija
3) Teknik budi daya unggas
d. Bidang sosial budaya
Pembinaan sosial budaya ini telah dilakukan oleh PT. NNT bekerja sama
dengan Yayasan Abdi Insani Mataram. Jenis kegiatan sosial budaya yang
dilakukan berupa pembinaan kesenian, terutama seni tari, membentuk
TPA ( Taman Pendidikan Al Qur’an).
e. Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
Ada empat koperasi yang telah dibina oleh PT. NNT, yaitu:
1) Koperasi Serba Usaha (KSU) Samba;
2) Koperasi Serba Usaha (KSU) Sawmil Jaya;
3) Koperasi Serba Usaha (KSU) Kemuning jaya;
4) Koperasi Serba Usaha (KSU) Perdana Karya mandiri.
Universitas Sumatera Utara
Di samping pengembangan koperasi, PT. NNT juga telah mengembangkan
usaha kecil dan menengah dengan bekerja sama dengan Yayasan Abdi
Insani Mataram. Program yang dilakukan adalah pendataan jumlah usaha
kecil dan menengah, pelatihan di bidang usaha kecil dan menengah, serta
pemberian dana bergulir kepada pengusaha kecil dan menengah.
3. PT. Antam, Tbk.
Program pengembangan komunitas Antam didanai secara langsung oleh
perusahaan, termasuk inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
outsourcing. Antam juga berpartisipasi dalam pengembangan lingkungan dan
komunitas dengan mengalokasikan dana sebesar 1% dari pendapatan bersih.
Antam berpartisipasi dalam program kemitraan dengan pengusaha lokal
dengan mengalokasikan dana sebesar 1-3% dari pendapatan bersih. Selain
biaya pengembangan masyarakat, perusahaan juga menyalurkan dana bantuan
pinjaman modal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
yang disisihkan dananya dari 1% laba bersih perusahaan.144
4. PT. Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat
Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan
Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana
pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah
Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain
144 A.B. Susanto, Op.cit., hal. 103-104.
Universitas Sumatera Utara
itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti
di Komoro dan Timika.145
5. PT Lumpo Painan
PT. Lumpo merupakan perusahaan pertambangan eksploitasi penambangan
batu-bara, menyadari betul akan rentan terhadap isu-isu lingkungan dan
kesehatan. Sehingga dalam kegiatannya, PT. Lumpo berkomitmen untuk
mengutamakan keselamatan dan berpartisipasi mengembangkan masyarakat
di sekitar kegiatan pertambangan. PT. Lumpo dalam melaksanakan CSR
hanya bersifat insidental dengan memberikan sumbangan atau bersifat
kederrmawanan yang pada umumnya melakukan kegiatan karitatif, filantropis
dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat (community development). Bentuk konkritnya pelaksanaan CSR
PT. Lumpo yaitu membuat Dam Batang Kalupo setinggi 1 Meter dengan
panjang Dam 500 M.146
C. Hambatan dalam Penerapan Corperate Social Responsibility (CSR)
dalam Kegiatan Usaha Pertambangan
Timbulnya konflik sosial pada berbagai wilayah industri pertambangan
memberikan kesadaran baru terutama kepada pemerintah dan industri
pertambangan perlunya menciptakan harmonisasi hubungan antar masyarakat
145Ginanjar Rahmat, “Corporate Social Responsibility (CSR)”, http://ginooo.wordpress.com/, terakhir kali diakses tanggal 9 September 2010.
146 Anda Lusia “The Corporate Social Responsibility (CSR) Execution Of Company By Financial Investment Company In West Sumatra”, http://www.repository.unand.ac.id/, terakhir kali diakses tanggal 20 September 2010.
dengan usaha pertambangan. Yaitu, melalui konsep CSR dengan salah satu
programnya yaitu program community development. Didalam praktek beberapa
perusahaan tambang memang telah melaksanakan community development
sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar,
seperti kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan
pertanian dan usaha lokal, serta pembangunan prasarana.147
Namun digalakkannya konsep dan program tersebut oleh sekelompok
masyarakat dipahami atau dinilai sebagai tindakan reaksi dari berbagai aksi
kekecewaan masyarakat terhadap usaha pertambangan yang semakin marak akhir-
akhir ini. Sehingga cenderung bersifat tambal sulam, tidak sistimatis. Maraknya
tuntutan terhadap usaha pertambangan atau konflik antara korporasi dengan
komunitas lokal melalui berbagai aksi dari kelompok masyarakat akhir-akhir ini
paling tidak disebabkan oleh dua hal yaitu:
148
1. Manfaat usaha pertambangan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan hakikat usaha
pertambangan dan CSR.
Persoalannya, CSR di dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya
berbeda dengan sektor usaha lainnya diluar pertambangan. Bagi sektor
pertambangan persoalan CSR merupakan hal yang mutlak sudah direncanakan
dari mulai tahap pra kontrak baik itu kontrak karya, perjanjian usaha
147 “Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.
148 “Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.
pertambangan maupun kontrak karya pengusahaan batubara. Selama ini
implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan diterapkan dalam bentuk
program community development, namun payung hukum dari program community
development ini lebih didasarkan pada klausula dalam perjanjian kontrak tersebut
ketimbang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan,
sehingga lebih terkesan sebagai sebuah hubungan hukum yang bersifat
keperdataan/kontraktual antara perusahaan dengan pemerintah sehingga
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bersifat perbuatan wanprestasi yang
kemudian hanya dikenai sanksi ganti rugi atau damai.149
A. Kesimpulan
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara
singkat dikatakan bahwa ketentuan tentang CSR wajib dilaksanakan bagi
149 “Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Sebagai Implikasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007”, http://www.lawskripsi.com/, terakhir kali diakses tanggal 1 September 2010.