1 PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (STUDI KASUS DI DPRD PROVINSI KEPULAUN RIAU) Indra Ramadana (Program Studi Akuntansi FE UMRAH) ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah sampel 41 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan anggaran anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Kata kunci: Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan, Transparansi Kebijakan Publik, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
33
Embed
PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a...penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA
DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(APBD) DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATOR (STUDI KASUS DI
DPRD PROVINSI KEPULAUN RIAU)
Indra Ramadana (Program Studi Akuntansi FE UMRAH)
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran
anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan
transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan
pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah
sampel 41 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan
anggaran anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi
kebijakan publik sebagai variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan
antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan
daerah (APBD).
Kata kunci: Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan, Transparansi Kebijakan
Publik, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
2
1. PENDAHULUAN
Tugas utama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta menyerahkan semua hasil
pemeriksaan terebut kepada lembaga perwakilan untuk mendorong transparansi
dan akuntabilitas penyelenggara keuangan negara sebagai hal utama dalam
demokrasi ekonomi dan politik yang sesungguhnya.
Transparansi sangat penting untuk diterapkan guna menghindari kerugian
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai misi dari BPK, transparansi
dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Transparansi harus dilakukan mulai dari perencanaan dan penganggara,
pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, pengawasan
internal, dan pemeriksaan auditor eksternal yang independen.
Berbicara mengenai anggaran tidak terlepas dari suatu pengawasan.
Pengawasan dilakukan guna untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan
anggaran yang bisa terjadi. Dalam UU No.17 tahun 2003 Pasal 1 pengertian
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka
pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan
negara.
Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah
perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan
ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat
(6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan
yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pentingnya pengawasan suatu anggaran ditujukan untuk mengawasi
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang dilihat dari hasil
kinerja yang dicapai. Untuk itu pengawasan terhadap anggaran dalam hal ini
APBD sangat diperlukan. Perencanaan penyusunan anggaran dibahas secara
bersama antara eksekutif dan legislatif (dalam hal ini DPRD) sesuai dengan
rencana pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan.
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap
bukan hanya pada tahap evaluasi saja, Mardiasmo dalam Darma dan Hasibuan
3
(2012). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses
penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan
pertanggungjawaban APBD. Alamsyah dalam Darma dan Hasibuan (2012)
menyebutkan bahwa adanya tujuan pengawasan APBD adalah untuk 1) Menjaga
agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan., 2) menjaga agar pelaksanaan
APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) menjaga agar hasil
pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan keuangan daerah yang baik juga bisa terwujud apabila adanya
transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun program kerja
ataupun menyusun anggaran. Transparansi dibutuhkan untuk tercapainya tatanan
pemerintahan yang baik (good goverment).
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta
hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi
pengawasan.Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi
mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.
Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang
sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik, Loina
dalam Utami dan Syofyan (2013).
Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan anggaran
anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap
pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi kebijakan publik sebagai
variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan
anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
Maka Tujuan dari penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap
pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap
pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk mengetahuai apakah transparansi kebijakan publik sebagai variabel
moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran
anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat yang banyak bagi para
pembaca, instansi pemerintah maupun bagi penulis sendiri, yaitu :
1. Bagi penulis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,
pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis tentang pentingnya pengawasan
keuangan daerah.
2. Bagi Instansi Pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagaia
masukkan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi Pihak Lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber
referensi khususnya yang menyangkut permasalahan pengawasan keuangan
daerah (APBD).
4
2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut mardiasmo (2009:63) dalam arti luas anggaran daerah atau
anggaran sektor publik memiliki fungsi yaitu sebagai sedangkan anggaran sektor
publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2)
alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan
komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan
ruang publik.
Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap
anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa ”DPRD
mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala
daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Berdasarkan dari
Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan
daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap
pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah
dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan
oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan
oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.
Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk
menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,
aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul dalam Utami dan
Syofyan (2013). Pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai bertikut:
“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan
pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluran-pengeluaran daerah
berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.”
Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun
pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan
keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap
penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.
5
2.2 Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah
Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara
yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.
Menurut Abdul dalam Utami dan Syofyan (2013) , tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah
Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:
1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana
strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai
dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan,
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-
benar dapat dipertanggungjawabkan.
2.3 Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan
Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang
DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang
mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman
dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subtansi bidang tugas
lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, Yudoyono dalam Utami dan
Syofyan (2013).
Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk
mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat,
dan mengadakan penyelidikan.
1. Hak anggaran
DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan
6
dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam hal perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan.
2. Hak meminta keterangan.
Sekurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang tidak hanya
terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta
keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan
kepada pimpinan dewan.
3. Hak mengadakan perubahan.
Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan peraturan
daerah.Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun
menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari sauru rancangan peraturan
dareah yang sedang dibahas.
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat.
Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang mengajukan suatu
usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam
sidang pleno.Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang
menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.
2.4 Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah
(APBD)
Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi
anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi
merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar
arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.
Menurut Mardiasmo dalam Utami dan Syofyan (2013), transparansi adalah
keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran
daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak
dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup
masyarakat.
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelennggaraan pemerintah,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:
7
1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi, Simson,et.al dalam Utami dan
Syofyan (2013).
Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menanggani dengan
baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari
transparansi.
2.5 Kerangka Pemikiran
Model kerangka pemikiran ini menggunakan variabel terikat yaitu
pengawasana keuangan daerah (y) dan menggunakan variabel bebas yaitu
pengetahuan anggaran anggota dewan (x), serta 1 variabel moderator yaitu
transparansi kebijakan publik, yang dapat digambarkan berdasarkan teori sekaran
(2007:119) sebagai berikut :
Gambar : Kerangka Pemikiran Teorits
2.6 Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Jurica Lucyanda Reformasi
Penyusunan
Anggaran dan
Akuntabilitas
Publik (X1)
Hasil penelitiannya adalah sbb :
1. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis 1 menunjukkan bahwa
Pengetahaun
Anggaran Anggota
Dewan (X)
Transparansi Kebijakan
Publik
(Variabel Moderator)
Pengawasan
Keuangan Daerah (Y)
8
Dan
Maylias Pramono
Sari
Kualitas Anggaran
Pendapatan dab
Belanja Daerah
(APBD)
Partisipasi
Masyarakat
(X2)
Transparansi
Kebijkan
Publik (X3)
APBD Dengan
Pendekatan
Kinerja
(X4)
Kualitas APBD
(Y)
pengetahuan
anggota dewan tentang anggaran
tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap
pengawasan keuangan daerah
2. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis 2 menunjukkan bahwa
pengaruh antara
pengetahuan anggota dewan
tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan daerah
dimoderat variabel partisipasi
masyarakat.
Jufri Darma
dan
Ali Fikri Hasibuan
Pengaruh
Pengetahuan
Anggota Dewan
Tentang Anggaran
Terhadap
Pengawasan
Keuangan Daerah
Dengan Partisipasi
Masyarakat Sebagai
Variabel Moderating.
Pengetahuan
Anggota
Dewan Tentang
Anggaran Daerah (X1)
Partisipasi
Masyarakat
(Variabel
Moderating)
Pengawasan
Keuangan
Daerah (Y),
1. Pengetahuan dewan tentang
anggaran tidak berpengaruh
signifikan positif terhadap
pengawasan keuangan daerah.
2. 2. Partisipasi masyarakat tidak
berpengaruh signifikan positif
hubungan pengetahuan dewan
tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan daerh.
3. Transparansi kebijakan publik
berpengaruh signifikan positif
terhadap hubungan pengetahuan
dewan tentang anggaran dan
pengawasan keuangan daerah.
Kurnia Utami
dan
Efrizal Syofyan
Pengaruh
Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran
Terhadap
Pengawasan
Keuangan Daerah
Dengan Variael
Pemoderasi
Partisipasi
Masyarakat dan
Transparansi
Kebijakan Publik.
Pengetahuan
Dewan Tentang
Anggaran (X1)
Partisipasi
Masyarakat
(Variabel
Pemoderasi)
Transparansi
Kebijakan
Publik
(Variabel
Pemoderasi)
Pengawasan
1. Pengetahuan dewan
tentang anggaran tidak
berpengaruh signifikan
positif terhadap
pengawasan keuangan
daerah.
2. Partisipasi masyarakat
tidak berpengaruh
signifikan positif hubungan
pengetahuan dewan tentang
anggaran terhadap
pengawasan keuangan
daerh.
9
Keuangan
Daerah (Y)
3. Transparansi kebijakan
publik berpengaruh
signifikan positif terhadap
hubungan pengetahuan
dewan tentang anggaran
dan pengawasan keuangan
daerah
Aristanti
Widyaningsih
Pengaruh
Pengetahuan
Anggota Legislatif
Daerah Tentang
Anggaran Terhadap
Pengawasan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Dengan
Akuntabilitas
Sebagai Variabel
Moderating
Pengetahuan
Anggota
Legislatif
Tentang
Anggaran (X1)
Akuntabilitas
(Variabel
Moderating)
Pengawasan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(Y)
Berdasarka hasil analisis regresi
sederhana, disimpulkan bahwa
terdapat Pengaruh Anggota
Legislatif Daerah Tentang
Anggaran terhadap Pengawasan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan secara
parsial memiliki pengaruh yang
signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2012) dengan judul
pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasn keuangan
daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai veriabel moderating menyimpulkan
bahwa hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota
dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan
keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa
pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap
pengawasan keuanga daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. Data yang
diolah dalam penelitian ini sebanyak 33 kuisioner berdasarkan pengembalian dari
tiap fraksi yang terdapat dalam DPRD Kota Medan.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Syofyan (2013)
dengan judul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat
dan transparansi kebijakan publik menyimpulkan bahwa Pengetahuan dewan
tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan
keuangan daerah. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan positif
hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan
daerh. Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap
hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan
10
daerah. Penelitian ini mengambil sampel kabupaten/kota yang ada disumatera
barat dengat jumlah responden sebanyak 89 orang.
2.7 Pengembangan Hipotesis
2.7.1 Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan terhadap Pengawasn
Keuangan Daeeah (APBD).
Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi
dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduk
sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara
lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai
peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili-konstituen
dan kepentingan kelompok dan pertainya, Darma dan Hasibuan (2012).
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap
bukan hanya pada tahap evaluasi saja, Darma dan Hasibuan (2012). Pengawasan
yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses penyusunan APBD,
pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2012), hasil analisis regresi
sederhana, disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Anggota Legislatif Daerah
Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan.
H1 : Diperdugakan pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh
positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2.7.2 Pengaruh Transparansi Kebijakn Publik terhadap Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD).
Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan dalam proses
penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi
memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama
untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat,
terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
11
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil
yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek
kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi
diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi public, Loina dalam Utami dan Syofyan (2013).
Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun
pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan
keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap
penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban. Melalui suatu
pengawasan diharapkan terciptanya suatu informasi yang transparan terhadap
jalannya kebijakan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.