Top Banner
PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA BOGOR Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Disusun Oleh: Oktaviani Dewi Masitho NIM: 1113084000062 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1439 H/2018 M
144

PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

Mar 06, 2019

Download

Documents

dinhminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

i

PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA BOGOR

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Oktaviani Dewi Masitho

NIM: 1113084000062

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

Page 2: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

ii

Page 3: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

iii

Page 4: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

iv

Page 5: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

v

Page 6: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Oktaviani Dewi Masitho

2. Tempat, Tanggal Lahir : Karang Anyar, 20 Oktober 1995

3. Alamat : Perumahan Gaperi I Blok GR No. 12

Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

4. Telepon : 087881793968

5. Email : [email protected]

II. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Anak Ke dan Dari : 2 dari 4 Bersaudara

2. Ayah : Achmad Sudarto (alm)

3. Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 1 Desember 1965

4. Ibu : Prita Waluyani

5. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juni 1968

III. PENDIDIKAN

No University/School Dates From – To

1. Raudlatul Atfal Unit Dharma

Wanita Agama Kabupaten Lombok

Barat, Mataram, Nusa Tenggara

Barat

1999-2001

2. SDN 41 Mataram, Nusa Tenggara

Barat

2001-2002

3. SDN Bojong Gede 06, Kab. Bogor 2002-2007

4. SMP Negeri 2 Cibinong, Kab.

Bogor

2007-2010

Page 7: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

ii

5. SMA IT Al-Madinah, Cibinong,

Kab. Bogor

2010-2013

6. Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta

2013-2017

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

No Organisasi/Institution Dates From – To

1. Wakil Sekertaris Umum, Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi

Pembangunan

2014-2015

2. Wakil Ketua Bidang (Wakabid)

Eksternal, Dewan Ekstekutif

Mahasiswa (DEMA) Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta

2015-2016

V. PENGALAMAN NON FORMAL, SEMINAR DAN WORKSHOP

1. Workshop Kepemudaan “Integrity Goes to You” Transparansi

Internasional, 2013

2. Rembuk Kebangsaan “Sosialisasi OJK Sebagai Sistem Keuangan Baru

Melalui Kebudayaan”, 2013

3. Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi “Mengenal Lebih Dekat

dengan Jurusan Sendiri” HMJ IESP, 2013

4. Workshop Entrepreneur LDK Syahid, 2014

5. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah HMJ IESP, 2014

6. Company Visit Bank Indonesia, 2015

Page 8: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

iii

ABSTRACK

The purpose of this research is to analyze how income (X1) and government

regulation to control cigarette consumption such as customs (X2), smoke free

area (X3) and pictorial health warning (X4) influence cigarette consumption (Y).

This research using primary data collected using purposive sampling method by

questionnaire. The analysis method using Multiple Linier Regression. The result

shows that income, customs and smoke free area significantly influenced cigarette

consumption while pictorial health warning have no significant influence to

cigarette consumption.

Keywords: cigarette consumption, income, customs, smoke free area, pictorial

health warning

Page 9: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan (X1) dan

Kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok yakni Cukai/Harga

(X2), Kawasan Tanpa Rokok/KTR (X3) dan Iklan/Pesan Bergambar Bahaya

Rokok (X4) terhadap Konsumsi Rokok (Y). Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data primer yang diambil dengan metode purposive sampling

melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis

regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan (X1),

Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh secara

signifikan terhadap konsumsi rokok sedangkan Iklan/Pesan Bergambar Bahaya

Rokok (X4) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Konsumsi Rokok..

Kata Kunci: Konsumsi rokok, pendapatan, Cukai, Kawasan Tanpa Rokok, Pesan

Bergambar Bahaya Rokok.

Page 10: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi penulis berkah dan

nikmatnya sehingga berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka

menyelesaikan studi Strata 1 (S1) yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan

Kebijakan Pemerintah Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor. Tak lupa

juga salawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad

SAW yang telah menuntun umatnya menuju kebaikan yang di rahmati Allah.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan pastilah berkat dukungan, bimbingan,

bantuan, semangat serta doa dari orang-orang disekitar penulis. Maka dari itu,

penulis dari hati yang terdalam ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yakni Ibu Prita Waluyani dan almarhum Bapak Achmad

Sudarto, Ibu dan Bapak hebat yang selama hidupnya selalu mendoakan,

mendukung, memberi motivasi dan pelajaran berharga bagi anak-anak

disegala aspek kehidupan. Juga kakakku Erwin Firmansyah Saputro yang

penulis jadikan panutan untuk bisa membanggakan dan membahagiakan

orang tua, tak lupa kedua adikku Safira Salsabila Susanti dan Maisya

Fiqoh Tsabita yang selalu mendoakan dan menghibur penulis. Dan tak

lupa almarhum eyang Willy Harsono yang semasa hidup turut mengurus

dan mendukung apapun yang terbaik bagi penulis.

2. Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terimakasih telah memberi

penulis kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis.

3. Bapak Arief Fitrijanto, SE., M.Si sebagai pembimbing skripsi sekaligus

ketua jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberi banyak

bimbingan baik untuk kelancaran skripsi juga nasihat perihal akhirat, juga

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta terimakasih

Page 11: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

vi

atas peran beliau dan Ibu Najwa Khairina, SE., MA sebagai ketua dan

sekertaris jurusan yang telah berperan aktif dalam penyelesaian

perkuliahan penulis.

4. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan

Ekonomi Pembangunan yang telah memberi banyak ilmu yang berharga

selama perkuliahan juga jajaran Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang

telah mengurus administrasi kampus sehingga memperlancar studi penulis.

5. Sahabat tersayang dari awal perkuliahan hingga akhir dan semoga

selamanya Dita, Roro, Lina, Wiwid, Tanti dan Ayu. Juga Anjeng, teman

seperjuangan terbaik sedari awal masuk kuliah hingga menyelesaikan

skripsi. Dan Didi, yang tak lelah selalu memberi saya banyak ilmu setiap

waktu.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Pembangunan

angkatan 2013, yang telah banyak sekali membantu, selalu berbaik hati,

berbagi canda tawa dan kenangan baik yaitu Ita, Kiki, Cita, Gufron,

Mahatir, Subhan, Luthfan, Zekha, Rival, Heri dan teman-teman lainnya

yang sesungguhnya ingin penulis tulis satu persatu namanya. Terimakasih

banyak untuk kalian semua.

7. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan dan

DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkontribusi banyak memberi

ilmu dalam berorganisasi. Terimakasih banyak atas semua pengalaman

berharga selama berproses bersama.

8. Priyanka Raki Anindita, teman SMA, teman hidup di Ciputat selama 4

tahun, juga salah satu sahabat terbaik. Terimakasih atas banyak hal. Juga

Windi Prabowo senior sekaligus teman baik berbagi pengalaman.

9. Sahabatku dimasa SMA yang banyak memberikan dukungan dan doa

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yaitu Windi Hadiya

Komarasari, Nur Isna Fajrianti, Intan Sarinah Risa, Aida Ulfa Zalti,

Zulfiah Ayu Kurnia Sari, Afinsya Ramadhan, Widya Andini, Dwi Yuliani

Putri, Nur Rini Afriani dan lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu

Page 12: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

vii

persatu, bahkan kata terimakasih pun tidak cukup membalas kebaikan

kalian semua.

10. Sahabat SMP ku Nur Alifia Nabila, Adinda Kristriana Anindya dan Karina

Nabila yang selalu memberi semangat, doa, ilmu dan hiburan dengan

caranya sendiri selama ini. Kalian terbaik.

11. Teman seperjuangan KKN Sanubari, khususnya para wanita tangguh

Musfiah Saidah, Delila Sandriva, Hanifah, Revy Aulia dan Nurul Fauziah

terimakasih atas celotehan kalian yang kadang menyebalkan tapi ku

sayang.

12. Terakhir terimakasih kepada semua yang membantu terlaksananya

penelitian ini, semua responden yang menyempatkan mengisi kuesioner di

waktu luangnya juga beberapa aparat yang penulis wawancarai.

Sesungguhnya kata terima kasih tidak lah cukup, maka dari itu penulis berdoa

semoga kalian semua yang telah membantu penulis dalam segala hal selalu diberi

keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Penulis juga menyadari pasti ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini,

maka dari itu penulis akan menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis

bisa belajar lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2018

Oktaviani Dewi Masitho

Page 13: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

viii

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................. I

ABSTRACK ........................................................................................................ III

ABSTRAK ........................................................................................................... IV

KATA PENGANTAR ........................................................................................... V

DAFTAR ISI ..................................................................................................... VIII

DAFTAR TABEL ................................................................................................. X

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... XII

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... XIII

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... XIV

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 9

1. Manfaat Teoritis ........................................................................................ 9

2. Manfaat Praktis ....................................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 11

A. Landasan Teori ............................................................................................ 11

1. Teori Konsumsi ....................................................................................... 11

2. Pendapatan .............................................................................................. 15

3. Tarif Cukai .............................................................................................. 17

4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ................................................................ 22

5. Pesan Bergambar Bahaya Merokok ........................................................ 25

B. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 26

C. Kerangka Pemikiran .................................................................................... 36

D. Hipotesis ..................................................................................................... 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 38

A. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................... 38

B. Metode Penentuan Sampel .......................................................................... 38

C. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 39

D. Metode Analisis Data .................................................................................. 42

1. Uji Kualitas Data ..................................................................................... 42

2. Tabulasi Silang (Crosstabulation) ........................................................... 43

Page 14: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

ix

3. Model Analisis ........................................................................................ 44

4. Regresi Linier Berganda .......................................................................... 45

E. Operasional Variabel Penelitian.................................................................. 52

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .................................................................... 54

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................... 56

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................ 56

B. Deskripsi Responden .................................................................................. 65

C. Analisis dan Pembahasan ............................................................................ 73

1. Hasil Uji Kualitas Data ........................................................................... 73

2. Uji Tabulasi Silang .................................................................................. 76

3. Hasil Uji Asumsi Klasik .......................................................................... 81

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................................................... 87

5. Hasil Uji Hipotesis .................................................................................. 88

6. Analisis Pengaruh Masing-Masing Variabel ........................................... 91

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 97

A. Kesimpulan ................................................................................................. 97

B. Saran ........................................................................................................... 99

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 101

LAMPIRAN ........................................................................................................ 106

Page 15: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

x

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

1.1 Prevalensi Konsumsi Tembakau pada Penduduk Usia > 15

Tahun 2

1.2 Lima provinsi dengan proporsi penduduk umur >10 tahun

menurut kebiasaan merokok tertinggi, 2013. 6

2.1 Penelitian Sebelum 33

2.2 Kerangka Pemikiran 36

3.1 Rentang Skala Likert 40

3.2 Rincian Pertanyaan Kuesioner 40

3.3 Operasional Variabel 52

3.4 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 54

4.1 Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok Usia dan

Jenis Kelamin 57

4.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Bogor

2010-2015 58

4.3 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub

Golongan Makanan Menurut Kelompok Barang Makanan

2014-2015

59

4.4 Presentase Perokok Setiap Hari Menurut Jenis Kelamin di

Kota Bogor 60

4.5 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Sub

Golongan Makanan Kelompok Barang Makanan Rokok di

Kota Bogor 2011-2015

61

4.6 Tarif Cukai Rokok 2015-2017 62

4.7 Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin 66

4.8 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 67

4.9 Deskripsi Responden Menurut Jenis Pekerjaan 67

Page 16: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

xi

4.10 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Usia 68

4.11 Deskripsi Responden Menurut Status Perkawinan 69

4.12 Deskripsi Responden Menurut Lama Merokok 69

4.13 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan /

Keluarga 70

4.14 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Konsumsi Rokok 71

4.15 Deskripsi Responden Berdasarkan Willingness to Pay

(WTP) 72

4.16 Hasil Uji Validitas Tarif Cukai/Harga 73

4.17 Hasil Uji Validitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 74

4.18 Hasil Uji Validitas Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok 74

4.19 Hasil Uji Reliabilitas 75

4.20 Tabulasi Silang Status Perkawinan dan Lama Merokok 76

4.21 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Konsumsi Rokok 77

4.22 Tabulasi Silang Pendidikan dan Pengaruh Cukai 78

4.23 Jumlah Tanggungan Keluarga dan Lama Merokok 79

4.24 Tingkat Usia dan Lama Merokok 80

4.25 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov 83

4.26 Hasil Uji Multikolinearitas 83

4.27 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test 84

4.28 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman 85

4.29 Hasil Uji Linearitas 86

4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi 87

4.31 Hasil Uji Simultan 88

4.32 Hasil Uji Parsial 89

Page 17: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

xii

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan Halaman

1.1 Perbandingan Penerimaan Negara dan Beban Kesehatan 4

2.1 Kurva Pendapatan-Konsumsi (Income-Consumption-Curve) 16

2.2 Kurva Harga-Konsumsi (Price-Consumption Curve) 19

4.1 Peta Kota Bogor 56

4.2 Peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 63

4.3 Peraturan Pencantuman Bahaya Rokok Pada Kemasan

Rokok

65

4.4 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram 82

4.5 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot 82

Page 18: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

xiii

DAFTAR GRAFIK

No. Keterangan Halaman

1.1 Prevalensi Perokok Dewasa di Negara ASEAN 1

4.1 Kepatuhan 8 Kawasan Terhadap Perda KTR Kota Bogor

Tahun 2015-2016 64

Page 19: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan Halaman

1 Kuesioner Penelitian 107

2 Tabulasi Hasil Penelitian 110

3 Hasil Uji Reliabilitas 112

4 Hasil Uji Validitas 113

5 Hasil Uji Normalitas 115

6 Hasil Uji Multikolinearitas 117

7 Hasil Uji Autokorelasi 118

8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 119

9 Hasil Uji Linieritas 120

10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 122

11 Hasil Uji Simultan (Uji F) 123

12 Hasil Uji Parsial (Uji T) 124

Page 20: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok

yang cukup tinggi. Konsumsi rokok Indonesia dilihat dari data prevalensi

perokok di negara ASEAN merupakan yang tertinggi. Hal ini dibuktikan juga

dengan data country ranking WHO tahun 2015 juga sependapat bahwa

Indonesia merupakan salah satu negara yang jika dilihat dari penduduk 15

tahun keatas dan berjenis kelamin laki-laki memiliki konsumsi rokok terbesar

di dunia dengan jumlah presentase sebesar 76.2%.

Grafik 1.1

Prevalensi Perokok Dewasa di Negara ASEAN

Sumber: ASEAN Tobacco Tax Report Card, Executive Summary (2014).

Dalam El Guyanie (2013:1) dijelaskan industri rokok digadang memiliki

peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, karena

010203040506070

Current adult smoking prevalence in ASEAN countries (figures in percent)

Males Females Total

Page 21: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

2

konsumsinya yang tinggi dan memiliki multiplier effect yang luas sebagai

sumber penghidupan utama jutaan rakyat Indonesia. Sampai tahun 2008,

industri ini mampu menyerap tenaga kerja (langsung maupun tidak langsung)

sebanyak 6,1 juta orang yang mencakup petani tembakau (2 juta orang), petani

cengkeh (1,5 juta orang), tenaga kerja di pabrik rokok (sekitar 600 ribu orang),

pengecer rokok atau pedagang asongan (sekitar 1 juta orang) dan tenaga kerja

percetakan, periklanan, pengangkutan serta jasa transportasi (sekitar 1 juta

orang).

Tabel 1.1

Prevalensi Konsumsi Tembakau pada Penduduk Usia > 15 Tahun

1995 2001 2004 2007 2010 2013

Laki-Laki 53,4 62,2 63,1 65,5 65,8 66

Perempuan 1,7 1,3 4,5 5,2 4,1 6,7

Total 27 31,5 34,4 34,2 34,3 36,3

Sumber: Infodatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Menurut data yang bersumber dari Infodatin Kemenkes RI (2016:5),

prevalensi konsumsi olahan hasil tembakau kian menunjukkan peningkatan.

Jika dilihat dari sisi industri/produsen, hal ini menjadi peningkatan yang

positif, namun berbeda jika dilihat dari sisi konsumen. Konsumsi olahan hasil

tembakau/rokok memiliki dampak negatif bagi masyarakat.

Kerugian akibat konsumsi rokok bukan hanya dilihat dari jumlah

pendapatan yang dikeluarkan untuk konsumsinya saja, tetapi konsumsi rokok

juga akan berpengaruh kepada aspek gizi dan kesehatan konsumen. Rokok

Page 22: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

3

mempunyai banyak efek negatif bagi kesehatan seseorang, maka dari itu

konsumsinya akan membuat pengeluaran seseorang semakin besar karena

biaya kesehatan yang harus ditanggungnya di kemudian hari bahkan

menyebabkan hari atau waktu produktivitas kerja bagi usia pekerja hilang

hingga mengakibatkan kematian.

Dilihat dari aspek kesehatan asap tembakau mengandung 7.000 jenis racun

bahan kimia yang berbahaya, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa

menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Aspek kesehatan ini

lah yang pada akhirnya akan semakin memperparah kerugian bagi para

perokok, karena selain pengeluaran untuk konsumsi rokok itu sendiri mereka

juga harus membayar beban biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi

rokok.

Konsumsi rokok juga akan menimbulkan biaya sosial yang tidak

ditanggung oleh pabrik rokok maupun oleh konsumen rokok. Kerugian sosial

itu seperti berbagai macam penyakit yang dapat diderita oleh perokok pasif.

Karena selain asap rokok itu akan mempengaruhi kesehatan si perokok juga

akan mempengaruhi kesehatan bagi orang di sekitarnya yang walaupun tidak

merokok secara langsung.

Page 23: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

4

Gambar 1.1

Perbandingan Penerimaan Negara dan Beban Kesehatan

Sumber: Atlas Tembakau Indonesia (TCSC) 2013.

Masalah kesehatan yang dialami baik oleh perokok aktif, pasif maupun

bagi keturunan mereka membuat negara mendapat kerugian lebih besar

daripada keuntungan yang dihasilkan oleh industri rokok itu sendiri. Selain

itu, bukti ilmiah di Indonesia menunjukkan bahwa setiap satu rupiah dari

pendapatan cukai rokok harus dibayar tiga rupiah bahkan lebih untuk biaya

kesehatan akibat rokok (Fariz, 2008:2). Hal ini lah yang akhirnya menjadi

beban yang harus ditanggung oleh negara berupa meningkatnya anggaran

kesehatan. Dalam Ruslan (2013) nyatanya data Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menunjukkan meski

penerimaan cukai rokok mencapai 55 triliun pada 2010, pengeluaran makro

akibat rokok justru mencapai Rp245,41 triliun, yang mencakup pembelian

rokok dari masyarakat (Rp138 triliun), hilangnya produktivitas akibat cacat di

usia muda (Rp105,3 triliun), dan pengeluaran untuk perawatan medis (Rp2,11

triliun). Fakta ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa kerugian yang

Page 24: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

5

ditimbulkan oleh rokok lebih besar ketimbang manfaat ekonomi yang

dihasilkan.

Begitu lah gambaran dari industri rokok, industri ini berdampak pada dua

hal yang bertolak belakang seperti halnya dua sisi mata uang. Di satu sisi,

industri rokok Indonesia adalah salah satu penggerak perekonomian, tetapi

disisi lain, rokok membawa kerugian pada masyarakat baik yang perokok

bahkan bukan perokok. Melihat banyaknya timbul kerugian yang dihasilkan

oleh konsumsi rokok, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk

menekan hal tersebut. Baik dari menaikan tarif cukai, memasang peringatan

bahaya merokok beserta gambar menyeramkan pada kemasan sampai

membuat regulasi bebas asap rokok pada beberapa tempat umum atau biasa

disebut kawasan tanpa rokok (KTR) seperti yang disampaikan oleh kemenkeu.

BPPK Kemenkeu (2014) menyebutkan bahwa regulasi untuk pengendalian

konsumsi tembakau antara lain Undang Undang Kesehatan Nomor 36 tahun

2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi

kesehatan yang dalam pasal 114 diatur bahwa setiap orang yang memproduksi

atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan

peringatan kesehatan, juga mencantumkan gambar yang mengerikan sebagai

akibat buruk dari kegiatan merokok dalam setiap kemasan rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dilarang untuk

melakukan kegiatan merokok atau pun memproduksi, menjual, mengiklankan,

dan atau mempromosikan produk tembakau. Area yang termasuk kedalam

KTR yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain

Page 25: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

6

anak, tempat ibadah, angkutan umum serta tempat kerja. Beberapa peraturan

telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan KTR sejak

tahun 1990 dengan tujuan agar mengubah perilaku masyarakat untuk hidup

sehat, meningkatkan produktivitas kerja, mewujudkan kualitas udara yang

bersih dan sehat, menurunkan angka perokok yang pada akhirnya agar dapat

mewujudkan generasi muda yang sehat. Beberapa kota besar di Indonesia

termasuk Jakarta, Palembang, Bogor, Bandung, Yogyakarta serta 18 kota

lainnya sudah melaksanakan kebijakan KTR ini. Namun menurut TCSC

Indonesia dari sekian banyak kota yang melaksanakan kebijakan KTR ini,

yang pelaksanaannya dinilai relatif baik adalah wilayah Kota Bogor.

Tabel 1.2

Lima provinsi dengan proporsi penduduk umur >10 tahun menurut

kebiasaan merokok tertinggi, 2013.

Provinsi Perokok saat ini Tidak Merokok

Perokok

Setiap Hari

Perokok

kadang-kadang

Mantan

Perokok

Bukan

Perokok

Kep. Riau 27.2 3.5 4.8 64.4

Jawa Barat 27.1 5.6 4.5 62.8

Bengkulu 27.1 3.3 2.4 67.2

Nusa Tenggara

Barat

26.8 3.5 2.2 67.5

Gorontalo 26.8 5.5 3.4 64.3

Sumber: Departemen Kesehatan RI, Hasil Riskesdas 2013.

Page 26: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

7

Menurut data diatas provinsi dengan prevalensi merokok tertinggi

ditempati oleh Kepulauan Riau dengan presentase perokok setiap hari 27.2%.

Diikuti oleh Jawa Barat dan Bengkulu masing-masing 27.1% kemudian Nusa

Tenggara Barat dan Gorontalo masing-masing 26.8%. Menurut data diatas

Jawa Barat memiliki presentase bukan perokok terendah yaitu 62.8% dari total

jumlah penduduk diatas 10 tahun. Namun ditengah tingginya jumlah perokok

di Provinsi Jawa Barat, menurut TCSC Kota Bogor merupakan salah satu kota

yang justru menjadi percontohan bebas asap rokok. Maka dari itu saya sebagai

peneliti memilih Kota Bogor untuk dijadikan wilayah penelitian.

Teori ekonomi menyatakan bahwa baik tingkat atau pola konsumsi erat

kaitannya dengan pendapatan, dimana konsumsi seseorang berbanding lurus

dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan maka semakin besar pula

pola pengeluaran konsumsinya. Bukan hanya faktor pendapatan saja yang

dapat mempengaruhi konsumsi. Namun, konsumsi rokok juga dipengaruhi

oleh harga, dengan adanya kebijakan pemerintah yang meningkatkan tarif

cukai rokok pasti diiringi dengan meningkat pula harga rokok, begitu pun

dengan kebijakan lain yaitu kawasan tanpa rokok (KTR) dan pesan bergambar

larangan merokok. Dalam penelitian ini saya ingin mengetahui pengaruh

kebijakan pemerintah tersebut terhadap konsumsi rokok juga melihat

pengaruhnya dari sisi jumlah pendapatan masyarakat. Maka dari itu saya

tertarik untuk melakukan penelitian sebagai syarat kelulusan strata 1 (S1)

dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap

Konsumsi Rokok di Kota Bogor”.

Page 27: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

8

B. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi rokok tertinggi.

Konsumsi rokok dapat menjadi penggerak perekonomian tapi dapat pula

berdampak negatif. Konsumsi rokok terlalu banyak dapat berdampak pada

berkurangnya pendapatan seseorang dan juga pada aspek kesehatan. Ketika

masalah kesehatan perokok terganggu, biaya yang ditanggung untuk

kesehatan akan lebih banyak dari pada biaya untuk mengkonsumsi rokok

bahkan bisa berujung kepada penurunan produktifitas hingga menimbulkan

kematian. Tingginya konsumsi rokok di Indonesia membuat pemerintah

mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok.

Diantaranya adalah meningkatnya tarif cukai, adanya Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) dan iklan serta pesan bergambar bahaya merokok dengan harapan

dapat mengurangi konsumsi rokok. Selain itu konsumsi selalu berkaitan erat

dengan pendapatan seseorang, maka dalam penelitian ini saya ingin meneliti

apakah konsumsi rokok dipegaruhi oleh pendapatan juga kebijakan

pemerintah.

Oleh sebab itu, saya selaku peneliti ingin mengetahui apakah beberapa

kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok itu benar-benar

mempengaruhi konsumsi rokok seseorang, dan juga melihat pengaruh

konsumsi itu sendiri dari sisi pendatapan. Maka permasalahan yang akan saya

angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan mempengaruhi konsumsi rokok.

2. Apakah cukai rokok (harga) mempengaruhi konsumsi rokok.

Page 28: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

9

3. Apakah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mempengaruhi

konsumsi rokok.

4. Apakah iklan dan pesan bergambar bahaya merokok mempengaruhi

konsumsi rokok.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah, selanjutnya peneliti akan mengetahui tujuan dari

penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui apakah pendapatan mempengaruhi konsumsi rokok.

2. Mengetahui apakah cukai rokok mempengaruhi konsumsi rokok.

3. Mengetahui apakah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

mempengaruhi konsumsi rokok.

4. Mengetahui apakah iklan dan pesan bergambar bahaya merokok

mempengaruhi konsumsi rokok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi

masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu serta pengetahuan bagi

berbagai golongan masyarakat juga pemerintah serta menambah kajian

untuk mengetahui apakah strategi kebijakan untuk mengurangi konsumsi

Page 29: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

10

rokok yang sudah ada sudah cukup baik atau efektif untuk mengurangi

konsumsi rokok hingga melepaskan masyarakat dari lingkaran

kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna menentukan

kebijakan untuk mengurangi angka konsumsi rokok agar kedepannya

dapat mengurangi kerugian negara dan masyarakat akibat konsumsi rokok

itu sendiri.

Page 30: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Konsumsi

Konsumsi kerap kali dianggap sebatas untuk makanan dan minuman

saja, namun jika dilihat dari sisi ekonomi konsumsi diartikan lebih luas

dari hanya sebatas itu. Konsumsi adalah kegiatan suatu individu atau

pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya baik barang atau jasa.

Dengan kata lain, semua barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari

termasuk dalam kegiatan konsumsi. Tujuan konsumsi pada dasarnya

adalah untuk mencapai titik kepuasan, maka dari itu konsumsi pun dapat

diartikan sebagai mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang

guna mencapai tujuan konsumsi tersebut.

Menurut Mankiw (2006:11), konsumsi adalah barang dan jasa yang

dibeli atau dibelanjakan oleh rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi 3

subkelompok: barang tidak tahan lama, barang tahan lama dan jasa.

Barang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang yang memiliki

kegunaan jangka pendek, seperti makanan dan pakaian. Barang tahan lama

(durable goods) yakni barang yang memiliki kegunaan atau usia dalam

jangka panjang, seperti mobil dan tv. Sedangkan jasa (service) merupakan

pekerjaan yang dilakukan oleh individu/perusahaan untuk konsumen

contohnya jasa potong rambut.

Page 31: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

12

Salah satu tujuan konsumsi, yakni untuk memperoleh kepuasan

setinggi-tingginya. Menurut James (2001:49) tujuan lain konsumsi juga

untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan untuk mencapai tingkat

kemakmuran, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah

maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi dapat

menggambaran tingkat kemakmuran seseorang. Jika konsumsi dilihat dari

kemakmuran, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi

maka semakin makmur seseorang, sebaliknya semakin rendah tingkat

konsumsi seseorang berarti semakin miskin.

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang

dan jasa guna memenuhi kebutuhan setiap manusia (Todaro, 2002:213)

dalam Alkausar (2015:3). Untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus

memiliki pendapatan itulah mengapa besar kecilnya pendapatan seseorang

dapat menentukan seberapa besar tingkat konsumsinya. Sama halnya

dengan menurut Partadireja dalam Ambarwati (2014:1), konsumsi dapat

diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk

membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi

selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan, apabila

pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya,

apabila pendapatan turun maka konsumsi akan turun.

Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk

membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan

fungsi dari pendapatan siap pakai (disposable income). Dengan kata lain,

Page 32: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

13

fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran

konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan.

a. Teori Konsumsi Keyness

Salah satu teori ekonomi yaitu dikemukakan oleh Keynes yang

dinamakan absolute income hypothesis. Dalam teori ini dibahas

mengenai hubungan pendapatan disposabel dan konsumsi. Ia

menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh

pendapatan disposabel saat ini, namun ada batas konsumsi minimal

yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Dalam artian, jumlah batas

konsumsi tersebut harus terpenuhi walaupun pendapatan sama dengan

nol atau biasa disebut dengan autonomous consumption.

(2.1)

C menggambarkan nilai dari konsumsi yang dilakukan oleh pelaku

ekonomi atau rumah tangga di dalam perekonomian, ada pula a adalah

konsumsi otonom atau tingkat konsumsi pada saat pendapatan 0 (nol),

b yaitu marginal propencity to consume (MPC) yang diartikan sebagai

angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan

besarnya perubahan pendapatan, sedangkan Yd adalah disposable

income atau pendapatan yang siap dibelanjakan.

Melalui fungsi konsumsi ini konstanta (a) dinyatakan sebagai

tingkat konsumsi yang dipenuhi meskipun tingkat pendapatan nol.

Adapun b disebut sebagai Marginal Propensity to Consume (MPC),

Page 33: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

14

yaitu konsep yang menggambarkan besarnya perubahan konsumsi

dapat diakibatkan oleh perubahan pendapatan disposabel. Pengeluaran

konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam

perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Semakin besar

MPC maka semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk

kegiatan konsumsi dan sebaliknya yang digambarkan dengan rumus:

(2.2)

Asumsi MPC jumlah konsumsi tidak akan lebih besar daripada

pendapatan disposabel yang bertambah. Angka MPC juga tidak

mungkin negatif, karena walaupun pendapatan disposabel terus

meningkat, konsumsi hanya akan menurun sampai nol (tidak ada

konsumsi). Hal ini disebabkan karena manusia tidak mungkin hidup

dibawah batas konsumsi minimal.

b. Konsumsi Rokok

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109

Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat

Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan disebutkan bahwa

rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum,

Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Page 34: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

15

Studi yang dilakukan Ross dan Chaloupka (2002) dalam Surjono

(2013:20) menerangkan bahwa konsumsi rokok dipengaruhi oleh

harga rokok, harga barang lain, dan pendapatan per kapita. Seperti

halnya teori konsumsi, masyarakat pun mengkonsumsi rokok agar

mencapai titik kepuasaannya. Dalam Alkausar (2015:3) konsumsi

secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa

yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tingkat

konsumsi disini mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang

dikonsumsi oleh konsumen sehingga yang menjadi acuan dalam hal ini

adalah tinggi rendahnya jumlah konsumsi yang dilakukan oleh

konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah

pengeluaran (ribu rupiah) yang digunakan untuk konsumsi rokok

sebagai alat ukur tingkat konsumsi.

2. Pendapatan

Menurut BPS, pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang

diterima baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun

pendapatan anggota-anggota rumah tangga lain. Pendapatan dapat berasal

dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan,

bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain),

dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh seseorang baik dari

pendapatan hasil sendiri, gaji dan upah atau imbalan atas pekerjaan yang

Page 35: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

16

dilakukan juga pendapatan dari usaha lain (sampingan). Tingkat

pendapatan masyarakat akan mencerminkan daya beli masyarakat. Jika

pendapatan naik, jumlah barang yang diminta mungkin naik ataupun

sebaliknya. Sejalan dalam (Rahardja, 2010:93), ketika pendapatan

meningkat dan konsumsi suatu barang semakin besar, dapat diartikan

bahwa barang itu merupakan barang mewah. Sedangkan jika pendapatan

meningkat tapi konsumsi suatu barang adalah tetap maka barang tersebut

termasuk barang pokok. Mankiw (2011:277) mengatakan bahwa

pendapatan memiliki hubungan positif terhadap barang normal, berbeda

dengan barang inferior yang memiliki hubungan negatif terhadap

pendapatan.

Gambar 2.1

Kurva Pendapatan-Konsumsi (Income-Consumption Curve)

Dalam teori konsumen, digambarkan hubungan mengenai pendapatan

dan konsumsi dengan Kurva Pendapatan-Konsumsi (income-consumption

curve). ICC menggambarkan keseimbangan konsumen pada berbagai

tingkat pendapatan nominal, dengan asumsi ketika pendapatan meningkat

y

x

ICC

0

Page 36: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

17

konsumsi pun akan meningkat dan sebaliknya (cateris paribus). Pada

umumnya kemiringan ICC adalah positif karena permintaan terhadap

suatu barang akan meningkat seiring pendapatan meningkat (barang

normal), dengan melihat sudut kemiringan ICC pula kita dapat

menganalisis suatu barang apakah tergolong barang kebutuhan pokok atau

barang mewah (Rahardja, 2010:92).

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan dan konsumsi rokok telah

dilakukan oleh Nenik Woyanti (2011:6) bahwa pendapatan merupakan

faktor penentu seseorang untuk mengkonsumsi rokok atau tidak.

Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi

rokok. Semakin tinggi tingkat pendapatan riil seseorang akan mendorong

orang tersebut untuk merokok lebih banyak lagi. Dalam penelitian tersebut

menunjukkan bahwa ketika pendapatan riil seseorang meningkat, ada

kecenderungan perokok menambah jumlah batang rokok untuk

dikonsumsinya. Dengan demikian faktor pendapatan merupakan faktor

penting yang juga harus dipertimbangkan untuk mengkonsumsi rokok.

3. Tarif Cukai

a. Pengertian Cukai

Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu

yang sudah ditetapkan untuk masing-masing barang tertentu (Rahayu,

2010:78). Cukai berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007

adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

Page 37: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

18

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan

dalam Undang-Undang.

Rokok merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai. Setiap

konsumen membeli rokok secara tidak langsung konsumen juga

membayar besaran cukai yang ditetapkan pemerintah. Jika tarif cukai

meningkat secara langsung akan meningkatkan harga rokok pula.

Dalam Hanggara (2013:12) diterangkan bahwa pabrik rokok telah

menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada

saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut.

Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik

maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah

satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Menurut Rahayu (2010:77) cukai merupakan salah satu bentuk dari

pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak tidak langsung yakni pajak

yang beban tanggungannya dapat dipindahkan kepada orang lain,

dalam kasus ini konsumen. Cukai dapat menyebabkan permintaan

suatu barang di masyarakat menjadi turun, karena harga yang harus

dibayar konsumen setelah terkena cukai menjadi lebih tinggi. Dengan

adanya intervensi pemerintah terhadap harga (secara tidak langsung)

melalui cukai, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban

pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual

yang lebih tinggi, artinya harga akan meningkat. Jika dihubungkan

Page 38: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

19

dengan hukum permintaan, bila harga meningkat maka permintaan,

penawaran atau pun produksi akan menurun pula.

Gambar 2.2

Kurva Harga-Konsumsi (Price-Consumption Curve)

Dalam Rahardja (2010:90) dijelaskan hubungan antara harga dan

konsumsi. Turun atau naiknya harga akan menyebabkan pendapatan

nyata seseorang berubah walaupun pendapatan nominal tidak berubah.

Pada akhirnya jumlah barang yang dikonsumsi berubah dan juga akan

merubah keseimbangan konsumen hal ini digambarkan dalam price-

consumption curve (PCC). PCC merupakan kurva yang

menggambarkan titik keseimbangan konsumsen pada berbagai rasio

harga akibat perubahan harga suatu barang, dimana pendapatan

nominalnya tetap. Ketika harga suatu barang turun, maka akan

meningkatkan kemampuan seseorang untuk konsumsi barang tersebut

dengan pendapatan tetap, hal ini lah yang dapat merubah titik

y

x

PCC

0

Page 39: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

20

keseimbangan sehingga ketika titik keseimbangan dihubungkan akan

membentuk PCC.

b. Dasar Hukum

Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk

pembatasan dan pengendalian konsumsi. Undang–Undang ini

merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995.

Selain mengenai Pembatasan dan Pengendalian konsumsi, UU ini juga

membahas mengenai pengelolaan hasil cukai. Dalam Pasal 66A ayat

(1) UU Cukai dijelaskan mengenai pembagian dana cukai hasil

tembakau yang biasa dikenal sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBH-CHT). Dijelaskan dalam El Guyanie (2013:4) cukai

yang diterima negara berikutnya dibagikan kepada provinsi untuk

digunakan sebagai pendanaan pembinaan lingkungan, sosialisasi cukai

dan pemberantasan barang kena cukai illegal. Dari provinsi DBH-

CHT dibagi lagi kepada bupati/walikota daerah masing-masing

berdasarkan komposisi sebagaimana diatur dalam oleh yang

berwenang.

c. Subjek dan Objek Cukai

Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang

melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan

memasukkan maupun mengeluarkan barang kena cukai ke dalam

daerah pabean.

Page 40: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

21

Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai, terdiri dari :

1) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan

yang digunakan dan proses pembuatannya;

2) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa

pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan

proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung

etil alkohol;

3) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,

tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan

tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti

atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

d. Barang Kena Cukai

Pasal 2 UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai menyatakan barang

yang dikenai cukai adalah barang tertentu yang memiliki sifat atau

karakteristik:

1) Konsumsinya perlu dikendalikan,

2) Peredarannya perlu diawasi,

3) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi

masyarakat atau lingkungan hidup,

4) Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi

keadilan dan keseimbangan.

Page 41: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

22

e. Tarif Cukai Tembakau

Tarif cukai hasil tembakau yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.011/2008 yang berlaku

mulai tanggal 1 Februari 2009 untuk masing-masing pengusaha pabrik

hasil tembakau atau importir ditetapkan. Hingga saat ini tarif cukai

hampir selalu mengalami perubahan setiap tahun, dalam rangka

meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil

tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai

hasil tembakau yang berkesinambungan.

4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,

menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Sedangkan tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang

diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR

(Kemenkes RI, 2011:14).

KTR salah satunya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No 36

tahun 2009 pasal 115 menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) yang didalamnya berisi beberapa kawasan yang ditentukan sebagai

KTR. Kawasan itu antara lain adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat

proses belajar mengajar, tempat bermain, tempat bermain anak, tempat

Page 42: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

23

ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan juga tempat umum atau tempat

lain yang ditetapkan.

Kota Bogor pun memiliki peraturan khusus mengenai KTR yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor nomor 6 tahun

2009. Yang berisi tentang ketetapan Kawasan Tanpa Rokok. Rokok yang

dimaksud dalam perda ini yaitu semua hasil olahan tembakau terbungkus

termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya

yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan KTR di Kota Bogor pun meliputi tempat umum, tempat kerja,

tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak,

kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar,

sarana kesehatan dan sarana olahraga.

Dalam pengendalian dan pengawasannya walikota Bogor menunjuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawabnya.

Bukan hanya SKPD setiap pimpinan lembaga dan atau badan wajib dan

bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan

Tanpa Rokok sesuai kewenangannya. Juga dijelaskan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk menegur/mengeluarkan pendapat demi mewujudkan

lingkungan yang bersih dan terlindung dari asap rokok. Jadi, bukan hanya

satuan yang dibentuk, tapi seluruh lingkup masyarakat pun berperan aktif

dalam pengendalian KTR.

Page 43: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

24

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar KTR disebutkan dalam BAB

VIII Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2009 bisa berupa sanksi teguran

atau pun sanksi administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

setiap kali pelanggaran bagi perorangan yang pada akhirnya akan masuk

ke dalam Kas Daerah. Lain halnya nominal sanksi administratif bagi setiap

pimpinan lembaga, badan juga aparat telah disesuaikan dalam perda.

Dikutip dari TCSC Indonesia yakni Kawasan Tanpa Rokok dan

Implementasinya, beberapa hal yang menjadi prinsip dasar pengembangan

KTR adalah:

a. Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap

rokok.

b. Kawasan tanpa rokok merupakan upaya efektif untuk

melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain.

c. Perlu peraturan berbentuk legislasi yang mengikat secara

hukum.

d. Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan dan

penegakkan KTR diperlukan perencanaan yang baik dan SDM

yang memadai.

e. LSM dan Lembaga Profesi mempunyai peran yang penting.

Pelaksanaan peraturan, penegakkan hukum, dan dampak KTR harus

dimonitor dan dievaluasi.

Page 44: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

25

5. Pesan Bergambar Bahaya Merokok

a. Pengertian

Peringatan kesehatan bergambar atau Pictorial Health Warning

yaitu peringatan kesehatan bergambar mengenai dampak pemakaian

produk seperti penyakit kanker yang disebabkan karna pemakaian

produk tembakau. Peringatan ini sebagai media promosi kesehatan

massal, dimana tidak hanya diterapkan pada satu daerah saja,

melainkan merata di seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai dari

tanggal 24 Juni 2014 pada seluruh kemasan rokok.

b. Dasar Hukum

Peraturan tentang peringatan bahaya merokok salah satunya diatur

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19

Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Penyelenggaraan pengamanan rokok dalam peraturan ini dengan cara

pencantuman kadar nikotin yang terkandung dalam rokok, peringatan

kesehatan seperti “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan

jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” baik di setiap

iklan pada media elektronik, media cetak dan media luar ruang.

Disebutkan pula dalam perbaikan PPRI nomor 19 tahun 2003

yakni PPRI nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pada pasal 15 disebutkan bahwa setiap 1 (satu) varian Produk

Page 45: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

26

Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan

kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi

masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian

Produk Tembakaunya.

5 jenis gambar berbeda sebagaimana diatur dalam PPRI nomor 109

tahun 2012, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28

Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi

Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, semua aspek mengenai

peringatan kesehatan diatur mulai dari besarnya komposisi

pencantuman gambar, kata-kata peringatan, informasi kesehatan dan

jenis-jenis peringatan. Jenis peringatan kesehatan terdiri atas 5 (lima)

jenis gambar dan tulisan sebagai berikut:

1) Gambar Kanker Mulut

2) Gambar orang merokok dengan asap yang membentuk

tengkorak

3) Gambar Kanker Tenggorokan

4) Gambar orang merokok dengan anak di dekatnya

5) Gambar paru-paru yang menghitam karena kanker

B. Penelitian Terdahulu

Bagi bahan tinjauan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan dan

Kebijakan Pemerintah terhadap Konsumsi Rokok” ini, penulis melampirkan

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak kebijakan

Page 46: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

27

pemerintah terhadap konsumsi rokok. Beberapa tinjauan diambil dari studi-

studi yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri.

1. Hubungan Penerapan Pajak Rokok dengan Daya Beli dan Tingkat

Konsumsi Rokok oleh Bani Alkausar, Hamidah Nayati Utami dan

Yuniadi Mayowan (2015). Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui hubungan dari penerapan pajak rokok dengan daya beli

dan tingkat konsumsi rokok, apakah dengan adanya kebijakan ini

konsumsi rokok akan bisa dikendalikan. Variabel penerapan pajak

rokok dirubah menjadi dua variabel yaitu: variabel kebijakan pajak

rokok dan variabel pajak rokok. Berdasarkan hasil uji korelasi rank

spearman (1928), variabel kebijakan pajak rokok memiliki sig. rs

sebesar 0,486 terhadap daya beli dan variabel pajak rokok memiliki

sig. rs sebesar 0,002 terhadap daya beli dengan arah positif. Variabel

kebijakan pajak rokok memiliki sig. rs sebesar 0,001 terhadap tingkat

konsumsi dengan arah positif dan variabel pajak rokok memiliki sig. rs

sebesar 0,002 terhadap tingkat konsumsi dengan arah positif. Dengan

artian variabel kebijakan pajak rokok tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap daya beli. Sedangkan variabel lain berpengaruh

signifikan dan positif, variabel pajak rokok terhadap daya beli,variabel

kebijakan pajak rokok terhadap konsumsi rokok dan variabel pajak

rokok terhadap konsumsi rokok. Dari penelitian diatas dapat dilihat

bahwa ketika ada peningkatan pajak rokok, konsumsi rokok akan tetap

atau bahkan meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurang tingginya

Page 47: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

28

jumlah pajak yang pada akhirnya kurang efektif untuk mengurangi

daya beli dan konsumsi rokok.

2. Pengaruh Tarif Cukai Tembakau dan Pesan Bergambar Bahaya

Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Banda Aceh oleh Puput

Arisna dan Eddy Gunawan (2016). Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh kenaikan bea cukai tembakau, pesan bergambar

bahaya merokok, kawasan tanpa rokok, pendapatan dan pengeluaran

terhadap konsumsi rokok. Sampel dalam kajian menggunakan hasil

wawancara dari 50 responden. Model yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. Tingginya cukai tembakau tidak memberikan

pengaruh yang besar terhadap konsumsi rokok. Hal ini

menggambarkan bahwa konsumen rokok memiliki elastisitas yang

inelastis terhadap harga rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok tidak

mengurangi konsumsi rokok, hanya mengurangi frekuensi perokok

yang merokok pada lokasi-lokasi Kawasan Tanpa Rokok. Pendapatan

konsumen merupakan penentu konsumsi rokok. Responden dengan

pendapatan tinggi akan cenderung untuk tidak merokok hal ini

disebabkan karena biasanya responden yang berpendapatan tinggi

cenderung berpendidikan tinggi. Terdapat pengaruh yang signifikan

antar variabel secara model namun secara parsial hanya tarif cukai

tembakau, kawasan tanpa rokok dan tingkat pengeluaran yang positif

dan signifikan. Sementara pesan bahaya rokok bergambar dan tingkat

Page 48: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

29

pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat konsumsi rokok di

Kota Banda Aceh.

3. Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Fatwa Haram Merokok

Terhadap Perilaku Konsumen Rokok di Kota Semarang oleh

Nenik Woyanti (2011). Penelitian ini bertujuan untuk melihat

perubahan konsumsi rokok akibat pengaruh dari harga, pendapatan,

umur, pendidikan, fatwa haram dan cukai rokok. Variabel harga

berpengaruh negative dan signifikan terhadap perilaku konsumen

rokok. Semakin mahal harga rokok maka semakin sedikit jumlah

rokok yang dikonsumsi atau yang diminta. Besaran pengaruh variabel

harga terhadap konsumsi rokok adalah 0,282 attinya setiap kenaikan

harga rokok Rp 100 per batang, ceteris paribus, akan mengurangi

konsumsi rokok sebesar 28 batang per bulan. Variabel pendapatan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen rokok.

Besaran pengaruh variabel pendapatan terhadap konsumsi rokok

adalah 0,000237 artinya setiap kenaikan pendapatan riil Rp 100.000

per bulan, (cateris paribus) akan menambah konsumsi rokok sebesar

23 batang per bulannya. Variabel umur berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap perilaku konsumen rokok. Semakin bertambahnya

umur hingga mencapai umur tertentu perokok akif cenderung akan

berusaha untuk mengurangi konsumsi rokok. Besaran pengaruh

variabel umur terhadap konsumsi rokok adalah minus I,753 artinya

setiap usia bertambah 1 tahun, (cateris paribus) akan mengurangi

Page 49: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

30

konsumsi rokok sebesar 2 batang per bulannya. Variabel pendidikan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumen rokok.

Besaran pengaruh variabel pendidikan terhadap konsumsi rokok

adalah minus 34,432 artinya setiap kenaikan 1 tahun jenjang

pendidikan (cateris paribus) akan mengurangi konsumsi rokok sebesar

34 sampai 35 batang per bulannya. Selanjutnya adalah fatwa haram,

variabel ini berpengaruh positif tidak signifikan. Dengan adanya fatwa

haram tidak mengurangi konsumsi rokok bahkan cenderung meningkat

sebesar 8,755%. Yang terakhir cukai rokok berpengaruh positif tidak

signifikan. Ketika cukai meningkat, tidak mengurangi konsumsi rokok

bahkan cenderung meningkat seperti halnya fatwa haram.

4. Dampak Perubahan Tarif Cukai Terhadap Industri Rokok,

Pertanian Tembakau dan Perekonomian Jawa Tengah oleh

Fathoni Ashar (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

pengaruh perubahan cukai terhadap konsumsi rokok dan dampak yang

terjadi terhadap output dan pendapatan rumah tangga pada

perekonomian Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, melakukan analisis pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi

rokok. Pada tahap ini, diestimasi model ekonometrika panel data

dengan pendekatan fixed effect model (FEM) selama periode 2009-

2013 dengan cakupan 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Pada tahap ini

juga dianalisis pengaruh pendapatan regional terhadap tingkat

konsumsi rokok di Jawa Tengah. Kedua, menggunakan analisis input-

Page 50: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

31

output untuk mengestimasi dampak konsumsi rokok terhadap output

dan pendapatan rumah tangga sektoral dan perekonomian Jawa

Tengah. Estimasi dampak tersebut dilakukan dengan menggunakan

Tabel Input- Output (I-O) Jawa Tengah tahun 2013 dengan klasifikasi

87 sektor. Di samping fokus analisis pada industri rokok, juga

dianalisis sektor-sektor utama yang memiliki keterkaitan yang tinggi

dengan industri rokok dan sektor-sektor lainnya di perekonomian Jawa

Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan nasional dan

cukai rokok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi

rokok rumah tangga. Peningkatan cukai rokok menurunkan konsumsi

rokok dan dan sebagai dampaknya menurunkan tingkat output dan

pendapatan rumah tangga sektoral. Dampak paling besar tentu dialami

oleh industri rokok sendiri, dan diikuti oleh sektor-sektor lain yang

terkait dengan industri rokok seperti sektor pertanian tembakau.

5. Analisis Pengaruh Penerapan Kebijakan Tarif Cukai Terhadap

Konsumsi Rokok di Indonesia oleh Thomas Agung N (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dampak kenaikan cukai rokok

terhadap konsumsi tiga jenis rokok yaitu Sigaret Puth Mesin (SPM),

Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) di

Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis

dampak perubahan pendapatan riil dan perbedaan dampak cukai

terhadap masing-masing jenis rokok. Dengan menggunakan metode

Ordinary Least Square (OLS), ditemukan bahwa cukai memiliki

Page 51: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

32

pengaruh negatif terhadap konsumsi rokok secara umum sedangkan

pendapatan riil berpengaruh positif. Kenaikkan cukai menurunkan

konsumsi SKM paling besar kemudian diikuti oleh SPM tetapi justru

menaikkan konsumsi SKT.

6. Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rokok pada

Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh oleh Haifa Sari, Sofyan

Syahnur dan Chenny Seftarita (2017). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi

rokok pada rumah tangga miskin serta untuk mengetahui pola

pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh tahun

2010 dan 2015. Variabel bebas yang digunakan adalah harga rokok,

pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dewasa,

pengeluaran makanan tanpa rokok, pengeluaran pendidikan dan

pengeluaran kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah OLS

(Ordinary Least Square) dengan menggunakan data sekunder yaitu

Susenas bulan maret tahun 2010 dan 2015. Hasil penelitian ini adalah

variabel pendapatan rumah tangga dan pengeluaran makanan tanpa

rokok mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga

miskin di Aceh tahun 2010. Di tahun 2015 ada penambahan variabel,

yaitu pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan yang

berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga

miskin.

Page 52: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

33

Tabel 2.1

Penelitian Sebelum

No Penulis dan

Tahun

Judul Variabel Alat

Analisis

Hasil

1. Bani

Alkausar,

Hamidah

Nayati

Utami dan

Yuniadi

Mayowan

(2015)

Hubungan

Penerapan

Pajak

Rokok

dengan

Daya Beli

dan Tingkat

Konsumsi

Rokok

Kebijakan

Pajak

Rokok (X1)

Pajak

Rokok (X2)

Daya Beli

(Y1)

Konsumsi

Rokok (Y2)

Analisis

deskriptif,

analisis

inferensial

, uji

instrumen

penelitian,

uji

korelasi

Rank

Spearman.

Berdasarkan hasil uji

korelasi rank

spearman, variabel

kebijakan pajak tidak

memiliki hubungan

dengan daya beli

rokok, variabel pajak

rokok memiliki

hubungan yang positif

dan signifikan dengan

daya beli rokok,

variabel kebijakan

pajak rokok dan

variabel pajak rokok

memiliki hubungan

yang positif dan

signifikan terhadap

tingkat konsumsi

rokok.

2. Puput

Arisna dan

Eddy

Gunawan

(2016)

Pengaruh

Tarif Cukai

Tembakau

dan Pesan

Bergambar

Bahaya

Rokok

Terhadap

Konsumsi

Rokok di

Banda

Aceh

Tarif Cukai

Tembakau

(X1)

Pesan

Rokok

Bergambar

(X2)

Kawasan

Tanpa

Rokok (X3)

Pendapatan

(X4)

Pengeluaran

(X5)

Konsumsi

Rokok (Y)

Regresi

Linier

Berganda

Hasil dari penelitian

ini terdapat pengaruh

yang signifikan antar

variabel secara model

namun secara parsial

hanya tarif cukai

tembakau, kawasan

tanpa rokok dan

tingkat pengeluaran

yang memiliki

hubungan positif dan

signifikan. Sementara

pesan bahaya rokok

bergambar dan

tingkat pendapatan

berpengaruh negative

tidak signifikan

terhadap tingkat

konsumsi rokok di

Kota Banda Aceh.

3. Nenik

Woyanti

Pengaruh

Kenaikan

Harga (X1)

Pendapatan

Ordinary

Least

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

Page 53: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

34

(2011) Tarif Cukai

dan Fatwa

Haram

Merokok

Terhadap

Perilaku

Konsumen

Rokok di

Kota

Semarang

(X2)

Pendidikan

(X3)

Umur (X4)

Tarif Cukai

(X5)

Fatwa

Haram (X6)

Konsumsi

Rokok (Y)

Square

(OLS)

analisis

regresi

variabel harga,

pendidikan dan umur

memiliki pengaruh

negatif signifikan

terhadap konsumsi

rokok. Variabel

pendapatan

berpengaruh

signifikan dan positif

terhadap konsumsi

rokok, sedangkan

variabel cukai dan

fatwa haram tidak

memiliki pengaruh

secara nyata terhadap

konsumsi rokok atau

tidak signifikan.

4. Fathoni

Ashar

(2015)

Dampak

Perubahan

Tarif Cukai

Terhadap

Industri

Rokok,

Pertanian

Tembakau

dan

Perekonom

ian Jawa

Tengah

PDRB (X1)

Cukai

Rokok (X2)

Konsumsi

Rokok

Rumah

Tangga (Y)

Regresi

Data Panel

dengan

Dummy

Variable

(Least

Squares

Dummy

Variable,

LSDV)

Hasil penelitian

menunjukan bahwa

pendapatan nasional

dan cukai rokok

berpengaruh negatif

dan signifikan

terhadap konsumsi

rokok rumah tangga.

Peningkatan cukai

rokok menurunkan

konsumsi rokok dan

dan sebagai

dampaknya

menurunkan tingkat

output dan pendapatan

rumah tangga sektoral.

5. Thomas

Agung N

(2017)

Analisis

Pengaruh

Penerapan

Kebijakan

Tarif Cukai

Terhadap

Konsumsi

Rokok di

Indonesia

Tarif Cukai

(tiga jenis

rokok;

SPM, SKM

dan SKT)

(X1)

Pendapatan

(X2)

Konsumsi

Rokok (Y)

Ordinary

Least

Square

(OLS)

Hasil penelitian

ditemukan bahwa

cukai memiliki

pengaruh negatif

terhadap konsumsi

rokok secara umum

sedangkan pendapatan

riil berpengaruh

positif. Kenaikan

cukai menurunkan

konsumsi SKM paling

besar kemudian diikuti

oleh SPM tetapi justru

Page 54: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

35

meningkatkan

konsumsi SKT.

6. Haifa Sari,

Sofyan

Syahnur dan

Chenny

Seftarita

(2017)

Faktor yang

Mempenga

ruhi

Pengeluara

n Konsumsi

Rokok pada

Rumah

Tangga

Miskin di

Provinsi

Aceh

Harga

Rokok (X1)

Pendapatan

Rumah

Tangga

(X2)

Jumlah

Anggota

Rumah

Tangga

Dewasa

(X3)

Pengeluaran

makanan

tanpa rokok

(X4)

Pengeluaran

Pendidikan

(X5)

Pengeluaran

Kesehatan

(X6)

Pengeluaran

Konsumsi

Rokok pada

Rumah

Tangga

Miskin (Y)

Ordinary

Least

Square

(OLS)

dengan

model

Regresi

Linier

Berganda

Berdasarkan hasil

penelitian dapat dilihat

faktor-faktor yang

mempengaruhi

pengeluaran konsumsi

rokok pada rumah

tangga miskin di Aceh

pada tahun 2010

adalah pendapatan

rumah tangga dan

pengeluaran konsumsi

makanan tanpa rokok,

sedangkan pada tahun

2015 adalah variabel

pendapatan rumah

tangga dan

pengeluaran konsumsi

makanan tanpa rokok,

pengeluaran

pendidikan dan

pengeluaran

kesehatan. Artinya

masyarakat Aceh pada

tahun 2015 semakin

lebih baik

dibandingkan tahun

2010 karena sudah

mulai ada

pengetahuan akan

pentingnya pendidikan

dan kesehatan.

Variabel bebas yang

tidak berpengaruh

signifikan terhadap

pengeluaran konsumsi

rokok baik pada tahun

2010 maupun pada

tahun 2015 adalah

variabel harga rokok

dan jumlah anggota

rumah tangga dewasa (umur ≥18 tahun).

Page 55: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

36

C. Kerangka Pemikiran

Tabel 2.2

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah Terhadap

Konsumsi Rokok (Studi Kasus: Kota Bogor)

Variabel Independen

1. Pendapatan (X1)

2. Tarif Cukai/Harga (X2)

3. Kawasan Tanpa Rokok/KTR (X3)

4. Iklan dan Pesan Bahaya Rokok (X4)

Variabel Dependen

Konsumsi Rokok (Y)

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

2. Uji Reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

2. Multikolinearitas

3. Heteroskedastisitas

4. Autokorelasi

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

2. Uji Parsial (Uji T)

3. Koefisien Determinasi (R2)

Kesimpulan dan Saran

Page 56: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

37

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang

dirumuskan dalam penelitian yang kemudian akan di uji kebenarannya secara

empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan, kesimpulan

sementara pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Pendapatan

terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor. Ketika pendapatan

meningkat maka akan meningkatkan konsumsi rokok.

2. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan antara Kenaikan Tarif

Cukai terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor. Ketika tarif cukai

meningkat maka akan menurunkan konsumsi rokok.

3. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan antara Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor. Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan menurunkan konsumsi rokok.

4. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan antara Iklan/Pesan

Bergambar Bahaya Rokok terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor.

Kebijakan Pesan Bergambar Bahaya Merokok akan menurunkan

konsumsi rokok.

Page 57: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu ruang lingkup atau batasan-

batasan dalam penelitian. Tujuan dari batasan ini adalah agar subjek, objek

atau pun waktu penelitian tidak melebihi atau keluar dari tujuan yang ingin

dicapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan dan

beberapa kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok terhadap

konsumsi rokok itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel

terikat (dependent variable) dan satu variabel bebas (independent variable).

Variabel terikat yaitu Pendapatan (X1), Cukai Rokok/Harga (X2), Kawasan

Tanpa Rokok/KTR (X3) dan Pesan Iklan Bergambar Bahaya Rokok (X4)

dengan satu variabel bebas yaitu Konsumsi Rokok (Y).

Objek dalam penelitian yaitu perokok yang memiliki pekerjaan atau sudah

memiliki penghasilan dengan lokasi penelitian di Kota Bogor. Sedangkan

jangka waktu penelitian yaitu bulan Oktober-November tahun 2017.

B. Metode Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang akan mewakili objek

dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode/teknik sampling yang

digunakan yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:126),

Purposive Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian

Page 58: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

39

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang

diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Berdasarkan beberapa perhitungan dan pertimbangan, pengambilan

sampel dalam penelitian ini yaitu pada perokok yang sudah bekerja atau telah

memiliki penghasilan di wilayah Kota Bogor. Setiap responden yang memiliki

karakteristik tersebut akan dipilih menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian

ini digunakan 30 sampel responden.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

sumbernya atau objek penelitian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:14).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner sebagai metode

pengumpulan data primer. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan

informasi yang memungkinkan dapat memperlajari sikap-sikap,

keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang dalam suatu

populasi (sample). Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan dengan

kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup. Ada pula pertanyaan yang

menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala likert yaitu skala

yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dengan pilihan sebagai

berikut; (1) Sangat tidak setuju (2) setuju (3) Netral (tidak pasti) (4) Tidak

setuju (5) Sangat Tidak Setuju (Ghozali, 2013:47).

Page 59: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

40

Tabel 3.1

Rentang Skala Likert

Pernyataan

Sikap

Sangat

Setuju

Setuju Cukup

Setuju

Kurang

Setuju

Tidak

Setuju

Positif 1 2 3 4 5

Negatif 5 4 3 2 1

Kuesioner ini disusun dari beberapa pertanyaan yang menyangkut tiap

variabel. Pertanyaan terkait pendapatan menggunakan pertanyaan tertutup

sedangkan pertanyaan mengenai harga, kawasan tanpa rokok (KTR) dan

iklan/pesan bergambar bahaya rokok digunakan skala likert. Dengan sifat

pertanyaan favourable dan unfavourable. Sifat pertanyaan favourable

(positif) adalah ketika semakin besar angka yang diberikan oleh

responden, maka menunjukkan persepsi responden semakin baik terhadap

variabel tersebut dan sebaliknya dengan sifat pertanyaan unfavourable

(negatif) semakin besar angka yang diberikan oleh responden maka

menunjukkan persepsi negatif terhadap variabel tersebut.

Tabel 3.2

Rincian Pertanyaan Kuesioner

No Variabel Indikator Sifat Pertanyaan

1. Kenaikan

Cukai

(Harga)

Pengetahuan akan

kenaikan cukai

rokok setiap tahun

Pengetahuan akan

fungsi cukai yang

dikenakan terhadap

rokok

Pengetahuan bahwa

tarif cukai dapat

mempengaruhi

harga rokok

Favourable

Favourable

Favourable

Page 60: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

41

Pengurangan jumlah

konsumsi rokok

akibat kenaikan

harga/tarif cukai

rokok

Favourable

2. Kawasan

Tanpa

Rokok

(KTR)

Kawasan tanpa

rokok (KTR)

mempengaruhi

jumlah konsumsi

rokok

Adanya KTR

mengurangi jumlah

konsumsi rokok

Adanya KTR tidak

merubah jumlah

konsumsi rokok

(tetap)

KTR tidak

mempengaruhi

jumlah konsumsi

rokok (tetap)

Favourable

Favourable

Unfavourable

Unfavourable

3. Iklan/pesan

Bergambar

Bahaya

Rokok

Kesadaran akan

bahaya rokok

melalui pesan

bergambar bahaya

rokok di kemasan

rokok

Kesadaran akan

bahaya rokok

melalui iklan bahaya

rokok di media

penyiaran (tv)

Pengaruh

iklan/pesan

bergambar bahaya

rokok terhadap

jumlah konsumsi

rokok

Favourable

Favourable

Favourable

Page 61: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

42

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder sebagai data

pendukung. Data sekunder di peroleh dari beberapa sumber, yakni baik

dari studi pustaka berupa buku, jurnal, artikel atau skripsi dan juga dari

media elektronik berupa informasi dari website terkait, jurnal atau artikel

online dan bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

D. Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu untuk menjawab sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Dapat diartikan bahwa validitas

menunjukkan kesahihan dan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini alat

ukur yang digunakan yaitu kuesioner.

Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan, dalam hal ini

yaitu kuesioner memenuhi persyaratan validitas atau tidak. Pada

dasarnya, untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrument dapat

dilihat dari korelasi Pearson. Cara analisisnya dengan cara menghitung

koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan

dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Valid atau tidaknya

Page 62: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

43

suatu data dilihat dari nilai pearson correlation yang berkorelasi

positif dan signifikan dibawah 0,1 (α = 10%).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Metode atau cara dalam melakukan uji reliabilitas dalam penelitian

ini peneliti menggunakan pengujian reliabilitas dengan alat ukur

cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai r-tabel

maka dapat disimpulkan data telah reliabel atau handal, sebaliknya jika

nilai cronbach alpha lebih kecil dari nilai r-tabel maka data tidak

reliabel.

2. Tabulasi Silang (Crosstabulation)

Tabulasi silang (crosstab) adalah sebuah tabel silang yang terdiri atas

satu baris atau lebih, dan dalam satu kolom atau lebih. Analisis crosstab

pada prinsipnya menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi

baris dan kolom dan data untuk penyajian crosstab adalah data berskala

nominal atau kategori (Ghozali, 2013:22). Alat uji yang dipakai untuk

tabulasi silang pada penelitiian ini adalah uji kebebasan (chi-square).

Menurut Malhotra dalam Rizki (2013:6) statistik uji chi square adalah

statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari asosiasi

Page 63: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

44

yang diamati dalam sebuah tabulasi silang. Data dapat dikatakan memiliki

keterkaitan jika hasil signifikansi uji chi square lebih kecil daripada nilai

α.

3. Model Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan konsumsi rokok sebagai variabel

independen (bebas) serta pendapatan, tarif cukai, kawasan tanpa rokok

(KTR) dan iklan/pesan bergambar bahaya rokok sebagai variabel

dependen (terikat).

Bentuk umum model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

(3.1)

Model kemudian diformulasikan sebagai berikut:

(3.2)

Keterangan:

Consump : Konsumsi Rokok

INCOME : Jumlah Pendapatan

CUSTOM : Kenaikan Tarif Cukai

KTR : Kawasan Tanpa Rokok

PHW : Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (Pictorial Health

Warning)

β0 : Intersept/Konstanta

Page 64: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

45

β1, β2…βn : Koefisien

ɛ : Error

4. Regresi Linier Berganda

Tahap metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Regresi Linear Berganda (Multiple Regression) dengan program SPSS

versi 22 (software) sebagai alat bantunya. Sedangkan penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Independent

Variable) terhadap variabel terikat (Dependent Variable).

a. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari

asumsi-asumsi klasik seperti uji normalitas, autokorelasi,

heteroskedastisitas dan asumsi-asumsi klasik lainnya. Adapun

askumsi-asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Dalam Gozhali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau

residual memiliki distribusi normal. Nilai residual dikatakan

berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar

mendekati nilai rata-ratanya. Pengujian normalitas dapat

dilakukan dengan 2 metode grafik. Pertama grafik histogram

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi

yang mendekati distribusi normal, data terdistribusi normal

Page 65: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

46

ditunjukkan dari kurva membentuk lonceng ke atas dan tidak

melenceng (skewness). Dapat pula melihat normalitas suatu

data melalui Normal Probability Plot, yaitu dengan

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi

normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari

kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data

sesungguhnya digambarkan dengan ploting. Data dikatakan

normal ketika garis yang menggambarkan data sesungguhnya

akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya.

Adapula uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov

dapat digunakan untuk menguji normalitas residual. Dengan

hipotesis:

H0: Data residual terdistribusi normal

H1:data residual tidak terdistribusi normal

Data dapat dikatakan normal jika nilai hasil signifikansi

kolmogrov hitung lebih kecil dari nilai kolmogrov tabel dengan

N = 30 pada α 10%. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih

besar daripada nilai kolmogrov tabel maka data tidak

terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent

Page 66: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

47

variable). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar

sesame variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2013:105).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau

sempurna diantara variabel bebas atau tidak, karena jika ada

korelasi yang tinggi berarti model regresi tersebut dinyatakan

mengandung multikolinieritas.

Pada dasarnya metode untuk mendeteksi multikolinearitas

bisa dengan melihat nilai VIF atau Variance Inflation Factor.

Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak

mengandung multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Autokorelasi dapat muncul ketika observasi

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain

(Ghozali 2013:110).

Page 67: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

48

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan Run Test. Data

dapat dikatakan bebas autokorelasi ketika nilai probabilitas

lebih besar daripada nilai α.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013:139).

Metode yang peneliti gunakan untuk mendeteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan Korelasi Rank

Spearman, yaitu dengan cara mengkorelasikan nilai residual

hasil regresi dengan masing-masing variabel independen.

Menurut Priyatno (2010:71) metode pengambilan keputusan

dari uji ini yaitu:

1) jika nilai signifikansi antara variabel independen

dengan residual lebih dari α (0,1), maka tidak terjadi

masalah heteroskedastisitas

2) jika nilai signifikansi antara variabel independen

dengan residual kurang dari α (0,1), maka terjadi

masalah heteroskedastisitas.

Page 68: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

49

5) Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi

model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi

yang digunakan dalam suatu studi empiris/penelitian linier atau

tidak (Ghozali, 2013:166). Dalam uji linieritas bisa dilakukan

dengan metode compare means dengan melihat nilai

signifikansi deviation from linearity pada output ANOVA. Jika

nilai signifikansi diatas 0.1, maka tolak H0 atau berarti ada

hubungan linier, sebaliknya jika signifikansi dibawah 0.1 maka

teima H0 yang berarti data tidak linier.

b. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien Determinasi (R2) mengukur

seberapa besar kemampuan suatu model penelitian dalam

menerangkan variabel dependennya. Nilai pada koefisien determinasi

adalah antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen amat terbatas, sebaliknya jika nilai mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013:98) uji F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan

Page 69: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

50

dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen/terikat.

Uji F dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai

berikut:

a) Jika probabilitas (sig F) > α (0,1) maka H0 akan diterima atau

H1 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel independen

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika probabilitas (sig F) < α (0,1) maka H0 akan ditolak atau H1

diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan dalam uji f yaitu:

H0: Pendapatan (X1), Kenaikan Tarif Cukai (X2), Kawasan Tanpa

Rokok (X3) dan Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4) tidak

berpengaruh secara simultan terhadap Konsumsi Rokok (Y).

H1: Pendapatan (X1), Kenaikan Tarif Cukai (X2), Kawasan Tanpa

Rokok (X3) dan Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4)

berpengaruh secara simultan terhadap Konsumsi Rokok (Y).

2) Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98).

Uji parsial ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan

nilai signifikansi t dengan toleransi kesalahan (α). Jika signifikansi

Page 70: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

51

t > α maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa suatu variabel

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel

dependen, sebaliknya jika nilai signifikansi t < α maka disimpulkan

tolak H0 yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel

dependen. Dimana nilai α yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu 10%. Hipotesis yang digunakan adalah:

1. H0: tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Pendapatan (X1) terhadap Konsumsi Rokok (Y)

H1: ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Pendapatan (X1) terhadap Konsumsi Rokok (Y)

2. H0: tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Kenaikan Tarif Cukai (X2) terhadap Konsumsi Rokok (Y)

H1: ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Kenaikan Tarif Cukai (X2) terhadap Konsumsi Rokok (Y)

3. H0: tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Kawasan Tanpa Rokok (X3) terhadap Konsumsi Rokok

(Y)

H1: ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Kawasan Tanpa Rokok (X3) terhadap Konsumsi Rokok

(Y)

4. H0: tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4) terhadap

Konsumsi Rokok (Y)

Page 71: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

52

H1: ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4) terhadap

Konsumsi Rokok (Y)

E. Operasional Variabel Penelitian

Tiap variabel dari suatu penelitian harus didefinisikan agar ada batasan

yang jelas dari tiap variabelnya. Berikut adalah uraian definisi dan penjelasan

dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini;

Tabel 3.3

Operasional Variabel

No Variabel Definisi Pengkuran

1. Konsumsi

Rokok (Y)

Konsumsi merupakan tindakan

seseorang yang bertujuan

mengurangi atau menghabiskan

daya guna suatu benda, baik

berupa barang maupun jasa.

Dalam variabel konsumsi rokok

kali ini digunakan jumlah

pengeluaran individu untuk

konsumsi rokok dengan

indikator sebagai berikut:

1. Jumlah rokok yang

dikonsumsi dalam sehari

2. Harga rokok yang

dikonsumsi

Jumlah per

batang dan

harga

dengan

satuan

rupiah (Rp)

perhari.

2. Tingkat

Pendapatan

(X1)

Tingkat Pendapatan merupakan

besarnya total pendapatan

perbulan penduduk yang

merokok (perokok) yang berasal

baik dari pekerjaan pokok atau

pun pendapatan sampingan.

Pendapatan diukur dalam satuan

rupiah (Rp) yang dibagi ke

dalam beberapa kategori:

Satuan

rupiah (Rp)

per bulan

Page 72: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

53

1. < Rp. 1.500.000

2. Rp. 1.500.000-3.000.000

3. Rp. 3.000.000-4.500.000

4. Rp. 4.500.000-6.000.000

5. > Rp. 6.000.000

3. Tarif

Cukai/Harga

(X2)

Tarif Cukai merupakan

pungutan negara yang dikenakan

terhadap barang-barang tertentu

yang mempunyai sifat dan

karakteristik tertentu, salah

satunya rokok karena

konsumsinya perlu dikendalikan.

Tarif Cukai pada rokok akan

meningkatkan harga rokok

secara keseluruhan, harga rokok

ini lah yang dijadikan

operasional variabel. Namun

dalam penelitian ini, tarif cukai

dihitung dengan melihat

beberapa indikator:

1. Pemahaman bahwa harga

rokok meningkat setiap

tahun

2. Pemahaman fungsi cukai

yang dikenakan terhadap

rokok

3. Pemahaman Tarif Cukai

dapat meningkatkan

harga rokok

4. Pengaruh kenaikan harga

akibat cukai terhadap

konsumsi rokok

Skala likert

dengan skor

1 sampai 5.

4. Kawasan

Tanpa Rokok

(X3)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

merupakan salah satu kebijakan

pemerintah dalam rangka

mengurangi konsumsi rokok,

yaitu dengan cara menerapkan

kawasan bebas asap rokok di

tempat umum seperti sarana

pendidikan, sarana ibadah,

Skala likert

dengan skor

1 sampai 5.

Page 73: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

54

sarana kesehatan, sarana

transportasi dll. Indikator

mengukur KTR dilihat dari

seberapa besar KTR

mempengaruhi Konsumsi rokok

pada masyarakat.

5. Iklan/Pesan

Bergambar

Bahaya

Rokok (X4)

Pesan dan Iklan Bergambar

Bahaya Merokok merupakan

gambar peringatan yang diatur

pemerintah untuk dipasang

dalam kemasan rokok, baliho

juga media penyiaran seperti

iklan. Indikator mengukur

variabel ini sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat

terhadap pesan

bergambar/iklan bahaya

rokok

2. Pengaruh Iklan/Pesan

Bergambar bahaya rokok

terhadap konsumsi rokok

Skala likert

dengan skor

1 sampai 5.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Tabel 3.4

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator No Item

1. Pendapatan Pendapatan yang berasal dari

pekerjaan pokok / sampingan /

lain-lain

B1-B2

2. Tarif Cukai Pengetahuan akan kebijakan

cukai

D1-D3

Pengaruh kenaikan cukai (harga)

terhadap konsumsi rokok

D4

3. Kawasan

Tanpa Rokok

(KTR)

Pengaruh KTR terhadap

konsumsi rokok

D6-D9

Page 74: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

55

4. Pesan

Bergambar

Bahaya

Rokok

Pengaruh iklan dan pesan

bergamber bahaya rokok

terhadap konsumsi rokok

D10-D12

5. Konsumsi

Rokok

Lama Merokok C1

Jumlah rokok dikonsumsi

perhari

C2

Harga rokok yang di konsumsi

perbatang

C3

Page 75: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

56

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang terletak dekat dengan Ibukota

Jakarta yang berada di Jawa Barat. Kota ini memiliki luas sebesar 118,50 Km2

dan terbagi kedalam 6 (enam) wilayah Kecamatan yakni Tanah Sareal, Bogor

Utara, Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Timur dan Bogor selatan yang

kemudian terbagi lagi kedalam 68 kelurahan.

Gambar 4.1

Peta Kota Bogor

Sumber: Google Search Peta Kota Bogor, 2017

Page 76: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

57

Secara administratif Kota Bogor di kelilingi oleh wilayah Kabupaten

Bogor dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong

Gede dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Sebelah Timur berbatasan dengan

Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor. Sebelah Barat berbatasan

dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor dan sebelah

Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten

Bogor.

Dari segi demografi, Kota Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak

1.064.687 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk

Kota Bogor pada tahun 2016 bertambah sebanyak 16.765 orang atau

meningkat sebanyak 1,60%. Dengan total luas wilayah 118,50 Km2,

kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2016 mencapai 8.985 orang

per Km2.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur Penduduk (Orang)

Laki-Laki Perempuan Jumlah

0-4 41.446 39.364 80.810

5-9 46.752 44.020 90.772

10-14 46.393 44.733 91.126

15-19 44.004 44.054 88.058

20-24 44.746 43.036 87.782

25-29 46.513 44.488 91.001

30-34 48.140 46.106 94.246

35-39 45.329 43.664 88.993

40-44 41.796 40.001 81.797

45-49 36.134 35.018 71.152

50-54 29.095 28.121 57.216

Page 77: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

58

55-59 24.394 23.011 47.405

60-64 17.829 16.428 34.257

65-69 10.525 11.217 21.742

70-74 7.530 8.321 15.851

75+ 9.662 12.817 22.479

Total 540.288 524.399 1.064.687

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2017

Dilihat dari segi usia, penduduk Kota Bogor memiliki jumlah penduduk

paling besar pada kelompok penduduk umur 30-34, dengan jumlah penduduk

94.246 jiwa, kemudian diikuti oleh kelompok umur 10-14 dan 25-29 dengan

masing-masing jumlah penduduk sebanyak 91.126 dan 91.001 jiwa. Dari

jumlah tersebut bisa dikatakan bahwa Kota Bogor didominasi oleh penduduk

dengan usia produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk

pada tahun 2016 meningkat sebesar 16.765 jiwa. Dengan total jumlah

penduduk 1.047.922 pada tahun 2015, 400.983 jiwa atau 38,3% diantaranya

merupakan pekerja.

Tabel 4.2

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Bogor 2010-2015

Tahun Nilai % Perubahan

2010 19.597.000 -

2011 21.260.000 8,49

2012 23.370.000 9,92

2013 25.722.000 10,06

2014 28.235.000 9,77

2015 30.877.000 9,36

Sumber: BPS, Kota Bogor dalam Angka 2017.

Page 78: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

59

Dari segi perekonomian, Kota Bogor memiliki jumlah PDRB sebesar Rp.

32.35 Triliyun pada tahun 2015, jika dilihat dari tahun sebelumnya PDRB

mengalami peningkatan dari jumlah Rp. 29,14 Triliyun pada tahun 2014.

Sektor Pedagangan Besar dan Eceran menjadi salah satu sub-sektor dengan

jumlah kontribusi terbesar yakni Rp. 6,05 Triliyun. Sedangkan jumlah PDRB

Perkapita seperti bisa dilihat di tabel 4.2, Kota Bogor selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya dengan presentase pertumbuhan terbesar pada

tahun 2013 sebesar 10,6%. Lalu data PDRB terakhir yaitu sebesar Rp. 30,8 juta

pada tahun 2015.

Jika dilihat dari segi kemiskinan, Kota Bogor menempati urutan ke 3 (tiga)

dengan presentase penduduk miskin terbanyak dibanding Kota-Kota lainnya di

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 presentase

kemiskinan di Kota Bogor menurun menjadi peringkat ke 4 (empat), presentase

dengan penduduk miskin terbanyak yakni Kota Tasikmalaya 15,95%, Kota

Cirebon 10,36%, Kota Sukabumi 8,79% lalu Kota Bogor dengan presentase

kemiskinan 7,60% dari total penduduk.

Tabel 4.3

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan

Makanan Menurut Kelompok Barang Makanan 2014-2015

No. Jenis Barang 2014 2015

1. Padi-padian 49.863 63.629

2. Umbi-umbian 2.292 4.648

3. Ikan 27.866 30.127

4. Daging 24.419 37.231

5. Telur & Susu 33.359 44.079

6. Sayur-sayuran 24.658 29.908

Page 79: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

60

7. Kacang-kacangan 8.808 10.675

8. Buah-buahan 20.023 27.715

9. Minyak dan Lemak 11.802 12.633

10. Bahan Minuman 10.304 15.025

11. Bumbu-bumbuan 7.386 7.857

12. Konsumsi Lainnya 9.643 12.115

13. Makanan dan Minuman yang

Sudah Jadi 115.129 147.939

14. Minuman Beralkohol 0 0

15. Tembakau Sirih 48.552 55.534

Total 394.104 499.115

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2017 (BPS).

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Bogor,

pengeluaran terbanyak pertama yakni kelompok makanan dan minuman yang

sudah jadi sebanyak Rp. 147.939, kemudian yang kedua adalah padi-padian

Rp. 63.629 dan yang ketiga ditempati oleh kelompok tembakau sirih yakni

sejumlah Rp. 55.534. Konsumsi tembakau/rokok menjadi salah satu

penyumbang pengeluaran per kapita terbanyak ke 3 (tiga) di Kota Bogor. Jika

dilihat dari segi kebutuhan, tembakau/rokok bahkan mengalahkan konusmsi

bahan makanan pokok lainnya.

Tabel 4.4

Presentase Perokok Setiap Hari Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor

Jenis Kelamin 2015 2016

Laki-laki 43,71 44,67

Perempuan 1,45 1,81

Total 22,93 23,64

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor.

Page 80: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

61

Jika dilihat perkembangannya tiap tahun, presentase perokok di Kota

Bogor cenderung meningkat. Tabel diatas menunjukkan presentase perokok

setiap hari, lain halnya dengan perokok tidak setiap hari. Dari data BPS Kota

Bogor, jumlah perokok tidak setiap hari justru menurun juga diikuti oleh

penurunan jumlah orang yang tidak merokok. Bisa dikatakan jumlah

penurunan jumlah perokok tidak setiap hari diikuti oleh penurunan jumlah

orang yang tidak merokok, justru beralih ke peningkatan presentase perokok

setiap hari.

Tabel 4.5

Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Untuk Sub Golongan Makanan

Kelompok Barang Makanan Rokok di Kota Bogor 2011-2015

Tahun Rata-Rata Pengeluaran

2011 34.518

2012 35.818

2013 44.528

2014 48.552

2015 55.534

Sumber: BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017.

Sama halnya dengan peningkatan jumlah perokok, jumlah pengeluaran

rata-rata perkapita Kota Bogor untuk konsumsi rokok pun meningkat setiap

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok ditengah masyarakat kota

Bogor masih cukup tinggi, hingga kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi

konsumsi rokok pun sangat diperlukan salah satunya Peningkatan Cukai,

Kawasan Tanpa Rokok, serta Pesan Bergambar Bahaya Rokok.

Page 81: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

62

Tabel 4.6

Tarif Cukai Rokok 2015-2017

No

Golongan Pengusaha

Pabrik HT

Tarif Cukai Perbatang/gram

Jenis Golongan 2015 2016 2017

1. SKM

I Rp. 415,00 Rp. 480,00 Rp. 530,00

II Rp. 305,00 Rp. 340,00 Rp. 365,00

Rp. 265,00 Rp. 300,00 Rp. 335,00

2 SPM

I Rp. 425,00 Rp. 495,00 Rp. 555,00

II Rp. 270,00 Rp. 305,00 Rp. 330,00

Rp. 220,00 Rp. 255,00 Rp. 290,00

3 SKT/SPT

I Rp. 290,00 Rp. 320,00 Rp. 345,00

Rp. 220,00 Rp. 245,00 Rp. 265,00

II Rp. 140,00 Rp. 155,00 Rp. 165,00

Rp. 125,00 Rp. 140,00 Rp. 155,00

IIIA Rp. 85,00 Rp. 90,00 Rp. 100,00

IIIB Rp. 80,00 Rp. 80,00 Rp. 80,00

Sumber: Kemenkeu, PMK 147, 198, 205 (2014-2015).

Dalam rangka mengatasi konsumsi rokok yang tinggi, tarif cukai menjadi

salah satu alat kebijakan yang digunakan. Tarif cukai dikeluarkan oleh

pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri

Keuangan (PMK). Dilihat dari tabel 4.6 setiap tahun tarif cukai rokok

berdasarkan jenisnya masing-masing kian meningkat. Upaya peningkatan

cukai dapat mempengaruhi harga rokok yang beredar, hal ini lah yang

diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud adalah

hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya.

Page 82: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

63

Gambar 4.2

Peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017.

KTR merupakan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok seperti

halnya cukai. Sesuai dengan Perda Kota Bogor nomor 12 tahun 2009 dan

Perwali Bogor nomor 7 tahun 2010 yang menetapkan aturan KTR di Kota

Bogor meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat

bermain/berkumpul anak-anak, kendaraan/angkutan umum, lingkungan belajar,

sarana kesehatan dan sarana olahraga. Pada gambar 4.2 Menunjukkan salah

satu contoh penerapan adanya tanda larangan merokok/KTR pada beberapa

kawasan perkantoran di wilayah Kota Bogor.

Page 83: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

64

Grafik 4.1

Kepatuhan 8 Kawasan Terhadap Perda KTR Kota Bogor Tahun 2015-2016

Sumber: ICTOH, Tobacco Control Support Center (TCSC) Indonesia.

Tabel diatas menunjukkan perkembangan presentase kepatuhan 8 kawasan

terhadap Perda KTR di Kota Bogor. Terlihat bahwa dari tahun sebelumnya,

terjadi peningkatan kepatuhan total dari 63,6% pada tahun 2015 menjadi

67,2% pada tahun 2016. Dilihat dari target awal pemerintah berwenang, hasil

implementasi pun selalu melebihi dengan kata lain mencapai target bahkan

lebih baik. Dapat diartikan bahwa penerapan kebijakan KTR di Kota Bogor

telah sukses dilaksanakan.

TempatUmum

TempatKerja

Sekolah SarkesBermain Anak

TempatIbadah

SaranaOR

Angkutan Kota

TargetKota

Bogor

2015 21.1 61.5 77.9 84.6 74.1 75.7 40 51.9 45 63.6

2016 45.2 65.5 86.8 89.9 84.2 84.6 56 58.7 50 67.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Axi

s Ti

tle

Kepatuhan 8 Kawasan Terhadap Perda KTR Kota Bogor Tahun 2015-2016

Page 84: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

65

Gambar 4.3

Peraturan Pencantuman Bahaya Rokok Pada Kemasan Rokok

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013

Sebagaimana diatur dalam PPRI nomor 19 tahun 2003, PPRI nomor 109

tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2013, terhitung

kebijakan ini mulai efektif sejak tanggal 24 Juni 2014 termasuk kota Bogor.

Terlihat di setiap toko, swalayan dan pedagang asongan setiap bungkus rokok

sudah ditampilkan pesan bergambar bahaya rokok seperti contoh design diatas.

B. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini diambil responden dengan kriteria orang yang

merokok dan sudah mempunyai penghasilan di Kota Bogor. Jumlah responden

terkumpul 30 orang. Berikut adalah deskripsi dari responden yang dilihat dari

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, usia, status, lama merokok dan

pendapatannya.

Page 85: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

66

1. Analisis Deskripsi Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut jenis kelamin:

Tabel 4.7

Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase

Laki-laki 30 100%

Perempuan 0 0%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil responden berdasarkan jenis kelamin, didapat bahwa keseluruhan

dari responden berjenis kelamin laki-laki. Hasil ini disesuaikan dengan

data Statistik Kesejahteraaan Kota Bogor keluaran BPS yang

mencantumkan bahwa presentase perokok berjenis kelamin perempuan di

Kota Bogor sangatlah kecil yakni 1,45% pada tahun 2015 dan 1,81% pada

tahun 2016 dihitung dari total jumlah penduduk berjenis kelamin

perempuan di Kota Bogor. Maka dari itu peluang menemukan responden

perokok perempuan di Kota Bogor akan sangat kecil dibandingkan dengan

responden berjenis kelamin laki-laki.

2. Analisis Deskripsi Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut tingkat pendidikan:

Page 86: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

67

Tabel 4.8

Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase

SMP 3 10%

SMA/sederajat 15 50%

DI/DII/DIII 3 10%

DIV/S1 9 30%

Pascasarjana 0 0%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari hasil diatas, dapat dilihat bahwa proporsi perokok menurut

pendidikan formal terakhir SMP dan DI/DII/DIII yakni dengan presentase

masing-masing 10%, kemudian responden yang menempuh pendidikan

terakhir DIV/S1 dengan presentase 30%, dan responden dengan

pendidikan terakhir SMA/sederajat dengan presentase 50%. Maka dari itu

dapat disimpulkan bahwa konsumsi rokok terbanyak ditempati oleh

konsumen dengan pendidikan terakhir SMA/sederajat juga responden

dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih sedikit.

3. Analisis Deskripsi Menurut Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut jenis pekerjaan:

Tabel 4.9

Deskripsi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Presentase

Pegawai Pemerintah 6 20%

Page 87: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

68

Karyawan Swasta 19 63,3%

Wirausaha 2 6,7%

Mahasiswa 3 10%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Menurut data diatas, presentase perokok menurut pekerjaan sebagai

pegawai pemerintah memiliki presentase 20%, karyawan swasta dengan

presentase 63,3%, lalu wirausaha dengan presentase 6,7% dan mahasiswa

dengan presentase 10%. Dengan ini disimpulkan bahwa presentase

perokok terbanyak merupakan karyawan swasta dengan presentase 63,3%.

4. Analisis Deskripsi Menurut Usia

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut tingkat usia:

Tabel 4.10

Deskripsi Responden Menurut Tingkat Usia

Usia Frekuensi Presentase

15-25 tahun 15 50%

25-35 tahun 11 36,7%

35-45 tahun 3 10%

45-55 tahun 1 3,3%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dilihat menurut usia, perokok di Kota Bogor dengan rentang usia 15-

25 tahun memiliki presentase 50%, usia 25-35 tahun dengan presentase

36,7%, usia 35-45 tahun 10% dan terakhir usia 45-55 tahun dengan

Page 88: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

69

presentase 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perokok di Kota Bogor

mayoritas pada usia muda.

5. Analisis Deskripsi Menurut Status Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut status perkawinan:

Tabel 4.11

Deskripsi Responden Menurut Status Perkawinan

Status Pernikahan Frekuensi Presentase

Belum Menikah 18 60%

Sudah Menikah 12 40%

Pernah Menikah 0 0%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari data diatas menunjukkan bahwa responden perokok yang

berstatus belum menikah memiliki presentase 60% dan responden

berstatus sudah menikah dengan presentase 40%. Dapat disimpulkan

bahwa perokok paling banyak dikonsumsi oleh konsumen yang belum

menikah.

6. Analisis Deskripsi Menurut Lama Merokok

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut waktu lama merokok:

Tabel 4.12

Deskripsi Responden Menurut Lama Merokok

Lama Merokok Frekuensi Presentase

1-7 tahun 11 36,7%

7-14 tahun 12 40%

Page 89: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

70

14-21 tahun 4 13,3%

21-28 tahun 3 10%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil diatas menunjukkan bahwa responden dengan lama merokok

terhitung dari pertama kali merokok 1-7 tahun dengan presentase 36,7%,

kemudian dengan lama merokok 7-14 tahun merokok memiliki presentase

40%, 14-21 tahun dengan presentase 13,3% dan yang terakhir 21-28 tahun

dengan presentase 10%. Dapat disimpulkan bahwa perokok di Kota Bogor

mayoritas sudah mulai merokok selama 7-14 tahun.

7. Analisis Deskripsi Menurut Jumlah Tanggungan (Keluarga)

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut jumlah tanggungan / keluarga:

Tabel 4.13

Deskripsi Responden Menurut Jumlah Tanggungan / Keluarga

Tingkat Pendapatan Frekuensi Presentase

0 16 53,4%

1 4 13,3%

2 3 10%

3 4 13,3%

4 3 10%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari data diatas, konsumen rokok yang tidak memiliki tanggungan

keluarga lain memiliki presentase 53,4%, dengan jumlah tanggungan 1

Page 90: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

71

dan 3 orang memiliki presentase masing-masing 13,3%, terakhir dengan

jumlah tanggungan 2 dan 4 memiliki presentase masing-masing 10%. Dari

data diatas dapat disimpulkan bahwa perokok paling banyak adalah yang

belum memiliki tanggungan lain selain membiayai dirinya sendiri.

8. Analisis Deskripsi Menurut Jumlah Konsumsi Rokok

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut jumlah konsumsi rokok per-hari:

Tabel 4.14

Deskripsi Responden Menurut Jumlah Konsumsi Rokok

Jumlah Konsumsi Frekuensi Presentase

1-5 batang 3 10%

6-10 batang 5 16.6%

11-15 batang 14 46.7%

16-20 batang 8 26.7%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak dengan

jumlah 46.7% melakukan konsumsi rokok perhari sebanyak 11-15 batang

perharinya. Kemudian 26.7% konsumsi rokok perhari sebanyak 16-20

batang, 16.6% konsumsi sebanyak 6-10 batang dan yang paling sedikit

yaitu 10% responden dengan konsumsi rokok perhari paling sedikit pula

yakni 1-5 batang.

Page 91: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

72

9. Analisis Deskripsi Menurut Willingness to Pay (WTP)

Berdasarkan hasil penelitian, berikut analisis deskripsi responden

menurut kemauan responden untuk membayar (Willingness to Pay) ketika

harga rokok/cukai meningkat:

Tabel 4.15

Deskripsi Responden Menurut Jumlah Willingness to Pay (WTP)

Tingkat Pendapatan Frekuensi Presentase

0-10% 14 46.7%

11-20% 6 20%

21-30% 4 13.3%

31-40% 1 3.3%

41-50% 5 16.7%

Total 30 100%

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari jumlah diatas jumlah responden terbanyak yakni 46.7%

cenderung memiliki kemauan membayar kenaikan harga cukai sampai

batas kenaikan 0-10% saja. Kemudian 20% responden masih mau

membayar sampai batas kenaikan harga hingga 20%, 16.7% responden

masih mau membayar sampai batas kenaikan harga 50%, 13.3% mau

membayar sampai kenaikan harga 30% dan terakhir 3.3% atau hanya satu

responden yang masih mau membayar hingga kenaikan harga mencapai

40%. Dapat diartikan ketika harga meningkat lebih dari presentase yang

masing-masing responden pilih, responden akan beralih strategi merokok.

Baik beralih ke merk lain yang lebih murah atau mengurangi frekuensi

merokoknya.

Page 92: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

73

C. Analisis dan Pembahasan

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan menggunakan metode Pearson

Correlation, suatu data akan dikatakan valid ketika nilai signifikannya

dibawah nilai 0,1. Data yang memerlukan uji validitas hanya data yang

menggunakan skala likert, yaitu variabel Tarif Cukai, Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) dan Pesan Bergambar Bahaya Merokok. Berikut adalah

hasil dari uji validitas yang dilakukan pada masing-masing variabel:

(1) Uji Validitas Variabel Tarif Cukai/Harga

Tabel 4.16

Hasil Uji Validitas Tarif Cukai/Harga

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig (2-

Tailed) Keterangan

Custom 1 0.636 0,003 Valid

Custom 2 0.840 0,000 Valid

Custom 3 0.853 0,000 Valid

Custom 4 0.618 0,004 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Tarif

Cukai (Harga). Jika dilihat dari nilai signifikan semua pertanyaan dari

variabel ini dapat dikatakan valid, karena memiliki nilai signifikan

dibawah 0,1. Jadi setiap butir pertanyaan dari variabel ini layak untuk

digunakan sebagai bahan penelitian.

Page 93: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

74

(2) Uji Validitas Variabel Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig (2-

Tailed) Keterangan

KTR 1 0.710 0,000 Valid

KTR 2 0.499 0,025 Valid

KTR 3 0.656 0,002 Valid

KTR 4 0.748 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel

Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Jika dilihat dari nilai signifikan semua

pertanyaan dari variabel ini dapat dikatakan valid, karena memiliki

nilai signifikan dibawah 0,1. Jadi setiap butir pertanyaan dari variabel

ini pun layak untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

(3) Uji Validitas Variabel Iklan/Pesan Bergambar Bahaya

Merokok

Tabel 4.18

Hasil Uji Validitas Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig (2-

Tailed) Keterangan

PHW 1 0.751 0,000 Valid

PHW 2 0.872 0,000 Valid

PHW 3 0.808 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel

Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (PHW). Jika dilihat dari nilai

signifikan semua pertanyaan dari variabel ini dapat dikatakan valid,

karena memiliki nilai signifikan dibawah 0,1. Jadi setiap butir

Page 94: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

75

pertanyaan dari variabel ini pun layak untuk digunakan sebagai bahan

penelitian.

a. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Suatu data dapat dikatakan reliabel

jika jawaban seseorang dalam suatu pertanyaan adalah konsisten.

Metode uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai cronbach alpha,

yaitu dengan cara membandingkan nilai besaran cronbach alpha

dengan nilai r-tabel. Suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach

alpha lebih besar dari nilai r-tabel.

Tabel 4.19

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach

Alpha r-tabel Keterangan

Tarif Cukai/Harga (CUSTOM) 0.709 0.3598 Reliabel

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 0.554 0.3598 Reliabel

Iklan/Pesan Bergambar Bahaya

Rokok (PHW)

0.731 0.3598 Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua data reliabel.

Data dapat dikatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki

nilai cronbach alpha lebih besar daripada nilai r-tabel dengan nilai α

10%. Hasil di atas menyatakan bahwa jawaban dari setiap item

pertanyaan adalah konsisten.

Page 95: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

76

2. Uji Tabulasi Silang

Alat uji yang dipakai untuk tabulasi silang pada penelitiian ini adalah

uji kebebasan (chi-square). Uji chi square adalah statistik yang digunakan

untuk menguji signifikansi statistik dari asosiasi yang diamati dalam

sebuah tabulasi silang. Tabulasi silang pada penelitian ini digunakan untuk

menguji keterkaitan beberapa karateristik responden atau konsumen rokok

berupa status perkawinan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan

keluarga, tingkat usia untuk terhadap variabel utama lama merokok,

pengaruh cukai dan konsumsi rokok. Berikut adalah beberapa hasil uji

tabulasi silang yang memenuhi syarat signifikan dengan uji chi square:

a. Status Perkawinan dan Lama Merokok

Karakteristik responden pertama yang memiliki keterkaitan atau

hubungan adalah status perkawinan dengan lama merokok. Lama

merokok disini terhitung sejak kapan perokok tersebut mulai merokok

hingga saat ini. Uji chi square pada karakteristik ini memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari nilai α 1% (0.1) atau 0,008 <

0.1. Maka dapat disimpulkan karakteristik responden ini memiliki

keterkaitan, yakni antara status perkawinan dan lama merokok.

Tabel 4.20

Tabulasi Silang Status Perkawinan dan Lama Merokok

Status

Perkawinan

Lama Merokok

Total 1-10

Tahun

11-20

Tahun

> 20

Tahun

Belum Menikah 14 4 0 18

Sudah Menikah 3 6 3 12

Page 96: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

77

Total 17 10 3 30

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari deskripsi diatas, terlihat bahwa responden berstatus belum

menikah, memiliki rentang waktu lama merokok lebih rendah

dibanding responden yang sudah menikah. Tiga orang responden yang

sudah menikah memiliki rentang waktu lama merokok selama masing-

masing 1-10 tahun dan lebih dari 20 tahun, dengan frekuensi terbesar

sebanyak 6 responden merokok selama 11-20 tahun. Sedangkan

responden yang belum menikah memiliki frekuensi tertinggi yakni 14

responden yang merokok selama 1-10 tahun saja. Dapat disimpulkan

bahwa responden belum menikah memiliki waktu merokok lebih

rendah daripada responden yang sudah berstatus menikah, hal ini bisa

jadi dipengaruhi juga oleh faktor usia responden.

b. Tingkat Pendidikan dan Konsumsi Rokok

Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan ternyata

memiliki keterkaitan dengan variabel dependen yakni konsumsi rokok.

Dilihat dari hasil chi square 0,082 yang lebih kecil daripada nilai α 0,1

maka dapat disimpulkan karakteristik responden ini memiliki

hubungan.

Tabel 4.21

Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Konsumsi Rokok

Tingkat

Pendidikan

Konsumsi Rokok

Total 0 –

200.000

200.000

400.000

400.000

600.000

600.000

800.000

SMP 0 1 1 0 2

SMA 1 1 13 1 16

Page 97: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

78

D3/Sederajat 1 1 1 0 3

S1/Sederajat 0 1 4 4 9

Total 2 4 19 5 30

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari tabel diatas jika dilihat dari jumlah responden, responden

dengan tingkat pendidikan terakhir SMA memiliki frekuensi

responden terbesar dengan mayoritas pengeluaran konsumsi rokok

sebesar Rp. 400.000-600.000. Sedangkan jika dilihat dari jumlah

pengeluaran terbanyak perbulan yakni oleh responden dengan tingkat

pendidikan S1/sederajat yakni berkisar sebesar Rp. 600.000-800.000.

Jadi dari data diatas semakin tinggi tingkat pendidikan, pengeluaran

konsumsi nya akan semakin besar.

c. Tingkat Pendidikan dan Pengaruh Cukai

Pengetahuan responden akan cukai dan keputusan responden

mengurangi konsumsi rokok akibat peningkatan cukai ternyata

dipengaruhi juga oleh karakteristik pendidikan. Dari uji chi square

nilai signfikansi 0,058 lebih kecil dari 0.1 sehingga disimpulkan

karakteristik pendidikan mempengaruhi keputusan konsumsi rokok

akibat peningkatan cukai/harga.

Tabel 4.22

Tabulasi Silang Pendidikan dan Pengaruh Cukai

Tingkat

Pendidikan

Cukai Total

TS KS S SS

SMP 1 0 0 1 2

SMA 1 10 5 0 16

D3/Sederajat 0 0 2 1 3

S1/Sederajat 2 2 4 1 9

Page 98: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

79

Total 4 12 11 3 30

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari tabel tabulasi diatas, responden lebih banyak kurang setuju

dengan keputusan mengurangi konsumsi cukai akibat peningkatan

cukai/harga adalah dari responden berpendidikan terakhir SMA,

dengan frekuensi 10 orang. Diikuti oleh responden yang setuju dengan

frekuensi 5 orang. Pada tingkat pendidikan tertinggi yakni

S1/sederajat, responden terbanyak memilih keputusan setuju pada

pengurangan konsumsi rokok akibat cukai dan juga memiliki

pemahaman cukai yang cukup baik.

d. Jumlah Tanggungan Keluarga dan Lama Merokok

Karakteristik selanjutnya yang memiliki hubungan adalah jumlah

tanggungan keluarga dan lama merokok. Hasil chi square sebesar

0.012 dibawah 0.1 yang artinya ada keterkaitan antara dua

karakteristik responden ini.

Tabel 4.23

Jumlah Tanggungan Keluarga dan Lama Merokok

Tanggungan

Keluarga

Lama Merokok

Total 1–10

Tahun

11–20

Tahun

> 20

Tahun

0 12 4 0 16

1 2 2 0 4

2 0 2 1 3

3 2 2 0 4

4 1 0 2 3

Total 17 10 3 30

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Page 99: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

80

Dari data diatas dapat dilihat frekuensi perokok terbanyak adalah

yang tidak memiliki tanggungan keluarga lain atau sama dengan nol

dengan jumlah 16 responden dan 12 diantaranya merokok selama 1-10

tahun. Dapat disimpulkan bahwa orang lebih banyak merokok saat

masih belum mempunyai tanggungan keluarga sehingga

pendapatannya hanya dialokasikan untuk kebutuhan dirinya sendiri.

e. Tingkat Usia dan Lama Merokok

Karakteristik responden terakhir yang memiliki keterkaitan adalah

tingkat usia dan lama merokok. Dilihat dari nilai chi square yakni

0,000 yang berarti kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa

dua karakteristik ini memiliki hubungan keterkaitan.

Tabel 4.24

Tingkat Usia dan Lama Merokok

Tingkat

Usia

Lama Merokok

Total 1–10

Tahun

11-20

Tahun

> 20

Tahun

15-25 Tahun 14 1 0 15

26-35 Tahun 2 8 1 11

36-45 Tahun 0 1 2 3

46-55 Tahun 1 0 0 1

Total 17 10 3 30

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa semakin tinggi usia

mayoritas akan memiliki rentang waktu merokok yang lebih lama.

Pada tingkat usia 15-25 tahun frekuensi terbanyak merokok selama 1-

10 tahun yakni 14 responden. Pada tingkat usia 26-35 tahun, mayoritas

merokok diantara 11-20 tahun dan pada usia 36-45 tahun, konsumen

Page 100: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

81

terbanyak merokok diatas 20 tahun. Namun pada tingkatan usia 46-55

tahun, satu responden merokok diantara 1-10 tahun, asumsinya yakni

konsumen ini baru mulai mengkonsumsi rokok.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam Gozhali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual

memiliki distribusi normal. Nilai residual dikatakan berdistribusi

normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-

ratanya.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, pertama

menggunakan analisis grafik dengan menggunakan histogram. Data

akan dikatakan normal ketika Histogram Standardized Regression

Residual membentuk kurva seperti lonceng. Dapat pula melihat

normalitas suatu data melalui Normal Probability Plot, distribusi

normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri

bawah ke kanan atas. Metode selanjutnya yang digunakan dalam uji

normalitas ini adalah uji non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Data

dapat dikatakan normal jika nilai hasil signifikansi lebih kecil dari nilai

kolmogrov tabel dengan N = 30 pada α 10%. Sebaliknya jika nilai

signifikansi lebih besar daripada nilai kolmogrov tabel maka data tidak

terdistribusi secara normal.

Page 101: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

82

Gambar 4.4

Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan grafik histogram diatas, menunjukkan bahwa data

terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris seperti lonceng,

maka dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.5

Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot

Sumber: Data primer diolah, 2017

Page 102: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

83

Jika dilihat dari grafik Normal P-P plot pun data dapat dikatakan

normal, karena data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model

regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah

merupakan data yang berdistribusi normal.

Tabel 4.25

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.071

Sumber: Data primer diolah, 2017

Uji normalitas dengan metode Kolmogrov-Smirnov pun

menunjukkan data terdistribusi normal dilihat dari nilai hasil

signifikansi sebesar 0.071 yang lebih kecil dari nilai kolmogrov tabel

dengan N = 30 pada α 10% sebesar 0.218 atau 0.071 < 0.218. Jadi dari

ketiga metode dapat disimpulkan bahwa uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent

variable). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di

antara variabel independen (Ghozali, 2013:105).

Tabel 4.26

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Collinearity Statictic

Tolerance VIF

Pendapatan 0.978 1.022

Harga/Cukai 0.941 1.063

Page 103: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

84

KTR 0.955 1.047

Iklan 0.948 1.054

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari hasil output pada tabel coefficients nilai VIF pada tiap

variabel berada dibawah angka 10 (VIF < 10), hal ini menunjukkan

bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Dan dapat disimpulkan

bahwa uji multikolinieritas terpenuhi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi

dapat muncul ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lain (Ghozali 2013:110). Maksud korelasi dengan

disini adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau

nilai periode sesudahnya. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan

Run Test. Data dapat dikatakan bebas autokorelasi ketika nilai

probabilitas lebih besar daripada nilai α.

Tabel 4.27

Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

Runs Test

Unstandardized Residual

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.853

Sumber: Data primer diolah, 2017

Page 104: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

85

Berdasarkan output uji Run Test didapatkan nilai signifikan sebesar

0.853 lebih besar dari 0.1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali,

2013:139). Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas

adalah uji Korelasi Rank Spearman. Data dikatakan bebas dari masalah

heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,1.

Sebaliknya jika nilai signifikansi dibawah 0,1 disimpulkan bahwa data

mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.28

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman

Variabel Unstandardized

Residual

Pendapatan Correlation Coefficient 0.134

Sig. 0.482

Harga/Cukai Correlation Coefficient 0.012

Sig. 0.949

KTR Correlation Coefficient 0.168

Sig. 0.376

Iklan Correlation Coefficient -0.007

Sig. 0.972

Sumber: Data primer diolah, 2017

Page 105: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

86

Berdasarkan pada hasil uji rank spearman menunjukkan semua

nilai probabilitas signifikansi di atas 0.1 maka dapat disimpulkan

model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

e. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model

yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan

dalam suatu studi empiris/penelitian linier atau tidak (Ghozali,

2007:166). Dalam uji linieritas bisa dilakukan dengan metode compare

means dengan melihat nilai signifikansi deviation from linearity pada

output ANOVA. Jika nilai signifikansi diatas 0,1, maka tolak H0 atau

berarti ada hubungan linier, sebaliknya jika signifikansi dibawah 0,1

maka teima H0 yang berarti data tidak linier.

Tabel 4.29

Hasil Uji Linearitas

Variabel Deviation from Linearity

F Sig

Pendapatan 0.235 0.943

Harga/Cukai 0.498 0.870

KTR 2.223 0.068

Iklan 1.528 0.215

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji linieritas pada output tabel Anova di atas,

diketahui bahwa masing-masing nilai signifikan lebih besar dari 0.1

kecuali variabel KTR dengan nilai signifikansi 0.068 yang lebih kecil

Page 106: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

87

dari 0.1 atau 0.068 < 0.1, maka dapat disimpulkan bahwa tolak H0

yang berarti terdapat hubungan yang linier dari masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen kecuali pada variabel

KTR terima H0 yang berarti variabel ini tidak memiliki hubungan

linier.

4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien Determinasi (R2) mengukur

seberapa besar kemampuan suatu model penelitian dalam menerangkan

variabel dependennya. Dengan kata lain, kita dapat melihat dari nilai R

Square untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen

dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen. Nilai pada

koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu, semakin tinggi nilai R

Square atau mendekati angka satu maka semakin besar model mampu

mejelaskan variabel dependen.

Tabel 4.30

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R Square Adjusted R Square

0.426 0.334

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil dari tabel di atas diketahui nilai R Square adalah

0.426. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni Pendapatan,

Harga/Cukai, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Iklan/Pesan Bergambar

Bahaya Rokok berpengaruh sebesar 42.6% terhadap variabel dependen

Page 107: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

88

Konsumsi Rokok. Sedangkan sisanya (100% - 42.6% = 57.4%)

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukan dalam model penelitian

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Dalam uji F ini dapat dilihat

melalui perbandingan nilai signifikansi pada output tabel ANOVA

dengan nilai α (10%).

Tabel 4.31

Hasil Uji Simultan

ANOVA

Model F Sig

Regression 4.629 0.006

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 4,629 dengan nilai

signifikan 0.006. Dilihat dari nilai signifikan lebih kecil dari nilai

probabilitas (α) 0,1 atau nilai 0,006 < 0,1 maka dapat disimpulkan

tolak H0 yakni variabel independen secara bersama-sama yaitu

Pendapatan (X1), Harga/Cukai (X2), Kawasan Tanpa Rokok (X3) dan

Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4) memiliki

Page 108: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

89

pengaruh/berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variabel

dependen yakni Konsumsi Rokok (Y).

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Dalam

penelitian ini uji t dilihat dari perbandingan nilai signifikansi t dengan

nilai α (10%).

Tabel 4.32

Hasil Uji Parsial

Coefficients

Model B Sig.

(Constant) 4.717 0.000

Pendapatan 0.306 0.028

Harga/Cukai -0.084 0.029

KTR -0.083 0.054

Iklan -0.036 0.509

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari hasil uji parsial terdapat 3 (tiga) variabel signifikan

dengan tingkat kepercayaan 10% (sig. 0.1) masing-masing variabel

yakni Pendapatan (X1) dengan nilai sig 0.028, Harga/Cukai (X2)

dengan nilai sig 0.029 dan Kawasan Tanpa Rokok/KTR (X3)

dengan nilai sig 0.054. Sedangkan satu variabel lainnya tidak

berpengaruh secara nyata atau signifikan, variabel ini yaitu

variabel Iklan (X4) dengan nilai sig 0.509. Berikut adalah rincian

penjelasan pada masing-masing variabel:

Page 109: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

90

1) Variabel Pendapatan (X1)

Variabel Pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.028 yang

berarti lebih kecil dari nilai α atau 0.028 < 0.1, dengan kata lain

variabel pendapatan memiliki pengaruh secara nyata atau

signifikan terhadap variabel dependen yakni konsumsi rokok. Nilai

koefisien pada variabel pendapatan yakni sebesar 0.306, dapat

diartikan ketika pendapatan meningkat 1 satuan konsumsi rokok

akan meningkat sebesar 0.306.

2) Variabel Cukai/Harga (X2)

Variabel Cukai memiliki nilai signifikansi sebesar 0.029 yang juga

lebih kecil dibandingkan nilai α atau 0.029 < 0.1 yang menandakan

bahwa variabel Cukai juga memiliki pengaruh nyata atau signifikan

terhadap variabel dependen yakni konsumsi rokok. Nilai koefisien

pada variabel cukai yakni sebesar -0.084, dapat diartikan bahwa

pengaruh variabel cukai adalah negatif dan ketika cukai meningkat

sebesar 1 satuan maka konsumsi rokok akan berkurang sebesar

0.084.

3) Variabel Kawasan Tanpa Rokok (X3)

Variabel Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki nilai signifikansi

sebesar 0.054, dalam tingkat kepercayaan 10% variabel ini

memiliki pengaruh secara nyata dengan nilai signifikansi KTR

lebih kecil daripada nilai α yakni 0.054 < 0.1 yang berarti variabel

KTR memiliki pengaruh secara nyata dan signifikan terhadap

Page 110: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

91

konsumsi rokok. Nilai koefisien pada variabel KTR yakni sebesar -

0.083, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel KTR adalah

negatif dan ketika KTR meningkat 1 satuan akan menyebabkan

konsumsi rokok berkurang sebesar 0.083.

4) Variabel Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4)

Terakhir variabel Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok. Variabel

ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0.509. Nilai signifikansi ini

lebih besar daripada 0.1, dapat dikatakan variabel ini tidak

memiliki pengaruh secara nyata atau signifikan terhadap konsumsi

rokok. Nilai koefisien pada variabel pesan bergambar yakni sebesar

-0.036, dapat diartikan ketika pesan bergambar meningkat 1 satuan

konsumsi rokok akan berkurang sebesar 0.036.

6. Analisis Pengaruh Masing-Masing Variabel

a. Pendapatan Terhadap Konsumsi Rokok

Pendapatan merupakan salah satu faktor utama seseorang

melakukan kegiatan konsumsi, sesuai dengan teori Keynes dimana jika

pendapatan disposable meningkat maka konsumsi juga akan

meningkat. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan meningkatkan

hasrat seseorang untuk mengkonsumsi dan sebaliknya ketika

pendapatan berkurang maka jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi

pun berkurang juga.

Page 111: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

92

Dalam penelitian ini variabel pendapatan memiliki pengaruh

positif dan signifikan, ketika pendapatan konsumen meningkat maka

akan meningkatkan pula konsumsi rokok konsumen tersebut. Nilai

koefisien pada variabel pendapatan yakni sebesar 0.306, dapat

diartikan ketika pendapatan meningkat 1 satuan konsumsi rokok akan

meningkat sebesar 0.306. Hasil ini sesuai dengan hubungan mengenai

pendapatan dan konsumsi pada teori konsumen yang diterangkan

dalam kurva pendapatan-konsumsi (ICC Curve) bahwa ketika

pendapatan seseorang meningkat konsumsi pun akan meningkat dan

rokok dapat digolongkan sebagai barang pokok karena kenaikan total

konsumsi/barang yang diminta lebih kecil daripada perubahan

pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nenik Woyanti

(2011:6) yang menerangkan bahwa pendapatan merupakan faktor

penentu seseorang untuk mengkonsumsi rokok atau tidak. Variabel

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi

rokok. Semakin tinggi tingkat pendapatan riil seseorang akan

mendorong orang tersebut untuk merokok lebih banyak lagi.

b. Tarif Cukai/Harga Terhadap Konsumsi Rokok

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung yang

tanggungannya dapat dibebankan kepada orang lain, dalam kasus ini

cukai rokok dikenakan terhadap konsumen sehingga harga rokok yang

dijual akan lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengaruh cukai terhadap konsumsi rokok adalah negatif dan

Page 112: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

93

signifikan. Degan nilai koefisien pada variabel cukai yakni sebesar -

0.084, dapat diartikan bahwa pengaruh variabel cukai ketika

meningkat sebesar 1 satuan maka konsumsi rokok akan berkurang

sebesar 0.084. Hasil ini sesuai dengan teori konsumen mengenai

hubungan konsumsi terhadap perubahan harga yang digambarkan

dengan kurva harga-konsumsi (PCC Curve). Ketika harga menurun

maka akan meningkatkan kemampuan membeli seseorang, begitu pun

ketika harga naik akan mengurangi kemampuan membeli seseorang.

Dari hasil diatas pun dapat dikatakan bahwa rokok termasuk barang

inelastis karena perubahan permintaan jumlahnya lebih kecil daripada

perubahan harga, ketika harga meningkat 1 satuan permintaan

berkurang sebesar 0.084 maka dapat diartikan pula bahwa rokok

merupakan barang pokok.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Fatoni Ashar (2015) dengan

hasil penelitian menunjukan bahwa cukai rokok berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap konsumsi rokok rumah tangga. Peningkatan

cukai rokok menurunkan konsumsi rokok dan sebagai dampaknya

menurunkan tingkat output dan pendapatan rumah tangga sektoral.

Dampak paling besar tentu dialami oleh industri rokok sendiri, dan

diikuti oleh sektor-sektor lain yang terkait dengan industri rokok

seperti sektor pertanian tembakau.

c. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Konsumsi Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

Page 113: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

94

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan

produk tembakau. Sedangkan tempat khusus untuk merokok adalah

ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang

berada di dalam KTR (Kemenkes RI, 2011:15). Nilai koefisien hasil

penelitian pada variabel KTR yakni sebesar -0.083, hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh variabel KTR adalah negatif dan ketika

KTR meningkat 1 satuan atau ketika penerapannya meningkat 1%

akan menyebabkan konsumsi rokok berkurang sebesar 0.083%.

Dilihat dari nilai koefisien variabel KTR tidak terlalu berpengaruh

besar terhadap konsumsi rokok. Namun jika dilihat dari data

perkembangan presentase kepatuhan 8 kawasan terhadap Perda KTR

di Kota Bogor yang dikeluarkan oleh Tobacco Control Support Center

(TCSC), tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini cukup

baik terlihat dari data tahun 2015 terjadi peningkatan kepatuhan total

dari 63,6% menjadi 67,2% pada tahun 2016.

Hal ini kiranya dapat dijelaskan dari pemaparan salah satu petugas

daerah yang termasuk kedalam pengawas Kawasan Tanpa Rokok

yakni Kris (26) petugas Satpol PP, beliau berpendapat bahwa sejauh

ini penerapan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat umum sudah

sangat baik, namun beberapa kekurangan adalah para perokok

memanfaatkan kawasan lain yang tidak menerapkan KTR untuk

merokok beberapa contoh misal dikala istirahat pekerja memanfaatkan

waktu untuk keluar dari kawasan kerja/gedung agar dapat merokok

Page 114: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

95

(bagi pekerja) atau disaat kegiatan yang menerapkan KTR seperti car

free day telah selesai.

Juga sejalan dengan pemaparan salah satu responden yakni Satria

(22) Pegawai Pemerintah, beliau berpendapat bahwa penerapan KTR

di tempatnya bekerja sudah cukup bahkan sangat baik karena tidak ada

perokok yang merokok di dalam atau sekitar kawasan dalam gedung

tempatnya bekerja, namun sebagai responden yang juga merokok Ia

memanfaatkan waktu istirahatnya untuk keluar kawasan gedung

perkantoran agar dapat merokok. Dari segi jumlah rokok yang Ia

konsumsi perhari, KTR tidak terlalu mempengaruhi hanya saja KTR

mempengaruhi frekuensi merokoknya. Dalam artian ketika bekerja

frekuensi merokok berkurang, tapi ketika istirahat Ia akan merokok

dengan jumlah tetap.

Ada pula pendapat dari responden Anugrah (23) Pegawai Swasta

yang mengatakan bahwa kebijakan KTR hanya solusi untuk

menertibkan perokok, bukan mengurangi konsumsi rokok.

d. Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi

Rokok

Terakhir variabel Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok. Variabel

ini tidak memiliki pengaruh secara nyata atau signifikan terhadap

konsumsi rokok. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian

sebelumnya oleh Puput Arisna (2016) dimana variabel pesan bahaya

Page 115: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

96

rokok berpengaruh negatif tapi secara tidak nyata atau tidak signifikan

terhadap konsumsi rokok.

Salah satu responden pun memaparkan pendapatnya terkait

kebijakan ini. Agus (37) PNS, beliau berpendapat bahwa pesan

bergambar ini hanya memberi efek kesadaran akan kesehatan yang

bersifat sesaat, karena semakin lama Ia semakin biasa dengan gambar

tersebut dan justru mengabaikannya.

Page 116: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan

Pemerintah terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor, dengan masing-masing

variabel yakni Pendapatan (X1), Cukai/Harga (X2), Kawasan Tanpa

Rokok/KTR (X3) dan Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok (X4) serta

Konsumsi Rokok (Y) telah di uji dengan metode Regresi Linier Berganda dari

total 30 responden dan kemudian diambil beberapa kesimpulan dari hasil yang

telah didapat. Berikut adalah rincian kesimpulan:

1. Pendapatan

Variabel Pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif

terhadap konsumsi rokok. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.028 yang

berarti lebih kecil dari nilai α atau 0.028 < 0.1, menunjukkan bahwa

variabel pendapatan memiliki pengaruh secara nyata atau signifikan

terhadap variabel dependen yakni konsumsi rokok. Nilai koefisien

pada variabel pendapatan yakni sebesar 0.306, dapat diartikan ketika

pendapatan meningkat 1 satuan, konsumsi rokok akan meningkat

sebesar 0.306.

2. Cukai/Harga

Variabel Cukai memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap

konsumsi rokok. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.029 yang juga

Page 117: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

98

lebih kecil dibandingkan nilai α atau 0.029 < 0.1 menandakan bahwa

variabel Cukai juga memiliki pengaruh nyata atau signifikan terhadap

variabel dependen yakni konsumsi rokok. Nilai koefisien pada variabel

cukai yakni sebesar -0.084, dapat diartikan bahwa pengaruh variabel

cukai adalah negatif dan ketika cukai meningkat sebesar 1 satuan maka

konsumsi rokok akan berkurang sebesar 0.084.

3. KTR

Variabel Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki pengaruh signifikan

dan negatif terhadap konsumsi rokok. Dengan nilai signifikansi

sebesar 0.054, nilai signifikansi KTR lebih kecil daripada nilai α yakni

0.054 < 0.1 yang berarti variabel KTR memiliki pengaruh secara nyata

dan signifikan terhadap konsumsi rokok pada tingkat kepercayaan

10%. Nilai koefisien pada variabel KTR yakni sebesar -0.083, hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh variabel KTR adalah negatif dan ketika

KTR meningkat 1 satuan akan menyebabkan konsumsi rokok

berkurang sebesar 0.083.

4. Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok

Terakhir variabel Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok yang

berpengaruh negatif namun tidak secara nyata atau tidak signifikan.

Variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0.509. Nilai

signifikansi ini lebih besar daripada 0.1, dapat dikatakan variabel ini

tidak memiliki pengaruh secara nyata atau signifikan terhadap

konsumsi rokok. Nilai koefisien pada variabel pesan bergambar yakni

Page 118: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

99

sebesar -0.036, dapat diartikan ketika pesan bergambar meningkat 1

satuan konsumsi rokok akan berkurang sebesar 0.036.

B. Saran

Dalam penelitian yang tidak sempurna ini, pasti ada kekurangan baik yang

penulis sadari atau tidak. Dengan harapan agar penelitian serupa setelahnya

akan lebih baik, maka penulis akan memberi sedikit saran yang sekiranya

dapat membantu penyempurnaan penelitian khususnya mengenai kebijakan

pemerintah dan konsumsi rokok.

1. Saran Teoritis

a. Bagi peneliti setelahnya diharapkan dapat memperluas area

penelitian agar sampel yang didapat lebih beragam dan hasil dapat

mewakili sekaligus mempelajari sikap semua kalangan perokok.

b. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode dan uji lain yang

mungkin dapat pula menggambarkan hasil penelitian dari sisi yang

berbeda.

c. Juga yang terpenting agar peneliti selanjutnya dapat mempertajam

analisis baik dari variabel yang diteliti, teori, penyusunan

kuesioner, pemilihan responden, metode pengumpulan data hingga

alat uji yang digunakan dalam penelitian.

2. Saran Praktis

a. Dari hasil dan beberapa pemaparan responden, didapatkan hasil

bahwa kebijakan menaikan tarif cukai dan iklan bergambar belum

terlalu efektif mengurangi konsumsi rokok. Sebab tarif cukai masih

Page 119: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

100

rendah bagi sebagian kalangan dan iklan bergambar mudah untuk

diabaikan. Bagi pemerintah, sebaiknya dikaji lagi mengenai

peningkatan tarif cukai dengan kemampuan konsumsi para

konsumen rokok juga pada pesan bahaya merokok, mungkin akan

lebih efektif jika disampaikan secara langsung melalui sosialisasi

dan edukasi.

b. Baiknya pemerintah pun mengkaji perbandingan dari dampak

buruk rokok bagi kesehatan dengan penerimaan pemerintah yang

berasal dari cukai. Sehingga dapat diketahui apakah yang

dihasilkan dari industri rokok lebih banyak keuntungan atau

kerugiannya.

c. Regulasi tentang rokok agar dibuat lebih tegas, jika perlu baik

produsen dan konsumen dikenakan biaya cukai lebih tinggi dalam

rangka tanggung jawab terhadap lingkungan, kesehatan perokok

pasif juga diri perokok masing-masing.

Page 120: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

101

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Thomas. 2017. “Analisis Pengaruh Penerapan Kebijakan Tarif Cukai

Terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia”. Skripsi. Bandung: Universitas

Parahyangan.

Alkausar, Bani dkk. 2015. “Hubungan Penerapan Pajak Rokok dengan Daya Beli

dan Tingkat Konsumsi Rokok”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No.1

Malang: Universitas Brawijaya.

Ambarwati, Niken. 2014. “Analisis Kausalitas Antara Konsumsi Rumah Tangga

Dengan PDRB Perkapita Di Jawa Tengah Periode Tahun 1986-2011”.

Skripsi. Surakarta: UMS.

Arisna, Puput dan Eddy Gunawan. 2016. “Pengaruh Tarif Cukai Tembakau dan

Pesan Bergambar Bahaya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Banda

Aceh”. Jurnal. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Ashar, Fatoni. 2015. “Dampak Perubahan Tarif Cukai Terhadap Industri Rokok,

Pertanian Tembakau dan Perekonomian Jawa Tengah”. Skripsi. Semarang:

Universitas Diponegoro.

BPPK Kemenkeu. 2014. “Pajak Sebagai Alat Pengendalian Konsumsi Rokok”.

Artikel Pajak.

Badan Pusat Statistik. 2016. “Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di

Indonesia”. Jakarta: BPS.

__________________. 2016. “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro

Indonesia 2016”. Jakarta: BPS.

__________________. 2016. “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk

Indonesia”. Jakarta: BPS.

__________________. 2017. “Kota Bogor Dalam Angka 2017”. Bogor: BPS.

Page 121: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

102

__________________. 2017. “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2017”.

Bogor: BPS.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 2015. “Cukai”.

http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html. (diakses 9 Juli 2017).

El Guyanie, Gugun dkk. 2013. “Ironi Cukai Tembakau: Carut-Marut Hukum dan

Pelaksanaan DBH-CHT di Indonesia”. Jakarta: Indonesia Berdikari.

Fariz, Muhammad. 2008. “Perilaku Merokok Remaja di Lingkungan RW 22 Kel.

Sukatani Kec. Cimanggis Depok Tahun 2008”. Depok: Universitas

Indonesia.

Ghozali, Imam. 2007. “Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Cetakan

Empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanggara, Donie. 2013. “Prosedur Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (Btd)

Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya”

Bandar Lampung. Lampung: Unila.

Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH), TCSC Indonesia.

http://ictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2017/05/Walikota-

Bogor-Pengaruh-Pelarangan-Iklan-Rokok-terhadap-Pendapatan-Daerah.pdf.

(diakses 28 Desember 2017)

Infodatin Kemenkes RI. 2016. “Hari Tanpa Tembakau Sedunia”. Jakarta:

Kemenkes RI.

James, Michael. 2001. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta:

Ghalia.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. “Pedoman Kawasan Tanpa Rokok”. Kemenkes

RI: Jakarta.

______________________. 2013. “Riset Kesehatan Dasar 2013”. Jakarta:

Litbangkes Kemenkes RI.

Page 122: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

103

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor

205/PMK.011/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau. BN No. 1700 Tahun 2014.

____________________. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor

198/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau. BN No. 1674 Tahun 2015.

____________________. Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor

147/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau. BN No. 1478 Tahun 2016.

Mankiw, N. Gregory. 2006. “Pengantar Ekonomi Makro Edisi-III”. Jakarta:

Salemba Empat.

Mankiw, N. Gregory. 2011. “Pengantar Ekonomi Mikro Edisi-III”. Jakarta:

Salemba Empat.

Priyatno, Duwi. 2010. “Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data

Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran”. Yogyakarta:

Gaya Media.

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2010. “Teori Ekonomi Mikro (Suatu

Pengantar) Edisi Keempat”. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Rahayu, Ani Sri. 2010. “Pengantar Kebijakan Fiskal”. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau Bagi Kesehatan”.

Page 123: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

104

________________. “Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

LN No. 144 Tahun 2009”. TLN No. 5063.

________________. “Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai”. LN No. 105 Tahun 2007. TLN No.

4755.

Rizki, Deviany Amanda. 2013. “Analisis Persepsi Konsumen dan Strategi

Pemasaran Beras Analog (Analog Rice)”. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Ruslan, Kadir. 2013. “Konsumsi Rokok Penduduk Indonesia yang

Mengkhawatirkan”. Artikel: Tempo Indonesia.

Sari, Haifa dkk. 2017. “Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi

Rokok Pada Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh”. Aceh: Universitas

Syiah Kuala.

Southeast Asia Tobacco Controll Alliance (SEATCA). 2014. “ASEAN Tobacco

Tax Report Card, Executive Summary”. Thailand.

Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung:

Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. “Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan

Modern”. Jakarta: Salemba Empat.

Surjono, Nasrudin Djoko dkk. “Dampak Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap

Tingkat Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia”. Jurnal

BPPK Vol. 6 No. 2 2013. Jakarta: BPPK.

TCSC. 2013. “Atlas Tembakau Indonesia”. Jakarta: TCSC.

TCSC. “Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya (Policy Paper: Seri 4)”.

Jakarta: TCSC.

Todaro. 2002. “Ekonomi dalam Pandangan Modern”. Jakarta: Bina Aksara.

Page 124: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

105

WHO. Prevalence of Tobacco Smoking 2015.

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/tobacco/use/atlas.html.

(diakses 9 Juli 2017)

Woyanti, Nenik. 2011. “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Fatwa Haram

Merokok Terhadap Perilaku konsumen Rokok di Kota Semarang”. Jurnal.

Semarang: Universitas Diponegoro.

Page 125: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

106

LAMPIRAN

Page 126: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

107

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

TERHADAP

KONSUMSI ROKOK

A. Identitas Responden

1. Nama/Inisial :

2. Nomor Hp :

3. Alamat :

4. Jenis Kelamin : L / P (Lingkari)

5. Usia : .............. tahun

6. Status : Belum menikah/ Sudah menikah/ Pernah

menikah (Cerai). (Coret yang tidak perlu)

7. Jika sudah/pernah menikah, berapa jumlah (orang) anggota keluarga yang

ditanggung : .... orang

8. Pendidikan Terakhir :

9. Pekerjaan :

B. Pendapatan

1. Rata-rata pendapatan pekerjaan pokok per-bulan :

a. < Rp. 1.500.000

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000

c. Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000

d. Rp. 4.500.000 – Rp. 6.000.000

e. > Rp. 6.000.000

2. Rata-rata pendapatan pekerjaan sampingan per-bulan :

a. < Rp. 1.500.000

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000

c. Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000

d. Rp. 4.500.000 – Rp. 6.000.000

e. > Rp. 6.000.000

3. Rata-rata konsumsi rumah tangga pokok :

a. Makanan Rp...................................

Nomor

Page 127: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

108

b. Rokok Rp...................................

c. Minyak dan bensin Rp...................................

d. Listrik Rp...................................

e. Pakaian Rp...................................

f. Lainnya, Rp...................................

C. Konsumsi Rokok

1. Sejak kapan anda mulai merokok?

2. Berapa jumlah rokok yang anda konsumsi dalam sehari? ……..

(batang)

3. Berapa harga rokok yang anda konsumsi? Rp. ………. (per batang)

4. Apa merk rokok yang anda konsumsi?

a. Sampoerna Mild

b. Djarum Super

c. Dji Sam Soe

d. Gudang Garam Filter

e. Lucky Strike

f. Marlboro

g. L.A Lights

h. Class Mild

i. Dunhill Mild

j. Lainnya,

…………………

5. Ketika harga rokok semakin meningkat, sampai harga berapa anda

mampu membayar? (WTP)

a. Jika harga rokok meningkat 10%

Masih Bersedia : Ya / Tidak

b. Jika harga rokok meningkat 20%

Masih Bersedia : Ya / Tidak

c. Jika harga rokok meningkat 30%

Masih Bersedia : Ya / Tidak

d. Jika harga rokok meningkat 40%

Masih Bersedia : Ya / Tidak

e. Jika harga rokok meningkat ….%

Masih Bersedia : Ya / Tidak

D. Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap

Konsumsi Rokok

Berilah tanda (√) pada kolom di bawah yang telah saya sediakan yang

menurut anda paling sesuai. Keterangan:

SS : Sangat Setuju,

S : Setuju,

KS : Kurang Setuju,

TS : Tidak Setuju,

STS : Sangat Tidak Setuju.

Page 128: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

109

No Pertanyaan SS S KS TS STS

Pengaruh Cukai (Harga)

1 Saya mengetahui bahwa harga rokok

meningkat setiap tahun

2 Saya mengetahui fungsi dari cukai yang

dikenakan terhadap rokok

3 Saya mengetahui tarif cukai dapat

mempengaruhi harga rokok

4 Jika harga rokok meningkat saya akan

mengurangi jumlah rokok yang saya

konsumsi

Pengaruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1 Kebijakan KTR mempengaruhi jumlah

rokok yang saya konsumsi

2 Sejak adanya kebijakan KTR jumlah

rokok yang saya konsumsi per hari

berkurang

3 Sejak adanya kebijakan KTR jumlah

rokok yang saya konsumsi per hari tetap

4 Kebijakan KTR tidak berpengaruh

terhadap jumlah rokok yang saya

konsumsi

Pengaruh Iklan dan Pesan Bergambar (Peringatan Merokok)

1 Saya melihat iklan/gambar bahaya

merokok di bungkus rokok

2 Saya melihat iklan/gambar bahaya

merokok di media penyiaran (tv)

3 Dengan adanya iklan dan pesan

bergambar bahaya merokok, saya

mengurangi jumlah rokok yang saya

konsumsi

Page 129: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

110

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA PENELITIAN

No. Pendapatan Tarif Cukai/Harga KTR Iklan Konsumsi

1. 1 17 16 10 2

2. 3 7 13 10 4

3. 2 15 14 9 3

4. 2.5 12 13 9 3

5. 2 16 18 11 1

6. 1.5 16 15 12 1

7. 1 8 12 15 3

8. 1.5 12 13 9 3

9. 1.5 9 14 13 3

10. 2 13 12 8 3

11. 1.5 10 12 8 3

12. 3 17 9 12 2

13. 2.5 15 16 11 3

14. 5 16 11 10 4

15. 1 16 7 7 3

16. 2.5 12 12 9 3

17. 2 10 8 10 3

18. 1 11 8 10 3

19. 0.5 17 11 10 2

20. 3 16 12 15 3

21. 2.5 14 14 10 3

22. 2 11 12 10 4

23. 2.5 16 13 15 3

24. 3 11 15 12 2

25. 2.5 5 9 7 3

26. 3 8 10 11 4

Page 130: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

111

27. 2 14 9 11 4

28. 2 12 8 11 3

29. 2 12 16 9 3

30. 1.5 12 16 7 3

Page 131: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

112

LAMPIRAN 3

HASIL UJI RELIABILITAS

1. Tarif Cukai / Harga

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.709 4

2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.554 4

3. Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.731 3

Page 132: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

113

LAMPIRAN 4

HASIL UJI VALIDITAS

1. Validitas Tarif Cukai/Harga

Correlations

h1 h2 h3 h4 Harga/Cukai

h1 Pearson Correlation 1 .302 .321 .148 .636**

Sig. (2-tailed) .196 .167 .535 .003

N 20 20 20 20 20

h2 Pearson Correlation .302 1 .861** .356 .840

**

Sig. (2-tailed) .196 .000 .123 .000

N 20 20 20 20 20

h3 Pearson Correlation .321 .861** 1 .364 .853

**

Sig. (2-tailed) .167 .000 .114 .000

N 20 20 20 20 20

h4 Pearson Correlation .148 .356 .364 1 .618**

Sig. (2-tailed) .535 .123 .114 .004

N 20 20 20 20 20

Harga/Cu

kai

Pearson Correlation .636** .840

** .853

** .618

** 1

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .004

N 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Validitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Correlations

ktr1 ktr2 ktr3 ktr4 KTR

kt

r1

Pearson Correlation 1 .241 .082 .436 .710**

Sig. (2-tailed) .307 .730 .054 .000

N 20 20 20 20 20

kt

r2

Pearson Correlation .241 1 .137 -.058 .499*

Sig. (2-tailed) .307 .564 .808 .025

N 20 20 20 20 20

kt

r3

Pearson Correlation .082 .137 1 .587** .656

**

Sig. (2-tailed) .730 .564 .007 .002

N 20 20 20 20 20

kt Pearson Correlation .436 -.058 .587** 1 .748

**

Page 133: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

114

r4 Sig. (2-tailed) .054 .808 .007 .000

N 20 20 20 20 20

K

T

R

Pearson Correlation .710** .499

* .656

** .748

** 1

Sig. (2-tailed) .000 .025 .002 .000

N 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Validitas Iklan/Pesan Bergambar Bahaya Rokok

Correlations

i1 i2 i3 Iklan

i1 Pearson Correlation 1 .606** .328 .751

**

Sig. (2-tailed) .005 .158 .000

N 20 20 20 20

i2 Pearson Correlation .606** 1 .537

* .872

**

Sig. (2-tailed) .005 .015 .000

N 20 20 20 20

i3 Pearson Correlation .328 .537* 1 .808

**

Sig. (2-tailed) .158 .015 .000

N 20 20 20 20

Ik

la

n

Pearson Correlation .751** .872

** .808

** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000

N 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Page 134: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

115

LAMPIRAN 5

HASIL UJI NORMALITAS

Page 135: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

116

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,b

Mean .0000000

Std. Deviation .57517511

Most Extreme Differences Absolute .153

Positive .129

Negative -.153

Test Statistic .153

Asymp. Sig. (2-tailed) .071c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Page 136: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

117

LAMPIRAN 6

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Pendapatan .978 1.022

Harga/Cukai .941 1.063

KTR .955 1.047

Iklan .948 1.054

a. Dependent Variable: Konsumsi Rokok

Page 137: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

118

LAMPIRAN 7

HASIL UJI AUTOKORELASI

Runs Test

Unstandardized

Residual

Test Valuea .17353

Cases < Test Value 15

Cases >= Test Value 15

Total Cases 30

Number of Runs 15

Z -.186

Asymp. Sig. (2-tailed) .853

a. Median

Page 138: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

119

LAMPIRAN 8

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Correlations

Pendapa

tan

Harga/Cu

kai KTR Iklan

Unstandar

dized

Residual

Spearman's

rho

Pendapatan Correlation

Coefficient 1.000 -.056 -.003 .221 .134

Sig. (2-tailed) . .770 .987 .240 .482

N 30 30 30 30 30

Harga/Cukai Correlation

Coefficient -.056 1.000 .157 .151 -.012

Sig. (2-tailed) .770 . .407 .425 .948

N 30 30 30 30 30

KTR Correlation

Coefficient -.003 .157 1.000 .082 .168

Sig. (2-tailed) .987 .407 . .666 .376

N 30 30 30 30 30

Iklan Correlation

Coefficient .221 .151 .082 1.000 -.007

Sig. (2-tailed) .240 .425 .666 . .972

N 30 30 30 30 30

Unstandardized

Residual

Correlation

Coefficient .134 -.012 .168 -.007 1.000

Sig. (2-tailed) .482 .948 .376 .972 .

N 30 30 30 30 30

Page 139: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

120

LAMPIRAN 9

HASIL UJI LINIERITAS

ANOVA Table

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

Konsumsi

Rokok *

Pendapatan

Between Groups (Combined) 2.750 6 .458 .756 .612

Linearity 2.037 1 2.037 3.359 .080

Deviation

from

Linearity

.713 5 .143 .235 .943

Within Groups 13.950 23 .607

Total 16.700 29

ANOVA Table

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Konsumsi Rokok

* Harga/Cukai

Between

Groups

(Combined) 6.200 11 .564 .966 .507

Linearity 3.296 1 3.296 5.651 .029

Deviation from

Linearity 2.904 10 .290 .498 .870

Within Groups 10.500 18 .583

Total 16.700 29

ANOVA Table

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Konsumsi Rokok

* KTR

Between

Groups

(Combined) 9.867 10 .987 2.743 .028

Linearity 2.670 1 2.670 7.423 .013

Deviation from

Linearity 7.197 9 .800 2.223 .068

Within Groups 6.833 19 .360

Total 16.700 29

Page 140: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

121

ANOVA Table

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Konsumsi Rokok

* Iklan

Between

Groups

(Combined) 5.158 7 .737 1.405 .253

Linearity .348 1 .348 .663 .424

Deviation from

Linearity 4.811 6 .802 1.528 .215

Within Groups 11.542 22 .525

Total 16.700 29

Page 141: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

122

LAMPIRAN 10

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .652a .426 .334 .61948 1.810

a. Predictors: (Constant), Iklan, KTR, Pendapatan, Harga/Cukai

b. Dependent Variable: Konsumsi Rokok

Page 142: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

123

LAMPIRAN 11

HASIL UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 7.106 4 1.777 4.629 .006b

Residual 9.594 25 .384

Total 16.700 29

a. Dependent Variable: Konsumsi Rokok

b. Predictors: (Constant), Iklan, KTR, Pendapatan, Harga/Cukai

Page 143: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

124

LAMPIRAN 12

HASIL UJI PARSIAL (UJI T)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 4.717 .797 5.919 .000

Pendapatan .306 .131 .356 2.325 .028 .978 1.022

Harga/Cukai -.084 .036 -.362 -2.314 .029 .941 1.063

KTR -.083 .041 -.314 -2.021 .054 .955 1.047

Iklan -.036 .054 -.104 -.671 .509 .948 1.054

a. Dependent Variable: Konsumsi Rokok

Page 144: PENGARUH PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38965/1... · Kenaikan Cukai/Harga (X2) dan Kawasan Tanpa Rokok (X3) berpengaruh

1