PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Determinasi sebesar 44,8%. Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, PAJAK

REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-

2014

Dika Viokta

Universitas Maritim Raja Ali Haji

2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan

Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari 2011 sampai dengan 2014 menjadi 48, Populasi ini

diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Bintan. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, BPHTB, dan Pendapatan

Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara parsial

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa Pajak

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Koefisien

Determinasi sebesar 44,8%.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi Negara dan rakyatnya baik dari

intrvensi politik luar maupun dalam negeri. Dalam Hal meningkatkan derajat hidup masyarakat

menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan

kenegaraan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya seperti disinggung

sebelumnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai kewajibannya tersebut. Dana yang

diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga

merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada

masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Realisasi Pajak Hotel pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan dari tahun

ke tahunnya. Begitu pula dengan Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2011 mengalami

peningkatan dan pada tahun 2012-2014 Pajak Hiburan mengalami penurunan. Sedangkan

realisasi Pajak Restoran mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 dan kembali naik pada

tahun 2012. Hanya saja pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali, kemudian kembali

mengalami peningkatan ditahun 2014.

Selanjutnya Pajak Reklame pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan dari tahun ke

tahunnya. Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan di tahun 2011, dan mengalami

peningkatan di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan kembali, dan tahun

2014 kembali meningkat. Begitu juga dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

mengalami peningkatan di tahun 2011. Kemudian menurun di tahun 2012 dan 2013, Namun

mengalami peningkatan kembali di tahun 2014. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun mengalami penurunan di tahun

2012, sementara di tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan

berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bintan. Dengan peningkatan

tersebut tentunya akan memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun

skripsi yg berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Bintan tahun 2011-2014?

2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Bintan tahun 2011-2014?

3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Bintan tahun 2011-2014?

4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten

Bintan tahun 2011-2014?

5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?

6. Apakah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?

7. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?

8. Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan secara bersaamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan umm (undang-undang) dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2011:2).

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hotel

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hiburan

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang

ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Restoran

adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia

makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.

Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Reklame

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh

umum.

Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Penerangan

Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut atas setiap kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Bea Perolehan

Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peratuan Daerah sesuai dengan

Peratuan Perundang-Undangan.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

HIPOTESIS

Hipotesis (H1) : Diduga Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bintan.

Hipotesis (H2) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bintan

Hipotesis (H3) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bintan.

Hipotesis (H4) : Diduga Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bintan.

Hipotesis (H5) : Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Hipotesis (H6) : Diduga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Hipotesis (H7) : Diduga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bintan, salah satu

kabupaten di Kepulauan Riau. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah

oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek selama

periode tertentu.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari

2011 sampai dengan 2014 sehingga menjadi 48, populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan.

Penarikan Sampel yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode

sensus, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan pajak

daerah yang berada di Kabupaten Bintan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel,

Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam Dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan Pendapatan Asli

Daerah.

METODE ANALISIS

Analisis Deskriptif

Deskriptif menurut Seputra (2013:3) bersifat memberi gambaran.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah

berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi

data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:185) Uji Multikolinearitas diperlukan untuk

mengetahui ada tidaknya variabel independent yang memiliki kemiripan antar variabel

independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji

parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Jika VIF yang

dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:186) tujuan Uji Autokorelasi untuk mengetahui ada

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel

sebelumnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013 :

139) jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas :

a. Grafik scatterplot, deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut. Residual dikatakan tidak

terjadi heteroskedastisitas jika pada grafik scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Demikian sebaliknya

jika ada pola tertentu, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

b. Uji spearman dimana uji yang dilakukan dengan cara mengkorelasi nilai residual

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independent dengan

ketentuan jika signifikansi korelasi <0,05 maka pada model regresi terjadi masalah

heteroskestisitas (Priyatno, 2010 :84).

ANALISIS REGRESI

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:149) Regresi yang memiliki satu variabel dependen

dan lebih dari satu variabel independent. Model persamaan regresi linier berganda sebagai

berikut :

Y = α + β1X1+β2X2 +β3X3 + β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ ε

Dimana :

Y : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1 : Pajak Hotel

X2 : Pajak Hiburan

X3 : Pajak Restoran

X4 : Pajak Reklame

X5 : Pajak Penerangan Jalan

X6 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

X7 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ε : Error

UJI HIPOTESIS

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi variabel independen (X1,X2…….Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel

dependen.

Uji Simultan (Uji f )

Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen (X1,X2…….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel Y.

Uji Koefisien Determinan R2

Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data

penelitian seperti minimum, maksimum,dan mean. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata Rp.1.249.302,17 dengan tingkat

standar deviasi Rp.386.068,131; dari 48 sampel variabel Pendapatan Asli Daerah yang

memiliki nilai minimum Rp.794.599 serta memiliki nilai maksimum Rp.3.093.186.

2. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata Rp.452.906,79 dengan tingkat standar deviasi

Rp.96.845.867; dari 48 sampel variabel Pajak Hotel yang memiliki nilai minimum

Rp.242.300 serta memiliki nilai maksimum Rp.651.323.

3. Variabel Pajak Hiburan memiliki nilai rata-rata Rp.25.412,38 dengan tingkat standar

deviasi Rp.19.515,807; dari 48 sampel variabel Pajak Hiburan yang memiliki nilai

minimum Rp.2.484 serta memiliki nilai maksimum Rp.104.932.

4. Variabel Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata Rp.215.832,77 dengan tingkat standar

deviasi Rp.39.826,418; dari 48 sampel variabel Pajak Restoran yang memiliki nilai

minimum Rp.114.410 serta memiliki nilai maksimum Rp.283.346.

5. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata Rp.2.841,35 dengan tingkat standar

deviasi Rp.1.823,262; dari 48 sampel variabel Pajak Reklame yang memiliki nilai

minimum Rp.534 serta memiliki nilai maksimum Rp.9.120.

6. Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai rata-rata Rp.63.296,25 dengan tingkat

standar deviasi Rp.23.583,571; dari 48 sampel variabel Pajak Penerangan Jalan yang

memiliki nilai minimum Rp.10.765 serta memiliki nilai maksimum Rp.119.890.

7. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki nilai rata-rata Rp.114.939,73

dengan tingkat standar deviasi Rp.40.886,599; dari 48 sampel variabel Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan yang memiliki nilai minimum Rp.57.120 serta memiliki nilai

maksimum Rp.274.760.

8. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki nilai rata-rata

Rp.54.574,29 dengan tingkat standar deviasi Rp.126.397,910; dari 48 sampel variabel Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memiliki nilai minimum Rp.942 serta

memiliki nilai maksimum Rp.691.565.

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah

berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi

data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian

Dari tabel 4.2 diatas yang telah diolah maka dapat terlihat bahwa nilai Asymp.Sig (2-

Tabel) adalah 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dinyatakan

terdistribusi tidak normal. Menurut Ghozali (2013:35) data yang terdistribusi secara normal

dapat ditransformasi agar menjadi normal.

Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa hasil uji normalitas dengan

mengunakan Kolmogorov smirnov menunjukkan angka yang normal setelah variabel

dependent dan independentnya dilogaritmakan naturalkan. Karena lebih besar dari nilai

Asymp.Sig (2-Tabel) adalah 0,118 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut

dinyatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan dari hasil output di atas pada tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa

seluruh variabel tidak mengandung atau bebas dari multikolinieritas. Karena seluruh nilai

Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Autokorelasi

Dari hasil uji di atas pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >

0.05. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual random atau bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Scatterplot

Dari hasil output diatas pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan

pola yang tidak jelas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Spearman

Dari hasil output diatas pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa korelasi ke enam variabel

dengan Unstandarized Residual, semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ada heteroskedastisitas.

Dari keempat uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah

memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah multikolonieritas, autokorelasi, dan

heteroskedastisitas.

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Nilai konstanta sebesar 6,989; artinya jika Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah nilainya

sebesar 6,989.

Koefisien regresi Pajak Hotel sebesar 0,373; artinya jika Pajak Hotel mengalami kenaikan

satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,373 satuan

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Pajak Hiburan sebesar 0,004; artinya jika Pajak Hiburan mengalami

kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar

0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Pajak Restoran sebesar 0,162; artinya jika Pajak Restoran mengalami

kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar

0,162 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Pajak Reklame sebesar 0,048; artinya jika Pajak Reklame mengalami

kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar

0,048 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan sebesar -0,043; artinya jika Pajak Penerangan

Jalan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami

penurunan sebesar -0,043 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar -0,056; artinya jika Pajak

Mineral Bukan Logam dan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah

akan mengalami penurunan sebesar -0,056 satuan dengan asumsi variabel independen

lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,092; artinya jika

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan satu satuan, maka

Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,092 satuan dengan asumsi

variabel independen lainnya bernilai tetap.

UJI PARSIAL (UJI T)

Dari hasil output diatas pada tabel 4.8, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Hotel (X1) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)

sebesar 2,018 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hotel tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Hiburan

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Hiburan (X2) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)

sebesar 0,111 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hiburan tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Restoran

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Restoran (X3) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)

sebesar 0,844 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Restoran tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pajak Reklame

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Reklame (X4) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)

sebesar 1,058 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Reklame tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan (X5) dengan variable Pendapatan Asli

Daerah (Y) sebesar -0,651 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak

Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X6) dengan variable

Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -0,496 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian

variable Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat

signifikan antara variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X7) dengan variable

Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,540 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian

variable Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

UJI SIMULTAN (UJI F)

Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.9 diperoleh F hitung sebesar 6,447. nilai

signiifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kreteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas <

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan F = 0,000 < 0,05.

Sehingga jika variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan secara bersama-sama meningkat, maka Pajak Daerah meningkat juga.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.10 diperoleh angka Adjusted R Squared

sebesar 0,448 atau 44,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 44,8%. Atau variasi variabel

independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 44,8% variasi variabel

dependen. Sedangkan sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model

regresi yang baik, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

serta terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian

dari hasil pengujian secara simultan (Uji F) diketahui bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014

Hal ini diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 44,8% yang berarti

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan 45,8% dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Hotel menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,018 dan t-tabel

sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (2,018 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,050 ternyata >

0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Hiburan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,111 dan t-

tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,111 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,912

ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hiburan tidak berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Restoran menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,844 dan t-

tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,844 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,404

ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Restoran tidak berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Reklame menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 1,058 dan t-

tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (1,058 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,296

ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -

0,651 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,651 > 2,021) dan nilai signifikasi

0,519 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan bahwa nilai t-

hitung sebesar -0,496 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,496 > 2,021) dan

nilai signifikasi 0,622 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Hasil pengujian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menunjukkan bahwa nilai

t-hitung sebesar 4,540 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (4,540 > 2,021) dan

nilai signifikasi 0,000 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Ditolak yang berarti Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

1. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hotel, menyatakan bahwa Pajak

Hotel tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hiburan, menyatakan bahwa

Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Restoran, menyatakan bahwa

Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Reklame, menyatakan bahwa

Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Penerangan Jalan, menyatakan

bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

6. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh

signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

8. Dari hasil pengujian secara simultan variabel independent memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,005 artinya variabel independent mempunyai

pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis

dalam penelitian ini tidak dapat ditolak.

9. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) membuktikan bahwa variabel independent

mempengaruhi variabel dependent dengan persentase 44,8% dan 55,2% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi.

SARAN

Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum diatas, sebagai masukan

untuk Pemerintahan Kabupaten Bintan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. merupakan komponen yang tidak

berpengaruh terhadap PAD, oleh karena itu dalam hal ini DPPKAD harus lebih

meningatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya mengawasi

pemungutan yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatkan

jumlah objek pajak tersebut di Kabupaten Bintan maka realisasi pajak tersebut akan

meningkat sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat. Dengan adanya

peningkatan PAD, maka dapat digunakan untuk membiayai pembangun di Kabupaten

Bintan.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang mempunyai

pengaruh terhadap penerimaan PAD, hal ini sudah bisa dikatakan baik untuk

pembangunan di Kabupaten Bintan, namun dengan meningkatkan pendapatan pajak

yang lainnya maka lebih baik untuk pembangunan di Kabupaten Bintan kedepannya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian maupun tahun

penelitiannya, agar hasil yang didapat lebih mencerminkan keadaan yang

sesungguhnya, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian yang

belum digunakan dengan teori-teori yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Sopian dan Tukiran. 2012. Metode Pelelitian Survei. Jakarta : Yahya.

Ghozali, Imam.2013. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Universitas Diponegoro.

Lukitorini. 2015. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Yogyakarta tahun 2008-2013. Universitas Sanata Dharma.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011. Yogyakarta:Andi.

Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel

Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan

Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran

Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak

Penerangan Jalan Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bintan.

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: MediaKOm.

Razianti, Deny. 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Saputra, Andrea R. 2014. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Universitas

Maritim Raja Ali Haji.

Seputra, Yulius E. A. 2013. Belajar dan Analisis Tuntas Statistika Berbasis Komputer.

Jakarta:Mitra Wacana Media.

Sujarweni. Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.