Page 1
PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2015
Ridha Asyikin, Fatahurrazak SE., M.Ak, Ak, CA , Winata Wira SE., M.Ec
Fakultas ekonomi, Universitas maritim raja ali haji
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Email: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Data di analisis dengan
menggunakan model regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 21.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara Parsial Pajak Hotel, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan tidak
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan secara simultan Pajak Hotel, Pajak
Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang.
Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
Pendahuluan
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah mempunyai
kewenangan untuk mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Ini
berarti tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahannya.
Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya pemerintah memerlukan sumber
pendapatan yang cukup untuk membiayai segala keperluan kepemerintahannya termasuk
pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang terus menerus berkembang
disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi
yang dimiliki daerahnya untuk terus menerus dikembangkan agar dapat memberikan
pendapatan kepada daerah.
Kabijakan Desentralisasi menyebabkan perubahan mendasar mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan
dan keuangannya. Akan tetapi hal ini juga membawa dampak yang baik bagi daerah. Daerah
dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengurus
daerahnya. Hal ini berarti mengharuskan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan
mengandalkan pendapatan asli daerah.
Page 2
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut dari daerah
itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat
bersumber diantaranya dari pajak dan retribusi daerah. dimana daerah memiliki kewenangan
untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan
dengan berbagai jenis aspek kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pemenuhan
kebutuhan daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dapat melakukan dengan
cara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Sebagai sumber pembiayaan pemerintah, Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan
yang sangat penting karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah,
dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian”
keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan
dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi
penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak
kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas
otonominya.
Pada tahun 2012-2015 target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak
Penerangan Jalan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pada tahun 2012 lebih tinggi jika dibandingkan
dengan tahun berikutnya, karena pada tahun 2013-2015 targetnya menurun. Hal ini juga
dialami oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pada tahun 2012 target Pajak
BPHTB tinggi, akan tetapi setelah mengalami penurunan pada tahun 2013 pajak ini kembali
meningkat target dan realisasinya pada tahun 2014-2015.
Kajian Pustaka
Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan hasil dari penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang bersumber dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan
kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari
pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan
daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No 28 Tahun 2009 yang diharapkan dapat lebih
mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan
Desentralisasi.
Pajak Hotel
Page 3
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pajak Hotel adalah dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel yang disediakan Hotel.
(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Objek, Subjek dan, Wajib Pajak
Adapun Objek, Subjek dan, wajib Pajak Hotel adalah :
1. Objek Pajak
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
2. Subjek Pajak
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (Perda Kota Tanjungpinang
No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
3. Wajib Pajak
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif
1. Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada Hotel. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
2. Besaran Tarif
Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, tarif Pajak yang ditetapkan untuk Hotel paling tinggi adalah sebesar 10%.
Sedangkan berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali rumah kos ditetapkan sebesar 5%.
Pajak Hiburan
Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak
yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah)
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Adapun Objek, Subjek dan, wjib Pajak Hotel adalah :
1. Objek Pajak
Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
Hiburan yang dimaksud pada Objek Pajak adalah :
Page 4
a. tontonan film, pagelaran kesenian, pameran musik, tari, atau busana, kontes
kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
b. diskotek, karoke, kelab malam, dan sejenisnya
c. sirkus, akrobat, sulap,
d. permainan bilyar, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan
ketangkasan,
e. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) dan
f. pertandingan olahraga.
2. Subjek Pajak
Subjek Pajak Hiburan adalah orang atau pribadi atau badan yang menikmati
hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)
3. Wajib Pajak
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah).
Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif
Dasar pengenaanPajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnyta diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima
oleh penyelenggara hiburan sudah termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang
diberikan kepada penerima jasa hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 tahun 2011
Tentang Pajak Daerah).
Besaran tarif Pajak Hiburan tertinggi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 35%.Besaran
Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan menurut Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah adalah :
1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop
ditetapkan sebesar 10% dari harga tanda masuk.
2. Penyelenggara pertandingan olahraga dan panggung terbuka, adalah sebesar 10% dari
harga tanda masuk.
3. Pentas seni dipungut 10% dari harga tiket masuk.
4. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pagelaran busana,
kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya adalah 15% dari harga tanda masuk.
5. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti
drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah
sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk.
6. Penyelenggaraan kelab malam, diskotek, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya
adalah sebesar 15% dari jumlah yang dibayar konsumen.
7. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya adalah sebesar 10% dari harga tanda masuk atau
harga jual.
8. Permainan bilyar dan sejenisnya adalah sebesar 10% dari pendapatan kotor;
9. Permainan pacuan kuda, kendaraan bermotor, permaian ketangkasan elektronik, dan
sejenisnya adalah sebesar 15% dari pendapatan kotor;
10. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5%
Page 5
11. Penyelenggaraan permainan boling adalah sebesar 5% dari pendapatan kotor;
12. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi, mandi uap
(steambath), mandi sauna/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 25% dari
pendapatan kotor.
13. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut sebesar
15% dari pendapatan kotor.
14. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% dari harga tanda masuk.
15. Dan semua tempat / penyelenggaraan yang dipungut bayaran untuk masuk dan
menikmati hiburan yang ada didalamnya.
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga
lisrtrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (Perda Kota
Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang PD).
Objek, Subjek dan, Wajib Pajak
1. Objek Pajak
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri adalah
meliputi seluruh pembangkit listrik. Sedangkan listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah
PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah).
2. Subjek pajak
Subjek Pajak Penerangan jalan adalah orang atau pribadi yang dapat menggunakan
tenaga listrik. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)
3. Wajib Pajak
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
tenaga listrik. Karena listrik dalam hal ini disediakan oleh sumber
lain, maka wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. (Perda Kota
Tanjungpinang No. 2 Tahun 2011)
Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
Nilai jual tenaga listrik ditetapkan oleh dua hal, yaitu :
1. Apabila tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, maka nilai jual
tenaga listrik adalah njumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Apabila tenaga listrik dihasilkan sendiri, maka nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian
listrik, dan harga satuan listrik yang ditetapkan oleh walikota berpedoman pada harga
satuan listrik yang berlaku. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah).
Besaran tarif Pajak Penerangan Jalan tertinggi yang ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah sebesar 10%.
Page 6
Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tarif
Pajak Penerangan Jalan adalah :
1. Tarif Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar 7% (tujuh persen).
2. Besarann tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh
industi, pertambangan minyak bumi dan gas adalah sebesar 3% (tiga persen).
3. Besaran tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri, adalah sebesar 1.5% (satu koma lima persen).
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah).
Objek, Subjek dan, Wajib Pajak
Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu
apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit,
gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil,
pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas
(alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun
2011 Tentang Pajak Daerah ).
Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun
2011 Tentang Pajak Daerah).
Bersaran Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tertinggi yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah sebesar 25%. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%
(dua puluh persen). (Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2011).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau
Page 7
Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang
pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Objek, Subjek dan, Wajib Pajak
Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,
Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
1. pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroaan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha; atau
hadiah.
2. Pemberian hak baru karena : kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.
3. Hak atas tanah yang dimaksud adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan.
Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. (Perda Kota Tanjungpinang
No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.( Perda Kota Tanjungpinang
No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif
1. Dasar Pengenaan
Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
,Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan
Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak yang dimaksud adalah dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai
pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
Page 8
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah
lelang.
2. Besaran Tarif
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).
Hipotesis
H1 : Diduga Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
H2 : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
H3 : Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
H4 : Diduga Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
H5 : Diduga Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
METODOLOGI PENELITIAN
Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset
Daerah Kota Tanjungpinang, dengan rentang waktu data yang diambil dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2015. Objek Penelitian ini berhubungan dengan dengan Pendapatan
Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kota Tanjungpinang.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-
angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik. Untuk membantu
menganalisis data, kegiatan penghitungan statistik menggunakan program SPSS 21.0 for
Windows (Statistical Package of Social Science).
Operasionalisasi Variabel
1. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari penerimaan yang diperoleh daerah itu
sendiri yang bersumber dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
Page 9
1. Pajak Hotel
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel yang disediakan
Hotel.
Adapun Rumus untuk menghitung penerimaan pajak Hotel adalah :
2. Pajak Hiburan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.
Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Hiburan adalah :
3. Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga lisrtrik.
Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Penerangan Jalan adalah :
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan. Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan adalah :
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Adapun Rumus untuk menghitung pajak
Hiburan adalah :
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan statistik
deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dimana data yang diperoleh di olah dengan
sistem komputerisasi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan
program SPSS, yang nantinya data tersebut disajikan melalui tabel, grafik, diagram dan
perhitungan persentase.
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif.
Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata (mean), standar
deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006).
Page 10
Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat
yaitu, lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:
1. Uji Normalitas
Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Untuk mendeteksi
normalitas data dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan
berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.
2. Uji Multikolonieritas
Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Metode pengujian
yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan
Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1
maka model regresi bebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2006).
3. Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). Jika nilai signifikan antara variabel
independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi
antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Menurut Ghozali (2006), salah satu metode pengujian yang sering digunakan
adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).
Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:
1. Jika nilai Du < dw atau dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.
2. Jika dw < dl atau dw > 4-dl maka terjadi autokorelasi.
3. Jika dl < dw < dl atau 4-du < dw <4dl, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang
pasti.
Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka
dengan menggunakan SPSS, akan dilakukan analisis statistik yaitu :
1. Uji Parsial (uji t statistik)
Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya masing-masing variabel independen
mempengaruhi variabel dependen dengan t-test.
Menurut Ghozali (2005;85), kriteria pengambilan keputusan adalah :
a. Apabila nilai probabilitas t hitung < 5% dan t hitung > t tabel, maka hipotesis Ha
diterima (Ho ditolak).
b. Apabila nilai probabilitas t hitung > 5% dan t hitung < t tabel, maka hipotesis Ho
diterima (Ha ditolak).
Page 11
2. Uji Simultan (uji F statistik)
Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara
nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. Menurut Ghozali
(2005), kriteria pengambilan keputusan adalah:
a. Apabila nilai F > 4 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung > F tabel, maka Ha
diterima (Ho ditolak). diduga Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan, bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Apabila nilai F < 4 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung < F tabel, maka Ho
diterima (Ha ditolak).
3. Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama- sama terhadap variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka mendekati
satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)
Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas
Page 12
2. Uji Multikolinieritas
Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan untuk variabel Pajak Hotel dengan VIF
sebesar 1.389 < 10, dan tolerance sebesar 0.720 > 0.1, untuk variabel Pajak Hiburan dengan
VIF sebesar 1.101 < 10, dan tolerance 0.909 > 0.1, untuk variabel Pajak Penerangan Jalan
dengan VIF sebesar 1.498 < 10, dan tolerance sebesar 0.668 > 0.1, untuk variabel Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan VIF sebesar 1.158 < 10, dan tolerance sebesar
0.863 > 0.1 serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dengan VIF sebesar 1.151 <
10, dan tolerance sebesar 0.869 > 0.1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala
multikolinieritas pada model regresi ini.
3. Uji Heterokedastisitas
Dari gambar dapat dilihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas maupun dibawah
angka 0 dari sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam
model regresi ini. Heterokedastisitas juga dapat dilihat dengan melakukan uji Spearman
dengan cara melakukan analisis Korelasi Spearman antara residual denganmasing-masing
variabel independen.
Page 13
Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikan untuk keseluruhan variabel
bebas semuanya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi ini.
4. Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Dari hasil uji autokorelasi, nilai α dengan nilai
dl (N=48,K=5) = 1.3167 dan du=1,7725. Nilai dw (2,253) > du (1,7725), dengan demikian
dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Page 14
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persamaan model regresi linier berganda
sebagai berikut:
Y = -871.363 + 9.786X1 – 6.217X2 + 3.029X3 + 15.446X4 + 2.175X5
Berdasarkan persamaan model regresi diatas dapat dibuat suatu interpretasi terhadap
model atau hipotesis yang telah diambil pada penelitian ini, yaitu:
1. Konstanta bernilai -871.363 hal ini menunjukan jika variabel bebas (pajak hotel, pahak
hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan nilainya 0, maka PAD nilainya sebesar –
871.363.
2. Variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan koefisien regresi sebesar
12.262, artinya apabila terjadi peningkatan pajak hotel sebesar satu satuan maka PAD
akan naik sebesar 12.262 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai
tetap
3. Variabel pajak hiburan terhadap PAD dengan koefisien regresi sebesar -6.217, artinya
apabila terjadi peningkatan pajak hiburan sebesar satu satuan maka PAD akan menurun
sebesar 6.217 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Variabel pajak penerangan jalan terhadap PAD dengan koefisien regresi sebesar 3.029,
artinya apabila terjadi peningkatan pajak penerangan jalan sebesar satu satuan , maka
PAD akan naik 3.029 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Variabel pajak mineral bukan logam dan batuan dengan koefisien regresi
sebesar 15.446, artinya apabila terjadi peningkatan pajak mineral bukan logam dan
batuan sebesar satu satuan, maka PAD akan naik sebesar 15.446 satuan dengan asumsi
variabel independen lainnya bernilai tetap.
6. Variabel bea hak atas tanah dan bangunan dengan koefisien regresi sebesar 2.175, artinya
apabila terjadi peningkatan bea hak atas dan bangunan sebesar satu satuan, maka PAD
akan naik 2.175 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Hasil Uji Hipotesis
1. Hasil Uji Parsial
Page 15
2. Uji Simultan (Uji F)
3. Koefisien Determinasi
Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak Hotel memiliki nilai signifikan 0,025<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota
Tanjungpinang periode 2012-2015. Pajak Hotel merupakan salah satu pajak yang jumlah
penerimaannya besar di Kota Tanjungpinang, walaupun tarif pajaknya tergolong rendah akan
tetapi banyaknya jumlah wajib pajak hotel yang taat membayar pajak membuat penerimaan
dari segi Pajak Hotel terus meningkat setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang telah berhasil
meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan cara mengoptimalkan dengan baik dan
meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya. Hasil
Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayanti (2014) yang
mendapatkan hasil Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak Hiburan memiliki nilai signifikan 0,536>0,05 maka Ho diterima dan H1
ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan
asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015. Pajak Hiburan dikatakan tidak
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan:
1. Jumlah penerimaan Pajak Hiburan rendah jika dibandingkan dengan banyaknya wajib
pajak yang tergolong sebagai wajib pajak hiburan di Kota Tanjungpinang seperti ;
karoke, kelab malam, bilyard, refleksi, spa dan tempat fitness.
Page 16
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat disebabkan oleh
tingginya tarif pajak yang berlaku di Kota Tanjungpinang
Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan
pengawasan lebih lanjut terhadap wajib pajak hiburan untuk kemajuan penerimaan pajak
hiburan Kota Tanjungpinang kedepannya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Nirbeta (2014) yang mendapatkan hasil pajak hiburan berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah.
3. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai signifikan 0,044<0,05 maka Ho ditolak dan H1
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015. Besarnya tingkat penerimaan
Pajak Penerangan Jalan yang juga dipengaruhi oleh BPHTB membuat Pajak Penerangan
Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang, karena setiap
BPHTB yang dibayarkan maka akan mempengaruhi penerimaaan Pajak Penerangan Jalan
dan juga BPHTB itu sendiri.
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2012) yang
mendapatkan hasil pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak dengan penerimaan terbesar di Kota
Tanjungpinang.
4. Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki nilai signifikan 0,006<0,05 maka
Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-
2015. Pajak ini dapat dikatakan berpengaruh terhadap Pendapat Asli daerah dikarenakan
beberapa alasan, yaitu ;
1. Tarif pajak sebesar 20% yang dapat dikatakan cukup tinggi untuk Kota Tanjungpinang.
2. Berhasilnya pemerintah dalam mengawasi dan mengoptimalkan pendapatan dari segi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sehingga wajib pajaknya sedikit akan tetapi
dikarenakan tarif pajaknya cukup tinggi maka hal ini yang membuat Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota
Tanjungpinang.
Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulianasa (2014) yang
mendapatkan hasil pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai efektif terhadap pendapatan
asli daerah.
5. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai signifikan
0,002<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015.
Tingkat penerimaan yang tinggi dan pembangunan yang cukup pesat di Kota Tanjungpinang
Page 17
membuat BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang,
karena setiap perolehan hak atas tanah atau bangunan maka akan berpengaruh terhadap pajak
yang akan dibayarkan dan diterima. Hal ini juga dipengaruhi oleh berhasilnya pemerintah
Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan Penerimaan dibidang BPHTB sehingga
Penerimaan BPHTB dapat memiliki pengaruh terhadap PAD
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wirasatya (2012) yang
mendapatkan hasil BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. BPHTB
merupakan salah satu pajak dengan penerimaan yang terbesar di Kota Tanjunpinang. Ini
menunjukkan bahwa BPHTB memiliki kontribusi positif pada pendapatan asli daerah Kota
Tanjungpinang.
6. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dalam uji F nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05 dengan demikian H6 diterima, hal
ini menunjukkan bahwa pajak hotel, Pajak Hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan batuan serta BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli
daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka
peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel Pajak Hotel (X1) secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Kota Tanjungpinang
2. Variabel Pajak Hiburan (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah Kota Tanjungpinang.
3. Variabel Pajak Penerangan Jalan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan
asli daerah Kota Tanjungpinang.
4. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X4) secara parsial berpengaruh
terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.
5. Variabel Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (X5) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.
6. Variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:
a. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat
Kota Tanjungpinang
b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat
dijadikan indikator dalam penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya
indikator-indikator lain yang belum ditemukan penulis yang masih memiliki hubungan
yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
Page 18
Daftar Pustaka
Fadhilah, Wirdatul dan Diana Sari. 2012. Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas Dan Tax
Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung).
Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis. Bandung : Universitas Widyatama.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi dan Analisi Multivarite dengan Program SPSS. Universitas
Diponegoro Semarang.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisi Multivarite dengan Program SPSS, Cetakan IV.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam, (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,
Semarang:UNDIP.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Indrawati, Toti. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2012.
Jurnal Sosial Ekonomi Pemabangunan. Pekanbaru : Tahun III No.9 Juli 2013.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
Mardiasmo. 2011. PERPAJAKAN. Yogyakarta : Andi
Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Tanjungpinang. UMRAH.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah, Kota Tanjungpinang.
Prayanti, Ni Luh Putu Ari, dkk. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran
dan, Rertibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010-2013.E-Jurnal Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Vol 2
tahun 2014):Singaraja.
Priyatno, Duwi.2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Edisi Kesatu.
Yogyakarta: ANDI
Priyatno, Duwi, (2011), Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS, Yogyakarta:Media Kom.
Ridwan, 2014. Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Serta Kontribusinya Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Page 19
Kota Tanjungpinang. UMRAH
Sugiyono. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan kesembbilan Bandung : Alfabeta
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Wirasatya, Komang Yudi dan Made Yenni Latrini. 2012. Pengaruh Desentralisasi BPHTB
Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana. Bali: Indonesia.
Yulianasari, Nina. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Bantul Yogyakarta).Jurnal
Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol 8 No 1.