Top Banner
PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2015 Ridha Asyikin, Fatahurrazak SE., M.Ak, Ak, CA , Winata Wira SE., M.Ec Fakultas ekonomi, Universitas maritim raja ali haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau Email: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Data di analisis dengan menggunakan model regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara Parsial Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan secara simultan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendahuluan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Ini berarti tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya pemerintah memerlukan sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai segala keperluan kepemerintahannya termasuk pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang terus menerus berkembang disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya untuk terus menerus dikembangkan agar dapat memberikan pendapatan kepada daerah. Kabijakan Desentralisasi menyebabkan perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan keuangannya. Akan tetapi hal ini juga membawa dampak yang baik bagi daerah. Daerah dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengurus daerahnya. Hal ini berarti mengharuskan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah.
19

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Mar 10, 2019

Download

Documents

vanque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN,

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012-2015

Ridha Asyikin, Fatahurrazak SE., M.Ak, Ak, CA , Winata Wira SE., M.Ec

Fakultas ekonomi, Universitas maritim raja ali haji

Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Data di analisis dengan

menggunakan model regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara Parsial Pajak Hotel, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan secara simultan Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

Pendahuluan

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Ini

berarti tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya pemerintah memerlukan sumber

pendapatan yang cukup untuk membiayai segala keperluan kepemerintahannya termasuk

pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang terus menerus berkembang

disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi

yang dimiliki daerahnya untuk terus menerus dikembangkan agar dapat memberikan

pendapatan kepada daerah.

Kabijakan Desentralisasi menyebabkan perubahan mendasar mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan

dan keuangannya. Akan tetapi hal ini juga membawa dampak yang baik bagi daerah. Daerah

dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengurus

daerahnya. Hal ini berarti mengharuskan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan

mengandalkan pendapatan asli daerah.

Page 2: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut dari daerah

itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat

bersumber diantaranya dari pajak dan retribusi daerah. dimana daerah memiliki kewenangan

untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan berbagai jenis aspek kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pemenuhan

kebutuhan daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dapat melakukan dengan

cara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak

menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Sebagai sumber pembiayaan pemerintah, Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan

yang sangat penting karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah,

dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian”

keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan

dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi

penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak

kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas

otonominya.

Pada tahun 2012-2015 target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak

Penerangan Jalan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pada tahun 2012 lebih tinggi jika dibandingkan

dengan tahun berikutnya, karena pada tahun 2013-2015 targetnya menurun. Hal ini juga

dialami oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pada tahun 2012 target Pajak

BPHTB tinggi, akan tetapi setelah mengalami penurunan pada tahun 2013 pajak ini kembali

meningkat target dan realisasinya pada tahun 2014-2015.

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan hasil dari penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang bersumber dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari

pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan

daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No 28 Tahun 2009 yang diharapkan dapat lebih

mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan

Desentralisasi.

Pajak Hotel

Page 3: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel adalah dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel yang disediakan Hotel.

(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Objek, Subjek dan, Wajib Pajak

Adapun Objek, Subjek dan, wajib Pajak Hotel adalah :

1. Objek Pajak

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (Perda Kota Tanjungpinang

No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

1. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada Hotel. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

2. Besaran Tarif

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, tarif Pajak yang ditetapkan untuk Hotel paling tinggi adalah sebesar 10%.

Sedangkan berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali rumah kos ditetapkan sebesar 5%.

Pajak Hiburan

Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak

yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah)

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Adapun Objek, Subjek dan, wjib Pajak Hotel adalah :

1. Objek Pajak

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang dimaksud pada Objek Pajak adalah :

Page 4: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

a. tontonan film, pagelaran kesenian, pameran musik, tari, atau busana, kontes

kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.

b. diskotek, karoke, kelab malam, dan sejenisnya

c. sirkus, akrobat, sulap,

d. permainan bilyar, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan

ketangkasan,

e. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) dan

f. pertandingan olahraga.

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Hiburan adalah orang atau pribadi atau badan yang menikmati

hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)

3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah).

Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

Dasar pengenaanPajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang

seharusnyta diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima

oleh penyelenggara hiburan sudah termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang

diberikan kepada penerima jasa hiburan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 tahun 2011

Tentang Pajak Daerah).

Besaran tarif Pajak Hiburan tertinggi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 35%.Besaran

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan menurut Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah adalah :

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop

ditetapkan sebesar 10% dari harga tanda masuk.

2. Penyelenggara pertandingan olahraga dan panggung terbuka, adalah sebesar 10% dari

harga tanda masuk.

3. Pentas seni dipungut 10% dari harga tiket masuk.

4. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pagelaran busana,

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya adalah 15% dari harga tanda masuk.

5. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti

drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah

sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk.

6. Penyelenggaraan kelab malam, diskotek, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya

adalah sebesar 15% dari jumlah yang dibayar konsumen.

7. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya adalah sebesar 10% dari harga tanda masuk atau

harga jual.

8. Permainan bilyar dan sejenisnya adalah sebesar 10% dari pendapatan kotor;

9. Permainan pacuan kuda, kendaraan bermotor, permaian ketangkasan elektronik, dan

sejenisnya adalah sebesar 15% dari pendapatan kotor;

10. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5%

Page 5: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

11. Penyelenggaraan permainan boling adalah sebesar 5% dari pendapatan kotor;

12. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi, mandi uap

(steambath), mandi sauna/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 25% dari

pendapatan kotor.

13. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut sebesar

15% dari pendapatan kotor.

14. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% dari harga tanda masuk.

15. Dan semua tempat / penyelenggaraan yang dipungut bayaran untuk masuk dan

menikmati hiburan yang ada didalamnya.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga

lisrtrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (Perda Kota

Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang PD).

Objek, Subjek dan, Wajib Pajak

1. Objek Pajak

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri adalah

meliputi seluruh pembangkit listrik. Sedangkan listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah

PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah).

2. Subjek pajak

Subjek Pajak Penerangan jalan adalah orang atau pribadi yang dapat menggunakan

tenaga listrik. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)

3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

tenaga listrik. Karena listrik dalam hal ini disediakan oleh sumber

lain, maka wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. (Perda Kota

Tanjungpinang No. 2 Tahun 2011)

Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Nilai jual tenaga listrik ditetapkan oleh dua hal, yaitu :

1. Apabila tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, maka nilai jual

tenaga listrik adalah njumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

2. Apabila tenaga listrik dihasilkan sendiri, maka nilai jual tenaga listrik dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian

listrik, dan harga satuan listrik yang ditetapkan oleh walikota berpedoman pada harga

satuan listrik yang berlaku. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah).

Besaran tarif Pajak Penerangan Jalan tertinggi yang ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah sebesar 10%.

Page 6: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tarif

Pajak Penerangan Jalan adalah :

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar 7% (tujuh persen).

2. Besarann tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

industi, pertambangan minyak bumi dan gas adalah sebesar 3% (tiga persen).

3. Besaran tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri, adalah sebesar 1.5% (satu koma lima persen).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah).

Objek, Subjek dan, Wajib Pajak

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu

apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit,

gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil,

pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas

(alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang

dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang

mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah ).

Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah).

Bersaran Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tertinggi yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah sebesar 25%. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20%

(dua puluh persen). (Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2011).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau

Page 7: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang

pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang

dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. (Perda Kota Tanjungpinang No.2

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Objek, Subjek dan, Wajib Pajak

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,

Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

1. pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan

dalam perseroaan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha; atau

hadiah.

2. Pemberian hak baru karena : kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

3. Hak atas tanah yang dimaksud adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,

hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. (Perda Kota Tanjungpinang

No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.( Perda Kota Tanjungpinang

No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Dasar Pengenaan dan Besaran Tarif

1. Dasar Pengenaan

Berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

,Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan

Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak yang dimaksud adalah dalam hal :

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. waris adalah nilai pasar;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

Page 8: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah

lelang.

2. Besaran Tarif

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(Perda Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

Hipotesis

H1 : Diduga Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H2 : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H3 : Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4 : Diduga Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

H5 : Diduga Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset

Daerah Kota Tanjungpinang, dengan rentang waktu data yang diambil dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2015. Objek Penelitian ini berhubungan dengan dengan Pendapatan

Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kota Tanjungpinang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik. Untuk membantu

menganalisis data, kegiatan penghitungan statistik menggunakan program SPSS 21.0 for

Windows (Statistical Package of Social Science).

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari penerimaan yang diperoleh daerah itu

sendiri yang bersumber dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan.

Page 9: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

1. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel yang disediakan

Hotel.

Adapun Rumus untuk menghitung penerimaan pajak Hotel adalah :

2. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Hiburan adalah :

3. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga lisrtrik.

Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Penerangan Jalan adalah :

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan. Adapun Rumus untuk menghitung Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan adalah :

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Adapun Rumus untuk menghitung pajak

Hiburan adalah :

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan statistik

deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dimana data yang diperoleh di olah dengan

sistem komputerisasi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan

program SPSS, yang nantinya data tersebut disajikan melalui tabel, grafik, diagram dan

perhitungan persentase.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif.

Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006).

Page 10: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat

yaitu, lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Untuk mendeteksi

normalitas data dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Metode pengujian

yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan

Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1

maka model regresi bebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2006).

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). Jika nilai signifikan antara variabel

independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi

antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Menurut Ghozali (2006), salah satu metode pengujian yang sering digunakan

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:

1. Jika nilai Du < dw atau dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.

2. Jika dw < dl atau dw > 4-dl maka terjadi autokorelasi.

3. Jika dl < dw < dl atau 4-du < dw <4dl, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang

pasti.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka

dengan menggunakan SPSS, akan dilakukan analisis statistik yaitu :

1. Uji Parsial (uji t statistik)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya masing-masing variabel independen

mempengaruhi variabel dependen dengan t-test.

Menurut Ghozali (2005;85), kriteria pengambilan keputusan adalah :

a. Apabila nilai probabilitas t hitung < 5% dan t hitung > t tabel, maka hipotesis Ha

diterima (Ho ditolak).

b. Apabila nilai probabilitas t hitung > 5% dan t hitung < t tabel, maka hipotesis Ho

diterima (Ha ditolak).

Page 11: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

2. Uji Simultan (uji F statistik)

Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara

nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. Menurut Ghozali

(2005), kriteria pengambilan keputusan adalah:

a. Apabila nilai F > 4 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung > F tabel, maka Ha

diterima (Ho ditolak). diduga Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan, bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Apabila nilai F < 4 dengan tingkat kepercayaan 5% dan F hitung < F tabel, maka Ho

diterima (Ha ditolak).

3. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui

persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama- sama terhadap variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka mendekati

satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Page 12: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

2. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan untuk variabel Pajak Hotel dengan VIF

sebesar 1.389 < 10, dan tolerance sebesar 0.720 > 0.1, untuk variabel Pajak Hiburan dengan

VIF sebesar 1.101 < 10, dan tolerance 0.909 > 0.1, untuk variabel Pajak Penerangan Jalan

dengan VIF sebesar 1.498 < 10, dan tolerance sebesar 0.668 > 0.1, untuk variabel Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan VIF sebesar 1.158 < 10, dan tolerance sebesar

0.863 > 0.1 serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dengan VIF sebesar 1.151 <

10, dan tolerance sebesar 0.869 > 0.1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala

multikolinieritas pada model regresi ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Dari gambar dapat dilihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas maupun dibawah

angka 0 dari sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam

model regresi ini. Heterokedastisitas juga dapat dilihat dengan melakukan uji Spearman

dengan cara melakukan analisis Korelasi Spearman antara residual denganmasing-masing

variabel independen.

Page 13: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21,0 (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikan untuk keseluruhan variabel

bebas semuanya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

heterokedastisitas pada model regresi ini.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Dari hasil uji autokorelasi, nilai α dengan nilai

dl (N=48,K=5) = 1.3167 dan du=1,7725. Nilai dw (2,253) > du (1,7725), dengan demikian

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Page 14: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persamaan model regresi linier berganda

sebagai berikut:

Y = -871.363 + 9.786X1 – 6.217X2 + 3.029X3 + 15.446X4 + 2.175X5

Berdasarkan persamaan model regresi diatas dapat dibuat suatu interpretasi terhadap

model atau hipotesis yang telah diambil pada penelitian ini, yaitu:

1. Konstanta bernilai -871.363 hal ini menunjukan jika variabel bebas (pajak hotel, pahak

hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan nilainya 0, maka PAD nilainya sebesar –

871.363.

2. Variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan koefisien regresi sebesar

12.262, artinya apabila terjadi peningkatan pajak hotel sebesar satu satuan maka PAD

akan naik sebesar 12.262 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai

tetap

3. Variabel pajak hiburan terhadap PAD dengan koefisien regresi sebesar -6.217, artinya

apabila terjadi peningkatan pajak hiburan sebesar satu satuan maka PAD akan menurun

sebesar 6.217 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4. Variabel pajak penerangan jalan terhadap PAD dengan koefisien regresi sebesar 3.029,

artinya apabila terjadi peningkatan pajak penerangan jalan sebesar satu satuan , maka

PAD akan naik 3.029 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

5. Variabel pajak mineral bukan logam dan batuan dengan koefisien regresi

sebesar 15.446, artinya apabila terjadi peningkatan pajak mineral bukan logam dan

batuan sebesar satu satuan, maka PAD akan naik sebesar 15.446 satuan dengan asumsi

variabel independen lainnya bernilai tetap.

6. Variabel bea hak atas tanah dan bangunan dengan koefisien regresi sebesar 2.175, artinya

apabila terjadi peningkatan bea hak atas dan bangunan sebesar satu satuan, maka PAD

akan naik 2.175 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Parsial

Page 15: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

2. Uji Simultan (Uji F)

3. Koefisien Determinasi

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel memiliki nilai signifikan 0,025<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota

Tanjungpinang periode 2012-2015. Pajak Hotel merupakan salah satu pajak yang jumlah

penerimaannya besar di Kota Tanjungpinang, walaupun tarif pajaknya tergolong rendah akan

tetapi banyaknya jumlah wajib pajak hotel yang taat membayar pajak membuat penerimaan

dari segi Pajak Hotel terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang telah berhasil

meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan cara mengoptimalkan dengan baik dan

meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya. Hasil

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayanti (2014) yang

mendapatkan hasil Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan memiliki nilai signifikan 0,536>0,05 maka Ho diterima dan H1

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015. Pajak Hiburan dikatakan tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan:

1. Jumlah penerimaan Pajak Hiburan rendah jika dibandingkan dengan banyaknya wajib

pajak yang tergolong sebagai wajib pajak hiburan di Kota Tanjungpinang seperti ;

karoke, kelab malam, bilyard, refleksi, spa dan tempat fitness.

Page 16: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat disebabkan oleh

tingginya tarif pajak yang berlaku di Kota Tanjungpinang

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan

pengawasan lebih lanjut terhadap wajib pajak hiburan untuk kemajuan penerimaan pajak

hiburan Kota Tanjungpinang kedepannya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang

dilakukan oleh Nirbeta (2014) yang mendapatkan hasil pajak hiburan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai signifikan 0,044<0,05 maka Ho ditolak dan H1

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015. Besarnya tingkat penerimaan

Pajak Penerangan Jalan yang juga dipengaruhi oleh BPHTB membuat Pajak Penerangan

Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang, karena setiap

BPHTB yang dibayarkan maka akan mempengaruhi penerimaaan Pajak Penerangan Jalan

dan juga BPHTB itu sendiri.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2012) yang

mendapatkan hasil pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak dengan penerimaan terbesar di Kota

Tanjungpinang.

4. Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki nilai signifikan 0,006<0,05 maka

Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-

2015. Pajak ini dapat dikatakan berpengaruh terhadap Pendapat Asli daerah dikarenakan

beberapa alasan, yaitu ;

1. Tarif pajak sebesar 20% yang dapat dikatakan cukup tinggi untuk Kota Tanjungpinang.

2. Berhasilnya pemerintah dalam mengawasi dan mengoptimalkan pendapatan dari segi

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sehingga wajib pajaknya sedikit akan tetapi

dikarenakan tarif pajaknya cukup tinggi maka hal ini yang membuat Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota

Tanjungpinang.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulianasa (2014) yang

mendapatkan hasil pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai efektif terhadap pendapatan

asli daerah.

5. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai signifikan

0,002<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015.

Tingkat penerimaan yang tinggi dan pembangunan yang cukup pesat di Kota Tanjungpinang

Page 17: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

membuat BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang,

karena setiap perolehan hak atas tanah atau bangunan maka akan berpengaruh terhadap pajak

yang akan dibayarkan dan diterima. Hal ini juga dipengaruhi oleh berhasilnya pemerintah

Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan Penerimaan dibidang BPHTB sehingga

Penerimaan BPHTB dapat memiliki pengaruh terhadap PAD

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wirasatya (2012) yang

mendapatkan hasil BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. BPHTB

merupakan salah satu pajak dengan penerimaan yang terbesar di Kota Tanjunpinang. Ini

menunjukkan bahwa BPHTB memiliki kontribusi positif pada pendapatan asli daerah Kota

Tanjungpinang.

6. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam uji F nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05 dengan demikian H6 diterima, hal

ini menunjukkan bahwa pajak hotel, Pajak Hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral

bukan logam dan batuan serta BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli

daerah Kota Tanjungpinang periode 2012-2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Hotel (X1) secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Kota Tanjungpinang

2. Variabel Pajak Hiburan (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah Kota Tanjungpinang.

3. Variabel Pajak Penerangan Jalan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah Kota Tanjungpinang.

4. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X4) secara parsial berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

5. Variabel Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (X5) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

6. Variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

a. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat

Kota Tanjungpinang

b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat

dijadikan indikator dalam penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya

indikator-indikator lain yang belum ditemukan penulis yang masih memiliki hubungan

yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Page 18: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Daftar Pustaka

Fadhilah, Wirdatul dan Diana Sari. 2012. Analisis Potensi Penerimaan, Efektivitas Dan Tax

Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung).

Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis. Bandung : Universitas Widyatama.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi dan Analisi Multivarite dengan Program SPSS. Universitas

Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisi Multivarite dengan Program SPSS, Cetakan IV.

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,

Semarang:UNDIP.

Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Indrawati, Toti. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2012.

Jurnal Sosial Ekonomi Pemabangunan. Pekanbaru : Tahun III No.9 Juli 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta

Mardiasmo. 2011. PERPAJAKAN. Yogyakarta : Andi

Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Tanjungpinang. UMRAH.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah, Kota Tanjungpinang.

Prayanti, Ni Luh Putu Ari, dkk. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan, Rertibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2010-2013.E-Jurnal Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Vol 2

tahun 2014):Singaraja.

Priyatno, Duwi.2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Edisi Kesatu.

Yogyakarta: ANDI

Priyatno, Duwi, (2011), Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS, Yogyakarta:Media Kom.

Ridwan, 2014. Analisis Efektivitas dan Estimasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan Serta Kontribusinya Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Page 19: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · disetiap daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk ... untuk

Kota Tanjungpinang. UMRAH

Sugiyono. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan kesembbilan Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Wirasatya, Komang Yudi dan Made Yenni Latrini. 2012. Pengaruh Desentralisasi BPHTB

Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas

Udayana. Bali: Indonesia.

Yulianasari, Nina. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Bantul Yogyakarta).Jurnal

Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol 8 No 1.