Top Banner
PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang) Putri Octavia 1 , Raisa Pratiwi 2 Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang e-mail : * 1 [email protected], 2 [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode slovin dan didapat jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Ilir Tmur Palembang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Abstract This study aims to determine whether there is a partial and simultaneous influence of the modernization of the tax administration system and knowledge of taxpayers on taxpayer compliance at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. The population in this study is all Business Personal Taxpayers registered at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Sampling was done by Slovin method and obtained a number of samples of 100 Entrepreneur Personal Taxpayers at KPP Pratama Ilir Tmur Palembang. The method of data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis that has been done, it can be concluded that the modernization of the tax administration system and knowledge of taxpayers has a significant effect on tax compliance both partially and simultaneously. Keywords: Taxpayer Compliance, Modernization of Tax Administration System, Taxpayer Knowledge 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sumber pendapatan suatu negara biasanya diperoleh dari pajak. Di Indonesia, pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dan konsisten. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dimana iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung, namun manfaat dari pajak akan kita rasakan secara umum, berupa infrastruktur baik jalan raya maupun fasilitas negara lainnya. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak bagi sebuah negara, maka Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementrian Keuangan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yakni melalui reformasi perpajakan. Reformasi pajak terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 yakni dengan mengganti sistem perpajakan yang semula menganut Official Assesment System (OAS) menjadi Self Assesment System (SAS). OAS berarti penentuan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak ditentukan oleh aparat pajak, sedangkan untuk SAS sendiri berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Akan tetapi pemerintah tetap memegang kendali untuk mengontrol jalannya proses perpajakan.
15

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

Mar 30, 2019

Download

Documents

trinhhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI

PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

Putri Octavia1, Raisa Pratiwi

2

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang e-mail : *[email protected], [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan

simultan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode slovin dan didapat jumlah sampel sebanyak 100 Wajib

Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Ilir Tmur Palembang. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapat

kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib

Pajak

Abstract

This study aims to determine whether there is a partial and simultaneous influence of the

modernization of the tax administration system and knowledge of taxpayers on taxpayer compliance at

KPP Pratama Ilir Timur Palembang. The population in this study is all Business Personal Taxpayers

registered at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Sampling was done by Slovin method and obtained a

number of samples of 100 Entrepreneur Personal Taxpayers at KPP Pratama Ilir Tmur Palembang. The

method of data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this

study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis that has been done, it can

be concluded that the modernization of the tax administration system and knowledge of taxpayers has a significant effect on tax compliance both partially and simultaneously.

Keywords: Taxpayer Compliance, Modernization of Tax Administration System, Taxpayer Knowledge

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sumber pendapatan suatu negara biasanya diperoleh dari pajak. Di Indonesia, pajak

merupakan pendapatan negara yang paling besar dan konsisten. Pajak merupakan iuran

yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah yang dapat dipaksakan

dimana iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung, namun manfaat dari pajak akan kita rasakan secara

umum, berupa infrastruktur baik jalan raya maupun fasilitas negara lainnya.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak bagi sebuah negara, maka Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementrian Keuangan berupaya untuk memaksimalkan

penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yakni melalui

reformasi perpajakan. Reformasi pajak terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 yakni dengan

mengganti sistem perpajakan yang semula menganut Official Assesment System (OAS) menjadi Self Assesment System (SAS). OAS berarti penentuan besarnya pajak terhutang

Wajib Pajak ditentukan oleh aparat pajak, sedangkan untuk SAS sendiri berarti Wajib Pajak

diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Akan tetapi pemerintah tetap memegang kendali untuk mengontrol jalannya proses perpajakan.

Page 2: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

2

Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan program reformasi perpajakan yang sering disebut dengan modernisasi. Reformasi yang dilakukan

digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bidang struktur organisasi,

proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan good governance. Strategi yang digunakan dalam modernisasi ini yakni

dengan memberikan pelayanan terbaik serta melakukan pengawasan secara intensif

terhadap para Wajib Pajak. Modernisasi ini jika dipelajari lebih lanjut termasuk perubahan-perubahan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan segera dilakukan, maka dapat

dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu perubahan yang akan membawa

perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Salah satu program dari modernisasi administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah e-system yang meliputi e-SPT, e-

Filing, e-Payment, Taxpayers Account, e-Registration, e-Billing, dan e-Counceling. Dari

program kemudahan ini diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, menambah persentase penerimaan pajak, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada

Wajib Pajak. Sejauh ini, program e-system ini telah berjalan baik.

Demi mendukung terlaksanakannya modernisasi sistem administrasi perpajakan,

sangat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak, dimana biasanya masyarakat cenderung menghindari dan takut pajak. Rendahnya pengetahuan

serta pemahaman masyarakat terhadap pajak dapat mengakibatkan sikap masyarakat yang

cenderung apatis terhadap pajak sehingga berpengaruh terhadap perilaku atau praktik masyarakat dalam kedisiplinan membayar pajak. Apabila masyarakat selalu bersikap

apatis, hal ini akan membuat penerimaan pajak semakin rendah. Selain itu, pengetahuan

akan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Karena Wajib Pajak yang mengerti peraturan perpajakan akan berpikir lebih

memilih membayar pajak daripada terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan

merupakan hal mendasar yang harus dimiliki karena tanpa adanya pengetahuan tentang

pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan mengetahui sistem administrasi perpajakan serta pengetahuan perpajakan, hal

ini akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada

ajuran atau aturan. Dalam perpajakan yang dimaksud kepatuhan perpajakan merupakan

ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya

sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Ilir Timur Palembang, bahwa

Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Ilir Timur Palembang tahun 2017 yakni sebanyak 59.771. Namun, Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan

SPT menggunakan e-Filing hanya 2.776. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak masih

belum memanfaatkan kemudahan dalam sistem administrasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun rasio penyampaian SPT tahunan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dan

Bangka Belitung (Babel), sebagai bentuk dari kepatuhan dari Wajib Pajak disajikan dalam

Tabel 1.1.

Page 3: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

3

Tabel 1.1

Rasio Penyampaian SPT Tahunan

Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel

No Uraian 2015 2016

1 WP Terdaftar 919,565 994,413

2 WP Terdaftar Wajib SPT , terdiri dari : 549,144 592,320

Badan 32,844 32,476

Orang Pribadi Usahawan 89,399 84,255

Orang Pribadi Karyawan 426,901 475,589

3 Target Rasio Kepatuhan 67,50% 70,00%

4 Realisasi SPT Tahunan PPh, terdiri dari : 336,452 337,816

Badan 15,932 6,906

Orang Pribadi Usahawan 25,430 21,222

Orang Pribadi Karyawan 295,090 309,688

5 Rasio Kepatuhan 61,27% 57,03% Sumber : www.pajak.go.id tahun 2016

Tabel diatas menggambarkan perkembangan dalam penyampaian SPT tahunan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumsel dan Babel tahun 2015 dan 2016.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2015 ke

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4.24%, yakni dari 61.27% menjadi 57.03% .

Fenomena yang terjadi di kantor wilayah DJP Sumsel Babel dimana terdapat penurunan angka kepatuhan Wajib Pajak yang dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan

dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan untuk kepatuhan penyampaian tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak daerah Sumsel Babel pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 21 agustus 2017 telah

mencapai angka 367.582 atau 82.68% dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT

Tahunan. Namun, tingkat kepatuhan tersebut masih didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya relatif baik karena

dipotong oleh perusahaan. Sementara untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Usahawan, masih belum menggembirakan, yaitu hanya sebesar 47.7% dari Wajib Pajak

Badan dan Orang Pribadi Usahawan terdaftar, artinya 52.3% Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT (berdasarkan portal berita kordanews.com tanggal 23 agustus 2017).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada serta perbedaan hasil penelitian terdahulu,

peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, serta Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dengan mengambil judul “PENGARUH

MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN

WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG”. Dimana

modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan pajak wajib pajak sebagai

variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah :

Page 4: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

4

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir

Timur?

2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir

Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan dan

pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur.

2. Untuk mengetahui pengaruh simultan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan

pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (Atribution Theory) Teori Atribusi dikenal melalui tulisan Heider (1958) yang berjudul “Native Theory

of Action”, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menafsirkan,

menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurutnya setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuan semu yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang

lain dengan mengumpulkan informasi sampai mereka mendapatkan penjelasan masuk akal

tentang alas an-alasan orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi menyatakan bahwa bila orang lain mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah

perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).

Teori atribusi relevan dalam menjelaskan perilaku seseorang, dalam hal ini adalah

mengenai kepatuhan Wajib Pajak (WP). Teori ini menjelaskan faktor internal wajib pajak yaitu pengetahuan Wajib Pajak dan faktor eksternal yaitu modernisasi sistem perpajakan

yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak dengan pengetahuan

perpajakan yang tinggi, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2 Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dalam Detiyani

(2014) pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan orang pribadi atau badan kepada

negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, serta tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak

tidak dapat dirasakan secara langsung, mengakibatkan masyarakat cenderung menghindari

pajak. Padahal tujuan dari pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua masyarakat baik dalam bentuk peningkatan maupun perbaikan sarana publik.

2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam program modernisasi adalah dibidang-bidang berikut :

a. Struktur organisasi

Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan Account Representative (AR). AR adalah adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam

struktur organisasi modern DJP RI.

b. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Page 5: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

5

Menurut Khasanah (2014), birokrasi yang berbelit-belit dapat diperbaki dengan melakukan perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, prosedur kerja, dan

sistem. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar yang utama dalam program

modernisasi yang dilakukan DJP, yang ditujukan pada penerapan full automation dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan

yang sifatnya administratif/klerikal.

c. Manajemen sumber daya manusia (SDM) Darmayasa dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa standar kualitas pelayanan

yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila SDMnya (fiskus) dapat

melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin dan transparan.

d. Pelaksanaan good governance

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat,

akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten (Khasanah, 2014).

2.4 Sanksi Administrasi

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diciptakan agar Wajib Pajak

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma.

Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi

perpajakan.

2.5 Pengetahuan Perpajakan

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu

Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak

material. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran,

Pemungutan serta Pelaporan Pajak dalam Khasanah (2014).

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment

system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat dua fungsi pajak yakni : a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai

contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Identifikasi indikator-indikator sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment

system menurut Devano dan Rahayu (2006) yaitu sebagai berikut:

Page 6: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

6

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan

dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya pada akhir tahun

pajak, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tesebut

dengan jumlah pajak yang dibayar dalam tahun berjalan, hal ini dikenal sebagai kredit pajak.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan di bank pemerintah maupun

swasta atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat

diambil manual di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau melalui e-payment.

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT),

di mana SPT tersebut berfungsi sebagai media bagi para wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang.

2.7 Kerangka Pemikiran

= Secara Simultan

= Secara Parsial

Sumber : Penulis, 2018

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini

adalah :

H1: Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak H3: Pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan

Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan (X1)

Pengetahuan Perpajakan

Wajib Pajak (X2)

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

H1

H2

H3

Page 7: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

7

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk kuesioner.

Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada sampel. Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisis.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi di lingkungan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. Teknik sampling yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Convinience Sampling. Jumlah minimal sampel yang

diperlukan ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Dari perhitungan, didapatkan 100 wajib pajak orang pribadi usahawan yang menjadi sampel.

3.3 Jenis Data Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer yang

diperoleh langsung melalui sumber yang bersangkutan, yakni wajib pajak orang pribadi

usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melalui pembagian kuesioner

kepada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

3.5 Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software statistik berupa SPSS

(Statistical Product and Service Solutions) versi 24.

3.5.1 Transformasi data ordinal menjadi data interval

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2008) menyatakan bahwa mentransformasi data ordinal menjadi data interval berguna untuk memenuhi sebagian dari syarat

analisis statistik parametrik yang mana data setidak-tidaknya berskala interval.

Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (Method of Successive Intervals).

3.5.2 Uji kualitas instrument Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel.

Untuk dapat mengetahui apakah data yang didapat dari alat ukur tersebut bisa

menjamin mutu dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil

penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.3 Uji asumsi klasik

3.5.3.1 Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012).

3.5.3.2 Uji multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen

(Ghozali, 2011).

Page 8: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

8

3.5.3.3 Uji heterokedatisitas Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama

untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3.4 Uji linearitas Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam

suatu studi empiris berbentuk linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2011).

Apabila uji linearitas tidak terpenuhi, maka analisis regresi linear tidak dapat dilakukan. Uji linearitas adalah asumsi yang akan memastikan apakah data

yang dimiliki sesuai dengan garis linear atau tidak.

3.6 Analisis regresi linear berganda

Menurut Wijaya (2012) bahwa analisis regresi linear beganda bertujuan untuk

menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat

(dependent). Analisis regresi linier berganda digunakan apabila variabel dependent dipengaruhi hanya oleh lebih dari satu variabel independent. Metode yang digunakan untuk

menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat

lunak untuk mengolah data SPSS 24.

Y=a+β1X1+ β 2X2 + e

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak α = Nilai intercept (konstanta)

β = Koefisien regresi

X1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan

X2 = Pengetahuan wajib pajak e = error

3.7 Uji hipotesis

3.7.1 Uji koefisien determinasi

Nilai R-square berkisar antara 0 < R² < 1 dan kecocokan model dikatakan

baik apabila nilai R² mendekati 1. Nilai R2 mendekati 0 berarti variabel-

variabel independen didalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2011). Jika dalam uji empiris didapat R2 yang bernilai

negatif, maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol.

3.7.2 Uji signifikansi parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.7.3 Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap

variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011).

Page 9: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

9

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendirian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Palembang

berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang mulai beroperasi pada

tanggal 9 September 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji kualitas instrument

4.2.1.1 Uji validitas

Pada tabel 4.1 dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai 0.300, hasil ini menunjukkan bahwa semua

butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur

penelitian.

Tabel 4.1

Uji Validitas

No. Pertanyaan Item-Total

Correction Nilai Kritis Keterangan

1 X1a 0.757 0.300 Valid

2 X1b 0.685 0.300 Valid

3 X1c 0.484 0.300 Valid

4 X1d 0.584 0.300 Valid

5 X1e 0.580 0.300 Valid

6 X2a 0.712 0.300 Valid

7 X2b 0.704 0.300 Valid

8 X2c 0.753 0.300 Valid

9 X2d 0.614 0.300 Valid

10 Y1 0.680 0.300 Valid

11 Y2 0.748 0.300 Valid

12 Y3 0.574 0.300 Valid

13 Y4 0.701 0.300 Valid

14 Y5 0.725 0.300 Valid

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

Page 10: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

10

4.2.1.2 Uji reliabilitas Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 menunjukkan semua variabel yang

dijadikan instrumen dalam penelitian ini, baik itu variabel modernisasi

sistem administrasi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak maupun variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel atau handal karena menunjukkan

tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.2

Uji Reliabilitas

No. Pertanyaan

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Cronbach Alpha

Keterangan

1 X1a 0.809 0.6 Reliabel

2 X1b 0.819 0.6 Reliabel

3 X1c 0.817 0.6 Reliabel

4 X1d 0.819 0.6 Reliabel

5 X1e 0.811 0.6 Reliabel

6 X2a 0.811 0.6 Reliabel

7 X2b 0.803 0.6 Reliabel

8 X2c 0.798 0.6 Reliabel

9 X2d 0.813 0.6 Reliabel

10 Y1 0.807 0.6 Reliabel

11 Y2 0.806 0.6 Reliabel

12 Y3 0.812 0.6 Reliabel

13 Y4 0.795 0.6 Reliabel

14 Y5 0.804 0.6 Reliabel

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

4.2.2 Method of Successive Interval (MSI) Data yang telah diperoleh dari kuesioner-kuesioner menggunakan skala ukur

ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk analisis regresi adalah harus berskala

interval. Untuk itu, data yang telah diperoleh dinaikkan skala ukurnya menjadi interval dengan menggunakan metode MSI. Setelah data ditransformasi, maka

analisis regresi dapat diterapkan.

4.2.3 Uji asumsi klasik

4.2.3.1 Uji normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat melalui uji Kolmogorov-

Smirnov, data berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed)

diatas 0,05, berdasarkan tabel 4.3 nilai Asymp. Sig. (2 Tailed) adalah

0,200 sehingga data didalam penelitian ini berdistribusi normal.

Page 11: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

11

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 100

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 2,23926723

Most Extreme

Differences

Absolute ,062

Positive ,043

Negative -,062

Test Statistic ,062

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

4.2.3.2 Uji multikolinearitas

Dari tabel 4.4 dibawah ini, dapat terlihat bahwa nilai tolerance diatas angka 0,1 sedangkan nilai VIF semuanya dibawah 10, sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4.4

Uji Multikolinearitas Persamaan

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Modernisasi .811 1.233

Pengetahuan .811 1.233 Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

4.2.3.3 Uji heterokedatisitas

Dari tabel 4.5 dibawah dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi varibel

modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 0,134 dan 0,909 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas didalam penelitian ini.

Tabel 4.5

Uji Heterokedatisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coeffic

ients t Sig.

B Std.

Error Beta

1 (Constant) -0.069 0.146

-0.471 0.639

Modernisasi 0.087 0.058 0.169 1.510 0.134

Page 12: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

12

Pengetahuan -0.006 0.051 -0.013 -0.115 0.909

a. Dependent Variable: res2

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

4.2.3.4 Uji linearitas

Dari tabel 4.6 dan 4.7 dapat dilihat bahwa nilai Sig. linearity data

yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan α (0,05) dan nilai

Sig. deviation from linearity yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara

signifikan antara variabel kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib

Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak.

Tabel 4.6

Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan

ANOVA Table

F Sig.

Kepatuhan *

Modernisasi

Between

Groups

(Combined) 1.453 .104

Linearity 25.236 .000

Deviation from

Linearity 1.028 .468

Within Groups

Total Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

Tabel 4.7

Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak

ANOVA Table

F Sig.

Kepatuhan *

Pengetahuan

Between

Groups

(Combined) 3.866 .000

Linearity 90.347 .000

Deviation from

Linearity 1.528 .070

Within Groups

Total Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apakah variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif.

Tabel 4.8

Hasil Analisis regresi Berganda

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta

Page 13: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

13

(Constant) 1.955 1.291 1

Modernisasi .224 .092 .201

Pengetahuan .702 .101 .572

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018 Dari tabel 4.11 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut : Y = 1,955 + 0,224X1 + 0,702X2 .............. (1)

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji koefisien determinasi

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the

Square Estimate

1 .684a .467 .456 2.262

Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Rsquare yang diperoleh sebesar

0,467 atau 46,7% yang menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP

Pratama Ilir Timur Palembang dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 53,3%

dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji t Penelitian ini menggunakan pengujian dua arah dengan taraf signifikansi

sebesar 0,05 sehingga didapat t tabel sebesar 1,66.

Tabel 4.10

Uji-t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients Standardized T Sig.

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 1.955 1.291 1.515 .133

1 Modernisasi .224 .092 .201 2.447 .016

Pengetahuan .702 .101 .572 6.951 .000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

Dari uji t, didapat t-hitung variabel modernisasi sebesar 2,447, dengan tingkat

signifikansi 0,016. Hasil t-hitung tersebut jika dibandingkan dengan t-tabel pada

tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) dimana t-tabelnya sebesar 1,66. Ini berarti H1

diterima, dibuktikan dengan t-hitung 2,447 ≥ 1,66. Selain itu, tingkat signifikansi pengujian ini dimana hasilnya ≤ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

Page 14: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

14

Sedangkan t hitung variabel pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 6,951 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil pegujian menunjukkan t-hitung yang

dihasilkan sebesar 6,951, lebih besar dari t-tabel pada signifikansi α = 0,05, yaitu

1,66, Ini berarti H2 diterima. Hasil tingkat signifikansi untuk variabel pengetahuan juga ≤ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan

Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan

Wajib Pajak.

4.3.3 Uji f

Tabel 4.11

Uji-F

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Regression 435.765 2 217.883 42.574 .000b

1

Residual 496.417 97 5.118

Total 932.183 99

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Modernisasi Sumber : Output SPSS 24.0, 2018

Penelitian ini menggunakan pengujian dua arah dengan taraf signifikansi

sebesar 0,05 sehingga didapat ftabel sebesar 2,70. Dari uji F, didapat F-hitung sebesar

42,574 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F-tabel pada tingkat keyakinan

95% (α = 0,05) yakni sebesar 3,09. Ini berarti H3 diterima, dibuktikan dengan F hitung 42.574 ≥ F tabel 3,09. Tingkat signifikansi pada penelitian ini juga ≤ 0,05.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil adalah

sebagai berikut : 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh

secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Hal ini disebabkan dengan adanya kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara modern atau online. Kepatuhan wajib

pajak juga dapat meningkat yakni dengan adanya pengetahuan perpajakan dari wajib

pajak, terutama pengetahuan mengenai sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila

wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya. 2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengetahuan wajib pajak serta didukung dengan kemudahan dalam sistem administrasi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak.

5.2 Saran

1. Bagi KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai perwujudan

program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah semoga bisa dipertahankan atau bila perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. KPP diharapkan

Page 15: PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN …eprints.mdp.ac.id/2586/1/JURNAL-1519210031.pdf · Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,

15

dapat terus berevolusi untuk mempermudah sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, KPP juga diharapkan lebih banyak

memberikan sosialisasi untuk menambah pengetahuan wajib pajak, sehingga wajib

pajak dapat menjadi lebih patuh. 2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor

lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Darmayasa, I Gede dan Setiawan, Putu Ery 2016, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, E-Jurnal Akuntansi Universitas

Udayana Vol. 14.1 Januari 2016 Hal ; 226-252, Diakses 14 September 2018, dari

www.simdos.unud.ac.id

Detiyani, Depi 2014, Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian

Akuntabilitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Studi Kasus di KPP Pratama Muara

Taweh, Skripsi S1, Diakses pada 17 September 2018, dari www.repository.usd.ac.id

Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Kencana

Media Prenada Group, Jakarta.

Ghozali, Imam 2011, Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Undip, Surabaya.

Heider, Fritz 1958, The Psychology of Interpersonal Relations, Wiley, New York.

Khasanah, Septiyani Nur 2014, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013,

Skripsi S1, Diakses pada 17 September 2018, dari www.eprints.uny.ac.id

Rahayu, Siti Kurnia 2010, Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu,

Yogyakarta.

Riduwan dan Kuncoro, Achmad 2008, Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur, Alfabeta, Bandung.

Robbins, Stephen P 2008, Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta.

Wijaya, Tony 2012, Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interprestasi Data, Cahaya

Atma Pustaka, Yogyakarta.

www.kordanews.com, Tingkat Kepatuhan Pengusaha Masih Belum Menggembirakan,

diakses pada 2 Oktober 2018.

www.pajak.go.id 2016, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kanwil Sumsel dan Babel,

diakses pada 10 Agustus 2018.