PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu) Oleh Laily Fauziyah Nim : 203082001902 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK
TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)
Oleh
Laily Fauziyah
Nim : 203082001902
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK
TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih gelar Sarjana
Ekonomi
Oleh
Laily Fauziyah
Nim : 203082001902
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM Muhammad Yani, SE., MM
NIP : 130 676 334
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
Hari ini Senin Tanggal 12 Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh telah
dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Laily Fauziyah NIM : 203082001902
dengan judul skripsi “PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB
PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)” Memperhatikan
kemampuan keilmuan mahasiswa tersebut selamaujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 12 November 2007
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA Amilin, SE., Ak., M. Si
Ketua Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Penguji Ahli
Hari ini Selasa Tanggal 18 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan
Ujian Skripsi atas nama Laily Fauziyah NIM : 203082001902 dengan judul
skripsi “PENGARUH KARAKTERISTIK PADA WAJIB PAJAK
TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)” Memperhatikan kemampuan
keilmuan mahasiswa tersebut selamaujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Maret 2008
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Muhammad Yani, SE., MM
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA
Penguji Ahli
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
Nama Lengkap : Laily Fauziyah
Nim : 203082001902
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Oktober 1986
Alamat : Jl. H. Mandor II Rt.05/02 No. 46 Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Nomor Telepon : 021-92225680
II. RIWAYAT PENDIDIKAN Tahun 1991-1997 : MI AL-ANWAR Cilandak
Tahun 1997-2000 : MTsN 3 Pondok Pinang
Tahun 2000-2003 : MAN 4 Pondok Pinang
Tahun 2003-2008 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
The Influence Tax Payers Characteristic Toward The PBB Income
Success
(Case Study at KP PBB Jakarta Selatan Satu)
ABSTRACT
The main purpose of this research is to know how much the image tax
payer characteristic influence PBB income success. The research focused on two
variables. They are independent variable such as taxation consciousness (X1), the
understanding of the tax payers towards the PBB regulations (X2), the perceptions
of tax payers on the implementation of the PBB fines (X3), the attitude of the tax
payers towards tax function (X4) and PBB income success (Y) as dependent
variable.
In getting data, researcher took 100 tax payer as the respondent. In this
research primary data was used which were acquired by spreading the quisioners to the tax payers who paid their tax at the KP PBB Jakarta Selatan Satu, while the
analysis method and hypothesis was using the linier regression. The result of the research can know that correlation about 67,9% between
taxation consciousness, the understanding of the tax payers towards the PBB regulations, the perceptions of tax payers on the implementation of the PBB fines,
the attitude of the tax payers towards tax function, the coefficient determination about 0.462 it is able to be concluded that taxation consciousness (X1), the
understanding of the tax payers towards the PBB regulations (X2), the perceptions
of tax payers on the implementation of the PBB fines (X3), the attitude of the tax
payers towards tax function (X4) have influence towards PBB income 46,2%.
Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan
Penerimaan PBB
(Studi Kasus Pada KP PBB Jakarta Selatan Satu)
.ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik
wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Variabel yang menjadi fokus
penelitian ini adalah kesadaran perpajakan (X1), pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan (X2), persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda PBB
(X3), sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak (X4) sebagai variabel bebas, dan
keberhasilan penerimaan PBB sebagai variabel terikat.
Untuk memperoleh data dari variabel tersebut diambil sebanyak 100
responden. Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada wajib pajak yang melakukan kewajibannya di KP
PBB Jakarta Selatan Satu. Sedangkan untuk metode analisis dan uji hipotesis
menggunakan regresi linier berganda.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesadaran perpajakan,
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak terdapat
hubungan sebesar 67,9%. Nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0.462
dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap nilai keberhasilan
penerimaan PBB sebesar 46,2%.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terkira kehadirat Allah SWT. atas
segala rahmat dan karunia-Nya dan berkat petunjuk serta pertolongan-Nya penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Karakteristik Wajib
Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Studi Kasus Pada KP PBB
Jakarta Selatan Satu)” Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah
Muhammad SAW. yang selalu berjuang tanpa kenal lelah untuk mengeluarkan
umat manusia dari kegelapan, walaupun halangan dan rintangan diterimanya
dalam memperjuangkan agama yang Haq.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tak luput dari berbagai
masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat
tersusun sebagaimana mestinya tanpa ada bimbingan, bantuan, dan motivasi dari
berbagai pihak yang telah meluangkan waktu hingga terselesaikannya skripsi ini
dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Mama dan Bapak Qu yang telah memberiQu kasih sayang berlimpah,
mengorbankan banyak hal demi terwujudnya impian Qu dan dukungan,
semangat serta do’a yang tiada henti-hentinya demi suksesnya kehidupanQu.
Begitu pula Dengan Nenek Qu makasih Dah Selalu Doain Qu, Juga dengan
kakak Qu tersayang Nurul, untuk adik Qu tercinta Syifa Mahmudah (Jangan
Maen truz ‘n Rajin Belajar), dan keponakan kecil Qu Rezky Aditya PutRa
(cepet gede ya…) do’a dan dukungan dari kalian sudah cukup berarti bagi Qu.
2. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku pembimbing I yang bersedia
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama
penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Yani, SE., MM selaku pembimbing II yang selalu
memberikan arahan dan bimbingan dari setiap permasalahan dan kesulitan
yang penulis hadapi.
4. Bapak Drs. Moh. Faisal Badroen, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak., MBA selaku Ketua Jurusan Akuntansi,
dan Bapak Amilin, SE., Ak., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Segenap Dosen dan seluruh staf FEIS atas semua curahan ilmu, bantuan dan
pelayanannya.
7. Seluruh staf KP PBB Jakarta Selatan Satu, terutama Seksi Pelayanan Satu
Tempat Pak Tumar, Mas Tri, Pak Zein, Mas Rama, Seksi Data dan Informasi
Mas Troy, Mas Roni, Mas Doni. Terima kasih telah membantu penulis dalam
memperoleh data selama penelitian.
8. My Best friend Yura kehadiranmu membuat banyak perubahan dalam hidup
Qu, Makasih untuk motivasi, semangat, dukungan, dan bantuannya selama ini.
Thanks udah selalu memberiQu masukan dan menenangkan hati Qu di kala
hati Qu gundah… ‘n semua sahabat-sahabat Qu di Fresh Up Thanks ya…
9. Keluarga besar Akuntansi A angkatan 2003 teRima kaSih bwT
kebeRsamaanNya seLama iNi... Specially my Best FrienD Lia, Sherra, Ti2.’n
seMuanya kaLian adaLah SahabaT2 Qu yang Terbaik mo9a persahabaTan Qta
abaDi...amien
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu, masih perlu banyak masukan dan perbaikan
sehingga skripsi ini dapat mendekati sempurna. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca maupun pihak-pihak yang
berkepentingan.
Jakarta, Januari 2008 Wassalam
Penulis
( Laily Fauziyah)
DAFTAR ISI
Halaman Daftar Riwayat Hidup ........................................................................ i
Abstract ............................................................................................. ii
Abstrak .............................................................................................. iii
Kata Pengantar................................................................................... iv
Daftar Isi............................................................................................ vi
Daftar Tabel....................................................................................... xiii
Daftar Gambar ................................................................................... x
Daftar Lampiran................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian ................................................. 1
B. Perumusan Masalah.......................................................... 4
C. Tujuan Penelitian.............................................................. 5
D. Manfaat Penelitian............................................................ 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Devisa Negara................................................. 7
B. Dasar-dasar Perpajakan..................................................... 9
C. Pajak Bumi dan Bangunan................................................ 16
D. Karakteristik Wajib Pajak ................................................. 30
E. Penelitian Sebelumnya...................................................... 32
F. Kerangka Pemikiran ......................................................... 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian................................................. 35
B. Metode Penentuan Sampel................................................ 35
C. Metode Pengumpulan Data............................................... 36
D. Metode Analisis................................................................ 36
E. Operasional danVariabel Penelitian .................................. 43
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KP PBB Jakarta Selatan Satu
1. Sejarah Singkat KP PBB............................................. 50
2. Tugas dan Fungsi KP PBB.......................................... 50
3. Visi dan Misi KP PBB ................................................ 51
4. Struktur Organisasi ..................................................... 51
B. Analisis dan Pembahasan
1. Uji Validitas dan Reliabilitas ...................................... 53
C. Hasil Kuisioner................................................................. 56
D. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data .................................................... 84
2. Uji Heterokedastisitas ................................................ 85
3. Uji Multikolinearitas................................................... 86
E. Uji Regresi Linier Berganda
1. Uji Determinasi .......................................................... 87
2. Uji t ............................................................................ 88
3. Uji F ........................................................................... 89
4. Persamaan Regresi Linier Berganda............................ 89
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan ..................................................................... 92
B. Implikasi........................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………. 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………. 97
DAFTAR TABEL
A. No Keterangan
Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran 34
3.1 Skala Likert 37 3.2 Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya 46
4.1 Total Wilayah KP PBB 52 4.2 Hasil TryOut 54
4.3 Hasil Ketaatan Melaporkan Adanya Renovasi 56
4.4 Hasil Pengisian SPOP 57
4.5 Hasil Penyerahan SPOP 57
4.6 Hasil Pengisian SPOP Harus Sesuai Dengan Objek Pajak 58
4.7 Hasil Melaporkan SPOP Hanya Merupakan Beban 58
4.8 Hasil Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak 59
4.9 Hasil Ketetapan Waktu Membayar Pajak 59
4.10 Hasil Ketetapan Waktu Membayar PBB 60
4.11 Hasil Menjalankan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak 60
4.12 Hasil Tidak Mempunyai Tunggakan 61
4.13 Hasil Undang-undang PBB 62
4.14 Hasil UU PBB Cukup Jelas Dan Singkat 62
4.15 Hasil Menghitung Pajak Sesuai Dengan Undang-undang 63 4.16 Hasil Pemahaman Undang-undang PBB 63
4.17 Hasil Penjelasan SPPT Terhadap Hak-Hak Wajib Pajak 64 4.18 Hasil Penjelasan SPPT Terhadap Kewajiban Wajib Pajak 64
4.19 Hasil PBB Untuk Pembangunan Daerah 65 4.20 Hasil Objek PBB 65
4.21 Hasil Dasar Pengenaan PBB 66 4.22 Hasil Mengajukan Keberatan 66
4.23 Hasil Mengajukan Pengurangan 67
4.24 Hasil Membayar PBB 67
4.25 Hasil Denda PBB 2% 68
4.26 Hasil Sanksi Pelaksanaan Denda Bunga 68
4.27 Hasil Pembayaran Pajak Sebelum Jatuh Tempo 69
4.28 Hasil Perhitungan Pelaksanaan Sanksi Denda 69
4.29 Hasil Membayar PBB Terlambat 70
4.30 Hasil Membayar Denda 70
4.31 Hasil Membayar PBB Tepat Waktu 71
4.32 Hasil Pajak Tidak Memberatkan 71
4.33 Hasil Tujuan Pembangunan 72
4.34 Hasil Tugas Pemerintah 73
4.35 Hasil Pemerintah Memerlukan Dana 73 4.36 Hasil Pembangunan Tanggung Jawab Bersama 74
4.37 Hasil PBB Adalah Dana Pembangunan 74
4.38 Hasil PBB Adalah Iuran Rakyat 75
4.39 Hasil Dalam Menstabilkan Pembangunan Pemerintah
Memerlukan Dana 75
4.40 Hasil Pajak Adalah Sumber Dana 75 4.41 Hasil Transparansi Pemerintah 76
4.42 Hasil Berpartisipasi Melaksanakan Pembangunan 77 4.43 Hasil Pembangunan Negara 77
4.44 Hasil Dana Dari Pajak 78 4.45 Hasil Pembayaran PBB Dengan Tepat waktu 78
4.46 Hasil Penerimaan Pajak Terhambat 79 4.47 Hasil Pemungutan PBB 79
4.48 Hasil Pembagian Hasil Penerimaan PBB 80
4.49 Hasil Merasakan Hasil Penerimaan PBB 80
4.50 Hasil Sarana Dan Layanan Gratis 81
4.51 Hasil Pelayanan Fasilitas 81
4.52 Hasil Tidak Merasakan Manfaat Pajak 82
4.53 Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 82
4.54 Hasil Pembangunan Semakin Baik 83
4.55 Hasil Uji Multikolinearitas 86
4.56 Hasil Uji Determinasi 87
4.57 Hasil Uji t 88
4.58 Hasil Uji F 89
4.59 Hasil Regresi 90
DAFTAR GAMBAR
B. No. Keterangan
Halaman
4.1 Grafik Normalitas Probability Plot 84
4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 85
DAFTAR LAMPIRAN
C. No. Keterangan
Halaman
1. Hasil Uji Statistik 97
2. Kuisioner 99
3. Jawaban Kuisioner 103
4. Bagan Struktur Organisasi KP PBB 114
Jakarta Selatan Satu
5. Tabel Nilai Distribusi t 115
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Cadangan minyak dan gas bumi yang sebelumnya dijadikan salah satu
sumber penerimaan Negara sudah mulai menipis, maka kini salah satu sumber
penerimaan Negara dan menjadi tumpuan penerimaan Negara untuk membiayai
pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Dalam struktur penerimaan
Negara, penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri.
Penerimaan pajak dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB). Dan juga pajak yang bersumber dari Perdagangan
Internasional yaitu, Bea Masuk dan Pajak Ekspor.
Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dibagi dua yaitu, Pajak Pusat
dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada
pada pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah daerah (pemda). Yang termasuk Pajak Pusat
yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
Bea Materai.
Pajak tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi kepentingan nasional oleh
pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar manfaatnya bagi daerah.
Salah satu diantaranya yang cukup banyak dirasakan oleh daerah adalah Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ini dikenakan pada bumi dan bangunan yang
masih berada di wilayah Indonesia baik didarat maupun di perairan (daerah
pabean).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap bumi dan
bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang
beragam. Oleh karenanya berbagai ketentuan di dalam PBB harus diciptakan
dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku
wajib pajak. Yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12
Tahun 1994.
Membayar pajak merupakan bukti keikutsertaan masyarakat dalam
pembiayaan dan pembangunan negara, juga digunakan untuk pemerataan
kesejahteraan bangsa. Saat ini pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan
negara, dan juga sebagai alat kebijakan ekonomi dan keuangan negara.
Melihat hampir dari seluruh rakyat Indonesia adalah wajib pajak bumi dan
bangunan hal ini menunjukan bahwa tidak sedikit pendapatan negara berasal dari
sektor pajak tersebut, yang beberapa persen diantaranya akan diberikan kepada
pemerintah daerah yang dipergunakan untuk peningkatan pembangunan daerah.
Seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak PBB akan membawa
keberhasilan penerimaan PBB.
Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi
budgetair adalah keberhasilan penerimaan pajak atau collection rate. Sebagai
rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan
pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan.
Faktor atau karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan
adalah faktor tax payer yaitu faktor pada wajib pajak yang terdiri dari tingkat
kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB,
sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. Pengetahuan tentang faktor pada wajib
pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam
setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak, baik pajak pusat maupun daerah.
Keberhasilan didalam perpajakan juga menjadi hal yang mesti
mendapatkan perhatian yang memadai. Berbagai upaya terus dilakukan oleh
pemerintah, akan tetapi satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa tanpa disertai
pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memberikan
dukungan, tentu tidak akan dapat membuahkan hasil yang optimal.
Sikap merupakan cermin dari pengetahuan dan pandangan seseorang
terhadap sesuatu. Misalnya Katz sebagaimana dikutip Bimo Walgito
mengemukakan bahwa salah satu fungsi sikap adalah fungsi pengetahuan, dimana
bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap sesuatu objek, menunjukkan
tentang pengetahuan orang tersebut terhadap objek sikap yang bersangkutan.(Katz
dalam Bimo Walgito:2000) Dengan demikian sikap seseorang terhadap suatu
objek dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan seseorang
tersebut tentang sesuatu itu. Di bagian lain dengan mengutip Ma’rat, Bimo
mengatakan bahwa objek sikap akan dipersepsi oleh individu, dan hasil persepsi
akan dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan.
Dalam mempersepsi objek sikap, individu akan dipengaruhi oleh
pengetahuan, pengalaman, keyakinan, proses belajar, dan hasil proses persepsi ini
merupakan pendapat atau keyakinan individu mengenai objek sikap. (Ma’rat
dalam Bimo Walgito, 2000:17). Pengetahuan dari wajib pajak mengenai waktu
pembayaran dapat digunakan untuk melihat sikap mereka mengenai bagaimana
mereka membayar pajak. Namun seberapa besar pengaruh faktor atau
karakteristik pada wajib pajak belum diketahui secara pasti.
Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk itu penulis mencoba memilihnya
dalam sebuah skripsi yang berjudul ”Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak
Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Studi Kasus Pada Kantor
Pelayanan PBB Jakarta Selatan satu)”
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Umi
Khodijah (2005) mengenai pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak
terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara faktor-faktor yang melekat pada
wajib pajak dengan keberhasilan penerimaan pajak.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut:
1. Apakah faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak seperti kesadaran
perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda
PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB?
2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak
seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan perpajakan PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi
pajak, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
terhadap keberhasilan penerimaan PBB?
C. Tujuan penelitian
Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan pelaksanaan
penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak
seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan perpajakan PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi
pajak, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dapat
mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak PBB.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor karakteristik
pada wajib pajak seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, sikap wajib pajak
terhadap fungsi pajak, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi
denda PBB terhadap keberhasilan penerimaan pajak PBB.
D. Manfaat penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak
yang memerlukannya, yaitu:
1. Bagi Penulis
a. Penulis dapat mengetahui mengenai PBB dan karakteristik pada wajib
pajak PBB yang akan berpengaruh pada keberhasilan penerimaan PBB
b. Untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
c. Berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PBB
dan karakteristik pada wajib pajak PBB.
2. Bagi Pihak Lain
a. Sebagai sumber bacaan bagi pihak yang membutuhkan tambahan
pengetahuan dan informasi tentang PBB, terutama tentang
karakteristik pada wajib pajak PBB
b. Agar pihak lain lebih memahami tentang karakteristik wajib pajak.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Devisa Negara
Penerimaan negara yang disebut sebagai devisa negara merupakan sumber
utama untuk membelanjai aktifitas pemerintah, selain digunakan untuk
membelanjai pengeluaran rutin, pendapatan yang diharapkan dapat digunakan
untuk membelanjai pengeluaran pembangunan. Apabila pendapatan negara hanya
cukup atau tidak cukup untuk membelanjai pengeluaran rutin, itu berarti anggaran
defisit dan ditutupi dengan pinjaman. (Siregar, 2000:317)
Penerimaan negara atau devisa negara terbagi kepada 2:
1). Ekspor
Ekspor sesuatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang
dihasilkan di dalam negeri, oleh sebab itu nilainya harus dihitung kedalam
pendapatan nasional. Pemerintah di dalam meningkatkan pendapatan berupa
devisa negara adalah dengan mengurangi impor dan menggalakan ekspor dengan
salah satu atau gabungan. Langkah-langkah berikut:
a. Memperkenalkan atau mempertinggi pajak impor. Pajak impor adalah
pungutan yang dikenakan pemerintah keatas barang-barang yang
diimpor. Pungutan yang terutama adalah tarif. Salah satu tujuan
pemerintah untuk mengenakan tarif adalah memperoleh pendapatan.
b. Menentukan quota atas barang-barang tertentu. Quota adalah kebijakan
membatasi impor dai luar negeri dengan menentukan jumlah barang
yang boleh diimpor dari luar negeri. Biasanya kebijakan ini
dilaksanakan dalam bentuk menentukan jumlah sesuatu barang yang
dapat diimpor dalam suatu waktu tertentu.
c. Mengawasi penggunaan valuta asing yang dimiliki. Dalam kebijakan ini
pemerintah secara cermat mengawasi cara-cara masyarakat
menggunakan valuta asing yang dimilikinya. Basanya peraturan-
peraturan akan dibuat yang tujuannya adalah untuk menjamin agar
devisa yang dimiliki yang biasanya sangat tidak mencukupi jumlahnya
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga penggunaannya
mencapai efisiensi yang tinggi.
Kesuksesan kegiatan ekspor tergantung kepada kemampuan barang dalam
negeri untuk bersaing di pasaran luar negeri. Salah satu faktor yang menentukan
daya saing adalah ongkos produksi yang rendah dan harga penjualan yang stabil.
Keadaan ini dapat diciptakan apabila terdapat kestabilan harga dan upah.
Selanjutnya adalah melakukan devaluasi, untuk menaikan daya persaingan barang
dalam negeri, menyebabkan harga ekspor bertambah murah dan impor bertambah
mahal. Oleh sebab itu devaluasi akan menambah ekspor dan mengurangi impor.
2). Pajak
Pajak atau tax dalam buku Teori Ekonomi Makro biasanya dimaksudkan
sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah
dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak
memberikan balas jasa yang langsung. Jadi, penyerahan uang dari masyaakat
kepada pemerintah berupa pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak warisan,
pajak penjualan. Semuanya dapat kita sebut sebagai “pajak”
Pajak adalah sumber yang dapat diandalkan pemerintah untuk
memperbesar penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang berperan besar
dalam penerimaan negara adalah pajak penghasilan.
B. Dasar-dasar Perpajakan
1. Definisi Pajak
a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran
umum. (Mardiasmo,2003:1)
b. Menurut S. I. Djajadiningrat
Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan
ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Tetapi, tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. (Siti Resmi, 2003:1)
Waluyo dan Wirawan B. llyas (2001:5) ciri-ciri pajak yang melekat pada
pengertian pajak, adalah :
a. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
d Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
e Pajak dapat pula mempunyai tujuan budgeter, yaitu pendanaan.
2. Azas-Azas Pemungutan Pajak
Azas-azas pemungutan pajak sebagaimana yang telah disebutkan oleh
Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into The Natura And
Causes Of The Wealth Of Nations menyatakan bahwa sebaiknya pemungutan
pajak didasarkan pada 4 hal dasar.
Apabila keempat hal yang termasuk dalam azas-azas pemungutan pajak
tersebut dapat dipenuhi, berarti proses pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran,
pembayaran, sampai dengan pelaporan, di suatu negara telah terselenggarakan
dengan baik.
Pemerintah dapat memungut bermacam-macam pajak. Asalkan
berdasarkan undang-undang. Adam Smith (1723-1790) memberikan empat asas
pemungutan pajak, "the four maxims" sebagai pedoman bagi suatu pemerintah
dalam menetapkan pajak yang akan dipungut. (Achyar Rusli. 2003)
Keempat hal dasar yang dimaksud Adam Smith dalam bukunya tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Asas persamaan, “equality”
Maksudnya pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip adil dan
merata sehingga pajak tersebut dikenakan pada orang pribadi sesuai
dengan kemampuannya untuk membayar dan juga sesuai dengan manfaat
yang diterima. Tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib
pajak. Dalam keadaan atau objek yang sama para wajib pajak harus
dikenakan pajak yang sama pula.
Penerapan tarif pajak progresif adalah contoh penerapan azas ini di
Indonesia. Dengan tarif progresif, wajib pajak yang berpenghasilan tinggi
dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi pula. Sebaliknya, wajib pajak
yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak yang tarifnya lebih rendah.
Sehingga pajak yang berlaku sesuai dengan kemampuan masing-masing
individu untuk membayar.
b. Asas kepastian hukum, "certainty”
Wajib pajak harus mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jumlah
pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayarannya.
Implikasinya, penetapan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-
wenang melainkan harus ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan
mekanisme yang ditetapkan. Agar wajib pajak mengetahui mekanisme
perpajakan yang berlaku, pemerintah yang terkait melakukan sosialisasi
Undang-Undang kepada masyarakat umum. Pajak yang harus dibayar oleh
seseorang harus terang dan jelas.
c. Kenyamanan “Convenience”
Secara umum, convenience artinya kenyamanan. Terkait dengan
perpajakan, sebaiknya kewajiban membayar pajak jatuh pada saat-saat
yang tidak menyulitkan wajib pajak.
Contoh yang paling umum dipakai untuk menggambarkan implementasi
azas ini adalah metode pay as you earn atau pemungutan pajak saat wajib
pajak mendapat penghasilan dengan cara dipotong. Cara seperti ini tidak
menyulitkan wajib pajak sebab wajib pajak tidak merasa terbebani dengan
kewajibannya tersebut. Jadi, Dipungut pada saat yang tepat dan paling
baik bagi wajib pajak.
d. Economy
Maksudnya biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
wajib pajak juga harus diusahakan seminimal mungkin secara ekonomis.
Implikasinya, pemerintah yang bertindak sebagai fiskus harus seoptimal
mungkin mengusahakan cara-cara pembayaran yang mudah dan murah.
Contoh implikasinya antara lain pembayaran melalui Electonic Fund
Transfer (EFT). Dengan cara ini, wajib pajak dapat menghemat waktu
dan biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena pembayaran
dilakukan melalui transfer ke bank-bank yang telah menjalin kerjasama
dengan fiskus. Pelaksanaan cara ini adalah salah satu usaha untuk
mewujudkan azas economy. Jadi, Biaya pemungutan harus sehemat
mungkin jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih tinggi dari
jumlah pajak yang akan dipungut.
3. Fungsi pajak
Sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada pajak, menurut Mardiasmo
(2000:2) bahwa ada 2 (dua) fungsi dari pajak, yaitu :
a. Fungsi penerimaan (Budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya
adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam
negeri
b. Fungsi mengatur (regulated) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau
ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras
untuk mengurangi konsumsi minuman keras, begitu juga dengan barang-
barang mewah.
Sedangkan menurut Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2001 : 8) bahwa
dalam perkembangannya kedua fungsi pajak yang telah disebutkan di atas dapat
dikembangkan menjadi 2 (dua) fungsi lagi (selain budgetair dan regulated) yaitu
fungsi demokrasi dan fungsi distribusi. Fungsi demokrasi menurutnya pada masa
sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh
pelayanan dari pemerintah. Sedangkan fungsi distribusi yaitu yang lebih
menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem penetapan pajak sebagai subsitem dari sistem administrasi
perpajakan, kiranya juga harus mendapatkan perhatian lebih dalam rangka
penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Sebagaimana diketahui, sistem
penetapan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :
a. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.
b. Official Assessment System
Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau
aparat pajak (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak terutang.
Ciri-ciri sistem official assessment adalah sebagai berikut :
1) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh
fiskus
c. Witholding System adalah dimana perhitungan besarnya pajak yang
terhitung oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga
Di masa lalu, pemerintah pernah menerapkan sistem official assessment.
Setelah memasuki era reformasi perpajakan tahun 1983 pemerintah menerapkan
sistem self assessment, bukan berarti sistem tersebut lantas benar-benar
dihapuskan. Walaupun pemberlakuan sistem self assessment, lebih mengemuka,
ternyata ada jenis pajak yang tetap menerapkan sistem official assessment dalam
penetapan pajaknya, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mungkin karena
karakteristiknya yang khas serta pertimbangan kesederhanaan dalam pemungutan
dan pengawasannya, maka pajak ini tetap mempertahankan sistem lama tersebut
dalam administrasinya. (Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol 4, No.8, Mei 2005)
5. Jenis Pajak
Jenis pajak yang berlaku di Indonesia bermacam-macam dan dapat
digolongkan menurut sifat, golongan, atau pemungutnya :
Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi :
a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dan wajib pajak. Contoh :
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi :
a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung
wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
Menurut pemungutnya, pajak dibedakan menjadi :
a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak
penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah,
Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah dareah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak
Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran.
C. Pajak Bumi dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau
bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar
pajak.
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak objektif.
Menurut Undang-undang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:
a. Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
b. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya
Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
c. Keputusan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dan
daerah
d. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang klasifikasi
dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi
dan Bangunan
e. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penetapan
besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ.6/1998 tentang pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan
3. Sejarah Berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan mulai berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan
Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Jenis pajak
ini bukanlah tergolong jenis pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak
yang memiliki kesesuaian dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah
lama dikenal dan dikenakan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang No.
12 Tahun 1985.
Secara umum latar belakang sejarah PBB tebagi menjadi tiga bagian yaitu
masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Pada masa
sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan
Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama drwyahaji. Salah satu kerajaan besar
di masa lalu Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian
sebagai objek pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas tanah. Selain di
Jawa, di kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal
dengan istilah wase tanah disamping pungutan-pungutan lainnya.
Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Land
Rent. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir Stanford Rafles, seorang Gubernur
Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Land
Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan wajib pajaknya adalah
desa (kepala desa) bukan perseorangan, karena pala kepala desa dianggap sebagai
penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besarnya tarif Land Rent bervariasi
antara 20% hingga 50% dari hasil produksi pertanian tergantung pada jenis
produksinya. Pada masa penjajahan Belanda (1816) pemungutan Land Rent tetap
dipertahankan dengan mengganti namanya menjadi Landrente dan besarnya tarif
juga diubah menjadi 20% dari produksi pertanian. Selanjutnya pada masa
pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945), nama Land Rent atau Landrente
diubah menjadi Land Tax. (S. Munawir, 2000)
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land
Tax atau pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi dan pada tahun 1951 sampai
dengan 1959 nama jawatan pengelola Pajak Bumi tersebut adalah Jawatan
Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) yang mempunyai tugas mendaftar dan
mengeluarkan surat pendaftaran sementara bagi tanah-tanah milik yang terdaftar.
Dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil
Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat dipungut pajak yang
dikenal sebagai Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda). Selain Ipeda, pada masa itu
dipungut pula 6 (enam) pajak kekayaan dan pungutan lain atas tanah dan
bangunan yang menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak
lainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi masyarakat.
Dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983, antara lain dengan
penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui
pengundangan Undang-undang No. 12 Tahun 1985, maka 7 (tujuh) jenis pajak
kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan menjadi PBB.
Dasar hukum pelaksanaan ketujuh jenis pajak tersebut yang dicabut dengan
Undang-undang No. 12 Tahun 1985 meliputi:
a. Ordinasi Pajak Rumah Tangga 1908
b. Ordinasi Verponding Indonesia 1923
c. Ordinasi Verponding 1928
d. Ordinasi Pajak Kekayaan 1932
e. Ordinasi Pajak Jalan 1942
f. Undang-undang Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l
g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi
Pemberlakuan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan didasari pemikiran antara lain bahwa bumi dan bangunan
memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi
orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat
darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan
sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui
pajak.
Kesederhanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain tercemin
dari pemberlakuan tarif tunggal 0,5% dan dasar pengenaan pajak yang hanya satu
jenis, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pelaksanaan reformasi di bidang pajak
atas tanah dan bangunan disamping berupaya menyederhanakan berbagai
pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang juga memberikan tekanan terhadap
upaya untuk meningkatkan penerimaan dan memperhatikan aspek keadilan serta
meminimalkan dampak terhadap distorsi kegiatan ekonomi dan sosial mengingat
PBB merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan
masyarakat.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber utama
penerimaan daerah mengingat PBB adalah penerimaan pajak pusat yang hasil
terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah. Dalam APBD, penerimaan
PBB tersebut dimasukan dalam kelompok penerimaan bagian Daerah dari bagi
hasil pajak. Namun demikian, PBB termasuk jenis pajak yang sulit dalam
pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena
jumlah objek pajak yang cukup banyak, mencapai kurang lebih 78 (tujuh puluh
delapan) juta objek pajak.
4. Objek PBB dan Pengecualian dari Objek PBB
a. Objek Pajak PBB
Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1994, yang menjadi objek
pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan.
Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dan
lain-lain.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah
tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,
jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.
b. Pengecualian Objek Pajak PBB
Objek yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:
1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
untuk kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak
memperoleh keuntungan
2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum,
peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum
3) Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah
Negara yang belum dibebani sesuatu hak
4) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik
atau konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Artinya bila
tanah atau gedung perwakilan Republik Indonesia di Negara tertentu
tidak dikenai PBB. Hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah atau
gedung Negara tersebut yang ada di Negara kita.
5) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi
internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan. Contoh: WHO,
UNICEF, IMF
5. Subjek Pajak PBB
Yang menjadi subjek pajak PBB menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
tentang PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
d. Memperoleh manfaat atas bangunan
6. Penilaian
Kegiatan penilaian pada dasarnya ditujukan untuk melakukan estimasi dan
memprediksi nilai pasar dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan perkiraan
nilai. Dalam PBB, kegiatan penilaian dilakukan untuk menentukan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, penentuan NJOP dilakukan dengan 3
(tiga) pendekatan penilaian sebagai berikut:
a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak
yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah
diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan
utama yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan ini adalah tersedianya
data jual beli atau haga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama
diterapkan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan untuk
objek tertentu dapat pula dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
b. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
Pendekatan biaya digunakan untuk menentuan NJOP bangunan yang
dilakukan dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membuat
bangunan baru dari objek bersangkutan (reproduction cost new) dikurangi dengan
penyusutan. Perkiraan biaya dihitung dari setiap komponen utama bangunan,
material, dan fasilitas lainnya.
c. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (Income Capitalization Approach)
Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung
atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa atau penjualan dalam satu tahun
dari suatu objek dikurangi dengan biaya operasi yang selanjutnya dikapitalisasi
dengan suatu tingkat bunga tertentu. Pendekatan ini pada umumnya digunakan
khusus untuk objek komersial yang dibangun untuk menghasilkan keuntungan,
seperti hotel, apartemen, perkantoran, pelabuhan udara dan laut, tempat rekreasi,
dan sebagainya. Dalam penentuan NJOP, pendekatan ini dipakai juga sebagai alat
penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lain.
Mengingat jumlah objek PBB yang sangat banyak dan menyebar di
seluruh wilayah Indonesia, sedangkan di lain pihak jumlah tenaga penilai dan
waktu penilaian tersedia sangat terbatas, maka pelaksanaan penilaian dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu penilaian misal dan penilaian individual.
Dalam penilaian misal, NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi
Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT), sedangkan
NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB). Perhitungan penilaian misal dilakukan dengan menggunakan Computer
Assisted Valuation (CAV). CAV adalah salah satu cara penilaian untuk
menentukan besarnya NJOP dengan menggunakan bantuan komputer berdasarkan
kriteria yang sudah ditentukan
Penilaian individual diterapkan untuk objek pajak yang bernilai tinggi
(tertentu), baik objek pajak khusus maupun objek pajak umum yang telah dinilai
dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya krena
keterbatasan aplikasi program. Pelaksanaan penilaian individual dilakukan dengan
memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut. Dalam penilaian
individual, pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (LSPOP) serta Lembar
Kertas Kerja Objek Khusus (LKOK) untuk data tambahan atau informasi
tambahan.
Setiap penilaian memperhatikan tanggal penilaian yang menjadi dasar
ketetapan PBB yaitu per tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tentang Pajak Bumi
dan Bangunan. Dengan demikian, walaupun pendataan tidak dilakukan tepat pada
tanggal 1 Januari, analisis penilaian harus disesuaikan dengan keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan.
7. Unsur Untuk Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan
a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru
Untuk mempermudah cara penghitungan PBB, sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, hasil penilaian diklasifikasikan dan
digolongkan berdasarkan besarnya NJOP per m2. Untuk bumi terdapat 50 (lima
puluh) klasifikasi sedangkan untuk bangunan terdapat 20 (dua puluh) klasifikasi.
b. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual
yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak yaitu suatu persentase
tertentu dari nilai jual sebenarnya.
Pengenaan adalah kegiatan penghitungan, penetapan, pembebanan pajak
terutang dengan unsur pokok yaitu tarif dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Tarif
dalam pengenaan PBB merupakan jenis tarif tunggal dan ditetapkan sebesar 0,5%,
sedangkan NJKP atau assessed ratio merupakan dasar penghitungan pajak.
Besarnya NJKP untuk ketetapan PBB tahun 2001 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang penetapan besarnya NJKP
untuk penghitungan PBB adalah sebagai berikut:
1) Objek pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP
2) Objek pajak perhutanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP
3) Objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP
4) Objek pajak lainnya:
(a) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP apabila NJOP sama
dengan atau lebih besar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah)
(b) Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP lebih kecil Rp 1 miliar (satu
miliar rupiah)
c. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Dalam pengenaan PBB, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar
pengenaan PBB dan terhadap setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar
perhitungan PBB, mulai tahun 2001 NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya RP
12 juta (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, minimal 8 juta (delapan
juta). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, besarnya NJOPTKP untuk
setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Pemerintah Daerah setempat.
d. Dasar pengenaan Pajak, Tarif, Tempat dan Saat Pajak Terutang PBB
1) Tarif Pajak
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah sebesar 0,5 (lima
puluh persen)
PBB = Tarif x NJKP
PBB = 0,5% x (40% x (NJOP-NJOPTKP)),
Hasil penghitungan, penetapan, dan pembebanan pajak terutang
dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berisikan
antara lain; nama serta alamat wajib pajak, besarnya pajak terutang, dan data
mengenai objek pajak. Daluarsa pengenaan PBB adalah setelah 10 (sepuluh)
tahun pajak. Jumlah pajak terutang yang ditetapkan dalam SPPT secara
keseluruhan akan menghasilkan pokok ketetapan PBB.
2) Dasar Pengenaan PBB
Dasar yang digunakan sebagai pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga (3) tahun oleh Menteri Keuangan.
Pengertian NJOP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 33 UU No. 12
Tahun 1994 adalah harga rata-ata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai
Jual Objek Pajak Pengganti. Sedangkan dasar perhitungan pajak PBB adalah Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-
tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase NJKP yang telah ditetapkan
dengan PP No. 48 tahun 1997 yaitu:
(a). 40% yang diperuntukan bagi:
(1) Objek pajak perumahan yang wajib pajak perseoangan dengan
NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1
Miliar
(2) Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih
luas dari 25 ha yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh
BUMN, badan swasta, maupun berdasarkan kerjasama
operasional antara pemerintah dan pihak swasta
(3) Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk areal blok
tabungan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang
hak pengusahaan lahan
(b). 20% untuk objek pajak lainnya
3). Tempat dan Saat PBB Terutang
Pengertian tahun pajak dalam PBB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
takwim (1 Januai s/d 31 Desember) sedangkan yang menentukan saat pajak
terutang PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, sebagai
contoh objek pajak yang dimiliki wajib ajak per 1 Januari 1999 berupa tanah dan
bangunan. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 1999 bangunan tersebut terbakar,
maka objek pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PBB terutang tetap
berdasakan keadaan pada tanggal 1 Januari 1999 (sebelum terbakar).
Pengaturan penetapan tempat PBB terutang yang meliputi letak objek
pajak sebagai berikut:
(a). Untuk daerah Jakarta, diwilayah DKI Jakarta
(b). Untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten daerah tingkat II atau
kotamadya Daerah tingkat II
e. Menghitung PBB
Contoh 1:
1). Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual
Kena pajak misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak adalah
20% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00
2). Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual
Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak adalah
50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 500.000,00
Contoh 2:
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
Tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/m2
Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2
Taman mewah seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m2
Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan
nilai jual Rp. 175.000,00/m2
Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20%. Besarnya pajak yang
terhutang adalah sebagai berikut:
1). Nilai jual tanah:
800 x Rp. 300.000 = Rp. 240.000.000
Nilai jual bangunan:
a). Rumah dan garasi
400 x Rp. 350.000 = Rp. 140.000.000
b). Taman mewah
200 x Rp. 50.000 = Rp. 10.000.000
c). Pagar mewah
(120 x 1,5) x Rp. 175.000 = Rp. 31.500.000
Rp. 181.500.000
Batas nilai jual bangunan tidak kena pajak (Rp. 2.000.000)
Nilai jual bangunan Rp. 179.500.000
Nilai jual tanah dan bangunan Rp. 419.500.000
2). Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang:
a). Atas tanah: 0,5 x 20% x Rp. 240.000.000 = Rp. 240.000
b). Atas bangunan: 0,5 x 20% x Rp. 179.500 = Rp. 179.500
jumlah pajak yang terhutang Rp. 419.500
D. Karakteristik Wajib Pajak
1. Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak
Aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap, aspek sikap
mempengaruhi aspek niat, aspek niat mempengaruhi aspek perilaku, akhirnya
aspek perilaku mempengaruhi aspek pengetahuan, dan berawal lagi aspek
pengetahuan mempengaruhi aspek sikap.
Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak yang
berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan
fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak
agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi
perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan
tepat jumlah.
2. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan PBB
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan
Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak yang secara jelas mengatur
perhitungan PBB, pemerintah telah melakukan perubahan peraturan PBB dalam
hal untuk penyederhanaan maupun penyesuaian perhitungannya agar wajib pajak
dapat lebih memahami dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Oleh karena
itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami
semua tentang peraturan perpajakan PBB.
3. Sikap Wajib Pajak
Perilaku wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum
pajak akan mempengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak dan keberhasilan
perpajakan. Peraturan perpajakan PBB berfungsi penting, karena ini merupakan
sikap wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan
sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya
perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.
4. Persepsi Wajib Pajak
Agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, masyarakat harus mengetahui dahulu tentang pajak.
Mengetahui apa itu pajak, mengetahui mengapa harus membayar pajak,
mengetahui sifat dari pajak, mengetahui ketentuan perundang-undangan
perpajakan, mengetahui cara menghitung pajak, mengetahui bagaimana cara
membayar pajak, mengetahui sanksinya jika tidak membayar pajak. Namun, tidak
berarti bahwa tidak semua masyarakat harus menjadi ahli perpajakan, tetapi
minimal harus mengetahui hal-hal yang mendasar tentang perpajakan.
Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan,
selanjutnya diharapkan akan tambah kesadaran didalam masyarakat untuk
membayar pajak. Karena ada sebagian wajib pajak yang tidak membayar pajak,
tetapi belum tentu wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajak bisa jadi wajib
pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Hal itu karena pengaruh
dari tingkat pendidikan pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pajak.
E. Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Umi
Khadijah (2005). Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa faktor-faktor
yang melekat pada wajib pajak PBB (wiraswasta dan non wiraswasta)
berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dalam
penelitian sebelumnya variabel yang diteliti adalah faktor kesadaran perpajakan
wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan
perpajakan PBB, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah,
pendidikan wajib pajak, dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB.
Sedangkan variabel yang penulis teliti adalah kesadaran perpajakan wajib pajak,
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak
tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak.
Penelitian sebelumnya dilakukan di Jakarta Barat, sedangkan penelitian
yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta
Selatan Satu.
F. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang
berisikan tentang rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan
dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka pemikiran ini diberikan skema
singkat tentang alur penilitian yang menggambarkan proses penelitian yang
dimulai dari penentuan ruang lingkup penelitian, kemudian variabel penelitian
disertai teori dan Undang-undang yang melandasi penentuan variabel tersebut,
metode analisa yang digunakan hingga hasil penemuan atas jawaban dari
permasalahan masalah yang dibuat.
Karakteristik pada wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel
bebas (independent variable). Faktor atau karakteristik pada wajib pajak terdiri
dari: kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, dan persepsi
wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB. Sedangkan variabel tidak
bebas (dependent variable) dari penelitian ini adalah keberhasilan penerimaan
PBB
Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran
Karakteristik Pada Wajib
Pajak
Keberhasilan Penerimaan PBB
(Y)
Uji asumsi Klasik a. Normalitas
b. Multikolinearitas c. Heterokedastisitas
Uji Validitas dan Uji
Reliabilitas
Uji Koefisien Determinasi
Uji F Hitung
Uji t Hitung
Kesadaran
Perpajakan
Wajib Pajak
(X1)
Pemahaman
Wajib Pajak
(X2)
Persepsi
Wajib Pajak
(X3)
Sikap
Wajib
Pajak
(X4)
Kesimpulan dan
Implikasi
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak
PBB yang menjadi wajib pajak efektif di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Jakarta Selatan Satu. Ruang lingkupnya membahas seberapa jauh
pengaruh karakteristik wajib pajak yang terdiri dari: kesadaran perpajakan wajib
pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan PBB, persepsi wajib pajak
terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak
terhadap keberhasilan penerimaan PBB
Penelitian dilakukan pada KP PBB Jakarta Selatan Satu yang berlokasi di Jl.
Raya Pasar Minggu No.11 Jakarta 12780.
B. Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah
metode convenience sampling yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil
berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan.
Menurut Abdul hamid (2005:24) convenience sampling adalah istilah
umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden.
convenience sampling berarti unit sampel yang mudah ditarik, mudah dihubungi,
tidak menyusahkan, mudah diukur, dan bersifat kooperatif.
Penetapan ukuran sampel yang dipakai dihitung dengan menggunakan
rumus slovin pada tingkat prosentase kelonggaran 10% (Husein Umar,2003:59)
n = N
1 + N (e²)
83.914 = 99,88
1 + 83.914(0,1²)
Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = kelonggaran ketelitian, karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat
ditolerir
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data
dengan cara:
1. Data Primer
Data ini diperoleh dengan cara kuisioner. Kuisioner ini digunakan untuk
memperoleh data primer, kuisioner disebarkan kepada wajib pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan Satu
2. Data Sekunder
Yaitu data yang didapat penulis dengan membaca, mendalami dan
menelaah berbagai buku, jurnal dan peraturan perpajakan yang berkaitan
dengan penerimaan PBB, dan karakteristik wajib pajak
D. Metode Analisis
Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif
yaitu dengan menganalisa hasil penelitian dengan angka-angka, sehingga dapat
memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana hubungan dan pengaruh
antara variabel X dan Y.
Pengukuran tingkat kepentingan atas unsur kesadaran perpajakan wajib
pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan PBB, persepsi wajib pajak
terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak
terhadap keberhasilan penerimaan PBB dilakukan dengan menggunakan skala
likert. Instrument pertanyaan ini akan menghasilkan total skor bagi tiap anggota
sampel yang diwakili oleh setiap nilai skor seperti yang tercantum dibawah ini:
Tabel 3.1
Skala Likert
Skala Likert Bobot
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Ragu 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5
1. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi suatu tes atau
instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat
tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai
dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Menghasilkan data yang tidak
relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas
rendah
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan, suatu
instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.
(Sugiyono, 2006:267) Pengujian validitas tiap butir pertanyaan dengan skor
pertanyaan secara keseluruhan. Dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien
korelasi, item yang memiliki korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta
korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item ini mempunyai validitas yang tinggi
pula jika r = positif (+), sedangkan r = negative (-) maka butir dalam instrument
tersebut dinyatakan tidak valid.
2. Uji Reliabilitas
Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid maka tahap
berikutnya adalah mengukur reliabilitas dari alat sehingga ukuran yang
menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain
kesempatan.
Untuk melihat reliabilitas, maka dihitung cronbach alpha masing-masing
instrument variabel. Variabel-variabel tersebut dikatakan reliabel bila cronbach
alphanya memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas bertujuan untuk
melihat konsistensi alat ukur yang akan digunakan yakni apakah alat ukur yang
tersebut akurat, stabil dan konsisten. Teknik yang digunakan untuk menguji
reliabilitas adalah koefisien alpha cronbach dengan rumus:
r11= [ k ] [1-Σσ²b]
k-1 σ²1
Dimana:
r 11 = Reliabilitas instrument
k = Banyak butir pertanyaan
σ²1 = Varians total
Σσ²b = Jumlah varians butir
Rumus reliabilitas ini dapat diselesaikan dengan menggunkan SPSS versi
12.0 for windows.
3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian
atas data yang didapat. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut ;
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal.
Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada
sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya jika data menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis
diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2005 : 112)
b. Uji Heterokedastisitas
Model regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, tidak terjadi
kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk
mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik
scatter plot, jika titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk
suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y, maka dikatakan tidak heterokedastisitas. Namun jika titik-titik
membentuk suatu pola yang teratur, maka terjadi masalah heterokedastisitas.
(Santoso, 2002:208)
c. Uji Multikolinearitas
Adanya hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel bebas
dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
antara variabel bebas. Jika, variabel bebas saling berkorelasi antara variabel
terikat maka variabel-variabel ini tidak orthogonal, artinya nilai dari variabel-
variabel tersebut sama dengan nol.
Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas biasanya dengan melihat
VIF (Variance Inflation Factor), ini tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak
kurang dari 0,1.
4. Uji Hipotesis
Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
metode regresi berganda. Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan
variabel terikat (dependent). Adapun persamaan regresi linier berganda:
Y = a+b1 X1+b2 X2+b3 X3+b4 X4
Dimana:
Y = Keberhasilan Penerimaan PBB
X1 = Kesadaran wajib pajak
X2 = Pemahaman wajib pajak
X3 = Persepsi wajib pajak
X4 = Sikap wajib pajak
a = intersep atau konstanta
b1 s/d b4 = Koefisien regresi yang akan dihitung
Dalam pengujian hipotesis analisis dilakukan melalui:
a. Uji R² (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi (R-Square) digunakan untuk menentukan seberapa
besar variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R-
Square adalah sebesar 1 berarti fluktuasi atau variasi variabel dependen dapat
dijelaskan oleh variabel independent dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan
fluktuasi variabel dependen.
Jika nilai R-Square berkisar 0 sampai 1, berarti semakin kuat kemampuan
variabel independent dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen, namun jika
nilai R-Square semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel independen
dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen makin lemah. (Ghozali, 2001:45)
b. Uji t-Statistik
Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing
variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Cara
untuk melakukan uji t ada 2 (dua) cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi
dan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Untuk
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen
secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 0,05.
sedang untuk membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel
digunakan ketentuan bahwa apabila nilai statistik t hitung lebih tinggi
dibandingkan nilai tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel
dependen. (Ghozali, 2005:85)
Hipotesis:
Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y
Ha : Ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y
Dengan pengambilan keputusan :
a. Membandingkan statistik t hitung dengan statistik t tabel
Statistik t hitung < statistik t tabel, maka Ho diterima
Statistik t hitung > statistik t tabel, maka Ho ditolak
b. Berdasarkan probabilitas
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
c. Uji F-Stasistik
Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, maka
digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. jika nilai probabilitas F lebih besar
dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel
dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probability F lebih
kecil dari 0,05 maka model regresi tidak dapat dikatakan untuk memprediksi
variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84)
E. Operasional Variabel
Adapun variabel penelitian yang digunakan antara lain:
1. Karakteristik Perpajakan Wajib Pajak
a. Kesadaran Perpajakan wajib Pajak
Yaitu suatu tingkat kesadaran individu atau sikap sadar wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan secara
tepat waktu
b. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan PBB
Yaitu tingkatan sejauh mana wajib pajak memahami dan mengetahui
peraturan dan Undang-undang yang berlaku, sehingga mampu
menyesuaikan perhitungan perpajakan dan dapat lebih memahami dalam
memenuhi kewajiban membayar pajak.
c. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
Yaitu untuk mengukur persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda
PBB dan pelaksanaan sanksi PBB apabila wajib pajak terlambat
melakukan pembayaran pajaknya.
d. Sikap Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak
Yaitu sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya atau perilaku
perpajakan wajib pajak terhadap fungsi pajak dalam melaksanakan
pembayaran pajaknya.
2. Keberhasilan Penerimaan PBB
Keberhasilan penerimaan PBB adalah telah berhasilnya kegiatan
administrasi PBB yang berkaitan dengan pembayaran, pemungutan, penyetoran,
penagihan, pelimpahan, dan pembagian hasil penerimaan PBB. Semakin tinggi
tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi keberhasilan perpajakan.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala
likert merupakan metode yang mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang
dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subyek, obyek, atau
kejadian tertentu. Metode yang paling sering digunakan ini dikembangkan oleh
Rensis Likert sehingga dikenal dengan skala likert.
Dalam penelitian ini, pengukurannya dimulai dengan angka 1 untuk
menyatakan sangat setuju (STS), angka 2 untuk menyatakan setuju (TS), angka 3
untuk menyatakan ragu-ragu (R), angka 4 untuk menyatakan tidak setuju (S),
angka 5 untuk menyatakan sangat tidak setuju (SS).
STS TS R S SS
1 2 3 4 5
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya
NO Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran
1 Kesadaran
Perpajakan (X1)
1. Sikap sadar
terhadap
Fungsi pajak
2. Membayar kewajiban
pajak
a. Ketaatan melaporkan adanya
renovasi tanah dan
bangunan
b. Pengisian SPOP
c. Penyerahan SPOP
d. Pengisian SPOP haus sesuai
dengan objek pajak
e. Melaporkan SPOP hanya
meupakan beban
f. Pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak
a. Ketepatan waktu membayar
pajak
b. Ketepatan waktu membayar
PBB
c. Menjalankan hak dan
kewajiban wajib pajak
d. Tidak mempunyai
tunggakan
Ordinal
2.
Pemahaman Wajib
Pajak (X2)
1. Pemahaman Undang-
undang
2. Pemahaman perpajakan
PBB
a Undang-undang PBB
b. UU PBB cukup jelas dan
singkat
c. Menghitung pajak sesuai
dengan UU
d. Pemahaman mengenai UU
a. Penjelasan SPPT terhadap
hak-hak wajib pajak
b. Penjelasan SPPT terhadap
kewajiban-kewajiban wajib
pajak
c. PBB untuk pembangunan
daerah.
d. Objek PBB
e. Dasar pengenaan PBB
f. Mengajukan keberatan
g. Mengajukan pengurangan
h. Membayar PBB
Ordinal
3. Persepsi wajib pajak
dalam peklaksanaan
PBB (X3)
1. Denda PBB
2. Pelaksanaan PBB
a. Denda PBB 2%
b. Sanksi pelaksanaan denda
bunga
c. Pembayaran pajak dilakukan
sebelum jatuh tempo
a. Perhitungan pelaksanaan
sanksi denda
b.Membayar PBB terlambat
c.Pembayaran denda
d.Pajak tidak memberatkan
Ordinal
4. Sikap wajib pajak
terhadap fungsi pajak
(X4)
1. Meningkatkan
kesejahteraan rakyat
2. Prioritas pembangunan
pemerintah
a. Tujuan pembangunan
b. Tugas pemerintah
c Pemerintah memerlukan
dana
d. pembangunan tanggung
jawab bersama
a. PBB adalah dana
pembangunan
b. PBB adalah iuran rakyat
c Dalam menstabilkan
pembangunan pemerintah
memerlukan dana
d. Pajak adalah sumber dana
e. Pajak dari wajib pajak
sangat berpengaruh terhadap
perkembangan ekonomi
f. Transparansi pemerintah
g. Berpatisipasi melaksanakan
pembangunan
h. Pembangunan negara
i. Dana dari pajak
j. Mengevaluasi pembangunan
Ordinal
5. Keberhasilan
penerimaan PBB (Y)
1. Kepatuhan
pembayaran PBB
2. Kegiatan administrasi
PBB
a. Pembayaran PBB dengan
tepat waktu
b. Penerimaan pajak
terhambat
a. Pemungutan
b. Pembagian hasil penerimaan
Ordinal
c. Merasakan hasil penerimaan
d. Sarana dan layanan gratis
e. Pelayanan fasilitas
f. Tidak merasakan manfaat
pajak
g. Tingkat kepatuhan wajib
pajak
h. Pembangunan semakin baik
BAB IV
PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KP PBB Jakarta Selatan Satu
1. Sejarah Singkat Berdirinya KP PBB Jakarta Selatan Satu
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Jakarta Selatan
Satu, merupakan pemecahan dari KP PBB yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu KP
PBB Jakarta Selatan Satu, KP PBB Jakarta Selatan Dua, dan KP PBB Jakarta
Selatan Tiga, secara teknis mulai aktif sejak tahun 1994. Adapun letak/alamat
berada di Jalan Pasar Minggu No.11 Jakarta Selatan.
Berdasarkan aspek letak geografis, potensi dan kondisi wilayah, maka
struktur perekonomian bertumpu pada sektor-sektor usaha dan jasa. Disamping itu
dengan semakin berkembangnya beberapa kawasan yang menjadi areal
pemukiman baru, akan sangat mempengaruhi penambahan wajib pajak.
Pengawasan terhadap wajib pajak pada 3 (tiga) wilayah kerja yaitu kelurahan
Pancoran, kelurahan Setia Budi dan kelurahan Tebet. Menunjukkan bahwa masih
banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan sudah terdaftar namun belum
menjadi wajib pajak di KP PBB Jakarta Selatan Satu.
2. Tugas dan Fungsi KP PBB Jakarta Selatan Satu
Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 94/KMK.01/1994 sebagai KP
PBB, maka tugas dan fungsi KP PBB Jakarta Selatan Satu yaitu melaksanakan
kegiatan operasional pelayanan pajak di bidang PBB dan BPHTB. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, KP PBB Jakarta Selatan Satu mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi
perpajakan
b. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang
(SPPT) serta berkas wajib pajak
c. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan
pengurangan.
3. Visi dan Misi KP PBB Jakarta Selatan Satu
a. Visi
Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang menyelenggarakan system
dan manajemen Perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat
b. Misi
Menghimpun Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-
undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi
4. Struktur Organisasi
KEPALA KANTOR
SEKSI
PENDANIL
SEKSI
PENERIMAAN
SEKSI
PENAGIHAN
SUBAG
UMUM
SEKSI KEB &
PENG
SEKSI
PENETAPAN SEKSI
PDI
FUNGSIONAL
Detail bagan struktur organisasi KP PBB Jakarta Selatan Satu
Tabel 4.1
Total Wilayah KP PBB Jakarta Selatan Satu
S3 S2 S1 D IV D III D I SMU SLTP SD
Kepala Kantor - 1 - - - - - - - 1
Sub Bagian Umum - - 2 - - 1 3 - - 6
Seksi Pendataan Dan Penilaian - 1 3 - 4 1 - - - 9
Seksi Pengolahan Data dan Informasi - 1 1 - 2 2 2 - - 8
Seksi Penetapan - - 3 - - - 3 - - 6
Seksi Penerimaan - - 2 - - 1 1 - - 4
Seksi Penagihan - - 2 - - 1 1 - - 4
Seksi Keberatan dan Pengurangan - 1 1 - 1 - - - - 3
Kelompok Fungsional - - 2 - 1 - - - - 3
Jumlah - 4 16 - 8 6 10 - - 44
Sumber: Sub Bagian Umum
Keterangan: - 2 orang sedang tugas belajar ke jenjang S2
- 3 orang sedang tugas belajar ke jenjang S1
Kualifikasi Pegawai Jumlah
Pegawai
9%
36%
18%
14%
23%
S2
S1
DIII
DI
SMU
LUAS WAJIB OBJEK JUMLAH JUMLAH
(Ha) PAJAK PAJAK TANAH BGN BLOK TANAH BGN OP L OP/L WIL WP/KK OP/KK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=10/7 17=8/6 18=9/6
1 PANCORAN 43 477 120.585 27.664 852,79 19.752 20.875 707,93 313,87 93 564,70 286,79 19.745 83,01% 71,40% 75,46%
2 SETIA BUDI 50 511 120.376 27.418 884,85 25.576 26.276 677,06 693,06 118 577,69 603,28 25.583 76,52% 93,28% 95,83%
3 TEBET 80 945 236.312 57.514 906,18 38.586 39.375 720,02 528,02 160 636,25 492,24 38.583 79,46% 67,09% 68,46%
173 1933 477.273 112.596 2.643,82 83.914 86.526 2.105,01 1.534,95 371 1.778,64 1.382,31 83.911 79,62% 74,53% 76,85%
NO KECAMATAN
JUMLAH JUMLAH DI SISMIOP
TOTAL
OP KENA PAJAK RATIO
RW RT PENDUDUK KKLUAS (Ha) LUAS (Ha) PENDATAAN
B. Analisis Dan Pembahasan
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item, yaitu
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor
tiap butir.
Biasanya syarat minimum untuk dapat dianggap memenuhi syarat adalah
apabila r = positif (+). Jadi, jika korelasi antar butir dengan skor total negative (-)
maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi jika instrument
yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid
dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.
Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya
kepercayaan terhadap alat (instrument). Suatu instrument dapat memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi apabila hasil dari pengujian tersebut menunjukan hasil
tetap. Dengan demikian, masalah reliabilitas, tes atau instrument berhubungan
dengan masalah ketetapan hasil. Jika terjadi perubahan hasil tes atau instrument,
maka perubahan itu dianggap tidak berarti. Jadi, jika instrument yang reliabel
berarti instrument tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek
yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penyebaran kuisioner
kepada wajib pajak KP PBB Jakarta Selatan satu sebanyak 100 responden yang
dapat mewakili dari total keseluruhan jumlah wajib pajak dengan memberikan 52
butir pertanyaan untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas dari seluruh
pertanyaan tersebut.
Kuisioner dilakukan setelah penulis melakukan tryout terhadap 10
responden. Kuisioner dibagi menjadi 5 variabel, yaitu variabel kesadaran wajib
pajak dibagi menjadi 10 indikator, pada variabel pemahaman wajib pajak dibagi
menjadi 12 indikator, pada variabel persepsi wajib pajak dibagi menjadi 8
indikator, pada variabel sikap wajib pajak dibagi menjadi 12 indikator. Dan pada
variabel keberhasilan penerimaan PBB dibagi menjadi 10 indikator.
Tabel 4.2
Hasil Try Out item Instrumen Pengaruh
Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB
No. Soal Korelasi item Keterangan Cronbach's
Alpha
keterangan
soal_1 0,313 Valid 0,899 reliabel
soal_2 0,279 Valid 0,899 reliabel
soal_3 0,554 Valid 0,897 reliabel soal_4 0,605 Valid 0,896 reliabel
soal_5 0,524 Valid 0,896 reliabel soal_6 0,242 Valid 0,899 reliabel
soal_7 0,785 Valid 0,894 reliabel soal_8 0,528 Valid 0,897 reliabel
soal_9 0,572 Valid 0,896 reliabel
soal_10 0,262 Valid 0,900 reliabel soal_11 0,448 Valid 0,897 reliabel soal_12 0,841 Valid 0,895 reliabel soal_13 0,379 Valid 0,898 reliabel
soal_14 0,226 Valid 0,899 reliabel
soal_15 0,019 Valid 0,902 reliabel soal_16 -0,154 Tdk valid 0,904 reliabel
soal_17 -0,185 Tdk valid 0,902 reliabel soal_18 0,205 Valid 0,900 reliabel
soal_19 -0,094 Tdk valid 0,902 reliabel soal_20 0,498 Valid 0,897 reliabel soal_21 0,461 Valid 0,897 reliabel
soal_22 0,637 Valid 0,894 reliabel soal_23 0,095 Valid 0,902 reliabel
soal_24 0,613 Valid 0,895 reliabel soal_25 0,133 Valid 0,901 reliabel
soal_26 -0,043 Tdk valid 0,903 reliabel
soal_27 0,225 Valid 0,901 reliabel soal_28 0,485 Valid 0,897 reliabel
soal_29 0,727 Valid 0,896 reliabel
soal_30 0,336 Valid 0,899 reliabel soal_31 0,515 Valid 0,897 reliabel
soal_32 0,436 Valid 0,898 reliabel soal_33 -0,117 Tdk valid 0,902 reliabel
soal_34 0,263 Valid 0,899 reliabel
soal_35 0,387 Valid 0,898 reliabel soal_36 0,405 Valid 0,898 reliabel
soal_37 0,684 Valid 0,895 reliabel soal_38 0,397 Valid 0,898 reliabel
soal_39 0,715 Valid 0,894 reliabel
soal_40 0,055 Valid 0,901 reliabel soal_41 0,412 Valid 0,898 reliabel
soal_42 0,589 Valid 0,895 reliabel soal_43 0,779 Valid 0,893 reliabel
soal_44 0,541 Valid 0,896 reliabel soal_45 0,594 Valid 0,895 reliabel soal_46 0,453 Valid 0,897 reliabel
soal_47 0,760 Valid 0,891 reliabel soal_48 0,628 Valid 0,894 reliabel
soal_49 0,458 Valid 0,897 reliabel soal_50 -0,519 Tdk valid 0,909 reliabel
soal_51 0,013 Valid 0,901 reliabel
soal_52 0,494 Valid 0,897 reliabel
Sumber: Data Primer
Dari hasil tryout pada tabel 4.2 diperoleh data yang menyatakan
ada 6 pertanyaan yang tidak valid karena nilai korelasinya negatif dan pernyataan
tersebut harus dirubah. Pernyataan tersebut tidak dihapus karena cronbach alpa
yang didapat tinggi, yaitu pernyataan nomor 16 yang mempunyai nilai korelasi
sebesar -0,154, pernyataan nomor 17 mempunyai nilai korelasi sebesar -0,185,
pernyataan nomor 19 yang mempunyai nilai korelasi sebesar -0,094, pernyataan
nomor 26 yang mempunyai nilai korelasi sebesar -0,043, pernyataan nomor 33
yang mempunyai nilai korelasi sebesar -0,117, dan pernyataan nomor 50 yang
mempunyai nilai korelasi sebesar -0,519 Item pertanyaan yang sudah valid
peneliti anggap sudah terstandarisasi kemudian disebarkan kepada responden
kepada wajib pajak KP PBB Jakarta Selatan Satu sebanyak 100 responden.
C. Hasil Kuisioner
Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat
keberhasilan penerimaan PBB. Diantaranya adalah kesadaran wajib pajak,
pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap wajib pajak. Keempat
faktor tersebut adalah faktor yang menunjang keberhasilan penerimaan PBB yang
merupakan hal sangat penting bagi pembangunan negara. Berdasarkan hasil
output dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak KP PBB Jakarta
Selatan Satu dengan menggunakan skala likert maka diperoleh data sebagai
berikut:
1. Pengaruh Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak
Ditampilkan hasil kuisioner kesadaran wajib pajak untuk melihat frekuensi
jawaban dari 100 responden terhadap kesepuluh pertanyaan kesadaran wajib pajak
yang dimulai dari renovasi tanah/bangunan sampai dengan tidak mempunyai
tunggakan.
Tabel 4.3
Ketaatan Melaporkan Adanya Renovasi Tanah/bangunan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
6
17
11
57
7
6,0
17,0
11,0
57,0
7,0
6
34
33
228
35
Total 100,0 100,0 336 Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 57 responden
menyatakan setuju, 17 responden menyatakan tidak setuju, 11 responden
menyatakan ragu, 7 responden menyatakan sangat setuju, 6 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.4
Pengisian SPOP
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
18
67
11
0,0
2,0
18,0
67,0
11,0
0
4
54
268
55
Total 100 100,0 381
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 67 responden
menyatakan setuju, 18 responden menyatakan ragu, 11 responden menyatakan
sangat setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.5
Penyerahan SPOP
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
5
4
78
12
0,0
5,0
4,0
78,0
12,0
0
10
12
312
60
Total 100 100,0 394
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 78 responden
menyatakan setuju, 12 responden menyatakan sangat setuju, 5 responden
menyatakan tidak setuju, 4 responden ragu, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.6
Pengisian SPOP Harus Sesuai Dengan Objek Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
1
14
54
27
0,0
1,0
14,0
54,0
27,0
0
2
42
270
135
Total 100 100,0 449
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.6 menunjukkan sebanyak 54 responden
menyatakan setuju, 27 responden menyatakan sangat setuju, 14 responden
menyatakan ragu, 1 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.7
Melaporkan SPOP Hanya Merupakan Beban
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
10
69
8
10
0
10,0
69,0
8,0
10,0
0,0
10
138
24
40
0
Total 100 100,0 202
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.7 menunjukkan sebanyak 69 responden
menyatakan tidak setuju, 10 responden menyatakan setuju, 10 responden
menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden menyatakan ragu, dan tidak ada
responden yang menyatakan sangat setuju.
Tabel 4.8
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
14
15
57
13
0,0
14,0
15,0
57,0
13,0
0
28
45
228
75
Total 100 100,0 376
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.8 menunjukkan sebanyak 57 responden
menyatakan setuju, 15 responden menyatakan ragu, 14 responden menyatakan
tidak setuju, 13 responden menyatakan sangat setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.9
Ketepatan Waktu Membayar Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
7
18
54
20
0,0
7,0
18,0
54,0
20,0
0
14
54
216
100
Total 100 100,0 384
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.9 menunjukkan sebanyak 54 responden
menyatakan setuju, 20 responden menyatakan sangat setuju, 18 responden
menyatakan ragu, 7 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.10
Ketepatan Waktu Membayar PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
4
25
51
19
0,0
4,0
25,0
51,0
19,0
0
8
75
204
95
Total 100 100,0 382
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.10 menunjukkan sebanyak 51 responden
menyatakan setuju, 25 responden menyatakan ragu, 19 responden menyatakan
sangat setuju, 4 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.11
Menjalankan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
27
51
18
0,0
2,0
27,0
51,0
18,0
0
4
81
204
90
Total 100 100,0 379
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.11 menunujukkan sebanyak 51 responden
menyatakan setuju, 27 responden menyatakan ragu, 18 responden menyatakan
sangat setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.12
Tidak Mempunyai Tunggakan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
18
9
57
16
0,0
18,0
9,0
57,0
16,0
0
36
27
228
80
Total 100 100,0 371
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.12 menunjukkan sebanyak 57 responden
menyatakan setuju, 18 responden menyatakan tidak setuju, 16 responden
menyatakan sangat setuju, 9 responden menyatakan ragu, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
2. Pengaruh Pertanyaan Pemahaman Wajib Pajak
Ditampilkan hasil kuisioner pemahaman wajib pajak untuk melihat
frekuensi jawaban dari 100 responden terhadap kedua belas pertanyaan
pemahaman wajib pajak yang dimulai dari Undang-undang PBB sampai dengan
membayar PBB.
Tabel 4.13
Undang-undang PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
14
24
52
10
0,0
14,0
24,0
52,0
10,0
0
28
72
208
50
Total 100 100,0 358
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.13 menunjukkan sebanyak 52 responden
menyatakan setuju, 24 responden menyatakan ragu, 14 responden menyatakan
tidak setuju, 10 responden menyatakan sangat setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.14
UU PBB Cukup Jelas dan Singkat
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
3
21
37
39
0
3,0
21,0
37,0
39,0
0,0
3
42
111
156
0
Total 100 100,0 312
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.14 menunjukkan sebanyak 39 responden
menyatakan setuju, 37 responden menyatakan ragu, 21 responden menyatakan
tidak setuju, 3 responden menyatakan sangat tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat setuju.
Tabel 4.15
Menghitung Pajak Sesuai Dengan UU
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
22
66
9
0,0
2,0
22,0
66,0
9,0
0
4
66
264
45
Total 100 100,0 379
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.15 menunjukkan sebanyak 66 responden
menyatakan setuju, 22 responden menyatakan ragu, 9 responden menyatakan
sangat setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.16
Pemahaman Undang-undang
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
23
47
30
0
0,0
23,0
47,0
30,0
0,0
0
46
141
120
0
Total 100 100,0 307
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.16 menunjukkan sebanyak 47 responden
menyatakan ragu, 30 responden menyatakan setuju, 23 responden menyatakan
tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan
sangat setuju.
Tabel 4.17
Penjelasan SPPT Terhadap Hak-hak Wajib Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
16
20
56
6
2,0
16,0
20,0
56,0
6,0
4
32
60
224
30
Total 100 100,0 350
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.17 menunjukkan sebanyak 56 responden
menyatakan setuju, 20 responden menyatakan ragu, 16 responden menyatakan
tidak setuju, 6 responden menyatakan sangat setuju, dan 2 responden menyatakan
sangat setuju.
Tabel 4.18
Penjelasan SPPT Terhadap Kewajiban-kewajiban Wajib Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
1
13
31
51
4
1,0
13,0
31,0
51,0
4,0
1
26
93
204
20
Total 100 100,0 344
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.18 menunjukkan sebanyak 51 responden
menyatakan setuju, 31 responden menyatakan ragu, 13 responden menyatakan
tidak setuju, 4 responden menyatakan tidak setuju, dan 1 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.19
PBB untuk Pembangunan Daerah
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
10
17
59
13
0,0
10,0
17,0
59,0
13,0
0
20
51
236
65
Total 100 100,0 372
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.19 menunjukkan sebanyak 59 responden
menyatakan setuju, 17 responden menyatakan ragu, 13 responden menyatakan
sangat setuju, 10 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.20
Objek PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
0
67
31
0,0
2,0
0,0
67,0
31,0
0
4
0
268
155
Total 100 100,0 427
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.20 menunjukkan sebanyak 67 responden
menyatakan setuju, 31 responden menyatakan sangat setuju, 2 responden
menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan ragu dan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.21
Dasar Pengenaan PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
3
69
24
0,0
2,0
3,0
69,0
24,0
0
4
9
276
120
Total 100 100,0 409
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.21 menunjukkan sebanyak 69 responden
menyatakan setuju, 24 responden sangat setuju, 3 responden menyatakan ragu, 2
responden tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak
setuju.
Tabel 4.22
Mengajukan Keberatan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
7
23
34
27
9
7,0
23,0
34,0
27,0
9,0
7
46
102
108
45
Total 100 100,0 308
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.22 menunjukkan sebanyak 34 responden
menyatakan ragu, 27 responden menyatakan setuju, 23 responden menyatakan
tidak setuju, 9 responden menyatakan sangat setuju, 7 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.23
Mengajukan Pengurangan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
5
30
34
22
7
5,0
30,0
34,0
22,0
7,0
5
60
102
88
35
Total 100 100,0 290
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.23 menunjukkan sebanyak 34 responden
menyatakan ragu, 30 responden menyatakan tidak setuju, 22 responden
menyatakan setuju, 7 responden menyatakan sangat setuju, dan 5 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.24
Membayar PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
5
17
33
40
7
5,0
17,0
33,0
40,0
7,0
5
34
99
160
35
Total 100 100,0 333
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.24 menunjukkan sebanyak 40 responden
menyatakan setuju, 33 responden menyatakan ragu, 17 responden menyatakan
tidak setuju, 7 responden menyatakan sangat setuju, dan 5 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
3. Pengaruh Pertanyaan Persepsi wajib Pajak
Ditampilkan hasil kuisioner persepsi wajib pajak untuk melihat jawaban
dari 100 responden terhadap kedelapan pertanyaan persepsi wajib pajak yang
dimulai dari denda PBB 2% sampai dengan pajak tidak memberatkan.
Tabel 4.25
Denda PBB 2%
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
6
28
15
42
9
6,0
28,0
15,0
42,0
9,0
6
56
45
168
45
Total 100 100,0 320
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.25 menunjukkan sebanyak 42 responden
menyatakan setuju, 28 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden
menyatakan ragu, 9 responden menyatakan sangat setuju, dan 6 responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.26
Sanksi Pelaksanaan Denda Bunga
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
14
31
46
8
0,0
14,0
31,0
46,0
8,0
0
28
93
184
40
Total 100 100,0 345
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.26 menunjukkan sebanyak 46 responden
menyatakan setuju, 31 responden menyatakan ragu, 14 responden menyatakan
tidak setuju, 8 responden menyatakan sangat setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.27
Pembayaran Pajak Sebelum Jatuh Tempo
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
12
12
60
18
0,0
12,0
12,0
60,0
18,0
0
24
36
240
90
Total 100 100,0 390
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.27 menunjukkan sebanyak 60 responden
menyatakan setuju, 18 responden menyatakan sangat setuju, 12 responden
menyatakan ragu, 12 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.28
Perhitungan Pelaksanaan Sanksi Denda
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
1
12
32
51
4
1,0
12,0
32,0
51,0
4,0
1
24
96
204
20
Total 100 100,0 345
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.28 menunjukkan sebanyak 51 responden
menyatakan setuju, 32 responden menyatakan ragu, 12 responden menyatakan
tidak setuju, 4 responden menyatakan sangat setuju, dan 1 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.29
Membayar PBB Terlambat
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
15
42
10
14
17
15,0
42,0
10,0
14,0
17,0
15
84
30
26
85
Total 100 100,0 240
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.29 menunjukkan sebanyak 42 responden
menyatakan tidak setuju, 17 responden menyatakan sangat setuju, 15 responden
menyatakan sangat tidak setuju, 14 responden menyatakan setuju, dan 10
responden menyatakan ragu.
Tabel 4.30
Membayar Denda
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
7
19
69
5
0,0
7,0
19,0
69,0
5,0
0
14
357
276
25
Total 100 100,0 372
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.30 menunjukkan sebanyak 69 responden
menyatakan setuju, 19 responden menyatakan ragu, 7 responden menyatakan
tidak setuju, 5 responden menyatakan sangat setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.31
Membayar PBB Tepat Waktu
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
4
10
66
20
0,0
4,0
10,0
66,0
20,0
0
8
30
264
100
Total 100 100,0 402
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.31 menunjukkan sebanyak 66 responden
menyatakan setuju, 20 responden menyatakan sangat setuju, 10 responden
menyatakan ragu, 4 responden menyatakan ragu, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.32
Pajak Tidak Memberatkan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
4
19
42
33
2
4,0
19,0
42,0
33,0
2,0
4
38
126
132
10
Total 100 100,0 310
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.32 menunjukkan sebanyak 42 responden
menyatakan ragu, 33 responden menyatakan setuju, 19 responden menyatakan
tidak setuju, 4 responden menyatakan sangat tidak setuju, dan 2 responden
menyatakan sangat setuju.
4. Pengaruh Pertanyaan Sikap Wajib Pajak
Ditampilkan hasil kuisioner sikap wajib pajak untuk melihat frekuensi
jawaban dari 100 responden terhadap kedua belas pertanyaan sikap wajib pajak
yang dimulai dari tujuan pembangunan sampai dengan dana dari pajak.
Tabel 4.33
Tujuan Pembangunan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
8
44
46
0,0
2,0
8,0
44,0
46,0
0
4
24
176
230
Total 100 100,0 434
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.33 menunjukkan sebanyak 46 responden
menyatakan sangat setuju, 44 responden menyatakan setuju, 8 responden
menyatakan ragu, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.34
Tugas Pemerintah
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
6
18
55
21
0,0
6,0
18,0
55,0
21,0
0
12
54
220
105
Total 100 100,0 391
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.34 menunjukkan sebanyak 55 responden
menyatakan setuju, 21 responden menyatakan sangat setuju, 18 responden
menyatakan ragu, 6 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.35
Pemerintah Memerlukan Dana
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
3
11
5
70
11
3,0
11,0
5,0
70,0
11,0
3
22
15
280
55
Total 100 100,0 375
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.35 menunjukkan sebanyak 70 responden
menyatakan setuju, 11 responden menyatakan sangat setuju, 11 responden
menyatakan tidak setuju, 5 responden menyatakan ragu, dan 3 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.36
Pembangunan tanggung Jawab Bersama
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
16
48
34
0,0
2,0
16,0
48,0
34,0
0
4
48
192
170
Total 100 100,0 414
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.36 menunjukkan sebanyak 48 responden
menyatakan setuju, 34 responden menyatakan sangat setuju, 16 responden
menyatakan ragu, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tida setuju.
Tabel 4.37
PBB Adalah Dana Pembangunan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
4
7
68
21
0,0
4,0
7,0
68,0
21,0
0
8
21
272
105
Total 100 100,0 406
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.37 menunjukkan sebanyak 68 responden
menyatakan setuju, 21 responden menyatakan sangat setuju, 7 responden
menyatakan ragu, 4 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.38
PBB Adalah Iuran Rakyat
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
3
19
61
15
2,0
3,0
19,0
61,0
15,0
2
6
57
244
75
Total 100 100,0 384
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.38 menunjukkan sebanyak 61 responden
menyatakan setuju, 19 responden menyatakan ragu, 15 responden menyatakan
sangat setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju, dan 2 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.39
Dalam Menstabilkan Pembangunan Pemerintah Memerlukan Dana
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
17
9
65
9
0,0
17,0
9,0
65,0
9,0
0
34
27
260
45
Total 100 100,0 366
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.39 menunjukkan sebanyak 65 responden
menyatakan setuju, 17 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden
menyatakan sangat setuju, 9 responden menyatakan ragu, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.40
Pajak Adalah Sumber Dana
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
21
64
13
0,0
2,0
21,0
64,0
13,0
0
4
63
256
65
Total 100 100,0 388
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.40 menunjukkan sebanyak 64 responden
menyatakan setuju, 21 responden menyatakan ragu, 13 responden menyatakan
sangat setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.41
Transparansi Pemerintah
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
4
12
38
46
0,0
4,0
12,0
38,0
46,0
0
8
36
152
230
Total 100 100,0 424
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.41 sebanyak 46 responden menyatakan
sangat setuju, 38 responden menyatakan setuju, 12 responden menyatakan ragu, 4
responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.42
Berpartisipasi Melaksanakan Pembangunan
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
12
58
28
0,0
2,0
12,0
58,0
28,0
0
4
36
232
140
Total 100 100,0 412
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.42 menunjukkan sebanyak 58 responden
menyatakan setuju, 28 responden menyatakan sangat setuju, 12 responden
menyatakan ragu, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.43
Pembangunan Negara
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
26
52
20
0,0
2,0
26,0
52,0
20,0
0
4
78
208
100
Total 100 100,0 390
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.43 menunjukkan sebanyak 52 responden
menyatakan setuju, 26 responden menyatakan ragu, 20 responden menyatakan
sangat setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.44
Dana dari Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
15
27
41
17
0,0
15,0
27,0
41,0
17,0
0
30
81
164
85
Total 100 100,0 360
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.44 menunjukkan sebanyak 41 responden
menyatakan setuju, 27 responden menyatakan ragu, 17 responden menyatakan
sangat setuju, 15 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
5. Pengaruh Pertanyaan Keberhasilan Penerimaan PBB
Ditampilkan hasil kuisioner keberhasilan penerimaan PBB untuk melihat
frekuensi jawaban dari 100responden terhadap kesepuluh pertanyaan keberhasilan
penerimaan PBB yang dimulai dari pembayaran PBB dengan tepat waktu sampai
dengan pembangunan semakin baik.
Tabel 4.45
Pembayaran PBB Dengan Tepat Waktu
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
6
24
59
11
0,0
6,0
24,0
59,0
11,0
0
12
72
236
55
Total 100 100,0 375
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.45 menunjukkan sebanyak 59 responden
menyatakan setuju, 24 responden menyatakan ragu, 11 responden menyatakan
sangat setuju, 6 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.46
Penerimaan Pajak Terhambat
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
18
17
57
5
2,0
18,0
17,0
57,0
5,0
2
36
51
228
25
Total 100 100,0 342
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.46 menunjukkan sebanyak 57 responden
menyatakan setuju, 18 respomden menyatakan tidak setuju, 17 responden
menyatakan ragu, 5 responden menyatakan sangat setuju, dan 2 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.47
Pemungutan PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
3
26
55
15
0,0
3,0
26,0
55,0
15,0
0
6
78
220
75
Total 100 100,0 379
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.47 menunjukkan sebanyak 55 responden
menyatakan setuju, 26 responden menyatakan ragu, 15 responden menyatakan
sangat setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.48
Pembagian Hasil Penerimaan PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
17
35
31
15
2,0
17,0
35,0
31,0
15,0
2
34
105
124
75
Total 100 100,0 340
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.48 menunjukkan sebanyak 35 responden
menyatakan ragu, 31 responden menyatakan setuju, 17 responden menyatakan
tidak setuju, 15 responden menyatakan sangat setuju, dan 2 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.49
Merasakan Hasil Penerimaan PBB
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
9
31
29
24
6
9,0
31,0
29,0
24,0
6,0
9
62
87
96
30
Total 100 100,0 284
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.49 menunjukkan sebanyak 31 responden
menyatakan tidak setuju, 29 responden menyatakan ragu, 24 responden
menyatakan setuju, 9 responden menyatakan sangat tidak setuju, dan 6 responden
menyatakan sangat setuju.
Tabel 4.50
Sarana Dan Layanan Gratis
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
5
5
35
40
15
5,0
5,0
35,0
40,0
15,0
5
10
38
160
75
Total 100 100,0 288
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam penyataan pada tabel 4.50 menunjukkan sebanyak 40 responden
menyatakan setuju, 35 responden menyatakan ragu, 15 responden menyatakan
sangat setuju, 5 responden menyatakan tidak setuju, dan 5 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
Tabel 4.51
Pelayanan Fasilitas
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
2
10
49
39
0,0
2,0
10,0
49,0
39,0
0
4
30
196
195
Total 100 100,0 425
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.51 menunjukkan sebanyak 49 responden
menyatakan setuju, 39 responden menyatakan sangat setuju, 10 responden
menyatakan ragu, 2 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.52
Tidak Merasakan Manfaat Pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
14
13
67
4
2,0
14,0
13,0
67,0
4,0
2
28
39
268
20
Total 100 100,0 357
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.52 menunjukkan sebanyak 67 responden
menyatakan setuju, 14 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden
menyatakan ragu, 4 responden menyatakan sangat setuju, dan 2 responden
menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.53
Tingkat Kepatuhan Wajib pajak
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
0
10
22
53
15
0,0
10,0
22,0
53,0
15,0
0
20
66
212
75
Total 100 100,0 373
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.53 menunjukkan sebanyak 53 responden
menyatakan setuju, 22 responden menyatakan ragu, 15 responden menyatakan
sangat setuju, 10 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak setuju.
Tabel 4.54
Pembangunan Semakin Baik
Penilaian Bobot Frekuensi Persentase Skor
STS
TS
R
S
SS
1
2
3
4
5
2
6
36
44
12
2,0
6,0
36,0
44,0
12,0
2
12
108
176
60
Total 100 100,0 358
Sumber: Data Primer yang telah diolah
Dalam pernyataan pada tabel 4.54 menunjukkan sebanyak 44 responden
menyatakan setuju, 36 responden menyatakan ragu, 12 responden menyatakan
sangat setuju, 6 responden menyatakan tidak setuju, dan 2 responden menyatakan
sangat tidak setuju.
D. Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas Data
Gambar 4.1
Grafik Normalitas Probability Plot
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Observed Cum Prob
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Exp
ec
ted
Cu
m P
rob
Dependent Variable: ppenerimaan_pbb
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan
menggunakan Normalitas Probability Plot.
Gambar 4.1menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis
diagonal (tidak terpencar jauh dari garis lurus) dan mengikuti arah garis diagonal,
maka dapat disimpulkan bahwa data ini adalah normal
2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas
-2 -1 0 1 2 3
Regression Standardized Predicted Value
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Reg
ress
ion
Stu
den
tized
Res
idu
al
Dependent Variable: ppenerimaan_pbb
Scatterplot
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi kesamaan varians. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heterokedastisitas.
Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa data tersebar di
sekitar titik-titik nol dan tidak adanya suatu pola tertentu pada penyebaran data
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas
pada model regresi ini. Terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada penyebaran
titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y
3. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji ini dilakukan dalam rangka mendeteksi apakah terdapat hubungan
yang antar variable independent.jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat
problem multikolinearitas. Bila terdapat gejala multikolinearitas menyebabkan
standar eror semakin besar sehingga memungkinkan interpretasi bias atau
kesimpulan akan keliru.
Hasil pengujian adanya multikolinearitas dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 4.55
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
kesadaran_wp
,642 1,558
pemahaman_wp
,615 1,626
persepsi_wp ,507 1,973
sikap_wp ,472 2,117
a Dependent Variable: penerimaan_pbb
Model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu nilai tolerance tidak
kurang dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10.
Dilihat dari tabel diatas maka dapat diketahui nilai VIF kesadaran wajib
pajak sebesar 1,558, nilai VIF pemahaman wajib pajak sebesar1,626, nilai VIF
persepsi wajib pajak sebesar 1,973, nilai VIF sikap wajib pajak sebesar 2,117 dan
nilai tolerance kesadaran sebesar 0,642, nilai tolerance pemahaman wajib pajak
sebesar 0,615, nilai tolerance persepsi wajib pajak sebesar 0,507, dan untuk nilai
tolerance sikap wajib pajak sebesar 0,472, maka dapat disimpulkan bahwa model
regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas
E. Uji Regresi Linier Berganda
1. Hasil Uji Determinasi
Tabel 4.56
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
Model Summary(b)
Model R R Square
1 ,679(a) ,462
a Predictors: (Constant), sikap_wp, persepsi_wp, pemahaman_wp, kesadaran_wp b Dependent Variable: penerimaan_pbb
Analisis korelasi digubakan untuk mengetahui apakah antara variabel
dependen dan variabel independent terdapat hubungan.
Tabel 4.56 diatas menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara
variable independent yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib
pajak, persepsi wajib pajak dan sikap wajib pajak adalah sebesar 0.679 atau
67,9%. Nilai koefisien determinasi (R Square) dari persamaan regresi ini adalah
sebesar 0.462 atau sebesar 46,2% artinya bahwa kesadaran wajib pajak,
pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh
terhadap penerimaan PBB sebesar 46,2%. Sedangkan sisanya sebesar 53,8%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam
analisis ini.
2. Hasil Uji t
Tabel 4.57
Hasil Uji t
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 12,072 4,775 3,520 ,001
Kesadaran_wp ,454 ,157 ,402 4,277 ,000
pemahaman_wp ,451 ,130 ,359 2,987 ,004
persepsi_wp ,304 ,105 ,395 2,898 ,006
sikap_wp ,288 ,096 ,327 2,338 ,015
a Dependent Variable: penerimaan_pbb
Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan variable independent secara
individual terhadap variabel dependen.
Dari tabel coefficient diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Nilai t hitung dari kesadaran wajib pajak sebesar 4.277 > t tabel 1.999
dan nilai probabilitas dari variabel kesadaran wajib pajak 0.000 < 0.05
hal ini berarti terima Ha, sehingga variabel kesadaran wajib pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan PBB
b. Variabel pemahaman wajib pajak menghasilkan t hitung 2.987 < t tabel
1.999 dan nilai probabilitas dari variabel pemahaman wajib pajak 0.004
> 0.05. Hal ini berarti Ha diterima, sehingga variabel pemahaman wajib
pajak adalah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
penerimaan PBB.
c. Variabel persepsi wajib pajak menghasilkan t hitung 2.898 > t tabel
1.999 dan nilai probabilitas dari variabel persepsi wajib pajak adalah
0.006 < 0.05. Hal ini berarti Ha diterima, sehingga variabel persepsi
wajib pajak adalah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
penerimaan PBB.
d. Variabel sikap wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 2.338 > t tabel
1.999 dan nilai probabilitas dari variabel sikap wajib pajak adalah 0.015
< 0.05 . Hal ini berarti Ha diterima, sehingga variabel sikap wajib pajak
adalah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan
PBB.
3. Hasil Uji F
Tabel 4.58
Hasil Uji F
ANOVA(b)
Model Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 607,084 4 151,771 20,367 ,000(a)
Residual 707,906 95 7,452
Total 1314,990 99
a Predictors: (Constant), sikap_wp, persepsi_wp, pemahaman_wp, kesadaran_wp b Dependent Variable: penerimaan_pbb
Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan variable independent secara
bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen.
Berdasarkan hasil tabel 4.58 diperoleh F hitung sebesar 20.367
sedangkan taraf signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan F tabel 2.49 dengan derajat
kebebasan 95, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak dan
sikap wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB, maka Ho ditolak dan
Ha diterima karena F hitung (20,367) > F tabel (2,49).
4. Persamaan Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi
linier berganda menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.59
Hasil Regresi
Variabel Koefisien Probabilitas
Konstanta 12,072 0,001
Kesadaran Wajib
Pajak
0,454 0,000
Pemahaman Wajib
Pajak
0,451 0,004
Persepsi wajib Pajak 0,304 0,006
Sikap Wajib Pajak 0,288 0,015
R²
Probabilitas
0,462
0,000
Pada tabel 4.59 diatas diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 12,072 + 0,454 X1 + 0,451 X2 + 0,304 X3 + 0,288 X4
Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa harga 12.072 merupakan
nilai konstan menunjukan bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi
seperti Kesadaran wajib Pajak, Pemahaman wajib Pajak, Persepsi wajib Pajak,
dan Sikap Wajib Pajak, maka nilai keberhasilan penerimaan sebesar12.072.
Variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,454 merupakan koefisien
regresi yang menunjukkan bahwa setiap adanya upaya penambahan sebesar satu
satuan variabel kesadaran wajib pajak, maka dapat menyebabkan kenaikan nilai
penerimaan PBB sebesar 0,454, koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak
(X2) menunjukkan nilai 0,451 ini menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan
sebesar satu satuan variabel pemahaman wajib pajak, maka dapat menyebabkan
kenaikan nilai penerimaan PBB sebesar 0,451. Koefisien regresi variabel persepsi
wajib pajak (X3) menunjukkan nilai 0,304, nilai ini dapat diartikan jika setiap
adanya upaya penambahan sebesar satu satuan variabel persepsi wajib pajak,
maka dapat menyebabkan kenaikan penerimaan PBB sebesar 0,304, dan koefisien
regresi variabel sikap wajib pajak (X4) menunjukkan nilai 0,288, nilai ini dapat
diartikan jika setiap adanya upaya penambahan sebesar satu satuan variabel sikap
wajib pajak, maka dapat menyebabkan kenaikan penerimaan PBB sebesar 0,288.
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Dari analisis yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Hasil uji parsial (individu) dengan taraf signifikan sebesar 0.05 pada
variabel independen (X1) yaitu kesadaran perpajakan, menunjukkan
bahwa kesadaran memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
keberhasilan penerimaan PBB ditunjukkan dengan nilai t hitung 4.277 > t
tabel 1.999, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu, kesadaran
perpajakan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB
2. Untuk hasil uji parsial pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan (X2) dengan taraf signifikan sebesar 0.05, menunjukkan nilai t
hitung 2.987 < t tabel 1.999, maka Ho ditolak dan Ha diterima
3. Untuk hasil uji parsial persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda
PBB (X3) dengan taraf signifikan sebesar 0.05, menunjukkan nilai t hitung
2.898 > t tabel 1.999, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu,
persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda PBB signifikan terhadap
keberhasilan penerimaan PBB
4. Sedangkan hasil uji parsial untuk sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak
(X4) dengan taraf signifikan sebesar 0.05, menunjukkan nilai t hitung
2.338 > t tabel 1.999, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh sebab itu,
sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak signifikan terhadap keberhasilan
penerimaan PBB
5. Hasil uji F dengan taraf signifikan sebesar 0.05, menunjukkan nilai F
hitung 20.367 > F tabel 2.49, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran perpajakan,
pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap wajib pajak
terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
6. Hasil uji regresi linier berganda antara variabel independen (kesadaran
perpajakan, pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap wajib
pajak) terhadap variabel dependen (keberhasilan penerimaan PBB)
mempunyai hubungan sebesar 0.679 atau 67,9% dan nilai koefisien
determinasi (R-Square) sebesar 0.462 artinya bahwa kesadaran perpajakan,
pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan sikap wajib pajak
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB sebesar 46,2%
sedangkan sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis ini.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil analisis secara parsial (uji t) dan hasil analisis secara
simultan (uji F) terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran perpajakan
(X1), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (X2), persepsi wajib
pajak tentang pelaksanaan denda PBB (X3), dan sikap wajib pajak terhadap fungsi
pajak (X4) terhadap keberhasilan penerimaan PBB (Y). Dalam model regresi
berganda telah diuji bahwa tidak terjadi adanya multikolinearitas. Implikasi yang
didapat melalui penelitian ini adalah agar tingkat keberhasilan penerimaan lebih
optimal, aparat pajak hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan agar
wajib pajak dapat lebih memahami peraturan perpajakan sehingga diharapkan
kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak akan meningkat, sikap
maupun persepsi wajib pajak mengenai perpajakan semakin baik dan akan
menghasilkan keberhasilan penerimaan PBB.
DAFTAR PUSTAKA
B.Boediono. “Perpajakan Indonesia“, Jakarta Media, 2001
Budiyono. “Statistika Untuk Penelitian“, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2004.
Ghozali, Imam. “Multivate Dengan Program SPSS”, Badan Peneliti Diponegoro, Semarang, 2005.
Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”. Cet. I, Grafika Karya Utama,
Jakarta, 2005.
J. Supranto. “Statistik Teori dan Aplikasi”, Erlangga, Jakarta, 2000.
Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 4, No. 8, Mei 2005.
Kats dalam Bimo Walgito. ”Psikologi Sosial”, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
Mardiasmo. “Perpajakan Edisi Revisi 2006”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
Mardiasmo. “Perpajakan”, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
Resmi, Siti. ”Praktikum Perpajakan, Seri 3, Informasi; Kasus dan Formulir-
formulir“, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
Rusli, Akhyar. “Pengantar Perpajakan”, Jakarta, 2003.
Santoso, Singgih.”Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik“, Cet. IV, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
S. Munawir. ” Perpajakan“, Liberty, Yogyakarta, 2000.
Siregar, Baldric,&Siregar, Bonni. ”Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem
dana“, STIE YKPN, Yogyakarta, 2000.
Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
Soemitro, Rochmat. “Asas dan Dasar Perpajakan”, PT. Eresco, Bandung, 2003.
Sugiyono, ”Statistik Untuk Penelitian“, CV Alfabeta, Bandung, 2005.
Sugiyono, ”Metode Penelitian Bisnis“, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung,
2006.
Pudyatmoko, Sri. ”Pajak Bumi dan Bangunan“, Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta, 2001.
Umi Khadijah, ”Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak
Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak“ Skripsi S1 Fakultas Ekonomi,
Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
Undang-undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994
Waluyo, “Perpajakan Indonesia“ Cetakan ke Empat, salemba Empat, Jakarta,
2000.
Waluyo&Ilyas, Irawan B, ”Perpajakan Indonesia“, Cetakan Keempat, Salemba
Empat, Jakarta,2001.
Lampiran 1 : Hasil Uji Statistik
Regression Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
penerimaan_pbb 35,9900 3,64455 100
kesadaran_wp 36,5500 4,13747 100
pemahaman_wp 42,0400 4,54588 100
persepsi_wp 27,5700 3,24817 100
sikap_wp 47,4600 5,20183 100
Correlations
penerimaan_
pbb kesadaran_wp pemahaman_wp persepsi_wp sikap_wp
Pearson Correlation penerimaan_pbb 1,000 ,574 ,553 ,511 ,393
kesadaran_wp ,574 1,000 ,642 ,479 ,592
pemahaman_wp ,553 ,642 1,000 ,555 ,461
persepsi_wp ,511 ,479 ,555 1,000 ,443
sikap_wp ,393 ,592 ,461 ,443 1,000
Sig. (1-tailed) penerimaan_pbb . ,000 ,000 ,000 ,000
kesadaran_wp ,000 . ,000 ,000 ,000
pemahaman_wp ,000 ,000 . ,000 ,000
persepsi_wp ,000 ,000 ,000 . ,000
sikap_wp ,000 ,000 ,000 ,000 .
N penerimaan_pbb 100 100 100 100 100
kesadaran_wp 100 100 100 100 100
pemahaman_wp 100 100 100 100 100
persepsi_wp 100 100 100 100 100
sikap_wp 100 100 100 100 100
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered Variables Removed Method
1
sikap_wp, persepsi_wp,
pemahaman_wp, kesadaran_wp(a)
. Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: penerimaan_pbb
Model Summary(b)
Model R R
Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Change Statistics Durbin-Watson
R Square Change
F Change df1 df2
Sig. F Change
1 ,679(a) ,462 ,439 2,72977 ,462 20,367 4 95 ,000 1,982
a Predictors: (Constant), sikap_wp, persepsi_wp, pemahaman_wp, kesadaran_wp b Dependent Variable: penerimaan_pbb
ANOVA(b)
Model Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 607,084 4 151,771 20,367 ,000(a)
Residual 707,906 95 7,452
Total 1314,990 99
a Predictors: (Constant), sikap_wp, persepsi_wp, pemahaman_wp, kesadaran_wp b Dependent Variable: penerimaan_pbb
Coefficients(a)
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta
Zero-order Partial Part
Tolerance VIF
1 (Constant) 12,072 4,775 3,520 ,001 kesadaran_
wp ,454 ,157 ,402 4,277 ,000 ,574 ,402 ,322 ,642 1,558
pemahaman_wp
,451 ,130 ,359 2,987 ,004 ,553 ,293 ,225 ,615 1,626
persepsi_wp ,304 ,105 ,395 2,898 ,006 ,511 ,209 ,156 ,507 1,973
sikap_wp ,288 ,096 ,327 2,338 ,015 ,393 ,127 ,094 ,472 2,117
a Dependent Variable: penerimaan_pbb
Lampiran 2: Kuisioner
Nama : Laily Fauziyah
Nim : 203082001902
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sedang mengadakan penelitian untuk tugas akhir Program Sarjana Strata
Satu (S1) dengan judul:
“Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan
Penerimaan PBB”
Saya mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi
kuisioner berikut:
BIODATA/IDENTITAS RESPONDEN
Nama :
Alamat :
Usia/Jenis Kelamin : Tahun, L/P
Pendidikan Terakhir :
Petunjuk Pengisian
Isilah sejumlah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang
(X) pada alternatif jawaban yang tersedia pada kolom jawaban.
Adapun makna dari alternatif jawaban dimaksud adalah sebagai berikut:
Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
Setuju (S) diberi skor 4
Ragu-Ragu (R) diberi skor 3
Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
No Butiran Instrumen Keterangan
I Kesadaran WP STS TS R S SS
1 Saya melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan
2 Saya mengambil dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan
benar
3 Saya menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke
Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan
4 Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan
letak objek pajak
5 Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena
hanya menambah beban
6 Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam
melakukan kewajban pajak berhubungan
dengan pengetahuan dan pemahaman wajib
pajak tentang peran pajak
7. Saya membayar pajak tepat pada waktunya
8. Saya membayar PBB tepat pada waktunya
9. Saya menjalankan hak dan kewajiban saya
sebagai WP
10 Saya tidak mempunyai utang atau tunggakan
pajak PBB
II Pemahaman WP STS TS R S SS
11 UU PBB tidak membedakan jabatan WP
12 UU PBB cukup jelas dan singkat
13 Saya telah menghitung pajak yang menjadi
kewajiban saya sesuai dengan peraturan yang
berlaku (Undang-undang)
14 Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-
undang PBB dan peran pajak
15 Penjelasan di Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) sudah menjelaskan hak-hak
WP
16 Penjelasan diSPPT sudah menjelaskan
kewajiban-kewajiban WP
17 PBB untuk pembangunan daerah
18 Objek PBB adalah bumi dan bangunan
19 Dasar pengenaan PBB adalah aset yang
dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah.
20 Saya dapat dengan mudah mengajukan
keberatan terhadap besarnya pengenaan atau
tarif pajak PBB
21 Saya dapat dengan mudah mengajukan
pengurangan terhadap besarnya pengenaan
atau tarif pajak PBB
22 Cara membayar dan melunasi PBB mudah
dilakukan
III Persepsi WP dalam pelaksanaan PBB STS TS R S SS
23 Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran pajak adalah wajar
24 Pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tertib pada
waktunya
25 Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan
sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda
26 Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak
dipercayakan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitungnya
27 Keterlambatan membayar PBB diampuni dan tidak dikenai denda bunga
28 Saya harus membayar denda karena membayar
PBB tidak tepat waktu
29 Saya membayar PBB tepat waktu supaya tidak
didenda
30 Pajak tidak memberatkan saya
IV Sikap WP terhadap Fungsi Pajak STS TS R S SS
31 Pembangunan bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan rakyat
32 Pemerintah bertugas menyelenggarakan
pembangunan
33 Pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah
memerlukan dana dari pajak
34 Pembangunan adalah tanggung jawab bersama
35 PBB salah satu dana pembangunan
36 PBB adalah iuran rakyat untuk dana
pembangunan
37 Dalam melaksanakan tugas menjaga dan
menstabilkan pembangunan pemerintah
memerlukan dana
38 Pajak adalah salah satu sumber dana
pembiayaan pelaksanaan fungsi dan
pemerintah
39 Rakyat akan membayar pajak jika keuangan
Negara dikelola dengan tertib, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab
40 Dengan membayar pajak berarti kita sudah membantu pemerintah untuk biaya pelaksanaan
pembangunan
41 Memenuhi kewajiban pajak, khususnya
menurut saya sangat bermanfaat untuk kelangsungan pembangunan Negara
42 Barang dan jasa serta subsidi yang dibutuhkan bisa tersedia, bila Negara memiliki dana yang
cukup dan memadai yang diperoleh dari pajak
V Penerimaan PBB STS TS R S SS
43
Saya selalu membayar PBB dengan tepat waktu, sehingga penerimaan PBB meningkat
44 Saya tidak membayar pajak, maka penerimaan pajak akan terhambat.
45 Hasil pemungutan PBB digunakan untuk pembiayaan pembangunan
46 Pembagian hasil penerimaan PBB dibagi rata
untuk pembiayaan daerah dan pusat dan
digunakan untuk kesejahteraan rakyat
47 Saya merasakan langsung hasil dari
penerimaan PBB
48 Manfaat pembayaran pajak salah satunya
adalah penyediaan sarana dan layanan gratis
yang disediakan pemerintah
49 Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak
harus direspon oleh pemerintah dengan
pelayanan fasilitas yang memadai
50 Saya tidak merasakan langsung manfaat dari
pajak atau hasil dari penerimaan PBB sebagai
keperluan pembangunan
51 Besarnya penerimaan pada umumnya
dipengaruhi dari seberapa besar tingkat
kepatuhan wajib pajak itu sendiri
52 Penerimaan yang meningkat akan
menghasilkan pembangunan yang semakin
baik
Lampiran 3 : Jawaban Kuisioner
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X1
1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38
2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 40
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38
4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 43
5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 44
6 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 38
7 2 5 5 4 3 3 4 4 4 4 38
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
9 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 44
10 3 5 5 5 2 4 5 5 5 5 44
11 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 45
12 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 39
13 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38
14 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38
15 5 5 4 4 2 4 5 5 5 2 41
16 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 40
17 4 5 5 5 1 5 4 4 4 4 41
18 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38
19 1 4 4 5 2 4 4 5 5 4 38
20 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 39
21 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 42
22 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36
23 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 36
24 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 38
25 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 40
26 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 38
27 3 4 2 3 5 4 4 4 4 5 38
28 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 38
29 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 38
30 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 39
31 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38
32 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 38
33 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 38
34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38
35 4 4 5 5 2 5 4 4 4 4 41
36 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 38
37 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 39
38 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 38
39 3 4 4 5 4 2 3 4 4 5 38
40 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 40
41 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 39
42 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 38
43 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38
44 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 38
45 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39
46 4 4 3 4 1 2 5 5 5 5 38
47 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38
48 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38
49 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 40
50 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 39
51 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 39
52 4 4 4 5 2 4 5 5 5 4 42
53 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 40
54 2 5 5 4 2 4 3 5 4 4 38
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
56 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 44
57 3 5 5 5 2 4 5 5 5 5 44
58 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 45
59 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 39
60 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38
61 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 38
62 5 5 4 4 2 4 5 5 5 2 41
63 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 41
64 4 4 5 4 2 4 5 5 5 4 42
65 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
66 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 39
67 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 40
68 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 39
69 3 4 4 4 5 5 3 3 4 3 38
70 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 39
71 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 39
72 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 39
73 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 39
74 4 4 4 5 2 4 5 5 5 4 42
75 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 44
76 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 42
77 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36
78 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38
79 4 4 4 4 2 5 4 3 4 4 38
80 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 40
81 4 3 4 4 2 5 5 4 3 5 39
82 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
83 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 38
84 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38
85 1 4 4 5 2 4 4 5 5 4 38
86 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 39
87 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 38
88 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 39
89 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 38
90 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 38
91 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 38
92 4 4 3 4 1 2 5 5 5 5 38
93 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 38
94 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 38
95 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 38
96 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 38
97 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 38
98 4 4 4 5 2 4 5 5 5 4 42
99 3 4 4 5 4 5 3 3 4 3 38
100 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 39
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X2
1 3 4 4 3 3 3 4 5 5 2 2 4 42
2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 44
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 44
4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 46
5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 47
6 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 46
7 4 3 4 4 5 5 2 5 5 3 3 2 45
8 5 4 4 4 2 3 4 5 3 3 4 5 46
9 3 4 5 3 1 3 2 5 4 5 5 5 45
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 46
11 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 49
12 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 44
13 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 44
14 2 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 42
15 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 4 45
16 4 4 4 3 2 3 5 5 5 2 2 2 41
17 4 4 4 3 5 3 4 5 5 3 3 2 45
18 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 40
19 5 1 5 2 2 2 5 5 5 2 2 4 40
20 3 1 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 40
21 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43
22 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 41
23 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 40
24 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 45
25 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 43
26 2 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 40
27 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 3 41
28 4 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 34
29 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 36
30 4 4 3 4 2 2 5 4 4 3 4 3 42
31 4 2 4 2 2 3 4 4 4 2 3 2 36
32 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 39
33 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 39
34 4 2 3 3 1 4 5 5 5 3 3 2 40
35 4 3 4 3 4 4 4 5 5 1 1 2 40
36 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 40
37 4 3 3 3 4 2 4 5 5 2 2 2 39
38 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 43
39 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 40
40 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 1 3 37
41 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 42
42 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 46
43 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 46
44 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 38
45 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 48
46 5 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 50
47 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 42
48 4 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 34
49 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 38
50 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 38
51 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 38
52 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 50
53 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 44
54 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 2 47
55 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 51
56 3 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 4 50
57 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 46
58 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 52
59 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 44
60 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45
61 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 41
62 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 4 45
63 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 48
64 3 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 47
65 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 44
66 4 4 3 4 3 3 4 5 4 2 2 3 41
67 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 41
68 5 3 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 44
69 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 44
70 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 43
71 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 46
72 2 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 42
73 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 44
74 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 46
75 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 47
76 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43
77 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 38
78 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 38
79 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 45
80 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 43
81 2 3 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 38
82 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 3 41
83 4 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 34
84 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 36
85 5 1 5 2 2 2 5 5 5 1 2 1 36
86 4 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 34
87 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 3 36
88 4 4 3 4 2 2 5 4 4 3 4 3 42
89 4 2 4 2 2 3 4 4 4 2 3 2 36
90 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 39
91 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 39
92 5 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 50
93 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 42
94 4 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 34
95 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 38
96 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 38
97 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 38
98 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 50
99 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 40
100 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 5 3 41
23 24 25 26 27 28 29 30 X3
1 4 4 5 4 4 4 5 5 35
2 4 3 5 3 3 4 5 3 30
3 5 3 4 4 5 4 4 4 33
4 4 3 4 3 5 3 4 4 30
5 4 4 5 3 3 4 5 4 32
6 2 4 4 5 3 4 4 4 30
7 4 4 4 4 3 4 4 3 30
8 3 3 3 5 5 4 4 3 30
9 3 4 4 3 5 5 5 5 34
10 4 4 4 3 3 4 4 4 30
11 5 5 5 5 4 4 5 4 37
12 4 3 4 4 3 4 5 4 31
13 3 5 4 4 3 4 4 4 31
14 5 3 4 5 4 3 4 3 31
15 2 5 5 4 2 5 5 2 30
16 3 5 4 2 5 4 4 4 31
17 4 5 5 3 4 4 5 2 32
18 4 2 5 4 4 4 4 3 30
19 5 4 5 4 5 2 5 2 32
20 2 4 5 3 5 4 5 3 31
21 3 4 4 3 5 3 4 4 30
22 4 3 4 4 4 3 5 4 31
23 4 3 4 4 4 4 3 4 30
24 4 4 5 3 5 4 4 3 32
25 4 4 4 3 4 4 4 4 31
26 4 3 4 3 4 4 5 4 31
27 4 4 4 3 5 4 4 4 32
28 4 5 3 4 4 4 4 4 32
29 3 4 3 4 5 4 4 4 31
30 4 4 4 3 5 4 4 3 31
31 4 4 3 4 4 4 3 5 31
32 4 3 4 5 3 3 4 5 31
33 4 2 3 4 5 4 4 4 30
34 4 3 5 3 4 4 4 3 30
35 4 3 4 4 3 5 4 5 32
36 3 4 4 4 5 4 4 3 31
37 5 4 4 3 5 4 4 3 32
38 3 4 4 4 2 4 5 4 30
39 5 4 4 4 3 4 4 2 30
40 3 4 4 3 3 4 4 5 30
41 4 4 4 3 5 4 4 4 32
42 4 4 4 4 5 4 4 3 32
43 2 4 4 4 5 4 4 4 31
44 2 4 4 4 4 4 4 4 30
45 3 4 4 4 4 4 4 4 31
46 5 4 4 4 5 4 5 1 32
47 5 3 4 4 4 4 4 4 32
48 3 4 4 5 4 3 4 4 31
49 4 2 4 4 4 3 5 4 30
50 4 5 3 4 5 4 4 3 32
51 4 3 4 3 4 3 4 5 30
52 4 4 5 3 5 4 5 3 33
53 4 4 4 2 4 4 4 4 30
54 5 4 4 4 3 4 4 3 31
55 3 3 5 4 5 4 4 3 31
56 5 4 4 3 5 5 5 5 36
57 2 4 4 3 4 4 4 5 30
58 4 5 5 4 4 4 5 4 35
59 4 3 4 4 5 4 4 3 31
60 3 3 4 4 3 4 4 5 30
61 4 4 4 3 4 3 4 4 30
62 2 5 5 4 2 5 5 2 30
63 2 5 4 3 4 4 5 3 30
64 3 4 3 5 4 3 4 4 30
65 5 4 3 4 5 4 4 3 32
66 5 4 4 3 5 4 4 3 32
67 4 5 4 3 4 3 4 3 30
68 4 5 4 5 4 4 4 4 34
69 4 4 5 3 5 4 4 3 32
70 3 4 4 4 3 4 5 4 31
71 5 4 3 4 5 4 4 3 32
72 3 3 4 5 4 3 4 5 31
73 2 3 4 4 5 4 4 4 30
74 4 3 4 3 5 5 4 3 31
75 4 4 5 3 3 4 5 4 32
76 3 4 4 3 5 3 4 4 30
77 4 4 4 4 4 3 4 5 32
78 4 3 4 4 4 3 3 5 30
79 4 4 5 3 4 4 4 3 31
80 4 4 4 3 3 4 4 4 30
81 3 3 4 4 5 4 4 4 31
82 4 4 4 3 3 4 4 4 30
83 4 3 4 4 3 4 4 4 30
84 3 4 5 4 4 2 4 5 31
85 5 4 5 4 5 2 5 2 32
86 4 4 3 4 5 4 4 4 32
87 3 4 3 4 5 4 4 4 31
88 4 4 5 3 4 4 4 3 31
89 4 3 4 4 5 4 3 5 32
90 4 3 4 4 5 3 4 3 30
91 4 3 3 4 5 4 4 4 31
92 5 4 4 4 5 4 5 1 32
93 4 3 4 4 5 4 4 4 32
94 2 4 4 5 5 4 4 4 32
95 4 3 4 4 2 5 4 5 31
96 4 4 3 4 5 4 4 4 32
97 4 3 4 5 5 4 3 4 32
98 4 4 5 3 4 4 5 3 32
99 3 4 4 4 4 4 4 5 32
100 3 4 4 3 5 4 4 4 31
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 X4
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 48
2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 53
3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 54
4 4 4 1 2 4 4 3 3 5 5 4 4 43
5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 54
6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 47
7 5 4 4 3 3 2 4 5 5 5 4 3 47
8 5 4 4 3 3 2 4 5 5 3 5 3 46
9 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 50
10 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 54
11 5 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 52
12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 46
13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 46
14 4 3 2 3 4 4 3 3 3 5 3 4 41
15 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 54
16 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 50
17 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 50
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59
20 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 51
21 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 55
22 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 47
23 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 45
24 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 4 3 49
25 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 52
26 5 4 2 5 3 4 2 3 4 5 3 4 44
27 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 42
28 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 42
29 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 37
30 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 43
31 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 40
32 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 39
33 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 40
34 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 51
35 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 52
36 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 53
37 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 52
38 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 49
39 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 47
40 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 50
41 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 46
42 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 48
43 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49
44 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 47
45 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 48
46 5 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 50
47 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 44
48 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 38
49 5 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 43
50 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 44
51 5 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 42
52 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 2 51
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
54 5 4 4 3 3 2 4 5 5 5 4 3 47
55 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 52
56 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 5 47
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
58 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 53
59 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 46
60 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 46
61 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 42
62 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 54
63 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 53
64 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 49
65 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 48
66 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 51
67 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 47
68 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 47
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
70 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 51
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
72 4 3 2 3 4 4 3 3 3 5 3 4 41
73 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 54
74 4 4 1 2 4 4 3 3 5 5 4 4 43
75 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 54
76 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 55
77 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 47
78 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 45
79 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 4 3 49
80 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 52
81 5 4 2 5 3 4 2 3 4 5 3 4 44
82 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 42
83 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 42
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59
86 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 42
87 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 37
88 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 43
89 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 40
90 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 39
91 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 40
92 5 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 50
93 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 44
94 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 38
95 5 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 43
96 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 44
97 5 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 42
98 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 2 51
99 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 47
100 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 50
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Y
1 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 38
2 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 39
3 5 4 4 3 3 3 4 5 3 5 39
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 37
5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40
6 4 4 4 4 2 5 5 4 4 3 39
7 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 32
8 4 4 5 3 2 4 5 2 5 3 37
9 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 44
10 4 4 5 5 3 4 5 3 4 3 40
11 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 46
12 3 4 3 3 1 2 4 4 4 3 31
13 3 4 3 3 1 3 4 4 4 3 32
14 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 36
15 4 5 5 5 4 3 4 2 4 1 37
16 4 4 3 2 1 2 5 4 5 3 33
17 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 38
18 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 36
19 4 4 5 4 1 1 5 5 5 5 39
20 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 33
21 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 37
22 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38
23 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 35
24 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 39
25 3 3 4 5 4 4 5 2 3 3 36
26 2 2 4 3 2 5 4 4 2 3 31
27 3 4 2 4 4 5 5 2 4 4 37
28 3 2 4 3 2 5 4 4 4 4 35
29 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 32
30 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 33
31 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 32
32 2 4 4 2 2 4 4 4 3 4 33
33 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 32
34 3 3 4 3 3 4 5 4 4 2 35
35 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 39
36 3 3 2 1 2 3 5 4 3 4 30
37 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 36
38 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 40
39 4 4 3 2 3 2 5 4 4 3 34
40 4 4 3 3 4 3 4 2 5 2 34
41 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38
42 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 32
43 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 33
44 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 39
45 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 38
46 5 1 5 5 1 5 5 1 2 5 35
47 4 4 3 2 4 4 3 2 4 3 33
48 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 39
49 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 34
50 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 32
51 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 31
52 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 39
53 4 4 4 4 2 1 5 4 4 4 36
54 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 32
55 4 4 5 3 2 4 5 2 3 5 37
56 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 42
57 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 41
58 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 45
59 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 34
60 3 4 3 3 1 3 4 4 4 3 32
61 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 37
62 4 5 5 5 4 3 4 2 4 4 40
63 3 4 4 3 2 3 4 4 5 4 36
64 5 4 3 4 2 3 5 4 5 4 39
65 4 4 4 4 2 5 5 3 4 3 38
66 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 42
67 4 4 4 4 2 1 5 4 4 4 36
68 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 36
69 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 45
70 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 40
71 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 42
72 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 36
73 5 4 4 3 3 3 4 5 3 5 39
74 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 35
75 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40
76 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 37
77 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38
78 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 35
79 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 39
80 3 3 4 5 4 4 5 2 3 3 36
81 2 2 4 3 2 5 4 4 2 3 31
82 3 4 2 4 4 5 5 2 4 4 37
83 3 2 4 3 2 5 4 4 4 4 35
84 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 36
85 4 4 5 4 1 1 5 5 5 5 39
86 3 2 4 3 2 5 4 4 4 4 35
87 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 32
88 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 33
89 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 32
90 2 4 4 2 2 4 4 4 3 4 33
91 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 32
92 5 1 5 5 1 5 5 1 2 5 35
93 4 4 3 2 4 4 3 2 4 3 33
94 3 4 5 4 3 3 5 4 4 4 39
95 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 34
96 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 33
97 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 31
98 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 39
99 4 4 3 2 3 2 5 4 4 3 34
100 4 4 3 3 4 3 4 2 5 2 34
Related Documents
