PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI

PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN

HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN

DIMODERASI OLEH PELAKSANAAN GOOD GOVERNMENT

GOVERNANCE

SKRIPSI

Diajukan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana

Akuntansi

Oleh:

Nada Melati Sukma

NIM : 11150820000006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H/2019

ii





GOVERNANCE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Nada Melati Sukma

NIM : 11150820000006

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Ismawati Haribowo, SE., M.Si

NIP: 198009092014112003




JAKARTA

1441 H/2019

iii

LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF

Hari ini 08 April 2019 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa:

Nama : Nada Melati Sukma

NIM : 11150820000006

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak,

Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan

Good Government Governance

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk

melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultasn

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 08 April 2019

1. Yusro Rahma, S., M.Si ( )

NIP. 19800506 200801 2 016

2. Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA ( )

NIP. 19720516 200901 1 006

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,


No. Induk Mahasiswa : 11150820000006

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabankan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain

3. Tidak menggunakan karya oranglain tanpa menyebutkan sumber asli

atau tanpa izin pemilik karya

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan

atas karya ini

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melalui

pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan

bukti bahwa saya telah melanggar aturan di atas, maka saya siap dikenai

sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 22 Oktober 2019

Nada Melati Sukma

v

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini, telah dilakukan Uji Skripsi atas mahasiswa/i:


No. Induk Mahasiswa : 11150820000006

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak,

Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Hukum

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi

Oleh Pelaksanaan Good Government Governance

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa/i

tersebut dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Oktober 2019

1. Fitri Damayanti, SE., M.Si (

NIP: 1981073 1 200604 2 003 Ketua Penguji

2. Ismawati Haribowo, SE., M.Si ( )

NIP: 19800909 201411 2 003 Sekretaris

3. Rahmawati, SE., MM ( )

NIP: 19770814 200604 2 003 Penguji Ahli

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Nada Melati Sukma

2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Oktober 1997

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Alamat Rumah : Jl. AMD XV RT 004/001 NO 4, Kelurahan

Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren

Tangerang Selatan, Banten

6. Nomor Handphone : 0878-7601-6055

7. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN

1. MI Pembangunan UIN Jakarta Tahun 2003 -2009

2. SMPI Al-Syukro Tangerang Selatan Tahun 2009 -2012

3. MA Pembangunan UIN Jakarta Tahun 2013 - 2015

4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 -2019

III. LATAR BELAKANG ORANG TUA

1. Ayah : Dedi Budiaman

2. Ibu : Nur Azizah

3. Anak ke- : Dua dari dua bersaudara

mailto:[email protected]

vii

THE INFLUENCE OF TAX EXTENSIFICATION, TAX

SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE, AND LEGAL

AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE AND IS

MODERATED BY THE IMPLEMENTATION OF GOOD

GOVERNMENT GOVERNANCE

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax extensification, tax socialization,

tax knowledge, and legal awareness on tax compliance and is moderated by the

implementation of good government governance. This study uses primary data by

distributing questionnaires to individual taxpayers in Banten area. Sampling was

done using convenience sampling method. The number of individual taxpayers

sampled in this study was 139 individual taxpayers. Analytical methods to test data

processing in this study using multiple regression analysis and moderate regression

analysis, using SPSS 24.

The result of this study indicate that tax extensification and tax socialization

affect taxpayer compliance. While tax knowledge and legal awareness does not

affect taxpayer compliance. Furthermore, tax extensification and tax socialization

of taxpayer compliance cand moderate the implementation of good government

governance. Whereas tax knowledge and legal awareness of taxpayer compliance

cannot moderate the implementation of good government governance.

Keyword: Tax Extensification, Tax Socialization, Tax Knowledge, Legal

Awareness, Tax Compliance, The Implementation Of Good Government

Governance, Moderate Regression Analysis

viii





GOVERNANCE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekstensifikasi pajak,

sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan

wajib pajak dan dimoderasi oleh pelaksanaan good government governance.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner

kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Wilayah Banten. Pengambilan

sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Jumlah

wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel didalam penelitian ini adalah

sebanyak 139 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis untuk menguji pengolahan

data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis

regresi moderat, dengan menggunakan SPPS 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan sosialisasi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak

dan kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, ekstensifikasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak dapat memoderasi pelaksanaan good government governance. Sedangkan

pengetahuan pajak dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak tidak

dapat memoderasi pelaksanaan good government governance.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,

Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan

Good Government Governance, Analisis Regresi Moderat.

ix

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan

Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh

Pelaksanaan Ggood Government Governance”. Tak lupa juga shalawat dan salam

kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari

zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam

menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari adanya banyak pihak yang turut serta

membantu dalam proses penyelesaian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terima kasih atas doa, bantuan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada:

1. Allah subhanu wata’ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada

penulis sehingga penulis mempunyai kekuatan untuk dapat menyelesaikan

skripsi ini.

2. Orang tua yang menjadi penyemangat terbesar yang selalu memberikan energy

positif, dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan ini dengan baik, dan

juga telah memberikan dukungan tiada henti baik moril maupun materil.

Terimakasih, ini saya persembahkan untuk kalian.

3. Kakak penulis, Tiara Azaria yang selalu memberikan semangat, hiburan,

keceriaan, dan asupan ringan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.,Ak.,CA.,M.Si.,QIA.,BKP,CRMP. Selaku Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekaligus selaku dosen pembimbing akademik

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan semangat

kepada penulis.

x

5. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Ibu Ismawati Haribowo, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktunya untuk selalu memberikan referensi, saran, nasihat,

motivasi dan semangat, serta perhatian kepada penulis selama ini.

7. Ibu Fitri Damayanti, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

8. Sahabatku, “Keluarga Ongod” Indah Novitasari, Annisa Anjar, Nisrina Afifah,

Dila Nuraini, dan Nurul Yahya yang menjadi penghibur penulis dikala stress

menyerang saat penulisan skripsi ini.

9. Nurjilan Fauziyyah, Lidya Puspita Lestari, dan Maulida Sari yang menjadi

mentor penulis dalam pengolahan data dan pengerjaan skripsi sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Rifqoh Maulidiah dan Ansya Auladina selaku teman seperjuangan skripsi yang

selalu membantu penulis.

11. Seluruh teman-teman Akuntansi A yang selalu memberikan dukungan,

pembelajaran, keceriaan, kebahagiaan kepada penulis. Terimakasih telah

mewarnai kehidupan dimasa perkuliahanku.

12. Keluarga besar Akuntansi 2015, terimakasih untuk kenangannya selama masa

perkuliahan ini.

13. Gianti Handini dan Nabila Mukti selaku teman SMA yang selalu

mendengarkan keluh kesah dan menjadi penghibur untuk penulis. Terimakasih

telah memberikan semangatnya.

14. Teman-teman KKN khususnya Damara, Nungky, Galuh, dan Windi yang

selalu memberikan dukungan untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi

bagian dari hidupku yang sungguh singkat namun sangat berharga.

15. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua.

xi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan bahkan kritik

yang membangun dari berbagai pihak.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Jakarta, 25 September 2019

Nada Melati Sukma

xii

DAFTAR ISI

COVER ..................................................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ....................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ................................ iv

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ......................................................... v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ vi

ABSTRACT ............................................................................................................ vii

ABSTRAK ........................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xix

BAB I ....................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 13

C. Pembatasan Masalah .................................................................................. 13

D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 14

E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 15

F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 16

BAB II .................................................................................................................... 17

TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 17

A. Tinjauan Teori ............................................................................................ 17

1. Teori Atribusi ....................................................................................... 17

2. Teori Planned Behavior ....................................................................... 19

3. Ekstensifikasi Perpajakan..................................................................... 21

4. Sosialisasi Perpajakan .......................................................................... 22

5. Pengetahuan Perpajakan....................................................................... 24

6. Kesadaran Hukum ................................................................................ 26

xiii

7. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................................ 28

8. Good Government Governance ............................................................ 29

B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................... 31

C. Pengembangan Hipotesis ........................................................................... 37

1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ........ 37

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ............. 37

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 38

4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 39

5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,

dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ................... 39

6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Pelaksanaan Good Government Governance .......................... 40

7. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan

Pelaksanaan Good Government Governance ....................................... 40

8. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan


9. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan


D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 43

BAB III................................................................................................................... 44

METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................. 44

A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 44

B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 44

1. Populasi dan Sampel ............................................................................ 44

2. Metode Pengambilan Sampel ............................................................... 45

C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 45

1. Penelitian Pustaka ................................................................................ 45

2. Penelitian Lapangan ............................................................................. 45

D. Operasional Variabel Penelitian ................................................................. 46

1. Variebel Independen ............................................................................ 46

a. Ekstensifikasi Pajak ....................................................................... 46

xiv

b. Sosialisasi Pajak ............................................................................. 46

c. Pengetahuan Pajak ......................................................................... 47

d. Kesadaran Hukum .......................................................................... 48

2. Variabel Dependen ............................................................................... 48

a. Kewajiban Wajib Pajak .................................................................. 48

3. Variabel Moderating ............................................................................ 49

a. Pelaksanaan Good Government Governance ................................. 49

E. Metode Analisis Data ................................................................................. 51

1 Statistik Deskriptif ............................................................................... 51

2 Uji Kualitas Data .................................................................................. 52

a. Uji Validitas .................................................................................. 52

b. Uji Realiabilitas ............................................................................. 53

3 Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 53

a. Uji Multikolineritas ........................................................................ 53

b. Uji Heterokedastisitas ..................................................................... 54

c. Uji Normalitas ................................................................................ 55

4 Uji Hipotesis......................................................................................... 56

a. Analisis Regresi Berganda ............................................................. 56

b. Pengujian dengan Moderated Regression Analysis (MRA) .......... 58

BAB IV .................................................................................................................. 61

HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................................. 61

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................... 61

1. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 61

2. Karakteristik Profil Responden ............................................................ 62

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................................... 66

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................ 66

2. Hasil Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 68

3. Hasil Uji Hipotesis ............................................................................... 74

C. Pembahasan ................................................................................................ 83

1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ........ 83

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.............84

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ......... .85

xv

4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......... 87

5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan

Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .......................... 88

6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan


7. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan


8. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan




BAB V .................................................................................................................... 99

PENUTUP .............................................................................................................. 99

A. Kesimpulan ................................................................................................. 99

B. Implikasi ..................................................................................................... 100

C. Keterbatasan ............................................................................................... 101

D. Saran ........................................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... ..103

LAMPIRAN ......................................................................................................... ..108

xvi

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

1.1 Destination Statement Direktorat Jendera Pajak Tahun

2016-2018

5

1.2 Kasus Pengungkapan Pajak di Indonesia 8

2.1 Hasil-Hasil Penelitian 31

3.1 Operasional Variabel Penelitian 50

4.1 Data Sampel Penelitian 62

4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan

Kepemilikan NPWP

63

4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis

Kelamin

63

4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 64

4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 65

4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 66

4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif 67

4.8 Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak 68

4.9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak 68

4.10 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak 69

4.11 Hasil Uji Validitas Kesadaran Hukum 70

4.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 70

xvii

4.13 Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Good Government

Governance

71

4.14 Hasil Uji Reliabilitas 72

4.15

4.16

Hasil Uji Mulikolinieritas

Hasil Uji Statistik K-S

72

74

4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi 75

4.18 Hasil Uji Statistik F 76

4.19

4.20

Hasil Uji Statistik t

Hasil Uji Koefisien Determinasi

77

79

4.21 Hasil Uji Statistik F 80

4.22 Hasil Uji Statistik t 81

4.23 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 93

xviii

DAFTAR GAMBAR


2.1 Skema Kerangka Pemikiran 43

4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas 73

xix

DAFTAR LAMPIRAN


1 Surat Penelitian Skripsi 109

2 Surat Keterangan KPP 113

3 Kuesioner Penelitian 115

4 Daftar Jawaban Responden 123

5 Output Hasil Pengujian Data 152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah itu

tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang

dimiliki dari setiap Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari

masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu

unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin

diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman,

karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu

instrument bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk

dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerimaan

pajak antara lain dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-

kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuan utamanya adalah untuk

membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Upaya dalam meningkatkan pajak ialah meningkatkan jumlah Wajib Pajak

terdaftar, perluasan objek pajak dan penggalian objek pajak serta subjek pajak yang

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, dimana yang menjadi

1

2

tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain fiskus,

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan

Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap/perilaku

seorang wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajibannya mengenai

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Agar target pajak

tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak

sendiri, sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi

perpajakan. Dan dalam prakteknya sulit untuk membedakan apakah wajib pajak

yang memenguhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau

kepatuhan perpajakan (Anita, Saryadi, & Sari, 2007).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang paling penting di

seluruh dunia, baik di Negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika

wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan

tindakan penhindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan

berkurang, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan juga tarif pajak (Asbar,

Fitros, & Rusli, 2014). Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah memberikan

kualitas layanan yang mampu memberikan pengetahuan dan disiplin pajak yang

3

tinggi kepada wajib pajak, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam

membayar pajak akan terbentuk serta langkah permulaan untuk menuju ke arah

pelaksanaan self assessment yang murni dapat tercapai.

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan

membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai

wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan

perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga

menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan.

Menurut (Adincha, 2012) peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk

memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif

dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak

mendekati tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan

dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang

kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak

adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari Negara untuk mereka

(Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Oleh sebab itu, pemerintah perlu

melakukan sosialisasi pajak agar masyarakat menyadari bahwa pajak digunakan

untuk kepentingan bersama.

Banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,

Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perluasan basis perpajakan. Atas dasar

4

itulah Direktorat Jenderal Pajak mendorong dalam meningkatkan pemahaman dan

kesadaran perpajakan melalui program Sosialisasi Perpajakan yang gencar

diadakan dalam masyarakat. Upaya dalam meningkatkan Sosialisasi Perpajakan

dan penyuluhan kepada wajib pajak atau masyarakat sejak usia dini, maka dengan

adanya Sosialisasi Perpajakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar

lebih memahami tentang ketentuan peraturan dan mekanisme dalam perpajakan

serta membentuk masyarakat yang paham, sadar dan peduli pajak (Kurniawan,

Kumadji, & Yaningwati, 2014).

Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat

tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang

pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada

akhirnya akan membuat masyarakat enggan untuk memberikan kontribusi dan

menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan

kesadaran wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat

waktu pun rendah (Khasanah & Y., 2016).

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor

perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan

penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan

intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak

yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu

(Christover & Rondonuwu, 2016).

5

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan

penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan

berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha

memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Tetapi

usaha memaksimalkan penerimaan pajak juga dibutuhkan peran aktif dari wajib

pajak itu sendiri. Perubahan sistem dari Official Assesment menjadi Self Assesment,

memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar

dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dan dengan melakukan usaha

ekstensifikasi pajak dapat terlihat jumlah wajib pajak yang terdaftar dan

penerimaan pajak yang meningkat dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.1 Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2018

Tahun Jumlah WP

Terdaftar Penerimaan Pajak

2016 36 Juta 1.512 Triliun



Sumber: LAKIN DJP 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap

tahunnya mengalami peningkatan dan itu membuktikkan bahwa kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sudah

tumbuh dari dalam diri wajib pajak tersebut. Dengan diiringi oleh penerimaan pajak

yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan kepatuhan

6

dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk

mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mencoba untuk memberikan pelayanan yang

prima kepada para wajib pajak dan melakukan inovasi terbaru dalam hal

pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan.

Ditjen Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak

dengan menggunakan sistem e-filing (Agustiningsih, 2016).

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat

memudahkan wajib pajak. Wajib pajak melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari.

Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur.

Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya

dengan alasan-alasan. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya

penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum

mengerti sepenuhnya melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak

manfaat yang di dapatkan apabila menggunakan e-filing ini.

Menurut data dari cnnindonesia.com Direktorat Jenderal Pajak Kementrian

Keuangan mencatat 10,59 juta SPT hingga akhir pelaporan wajib pajak pribadi.

Realisasi tersebut bertumbuh 14,01% dibanding dengan tahun 2017, yakni 9,28 juta

wajib pajak. Ditjen Pajak Kemenkeu mengatakan bahwa sebanyak 8,49 juta SPT

dilaporkan dengan menggunakan sistem e-filing, sementara sisanya masih

dilaporkan secara manual. Angka kepatuhan pajak adalah rasio antara realisasi SPT

7

terhadap wajib pajak terdaftar wajib SPT. Dengan jumlah wajib pajak terdaftar

wajib SPT sebanyak 17,69 juta, maka tingkat kepatuhan pajak sudah tercatat 59,98

persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah pelaporan SPT di

tahun ini di antaranya kesadaran wajib pajak yang makin meningkat dan banyaknya

masyarakat yang menggunakan e-filing karena dianggap cukup mudah. Di tahun

lalu, terdapat 12,05 juta WP yang telah melaporkan SPT atau 72,59% dari total

wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Kenaikan e-filing di tahun 2017 tercatat

70%.

Tetapi, tidak sedikit wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia

masih sangat rendah, sedangkan penerimaan Negara dari sektor pajak di dalam

APBN sebesar 85,4% di tahun 2018. Dan di Indonesia terhitung banyak yang

melakukan penunggakan pajak dari mulai perusahaan kecil hingga perusahaan

besar. Sedangkan di Indonesia berlaku sanksi atau denda perpajakan. Denda

dijatuhkan bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan bahkan tidak melaporkan

sama sekali. Sanksi normal bagi yang terlambat melaporkan SPT Pajak sebesar Rp

1 Juta bagi wajib pajak badan dan Rp 100 Ribu untuk wajib pajak orang pribadi.

Sementara di Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tertulis bahwa barang siapa

yang dengan sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, baik manual maupun

elektronik, akan dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.

8

Beberapa kasus penunggakan pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya

dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Kasus Penunggakan Pajak di Indonesia

No.

Nama Terdakwa Kasus

Penunggakan Pajak

(Tahun)

Jenis

Pelanggaran

Uraian

Permasalahan

1. PT. Google (2017) Menolak untuk

membayar pajak.

Perusahaan Google

membangkang untuk

membayar pajak,

bermula dari Google

mengembalikan

Surat Perintah

Pemeriksaan (SPP)

dari Ditjen Pajak

beberapa bulan lalu

dan juga menolak

untuk diperiksa.

Google juga menolak

penetapan status

badan usaha tetap

(BUT) padahal

Google terdaftar

sebagai badan hukum

dalam negeri di

Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama

Tanah Abang dengan

status Penanaman

Modal Asing (PMA)

sejak tahun 2011.

2. Direktur Perusahaan Jasa

Transportasi bernama

Soetijono (2016)

Menyampaikan

SPT masa PPN

dengan isi yang

tidak sesuai

kenyataan.

Terdakwa bernama

Soetijono terbukti

menyampaikan SPT

masa PPN masa pajak

Januari-Desember

2007 dengan tidak

benar. Perbuatan

curang yang

dilakukannya dengan

membuat faktur pajak

yang tidak

9

No.

Nama Terdakwa Kasus

Penunggakan Pajak

(Tahun)

Jenis

Pelanggaran

Uraian

Permasalahan

berdasarkan transaksi

ekonomi yang

sebenarnya. Selain itu

berdasarkan

keterangan para saksi

dari pihak perusahaan

tersebut, tidak ada

yang melakukan

transaksi jual beli

dengan CV Bumi Raya pada saat itu.

3. Pengusaha

Aksesoris&Peralatan

Komputer, Yulianto

(2016)

Penunggakan

wajib pajak di

Pontianak

Yulianto diduga

dengan sengaja

menghindari pajak

atas usaha penjualan

komputer. Usaha

tersebut dimulai pada

tahun 2010 dan 2011.

Selama masa itu,

yulianto selaku wajib

pajak dengan sengaja

tidak menyampaikan

PPN dan SPPT

kepada Direktorat

Jenderal Pajak

Kalimantan Barat.

4. Perusahaan Sawit (2018) Masalah Wajib

Pajak di sector

sawit yang diduga

mengemplang

pajak

KPK menemukan

63.000 Wajib Pajak

di sektor industri

sawit bermasalah,

terkait dengan

penghindaran setoran

pajak dan

pemungutan yang

tidak optimal dari

Ditjen Pajak. KPK

mengutip dari Ditjen

Pajak menyatakan

bahwa ada 70.918

WP baik badan

maupun orang

pribadi yang terdaftar

dalam sistem

10

No.

Nama Terdakwa Kasus

Penunggakan Pajak

(Tahun)

Jenis

Pelanggaran

Uraian

Permasalahan

Administrasi

perpajakan. Namun,

hanya sekitar 9,6%

yang melaporkan

SPT dan ada sekitar

63.000 WP yang

tidak melaporkan

SPT Pajak.

5. Pengusaha Pembuatan

Sepatu di Bekasi (2015)

Tidak memungut

PPN dan tidak

menyampaikan

SPT PPh

Terdakwa tidak

membayar PPN dan

tidak menyampaikan

SPT PPh ke Negara

pada tahun 2006 lalu,

sehingga diduga

menimbulkan

kerugian sebesar Rp

1,6 Miliar. Terdakwa

melanggar UU No.

16 Tahun 2000 dan

dalam peraturan

tersebut, perusahaan

yang memiliki omzet

di atas Rp 600

Juta/tahun

diwajibkan membuat

SPT PPh dan

memungut PPN.

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

Salah satu bentuk law enforcement dibidang perpajakan yaitu melalui

kegiatan himbauan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Permasalahan utama dalam melaksanakan Surat Himbauan adalah wajib pajak tidak

mau mematuhi Surat Himbauan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap

penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Negara berkurang

(Subagiyo, Rahayu, & Jauhari, 2014).

11

Banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi di kalangan pemerintah,

menyebabkan krisis kepercayaan publik. Seperti adanya kasus korupsi,kolusi dan

penyimpangan lainnya itu menandakan bahwa suatu negara atau daerah tidak

terkelola dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut maka Indonesia pada

umumnya dan daerah pada khususnya dalam melaksanakan Good Government

Governance masih belum efektif. Dengan adanya penerapan Good Government

Governance diharapkan mampu membawa Negara bangkit dari keterpurukannya,

sehingga penegakkan Good Government Governance menjadi hal yang mutlak

diperlukan (Manossoh, 2015).

Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Government

Governance pada pemerintah di Indonesia masih merupakan permasalahan besar

yang harus dihadapi dan butuh kerja keras untuk memperbaikinya.

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi, Sosialisasi

Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak” (Sudrajat & Ompusunggu,

2015) menguji teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak sebagai

variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Hasil

penelitian tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi,

sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan

oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

12

1. Adanya penambahan variabel independen. Pada penelitian ini, penulis

menggunakan variabel independen ekstensifikasi pajak, dan kesadaran

hukum. Sedangkan penelitian sebelumnya penulis menggunakan

variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak

dan pengetahuan pajak.

2. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel moderasi yaitu

pelaksanaan Good Government Governance

3. Sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di wilayah Banten,

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak

yang berada di daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Selatan.

4. Tahun penelitian. Pada penelitian terdahulu, dilakukan pada tahun 2015.

Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian

lebih lanjut karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya membayar pajak dan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penulis juga berharap dengan

adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi wajib pajak, fiskus maupun pihak-

pihak yang terkait agar dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan untuk

membayar pajak. Untuk itu peneliti memilih judul “Pengaruh Ekstensifikasi

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran

13

Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dimoderasi oleh Pelaksanaan

Good Government Governance”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah yang hendak

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ekstensifikasi perpajakan terhadap masyarakat yang berdampak

terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang di berikan kepada masyarakat yang

berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang di dapat oleh masyarakat yang

berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kurangnya kesadaran hukum yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Adanya pelaksanaan Good Government Governance yang berdampak terhadap

masalah tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah yang

hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dan

dimoderasi oleh Good Government Governance.

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, peneliti ini

hanya fokus untuk melihat pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi

perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran hukum dan dengan adanya

14

pelaksanaan Good Government Governance dalam memperkuat/memperlemah

masalah tersebut.

2. Hanya menguji wajib pajak orang pribadi yang berada di Banten

Sampel yang akan digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi yang

berdomisili di Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak?

2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak?

3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak?

4. Apakah kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan, dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak?

6. Apakah ekstensifikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat

pelaksanaan Good Government Governance?

7. Apakah sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat


15

8. Apakah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memperkuat


9. Apakah kesadaran hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

memperkuat pelaksanaan Good Government Governance?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh

bukti empiris tentang:

1. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan, dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.

6. Pengaruh pelaksanaan good government governance akan memperkuat

ekstensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.

16

F. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah

ilmu pengetahuan terkait dengan ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi

perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran hukum, kepatuhan wajib

pajak dan juga Good Government Governance.

b. Peneliti Berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

c. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan, kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak dan juga Good

Government Governance.

2. Kontribusi Praktisi

a. Wajib Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan

kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan

dan aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam upaya memaksimalkan

penerimaan pajak setiap tahunnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Atribusi (Atribution Theory)

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider, melalui tulisannya yang

berjudul “Native Theory of Action”, yaitu kerangka kerja konseptual yang

digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan dan meramalkan tingkah laku

seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang

menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari bagaimana seseorang

menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi menyatakan

bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba

untuk menentukan apakah perilaku yang ditimbulkan secara internal dan

eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang

diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku

yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar,

artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut (Robbins, 2001:92)

tergantung pada tiga faktor, yaitu:

a) Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)

Kekhususan artinya seseorang akan mempresepsikan perilaku

individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila

perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu

17

18

lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi

eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal

yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b) Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan

pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang

sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal.

Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c) Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang

lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten

perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-

sebab internal, dan sebaliknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal berupa dorongan dari

dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan,

persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Pengetahuan

perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang peran pajak

bagi suatu Negara, sehingga wajib pajak memiliki penilaian yang positif tentang

pajak. Wajib pajak yang mempunyai penilaian positif tentang pajak tidak

menganggap membayar pajak merupakan suatu beban. Karakteristik wajib pajak

merupakan watak seseorang yang membentuk perilaku tertentu (Septarini,

2015).

19

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat

penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat

penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun

eksternal orang tersebut.

2. Teori Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) mengembangkan Theory of Reasoned Action

menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan

memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh

individu untuk menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB)

menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma

subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang

dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan

perilaku yang ditampilkan oleh individu. Theory of Planned Behavior membagi

tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh

individu, yaitu :

a. Behavioral Belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan

evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan

dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku

tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (attitude).

b. Normative Belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan

normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti

keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau

20

menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan

membentuk variabel norma subjektif (Subjectif Norm).

c. Control Belief, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada

pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal

yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang

dipersepsikan (Perceived Behavioral Control).

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan

perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang

untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan

perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku,

semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Berdasarkan landasan teori diatas, teori planned behavior dapat

menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak orang pribadi dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun

melaporkan pajak mereka. Dengan adanya program ekstensifikasi, sosialisasi

dan pengetahuan tentang kewajiban dalam membayar pajak, tentu pemerintah

memiliki harapan dan keyakinan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kas

Negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat

secara merata (Aryati & Putritanti, 2016).

21

3. Ekstensifikasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak,

menyatakan bahwa:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam

administrasi Direktorat Jenderal Pajak”

Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (tax

broadening) dengan menyasar wajib pajak secara nyata, yaitu wajib pajak yang

dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi

penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan

membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat

menjadi wajib pajak melalui penambahan wajib pajak baru (Nurlela &

Sihombing, 2018).

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah

sebagai berikut:

“Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah

usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun,

22

dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber

penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya

agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

4. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai,

norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk

transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang

efektif (Basalamah, 2004:196 dalam Kurniawan et al., 2014).

Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi perpajakan berfungsi

meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak

Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak

untuk melakukan sosialisasi perpajakan.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit

Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak

kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara

lain:

a. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal

Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang

membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.

23

b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar

untuk ditingkatkan, memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,

c. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan

besarnya tax ratio,

d. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua

cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialiasi perpajakan dengan

berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk

sosialiasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education,

Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas

Cermat, Debat,Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas

pajak/klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan

teknis.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan

kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan

peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi

sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet

perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan

berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV,

built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak

24

(koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/

leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan

penerbitan majalah/buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan

masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya,

penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil

keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk

dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi

perpajakan.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala

perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud

barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang

dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan

masalah kejiwaan (Rahayu, 2017). Pengetahuan pajak juga kemampuan

seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif

pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat

pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib

pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati & Budiartha, 2013).

Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan

wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling

mendasar harus dimiliki wajib pajak.

25

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah

(Notoadmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):

1. Pendidikan Perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses

pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa,

lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau

masyarakat.

2. Persepsi dan Masalah Perpajakan

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan

tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang

berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan

mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

4. Pengalaman dalam Perpajakan

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga

merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera

manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan

kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat

menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan

aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa

kini.

26

Menurut (Nurlaela, 2013:92 dalam Ilhamsyah et al., 2016) mengemukakan

bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami

peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya

sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan

melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak

perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami

kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu saran untuk

mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah

memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.

c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak

yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi

pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan

kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika

melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan

mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan

kewajibannya dengan baik.

d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Pengusaha Kena Pajak,

Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak yang

mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib

27

pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terutangnya

sendiri dengan baik dan benar.

e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang

di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan

dilaksanakan oleh KPP

f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang

didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh

mereka.

6. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum merupakan

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum

yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian

hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

bersangkutan.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian

antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa

perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau

di pihak lain hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk

mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.

Sedangkan (Zainudin Ali, 2007:69-50) menyimpulkan bahwa masalah

kesadarana hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut tentang faktor-

faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan

28

juga dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan

hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang

memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness

atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan

kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan

diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.

2) Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh

masyarakat, lalu itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman

atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat

diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta

manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh

peraturan perundang-undangan.

3) Penaatan Hukum

Seorang masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum

dilanggar

b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa

29

c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan

sesamanya

d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma dan hukum akan dihargai oleh warga

masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan

menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa

hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam

dirinya.

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan

melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar

perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan

penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memamhami hukum-

hukum tertentu, sesuai masalah hukum-hukum yang sedang

dihadapi pada suatu saat.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah bagian dari sistem self assessment karena wajib pajak

bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, menghitung besarnya pajak

terutang serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajak yang terutang

(Dewi & Merkusiwati, 2018).

Menurut (Damayanti & Amah, 2018) Kepatuhan wajib pajak dapat

dipengaruhi dari beberapa hal di antaranya penyampaian SPT dengan tepat

30

waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar. Tidak dipatuhinya

kewajiban-kwajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak

dikenai sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai sikap yang baik

dalam membayar pajak dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan

meningkat.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam

suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama

dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak

ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang

dibayarkan pada akas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum

tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan

kontribusi besar pada akas Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun

keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak

patuh.

8. Good Government Governance

Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui

keterlibatan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik

serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk

kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan rakyat dalam cara

yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas. Good governance merupakan kecenderungan

31

global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis (A. Lukman Irwan,

2008).

Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance

yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan antara yang baik dan yang

buruk. Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan di

antaranya adalah: 1) pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap peluang-

peluang ekonomi positif 2) perubahan demografi dibanyak negara telah

memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan baik sebagai

pelayanan publik maupun sebagai pemberi kerja 3) sektor publik harus

berhadapan dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana

masyarakat sekarang lebih berpendidikan lebih memiliki informasi 4) harapan

dari pegawai yang lebih optimis 5) ketersediaannya teknologi informasi dan

komunikasi modern.

Tata kelola organisasi yang baik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat

di lihat dalam konteks mekanisme internal maupun mekanisme eksternal

organisasi. Mekanisme internal lebih fokus pada bagaimana pimpinan DJP

mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan,

keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme eksternal lebih

menekankan kepada bagaimana interaksi DJP dengan pihak eksternal berjalan

dengan harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi (Oesman,

2010).

31

B. Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Hasil-hasil penelitian terdahulu

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Sudrajat &

Ompusungg

u (2015)

Pengaruh pemanfaatan teknologi

informasi, sosialisasi pajak dan

pengetahuan pajak terhadap

kepatuhan pajak

Variabel sosialisasi

pajak, pengetahuan

pajak dan kepatuhan

pajak, penelitian

kuantitatif dengan

data primer berupa

kuesioner

Variabel

pemanfaatan

teknologi

informasi

Pemanfaatan teknologi informasi,

sosialisasi pajak dan pengetahuan

pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak secara parsial.

2. Asbar et al.,

(2014)

Pengaruh tingkat kepuasan

pelayanan, pemahaman perpajakan,

keadilan perpajakan, sanksi

perpajakan dan kesadaran

perpajakan terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pada KPP Pratama Pekanbaru

Variabel kepatuhan

wajib pajak dan

responden penelitian

Variabel

kepuasan

pelayanan,

pemahaman

perpajakan,

keadilan

perpajakan dan

sanksi

perpajakan.

Layanan kepuasan, pemahaman,

keadilan, denda pajak memiliki

pengaruh positif dan signifikan

terhadap wajib pajak individu.

Sedangkan kesadaran pajak

memiliki pengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap wajib pajak

orang pribadi.

Bersambung pada halaman selanjutnya

32

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian


3. Fazlurahma

n (2016)

Pengaruh ekstensifikasi pajak dan

kepatuhan wajib pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan wajib

pajak orang pribadi (studi pada KPP

pratama bandung karees tahun 2010-

2015)

Variabel

ekstensifikasi pajak

dan kepatuhan wajib

pajak, responden

penelitian

Variabel

penerimaan

pajak

pnghasilan

wajib pajak

orang pribadi,

lokasi penelitian

Ekstensifikasi pajak tidak

berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak penghasilan WP

OP, kepatuhan wajib pajak


penerimaan pajak penghasilan WP

OP, ekstensifikasi pajak dan

kepatuhan wajib pajak berpengaruh

positif terhadap penerimaan pajak

penghasilan WP OP.

4. Kurniawan Pengaruh sosialisasi perpajakan dan Variabel sosialisasi Variabel Sosialisasi perpajakan dan persepsi

wajib pajak tentang pelaksanaan

Sensus Pajak Nasional secara

simultan berpengaruh signifikan

terhadap Kesadaran WP. Sosialisasi

Perpajakan secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap

Kesadaran WP. Persepsi WP

tentang Implementasi Sensus Pajak

Nasional secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran WP.

et al., (2014) persepsi wajib pajak tentang perpajakan persepsi wajib

pelaksanaan sensus pajak nasional pajak tentang

terhadap kesadaran wajib pajak pelaksanaan

orang pribadi sensus pajak

nasional,

kesadaran wajib

pajak orang

pribadi


33

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian


5. Nurhayati Pengaruh intensifikasi dan Variabel Variabel Intensifikasi dan ekstensifikasi

(2015) ekstensifikasi pajak dan retribusi ekstensifikasi pajak, pengaruh pajak dan retribusi daerah

daerah terhadap peningkatan pelaksanaan good intensifikasi berpengaruh positif terhadap

pendapatan asli daerah dengan government pajak, retribusi peningkatan PAD dan pelaksanaan

dimoderasi pelaksanaan good governance sebagai daerah, good governance memperkuat

governance pada kabupaten/kota di variabel moderating peningkatan pengaruh intensifikasi pajak dan

wilayah cirebon pendapatan asli retribusi daerah terhadap

daerah peningkatan PAD, serta

pelaksanaan good governance tidak

memperkuat pengaruh intensifikasi

pajak dan retribusi daerah terhadap

peningkatan PAD.

6. Septarini Pengaruh pelayanan, sanksi, Variabel kepatuhan Variabel Hasil penelitian menunjukkan

bahwa semua variabel dalam

pengujian hipotesis memiliki

koefisien parameter positif. Efek

dari layanan pajak, denda pajak,

dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak adalah

signifikan

(2015) kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak dan pelayanan,

kepatuhan wajib pajak orang pribadi responden penelitian sanksi dan

di KPP pratama merauke kesadaran wajib

pajak, lokasi

penelitian


34

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian


7. Ilhamsyah

et al., (2016)

Pengaruh pemahaman dan

pengetahuan wajib pajak tentang

peraturan perpajakan, kesadaran

wajib pajak, kualitas pelayanan, dan

sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor (studi samsat kota malang)

Variabel

pengetahuan wajib

pajak, kepatuhan

wajib pajak

Variabel

pemahaman

tentang

peraturan

perpajakan,

kesadaran wajib

pajak, kualitas

pelayanan dan

sanksi

perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman wajib

pajak tentang peraturan perpajakan,

kesadaran wajib pajak, kualitas

pelayanan, dan sanksi perpajakan

mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor

yang terdaftar di Kantor Bersama

Samsat Kota Malang.

8. Putri &

Setiawan

(2017)

Pengaruh kesadaran, pengetahuan

dan pemahaman perpajakan, kualitas

pelayanan dan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel

pengetahuan

perpajakan dan

kepatuhan wajib

pajak

Variabel

kesadaran&pem

ahaman

perpajakan,

kualitas

pelayanan&san

ksi perpajakan

Kesadaran wajib pajak,

pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan, kualitas

pelayanan dan sanksi perpajakan


kepatuhan wajib pajak.


35

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian


9. Khasanah &

Y., (2016)

Pengaruh pengetahuan perpajakan,

modernisasi sistem administrasi

perpajakan, dan kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak pada kantor wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2013

Variabel

pengetahuan

perpajakan,

kepatuhan wajib

pajak

Variabel

modernisasi

sistem

administrasi

perpajakan,

kesadaran wajib

pajak

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pengetahuan Perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan,

Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan, dan Kesadaran Wajib

Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan

10. Agustinings

ih (2016)

Pengaruh penerapan e-filing, tingkat

pemahaman perpajakan dan

kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP

pratama yogyakarta

Variabel kepatuhan

wajib pajak,

responden penelitian

Variabel

penerapan e-

filing, tingkat

pemahaman

perpajakan dan

kesadaran WP

Penerapan e-filing berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, Tingkat

pemahaman perpajakan


terhadap kepatuhan wajib pajak,

Kesadaran wajib pajak


36

No.

Peneliti

(tahun)

Judul Penelitian

Metode Penelitian



terhadap kepatuhan wajib pajak,

Penerapan e-filing, tingkat

pemahaman perpajakan dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak

37

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ekstensifikasi perpajakan upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah

wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Penelitian

(Zulaikha, 2013) tentang efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efektif

untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar setiap tahun.

Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak akan mempengaruhi kepatuhan

dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh (Zulaikha, 2013), maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013)

menyatakan bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lianty, Hapsari,

& Kurnia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015)

menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan informasi

38

terkait peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil penelitian (Budhiartama & Jati, 2016) menunjukkan bahwa

pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang

perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat

pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan

perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hasil tersebut didukung oleh

(Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa semakin

tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak

untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2017) (Budhiartama & Jati, 2016) dan

(Rahayu, 2017), maka hipotesis diajukan adalah:

H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

39

4. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Tiraada, 2013) melakukan penelitian tentang kesadaran perpajakan, sanksi

pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

memberikan hasil bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan untuk sikap fiskus tidak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) melakukan penelitian yang

memiliki hasil bahwa kesadaran hukum memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memahami tentang

hukum dari pajak itu sendiri maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada,

2013), dan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), maka hipotesis yang diajukan

adalah:

H4: Kesadaran Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan

Perpajakan, Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Samadiartha & Darma, 2017) melakukan penelitian tentang pengaruh

kesadaran, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas

yang memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak secara

signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015)

memberikan hasil bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi

40

kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi pajak dan kesadaran hukum termasuk

faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

H5: Ekstensifikasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan dan kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak.

6. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Pelaksanaan Good Government Governance

Hasil penelitian (Nurhayati, 2015) menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Uar, 2016) memiliki hasil bahwa pelaksanaan prinsip-

prinsip good government governance mempunyai hubungan yang tinggi. Jika

pemerintah bisa menjalankan program ekstensifikasi perpajakan dengan baik

maka akan berdampak baik juga terhadap kepatuhan pajak itu sendiri. Maka

dapat disimpulkan hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

H6: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat Ekstensifikasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan

Pelaksanaan Good Government Governance

(Anwar & Syafiqurrahman, 2016) melakukan penelitian tentang pengaruh

sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro

kecil dan menengah dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi

yang memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan

41

positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan adanya tata kelola

pemerintah yang baik, masyarakat pun akan merespon positif dengan adanya

sosialisasi atau penyuluhan pajak yang dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan

hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

H7: Pelaksanaan Good Government Governance memperkuat

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Pelaksanaan Good Government Governance

Hasil penelitian oleh (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menyatakan

bahwa pengetahuan pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada

dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar terhadap hak dan

kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun

hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri

terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri. Pengaruh ini juga

diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan Good Government Governance.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aditya Nugroho,

Rita Andini, 2016), maka hipotesis yang diajukan adalah:


Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Pelaksanaan Good Government Governance

Kesadaran hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Setiap individu yang memiliki kesadaran akan adanya hukum perpajakan

42

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pengaruh positif ini juga diperkuat akibat dengan adanya

pelaksanaan Good Government Governance. Penelitian yang dilakukan

(Sudrajat & Ompusunggu, 2015) memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib

pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi dan pengetahuan pajak. Oleh karena itu,

maka hipotesis yang diajukan adalah:


Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1.

43

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan

pengaruh variabel independen, yaitu Ekstensifikasi Perpajakan, Sosialisasi

Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Hukum terhadap variabel

dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan pelaksanaan Good Government

Governance sebagai variabel moderating. Agar lebih fokus terhadap penelitian

yang dilakukan maka ruang lingkup penelitian difokuskan hanya pada Wajib Pajak

Orang Pribadi yang berada di Banten.

B. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang

akan diteliti (Sekaran, 2016). Sedangkan definisi sampel menurut Sekaran

(2016) adalah bagian kecil dari populasi yang terdiri dari anggota terpilih.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi,

sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kota Banten

merupakan sampel.

44

45

2. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience

sampling. Convenience sampling merupakan metode pengambilan sampel

dengan mengambil informasi dari bagian populasi hanya untuk yang bersedia

(Sekaran, 2016). Alasan peneliti memilih metode tersebut agar data yang

terkumpul memenuhi kriteria.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua

cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan

masalah yang sedang diteliti dari buku, jurnal, artikel, internet, dan data lain

yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan data utama yang digunakan peneliti

dalam melakukan penelitian ini. Peneliti memperoleh data langsung dari

pihak pertama (primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek adalah

Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Peneliti memperoleh

data dengan mengirimkan kuesioner kepada Wajib Pajak, baik secara

langsung maupun melalui perantara. Data penelitian ini menggunakan

kuesioner yang berisikan pernyataan-pernyataan dengan tujuan mendapat

informasi dari Wajib Pajak sebagai responden. Kuesioner dalam penelitian

ini disusun menggunakan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

46

5 = Sangat Setuju (SS)

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang

digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.

1. Ekstensifikasi Perpajakan (X1)

Ekstensifikasi perpajakan adalah upaya penambahan jumlah wajib

pajak. Ekstensifikasi perpajakan dilakukan untuk membidik wajib pajak

baru karena potensi calon wajib pajak sebenarnya sangat besar. Wajib pajak

memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak terdaftar dan

perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan

pendaftaran sebagai wajib pajak (Levina, 2015).

Dalam penelitian ekstensifikasi perpajakan diukur dengan

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Suyanto & Yahya,

2016) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan

diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban

yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sosialisasi perpajakan adalah satu konsep umum yang dimaknakan

sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain,

tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu

merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi

sosial yang efektif. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam

47

mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruh wajib pajak. Berbagai

media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh

terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi

negara (Riyanti, 2014).

Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan diukur dengan

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Nopiana & Natalia,

2018) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan

diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban

yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3. Pengetahuan Perpajakan (X3)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak

dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan

undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan

berguna bagi kehidupan mereka (Mintje, 2016).

Dalam penelitian ini pengetahuan pajak diukur dengan

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Sudrajat &

Ompusunggu, 2015) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana semua

pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5.

Jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2)

tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

48

4. Kesadaran Hukum (X4)

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan,

paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak

perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-

benar terbukti melangggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan

(Silviana, 2012).

Dalam penelitian kesadaran hukum diukur dengan menggunakan

kuesioner yang dikembangkan oleh (Silviana, 2012) dan disesuaikan

dengan topik penelitian dimana semua pertanyaan diukur dengan

menggunakan skala Interval (Likert), 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan

dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4)

setuju, dan (5) sangat setuju.

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku

dalam suatu negara (Ariesta & Latifah, 2017).

Dalam penelitian ini, variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur

dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Putri &

Setiawan, 2017) dengan skala Interval (Likert) yang memiliki nilai 1-5 dan

jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2)

tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

49

6. Pelaksanaan Good Government Governance (Z)

Tata kelola pemerintah yang baik menghendaki dijalankan dengan

prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya Negara yang

berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk

kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara. Penerapan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan Negara tak lepas

dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

Negara karena aspek keuangan Negara menduduki posisi strategis dalam

proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun

pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian

bangsa (Siringoringo, 2015).

Dalam penelitian ini pelaksanaan Good Government Governance

diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Aldino,

Nasution, & Utara, 2015) dan disesuaikan dengan topik penelitian dimana

semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Interval (Likert), 1

sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak

setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

50

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Indikator No. Butir

Pertanyaan

Skala

Ukuran

Ekstensifikasi

Perpajakan

(X1) (Suyanto

dan Kiftia:

2016)

1. Penambahan jumlah wajib

pajak

1-3 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Peningkatan dengan adanya

kegiatan pendapatan objek

pajak

3. Petugas ekstensifikasi

melakukan pengamatan

langsung ke lapangan

Sosialisasi

Perpajakan

(X2) (Puspita

dan Erni:

2018)

1. Media sosialisasi 4-10 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Materi sosialisasi

3. Waktu sosialisasi

4. Penyelenggaraan sosialisasi

Pengetahuan

Perpajakan

(X3)

(Ajat dan

Arles: 2015)

1. Subjek Pajak 11-17 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Objek Pajak

3. Penghasilan kena pajak

4. Penghasilan tidak kena pajak

5. Tarif pajak penghasilan

Kesadaran

Hukum (X4)

(Ana

Silviana:

2012)

1. Pengetahuan tentang

peraturan-peraturan hukum

18-22 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Pengetahuan tentang isi

peraturan-peraturan hukum

3. Sikap hukum

4. Pola perilaku hukum

51

Variabel Indikator No. Butir

Pertanyaan

Skala

Ukuran

Kepatuhan

Wajib Pajak

(Y)

(Kadek dan

Putu: 2017)

1. Pendaftaran diri untuk

mendapatkan NPWP

23-27 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Pengisian formulir pajak

dengan lengkap dan jelas

3. Menghitung pajak yang

terhitung dengan benar

4. Membayar pajak terutang

tepat waktu

Pelaksanaan

Good

Government

Governance

(Z2) (Ovi

Aldino: 2015)

1. Akuntabilitas 28-35 Skala

Ordinal

(Likert) 2. Transparansi

3. Responsivitas

4. Keadilan

5. Fairness

6. Supremasi hukum

7. Efektif

8. Partisipasi

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif,

uji kualitas data, dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah satu metode analisis data yang

menggambarkan secara deskriptif mengenai suatu data yang dilihat dari

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,

52

range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali 2018:19).

Dalam penelitian ini statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan

skor terendah, tertinggi, rata-rata, serta standar deviasi dari jawaban yang

diberikan responden.

2. Uji Kualitas Data

Kualitas data dari sebuah penelitian ditentukan oleh kualitas

instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrument yang

valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang hendak

diukur. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa baiknya

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian. Menurut

Ghozali (2018:51), suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan

yang tertera dalam kuesioner tersebut mampu mengungkap suatu yang

diukur.

Dalam penelitian ini untuk pengujian validitas menggunakan

Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai

yang diperoleh dari setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner.

Apabila nilai Pearson Correlation yang didapat memiliki tanda bintang

** dan nilai sig. dibawah 0,05 itu menunjukkan bahwa data yang

diperoleh valid (Ghozali, 2018:54).

53

b. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah kepercayaan, keterandalan, atau konsistensi. Uji

reliabilitas ini digunakan untuk mnguji apakah data yang diperoleh

konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Pengujian

reliabilitas didalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha (α).

Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha

>0,60 (Sarjono, 2011;45).

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik sebelum

dilakukannya pengujian hipotesis atas model regresi utama. Oleh karena itu,

dasar analisis regrsi memerlukan uji asumsi. Tujuan dari pengujian ini yaitu

untuk menghindari terjadinya multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah

nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya

hubungan linear antara variabel bebas (indks), dilakukan dengan

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value.

Batas dari tolerance value adalah > 0,10 atau nilai VIF < 10. Jika

54

tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi

multikolinearitas (Ghozali, 2018:107-108).

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual atas suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas: 1) menggunakan

scatterplot, 2) uji park, 3) Uji Glejser dan 4) uji white (Ghozali,

2018:137-138).

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan

scatterplot, dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar

analisis pengambilan keputussan dalam pengujian ini yaitu:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heterokedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heterokedastisitas.

55

c. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk meneguji apakah dalam

model regresi, variabel pengganggung atau residual memiliki distribusi

normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan uji f

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah

sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi

normal yaitu analisis grafik dan analisis statistic (Ghozali, 2018:161).

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis

statistik. Analisis statistik dilakukan untuk memberikan keyakinan yang

memadai terkait hasil uji normalitas. Karena, uji normalitas dengan

grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual keliatan

normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik dapat

dilakukan dengan 2 cara, yaitu; uji statistik sederhana yang dapat

dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual, dan

uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Namun, dalam

penelitian ini untuk analisis statistik hanya menggunakan uji statistik

non-parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan lulus

uji normalitas ketika dengan Asymp. Sig. >0,05 (Ghozali, 2018:166).

56

4. Uji Hipotesis

Penelitian ini memiliki 2 tahapan dalam menguji hipotesis, tahap

pertama pengujian dengan analisis regresi berganda, dan tahapan ke dua

yaitu dengan analisis regresi moderat (MRA), berikut penjelasannya:

a. Analisis Regresi Berganda

Pada dasarnya analisis regresi berganda sama konsepnya dengan

analisis regresi sederhana, tetapi yang membedakan adalah jumlah

variabel bebas (independen). Pada analisis regresi sederhana terdiri dari

dua variabel (satu variabel dependen, dan satu variabel independen).

Sedangkan, pada analisis regresi berganda terdapat satu variabel

dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi

berganda diperlukan untuk mengetahui arah hubungan (positif/negative)

antara variabel dependen dengan variabel independen. Hal tersebut dapat

diukur dari koefisin determinasi (R2), uji statistik f, uji statistik t. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak, sosialisasi

pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum. Lalu variabel

dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji hipotesis dari

variabel-variabel tersebut, maka rumus persamaan regresi

yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y1 = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan:

Y1 = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

57

b = Koefisien regresi

X1 = Ekstensifikasi Pajak

X2 = Sosialisasi Pajak

X3 = Pengetahuan Pajak

X4 = Kesadaran Hukum

e = error term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

1) Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

satu. Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel variabel dependen

sangat terbatas. Dan jika nilai R2 mendekati satu berarti variabel-

variabel independen hamper semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen yang dimasukkan model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji

f juga berguna untuk mengetahui model yang digunakan layak (fit)

untuk memprediksi variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah

dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil rgresi, dimana

58

jika nilai signifikansi yang didapat <0,05 (α = 5%) maka model

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang

menandakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain

hipotesis diterima (Ghozali, 2018:98).

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini digunakan untuk membuktikan signifikansinya

terhadap pengaruh variabel independen secara individu dalam

menjelaskan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar

5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali,

2018:99):

a) Apabila nilai signifikansi t < 0.05, maka Ho akan ditolak, artinya

terdapat pengaruh yang signifikan antara smua variabel

independen terhadap variabel dependen.

b) Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka Ho akan diterima,

artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua

variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate (Moderated

Regression Analysis – MRA)

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression

Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda

dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi.

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel

59

moderasi dari pelaksanaan Good Government Governance pada

pengaruh variabel utama. Variabel moderasi adalah variabel independen

yang akan memperkuat atau memperlemah variabel independen lainnya

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji MRA dapat dihitung dengan persamaan berikut:

Y1 = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6(X1 X5) + b7

(X2 X5) + b8(X3 X5) + b9(X4 X5) + e

Keterangan:


α = Konstanta

b = Koefisien Regresi





X5 = Pelaksanaan Good Government Governance

X1 X5 = Variabel perkalian antara ekstensifikasi pajak dengan

pelaksanaan good government governance yang

menggambarkan pengaruh variabel moderating,

pelaksanaan good government governance terhadap

hubungan ekstensifikasi pajak dengan kepatuhan wajib

pajak

60

X2 X5 = Variabel perkalian antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan

good government governance yang menggambarkan

pengaruh variabel moderating, pelaksanaan good

government governance terhadap hubungan sosialisasi

pajak dengan kepatuhan wajib pajak

X3 X5 = Variabel perkalian antara pengetahuan pajak dengan




hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib

pajak

X4 X5 = Variabel perkalian antara kesadaran hukum dengan




hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib

pajak

e = Error term (tingkat kesalahan pendugaan dalam penelitian)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak di Indonesia khususnya

wilayah Banten. Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini

merupakan wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui penyebaran

kuesioner dengan memberikan langsung kepada wajib pajak serta

menggunakan kuesioner online yang dibuat melalui googleform. Proses

perizinan penyebaran kuesioner secara manual dimulai dari tanggal 22 Juli

2019 sampai dengan 15 Agustus 2019. Sedangkan proses penyebaran

kuesioner secara online dimulai dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan 15

Agustus 2019.

Berikut merupakan gambaran mengenai data dan sampel yang telah

disajikan dalam tabel 4.1.

61

62

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

No. Keterangan Jumlah Presentase

1. Jumlah kuesioner yang disebar 150 100%

2. Jumlah kuesioner yang tidak

kembali

0 0%

3. Jumlah kuesioner yang tidak

dapat diolah

11 7%

4. Jumlah kuesioner yang dapat

diolah

139 93%

Sumber: data primer yang diolah

Kuesioner yang disebar berjumlah 150 lembar. Kuesioner yang tidak dapat

diolah berjumlah 11 lembar atau 7% hal ini dikarenakan adanya wajib pajak

yang tidak memiliki NPWP, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak

139 buah atau 93%.

2. Karakteristik Profil Responden

Responden didalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang ada di

Wilayah banten sehingga akan mampu memberikan informasi terkait variabel

penelitian ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran

hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good government governance.

Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden yang terdiri dari

kepemilikan NPWP, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan.

63

a. Deskripsi profil responden berdasarkan NPWP

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan NPWP dalam

tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Frequenc y

Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Punya 139 100,0 100,0 100,0

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua responden memiliki NPWP,

yaitu sebanyak 139 orang atau 100%.

b. Deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid

Percen

t

Cumulative

Percent

Valid Laki-Laki 62 44,6 44,6 44,6

Perempuan 77 55,4 55,4 100,0

Total 139 100,0 100,0


Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 77 orang atau 55,4% responden di

dominasi oleh jenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 62 orang atau

44,6% responden berjenis kelamin laki-laki.

64

c. Deskripsi profil responden berdasarkan umur

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan umur yang

terdapat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Frequen c y


Cumulative Percent

Valid <25 tahun 30 21,6 21,6 21,6

25-30 tahun

45 32,4 32,4 54,0

31-35 tahun

49 35,2 35,2 89,2

36-40 tahun

15 10,8 10,8 100,0

41-45 tahun

0 0 0

46-50 tahun

0 0 0

>50 tahun 0 0 0

Total 139 100,0 100,0


Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki umur 31-35

tahun, yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 35,2%. Responden yang

memiliki umur 25-30 tahun sebanyak 45 responden atau sebesar 32,4%,

responden yang berumur <25 tahun sebanyak 30 responden atau sebesar

21,6%, responden yang berumur 36-40 tahun sebanyak 15 responden atau

sebesar 10,8, dan responden yang berumur 41-45 tahun, 46-50 tahun dan >50

tahun sebanyak 0 atau sebesar 0%.

65

d. Deskripsi profil responden berdasarkan pendidikan

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan

terakhir dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan


Percent Cumulative

Percent

Valid SMA 5 3,5 3,5 3,5

D3 25 17,9 17,9 21,4

S1 48 34,6 34,6 56,0

S2 31 22,4 22,4 78,4

Lainnya 30 21,6 21,6 100,0

Total 139 100,0 100,0


Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden sebagian besar berpendidikan

Strata satu (S1) dengan jumlah responden sebanyak 48 orang atau 34,6%.

Sisanya, yaitu responden yang berpendidikan S2 sebanyak 31 orang atau

22,4%, lalu responden yang berpendidikan D3 sebanyak 25 orang atau 17,9%,

responden yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 3,5%, dan

sebanyak 30 responden atau 21,6% merupakan responden yang berpendidikan

lainnya.

e. Deskripsi profil responden berdasarkan pekerjaan

Berikut disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dalam

tabel 4.6.

66

Tabel 4.6

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Frequenc y


Cumulative Percent

Valid Lainnya 10 7,1 7,1 7,1

Pegawai Swasta

55 39,5 39,5 46,6

PNS 27 19,5 19,5 66,1

Wirausaha 47 33,9 33,9 100,0

Total 139 100,0 100,0


Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki

pekerjaan sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 55 orang atau 39,5%,

sedangkan sisanya memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 47 orang

atau 33,9%, yang memiliki pekerjaan PNS sebanyak 27 orang atau 19,5%, dan

sebanyak 10 orang atau 7,1% memiliki pekerjaan lainnya.

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ekstensifikasi pajak,

sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak,

dan pelaksanaan good government governance akan diuji secara statistic

deskriptif seperti pada tabel 4.7.

67

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif


Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dideskripsikan bahwa jumlah

responden (N) yang valid dan dapat diproses lebih lanjut yaitu sebanyak 139

responden. Pada variabel ekstensifikasi pajak, skor jawaban minimum

responden sebesar 8, skor jawaban maksimum sebesar 15, dengan skor rata-

rata jawaban sebesar 12,86 dan standar deviasi sebesar 1,729. Pada variabel

sosialisasi pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 22 dan skor

jawaban maksimum 35, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 30,74 dan

standar deviasi sebesar 2,827. Pada variabel pengetahuan pajak, skor jawaban

minimum responden sebesar 13, skor jawaban maksimum sebesar 35, dengan

skor rata – rata jawaban sebesar 26,14, dan standar deviasi sebesar 4,425. Pada

variabel kesadaran hukum skor jawaban minimum responden sebesar 13, skor

jawaban maksimum sebesar 25, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 19,80,

dan standar deviasi sebesar 2,485. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, skor

jawaban minimum responden sebesar 15, skor jawaban maksimum sebesar 25,

68

dengan skor rata-rata jawaban sebesar 21,88, dan standar deviasi sebesar 2,278.

Terakhir pada variabel pelaksanaan good government governance skor

jawaban minimum responden sebesar 17, skor jawaban maksimum sebesar 40,

dengan skor rata-rata jawaban sebesar 34,24, dan standar deviasi sebesar 4,731.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Validitas

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak

(X1), sosialisasi pajak (X2), pengetahuan pajak (X3), kesadaran hukum (X4),

kepatuhan wajib pajak (Y), dan pelaksanaan good government governance (Z).

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

EP1 0,833** 0,000 VALID

EP2 0,593** 0,000 VALID

EP3 0,895** 0,000 VALID


Tabel 4.8 menujukkan hasil uji validitas variabel ekstensifikasi pajak

mempunyai kriteria valid untuk semua butir pertanyaan dengan nilai sig <0,05.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

SP1 0,654** 0,000 VALID

SP2 0,648** 0,000 VALID

69

SP3 0,463** 0,000 VALID

SP4 0,653** 0,000 VALID

SP5 0,393** 0,000 VALID

SP6 0,606** 0,000 VALID

SP7 0,667** 0,000 VALID


Tabel 4.9 menujukkan hasil uji validitas variabel sosialisasi pajak


Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

PP1 0,799** 0,000 VALID

PP2 0,845** 0,000 VALID

PP3 0,798** 0,000 VALID

PP4 0,777** 0,000 VALID

PP5 0,833** 0,000 VALID

PP6 0,724** 0,000 VALID

PP7 0,788** 0,000 VALID


Tabel 4.10 menujukkan hasil uji validitas variabel pengetahuan pajak


70

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Kesadaran Hukum

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

KH1 0,448** 0,000 VALID

KH2 0,775** 0,000 VALID

KH3 0,761** 0,000 VALID

KH4 0,764** 0,000 VALID

KH5 0,586** 0,000 VALID


Tabel 4.11 menujukkan hasil uji validitas variabel kesadaran hukum


Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

KWP1 0,716** 0,000 VALID

KWP2 0,617** 0,000 VALID

KWP3 0,617** 0,000 VALID

KWP4 0,720** 0,000 VALID

KWP5 0,520** 0,000 VALID


Tabel 4.12 menujukkan hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak


71

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Good Government Governance

Nomor Butir

Pertanyaan

Pearson

Correlation

Sig.2

(Tailed)

Keterangan

PGG1 0,751** 0,000 VALID

PGG2 0,616** 0,000 VALID

PGG3 0,627** 0,000 VALID

PGG4 0,706** 0,000 VALID

PGG5 0,793** 0,000 VALID

PGG6 0,661** 0,000 VALID

PGG7 0,751** 0,000 VALID

PGG8 0,787** 0,000 VALID


Tabel 4.13 menujukkan hasil uji validitas variabel pelaksanaan good

government governance mempunyai kriteria valid untuk semua butir

pertanyaan dengan nilai sig <0,05.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha berada diatas 0,60

(Sarjono, 2011:45). Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk

variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran

hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good government governance.

72

Tabel 4.14

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan

Ekstensifikasi pajak 0,647 Reliabel

Sosialisasi pajak 0,676 Reliabel

Pengetahuan pajak 0,898 Reliabel

Kesadaran hukum 0,680 Reliabel

Kepatuhan wajib

pajak

0,632 Reliabel

Pelaksanaan GGG 0,861 Reliabel


3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Dilakukannya uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terjadi

korelasi atau keterkaitan antara variabel bebas (independen). Dibawah ini tabel

4.15 menyajikan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinieritas

Constant Collinearity Statistcs

Toleran ce

VIF

TEP 0,815 1,226

TSP 0,902 1,108

TPP 0,821 1,218

TKH 0,819 1,221

TPGG 0,846 1,182


73

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.15 dapat terlihat

bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinieritas karena memiliki nilai

tolerance >0,10 dan nilai VIF <10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala

multikolinieritas anta variabel (Ghozali, 2018:107-108).

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini hanya menggunakan

analisis grafik. Berikut hasil analisisnya:

Gambar 4.1

Hasil Uji Heterokedastisitas


Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan

tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

(Ghozali, 2018:139).

74

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis statistik

dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Berikut hasil analisis statistik

pada tabel 4.16

Tabel 4.16

Hasil Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa angka Asymp. Sig. Sebesar 0,200 (lebih

dari 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi dalam penelitian ini

dikatakan normal dan lulus uji normalitas.

4. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitan ini dilakukan guna membuktikan kebenaran

atas hipotesis yang telah dibuat, bahwa diduga ekstensifikasi pajak, sosialisasi

pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan good government governance sebagai

variabel pemoderasi. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan 2

tahapan, pertama dengan analisis regresi berganda guna mengetahui pengaruh

75

variabel independen terhadap variabel dependen, kedua dilanjutkan dengan analisis

regresi moderat (MRA) guna menguji variabel moderasi menggunakan uji

interaksi.

a. Hasil Uji Regresi Berganda

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel

independen menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.17 dibawah ini

menyajikan hasil uji koefisiensi determinasi (Adjusted R-Ssquare) untuk

penelitian ini.

Tabl 4.17

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi


Tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak

dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak,

pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum sebesar 0,350 atau 35%.

Sedangkan sisanya sebesar 0,65 atau 65% dijelaskan oleh faktor-faktor

atau variabel diluar penelitian ini seperti: kualitas pelayanan, modernisasi

sistem administrasif perpajakan, penerapan e-filing, motivasi.

2) Uji Statistik f

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang

digunakan sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi <0,05, maka dapat

76

dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah signifikan. Berikut hasil

uji statistik F untuk penelitian ini disajikan pada tabel 4.18

Tabel 4.18

Hasil Uji Statistik f

ANOVAa

Model

Sum of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1 Regression 267.789 5 53.558 15.887 .000b

Residual 448.370 133 3.371

Total 716.158 138

a. Dependent Variable: TKWP

b. Predictors: (Constant), TPGG, TKH, TSP, TPP, TEP


Tabel 4.l8 menunjukkan bahwa nilai signifikan pada kolom Sig.

sebesar 0,000 dimana nilai tersebut <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa

model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit. Bedasarkan

nilai Sig. tersebut juga dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak,

sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum secara simultan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh

suatu variabel independen secara parsial menerangkan variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat

dinyatakan variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap

77

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dibawah ini tabel 4.19 menyajikan

hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t).

Tabel 4.19



Berdasarkan tabel di atas, angka signifikansi dari variabel

ekstensifikasi dan sosialisasi pajak <0,05 itu berarti secara parsial kedua

variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak dan kesadaran hukum

menunjukkan angka signifikansi >0,05 sehingga variabel pengetahuan pajak

dan kesadaran hukum secara parsial tidak mempengaruhi variabel

dependen. Maka dapat diperoleh persamaan model regresi berganda sebagai

berikut:

Y = 6,650 + 0,340X1 + 0,194X2 -0,031X3 + 0,015X4 + 0,158X5 + 2,386

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak


78




e = error term (tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

b. Hasil Uji Regresi Moderat (MRA)

Uji hipotesis secara regresi moderat ini menggunakan uji interaksi, yaitu

pengujian terhadap pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi

dan variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel pelaksanaan good

government governance dapat memoderasi pengaruh variabel independen

(ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran

hukum) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Semua variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderasi apabila memiliki

nilai signifikan <0,05. Berikut adalah hasil uji interaksi (pure moderator).

1) Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R-Ssquare)

Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel

independen menjelaskan variabel dependen. Tabel 4.20 dibawah ini

menyajikan hasil uji koefisiensi determinasi (Adjusted R-Square) untuk

penelitian ini.

79

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi


Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib

pajak dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak,

pengetahuan pajak, kesadaran hukum, dan pelaksanaan good government

governance sebesar 0,392 atau 39,2%. Sedangkan sisanya sebesar 0,608

atau 60,8% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel diluar penelitian ini

seperti: kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasif perpajakan,

penerapan e-filing, motivasi.

2) Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang

digunakan sudah signifikan. Apabila nilai signifikansi <0,05, maka dapat

dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah signifikan. Berikut hasil uji

statistik F untuk penelitian ini disajikan pada tabel 4.21.

80

Tabel 4.21

Hasil Uji Statistik f


Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai signifikan pada kolom Sig.

Sebesar 0,000 dimana nilai tersebut <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa

model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit.

3) Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat

dinyatakan variabel independen secara individual berpengaruh terhadap

variabel dependen (Ghozali, 2018). Dibawah ini tabel 4.22 menyajikan hasil

uji signifikansi parsial (uji statistik t).

81

Tabel 4.22



Berdasarkan tabel di atas, angka signifikansi yang menunjukkan

nilai <0,05 yaitu, variabel ekstensifikasi pajak, variabel interaksi antara

ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan good government governance,

variabel sosialisasi pajak, variabel interaksi antara sosialisasi pajak dengan

pelaksanaan good government governance. Hal itu berarti secara parsial

keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran hukum,

pelaksanaan good government governance, interaksi pengetahuan pajak

dengan pelaksanaan good government governance interaksi kesadaran

hukum dengan pelaksanaan good government governance, menunjukkan

angka signifikansi >0,05 sehingga variabel-variabel tersebut secara parsial

tidak mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat diperoleh persamaan

model sebagai berikut:

82

Y1 = -23,656 + 2,153X1 + 1,162X2 + 0,549X3 + 0,506X4 + 1,114X5 –

0,053(X1 X5) – 0,028(X2 X5) – 0,017(X3 X5) – 0,013 (X4 X5) + 13,387

Keterangan:






X5 = Pelaksanaan Good Government Governance

X1 X5 = Variabel perkalian antara ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan

good government governance yang menggambarkan pengaruh

variabel moderating, pelaksanaan good government governance

terhadap hubungan ekstensifikasi pajak dengan kepatuhan wajib

pajak.

X2 X5 = Variabel perkalian antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan



terhadap hubungan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib

pajak.

X3 X5 = Variabel perkalian antara pengetahuan pajak dengan pelaksanaan



terhadap hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib

83

Pajak.

X4 X5 = Variabel perkalian antara kesadaran hukum dengan pelaksanaan



terhadap hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan wajib

pajak.

e = Error term (tingkat kesalahan pendugaan dalam penelitian)

C. Pembahasan

1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi

pada variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tingkat signifikansi <0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan arah

positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,258. Berdasarkan

hasil tersebut maka H1 tidak ditolak, yang berarti ekstensifikasi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh (Zulaikha, 2013) bahwa pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan kegiatan yang

efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan

kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu teori atribusi (atribution theory), yang menjelaskan

bahwa bila indvidu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba

84

untuk mengamati apakah perilaku yang ditimbulkan secara internal atau secara

eksternal. Dimana jika secara internal, artinya mereka secara sukarela

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan berkeinginan untuk memnuhi

kewajiban perpajakannya. Tetapi, jika secara eksternal, artinya mereka

dipengaruhi oleh orang lain dan secara terpaksa untuk melakukannya bisa

karena situasi ataupun keadaan. Persepsi seseorang juga sangat mempengaruhi

orang lain baik itu secara internal maupun eksternal. Dan dengan adanya

persepi tersebut, maka mereka akan menentukan apakah mereka akan

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau tidak.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa tingkat

signifikansi pada variabel sosialisasi pajak sebesar 0,001. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi <0,005. Hasil penelitian juga

menunjukkan arah positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar

0,241. Dengan demikian maka H2 tidak ditolak. Yang mengartikan bahwa

sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwa semakin tingginya

sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin baik kualitas dalam cara

memberikan informasi terkait peraturan perpajakan dan cara membayar

pajak kepada wajib pajak itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia.

85

Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori planned behavior, bahwa

sosialisasi pajak merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari

sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang dapat diharapkan sebagai bentuk

perubahan dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi suatu organisasi

yang efektif. Dimana dari terbentuknya suatu organisasi tersebut untuk bisa

mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat luar yang belum

mengerti akan perpajakan itu sendiri yang dimana nanti akan membuka

persepsi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian oleh

(Winerungan, 2013) dan (Lianty et al., 2017) yang menunjukkan hasil bahwa

sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


signifikansi pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0,425. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya >0,05. Hasil penelitian

menunjukkan arah negatif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar

-0,061. Berdasarkan hasil tersebut maka H3 ditolak, yang berarti

pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh (Pancawati dan Nila, 2011) yang menyatakan bahwa

kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak,

86

disebabkan karena tingkat pendidikan wajib pajak sebagian besar atau 50%

masih tingkat SD, SLTP, SLTA, D1. Ini merupakan tugas tambahan para

petugas pajak atau Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan dan menggali

lagi dengan pengajaran, pelatihan atau penjelasan-penjelasan tentang

pengetahuan pajak kepada wajib pajak agar mereka lebih tau secara

mendalam tentang pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan hasil deskripsi responden, bahwa jenis kelamin yang

paling banyak dalam penelitian saya adalah perempuan, dengan usia yang

paling banyak antara usia 31-35 tahun dengan tingkat pendidikan S1 dan

pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dengan hasil deskripsi responden jika

dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pajak orang pribadinya

tersebut sudah dipotong oleh perusahaan langsung dan jika gaji orang

pribadinya dibawah dari nilai PTKP yaitu sebesar 54.000.000 dalam

setahun atau sebesar 4.500.000 gaji orang pribadi selama sebulan, maka ia

tidak perlu untuk membayar pajak. Dan berdasarkan hasil deskripsi

responden saya bahwa lebih banyak wajib pajak yang berusia 30 tahun

keatas dibandingkan dengan usia yang 30 tahun kebawah karena biasanya

usia yang lebih muda kurang dalam sensitif terhadap hukuman yang

berlaku dan biasanya usia yang dibawah 30 tahun masih belum memiliki

NPWP jadi belom ada kewajiban untuk membayar pajak.

87

Dan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dalam hasil

penelitian saya mayoritas berpendidikan S1 yang mana jika pendidikan

masih dibawah itu akan cenderung mempunyai sikap dan kurang peduli

terhadap peraturan dan masih kurangnya pembelajaran yang di dapat

tentang pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Rahayu, 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan

pajak akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk membayar pajak

secara tepat waktu, sehingga akan meningkatkan wajib pajak. Seperti yang

sudah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pengetahuan pajak bisa dilakukan

melalui pendidikan formal ataupun non-formal dan dari pendidikan itu wajib

pajak akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena

pengetahuan perpajakan adalah hal yang paling mendasar yang harus

dimiliki setiap wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan

kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan

memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dan juga pengetahuan

tentang sanksi perpajakan yang dimana wajib pajak akan lebih patuh dan taat

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak

memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib

pajak yang tidak taat, karena mereka tidak tidak tahu dan tidak paham jika

melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi.

88

Pengetahuan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,

usia dan PKP. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat

mempengaruhi karena jika wajib pajak memiliki pendidikan rendah akan

cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib

pajak yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Dan berdasarkan

undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

proses pembelajaran secara aktif (Tyas, 2013).

Usia merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkat

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Adanya

hubungan usia dan dengan ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh

pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib pajak yang lebih muda, lebih

berani dalam mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan

reflek sosial dan perbedaan psikologis berhubungan dengan periode dimana

mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Dan usia wajib

pajak yang lebih tua biasanya akan lebih patuh daripada wajib pajak yang

lebih muda (Aryati, 2012).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan atas penghasilan kena

pajak maka akan semakin tinngi pula kepatuhannya dalam membayar

pajak. Namun ada beberapa anggapan bahwa semakin tinggi pemahaman

seseorang atas penghitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang

dapat menyebabkan seseorang itu melakukan upaya penekanan jumlah

pajak terutangnya.

89

Salah satu kendala dalam pemungutan pajak yang berasal dari

masyarakat dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral

masyarakat. Artinya bahwa semakin pintar masyarakat maka ada

kemungkinan masyarakat untuk menghindari bahkan menggelapkan pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


signifikansi pada variabel kesadaran hukum sebesar 0,826. Hal tersebut

menunjukkan tingkat signifikansi >0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan

arah positif dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,017. Dengan

demikian H4 ditolak, yang berarti kesadaran hukum tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) yang menyatakan bahwa jika wajib

pajak memahami tentang hukum dari pajak itu sendiri maka wajib pajak akan

patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil tersebut,

jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori

planned behavior, bahwa kesadaran hukum yang mereka sudah miliki tidak

cukup untuk mendorong niat dan keinginan seseorang untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Masalah kesadaran hukum masyarakat

sebenarnya menyangkut tentang faktor-faktor apakah suatu ketentuan

hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan juga dihargai.

90

Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan

hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang

memahaminya, menaatinya dan menghargai hukum itu sendiri. Artinya,

jika wajib pajak tidak mengetahui tentang hukum tentu hukum itu tidak

akan ditaati, karena melalui kesadaran hukum masyarakat bisa melihat

bahwa pentingnya peraturan hukum.

Dan dengan masyarakat sadar akan hukum dan menaatinya, tentu

akan merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta

ketentraman dalam dirinya. Tetapi, faktor eksternal dalam mendorong niat

dan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga berperan

penting dan dengan adanya hukum dan sanksi pajak. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak

dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi maupun yang

berkaitan dengan denda, bunga, maupun kenaikan tarif pembayaran.

Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda

keuangan.

5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,

dan Kesadaran Hukum Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak


signifikansi pada variabel ini sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan

tingkat signifikansi >0,05.

91

Dengan demikian H5 tidak ditolak, yang berarti ekstensifikasi pajak,

sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran hukum secara

simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

(Samadiartha & Darma, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran dan

pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dan penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) yang menyatakan

bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak. Ekstensifikasi pada dan kesadaran hukum termasuk faktor

yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi (atribution theory), yang

menjelaskan bahwa individu tersebut melakukan kewajiban perpajakannya

apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal.

Lalu, berdasarkan teori planned behavior yang menjelaskan bahwa

sikap, norma, dan tingkah laku dari seorang wajib pajak. Faktor utama

dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan kewajibannya

sebagai wajib pajak, perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa

besar niat keinginan sesorang untuk mengetahui tentang perpajakan dan

seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kewajibannya.

Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar

kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

92

6. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance

Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 yang menggunakan metode

regresi moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi

antara ekstensifikasi pajak dengan pelaksanaan good government

governance mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya <0,05. Berdasarkan hasil

tersebut maka H6 ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good

government governance dapat memperkuat pengaruh antara ekstensifikasi

pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh (Aty, 2016) yang menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip

good government governance mempunyai hubungan yang tinggi. Dimana,

jika program ekstensifikasi pajak itu dilakukan pemerintah dengan cara dan

metode yang sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan

output program yang bagus. Dan jika program ekstensifikasi pajak ini

berjalan dengan baik tentu itu akan berdampak juga kepada meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan

oleh (Nurhayati, 2015) yang menyatakan bahwa dalam adanya pelaksanaan

good government governance akan memperkuat pngaruh ekstensifikasi

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

93

7. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Memperkuat Pelaksanaan Good Government Governance

Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 yang menggunakan metode

regresi moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi

antara sosialisasi pajak dengan pelaksanaan good government governance

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tingkat signifikansinya <0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H7

tidak ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good government

governance dapat memperkuat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan

kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) yang menyatakan bahwa

pelaksanaan prinsip good government governance memiliki hubungan yang

tinggi. Tata kelola organisasi yang baik pada Direktorat Jenderal Pajak dapat

dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih berfokus

kepada bagaimana DJP mengatur jalannya suatu program dengan prinsip

keterbukaan.

Salah satu contohnya dengan membuat program sosialisasi pajak

guna untuk memperluas wawasan masyarakat tentang pajak. Sosialisasi

pajak bisa dilakukan melalui sosialisasi langsung atau tidak langsung.

Sosialisasi langsung yang sudah dilakukan oleh DJP dengan mengadakan

program Tax Center yang bekerjasama dengan perguruan tinggi,

mendatangkan serangkaian kegiatan dan daerah dan instansi melalui pekan

raya, pameran dan promosi.

94

Sedangkan sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui

media cetak seperti melakukan talkshow di radio atau televisi, membuat

iklan pajak yang bisa dilihat oleh masyarakat. Tentu, dalam kegiatan

sosialisasi pajak ini pemerintah juga harus ikut andil dalam program

tersebut, karena dengan ikut andilnya pemerintah dalam program yang

dilaksanakan itu akan menjadi pengaruh yang besar yang bisa menjadi

contoh untuk masyarakat. Dan dari faktor eksternal lebih menekankan

bagaimana DJP dapat menjalankan program sosialisasi pajak ini dengan

baik guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi sharing mengenai

implementasi pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan atau

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dimana kegiatan sosialisasi

ini pihak DJP bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti). Sosialisasi ini dilakukan kepada para dosen

dikarenakan pada tahun depan DJP ingin pajak sudah masuk dalam

kurikulum pelajaran di PTN dan PTS. Hal ini salah satu cara untuk

menyadarkan mahasiswa yang nanyinya menjadi Wajib Pajak bisa sadar

pajak.

8. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Hasil pengujian hipotesis, tahap 2 menggunakan metode regresi

moderat (MRA), pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa interaksi antara

pengetahuan pajak dengan pelaksanaan good government governance

mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,069.

95

Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansinya >0,05.

Berdasarkan hasil tersebut maka H8 ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa

pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat

pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

(Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan

pajak memiliki efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini juga

diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan good government governance.

Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, bahwa adanya

pemerintahan sebagai faktor eksternal yang bertugas memberikan

pengetahuan dan pemahaman tidak dapat memperkuat perilaku seseorang

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena seseorang akan merasa

terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena situasi atau lingkungan dan

karena tidak adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri.

Dimana, good government governance ini diartikan sebagai tata

kelola pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan negara dijalankan

secara efektif. Pemerintahan yang sebelumnya mengganggap dirinya

sebagai yang dilayani telah berubah sebagai pelayan masyarakat. Salah satu

hal yang bisa pemerintah berikan kepada masyarakat adalah memberikan

pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, banyak masyarakat yang

belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak jadi bagaimana

masyarakat bisa menaati kewajibannya sebagai wajib pajak.

96

Pemerintah bisa menjadi wadah atau sarana untuk masyarakat

memperluas pengetahuan dan pemahaman pajak kepada masyarakat. Karena

semakin bagus kinerja dari pemerintah semakin tinggi juga pengetahuan

pajak yang dimiliki oleh masyarakat.

9. Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Hasil uji hipotesis pada gambar 4.22 menunjukkan bahwa interaksi

antara kesadaran hukum dengan pelaksanaan good government governance

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,434. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa tingkat signifikansinya >0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H9

ditolak. Sehingga, disimpulkan bahwa pelaksanaan good government

governance tidak dapat memperkuat pengaruh antara kesadaran hukum

dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila setiap individu yang

memiliki kesadaran akan adanya hukum perpajakan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh positif ini juga diperkuat akibat dengan adanya pelaksanaan good

government governance. Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan

teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori planned behavior,

bahwa pemerintah tidak memberikan pemahaman tentang hukum

perpajakan yang membuat wajib pajak itu niat melalukan usaha untuk

melaksanakan kewajibannya itu dan pemerintah perlu untuk memberikan

kesadaran akan hukum yang berlaku dalam perpajakan, agar masyarakat

bisa untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

97

Dan pemerintah pun harus bersikap tegas dan adil kepada

masyarakat yang tidak patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Karena dengan itu, masyarakat tidak akan menganggap

hukum di Indonesia itu bersifat rendah dan sadar akan sanksi yang akan

didapat jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

98

Tabel 4.23

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pernyataan Hipotesis Hasil Pengujian

H1 Ekstensifikasi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak

Tidak

Ditolak

H2 Sosialisasi pajak berpengaruh


Tidak

Ditolak H3 Pengetahuan pajak berpengaruh


Ditolak

H4 Kesadaran hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ditolak

H5 Ekstensifikasi pajak, sosialisasi

pajak, pengetahuan pajak, dan

kesadaran hukum secara

simultan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak

Tidak

Ditolak

H6 Pengaruh ekstensifikasi pajak


dalam memperkuat pelaksanaan

good government governance

Tidak

Ditolak

H7 Pengaruh sosialisasi pajak


dalam memperkuat pelaksanaan good government governance

Tidak

Ditolak

H8 Pengaruh pengetahuan pajak




Ditolak

H9 Pengaruh kesadaran hukum




Ditolak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh

ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran

hukum terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengaruh pelaksanaan good

government governance terhadap variabel-variabel tersebut. Responden

dalam penelitian ini berjumlah 139 wajib pajak orang pribadi yang berada

di wilayah Banten. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil

pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada dengan

menggunakan software SPSS 24. Berikut kesimpulannya:

1. Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sehingga semakin luas ekstensifikasi pajak yang dilakukan maka

akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan

berdampak kepada meningkatnya penerimaan pajak.

2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan semakin baik kualitas penyampaian informasi yang dilakukan

kepada wajib pajak itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka

akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

99

100

4. Kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan rendahnya kesadaran wajib pajak akan hukum perpajakan maka

akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. Ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan

kesadaran hukum secara simultan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya norma, sikap, dan tingkah laku

dari wajib pajak maka keinginan seseorang untuk mengetahui tentang

perpajakan dan semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

6. Pelaksanaan good government governance dapat memperkuat

pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pelaksanaan good government governance dapat memperkuat

pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat

pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Pelaksanaan good government governance tidak dapat memperkuat

pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan para

wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk

membayar pajak agar tingkat penerimaan pajak pun meningkat. Penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pemerintah

dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan

dan evaluasi dalam melakukan program-program yang akan dilaksanakan

101

agar setiap wajib pajak bisa merasakan program-program yang diberikan

dan dapat memberikan informasi kepada Kantor Perpajakan yang ada untuk

memperhatikan setiap wajib pajak agar wajib pajak lebih sadar untuk

membayar pajak.

Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi

kepada peneliti selanjutnya yang memiliki pengembangan penelitian yang

berkaitan dengan ekstensifikasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak,

kesadaran hukum, kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan good

government governance.

C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat

menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Terbatasnya sumber informasi dan sumber penelitian terdahulu yang

relevan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

2. Penulis belum memasukkan semua variabel yang sesuai dengan topik

penelitian seperti faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib

pajak.

3. Penelitian ini hanya mencakup wilayah Banten.

D. Saran

Peneliti berharap penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan

hasil penlitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan

mengenai beberapa hal, sebagai berikut:

102

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penyebaran

kuesioner, agar hasil penelitian bisa lebih disimpulkan secara luas.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan lebih

banyak sumber dan literature yang relevan dengan topik penelitian yang

diambil.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel

independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa

mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak, seperti: kualitas pelayanan, modernisasi sistem

administrasif perpajakan, penerapan e-filing, motivasi.

103

DAFTAR PUSTAKA

A. Lukman Irwan, S. (2008). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung

Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu

Pemerintahan, 1(1), 90–98.

Adincha, S. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. Jurnal Ilmu Ekonomi,

1(1), 3.

Aditya Nugroho, Rita Andini, K. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan

Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).

Jurnal of Accounting, 2(2).

Agustiningsih, W. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT

PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA

YOGYAKARTA. Jurnal Nominal, V(2).

Aldino, O., Nasution, A., & Utara, U. S. (2015). KANTOR PENGARUH

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI UNIT PELAYANAN TERPADU VI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. Jurnal Perspektif, 8(2),

506–512.

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi

Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 6(2), 54–67.

Anita, S. Y., Saryadi, & Sari, L. (2007). Pengaruh pelayanan fiskus dan

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurusan Ilmu

Administrasi Bisnis, 7.

Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai

Variabel Pemediasi. Jurnal InFeStasi, 12(1), 81–96.

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi

Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi

, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara,

1(2), 173–187.

Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 1155–1168.

Asbar, A. K., Fitros, R., & Rusli. (2014). Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan,

pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan

kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. Jom Fekom, 1(2), 1–15.

Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak

Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan

Bangunan. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1510–1535.

Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib

Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan

Pajak. Jurnal EMBA, 4(1), 1241–1253.

Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. Jurnal

Akuntansi Dan Pendidikan, 7(1), 57–71.

Dewi, G. A. P. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-Fator yang

Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi, 23, 1277.

https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18

Direktorat Jenderal Pajak. 11 Juli 2001. Surat Edaran Nomor SE – 06/PJ.9/2001.

Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. 23 Oktober 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-35/PJ/2013. Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Fazlurahman, F. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi

Pada KPP Pratama Bandung Karess Tahun 2010-2015). Jurnal Akuntansi

Riset, 5(2), 150–161.

Ghozali, I. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25”, edisi

9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal EMBA: Jurnal

Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1998–2006.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh

Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,

Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).

Perpajakan, 8, 9. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Kementrian Keuangan. 2017. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak”.

Jakarta.

https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p18

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Jurnal Profita, 8, 1–13.

Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). PENGARUH

SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP

KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Terhadap Wajib

Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi). Jurnal Perpajakan, 3(1).

Levina, M. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan

Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 10(2), 140–153.

Lianty, R. A. M., Hapsari, D. wahjoe, & Kurnia. (2017). Pengetahuan

Perpajakan,Sosialisasi Perpajakan,Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), 9(2), 55–65.

Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam

Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintahan Provinsi

Sulawesi Utara. Berkala Ilmiah Efiensi, 15(05), 777–789.

Mintje, M. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK

(UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang

Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal

Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 1031–1043.

Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib

Pajak Di Kepulauan Riau. Jurnal Benefita, 3(2), 277.

https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3498

Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan

Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan

Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di

Wilayah Iii Cirebon. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 1(01), 49–61.

https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.1423

Nurlela, & Sihombing, I. K. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan

Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP

Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017. Jurnal Bisnis Administrasi,

07(1), 58–73.

Oesman, A. W. (2010). Mewujudkan Good Governance Direktorat Jenderal Pajak

Dengan Reinventing Government. Jurnal Eksis, 6(2), 14401605.

Pancawati, H., & Nila, Y. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan

Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1), 126-

142.

Putri, J. K., & Setiawan, E. P. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan

Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 18(2), 1112–1140.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak,

dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara,

1(1), 124–133.

Riyanti, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2014.

Jurnal Tekun, IV(01), 158–168.

Robbins, S. P. “Perilaku Organisasi versi Bahasa Indonesia”, 8th Edition, Jakarta: PT

Prenhallindo, 2001.

Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing,

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 14(1).

Sarjono, H. dan W. J. “SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset”,

Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. “Research Methods for Business”. 7th Edition,

United Kingdom: John Wiley & Sons. 2016.

Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke.

Ekonomi Dan Sosial, VI(1), 29–43. https://doi.org/ISSN: 2337-5634

Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam

Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Jurnal Pandecta, 7(1).

Siringoringo, W. (2015). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE

DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

SEBAGAI VARIABEL MODERATING ( Studi Empiris Terhadap Wajib

Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi ). Jurnal Akuntansi, XIX(02), 207–224.

Subagiyo, eviany kusmanasari, Rahayu, sri mangesti, & Jauhari, A. (2014).

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK

DALAM MERESPON SURAT HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN (Studi

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan, 3(1).

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi ,

Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan Kepatuhan Pajak. Jurnal

Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 193–202.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak,

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 2, 345–357.

Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi

Pajak TerhadaP Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di

KantOr Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). JEAM, XV, 25–37.

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakn, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus

terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba,

1(3), 999–1008.

Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap

Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota

Ambon. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1.

https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel

Intervening. Jurnal Nominal, VII(1).

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.

Jurnal EMBA, 1(3), 960–970. https://doi.org/ISSN 2303-1174

Zainuddin, A. “Sosiologi Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zulaikha, S. M. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak,

Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of

Accounting, 2(4), 1–15.

https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31

https://doi.org/ISSN%202303-1174

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Penelitian Skripsi

LAMPIRAN 2

Surat Keterangan KPP

LAMPIRAN 3

Kuesioner Penelitian

KUESIONER





GOVERNANCE




JAKARTA

2019/1440H

Tangerang, Juli 2019

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program

Studi Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya:


NIM : 11150820000006

Fak/Jur/Smtr : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul

“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialiasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan

Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dimoderasi Oleh

Pelaksanaan Good Government Governance”.

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk

menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan

sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Sdr/i.

Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak

digunakan sebagai penelitian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga

kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Dimohon untuk membaca setiap pernyataan secara hati-hati dan

menjawab dengan lengkap semua pernyataan, karena apabila terdapat

salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak

berlaku.

Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pilihan anda,

yang terpenting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

Apabila diantara Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang membutuhkan hasil penelitian

ini, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi saya di telepon 0878-7601-6055 atau

email [email protected]. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan

Bapak/Ibu/Sdr/i sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dalam

penelitian ini.

Dosen Pembimbing Hormat Saya

Peneliti

(Ismawati Haribowo, SE., M.Si) (Nada Melati S.)

mailto:[email protected]

Nomor: ……………..(diisi oleh peneliti)

DATA RESPONDEN

Nama : ………………………… (boleh tidak diisi)

No. Handphone : ………………………....

Memiliki NPWP : Ya / Tidak *

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Umur : < 25 Tahun 41-45 Tahun

25-30 Tahun 46-50 Tahun

31-35 Tahun > 50 Tahun

36-40 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA S1

D3 S2

Jenis Pekerjaan : PNS Wirausaha

Swasta Lainnya …

Ket: (*) Coret yang tidak perlu

:

1. Ekstensifikasi Perpajakan

Berilah tanda (X) pada pernyataan di bawah ini dengan penilaian Anda, di mana:



3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)


No. Pernyataan STS TS N S SS

1. Kegiatan ekstensifikasi pajak

dapat meningkatkan jumlah wajib

pajak terdaftar

2. Kegiatan ekstensifikasi pajak

dapat meningkatkan penerimaan

pajak

3. Petugas pajak terjun langsung

dalam melakukan ekstensifikasi

dan membantu masyarakat

2. Sosialisasi Perpajakan




3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)



4. Setujukah anda bahwa penyuluhan

pajak merupakan sarana

penyampaian informasi

perpajakan kepada wajib pajak

5.

Petugas pelayanan terpadu dapat

memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh wajib pajak

secara jelas

6.

Saya mendapatkan informasi

mengenai pajak dari sosialisasi

media elektronik dan cetak

(Internet/ TV/ Radio/ Koran, dll)

7.

Saya mendapatkan undangan dari

kantor pajak untuk mengikuti

sosialisasi perpajakan mengenai

peraturan perpajakan terbaru

8.

Petugas/aparat pajak menawarkan

kenyamanan pelayanan dalam

memberikan informasi kepada

wajib pajak dengan melengkapi

penjelasan dari brosur

9.

Sosialisasi sangat membantu

proses pemahaman saya mengenai

aturan perpajakan

10.

Media sosialisasi dalam

menyampaikan informasi saat

dapat diakses internet setiap saat

dengan cepat dan mudah serta

informasi yang diberikan pun

sangat lengkap, akurat, terjamin,

kebenarannya dan up to date

3. Pengetahuan Perpajakan




3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)



11.

Saya telah mengetahui

ketentuan terkait

kewajiban perpajakan

yang berlaku

12.

Saya paham dengan

sistem perpajakan yang

digunakan saat ini

(menghitung,

memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri)

13.

Sebagai wajib pajak

orang pribadi, saya

memahami dengan baik

PKP (Penghasilan Kena

Pajak)

14.

Sebagai wajib pajak

orang pribadi, saya


PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

15.

Sebagai wajib pajak

orang pribadi, saya


tarif pajak yang berlaku

16.

Masyarakat telah

mengetahui bahwa

dalam Undang-undang

perpajakan, bagi wajib

pajak yang terlambat

atau tidak membayar

pajak dapat diberikan

sanksi administrasi

(denda) dan sanksi

pidana (penjara)

17.

Masyarakat mengetahui

bagaimana cara mengisi

SPT dengan benar,

membuat laporan

keuangan, dan cara

membayar pajak dengan

benar

4. Kesadaran Hukum




3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)



18.

Kewajiban

membayar

pajak diatur

melalui

peraturan

perundang-

undangan

19.

Sanksi yang

diberikan

terhadap wajib

pajak yang

melanggar

peraturan

perundang-

undangan

adalah berupa

sanksi

administrasi

20.

Sanksi yang

diberikan

terhadap wajib

pajak yang

melanggar

peraturan

perundang-

undangan

adalah berupa

sanksi pidana

21.

Wajib pajak

yang

melanggar

peraturan

perundang-

undangan

memang harus

dikenai sanksi

22.

Sebelum wajib

pajak

membayarkan

kewajiban

pajaknya, wajib

pajak mencari

informasi

mengenai cara

pembayarannya terlebih dahulu





3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)



23.

Untuk mendapatkan NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak) saya

mendaftarkan diri secara sukarela

24.

Saya selalu mengisi SPT (Surat

Pemberitahuan) sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan

25.

Saya selalu mengisi SPT (Surat

Pemberitahuan) yang telah diisi

dengan tepat waktu

26.

Saya selalu menghitung pajak

penghasilan yang terutang dengan

benar dan apa adanya

27.

Saya selalu membayar pajak

penghasilan yang terutang dengan

tepat waktu

6. Pelaksanaan Good Government Governance




3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)



28.

Petugas memiliki

kompetensi/profesionalisme

dalam melayani masyarakat

29.

Kemudahan untuk mengakses informasi yang

berkaitan dengan pajak

30.

Petugas membantu

masyarakat yang

kebingungan/kurang

mengerti memperoleh suatu

pelayanan

31.

Petugas pajak memberikan

pelayanan yang sama

terhadap semua wajib pajak

32.

Petugas pajak membedakan

jenis kelamin dalam hal pembayaran pajak

33.

Sanksi yang diberikan

kepada petugas yang

melanggar peraturan sama

adilnya dengan sanksi yang

diberikan kepada pimpinan yang melanggar peraturan

34.

Untuk menciptakan good

governance, pengelolaan

sumber daya pemerintah

harus dilakukan secara

efektif

35.

Pemerintah selalu merespon

apabila terjadi keluhan

masyarakat terkait dengan

program pajak yang

dilaksanakan

LAMPIRAN 4

Daftar Jawaban

Responden

IDENTITAS RESPONDEN

NO JK UMUR PENDIDIKAN PEKERJAAN NPWP

1. 1 2 3 1 1

2. 2 2 2 1 1

3. 1 1 5 3 1

4. 2 3 3 4 1

5. 1 2 1 1 1

6. 2 4 5 2 1

7. 1 1 2 3 1

8. 2 3 3 1 1

9. 1 4 5 2 1

10. 2 2 2 3 1

11. 1 1 3 2 1

12. 2 3 3 1 1

13. 2 2 5 3 1

14. 1 4 2 2 1

15. 2 3 5 3 1

16. 1 2 3 1 1

17. 2 3 1 4 1

18. 2 2 3 2 1

19. 1 4 3 3 1

20. 1 3 5 1 1

21. 2 1 2 3 1

22. 2 3 5 1 1

23. 1 2 3 3 1

24. 2 4 2 1 1

25. 1 3 5 2 1

26. 2 4 3 1 1

27. 1 2 1 3 1

28. 2 3 4 2 1

29. 2 4 5 1 1

30. 1 4 3 2 1

31. 2 2 5 4 1

32. 1 3 2 1 1

33. 2 4 3 3 1

34. 1 2 1 2 1

35. 2 1 3 4 1

36. 2 2 4 3 1

37. 1 3 5 1 1

38. 2 2 3 2 1


39. 2 3 5 3 1

40. 1 2 5 4 1

41. 2 3 1 1 1

42. 2 4 5 2 1

43. 1 2 3 3 1

44. 2 4 5 1 1

45. 2 3 5 4 1

46. 1 1 3 1 1

47. 2 2 3 2 1

48. 2 2 2 3 1

49. 1 2 3 1 1

50. 2 3 4 1 1

51. 2 3 2 2 1

52. 1 2 5 4 1

53. 1 3 3 1 1

54. 1 3 4 3 1

55. 2 2 3 1 1

56. 2 1 2 2 1

57. 1 3 5 4 1

58. 2 1 4 1 1

59. 1 3 3 2 1

60. 1 2 2 3 1

61. 2 3 4 4 1

62. 1 1 3 2 1

63. 2 3 4 3 1

64. 2 2 3 2 1

65. 1 1 2 2 1

66. 2 4 5 3 1

67. 1 3 4 2 1

68. 1 1 3 1 1

69. 2 3 3 3 1

70. 2 2 2 3 1

71. 1 3 4 2 1

72. 1 3 5 2 1

73. 2 2 3 3 1

74. 1 1 2 2 1

75. 2 3 4 3 1

76. 1 2 3 1 1

77. 2 3 2 2 1

78. 1 1 4 3 1

79. 2 3 4 2 1


80. 1 2 3 3 1

81. 2 1 2 4 1

82. 1 2 5 2 1

83. 2 3 3 1 1

84. 2 2 4 2 1

85. 1 1 2 3 1

86. 2 3 3 2 1

87. 2 2 5 2 1

88. 1 2 3 3 1

89. 2 1 2 1 1

90. 1 3 4 2 1

91. 2 3 3 3 1

92. 1 2 4 2 1

93. 1 1 2 3 1

94. 1 3 5 1 1

95. 1 2 3 2 1

96. 2 3 4 2 1

97. 1 1 2 3 1

98. 2 3 3 2 1

99. 1 2 4 2 1

100. 2 2 4 3 1

101. 2 1 3 2 1

102. 1 3 2 3 1

103. 2 2 5 3 1

104. 2 3 3 2 1

105. 1 1 4 3 1

106. 2 3 4 2 1

107. 2 2 2 2 1

108. 1 3 3 3 1

109. 2 3 5 2 1

110. 1 2 3 3 1

111. 2 1 2 3 1

112. 2 3 4 2 1

113. 1 2 5 2 1

114. 2 3 3 3 1

115. 1 1 4 2 1

116. 1 1 2 3 1

117. 2 2 3 2 1

118. 2 3 4 1 1

119. 1 2 3 3 1

120. 2 1 2 2 1


121. 1 3 4 3 1

122. 2 2 3 2 1

123. 2 3 4 3 1

124. 2 1 5 2 1

125. 2 2 3 2 1

126. 2 1 4 2 1

127. 1 3 3 3 1

128. 2 2 4 2 1

129. 2 1 3 2 1

130. 1 3 3 3 1

131. 2 2 3 2 1

132. 1 1 4 2 1

133. 2 3 3 3 1

134. 2 1 4 2 1

135. 1 4 5 2 1

136. 1 3 4 3 1

137. 2 2 3 2 1

138. 2 1 5 2 1

139. 1 2 4 3 1

Jawaban Responden Variabel Ekstensifikasi Pajak

NO. EP_1 EP_2 EP_3 T.EP

1. 5 3 5 13

2. 4 5 5 14

3. 3 5 3 11

4. 4 4 4 12

5. 3 4 3 10

6. 5 3 5 13

7. 4 3 4 11

8. 5 4 4 13

9. 5 3 4 12

10. 5 4 5 14

11. 4 5 4 13

12. 5 4 5 14

13. 5 5 5 15

14. 4 5 4 13

15. 4 4 4 12

16. 4 2 4 10

17. 4 5 4 13

18. 3 4 3 10

19. 5 5 5 15

20. 3 3 3 9

21. 5 4 5 14

22. 4 4 4 12

23. 5 5 5 15

24. 4 5 4 13

25. 5 4 5 14

26. 5 5 5 15

27. 4 5 4 13

28. 5 4 5 14

29. 3 4 3 10

30. 5 5 5 15

31. 3 3 3 9

32. 5 3 5 13

33. 4 5 4 13

34. 4 4 4 12

35. 5 4 5 14

36. 5 5 5 15


37. 4 5 4 13

38. 3 3 3 9

39. 4 3 4 11

40. 3 5 3 11

41. 5 5 5 15

42. 3 4 3 10

43. 5 4 5 14

44. 5 5 5 15

45. 3 3 3 9

46. 5 5 5 15

47. 5 5 5 15

48. 4 4 4 12

49. 4 4 4 12

50. 5 5 5 15

51. 5 5 5 15

52. 5 5 5 15

53. 3 2 3 8

54. 3 4 3 10

55. 5 4 5 14

56. 5 4 5 14

57. 5 5 5 15

58. 4 4 4 12

59. 4 5 4 13

60. 3 4 3 10

61. 5 4 5 14

62. 4 5 4 13

63. 4 5 4 13

64. 4 5 4 13

65. 5 5 5 15

66. 5 3 5 13

67. 4 5 5 14

68. 4 5 5 14

69. 5 4 5 14

70. 4 4 4 12

71. 5 5 5 15

72. 4 5 4 13

73. 5 4 5 14

74. 5 5 5 15

75. 4 5 4 13


76. 5 4 5 14

77. 3 4 3 10

78. 4 3 4 11

79. 5 4 4 13

80. 5 3 4 12

81. 5 4 5 14

82. 4 5 4 13

83. 5 4 5 14

84. 5 5 5 15

85. 4 5 4 13

86. 5 5 5 15

87. 4 5 4 13

88. 4 4 4 12

89. 4 2 4 10

90. 4 5 4 13

91. 3 4 3 10

92. 5 5 5 15

93. 3 3 3 9

94. 5 4 5 14

95. 4 4 4 12

96. 5 5 5 15

97. 4 5 4 13

98. 5 4 5 14

99. 5 5 5 15

100. 4 5 4 13

101. 3 4 3 10

102. 5 4 5 14

103. 4 5 4 13

104. 4 5 4 13

105. 4 5 4 13

106. 5 5 5 15

107. 5 3 5 13

108. 4 5 5 14

109. 4 5 5 14

110. 5 3 5 13

111. 4 5 5 14

112. 3 5 3 11

113. 4 4 4 12

114. 3 4 3 10


115. 5 3 5 13

116. 4 3 4 11

117. 5 4 4 13

118. 5 3 4 12

119. 5 4 5 14

120. 5 4 5 14

121. 5 5 5 15

122. 4 5 4 13

123. 5 4 5 14

124. 3 4 3 10

125. 4 3 4 11

126. 5 4 4 13

127. 3 4 3 10

128. 5 3 5 13

129. 4 3 4 11

130. 5 4 4 13

131. 5 3 4 12

132. 5 4 5 14

133. 4 5 4 13

134. 5 4 5 14

135. 5 5 5 15

136. 4 5 4 13

137. 4 5 4 13

138. 5 5 5 15

139. 5 3 5 13

Jawaban Responden Variabel Sosialisasi Pajak

NO. SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP

1. 4 3 5 5 4 5 5 31

2. 4 4 4 5 4 3 5 29

3. 4 3 5 3 5 5 4 29

4. 4 4 5 4 4 5 4 30

5. 3 3 4 3 5 3 3 24

6. 5 5 5 5 4 5 5 34

7. 3 5 5 4 4 5 3 29

8. 4 4 4 4 4 4 4 28

9. 4 4 4 4 3 4 4 27

10. 5 5 4 5 4 5 5 33

11. 5 5 5 4 5 5 4 33

12. 4 4 4 4 4 5 4 29

13. 3 4 5 3 5 5 3 28

14. 4 3 5 4 5 4 4 29

15. 2 5 4 5 4 4 5 29

16. 5 4 5 5 5 4 5 33

17. 4 4 5 4 5 5 4 31

18. 3 3 3 4 3 3 3 22

19. 4 5 5 5 5 5 4 33

20. 5 5 5 5 5 5 5 35

21. 5 5 4 5 4 4 5 32

22. 4 4 4 4 4 4 4 28

23. 5 5 5 5 5 5 5 35

24. 4 4 5 4 5 5 4 31

25. 5 5 4 5 5 5 5 34

26. 5 5 4 5 4 4 5 32

27. 4 4 5 4 3 5 4 29

28. 5 5 2 5 4 5 5 31

29. 3 3 2 3 4 5 3 23

30. 5 5 5 5 5 5 5 35

31. 4 3 3 4 3 2 4 23

32. 5 5 5 5 5 5 5 35

33. 4 4 5 4 5 5 4 31

34. 5 4 4 4 4 5 4 30

35. 4 5 4 5 4 4 5 31

36. 5 5 5 5 5 5 5 35


37. 4 4 2 4 4 2 4 24

38. 4 4 3 4 3 3 4 25

39. 3 5 5 3 5 5 3 29

40. 4 4 5 5 5 5 4 32

41. 5 4 4 3 4 2 5 27

42. 5 5 4 5 4 5 5 33

43. 5 5 5 5 5 5 4 34

44. 5 3 5 5 5 5 5 33

45. 4 5 5 4 5 4 4 31

46. 4 4 4 4 4 4 4 28

47. 5 5 5 5 5 5 5 35

48. 5 4 4 5 4 5 5 32

49. 3 4 5 5 5 5 3 30

50. 5 5 5 5 4 5 5 34

51. 4 4 4 4 4 4 4 28

52. 4 4 4 4 4 3 4 27

53. 3 5 5 4 5 4 5 31

54. 5 5 3 5 5 5 5 33

55. 5 5 4 4 4 4 5 31

56. 4 5 4 5 3 5 5 31

57. 4 4 3 5 4 5 4 29

58. 4 5 5 4 5 4 4 31

59. 4 5 4 5 5 5 4 32

60. 5 4 4 5 4 5 5 32

61. 5 4 5 5 5 4 5 33

62. 4 4 3 4 5 5 4 29

63. 3 3 5 5 3 3 3 25

64. 4 5 5 5 4 5 5 33

65. 5 5 5 5 5 5 5 35

66. 4 5 5 4 5 4 4 31

67. 4 4 4 4 4 4 4 28

68. 5 5 5 5 5 5 5 35

69. 5 4 4 5 4 5 5 32

70. 3 4 5 5 5 5 3 30

71. 5 5 5 5 4 5 5 34

72. 5 4 4 5 4 5 5 32

73. 3 4 5 5 5 5 3 30

74. 5 5 5 5 4 5 5 34

75. 4 4 4 4 4 4 4 28


76. 5 5 5 4 5 5 4 33

77. 4 4 4 4 4 5 4 29

78. 3 4 5 3 5 5 3 28

79. 4 3 5 4 5 4 4 29

80. 2 5 4 5 4 4 5 29

81. 5 4 5 5 5 4 5 33

82. 4 5 5 5 4 5 5 33

83. 5 5 5 5 5 5 5 35

84. 5 5 5 5 5 5 5 35

85. 5 4 4 5 4 5 5 32

86. 3 4 5 5 5 5 3 30

87. 5 5 5 5 4 5 5 34

88. 5 5 3 5 5 5 5 33

89. 5 5 4 4 4 4 5 31

90. 4 5 4 5 3 5 5 31

91. 4 4 3 5 4 5 4 29

92. 4 5 5 4 5 4 4 31

93. 4 5 4 5 5 5 4 32

94. 5 5 5 5 4 5 5 34

95. 5 5 3 5 5 5 5 33

96. 5 5 4 4 4 4 5 31

97. 4 5 4 5 3 5 5 31

98. 4 4 3 5 4 5 4 29

99. 4 5 5 4 5 4 4 31

100. 4 4 4 4 4 4 4 28

101. 5 5 5 5 5 5 5 35

102. 5 4 4 5 4 5 5 32

103. 3 4 5 5 5 5 3 30

104. 5 5 5 5 4 5 5 34

105. 4 5 5 4 5 4 4 31

106. 4 4 4 4 4 4 4 28

107. 5 5 5 5 5 5 5 35

108. 4 4 4 4 4 3 4 27

109. 3 5 5 4 5 4 5 31

110. 5 5 3 5 5 5 5 33

111. 5 5 4 4 4 4 5 31

112. 4 5 4 5 3 5 5 31

113. 4 4 3 5 4 5 4 29

114. 4 5 5 4 5 4 4 31


115. 4 5 4 5 5 5 4 32

116. 5 4 4 5 4 5 5 32

117. 5 4 5 5 5 4 5 33

118. 4 4 3 4 5 5 4 29

119. 4 5 5 5 4 5 5 33

120. 5 5 5 5 5 5 5 35

121. 4 5 5 5 4 5 5 33

122. 4 3 5 5 4 5 5 31

123. 4 4 4 5 4 3 5 29

124. 4 3 5 3 5 5 4 29

125. 4 4 5 4 4 5 4 30

126. 3 3 4 3 5 3 3 24

127. 3 5 5 4 4 5 3 29

128. 5 5 5 5 4 5 5 34

129. 3 5 5 4 4 5 3 29

130. 4 4 4 4 4 4 4 28

131. 4 4 4 4 3 4 4 27

132. 5 5 4 5 4 5 5 33

133. 4 4 4 4 4 5 4 29

134. 3 4 5 3 5 5 3 28

135. 4 3 5 4 5 4 4 29

136. 2 5 4 5 4 4 5 29

137. 5 4 5 5 5 4 5 33

138. 4 4 5 4 5 5 4 31

139. 5 4 4 4 4 5 4 30

Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak

NO. PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP

1. 3 3 3 4 3 3 3 22

2. 3 3 3 1 2 5 1 18

3. 3 3 3 3 3 4 4 23

4. 2 2 3 4 2 1 3 17

5. 3 3 4 4 2 3 1 20

6. 4 4 4 4 4 5 4 29

7. 4 4 4 3 4 4 4 27

8. 3 3 4 4 4 4 3 25

9. 3 3 3 3 3 3 3 21

10. 4 3 2 2 2 2 2 17

11. 4 4 4 4 5 2 2 25

12. 4 5 4 4 3 5 3 28

13. 4 5 5 5 5 5 5 34

14. 2 2 2 2 3 2 2 15

15. 4 4 4 4 4 4 4 28

16. 4 4 4 4 4 2 4 26

17. 4 4 4 4 4 2 4 26

18. 4 4 4 4 4 3 4 27

19. 2 2 3 3 3 1 2 16

20. 4 4 4 4 4 4 4 28

21. 4 5 4 5 4 5 5 32

22. 4 4 3 4 4 3 3 25

23. 3 2 2 2 2 1 1 13

24. 4 5 5 5 5 5 4 33

25. 2 2 2 3 2 4 3 18

26. 4 4 4 4 4 4 4 28

27. 4 4 4 4 5 4 4 29

28. 4 4 4 4 4 4 4 28

29. 4 4 3 3 3 3 4 24

30. 4 5 4 4 5 4 5 31

31. 4 4 4 4 4 3 3 26

32. 3 3 4 3 5 5 2 25

33. 3 3 3 3 3 3 3 21

34. 4 4 3 4 3 3 2 23

35. 3 4 4 2 3 3 2 21

36. 4 4 4 4 4 4 3 27


37. 4 5 5 5 5 5 4 33

38. 4 4 4 4 4 4 3 27

39. 5 4 5 5 5 4 4 32

40. 3 3 3 3 3 3 3 21

41. 4 2 4 4 2 4 2 22

42. 5 5 5 5 5 5 3 33

43. 4 4 4 4 4 4 4 28

44. 4 4 4 4 4 4 4 28

45. 4 4 4 4 4 4 4 28

46. 4 4 4 4 4 4 3 27

47. 2 2 3 3 3 4 3 20

48. 3 3 3 3 3 3 3 21

49. 5 5 5 5 5 5 5 35

50. 4 4 4 4 4 4 4 28

51. 3 3 3 3 3 3 3 21

52. 4 4 4 4 4 4 4 28

53. 4 4 4 4 4 4 4 28

54. 4 4 4 4 4 4 4 28

55. 4 3 3 3 4 5 4 26

56. 3 3 3 3 3 3 3 21

57. 3 4 4 4 4 4 4 27

58. 4 4 4 4 4 4 4 28

59. 2 2 4 4 4 4 2 22

60. 4 4 4 4 4 4 4 28

61. 4 4 4 4 4 4 4 28

62. 4 3 4 4 4 4 3 26

63. 3 3 4 4 3 3 2 22

64. 4 4 4 4 4 4 4 28

65. 3 3 3 3 3 3 3 21

66. 3 4 4 4 4 4 3 26

67. 4 4 4 4 4 4 4 28

68. 3 4 2 2 2 2 1 16

69. 3 3 3 3 3 3 2 20

70. 4 4 4 4 4 4 2 26

71. 4 4 4 4 4 3 2 25

72. 4 4 4 4 4 4 4 28

73. 4 5 5 5 4 4 5 32

74. 3 3 3 3 3 4 2 21

75. 4 4 4 4 4 4 3 27


76. 2 2 2 2 2 2 3 15

77. 4 3 3 3 4 3 4 24

78. 3 3 3 3 3 3 3 21

79. 4 4 4 4 4 4 4 28

80. 4 4 4 4 4 4 4 28

81. 4 4 4 4 4 4 4 28

82. 4 4 4 4 4 4 4 28

83. 4 4 4 4 4 5 5 30

84. 4 4 2 2 4 4 4 24

85. 4 4 5 4 4 4 4 29

86. 3 3 3 3 3 4 4 23

87. 4 4 2 2 3 4 4 23

88. 4 4 3 3 3 4 4 25

89. 4 4 4 5 4 4 4 29

90. 4 4 4 4 4 4 4 28

91. 4 4 3 3 4 4 4 26

92. 5 5 5 5 5 5 5 35

93. 4 5 4 4 5 4 4 30

94. 4 4 3 3 4 3 3 24

95. 4 4 5 3 4 4 4 28

96. 4 4 4 5 4 4 5 30

97. 4 4 4 5 4 4 4 29

98. 4 4 4 4 4 4 4 28

99. 4 4 5 4 4 4 4 29

100. 4 4 4 4 4 4 4 28

101. 4 4 3 3 4 4 4 26

102. 4 4 4 4 4 4 4 28

103. 4 4 5 4 5 4 4 30

104. 4 4 3 3 4 5 5 28

105. 4 5 4 4 4 5 5 31

106. 5 4 4 4 5 4 5 31

107. 5 5 3 3 4 4 4 28

108. 4 4 5 5 4 4 4 30

109. 4 5 4 4 3 5 3 28

110. 4 5 5 5 5 5 5 34

111. 2 2 2 2 3 2 2 15

112. 4 4 4 4 4 4 4 28

113. 4 4 4 4 4 2 4 26

114. 4 4 4 4 4 2 4 26


115. 4 4 4 4 4 3 4 27

116. 2 2 3 3 3 1 2 16

117. 4 4 4 4 4 4 4 28

118. 4 5 4 5 4 5 5 32

119. 4 4 4 4 4 4 4 28

120. 4 3 3 3 4 5 4 26

121. 3 3 3 3 3 3 3 21

122. 3 4 4 4 4 4 4 27

123. 4 4 4 4 4 4 4 28

124. 2 2 4 4 4 4 2 22

125. 4 4 4 4 4 4 4 28

126. 4 4 4 4 4 4 4 28

127. 4 4 4 4 4 4 4 28

128. 4 4 5 4 4 4 4 29

129. 4 4 4 4 4 4 4 28

130. 4 4 3 3 4 4 4 26

131. 4 4 4 4 4 4 4 28

132. 4 4 5 4 5 4 4 30

133. 4 4 3 3 4 5 5 28

134. 4 5 4 4 4 5 5 31

135. 5 4 4 4 5 4 5 31

136. 5 5 3 3 4 4 4 28

137. 4 4 5 5 4 4 4 30

138. 4 5 4 4 3 5 3 28

139. 4 4 4 4 4 4 4 28

Jawaban Responden Variabel Kesadaran Hukum

NO. KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH

1. 5 5 5 5 3 23

2. 5 5 1 5 3 19

3. 4 4 4 5 4 21

4. 4 3 1 3 2 13

5. 5 4 2 3 4 18

6. 5 5 4 4 5 23

7. 4 3 3 4 4 18

8. 5 5 3 5 4 22

9. 4 4 4 3 5 20

10. 4 3 2 3 3 15

11. 4 4 1 3 5 17

12. 4 4 4 4 5 21

13. 4 4 4 4 4 20

14. 3 4 4 4 4 19

15. 3 4 4 4 4 19

16. 4 2 2 2 4 14

17. 5 4 1 1 5 16

18. 4 3 3 3 4 17

19. 4 4 2 4 5 19

20. 4 4 4 4 4 20

21. 5 4 5 5 4 23

22. 4 3 3 4 4 18

23. 3 4 5 5 5 22

24. 5 5 5 5 5 25

25. 4 4 2 4 3 17

26. 5 5 4 5 5 24

27. 4 3 4 5 5 21

28. 4 4 4 4 4 20

29. 4 4 3 4 4 19

30. 4 5 2 5 4 20

31. 4 4 3 4 4 19

32. 4 4 4 5 4 21

33. 3 3 3 3 3 15

34. 5 4 3 3 5 20

35. 4 4 2 4 5 19

36. 4 4 4 4 4 20


37. 5 4 4 5 5 23

38. 4 4 2 4 5 19

39. 4 4 4 4 5 21

40. 4 4 3 3 4 18

41. 4 4 3 4 5 20

42. 5 4 5 5 5 24

43. 5 3 4 2 4 18

44. 4 4 4 4 5 21

45. 4 4 4 4 4 20

46. 4 4 3 4 4 19

47. 4 3 4 4 4 19

48. 3 3 3 3 3 15

49. 5 5 5 5 5 25

50. 4 4 4 4 4 20

51. 4 4 3 3 4 18

52. 4 4 4 4 4 20

53. 4 4 4 4 4 20

54. 4 4 4 4 4 20

55. 5 5 5 4 5 24

56. 3 3 3 3 3 15

57. 4 4 4 4 4 20

58. 4 4 4 4 4 20

59. 4 4 4 4 4 20

60. 4 4 3 4 4 19

61. 4 4 4 4 4 20

62. 4 4 4 4 4 20

63. 5 4 5 5 5 24

64. 4 4 4 4 4 20

65. 3 3 3 3 3 15

66. 5 4 2 5 4 20

67. 4 4 2 4 4 18

68. 5 4 2 1 5 17

69. 4 3 3 3 4 17

70. 5 4 3 4 4 20

71. 4 4 2 4 4 18

72. 5 4 3 5 4 21

73. 5 4 3 4 4 20

74. 4 4 2 4 4 18

75. 4 4 4 4 4 20


76. 4 4 4 3 4 19

77. 4 3 3 4 3 17

78. 3 3 3 3 3 15

79. 4 4 4 4 4 20

80. 4 4 4 4 4 20

81. 5 5 5 5 5 25

82. 5 5 5 5 5 25

83. 5 5 5 5 5 25

84. 4 4 4 5 4 21

85. 4 5 4 4 4 21

86. 4 4 4 4 4 20

87. 4 4 4 4 4 20

88. 4 4 4 4 4 20

89. 4 5 4 5 4 22

90. 4 4 4 4 4 20

91. 4 4 4 4 4 20

92. 4 4 5 4 4 21

93. 4 4 4 5 4 21

94. 4 4 4 4 4 20

95. 4 4 4 4 4 20

96. 4 4 5 4 4 21

97. 4 4 5 4 4 21

98. 4 4 5 4 4 21

99. 4 5 5 5 5 24

100. 4 4 4 4 4 20

101. 4 4 4 4 4 20

102. 4 4 5 4 4 21

103. 4 4 4 4 4 20

104. 4 4 4 5 5 22

105. 4 4 4 4 4 20

106. 5 5 5 5 5 25

107. 4 4 5 5 5 23

108. 4 4 4 4 4 20

109. 4 4 4 4 4 20

110. 4 4 5 4 4 21

111. 4 4 4 5 4 21

112. 4 4 5 4 4 21

113. 4 5 5 5 5 24

114. 4 4 4 4 4 20


115. 4 4 4 4 4 20

116. 4 4 5 4 4 21

117. 4 4 4 4 4 20

118. 4 3 1 3 2 13

119. 5 4 2 3 4 18

120. 5 5 4 4 5 23

121. 4 3 3 4 4 18

122. 5 5 3 5 4 22

123. 4 4 4 3 5 20

124. 4 3 2 3 3 15

125. 4 4 1 3 5 17

126. 4 4 4 4 5 21

127. 4 4 4 4 4 20

128. 3 4 4 4 4 19

129. 3 4 4 4 4 19

130. 4 2 2 2 4 14

131. 5 4 1 1 5 16

132. 4 3 3 3 4 17

133. 4 4 4 4 4 20

134. 4 4 4 4 4 20

135. 4 4 5 4 4 21

136. 4 4 4 5 4 21

137. 4 4 4 4 4 20

138. 4 4 4 4 4 20

139. 4 4 1 3 5 17

Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

NO. KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP

1. 5 5 4 3 5 22

2. 3 5 4 5 5 22

3. 5 4 5 5 3 22

4. 5 4 3 4 4 20

5. 3 3 4 4 3 17

6. 5 5 5 3 5 23

7. 5 3 5 5 4 22

8. 4 4 4 4 4 20

9. 4 4 4 3 4 19

10. 5 5 4 4 5 23

11. 5 4 5 5 4 23

12. 5 4 4 4 5 22

13. 5 3 5 5 5 23

14. 4 4 4 5 4 21

15. 4 5 4 4 5 22

16. 4 5 5 5 4 23

17. 5 4 5 5 4 23

18. 3 3 3 3 3 15

19. 5 4 4 5 5 23

20. 5 5 5 5 3 23

21. 4 5 4 4 5 22

22. 4 4 4 4 4 20

23. 5 5 5 5 5 25

24. 5 4 5 5 4 23

25. 5 5 4 4 5 23

26. 4 5 4 5 5 23

27. 5 4 4 5 4 22

28. 5 5 5 4 5 24

29. 5 3 5 4 3 20

30. 5 5 5 5 5 25

31. 2 4 3 3 3 15

32. 5 5 5 5 5 25

33. 5 4 5 5 4 23

34. 5 4 4 4 4 21

35. 4 5 4 4 5 22

36. 5 5 5 5 5 25


37. 2 4 4 5 4 19

38. 3 3 3 3 3 15

39. 3 4 3 3 4 17

40. 5 3 4 5 3 20

41. 5 4 5 5 5 24

42. 5 2 4 4 3 18

43. 2 5 3 4 5 19

44. 5 5 4 5 5 24

45. 3 3 3 3 3 15

46. 5 4 4 5 5 23

47. 5 5 5 5 5 25

48. 4 4 5 4 4 21

49. 4 4 4 4 4 20

50. 5 5 5 5 5 25

51. 5 5 4 5 5 24

52. 5 3 4 5 5 22

53. 5 5 5 5 3 23

54. 4 4 4 4 3 19

55. 3 4 4 4 5 20

56. 4 5 5 4 5 23

57. 5 5 4 5 5 24

58. 4 5 4 4 4 21

59. 5 5 3 5 4 22

60. 5 4 4 4 3 20

61. 4 4 5 4 5 22

62. 5 4 5 5 4 23

63. 5 5 4 5 4 23

64. 4 5 5 5 4 23

65. 5 4 5 5 5 24

66. 3 3 3 3 5 17

67. 5 5 4 5 5 24

68. 5 5 5 5 5 25

69. 4 4 5 4 4 21

70. 4 4 4 4 4 20

71. 5 5 5 5 5 25

72. 5 5 4 5 5 24

73. 5 3 4 5 5 22

74. 5 5 5 5 3 23

75. 5 5 4 5 5 24


76. 5 3 4 5 5 22

77. 5 5 5 5 3 23

78. 4 4 4 4 3 19

79. 5 4 5 5 4 23

80. 5 4 4 4 5 22

81. 5 3 5 5 5 23

82. 4 4 4 5 4 21

83. 4 5 4 4 5 22

84. 4 5 5 5 4 23

85. 3 3 3 3 5 17

86. 5 5 4 5 5 24

87. 5 5 5 5 5 25

88. 5 5 5 5 5 25

89. 5 5 4 5 5 24

90. 5 3 4 5 5 22

91. 5 5 5 5 3 23

92. 5 5 4 5 5 24

93. 4 5 4 4 4 21

94. 5 5 3 5 4 22

95. 5 4 4 4 3 20

96. 4 4 5 4 5 22

97. 5 4 5 5 4 23

98. 5 5 5 5 3 23

99. 5 5 4 5 5 24

100. 4 5 4 4 4 21

101. 5 5 3 5 4 22

102. 5 4 4 4 3 20

103. 4 4 5 4 4 21

104. 4 4 4 4 4 20

105. 5 5 5 5 5 25

106. 5 5 4 5 5 24

107. 5 3 4 5 5 22

108. 5 5 5 5 3 23

109. 4 4 5 4 4 21

110. 4 4 4 4 4 20

111. 5 5 5 5 5 25

112. 3 4 4 4 5 20

113. 4 5 5 4 5 23

114. 5 5 4 5 5 24


115. 4 5 4 4 4 21

116. 5 5 3 5 4 22

117. 5 4 4 4 3 20

118. 4 4 5 4 5 22

119. 5 4 5 5 4 23

120. 5 5 4 5 4 23

121. 4 5 5 5 4 23

122. 5 4 5 5 5 24

123. 3 3 3 3 5 17

124. 5 5 4 5 5 24

125. 5 5 5 5 5 25

126. 5 5 4 5 5 24

127. 5 5 4 3 5 22

128. 3 5 4 5 5 22

129. 5 4 5 5 3 22

130. 5 4 3 4 4 20

131. 3 3 4 4 3 17

132. 5 3 5 5 4 22

133. 5 5 5 3 5 23

134. 5 3 5 5 4 22

135. 4 4 4 4 4 20

136. 4 4 4 3 4 19

137. 5 5 4 4 5 23

138. 5 4 5 5 4 23

139. 5 4 4 4 5 22

Jawaban Responden Variabel Pelaksanaan Good Government Governance

NO. PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG

1. 3 5 5 4 5 3 5 5 35

2. 5 4 5 4 4 5 5 5 37

3. 5 5 4 4 3 5 3 4 33

4. 4 5 4 4 4 4 4 4 33

5. 4 4 3 3 3 4 3 3 27

6. 3 5 5 5 5 3 5 5 36

7. 5 5 3 5 4 3 4 5 34

8. 4 4 4 4 5 4 4 4 33

9. 3 4 5 4 5 3 4 4 32

10. 4 4 5 5 5 4 5 5 37

11. 5 5 4 4 4 5 4 4 35

12. 4 4 4 4 5 4 5 4 34

13. 5 5 3 3 5 5 5 3 34

14. 5 5 4 4 5 5 4 4 36

15. 4 4 5 5 4 4 4 5 35

16. 5 5 5 5 4 2 4 5 35

17. 5 5 4 4 4 5 4 4 35

18. 3 3 3 3 3 4 3 3 25

19. 5 5 5 4 5 5 5 4 38

20. 5 5 5 5 3 3 3 5 34

21. 4 4 5 5 5 4 5 5 37

22. 4 4 4 5 5 4 4 5 35

23. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

24. 5 5 4 4 4 5 4 4 35

25. 4 4 5 5 5 4 5 5 37

26. 5 4 5 5 5 5 5 5 39

27. 5 5 4 4 4 5 4 4 35

28. 4 2 5 5 5 4 5 5 35

29. 4 2 3 3 3 4 3 3 25

30. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

31. 3 3 4 4 3 3 3 4 27

32. 5 5 5 5 5 3 5 5 38

33. 5 5 4 4 4 5 4 4 35

34. 4 4 4 4 4 4 4 4 32

35. 4 4 5 5 5 4 5 5 37

36. 5 5 5 5 5 5 5 5 40


37. 5 2 4 4 4 5 4 4 32

38. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

39. 3 3 4 4 4 3 4 4 29

40. 5 5 3 3 3 5 3 3 30

41. 5 5 4 4 5 5 5 4 37

42. 4 4 2 2 3 4 3 2 24

43. 4 4 5 5 5 4 5 5 37

44. 5 4 5 5 5 5 5 5 39

45. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

46. 5 5 4 4 5 5 5 4 37

47. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

48. 4 5 4 5 4 4 4 4 34

49. 4 4 4 5 4 4 4 4 33

50. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

51. 5 4 5 5 5 5 5 5 39

52. 5 5 3 3 5 5 5 3 34

53. 5 5 5 5 3 2 3 5 33

54. 4 4 4 4 3 4 3 4 30

55. 4 4 4 4 5 4 5 4 34

56. 4 5 5 5 5 4 5 5 38

57. 5 3 5 5 5 5 5 5 38

58. 4 4 5 5 4 4 4 5 35

59. 5 4 5 4 4 5 4 5 36

60. 4 3 4 4 3 4 3 4 29

61. 4 5 4 4 5 4 5 4 35

62. 5 4 4 4 4 5 4 4 34

63. 5 4 5 5 4 5 4 5 37

64. 5 5 5 5 4 5 4 5 38

65. 5 3 4 4 5 5 5 4 35

66. 3 5 3 3 5 3 5 3 30

67. 5 5 5 4 4 5 5 5 38

68. 5 5 5 4 4 5 5 5 38

69. 5 4 5 2 4 4 4 5 33

70. 4 5 4 3 4 5 5 4 34

71. 5 4 5 5 5 4 5 5 38

72. 4 5 5 4 4 4 4 4 34

73. 4 5 4 4 4 4 3 4 32

74. 4 4 5 4 4 5 3 4 33

75. 4 5 5 5 4 5 5 5 38


76. 4 3 4 5 3 4 3 4 30

77. 5 4 5 5 5 5 5 5 39

78. 5 5 5 3 5 5 5 5 38

79. 3 5 5 5 3 5 4 5 35

80. 3 5 4 3 3 3 3 3 27

81. 4 5 3 5 4 5 5 5 36

82. 4 5 5 5 4 5 4 4 36

83. 3 4 4 3 3 3 3 3 26

84. 5 4 5 5 4 5 5 5 38

85. 4 5 5 5 4 5 3 5 36

86. 4 5 4 4 4 3 4 4 32

87. 2 5 4 4 2 4 4 4 29

88. 5 4 4 5 5 5 5 4 37

89. 4 4 5 5 4 5 4 5 36

90. 4 4 4 3 4 4 4 3 30

91. 5 3 5 5 5 5 5 5 38

92. 2 2 4 5 2 2 4 2 23

93. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

94. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

95. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

96. 5 5 5 5 5 5 5 4 39

97. 2 2 4 5 2 5 2 5 27

98. 5 5 4 5 5 5 5 5 39

99. 5 5 4 4 5 4 2 4 33

100. 3 4 4 5 3 4 4 4 31

101. 4 5 5 5 4 5 5 5 38

102. 4 4 5 3 4 5 4 5 34

103. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

104. 5 5 5 4 5 4 5 4 37

105. 4 4 4 5 4 5 4 5 35

106. 5 5 4 5 5 5 5 5 39

107. 5 5 3 5 5 4 5 3 35

108. 5 5 5 5 5 3 3 5 36

109. 2 2 3 2 2 2 2 2 17

110. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

111. 4 4 5 5 4 5 4 5 36

112. 3 3 5 3 3 3 3 3 26

113. 5 5 4 5 5 5 5 5 39

114. 5 5 4 5 5 5 5 5 39


115. 3 3 5 3 3 3 3 3 26

116. 5 5 5 5 5 5 5 4 39

117. 3 3 4 3 3 3 3 3 25

118. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

119. 4 4 5 4 4 4 4 4 33

120. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

121. 5 5 3 5 5 5 5 3 36

122. 5 5 4 5 5 5 4 5 38

123. 5 5 5 4 5 4 4 5 37

124. 4 5 3 2 4 4 5 3 30

125. 3 5 3 5 3 5 4 5 33

126. 5 5 5 5 5 5 4 5 39

127. 5 5 5 5 5 5 3 5 38

128. 5 5 3 5 5 4 5 4 36

129. 4 4 5 4 4 3 4 2 30

130. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

131. 3 3 2 3 3 3 3 3 23

132. 5 5 5 5 5 5 5 5 40

133. 4 4 4 3 4 3 4 3 29

134. 5 5 5 5 5 4 5 5 39

135. 4 4 4 4 4 4 3 4 31

136. 4 5 5 5 4 5 5 4 37

137. 5 5 3 4 3 5 4 5 34

138. 5 4 4 4 5 4 4 5 35

139. 5 4 5 5 5 5 5 5 39

Lampiran 5

Output Hasil Pengujian

Data

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin


Percen

t

Cumulative

Percent

Valid Laki-Laki 62 44,6 44,6 44,6

Perempuan 77 55,4 55,4 100,0

Total 139 100,0 100,0

Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan NPWP

Frequenc y


Cumulative Percent

Valid Punya 139 100,0 100,0 100,0

Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Umur

Frequen c y


Cumulative Percent

Valid <25 tahun 30 21,6 21,6 21,6

25-30 tahun

45 32,4 32,4 54,0

31-35 tahun

49 35,2 35,2 89,2

36-40 tahun

15 10,8 10,8 100,0

41-45 tahun

0 0 0

46-50 tahun

0 0 0

>50 tahun 0 0 0

Total 139 100,0 100,0

Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid SMA 5 3,5 3,5 3,5

D3 25 17,9 17,9 21,4

S1 48 34,6 34,6 56,0

S2 31 22,4 22,4 78,4

Lainnya 30 21,6 21,6 100,0

Total 139 100,0 100,0

Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Pekerjaan

Frequenc y


Cumulative Percent

Valid Lainnya 10 7,1 7,1 7,1

Pegawai Swasta

55 39,5 39,5 46,6

PNS 27 19,5 19,5 66,1

Wirausaha 47 33,9 33,9 100,0

Total 139 100,0 100,0

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

TEP 139 8 15 12.86 1.729

TSP 139 22 35 30.74 2.827

TPP 139 13 35 26.14 4.425

TKH 139 13 25 19.80 2.485

TKWP 139 15 25 21.88 2.278

TPGG 139 17 40 34.24 4.731

Valid N (listwise) 139

HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

SP_1 SP_2 SP_3 SP_4 SP_5 SP_6 SP_7 T.SP

SP_1 Pearson Correlation 1 .278** .007 .387**

.073 .214** .661**

.654**

Sig. (1-tailed)

.000 .467 .000 .198 .006 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

SP_2 Pearson Correlation .278** 1 .152*

.398** .101 .309**

.443** .648**

Sig. (1-tailed) .000

.037 .000 .120 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

SP_3 Pearson Correlation .007 .152* 1 .038 .404**

.255** -.006 .463**

Sig. (1-tailed) .467 .037

.329 .000 .001 .471 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

SP_4 Pearson Correlation .387** .398**

.038 1 -.056 .343** .605**

.653**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .329

.256 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

SP_5 Pearson Correlation .073 .101 .404** -.056 1 .231**

-.101 .393**

Sig. (1-tailed) .198 .120 .000 .256

.003 .118 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


.255** .343**

.231** 1 .115 .606**

Sig. (1-tailed) .006 .000 .001 .000 .003

.089 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


-.006 .605** -.101 .115 1 .667**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .471 .000 .118 .089

.000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

T.SP Pearson Correlation .654** .648**

.463** .653**

.393** .606**

.667** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Correlations

PP_1 PP_2 PP_3 PP_4 PP_5 PP_6 PP_7 T.PP

PP_1 Pearson Correlation 1 .796** .508**

.480** .629**

.488** .606**

.799**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

PP_2 Pearson Correlation .796** 1 .573**

.547** .626**

.562** .623**

.845**


.000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

PP_3 Pearson Correlation .508** .573**

1 .822** .688**

.475** .431**

.798**

Sig. (1-tailed) .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


.822** 1 .620**

.401** .493**

.777**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


.688** .620**

1 .490** .622**

.833**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


.475** .401**

.490** 1 .526**

.724**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

.000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


.431** .493**

.622** .526**

1 .788**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

.000

N 139 139 139 139 139 139 139 139

T.PP Pearson Correlation .799** .845**

.798** .777**

.833** .724**

.788** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139


Correlations

KH_1 KH_2 KH_3 KH_4 KH_5 T.KH

KH_1 Pearson Correlation 1 .454** -.003 .137 .371**

.448**

Sig. (1-tailed)

.000 .487 .054 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139

KH_2 Pearson Correlation .454** 1 .364**

.549** .443**

.775**


.000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139

KH_3 Pearson Correlation -.003 .364** 1 .549**

.247** .761**

Sig. (1-tailed) .487 .000

.000 .002 .000

N 139 139 139 139 139 139

KH_4 Pearson Correlation .137 .549** .549**

1 .160* .764**

Sig. (1-tailed) .054 .000 .000

.030 .000

N 139 139 139 139 139 139

KH_5 Pearson Correlation .371** .443**

.247** .160*

1 .586**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .002 .030

.000

N 139 139 139 139 139 139

T.KH Pearson Correlation .448** .775**

.761** .764**

.586** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139



Correlations

KWP_1 KWP_2 KWP_3 KWP_4 KWP_5 T.KWP

KWP_1 Pearson Correlation 1 .209** .406**

.531** .130 .716**

Sig. (1-tailed)

.007 .000 .000 .064 .000

N 139 139 139 139 139 139

KWP_2 Pearson Correlation .209** 1 .165*

.257** .299**

.617**


.026 .001 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139

KWP_3 Pearson Correlation .406** .165*

1 .430** .045 .617**

Sig. (1-tailed) .000 .026

.000 .301 .000

N 139 139 139 139 139 139

KWP_4 Pearson Correlation .531** .257**

.430** 1 .125 .720**

Sig. (1-tailed) .000 .001 .000

.071 .000

N 139 139 139 139 139 139

KWP_5 Pearson Correlation .130 .299** .045 .125 1 .520**

Sig. (1-tailed) .064 .000 .301 .071

.000

N 139 139 139 139 139 139

T.KWP Pearson Correlation .716** .617**

.617** .720**

.520** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139



Correlations

PGG_1 PGG_2 PGG_3 PGG_4 PGG_5 PGG_6 PGG_7 PGG_8 T.PGG

PGG_1 Pearson Correlation 1 .501** .290**

.343** .632**

.577** .465**

.456** .751**

Sig. (1-tailed)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139

PGG_2 Pearson Correlation .501** 1 .190*

.270** .434**

.346** .403**

.340** .616**


.013 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139

PGG_3 Pearson Correlation .290** .190*

1 .523** .401**

.215** .354**

.645** .627**

Sig. (1-tailed) .000 .013

.000 .000 .005 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139

PGG_4 Pearson Correlation .343** .270**

.523** 1 .429**

.333** .428**

.700** .706**

Sig. (1-tailed) .000 .001 .000

.000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139


.401** .429**

1 .391** .741**

.476** .793**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139


.215** .333**

.391** 1 .440**

.444** .661**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .005 .000 .000

.000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139


.354** .428**

.741** .440**

1 .434** .751**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

.000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139


.645** .700**

.476** .444**

.434** 1 .787**

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

.000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139

T.PGG Pearson Correlation .751** .616**

.627** .706**

.793** .661**

.751** .787**

1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 139 139 139 139 139 139 139 139 139



HASIL UJI RELIABILITAS

1. Ekstensifikasi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.647 3

2. Sosialisasi Pajak


Cronbach's Alpha

N of Items

.676 7

3. Pengetahuan Pajak


Cronbach's Alpha

N of Items

.898 7

4. Kesadaran Hukum


Cronbach's Alpha

N of Items

.680 5



Cronbach's Alpha

N of Items

.632 5

6. Pelaksanaan Good Governmet Governance


Cronbach's Alpha

N of Items

.861 8

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolinieritas

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

Model

B Std. Error Beta Part Tolerance VIF

1 (Constant) 6.650 2.386

2.788 .006

TEP .340 .100 .258 3.395 .001 .233 .815 1.226

TSP .194 .058 .241 3.335 .001 .229 .902 1.108

TPP -.031 .039 -.061 -.800 .425 -.055 .821 1.218

TKH .015 .069 .017 .220 .826 .015 .819 1.221

TPGG .158 .036 .328 4.398 .000 .302 .846 1.182

2. Uji Heterokedastisitas

3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.80251337

Most Extreme Differences Absolute

Positive

Negative

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d

HASIL UJI HIPOTESIS

1. Regresi Linier Berganda

ANOVAa

Model

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 267.789 5 53.558 15.887 .000b

Residual 448.370 133 3.371

Total 716.158 138

a. Dependent Variable: TKWP

b. Predictors: (Constant), TPGG, TKH, TSP, TPP, TEP

2. Regresi Moderat

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, SOSIALISASI PAJAK ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis

Documents