PENGANTAR - Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPPR... · DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan

PENGANTAR

Selaras dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan

pembangunan di segala bidang, telah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak

terhingga bagi bangsa ini.

Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas,

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian

dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi, disusunlah Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis

DJPPR tahun 2015 sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan

Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan

dalam Laporan Kinerja DJPPR diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPPR yang

disusun dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut

memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang disebut

sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan. Pada

tahun 2015, DJPPR memiliki peta strategi dengan 12 SS dan 19 IKU yang telah ditetapkan

dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan

Menteri Keuangan. Pengukuran Laporan Kinerja dengan menggunakan IKU diharapkan

sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja

dalam setahun. Selain itu ditetapkan pula 3 Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko untuk Tahun 2015.

Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan dorongan sekaligus

tantangan yang cukup besar bagi DJPPR untuk mampu menyelaraskan fungsinya sebagai

organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang terkait dengan pasar keuangan, baik

domestik maupun internasional. Pasar keuangan yang berkembang dengan sangat dinamis

dan disertai dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan menuntut DJPPR untuk

menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten serta meningkatkan kualitas

organisasi untuk dapat menjaga kepercayaan pasar.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian

Keuangan Tahun 2014-2025, visi DJPPR sesuai Rencana Strategis tahun 2015 -2019 adalah

“Menjadi Unit yang Professional Dalam Mengelola Pembiayaan APBN dan Risiko

Keuangan Negara Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Visi tersebut

kemudian dijabarkan dalam 5 misi, yakni sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel;

b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang

yang mendukung stabilitas fiskal;

c. Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan mengembangkan pasar

finansial domestik yang efisien dan stabil;

d. Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar

keuangan regional;

e. Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2015 -

2019, DJPPR diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan

akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas.

Direktur Jenderal,

Robert Pakpahan NIP 19591020 198012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja DJPPR Tahun 2015 disusun sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja DJPPR selama tahun 2015. Pada tahun 2015,

DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja

antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri Keuangan

yang terdiri dari 12 SS dan 19 IKU. Capaian IKU DJPPR tahun 2015 adalah:

1. 17 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;

2. 2 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target;

dengan nilai kinerja sebesar 109,98%.

Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPPR selama

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian SS Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

dengan indikator Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan, pada

tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015

adalah sebagai berikut:

“Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan” tahun 2015 ditargetkan

sebesar 100,00% (Rp570,04 triliun) dengan realisasi sebesar 99,83% (Rp569,11 triliun)

sehingga nilai capaiannya adalah 199,66. Realisasi dimaksud terdiri dari :

1) Pinjaman Program sebesar IDR 55,08 triliun (terdiri dari Pinjaman Program murni

sebesar IDR 19,13 triliun/ USD 1,39 miliar serta Pinjaman Siaga sebesar IDR 35,95

triliun / USD 2,5 miliar);

2) SUN sebesar IDR 395,5 triliun; dan

3) SBSN sebesar IDR 118,51 triliun.

2. Pencapaian SS Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal dengan

indikator Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui

Menteri Keuangan dan Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah

atas proyek KPBU infrastruktur prioritas, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.

Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. “Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri

Keuangan” tahun 2015 ditargetkan 80% dan realisasi 100%. Hingga Akhir tahun

2015 terdapat 15 Rekomendasi yang telah dirumuskan dan telah telah disetujui

seluruhnya oleh Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada

Kementerian dan Lembaga seperti: Pemerintah daerah, BUMN, dan Instansi Publik

lainnya seperti BI, OJK, LPS, dan BPJS.

b. “Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek

KPBU infrastruktur prioritas” tahun 2015, ditargetkan sebesar 100% dan sampai

dengan triwulan IV tahun 2015 sudah terealisasi sebesar 100% sehingga

memperoleh nilai capaian 100. Terdapat beberapa proyek KPBU yang menjadi

fokus utama untuk dapat diterbitkan dukungan pemerintahnya sepanjang tahun

2015, antara lain yaitu Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung,

Semarang Barat, dan Umbulan Jawa Timur; dan Proyek PLTU Mulut Tambang

Sumsel 9A, 9B, dan 10. Kementerian Kominfo telah mengajukan permohonan

kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan penggunaan skema availability

payment dan permohonan fasilitas pendampingan transaksi untuk Proyek Palapa

Ring. Persetujuan untuk PDF pendampingan transaksi masih menunggu

penyelesaian PMK PDF yang ditargetkan selesai pada Desember 2015. Pemberian

PDF untuk proyek Palapa Ring akan diproses dengan mengacu pada PMK PDF.

3. Pencapaian SS Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel

dengan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan dan Tingkat akurasi pembayaran

kewajiban pembiayaan, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU

untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. “Indeks kepuasan pengguna layanan” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 4 dan

tercapai sebesar 4,01 sehingga memperoleh nilai capaian 100, yang diperoleh dari

hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap 6 (enam)

jenis layanan yang dilakukan oleh DJPPR. Nilai indeks kepuasan pengguna layanan

DJPPR tahun 2015 sebesar 4,1, turun 0,08 poin dari capaian tahun 2014 sebesar 4,09.

Adapun nilai tersebut masih di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai

4,08. Berdasarkan hasil survei MOFIN tahun 2015, pada DJPPR terdapat 3 area yang

memperoleh nilai jauh di bawah target, yaitu “keterbukaan informasi”, “pengenaan

sanksi/denda sesuai ketentuan”, dan “waktu penyelesaian layanan”.

b. “Tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah”

pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%sehingga

memperoleh nilai capaian 100. Sampai dengan Triwulan IV 2015 telah dilakukan

pembayaran kewajiban pembiayaan utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan

tepat sasaran sebesar Rp 382,27 T melalui 3.617 SPM yang terdiri dari:

1) Pokok sebesar 226,26 T;

2) Bunga sebesar 147,95 T;

3) Biaya sebesar 8,06 T;

4. Pencapaian SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil dengan indikator Persentase

pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN dan Tingkat efektivitas edukasi dan

komunikasi, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS

tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. “Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN” pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 100% dan tercapai sebesar 155,56% sehingga memperoleh nilai capaian

155,56. Likuiditas pasar SBN diukur dari turn over ratio instrumen SUN (seri

benchmark) dan SBSN (seluruh seri tradable) di pasar sekunder, dengan rincian:

Instrumen Target Realisasi %

SUN 8 kali 6,01 kali 75,13%

SBSN 0,5 kali 1,18 kali 236%

SBN 155,56%

Meskipun target rata-rata turn over ratio SBN tercapai, namun khusus pada

instrumen SUN, realisasinya masih di bawah target, dikarenakan terdapat

pergeseran trend ketertarikan investor yang lebih besar pada SUN calon seri

benchmark baru untuk tahun 2016 dibandingkan dengan SUN seri benchmark yang

diukur.

b. “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

75% dan tercapai sebesar 79,7% sehingga memperoleh nilai capaian 106,27. Sampai

dengan Triwulan IV 2015, telah dilaksanakan 23 kali kegiatan sosialisasi dalam

rangka pengembangan pasar SBN, dengan rata-rata realisasi nilai tingkat efektivitas

edukasi dan komunikasi sebesar 79,7%. Meskipun target tingkat efektivitas edukasi

dan komunikasi tercapai, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas

kepada kalangan akademisi, sehingga belum menjangkau kelompok masyarakat

yang lebih luas dan lebih potensial untuk dijadikan basis investor baru SBN.

c. “Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor

domestik” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 9% dan tercapai sebesar 15,99%

sehingga memperoleh nilai capaian 120. Persentase pertumbuhan jumlah nominal

kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik ditargetkan sebesar 9% pada akhir

2015. s.d. Triwulan IV 2015, pertumbuhan kepemilikan oleh investor domestik

terealisasi sebesar 15,99%, dengan rincian sbb:

Tahun SUN SBSN SBN

Domestik 2014 648,55 Triliun 100,06 Miliar 648,65 Triliun

Domestik 2015 752,23 Triliun 151,1 Miliar 752,38 Triliun

Realisasi 15,99% 51,00% 15,99%

5. Pencapaian SS Pinjaman yang efektif dan efisien dengan indikator Tingkat efektivitas

dan efisiensi pinjaman, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU

untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

“Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 70%

dan tercapai sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 120. Sampai dengan

triwulan IV tahun 2015, terdapat 6 pinjaman proyek (multiletral dan bilateral) yang telah

ditandatangani. Ke-6 Pinjaman tersebut telah sejalan dengan amanat yang tercantum

dalam program Nawa Cita Presiden, yaitu pinjaman baru hanya diperuntukkan sebagai

pembiayaan pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka peningkatan potensi

output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang, yaitu

pembiayaan sektor infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan. Adapun ke 6 pinjaman

proyek tersebut adalah:

a. MRT East-West Line Project I (JICA);

b. Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project (JICA);

c. Jakarta MRT Project II (JICA);

d. Hululais Geothermal Power Plant (JICA);

e. Toll Road Development of Balikpapan-Samarinda (CEXIM); dan

f. Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan-Kertosono Section) (CEXIM)

6. Pencapaian SS Biaya dan risiko utang yang terkendali dengan indikator Persentase

pencapaian efisiensi biaya utang dan Persentase pemenuhan target risiko portofolio

utang, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. “Persentase pencapaian efisiensi biaya utang”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

100% dan tercapai sebesar 93,01% sehingga memperoleh nilai capaian 106,99%.

Realisasi “persentase pencapaian efisiensi biaya utang” s.d. Triwulan IV 2015 adalah

sebesar 93,01% dari target 100%, dengan rincian:

Target effective cost Q4

Realisasi efisiensi biaya utang Q4 Realisasi IKU

5,45%

Pembayaran biaya utang-premium Rp151,03 triliun

93,01%

Outstanding 2014 Rp 2.604,93 triliun

Net flow s.d Triwulan IV 2015 Rp 354,57 triliun

EC = (Pembayaran beban/(outstanding 2014 + tambahan utang neto Q4) x 100%

5,07%

Meskipun target efisiensi biaya utang s.d. Triwulan IV tercapai, namun terdapat

pelebaran defisit APBN pada akhir triwulan IV tahun 2015 sebagai dampak tidak

tercapainya target penerimaan, sehingga mendorong peningkatan target

pembiayaan utang.

b. “Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang” pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 100% dan tercapai sebesar 101,2% sehingga memperoleh nilai capaian 117,6.

Capaian dimaksud diperoleh karena secara umum pengelolaan portofolio utang

terlaksana sesuai strategi utang, dengan rincian:

Indikator Risiko Target Tahunan (50%)

Target Jangka Menengah (50%)

Realisasi s.d. Triwulan IV 2015

Valas (40%) 43,67% 41,00% 43,85%

Variable Rate (20%) 13,79% 13 % 14%

ATM (40%) 9,68 Tahun 9,5 Tahun 9,31 Tahun

Meskipun target di atas tercapai, namun untuk periode tahun 2016, perlu dilakukan

penyesuaian target struktur portofolio utang yang optimal sebagai akibat adanya

peningkatan target pembiayaan utang sebagai konsekuensi dari pelebaran defisit

APBN.

7. Pencapaian SS Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent dengan

indikator Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara

berbasis neraca keuangan negara dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko default

jaminan badan usaha yang dijamin, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.


a. “Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis

neraca keuangan negara”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai

sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100. Persentase penyelesaian

kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara pada

tahun 2015 telah terealisasi sebesar 100% dari target. Kerangka pengelolaan risiko

dimaksudkan sebagai dasar operasional pengelolaan risiko yang berbasis neraca

untuk memperjelas hubungan kerja antara unit-unit pengelola sub portofolio aset

dan kewajiban dengan pengelola risiko secara holistik.

b. “Tingkat efektivitas pengendalian risiko default jaminan badan usaha yang dijamin”

pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100% sehingga

memperoleh nilai capaian 100. Capaian tersebut menunjukkan tidak adanya klaim

dari kreditur atas penjaminan pemerintah untuk:

1) Proyek 10.000 MW tahap I yaitu 34 Surat Jaminan Pemerintah dengan nilai

keseluruhan sebesar Rp75,69 triliun;

2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum yaitu 11 Surat Jaminan Pemerintah

untuk 11 PDAM dengan nilai penjaminan Rp328,3 miliar; dan

3) Proyek 10.000 MW tahap II yaitu 9 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)

dengan keseluruhan nilai penjaminan sebesar USD 4,94 miliar

8. Pencapaian SS Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur dengan indikator

Tingkat penerapan pengendalian intern, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.


a. “Tingkat penerapan pengendalian intern”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95%

dan tercapai sebesar 99,45% sehingga memperoleh nilai capaian 104,68. Realisasi

tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015 adalah sebesar 99,45%,

yang diukur berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan terhadap kegiatan

utama (core business) yang dijalankan oleh unit eselon II di lingkungan DJPPR.

Perangkat pemantauan disusun berdasarkan SOP/ketentuan/peraturan yang

menjadi pedoman proses bisnis kegiatan tersebut. Capaian tingkat penerapan

pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015 belum dapat menggambarkan tingkat

pengendalian intern DJPPR secara keseluruhan, mengingat baru mencakup core

business dari 6 unit eselon II, dimana masih terdapat 2 unit eselon II yang belum

terpantau yaitu Dit. PRKN, dan PDPPI.

9. Pencapaian SS SDM yang kompetitif dengan indikator Persentase pejabat yang telah

memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, pada tahun 2015 tidak dapat tercapai dengan

baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

“Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”pada tahun 2015

ditargetkan sebesar 88% dan tercapai sebesar 87,5% sehingga memperoleh nilai capaian

99,43. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015, realisasi Persentase pejabat yang telah

memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah sebesar 87,5%, dengan rincian :

Level Jabatan

Mengikuti Assessment

Mencapai JPM > 72

Belum Mencapai JPM

%

Eselon II 8 7 1 88%

Eselon III 32 26 6 81%

Eselon IV 128 114 14 89%

Total 168 147 21 87,5%

Tabel tersebut mewnunjukan masih terdapat beberapa pejabat DJPPR yang belum

memenuhi standar soft competency dalam jabatannya masing-masing. Akar masalah

dari belum tercapainya target tersebut adalah:

1) Karakter soft competency yang tidak dapat ditingkatkan serta merta dalam jangka

pendek, sehingga diperlukan suatu proses yang intensif dan berkelanjutan; dan

2) Pelaksanaan diklat dalam rangka pemenuhan standar soft competency belum

maksimal, dikarenakan antara lain adanya kekurangan jumlah pegawai pada

unit kerja, dan keterbatasan waktu karena jadwal yang berbenturan dengan

kesibukan unit kerja.

Upaya yang telah diambil guna menghadapi masalah tersebut adalah

1) Pelaksanaan assessment centre dalam rangka updating dan perhitungan ulang

pemenuhan soft competency bagi pejabat di lingkungan DJPPR; dan

2) Menyelenggarakan berbagai diklat dalam rangka peningkatan soft competency

pejabat DJPPR.

10. Pencapaian SS Organisasi yang kondusif dengan indikator Indeks kesehatan organisasi

dan Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan pada tahun 2015 tidak

dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

a. “Indeks kesehatan organisasi”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 72 dan tercapai

sebesar 68 sehingga memperoleh nilai capaian 94,44. Nilai sebesar 68 tersebut

diperoleh dari hasil survei MOFIN Kementerian Keuangan. Nilai indeks kesehatan

organisasi DJPPR tahun 2015 sebesar 68, turun 8 poin dari tahun 2014 sebesar 76.

Adapun nilai tersebut di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai 69,25.

Berdasarkan hasil survei MOFIN tahun 2015, pada DJPPR terdapat area yang

memperoleh nilai jauh di bawah target, yaitu “arahan” dan “motivasi”, khususnya

terkait insentif keuangan. Akar masalah tidak tercapainya target tersebut antara lain

meskipun telah dilakukan perbaikan atas sistem reward di lingkungan DJPPR.

namun masih diberlakukan sistem reward yang berbeda diantara unit eselon II, yang

berpotensi menimbulkan masalah pada berbagai area, misalnya pada hal penataan

SDM dan organisasi.

Upaya yang telah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain:

1) Melaksanakan mutasi secara vertikal dan horizontal pada level Eselon III, IV dan

Pelaksana;

2) Memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai DJPPR yang tidak menerima TT,

sehingga memperkecil gap antara pegawai yang menerima TT dan tidak;

3) Meminta masukan dari setiap pegawai mengenai usulan perbaikan melalui email;

dan

4) Menyusun program kerja untuk area-area yang membutuhkan perbaikan;

5) Melaksanakan program pemilihan pegawai teladan;

6) Melaksanakan ceramah capacity building kepada seluruh pegawai DJPPR; dan

7) Melaksanakan survei MOFIN di lingkungan DJPPR.

b. “Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan”pada tahun 2015

ditargetkan sebesar 85% dan tercapai sebesar 89% sehingga memperoleh nilai

capaian 104,71. Angka capaian tersebut sesuai dengan penilaian dari Central

Tranformation Office (CTO) melalui aplikasi MITRA. Berdasarkan laporan dari CTO,

beberapa inisiatif yang memiliki capaian cukup signifikan antara lain penerapan

Bond Stabilization Framework dan pembentukan unit hubungan investor (IRU).

11. Pencapaian SS Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan indikator Tingkat

akurasi dan validasi data output, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian

IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

“Tingkat akurasi dan validasi data output”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%

dan tercapai sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100, dengan rincian

sebagai berikut.

Unit Pemilik Data Tingkat Akurasi dan Validasi (%)

Dit. PH 100

Dit. SUN 100

Dit. PS 100

Dit. SPP 100

Dit. EAS 100

DJPPR 100

Selanjutnya, perlu dilakukan update kriteria validasi data untuk proses bisnis baru

DJPPR yang belum teridentifikasi untuk tahun 2015, antara lain : ruang lingkup, jenis,

tenggat waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola.

12. Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase

penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada tahun 2015 dapat tercapai

dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

“penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja”pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 95% dan tercapai sebesar 95% sehingga memperoleh nilai capaian 100, dengan

rincian:

No. Komponen Bobot Realisasi

1. Belanja Non Pegawai 11,86% 96,21%

2. Output Belanja 53,18% 100%

3. Efisiensi Belanja 34,96% 86,97%

Rata-rata 95%

Terdapat komponen realisasi yang capaiannya masih di bawah target, yaitu komponen

“efisiensi belanja”, sebesar 85,75%. Walaupun komponen “belanja non pegawai” dan

“output belanja” realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan target realisasi

penyerapan anggaran dan output belanja DJPPR sebesar 95%, namun komponen

efisiensi yang capaiannya di bawah target, dimana hal tersebut mengakibatkan

keseluruhan realisasi penyerapan anggaran dan output belanja DJPPR turun secara

keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja DJPPR

pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk

semakin ditingkatkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi

secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPPR dan

menjadi umpan balik peningkatan kinerja DJPPR pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ xi

I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia …....................... 2

B. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi ................................................... 11

C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko….............................................................................................................

13

D. Sistematika Penyajian .................................................................................... 15

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis ............................................................................................ 18

B. Penetapan Kinerja .......................................................................................... 22

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 33

1. Capaian IKU Tahun 2015 ...................................................................... 34

2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2012-2015 ................................... 35

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2015 .......................................... 41

4. Kinerja Lainnya ....................................................................................... 106

B. Realisasi Anggaran ......................................................................................... 110

IV. PENUTUP

A. Keberhasilan dan Kegagalan ........................................................................ 120

B. Kendala Dalam Pencapaian Kinerja ............................................................ 120

C. Strategi Pemecahan Masalah di Masa Mendatang .................................... 121

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi DJPPR .............................................................. 5

Bagan 2.1 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan …………….....…...………… 20

Bagan 2.2 Peta Strategi DJPPR Tahun 2015 ..................................................... 22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan ..……………………….. 8

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II .………………..….. 8

Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan ………..………………….. 9

Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Gender …………...………………. 9

Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan ………………………. 10

Grafik 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2015 ................................ 42

Grafik 3.2 Kinerja Penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-001 s.d. SR-007…..... 48

Grafik 3.3 Distribusi Jumlah dan Volume Pemesanan ORI012..................... 57

Grafik 3.4 Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015................................ 58

Grafik 3.5 Indeks Kepuasan Layanan DJPPR tahun 2015.............................. 67

Grafik 3.6

Grafik 3.7

Hasil Survei MOFIN DJPPR Tahun 2015.......................................

Aspek Penilaian Survei MOFIN Per unit eselon II DJPPR..........

95

96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010-2015 ...…......……………… 14

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2015 ...... 24

Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Dirjen PPR Tahun 2015 ........................................ 26

Tabel 2.3 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU .............................. 27

Tabel 3.1 Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2015 ...................................... 33

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2013 – 2015 35

Tabel 3.3 Posisi Utang Pemerintah tahun 2010 – 2015 ................................... 44

Tabel 3.4 Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2015............................................ 45

Tabel 3.5 Rincian Penerbitan SBSN Tahun 2015.............................................. 45

Tabel 3.6 Karakteristik Sukuk Negara Ritel Seri SR-007................................. 46

Tabel 3.7 Hasil Penerbitan Islamic GMTN Program Tahun 2015.................... 49

Tabel 3.8 Kinerja Lelang SBSN Tahun 2013 – 2015.......................................... 51

Tabel 3.9 Hasil Penerbitan SUN Tahun 2015................................................... 52

Tabel 3.10 Hasil Penerbitan SUN melalui Lelang dan Private Placement

Tahun 2015............................................................................................

54

Tabel 3.11 Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi USD di Pasar

Perdana Internasional.........................................................................

54

Tabel 3.12 Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Yen..................... 55

Tabel 3.13 Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015.................................. 58

Tabel 3.14 Realisasi Pengadaan Pinjaman Program Tahun 2015.................... 58

Tabel 3.15 Realisasi Likuiditas Pasar SBN.......................................................... 72

Tabel 3.16 Pelaksanaan Sosialisasi pasar SBN tahun 2015............................... 75

Tabel 3.17 Pinjaman Kegiatan yang Ditandatangani Tahun 2015................. 81

Tabel 3.18 Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment...................................... 91

Tabel 3.19 Summary Progress Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJPPR. 99

Tabel 3.20 Tingkat Akurasi Data Output Masing Masing Unit Eselon II...... 101

Tabel 3.21 Realisasi DIPA DJPPR Tahun Anggaran 2015................................... 103

Tabel 3.22 Penugasan Khusus kepada LPEI....................................................... 109

Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015....................................... 110

Tabel 3.24 Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2014 dan

2015........................................................................................................

110

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 per program............... 111

Tabel 3.26 Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2015 dan

2014 per program.…...........................................................................

114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPPR Tahun 2015

2. Dokumen Pengukuran Kinerja DJPPR Tahun 2015

1

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

1. Perkembangan Unit Pengelola Pembiayaan dan Risiko

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, dibentuklah suatu

unit pengelola pembiayaan dan risiko, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang berada di bawah naungan Kementerian

Keuangan. DJPPR dibentuk berdasarkan PMK Nomor 206 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan

PMK Nomor 234 tahun 2015. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas

dan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu diwujudkan suatu tata kelola yang

baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Unit

pengelola utang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan semakin

meningkatnya kompleksitas pengelolaan utang sebagai akibat semakin besar dan

semakin beragamnya jumlah dan jenis utang Pemerintah. Perkembangan unit

pengelola utang adalah sebagai berikut:

a. Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman

luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat

Jenderal Anggaran;

b. Tahun 1999, dibentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola obligasi

negara yang diterbitkan untuk menyehatkan perbankan akibat krisis tahun

1998;

c. Tahun 2001, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara

(PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat

Utang Negara.

d. Tahun 2004, unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. PMON menjadi Direktorat Pengelolaan SUN sedangkan

DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

e. Tahun 2006, dengan berkembangnya ruang lingkup pengelolaan utang dan

dalam rangka memusatkan pengelolaanya dalam unit tersendiri, dibentuk

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan

f. Tahun 2007 s.d 2011, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah 2 kali

melaksanakan penataan organisasi yang ditetapkan melalui:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; dan

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

g. Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kembali mengusulkan

penataan organisasi sebagai dampak likuidasi Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan yang sebagian bergabung kedalam Otoritas Jasa

Keuangan. Sebagai respon, dilakukan reposisi Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

untuk menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko yang sebelumnya merupakan unit Eselon II pada Badan Kebijakan

Fiskal. Hal tersebut juga ditujukan untuk melakukan integrasi pengelolaan

risiko keuangan baik fiskal maupun utang.

h. Sebagai tindak lanjut dari butir g di atas, pada Tahun 2013, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang mengusulkan perubahan nama instansi menjadi Direktorat

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nomenklatur nama tersebut

dilatarbelakangi oleh penggabungan Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal ke dalam

unit DJPPR. Akhir tahun 2014, telah ditetapkan PMK 206 Tahun 2014 yang

mengesahkan pembentukan DJPPR.

i. Pada tahun 2015, DJPPR kembali melakukan penataan organisasi dengan

menambahkan Unit Hubungan Investor untuk melaksanakan perumusan,

analisis dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan program kerja

kehumasan dan hubungan investor; pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi

atas pelaksanaan program kehumasan dan hubungan investor; pengumpulan,

pengolahan, dan pemutakhiran data informasi terkait hubungan investor; serta

koordinasi dan harmonisasi rencana kerja dan program kehumasan dan

hubungan investor dengan unit lain yang terkait. Dengan disahkannya PMK

Nomor 234 Tahun 2015, penataan organisasi tersebut telah resmi.

Penataan organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di

Lingkungan Departemen Keuangan, dimana hal tersebut merupakan suatu proses

yang dilakukan secara berkesinambungan untuk merespon dinamika perubahan

lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi

layanan kepada masyarakat. Penataan organisasi merupakan upaya untuk

menyempurnakan tugas, fungsi dan struktur organisasi demi terwujudnya

pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

pembiayaan dan risiko;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan

dan risiko; dan

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko.

3. Organisasi

Dalam rangka penerapan international best practice organisasi pengelola utang,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membagi struktur

organisasinya berdasarkan:

a. Fungsi Front Office, dilaksanakan oleh:

1) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH);

2) Direktorat Surat Utang Negara (Dit. SUN);

3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit. PS);

4) Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN);

5) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan

Infrastruktur (Dit. PDPPI)

b. Fungsi Middle Office, dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Portofolio

Pembiayaan (Dit. SPP);

c. Fungsi Back Office dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen (Dit. EAS); serta

d. Fungsi Supporting and Coordinating Unit (sebagai pendukung dan koordinator

kegiatan teknis), dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Sementara itu, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko berdasarkan PMK Nomor 234 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 22

Desember 2015, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.1

Struktur Organisasi DJPPR

4. Stakeholders Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Dalam pelaksanaan tugas selaku pengelola pembiayaan dan risiko, peran

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait secara langsung

dengan berbagai institusi baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan,

yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Internal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:

1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dalam hal penyusunan komponen

pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran, dan penyiapan

Daftar Kegiatan yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk

digunakan sebagai underlying penerbitan Project Base Sukuk;

2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal;

3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dalam hal:

a) koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan

pelaksanaan/eksekusi penerbitan/pengadaan utang tunai dengan

ketersediaan kas untuk pembiayaan; dan

b) koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.

4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam hal penyusunan

underlying asset yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;

5) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal aspek perpajakan pada

pengelolaan utang;

6) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan:

a) Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan rencana jangka

menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, serta

penyusunan anggaran dan Laporan Keuangan Kementerian;

b) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terkait pelaksanaan penataan

organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional;

c) Biro Hukum terkait pelaksanaan perumusan peraturan perundang-

undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka

penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas;

d) Biro Bantuan Hukum terkait koordinasi dan pelaksanaan penelaahan

kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan

perimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian

Keuangan;

e) Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengelolaan

sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

f) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terkait pelaksanaan tugas

aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan utang,

penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program

komunikasi publik, dan monitoring opini publik;

g) Biro Perlengkapan terkait pengelolaan perlengkapan Direktorat

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

h) Biro Umum terkait pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan

rumah tangga;

i) Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait aspek

pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi di

lingkungan Kementerian Keuangan;

j) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terkait pelaksanaan

analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program

dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan

Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama di

lingkungan Kementerian Keuangan; dan

k) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelayanan

pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.

7) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal pelaksanaan

review APIP terkait penyusunan anggaran BUN dan pengawasan internal

Kementerian Keuangan; dan

8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusdiklat

Keuangan Umum dan Pusdiklat Pengembangan SDM, dalam hal

pelaksanaan Capacity Building Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko.

b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal alokasi pembiayaan melalui

utang dalam APBN, persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying

asset penerbitan SBSN, dan persetujuan penggunaan dana SAL untuk

pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN;

2) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang

memiliki dua peran, yaitu:

a) Sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam

kerangka Asset and Liability Management (ALM); dan

b) Sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen lelang,

agen penatausahaan utang, dan setelmen utang.

3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra dalam pengembangan dan

pengawasan pasar SBN;

4) Pelaku pasar/investor termasuk dealer utama/primary dealers dan peserta

lelang, dalam hal mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan

memperoleh input atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (market

update), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi;

5) Investment Bank dan International/Local Legal Counsel, dalam hal

pelaksanaan transaksi penerbitan SBN valas;

6) Lembaga Pemeringkat/Rating Agencies, dalam hal assessment tahunan dan

assessment transaksi penerbitan SBN valas;

7) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam hal:

a) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM);

b) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman

atau sebagai underlying asset sukuk project; dan

c) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari

pinjaman.

8) Kementerian/Lembaga, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

dari pinjaman, serta penyiapan policy matrix atas pinjaman program;

9) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal pemenuhan

dokumen pengefektifan pinjaman;

10) DSN – MUI, dalam hal penerbitan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian

Syariah (Opini Syariah) penerbitan SBSN;

11) Pemberi Pinjaman/Lender, dalam hal memperoleh informasi mengenai

fokus pembiayaan dan indikasi besaran/alokasi pinjaman; dan

12) Lembaga atau negara pemberi donor.

5. Sumber Daya Manusia

a. Gambaran Umum Pegawai

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2015, jumlah pegawai DJPPR

adalah sebanyak 429 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) 418 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

2) 11 orang berstatus Calon Pegawai negeri Sipil

Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Grafik 1.2

Komposisi Pegawai

Menurut Unit Eselon II

No Golongan Pegawai Jumlah

Pegawai

No Unit Eselon II

Jumlah

Pegawai

1 IV/e 1

1 Sekretariat

Direktorat Jenderal 68

2 IV/d 3

3 IV/c 4 2 Direktorat PH 64

4 IV/b 17 3 Direktorat SUN 52

5 IV/a 35 4 Direktorat PS 52

6 III/d 67 5 Direktorat PRKN 36

7 III/c 49 6 Direktorat PDPPI 33

8 III/b 107 7 Direktorat SPP 42

9 III/a 36 8 Direktorat EAS 82

10 II/d 42 JUMLAH 429

11 II/c 56

12 II/b 1

13 II/a 9

JUMLAH 429

Grafik 1.3

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Grafik 1.4

Komposisi Pegawai Menurut Gender

No Jabatan Pegawai Jumlah Pegawai

No

Jenis Kelamin

Pegawai

Jumlah

Pegawai

1 Eselon I 1 1 Laki-laki 317

2 Eselon II 8 2 Perempuan 112

3 Eselon III 33 JUMLAH 429

4 Eselon IV 129

5 Pelaksana 258

JUMLAH 429

Grafik 1.5

Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

No Tingkat Pendidikan

Jumlah

Pegawai

1 S3 3

2 S2 123

3 S1/D4 182

4 D3 96

5 < D3 25

JUMLAH 429

Di bidang pendidikan, DJPPR membuka kesempatan sebesar-besarnya

bagi para pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih

tinggi, baik melalui program beasiswa maupun dengan biaya sendiri, sehingga

kompetensi para pegawai DJPPR dapat menjadi lebih baik dan dapat

menopang bidang tugas di mana pegawai itu berada.

Pada tahun 2015, DJPPR telah memiliki peraturan terkait pola mutasi dan

pola karir sehingga penempatan para pegawai baik di unit-unit Eselon II

maupun pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan DJPPR, diharapkan telah

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan memang

dibutuhkan oleh unit atau jabatan tempat kerja pegawai bersangkutan.

Selain itu, dengan adanya pengarusutamaan gender, walaupun jumlah

pegawai wanita lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai

laki-laki, perlakuan dan penilaian kinerja tetap dilakukan secara fair. Hal

tersebut terbukti dengan diisinya beberapa jabatan strategis di DJPPR oleh para

pegawai perempuan, contohnya: dari 8 Pejabat Eselon II di DJPPR, 2

diantaranya adalah wanita.

b. Program Pengembangan Pegawai

Unit organisasi yang handal tentu harus didukung penuh dengan sumber

daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama

tahun 2010-2015, DJPPR telah melakukan beberapa kebijakan dan kegiatan

sebagai bagian program peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.

Adapun kebijakan dan kegiatan tersebut antara lain:

1) Penyusunan dan penetapan Hard Competency Pegawai DJPPR;

2) Penyusunan dan penetapan Soft Competency Pegawai DJPPR;

3) Penyusunan dokumen Gap Hard Competency Pegawai DJPPR;

4) Pelaksanaan Assesment Center (AC);

5) Pelaksanaan diklat teknis sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Hard

Competency;

6) Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7) Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat sertifikasi keahlian (CFA,

CHRP, dan sebagainya);

8) Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris pegawai (TOEFL Training);

9) Membuka kesempatan pegawai mengikuti short course (IMF, DMFAS, dan

sebagainya) sesuai bidang tugasnya;

10) Membuka kesempatan pegawai untuk mencari program beasiswa dengan

inisiatif sendiri di dalam maupun luar negeri; dan

11) Mengirim pegawai mengikuti program beasiswa reguler baik dari Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun negara lain (Australia,

Jepang, dan lain-lain).

Dengan komposisi pegawai DJPPR seperti dijelaskan di atas dan dengan

program pengembangan pegawai yang terus dilakukan, DJPPR terbukti dapat

melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai amanat peraturan

perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa program pengembangan

pegawai DJPPR berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu dalam

rangka membentuk sumber daya manusia yang handal.

B. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPPR berdasarkan mandat yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pedoman Umum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah

Kumulatif Defisit APBN dan APBD, yang mengatur bahwa:

1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; dan

2) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi

60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang

mengatur antara lain:

1) Pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; dan

2) Tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri

kepada Pemda dan BUMN/BUMD.

c. Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain

menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen

utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.

2. Pedoman Khusus:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, yang antara lain

mengatur tentang tujuan penerbitan SUN;

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang antara lain

mengatur tentang tujuan penerbitan SBSN;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, yang antara lain

mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri;

d. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2010-2014;

e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang antara lain mengatur

tentang perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemantaun, evaluasi, dan

pelaporan serta pengawasan pinjaman luar negeri dan hibah;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem

Akuntansi Utang Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara

Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara

Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan,

Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan

SBSN;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara

Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme

Pengelolaan Hibah;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi Hibah;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara

Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;

p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.08/2010 tentang Strategi

Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014; dan

q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.08/2011 tentang Tata Cara

Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

DJPPR adalah organisasi yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan

pembiayaan dan risiko. Peran strategis DJPPR digambarkan sebagai berikut:

1. Memenuhi Pembiayaan APBN yang Bersumber dari Utang

Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang

penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini peranan utang baik yang

bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama

pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka

pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup,

tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko

terkendali.

Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran

pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, buyback, dan

penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat

Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Program

dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri. Selain itu, DJPPR juga

mempunyai peranan dalam pengelolaan dukungan pemerintah terkait pembiayaan

infrastruktur. Hal ini sangat diperlukan karena terbatasnya pembiayaan yang

berasal dari utang. Selain itu juga diperlukan untuk meningkatkan peranan swasta

dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.

2. Mewujudkan Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Portofolio dan Risiko

Pembiayaan

Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan

transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat dan

mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan secara

berkesinambungan. Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak

negatif terhadap kondisi fiskal Pemerintah yang tercermin antara lain dalam

ketidakmampuan Pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat

jumlah, dan tepat sasaran, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, dan

terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber

pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya

kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang

(sovereign credit rating), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik,

serta ekonomi biaya tinggi.

Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang pada tanggal 31 Desember 2015

mencapai Rp 3.098,64 triliun. Jumlah utang yang relatif besar tersebut memerlukan

pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi

risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal,

antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing.

Tabel 1.1

Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010-2015

Sumber : Buku Profil Utang Pemerintah Edisi Januari 2016

Catatan:

* Termasuk semi commercial #) Angka Sementara

** Beberapa termasuk semi concessional ##) Termasuk SUN Valas Domestik

*** Seluruhnya termasuk commercial

Oleh sebab itulah, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan

pengelolaan berbagai risiko dimaksud melalui upaya antara lain dengan

melakukan: debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap,

restrukturisasi pinjaman, dan hedging.

3. Pengembangan Pasar yang Dalam, Aktif, dan Likuid

Saat ini, peningkatan target pembiayaan melalui SBN belum sebanding dengan

pertumbuhan daya serap pasar SBN domestik yang masih terbatas. Peningkatan

likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik diperlukan agar target pembiayaan

SBN dapat dipenuhi dengan biaya efisien tanpa menyebabkan peningkatan risiko

utang yang berlebihan. Basis investor baik domestik maupun luar negeri yang

besar dan terdiversifikasi, diperlukan untuk memperkuat dan menjaga kestabilan

permintaan terhadap instrumen utang negara.

Penerbitan utang dalam bentuk SBN berperan strategis dalam pengembangan

pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain:

a. Mendukung pengembangan institusi/lembaga keuangan domestik dengan

memberikan alternatif instrumen investasi;

b. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan ALM;

c. Yield SBN, sebagai benchmark bagi penerbitan instrumen keuangan lainnya;

d. Pasar SBN yang berkembang akan mendukung terbentuknya pasar repo,

derivatif yang akan semakin mengefisienkan pasar keuangan secara

keseluruhan; dan

e. Memperluas basis investor domestik.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian

kinerja DJPPR pada tahun 2015, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja

(performance results) tahun 2015 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2015.

Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan

hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor

53/2014) adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan

peran strategis penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

2) Mebandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja

2. Pengukuran kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Nomor KEP-18/PR/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun

2015-2019, telah ditetapkan arahan pelaksanaan tugas DJPPR dalam periode 5 tahun ke

depan yang dituangkan dalam Renstra. Penyusunan Renstra tersebut

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/lembaga menyusun Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

2. Salah satu prioritas bidang ekonomi dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu

Pengendalian Rasio Utang Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Utang baru

hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif serta

Pemenuhan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Terhadap Proyek KPS

Infrastruktur Prioritas. Fokus prioritas tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan

pengelolaan pembiayaan pemerintah, baik yang berasal dari SBN, pinjaman

maupun pembiayaan infrastruktur dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola

dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, yang mengamanatkan penyusunan

Renstra kepada unit-unit organisasi (Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit

Pelaksana Teknis/UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

DJPPR dalam periode Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Visi

Visi DJPPR untuk periode tahun 2015-2019 sebagaimana dalam dokumen

Rencana Strategis adalah “Menjadi Unit yang Profesional Dalam Mendukung

Pembiayaan APBN dan Investasi Publik Secara Efisien Sekaligus Mengelola

Risiko dan Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Sementara itu, dalam implementasi

tahun 2015, terdapat penyesuaian visi dalam Peta Strategi sebagai berikut:

“Menjadi Unit yang Professional Dalam Mengelola Pembiayaan APBN dan Risiko

Keuangan Negara Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Pertimbangan

penyesuaian visi tersebut didasarkan atas kebutuhan untuk memasukan risiko

keuangan negara mengingat hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan prioritas

nasional.

2. Misi

Misi DJPPR untuk periode tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam

dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

f. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel;

g. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas

berutang yang mendukung stabilitas fiskal;

h. Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan

mengembangkan pasar finansial domestik yang efisien dan stabil;

i. Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas

pasar keuangan regional;

j. Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic.

3. Nilai-Nilai

Menteri Keuangan telah melakukan Launching Nilai-Nilai Kementerian

Keuangan pada tanggal 29 Juli 2011. Nilai-nilai ini menjadi penting karena dengan

dasar itulah organisasi bergerak mencapai visi dan misinya. Sosialisasi Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2011. Adapun Corporate

value dimaksud terdiri dari 5 nilai dan 10 perilaku utama yaitu:

a. Integritas

1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;

2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;

b. Profesionalisme

3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;

4) Bekerja dengan hati;

c. Sinergi

5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;

6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;

d. Pelayanan

7) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;

8) Bersikap proaktif dan cepan tanggap;

e. Kesempurnaan

9) Melakukan perbaikan terus menerus;

10) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Bagan 2.1

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

4. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi DJPPR tahun 2015-2019 serta arahan dari RPJMN

dan Renstra tahun 2015-2019, maka ditetapkan tujuan pengelolaan pembiayaan dan

risiko pada tahun 2015-2019 yaitu pembiayaan yang aman untuk mendukung

kesinambungan fiskal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan pembiayaan

difokuskan pada pengembangan pasar SBN domestik agar semakin dalam, aktif,

dan likuid.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pengelolaan pembiayaan dan risiko untuk tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi Kemenkeu-One, adalah sebagai

berikut:

a. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;

b. Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal;

c. Pengelolaan utang, risiko keuangan negara dan dukungan pemerintah yang

kredibel;

d. Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil;

e. Pinjaman yang efektif dan efisien;

f. Biaya dan risiko utang yang terkendali;

g. Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent;

h. Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat posedur;

i. SDM yang kompetitif;

j. Organisasi yang kondusif;

k. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; dan

l. Pengelolaan anggaran yang optimal.

6. Kebijakan

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam strategi pengelolaan utang jangka

menengah tahun 2014-2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahun

2014 – 2017, adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan

memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap;

b. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar

diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai

kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali;

c. Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya

pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal;

d. Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama

pembangunan infrastruktur;

e. Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; dan

f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

7. Strategi

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan

tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang

ada. Strategi-strategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi

yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPPR untuk

periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi

pembiayaan APBN-P, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai

komplementer;

b. Penentuan instrumen yang akan diterbitkan memperhatikan kebutuhan

pasar/investor SBN dalam rangka pengembangan pasar dan kebutuhan

pengelolaan portofolio utang;

c. Penerbitan SBN Ritel dalam rangka diversifikasi sumber pembiayaan dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam berinvestasi (financial inclusion);

d. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam

negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN-P;

e. Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif antara lain melalui

buyback dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar;

f. Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi

informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi

yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.

8. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan penganggaran dengan dasar performanced based budgeting,

dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2014, DJPPR memiliki

program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko, yang dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pinjaman;

b. Pengelolaan Surat Utang Negara;

c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;

d. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;

e. Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;

f. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan

g. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Sedangkan, program penunjang adalah program yang ditujukan untuk

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan

Direktorat Jenderal, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

B. Penetapan Kinerja

Pada tahun 2015, DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam

bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

dengan Menteri Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi

(strategy map) dengan 12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang

disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU). Keseluruhan IKU DJPPR pada tahun 2015 untuk semua SS berjumlah 19 IKU.

Selain itu ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko untuk Tahun 2015, yang terdiri dari 3 Inisiatif Strategis.

Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke

dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan

perjalanan strategi DJPPR. Peta strategi memudahkan DJPPR untuk

mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam

rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPPR. Peta

strategi DJPPR memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Peta strategi DJPPR tahun 2015 yang

disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan

Menteri Keuangan pada tahun 2015 ditunjukkan dalam bagan berikut:

Bagan 2.2

Peta Strategi DJPPR Tahun 2015

Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan

kedalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perpective, internal

process perspective, dan learning and growth perspective. Dari stakeholder perspective,

terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan pembiayaan yang aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal. Dari customer perpective terhadap investor, kreditor,

donor dan kementerian/lembaga, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan

pengelolaan utang dan hibah yang akuntabel dan kredibel.

Dari internal process perspective DJPPR, untuk mendukung pencapaian SS pada dua

layer stakeholder perspective dan customer perpective tersebut diperlukan adanya dua

faktor penting berupa pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap core

business DJPPR. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan proses

pengelolaan biaya dan risiko portofolio utang yang terkendali, pengembangan pasar

SBN yang likuid, dalam, dan stabil, pengadaan pinjaman yang efektif dan efisien, serta

monitoring dan evaluasi pengelolaan utang yang taat prosedur.

Sedangkan dari learning and growth perspective, terdapat empat faktor penting yang

harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan

organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan faktor pengelolaan anggaran.

Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 19 IKU DJPPR yang ditetapkan pada awal

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2015

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Realisasi 2014

Target 2015

Perspektif

1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

1a-CP Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan

100,19% 100,00%

Sta

keh

old

ers

Per

spec

tiv

e

2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal

2a-N Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan

N/A 80%

2b-N Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas

N/A 100%

3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

4,09 4

Cu

sto

mer

P

ersp

ecti

ve

3b-N Tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan

N/A 100,00%

4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil

4a-N Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN

250,44% 100,00% In

tern

al

Pro

cess

Per

spec

tiv

e

4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

76,83% 75,00%

4c-N Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik

11,50% 9,00%

5 Pinjaman yang efektif dan efisien

5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman

90% 70,00%

6 Biaya dan risiko utang yang terkendali

6a-N Persentase pencapaian efisiensi biaya utang

N/A 100,00%

6b-N Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

102,42% 100,00%

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Realisasi 2014

Target 2015

Perspektif

7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent

7a-N Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara

N/A 100,00%

7b-N Tingkat efektivitas pengendalian risiko default jaminan badan usaha yang dijamin

100,00% 100,00%

8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur

8a-N Tingkat penerapan pengendalian intern

98,83% 95,00%

9 SDM yang kompetitif

9a-N Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

98,31% 88,00%

Lea

rnin

g &

Gro

wth

Per

spec

tiv

e

10 Organisasi yang kondusif

10a-N Indeks kesehatan organisasi

76 72

10a-N Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal

100% 85,00%

11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

11a-N Tingkat akurasi dan validasi data output N/A 100,00%

12 Pelaksanaan anggaran yang optimal

12a-N Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

95,00% 95,00%

Berikut ini merupakan Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko untuk Tahun 2015:

Tabel 2.2

Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2015

No Indikator

Kinerja Utama

Inisiatif

Strategis

Output/

Outcome

Periode

Pelaksanaan

Penanggung

Jawab

1 Persentase

pencapaian

tingkat

likuiditas

pasar SBN

Penyusunan

Kajian atas

efektivitas

penerapan

Dealer

Utama

Kajian atas

efektivitas

penerapan

Dealer Utama

Maret–

Desember

Dit. SUN

Penyusunan

Kajian atas

seri

benchmark

SBSN

Kajian

penetapan seri

benchmark

SBSN

Maret –

Desember

Dit. PS

Penyusunan

Kajian atas

Pembentuk

an Dealer

Utama

SBSN

Kajian

Pembentukan

Dealer Utama

SBSN

Maret –

Desember

Dit. PS

2 Tingkat

efektivitas dan

efisiensi

pinjaman

Penyusunan

RPP

Pemberian

Hibah

kepada

Pemerintah

/ Lembaga

Asing

Draft RPP

Pemberian

Hibah kepada

Pemerintah/

Lembaga

Asing yang

sudah

disampaikan

kepada

Kementerian

Hukum dan

HAM untuk

diharmonisasi

kan

Maret –

Desember

Dit. PH

3 Persentase

pemenuhan

target risiko

portofolio

utang

Penerbitan

Unguarantee

d Samurai

Bonds

Unguaranteed

Samurai Bonds

Maret –

Juni

Dit. SUN

Peta strategi DJPPR tahun 2015 yang memetakan 12 SS dengan alat ukur pencapaian

berupa 19 IKU, telah disusun berdasarkan Renstra DJPPR tahun 2015-2019. Berikut

tabel yang menunjukkan kesesuaian antara hal-hal tersebut.

Tabel 2.3

Matriks Hubungan Sasaran Strategis dalam Renstra 2015-2019 dan IKU

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Kemenkeu-One

Tahun 2015

Rencana

Strategis

Kemenkeu

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis

DJPPR

Tahun 2015-2019

Peta Strategi

DJPPR Tahun

2015

Terjaganya Rasio

Utang

Pemerintah

Strategi Pengelolaan

Pinjaman

Sasaran Strategis 3

Alignment Pengadaan

Pinjaman Kegiatan

Dengan Siklus APBN


Surat Utang Negara

Sasaran Strategis 1

Pembiayaan yang

Aman Untuk

Mendukung

Kesinambungan Fiskal

Melalui Pengelolaan

SUN


Pembiayaan Syariah

Sasaran Strategis 1

Pembiayaan yang

Aman Untuk

Mendukung


Melalui Pengelolaan

SBSN

Pembiayaan

yang aman

untuk

mendukung

kesinambungan

fiskal

1a-CP Persentase

pengadaan utang

sesuai kebutuhan

pembiayaan


Surat Utang Negara

Sasaran Strategis 3

Biaya dan Risiko

Portofolio SUN yang

Terkendali


Pembiayaan Syariah

Risiko yang

terkendali

untuk

mendukung

kesinambungan

fiskal

2a-N Persentase

rekomendasi

mitigasi risiko

keuangan negara

yang disetujui

Menteri Keuangan

2b-N Persentase

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Kemenkeu-One

Tahun 2015

Rencana

Strategis

Kemenkeu

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis

DJPPR

Tahun 2015-2019

Peta Strategi

DJPPR Tahun

2015

Terjaganya Rasio

Utang

Pemerintah

Terjaganya Rasio

Utang

Pemerintah

Biaya dan Risiko

Portofolio SBSN yang

Terkendali


Risiko Keuangan

Negara

Risiko Keuangan

Negara yang

Terkendali Untuk

Mendukung


pencapaian target

pemenuhan

dukungan pemerintah

atas proyek KPBU

infrastruktur prioritas


Surat Utang Negara

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan SUN yang

Kredibel


Dukungan Pemerintah

dan Pembiayaan

Infrastruktur

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Dukungan

Pemerintah yang

Kredibel Dalam

Rangka Percepatan

Pembiayaan

Infrastruktur


Strategi dan Portofolio

Pembiayaan

1. Sasaran Strategis 2

Mengelola

Portofolio Risiko

Utang

2. Sasaran Strategis 4

Mengelola Risiko

Penjaminan

Pemerintah

Pengelolaan

utang, risiko,

dan dukungan

pemerintah

yang kredibel

3a-N Indeks

kepuasan pengguna

layanan

3b-N Tingkat

akurasi pembayaran

kewajiban

pembiayaan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Kemenkeu-One

Tahun 2015

Rencana

Strategis

Kemenkeu

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis

DJPPR

Tahun 2015-2019

Peta Strategi

DJPPR Tahun

2015

Terjaganya Rasio

Utang

Pemerintah


Pembiayaan Syariah

Sasaran Strategis 2

Pasar SBSN yang

Likuid, Dalam dan

Stabil

Pasar SBN yang

likuid, dalam,

dan stabil

4a-N Persentase

pencapaian tingkat

likuiditas pasar SBN

4b-N Tingkat

efektivitas edukasi

dan komunikasi

4c-N Persentase

pertumbuhan

jumlah nominal

kepemilikan SBN

tradable oleh

investor domestik


Pinjaman

Sasaran Strategis 1

Pemanfaatan Pinjaman

Luar Negeri yang

Selektif

Pinjaman yang

efektif dan

efisien

5a-N Tingkat

efektivitas dan

efisiensi pinjaman


Surat Utang Negara

Sasaran Strategis 3

Biaya dan Risiko

Portofolio SUN yang

Terkendali


Pembiayaan Syariah

Sasaran Strategis 3

Biaya dan Risiko

Portofolio SBSN yang

Terkendali

Biaya dan risiko

utang yang

terkendali

6a-N Persentase

pencapaian efisiensi

biaya utang

6b-N Persentase

pemenuhan target

risiko portofolio

utang


Risiko Keuangan

Negara

Sasaran Strategis 3

Pengembangan

Kerangka Kerja Risiko

yang Holistik Dengan

Pengelolaan

risiko dan

dukungan

pemerintah

yang prudent

7a-N Persentase

penyelesaian

kerangka

pengelolaan risiko

keuangan negara

berbasis neraca

keuangan negara

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Kemenkeu-One

Tahun 2015

Rencana

Strategis

Kemenkeu

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis

DJPPR

Tahun 2015-2019

Peta Strategi

DJPPR Tahun

2015

Pendekatan Neraca

(Balance Sheet

Approach) Untuk

Mengagregasi Data

Risiko Individual


Strategi dan Portofolio

Pembiayaan

Sasaran strategis 4

Mengelola Risiko

Penjaminan

Pemerintah

7b-N Tingkat

efektivitas

pengendalian risiko

default jaminan

badan usaha yang

dijamin

Strategi Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

Sasaran Strategis 5

Sistem Pengendalian

yang Optimal

Pengelolaan

pembiayaan

dan risiko yang

taat prosedur

8a-N Tingkat

penerapan

pengendalian intern

Strategi Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

Sasaran Strategis 2

Mewujudkan SDM

yang Kompetitif

SDM yang

kompetitif

9a-N Persentase

pejabat yang telah

memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

Strategi Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

Sasaran Strategis 1

Menciptakan

Organisasi DJPPR yang

Kondusif

Organisasi

sehat yang

berkinerja

tinggi

10a-N Indeks

kesehatan organisasi

10b-N Persentase

implementasi

inisiatif transformasi

kelembagaan

Direktorat Jenderal

Strategi Pengeloaan

Evaluasi, Akuntansi

dan Setelmen

Sasaran Strategis 5

Pengelolaan Sistem

Sistem

informasi

manajemen

yang

terintegrasi

11a-N Tingkat

akurasi dan validasi

data output

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Kemenkeu-One

Tahun 2015

Rencana

Strategis

Kemenkeu

Tahun 2015-2019

Rencana Strategis

DJPPR

Tahun 2015-2019

Peta Strategi

DJPPR Tahun

2015

Informasi yang

Optimal

Strategi Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya

Sasaran Strategis 4

yaitu Pengelolaan

Anggaran yang

Optimal dan

Akuntabel

Pelaksanaan

anggaran yang

optimal

12a-N Persentase

penyerapan

anggaran dan

pencapaian output

belanja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU Tahun 2015

Capaian IKU DJPPR tahun 2015 pada stakeholders perspective, customer

perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2015

Kode

SS/IKU

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

Stakeholder Perspective (25%) 114,83

1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung

kesinambungan fiskal 119,66

1a-CP Persentase pengadaan utang sesuai

kebutuhan pembiayaan 100,00% 99,83% 119,66

2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan

fiskal 110

2a-N Persentase rekomendasi mitigasi

risiko keuangan negara yang disetujui

Menteri Keuangan

80% 100,00% 120

2b-N Persentase pencapaian target

pemenuhan dukungan pemerintah

atas proyek KPBU infrastruktur

prioritas

100,00% 100,00% 100

Customer Perspective (15%) 107,49

3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang

kredibel 107,49

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4,01 100,25

3b-N Tingkat akurasi pembayaran

kewajiban pembiayaan 100,00% 100,00% 120

Internal Process Perspective (30%) 112,81

4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil 117

Kode

SS/IKU

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

4a-N Persentase pencapaian tingkat

likuiditas pasar SBN 100,00% 155,56% 120

4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan

komunikasi 75,00% 79,70% 106,27

4c-N Persentase pertumbuhan jumlah

nominal kepemilikan SBN tradable

oleh investor domestik

9,00% 15,99% 120

5 Pinjaman yang efektif dan efisien 120

5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi

pinjaman 70,00% 100,00% 120

6 Biaya dan risiko utang yang terkendali 112,30

6a-N Persentase pencapaian efisiensi biaya

utang 100,00% 93,01% 106,99

6b-N Persentase pemenuhan target risiko

portofolio utang 100,00% 101,20% 117,60

7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent 110

7a-N Persentase penyelesaian kerangka

pengelolaan risiko keuangan negara

berbasis neraca keuangan negara

100,00% 100,00% 100

7b-N Tingkat efektivitas pengendalian

risiko default jaminan badan usaha

yang dijamin

100,00% 100,00% 120

8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur 104,64

8a-N Tingkat penerapan pengendalian

intern

95,00% 99,45% 104,64

Learning and Growth Perspective (30%) 103,36

9 SDM yang kompetitif 99,43

9a-N Persentase pejabat yang telah

memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan

88,00% 87,50% 99,43

10 Organisasi yang kondusif 97,97

10a-N Indeks kesehatan organisasi 72 68 94,44

10b-N Persentase implementasi inisiatif

transformasi kelembagaan Direktorat

Jenderal

85,00% 89,00% 104,71

11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 120

Kode

SS/IKU

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

11a-N Tingkat akurasi dan validasi data

output 100,00% 100,00% 120


12a-N Persentase penyerapan anggaran dan

pencapaian output belanja 95,00% 99,77% 100

2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2013 - 2015

Perbandingan capaian IKU DJPPR tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2013 – 2015

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.

Persentase

pengadaan utang

sesuai kebutuhan

pembiayaan

110,00% 100,04% 100,00% 100,19% 100,00% 99,83%

2.

Persentase

pemenuhan target

pembiayaan

melalui utang

yang cukup

Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU

3.

Persentase

pencapaian target

effective cost

100,00% 96,72% 100,00% 98,90% Penyempurnaan IKU

4.

Rata-rata indeks

opini BPK atas LK

BA Pengelolaan

Utang dan Hibah

4,00 4,00 4,00 4,00 Penyempurnaan IKU

5.

Persentase

pencapaian

efisiensi biaya

utang

N/A N/A 100,00% 93,01

6.

Tingkat akurasi

pembayaran

kewajiban

pembiayaan

N/A N/A 100,00% 100,00%

7. Tingkat akurasi N/A 100,00% 99,99% Penyempurnaan IKU

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


pembayaran

kewajiban utang

8.

Persentase

pembayaran utang

tepat waktu, tepat

jumlah, dan tepat

sasaran

100,00% 99,99% Dihapus Dihapus

9.

Persentase

rekomendasi

mitigasi risiko

keuangan negara

yang disetujui

Menteri Keuangan

N/A N/A 80,00% 100,00%

10.

Persentase

pencapaian target

pemenuhan

dukungan

pemerintah atas

proyek KPBU

infrastruktur

prioritas

N/A N/A 100,00% 100,00%

11.

Persentase

pemenuhan target

risiko portofolio

utang

100,00% 104,94% 100,00% 102,42% 100,00% 101,20%

12. Indeks kepuasan

pengguna layanan 3,90 4,04 4,00 4,09 4,00 4,01

13.

Persentase

penyelesaian

kerangka

pengelolaan risiko

keuangan negara

berbasis neraca

keuangan negara

N/A N/A

100,00% 100,00%

14.

Persentase

pencapaian tingkat

likuiditas pasar

SBN (Turn Over

Ratio)

100,00% 152,39% 100,00% 250,44% 100,00% 155,56%

15. Tingkat efektifitas

edukasi dan 75,00% 77,28% 75,00% 76,83% 75,00% 79,70%

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


komunikasi

16.

Persentase

pertumbuhan

jumlah nominal

kepemilikan SBN

tradable oleh

investor domestik

7,00% 22,16% 7,00% 11,50% 9,00% 15,99%

17.

Persentase

penyediaan

peraturan yang

mendukung

pengembangan

pasar dan

pengelolaan

portofolio utang

Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus

18.

Persentase

penyusunan

dokumen strategi

pembiayaan

tahunan melalui

utang

Dihapus Dihapus Dihapus

19.

Persentase

pelaksanaan kajian

restrukturisasi

Surat Utang

Pemerintah dalam

rangka ALM


20.

Persentase

penyediaan

strategi/pedoman

/kebijakan dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pengelolaan utang


21.

Tingkat akurasi

dan validasi data

output

N/A N/A 100,00% 100,00%

22. Tingkat efektivitas

dan efisiensi N/A 70,00% 90,00% 70,00% 100,00%

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


pinjaman

23.

Spread WAY yang

dimenangkan

dengan highest

yield awarded (tail)


24.

Tingkat efektivitas

pengendalian

risiko default

badan usaha yang

dijamin

N/A 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

25.

Rasio beban bunga

terhadap rata-rata

outstanding utang

Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus

26.

Akurasi penetapan

yield/imbalan SBN

dan biaya

pinjaman terhadap

benchmark


27.

Persentase

implementasi

CMP pasar SBN

yang mendukung

stabilitas sektor

keuangan


28.

Tingkat penerapan

pengendalian

intern

N/A 95,00% 98,83% 95,00% 99,45%

29.

Persentase

dokumen tagihan

yang diverifikasi

secara tepat waktu


30.

Persentase

kegiatan yang

disiapkan yang

sesuai dengan

Kebijakan

Pemanfaatan

Pinjaman Luar

Negeri


31. Persentase

pinjaman program 68,00% 28,57% Dihapus Dihapus

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


yang

mempersyaratkan

policy matrix

32.

Persentase usulan

kegiatan yang

akan dibiayai

dengan Pinjaman

Luar Negeri ≤

USD 50 Juta


33.

Persentase pejabat

yang telah

memenuhi standar

kompetensi

jabatan

87,00% 96,55% 96,00% 98,31% 88,00% 87,50%

34.

Persentase tingkat

kepatuhan dalam

pengelolaan utang


35.

Rata-rata

persentase

realisasi janji

layanan unggulan


36.

Indeks ketepatan

waktu

penyelesaian

tindak lanjut

Instruksi Presiden

80,00 - Dihapus Dihapus

37.

Rasio pembayaran

bunga utang

terhadap

outstanding


38.

Persentase suku

bunga SPN 3

bulan terhadap

tingkat inflasi


39.

Persentase

keberhasilan

mencegah

terjadinya default

badan usaha yang

dijamin dan cross

default

100,00% 100,00% Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU

No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


pembayaran klaim

40. Indeks Kesehatan

Organisasi N/A 68,00 76,00 72 68

41.

Tingkat

kematangan

implementasi

manajemen risiko

55,00 61,69% 75,00 75,44 Penyempurnaan IKU

42.

Persentase

implementasi

inisiatif

Transformasi

Kelembagaan

N/A 100,00% 100,00% 85,00% 89,00%

43.

Persentase

pemenuhan

pelatihan pegawai

sesuai dengan gap

kompetensi

pegawai (hard

competency)


44.

Persentase

pencapaian target

proses bisnis

DJPPR yang

didukung TIK

N/A 100,00% 100,00% Penyempurnaan IKU

45.

Persentase

mitigasi risiko

yang selesai

dijalankan


46. Indeks reformasi

birokrasi Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus

47. Indeks kepuasan

pegawai Dihapus Dihapus Dihapus

48.

Persentase policy

recommendation

hasil pengawasan

yang

ditindaklanjuti


49.

Persentase

pegawai yang

memenuhi standar


No Indikator

Kinerja Utama

2013 2014 2015


jamlat

50. Persentase akurasi

data SIMPEG 100,00% 100,00% Dihapus Dihapus

51.

Persentase

penyerapan

anggaran dan

pencapaian output

belanja

N/A 95,00% 97,35% 95,00% 99,77%

52.

Persentase

pengembangan

database utang

yang terintegrasi


53. Nilai reformasi

birokrasi 92,00% 95,61% Dihapus Dihapus

54. Persentase

penyerapan DIPA Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU

55.

Persentase

penyelesaian

pembangunan

sistem informasi

yang mendukung

proses bisnis


56.

Persentase

pertukaran data

oleh unit Eselon I


57.

Persentase

penyerapan DIPA

(non belanja

pegawai)


58.

Persentase

penyelesaian

kegiatan belanja

modal dalam

DIPA


3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, dari 19 IKU DJPPR terdapat 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU

berstatus kuning dengan nilai kinerja organisasi sebesar 109,98%. IKU dengan status

kuning adalah “Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

dengan target 88% dan realisasi 87,5% serta Indeks kesehatan organisasi dengan

target 72 dan realisasi 68”.

Grafik 3.1

Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2015

Evaluasi dan analisis terkait capaian kinerja tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai

berikut.

a. SS Pembiayaan yang Aman Untuk Mendukung Kesinambungan Fiskal

Pembiayaan APBN harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, dengan

biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali (yang terukur). Pembiayaan APBN

meliputi pembiayaan defisit (deficit financing) dan pembayaran kembali utang jatuh

tempo (debt refinancing). Dalam memenuhi pembiayaan tersebut, Pemerintah dapat

memanfaatkan sumber pembiayaan dari utang melalui penerbitan Surat Berharga

Negara (SBN) yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) serta pengadaan Pinjaman yang terdiri dari Pinjaman Luar

Negeri (Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri.

Penerbitan utang baru dalam rangka debt refinancing, diupayakan dengan terms

and conditions yang lebih baik, sehingga didapatkan biaya dan risiko yang lebih

rendah. Penerbitan SBN dilakukan di pasar keuangan domestik maupun

internasional, yang ditujukan kepada investor individu dan institusi. Sementara itu

pengadaan pinjaman diperoleh dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, dan

kreditor komersial baik domestik maupun luar negeri. Penerbitan SBN harus

didukung dengan upaya pengembangan pasar domestik SBN yang dalam, likuid,

dan aktif melalui diversifikasi instrumen SBN, dan penggunaan metode

penerbitan/penjualan SBN yang transparan dan efektif (private placement, book

building, dan lelang), serta pembangunan infrastruktur pasar sekunder (primary

dealership, pengembangan benchmark yield curve, dan mekanisme pembentukan harga

yang efisien). Sedangkan pengadaan pinjaman harus didukung dengan usulan

proyek/program yang dibiayai melalui pinjaman secara selektif, penerapan readiness

criteria yang ketat serta monitoring dan evaluasi pinjaman proyek yang efektif.

Pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan pengelolaan berbagai

risiko (risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko refinancing) dengan upaya

mitigasi risiko yang efektif, antara lain melalui debt securities buyback, loan prepayment,

debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan lindung nilai (hedging).

Untuk itu, demi mendukung tercapainya SS Pembiayaan yang aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal, DJPPR menyusun IKU sebagai berikut:

1. Persentase Pengadaan Utang Sesuai Kebutuhan Pembiayaan

Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup yang

menjadi IKU unit pengelola utang dihitung dari realisasi penerbitan SBN bruto

dan pengadaan pinjaman program. Pemenuhan pembiayaan dari pinjaman yang

digunakan sebagai komponen IKU hanya yang berasal dari pinjaman program,

tidak termasuk pinjaman proyek karena sifat pinjaman program yang relatif sama

dengan SBN dalam hal pola penarikannya. Pinjaman proyek tidak dimasukkan ke

dalam komponen IKU karena penyerapan pinjaman proyek sangat dipengaruhi

oleh pelaksanaan kegiatan/proyek pada Kementerian/ Lembaga sebagai

Executing Agency.

Dalam memenuhi target pembiayaan melalui utang, realisasi penerbitan

SBN/pengadaan pinjaman program dilakukan dengan menggunakan konsep

gross agar lebih mencerminkan upaya/kinerja Pemerintah dalam memenuhi total

kebutuhan pembiayaan APBN yang berasal dari utang. Adapun perhitungan

target kebutuhan pembiayaan setiap triwulan dihitung dengan metode sebagai

berikut:

1) Triwulan I berdasarkan proyeksi kebutuhan pembiayaan yang disusun dari

target APBN/APBNP dan strategi pembiayaan tahunan; dan

2) Triwulan II, III, dan IV berdasarkan keputusan rapat Komite ALM pada akhir

periode triwulan sebelumnya, yang telah memperhitungkan kebutuhan

pengelolaan kas dan kebutuhan pengelolaan utang, agar operasi pembiayaan

(pengadaan/penerbitan utang) masih dapat dilakukan secara optimal baik dari

aspek target biaya dan risiko.

IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan

adalah capaian yang sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Adapun

deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan

pembiayaan direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar

99,83% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 119,66.

Sampai dengan Triwulan IV 2015, realisasi utang (gross) sebesar IDR 569,11

triliun, atau setara 99,83%, dari target sebesar IDR 570,04 triliun. Realisasi

dimaksud terdiri dari:

a. SBSN sebesar IDR 118,51 triliun

b. SUN sebesar IDR 395,5 triliun

c. Pinjaman Program sebesar IDR 55,08 triliun (terdiri dari Pinjaman Program

murni sebesar IDR 19,13 triliun/ USD 1,39 miliar serta Pinjaman Siaga

sebesar IDR 35,95 triliun / USD 2,5 miliar).

Tabel 3.3

Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010 -2015

Sumber: Buku Profil Utang Pemerintah Edisi Januari 2016

1) Pembiayaan Melalui SBSN

Berdasarkan perubahan keempat atas keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 41/PR/2015 tentang Strategi

Pembiayaan Tahunan Melalui Utang tahun 2015 bahwa target penerbitan

SBSN s.d. Kuartal IV 2015 adalah sebesar Rp117,961T. Realisasi penebitan

SBSN tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Desember adalah sebesar Rp

118,514 triliun, atau 104,99% dari target tahun 2015. Kelebihan jumlah

realisasi penerbitan sebesar 0,553 triliun disebabkan oleh pelaksanaan

penerbitan melalui metode private placement pada tahun 2015 relatif besar

yaitu Rp14,837T dan besarnya pelemahan kurs rupiah terhadap USD.

Realisasi penerbitan SBSN dengan cara lelang sebesar Rp56,29T.

Rincian realisasi penerbitan SBSN tahun 2015 sebagaimana terdapat

pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2015

Instrumen Metode

Penerbitan

Frekuensi Jumlah (Rp

Juta)

Porsi (%)

SPN-S Private Placement 1 5.084.143 4,29%

Lelang 22 14.295.000 12,06%

PBS 41.995.000 35,43%

Private Placement 3 4.253.000 3,59%

SR Bookbuilding 1 21.965.035 18,53%

SDHI Private Placement 3 4.500.000 3,80%

SNI* Bookbuilding Int’l 1 26.422.000 22,29%

Total 31 118.514.178 100%

* Penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional sebesar USD2 miliar

dengan kurs setelah closing date Rp13.211,00

Total penerbitan SBSN pada tahun 2015 tersebut mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp53,175 triliun dan

tahun 2014 sebesar Rp75,541 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Rincian Penerbitan SBSN Tahun 2015

Instrumen Tahun 2013 (Rp juta)

Tahun 2014 (Rp juta)

Tahun 2015 (Rp juta)

PBS 9.316.000 9.446.000 46.248.000

SPN-S 11.653.000 16.170.000 1.937.9143

SR 14.969.000 19.323.000 21.965.035

SDHI - 12.855.000 4.500.000

SNI 17.238.000 17.747.000 26.422.000

Peningkatan jumlah penerbitan terutama karena adanya penerbitan

melalui metode private placement pada seri PBS, SPN-S, dan SDHI, serta

peningkatan penerbitan seri SR dan SNI.

a) Penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR)

Sejak tahun 2009, Pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara Ritel yang dijual kepada

individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui

Agen Penjual. Tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel antara lain:

1. Diversifikasi sumber pembiayaan APBN, terutama yang bersumber

dari pasar domestik;

2. Memperluas basis investor Surat Berharga Negara di pasar

domestik;

3. Memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi

investor;

4. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah;

5. Memberikan kesempatan kepada investor individu untuk

berinvestasi dalam instrumen pasar modal; dan

6. Memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong

transformasi dari savings-oriented society menjadi investment-oriented

society.

Pada tahun 2015, Pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Negara

Ritel seri baru, yaitu seri SR-007, yang dilaksanakan pada tanggal 11

Maret 2015, dengan metode bookbuilding di pasar perdana dalam negeri.

Adapun karakteristik SR-007 adalah sebagaimana terdapat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.6

Karakteristik Sukuk Negara Ritel Seri SR-007

Deskripsi Keterangan

Penerbit Pemerintah Republik Indonesia melalui

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

Tenor 3 tahun (jatuh tempo 11 Maret 2018)

Nominal per-unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Harga per-unit At par (100%)

Minimum pemesanan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

kelipatannya

Maksimum pemesanan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Tingkat imbalan (Fixed) 8,25% p.a

Minimum Holding

Period

1 periode pembayaran imbalan

Pembayaran imbalan Tanggal 11 setiap bulan sampai dengan

jatuh tempo

Tradability Tradable

Akad Ijarah Asset To Be Leased

Underlying asset Proyek yang telah mendapatkan alokasi

dalam APBN tahun 2015

Gambar 3.1

Launching Sukuk Ritel Seri SR-007 Tahun 2015

Kebijakan penerapan fitur Minimum Holding Periode (MHP) yang telah

diberlakukan sejak penerbitan SR-005 masih tetap diberlakukan pada

SR-007. Berdasarkan fitur tersebut, pemilik SR-007 tidak dapat

memindahbukukan kepemilikannya selama 1 (satu) periode kupon

pertama. Tujuannya adalah untuk mengurangi laju perpindahan

kepemilikan Sukuk Negara Ritel dari investor individu ke investor

institusi/lainnya, sehingga diharapkan agar tujuan utama penerbitan

Sukuk Ritel akan dapat lebih tepat sasaran. Masa penawaran SR-007

berlangsung selama 11 hari kerja dari tanggal 23 Februari sampai dengan

6 Maret 2015. Target penerbitan SR-007 sesuai strategi pembiayaan dan

kebutuhan APBN ditetapkan sebesar Rp20 triliun. Penjualan SR-007

dilakukan melalui 22 Agen Penjual yang terdiri dari 17 bank dan 5

perusahaan efek dari tanggal 23 Februari s.d. 6 Maret 2015.

Sejumlah 21 Agen Penjual menyampaikan permintaan tambahan

kuota penjualan (upsize) sebesar Rp14,316 triliun (71,6% dari kuota

penjualan awal), dan disetujui Rp2 triliun, sehingga total kuota

penjualan setelah upsize ditetapkan Rp22 triliun. Atas kuota sebesar Rp22

triliun, 21 Agen Penjual dapat mencapai target dan 1 Agen Penjual, yaitu

HSBC tidak dapat memenuhi target (kurang sebesar Rp3,245 miliar dari

kuota sebesar Rp637,06 miliar). Namun demikian, sebagian Agen

Penjual juga menyampaikan cadangan penjualan (waiting list) dengan

total sebesar Rp442,175 miliar. Pada saat proses penjatahan, terdapat

penjualan sebesar Rp58,340 miliar pada 19 Agen Penjual yang ditolak

karena pemesanan dari individu investor pada beberapa Agen Penjual

yang melampaui batas maksimal Rp5 miliar. Atas penjualan sebesar

Rp58,340 miliar yang ditolak tersebut, terdapat Rp26,620 miliar yang

bisa digantikan dengan waiting list karena Agen Penjual yang

bersangkutan menyampaikan cadangan penjualan (waiting list) tersebut.

Dengan demikian, penjualan yang dapat disetujui adalah sebesar

Rp21.965.035.000.000,00.

Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-007 yang merupakan

penerbitan SR yang ketujuh sejak tahun 2009, adalah penerbitan Sukuk

Negara Ritel dengan volume penerbitan dan jumlah investor yang

terbesar. Peningkatan penerbitan Sukuk Negara Ritel dari SR-001 tahun

2009 sampai dengan SR-007 tahun 2015 sebagaimana terdapat pada

grafik di bawah ini.

Grafik 3.2

Kinerja Penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-001 s.d. SR-007

b) Penerbitan Sukuk Global (SNI)

Pada tahun 2015, Pemerintah juga telah melakukan penerbitan Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam valuta asing

(valas) di pasar perdana internasional dengan menggunakan skema

Islamic Global Medium Term Notes Program (Islamic GMTN Program).

Penerbitan Sukuk Negara valas atau Sukuk Global pada tahun 2015

tersebut, merupakan kelanjutan program tahun 2012, dimana pada

tahun 2012 telah diterbitkan seri SNI-22 (tenor 10 tahun) sebesar USD1

miliar, pada tahun 2013 telah diterbitkan seri SNI-19 (tenor 5,5 tahun)

sebesar USD1,5 miliar, dan pada tahun 2014 telah diterbitkan seri SNI-24

(tenor 10 tahun) sebesar USD1,5 miliar.

Gambar 3.2

Persiapan Penerbitan Sukuk Global

Penerbitan Sukuk Global untuk yang keempat kalinya (fourth

drawdown), dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015 dengan

menggunakan format Islamic GMTN Program dan Reg S/144 A. Sukuk

Global yang diterbitkan dengan seri INDOIS-25 atau SNI-25 tersebut,

memiliki tenor 10 tahun (jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025) dan

tingkat imbalan sebesar 4,325% per tahun yang dibayarkan secara

semesteran.

Penebitan SNI-25 dengan metode bookbuilding mendapat respon

yang baik dari investor internasional, setelah Joint Lead Managers (JLM)

mengumpulkan pemesanan dari para investor dan Pemerintah

melakukan price whispering, price tightening dan kemudian pada tanggal

21 Mei 2015 dilakukan pricing, total pemesanan yang disampaikan

melalui bookrunners oleh 240 investor mencapai lebih dari USD6,8 miliar

atau mengalami oversubcribed sebesar 3,4 kali terhadap target yang

ditetapkan sebesar USD2 miliar. Adapun pelaksanaan setelmen

dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015, dengan pokok-pokok hasil

penerbitan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

Hasil Penerbitan Islamic GMTN Program Tahun 2015

No Deskripsi Keterangan

1. Format Islamic GMTN Program, Reg S/144 A

2. Rating BBB- (Fitch)

BB+ (Standard & Poor’s)

Baa3 (Moody’s)

3.

Program Size USD10 miliar

4.

Total volume pemesanan (fourth drawdown)

USD6,8 miliar

5.

Volume penerbitan (second drawdown)

USD2 miliar (ekuivalen dengan Rp26,422 triliun)*

6.

Tanggal penerbitan/ setelmen

28 Mei 2015

7.

Tanggal jatuh tempo

28 Mei 2025

8.

Imbalan Fixed 4,325% p.a (fixed)

9.

Periode pembayaran imbalan

Semi annual, setiap tanggal 28 bulan Mei dan November

10. Struktur/Akad Wakalah

11.

Listing Singapore Stock Exchange and Nasdaq Dubai Stock Exchange

12.

Governing Law English Law and Indonesian Law

Dalam penerbitan Sukuk Global tersebut, untuk kedua kalinya

Pemerintah menggunakan struktur akad yang baru, yaitu “Struktur

SBSN Wakalah”.

c) Penerbitan SBSN dengan Metode Lelang

Pada tahun 2015, Pemerintah masih tetap melaksanakan penerbitan

SBSN seri PBS dan SPN-S dengan metode lelang di pasar perdana dalam

negeri yang dilakukan secara reguler. Lelang SBSN, khususnya untuk

instrumen SPN-S, selain dalam rangka pengelolaan cash mismatch, juga

dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter oleh

Bank Indonesia (market-based monetary policy). Disamping itu, penerbitan

SPN-S akan mendorong pengembangan pasar keuangan, khususnya

pasar uang syariah, optimalisasi operasional pengelolaan kas Negara

dan penyediaan instrumen untuk mendukung pengelolaan likuiditas

bagi perbankan syariah.

Kinerja lelang SBSN tahun 2015 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2014. Frekuensi lelang SBSN bertambah 3 kali

menjadi sebanyak 22 kali, dan realisasi jumlah penerbitan SBSN melalui

lelang naik signifikan menjadi sebesar 56,29 triliun dari Rp21,616 triliun

pada tahun sebelumnya. Demikian juga dari jumlah penawaran (bid)

pembelian yang memenuhi benchmark juga naik signifikan menjadi 98,08

triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,19 triliun. Hal ini

mencerminkan bahwa pembentukan harga SBSN yang semakin baik,

namun Pemerintah tetap selalu memperhatikan cost and risk of borrowing,

sehingga tidak selalu memenangkan seluruh bid yang masuk.

Perkembangan kinerja lelang SBSN selama 3 tahun terakhir dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8

Kinerja Lelang SBSN Tahun 2013 – 2015

No Deskripsi 2013 2014 2015

1. Frekuensi lelang 20 kali 19 kali 22 kali

2. Jumlah penawaran yang

masuk Rp71,21 T Rp67,70 T Rp146,03 T


memenuhi benchmark Rp28,49 T Rp42,19 T Rp98,08 T


dimenangkan Rp20,96 T Rp21,62 T Rp56,29 T

5. Rata-rata penawaran

yang masuk Rp3, 56 T Rp3, 56 T Rp6,64 T

6.

Rata-rata penawaran

yang memenuhi

benchmark

Rp1,42 T Rp2,22 T Rp4,46 T

7. Rata-rata penawaran

yang dimenangkan Rp1,04 T Rp1,13 T Rp2,56 T

d) Penerbitan SBSN dengan Metode Private Placement

Penerbitan SBSN melalui metode private placement dimulai pada

tahun 2009, dimana sampai dengan tahun 2013, pihak yang

menempatkan dananya pada SBSN melalui metode private placement

masih terbatas pada Kementerian Agama, yaitu untuk menempatkan

Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada instrumen SBSN sebagai

implementasi dari Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian

Keuangan dan Kementerian Agama, pada SBSN seri Sukuk Dana Haji

Indonesia (SDHI). Pada tahun 2014, metode private placement juga

dilakukan untuk seri SPN-S dan PBS dan dilakukan oleh pihak di luar

Kementerian Agama. Penerbitan SBSN dengan metode private placement

semakin berkembang di tahun 2015 karena adanya seri baru yaitu SPN-

SNT yang merupakan seri SPN-S yang tidak dapat diperdagangkan di

pasar sekunder. Pada tahun 2015 penerbitan melalui metode private

placement dilakukan sebanyak 7 kali transaksi dengan jumlah sebesar

Rp13,837 triliun atau 11,67% dari total penerbitan SBSN, yang terdiri dari:

1. SDHI sebesar Rp4,5 triliun dengan 3 kali transaksi;

2. SPN-S sebesar Rp5,084 triliun dengan 1 kali transaksi;

3. PBS sebesar Rp4,253 triliun dengan 3 kali transaksi.

2) Pembiayaan Melalui SUN

a. Realisasi Penerbitan SUN

Realisasi penerbitan SUN sampai 31 Desember 2015 sebesar

Rp395,5 triliun atau sebesar 100% sesuai dengan target tahunan

penerbitan dalam APBN-P tahun 2015.

Dari sisi komposisi, penerbitan SUN melalui lelang di pasar

domestik dalam mata uang rupiah sebesar Rp254,3 triliun, sedangkan

dalam denominasi USD sebesar USD500 juta (ekuivalen Rp6,7 triliun).

Di samping itu, penerbitan global bond selama tahun 2015 yang terdiri

atas SUN dalam denominasi USD sebesar USD4 miliar (ekuivalen

Rp50,4 triliun) dan SUN dalam denominasi Euro sebesar EUR1,25

miliar (ekuivalen Rp18,5 triliun). Dalam rangka pengembangan basis

investor domestik, pada tahun 2015 telah diterbitkan SUN ritel sebesar

Rp27,4 triliun. Selain itu, pada tahun 2015 dilaksanakan penerbitan

SUN melalui private placement sebesar Rp27,2 triliun.

Tabel 3.9

Hasil Penerbitan SUN Tahun 2015

(dalam miliar rupiah)

JenisTotal

Penawaran

Total Penawaran

Memenuhi

Benchmark

Total

Penawaran

Diterima

Penerbitan domestik

(lelang dan private

placement)

530,208 458,996 288,173

FR Rupiah 379,104 323,413 206,870

FR USD 11,626 7,535 6,669

SPN 139,478 128,048 74,634

Obligasi Ritel 27,707 27,439 27,439

ON Valas 289,008 79,899 79,899

Total 846,924 566,334 395,510

Penerbitan SUN tahun 2015 terdiri atas:

1. Penerbitan SUN melalui lelang mata uang rupiah dan valas serta

transaksi private placement

Penerbitan SUN melalui lelang diawali dengan pelaksanaan

rapat rencana lelang yang dilakukan beberapa hari sebelum

pelaksanaan lelang dan dihadiri oleh unit-unit terkait, antara lain

Bank Indonesia selaku agen lelang dan otoritas moneter dan

Direktorat Pengelolaan Kas, Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana

yang tercantum dalam Calendar of Issuance, seri-seri SUN yang

ditawarkan pada saat lelang termasuk SUN dengan tenor 30 tahun

yang ditujukan untuk long-term investor seperti dana pensiun dan

perusahaan asuransi.

Lelang SUN dilakukan secara elektronik dengan

menggunakan sistem lelang BI-SSSS (Bank Indonesia - Scripless

Securities Settlement System) dengan peserta PDs yang terdiri dari 15

bank dan 4 perusahaan sekuritas, Bank Indonesia dan Lembaga

Penjamin Simpanan. Untuk mengikuti lelang, peserta lelang harus

memasukkan penawaran ke dalam terminal BI-SSSS yang telah

tersedia pada Dealing Room masing-masing PDs. Penawaran berupa

seri, yield/price dan volume, hanya dapat dimasukkan pada waktu

lelang yaitu dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.

Pemerintah menetapkan penawaran yang dimenangkan, mulai

dari yield/price yang terbaik untuk Pemerintah.

Pada tahun 2015 di samping melakukan lelang SUN dalam

mata uang rupiah, Pemerintah juga menerbitkan SUN

berdenominasi USD melalui lelang di pasar perdana domestik

sebanyak 1 (satu) kali dengan total penerbitan sebesar USD500 juta

(ekuivalen Rp6,7 triliun) dengan tanggal setelmen pada 2 Juli 2015.

Transaksi tersebut mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor

43/PMK.08/2013 tentang Lelang SUN dalam Mata Uang Rupiah

dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, sebagaimana telah

diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.08/2015. Seperti halnya

lelang SUN dalam mata uang rupiah, pelaksanaan lelang SUN

dalam USD diikuti oleh PDs, BI dan LPS. Sedangkan investor yang

dapat berpartisipasi di pasar perdana dibatasi hanya investor

domestik yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan lelang.

Sementara itu pada tahun 2015 Pemerintah menerbitkan SUN

melalui transaksi private placement sebanyak 8 kali. Transaksi

tersebut bertujuan dalam rangka menutup kekurangan kas jangka

pendek, khususnya terkait dengan kebutuhan kas di awal tahun.

Pelaksanaan penjualan SUN dengan metode Private Placement

diatur dalam PMK Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan

SUN dalam Mata Uang Rupiah dan Valas di Pasar Perdana

Domestik dengan Cara Private Placement.

Tabel 3.10

Hasil Penerbitan SUN melalui Lelang dan Private Placement

Tahun 2015

Jenis Instrumen Frekuensi

Lelang Nominal

(triliun rupiah)

Obligasi Negara (ON) 28 213,538

Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

29 74,634

2. Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Valuta Asing di

Pasar Internasional

Sejak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang

didalamnya termasuk SUN, menjadi sumber utama pemenuhan

target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk

menggali potensi sumber pembiayaan dalam negeri. Namun,

dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain keterbatasan

daya serap pasar SUN dalam negeri, pembentukan benchmark SUN

dalam valuta asing di pasar internasional, kebutuhan untuk

meningkatkan cadangan devisa, dan pembayaran kewajiban dalam

valuta asing serta antisipasi terhadap kondisi pasar keuangan yang

penuh ketidakpastian, maka sejak tahun 2004 Pemerintah

menerbitkan SUN dalam valuta asing di Pasar Internasional.

Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan SUN

berdenominasi USD di pasar perdana internasional sebanyak satu

kali dengan total penerbitan sebesar USD4 miliar (ekuivalen Rp50,4

triliun) dengan tanggal setelmen pada 15 Januari 2015. Ringkasan

hasil penerbitan SUN berdenominasi USD di pasar perdana

internasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi USD

di Pasar Perdana Internasional

Keterangan

Seri SUN

RI0125

(New Issuance)

RI0145

(New Issuance)

Jumlah nominal yang

dimenangkan USD2.000.000.000 USD2.000.000.000

Keterangan

Seri SUN

RI0125

(New Issuance)

RI0145

(New Issuance)

Tingkat kupon 4,125% 5,125%

Tingkat yield yang

dimenangkan 4,200% 5,200%

Jatuh tempo 15 Januari 2025 15 Januari 2045

Tanggal Setelmen 15 Januari 2015 15 Januari 2015

Listing Singapore Stock Exchange

Trustee, Registrar,

Transfer Agent,

Paying Agent

Bank of New York Mellon

Di samping itu pada tahun 2015, Pemerintah kembali

melakukan penerbitan SUN dalam valuta asing denominasi Euro

(seri RIEUR0725) pada tanggal 30 Juli 2015 (settlement date) dengan

menggunakan format 144A/RegS dalam program Global Medium

Term Notes (GMTN). Jumlah nominal penerbitan sebesar EUR1,25

miliar equivalen dengan Rp18,5 triliun (kurs Rp14.778,44/EUR),

tingkat kupon 3,375%, yield 3,555% dan masa jatuh tempo 30 Juli

2025. Global Bonds denominasi Euro seri RIEUR0725 dicatatkan

secara dual-listing di Singapore Stock Exchange (SGX) dan Frankfurt

Open Market (FOM).

Selain USD dan EURO, pada tahun 2015 Pemerintah juga

kembali menerbitkan SUN dalam valuta asing denominasi Yen

(Samurai Bond). Terdapat 3 (tiga) seri Samurai Bonds yang

diterbitkan, dimana dua diantaranya merupakan Unguaranteed

Samurai Bond. Ringkasan hasil penerbitan Samurai Bonds tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Yen

Keterangan

Seri SUN

RIJPY0818

(Un-Guaranteed)

RIJPY0820

(Un-Guaranteed)

RIJPY0825

(Guaranteed)

Jumlah

nominal yang

dimenangkan

JPY22.500.000.000 JPY22.500.000.000 JPY55.000.000.000

Tingkat

kupon 1,380% 1,380% 0,910%

Tingkat yield

yang

dimenangkan

1,380% 1,380% 0,910%

Keterangan

Seri SUN

RIJPY0818

(Un-Guaranteed)

RIJPY0820

(Un-Guaranteed)

RIJPY0825

(Guaranteed)

Jatuh tempo 13 Agustus 2018 13 Agustus 2020 13 Agustus 2025

Tanggal

Setelmen 13 Agustus 2015

3. Penerbitan Obligasi Negara kepada Investor Ritel

Dalam rangka perluasan basis investor serta untuk mendorong

terciptanya investment-oriented society serta mendukung program

financial inclusion, sejak tahun 2006, Pemerintah menerbitkan Obligasi

Negara Ritel (ORI). ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada

individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui

agen penjual.

Pada tahun 2015, Pemerintah kembali menerbitkan ORI dengan

seri baru ORI012 dengan fitur Minimum Holding Periode (MHP).

Kebijakan fitur MHP telah diberlakukan sejak penerbitan ORI009,

namun untuk ORI012 MHP ditingkatkan menjadi 2 (dua) periode

kupon. Berdasarkan ketentuan ini, pemilik ORI tidak dapat

memindahbukukan kepemilikan ORI-nya selama 2 (dua) periode

kupon pertama. Tujuan penerapan MHP ini adalah: (1) mengurangi

laju perpindahan kepemilikan ORI dari investor individu ke investor

institusi/lainnya, (2) memperluas basis investor ritel, dan (3)

memperluas kesempatan investor ritel untuk memperoleh penjatahan

ORI di pasar perdana. Dengan fitur ini diharapkan tujuan utama

penerbitan ORI dapat lebih tepat sasaran. Untuk ORI012, MHP

berlaku hingga tanggal 15 Desember 2015.

ORI02 diterbitkan dengan tenor 3 tahun dan tingkat kupon tetap

sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan secara bulanan.

Berdasarkan hasil penjatahan ORI012 ditetapkan nominal penerbitan

ORI012 sebesar Rp27,4 triliun. Distribusi hasil penjualan ORI012

dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3

Distribusi Jumlah dan Volume Pemesanan ORI012

s.d 5 Juta>5 Juta -50 Juta

>50 Juta -100 Juta

>100 Juta -500 Juta

>500 Juta -1 Miliar

>1 Miliar -5 Miliar

Nom (Mil)-RHS 5.82 274.78 750.29 6,059.21 6,416.60 13,932.07

Frek-LHS 1163 8623 7882 18163 7285 6405

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

4. Penerbitan SUN dengan Metode Private Placement

Pada tahun 2015 penerbitan melalui metode private placement

dilakukan sebanyak 11 kali transaksi yaitu dengan LPS, OJK, LPDP,

JP Morgan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT

Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia

dengan jumlah sebesar Rp41,194 triliun, yang terdiri dari:

a) FR0053 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;

b) FR0053 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;

c) SPNNZT20160401 sebesar Rp1,357 triliun dengan 1 kali transaksi;

d) FR0063 sebesar Rp0,9 triliun dengan 1 kali transaksi;

e) SPNNT20160223 sebesar Rp10,168 triliun dengan 1 kali transaksi;

f) SPNNT20160902 sebesar Rp0,657 triliun dengan 1 kali transaksi;

g) FR0070 sebesar Rp7 triliun dengan 1 kali transaksi;

h) FR0046 sebesar Rp7 triliun dengan 1 kali transaksi;

i) FR0038 sebesar Rp0,86 triliun dengan 1 kali transaksi;

j) SPNNT20160129 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;

k) SPNNT20160229 sebesar Rp8,750 triliun dengan 1 kali transaksi.

Kinerja Pengelolaan SUN tahun 2011-2015

Penerbitan SUN melalui Lelang SUN, penerbitan global bond

dan penerbitan Obligasi Negara kepada Investor Ritel dari tahun 2011

s.d. 2015 mengalami peningkatan dalam jumlah yang diterbitkan.

Sementara itu instrumen Samurai Bond tidak diterbitkan pada tahun

2011, 2013, dan 2014. Penerbitan Samurai Bond dilakukan pada tahun

2010 dan 2012, dan diterbitkan kembali pada tahun 2015.

Tabel 3.13

Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015

Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar)

ON 98,850 122,245 165,450 23 203,855 28 213,538

SPN 40,000 30,520 42,400 22 60,900 29 74,634

Global Bond

USD 1 21,442 2 39,005 2 41,494 1 48,468 1 50,372

Euro - - - 1 15,759 1 18,473

Samurai Bond - 7,012 - - 1 11,054

SUN Ritel

ORI 1 11,000 1 12,676 1 20,205 1 21,216 1 27,438

SBR - - - 1 2,390 -

171,292 211,458 269,549 352,588 395,509

2015Instrumen

2011 2012 2013

22 21 23

2014

Grafik 3.4

Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2011 2012 2013 2014 2015

ON

SPN

Global Bond

Samurai Bond

SUN Ritel

3) Pembiayaan Melalui Pinjaman

Terkait pembiayaan melalui pinjaman, realisasi pengadaan pinjaman

program hingga akhir tahun 2015 mencapai USD 1,39 Milyar, jauh

melampaui target semula dalam APBNP sebesar USD 0,6 milyar, dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Pengadaan Pinjaman Program Tahun 2015

No Lenders

2015

APBNP Fleksibilitas

Pembiayaan Realisasi

1. World 300,00

Bank 94,50 94,50

1.

Local Government

and Decentralization

Project

100,0 94,50 94,50

2

Road Assets

Preservation

Program

200,0 - -

2. ADB 300,00 900,00 900,00

1

Financial Market

Development and

Inclusion

300,0 400,0 400,0

2

Sustainable dan

Inclusive Energy

Program (SIEP)

- 500,0 500,0

3. KFW - 245,00 245,00

1

Sustainable dan

Inclusive Energy

Program (SIEP)

-

200,0 200,0

2

Strengthening

Investment for

Growth Acceleration

Programme -

Subprogramme 1

(SIGAP)

-

45,0 45,0

4. AFD

- 150,00 150,00

1

Sustainable dan

Inclusive Energy

Program (SIEP)

-

150,0 150,0

TOTAL 600,00 1,389,50 1,389,50

Realisasi yang jauh melampaui target semula tersebut dapat dicapai

dengan membangun mekanisme hubungan kerja yang baik khususnya

dengan Kementerian Bidang Perekonomian. Kementerian Bidang

Perekonomian berperan untuk mengkoordinasikan Bappenas dan

Kementerian/lembaga yang menjadi Implementing Agencises untuk

menyiapkan policy matrix, yang menjadi persyaratan pinjaman program.

Di samping itu, juga dilakukan pertemuan secara regular dengan

development partner untuk mengetahui perkembangan penyelesaian policy

matrix, dan untuk menjembatani gap komunikasi antara Implementing

Agencies dengan development partners.

Isu utama yang perlu diperhatikan terkait kegiatan pengadaan utang

sesuai kebutuhan pembiayaan adalah terdapat proyeksi peningkatan realisasi

defisit APBN tahun 2015, dari semula sebesar 1,9% terhadap PDB menjadi

2,9% terhadap PDB, berdampak pada adanya peningkatan target pembiayaan

utang netto dari semula sebesar IDR 222,51 triliun menjadi IDR 329,36 triliun

(sebagaimana keputusan Komite ALM tanggal 21 Desember 2015).

Implikasi dari hal tersebut adalah terdapat penambahan target

pembiayaan utang netto sebesar IDR 106,85 triliun yang harus dipenuhi

dalam periode dua minggu terakhir tahun 2015.

2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir

IKU persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan telah

dilaksanakan mulai tahun 2012. Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun

berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut.

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 110% 100,04% 100% 100,19% 100% 99,83%

3) Hambatan dan Tantangan

Masalah utama yang dihadapi terkait pencapaian kegiatan tersebut adalah

realisasi penerimaan APBN di bawah target, sehingga berdampak pada

kebijakan pelebaran defisit APBN pada akhir tahun 2015. Guna menghadapi

masalah tersebut, DJPPR telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan

berikut.

a. Koordinasi secara berkala antara fungsi pembiayaan dengan fungsi

penerimaan, fungsi belanja dan fungsi pengelolaan kas, dalam forum Komite

ALM;

b. Pengembangan pasar keuangan domestik antara lain melalui penerbitan SBN

seri benchmark selama 2 tahun dan koordinasi dengan LPS terkait

pelaksanaan private placement dalam rangka diversifikasi basis investor;

c. Pembelian kembali SBN secara terukur dan terkoordinasi;

d. Komunikasi dengan BLU dan LK di bawah Kementerian Keuangan untuk

ikut berpartisipasi dalam lelang SBN domestik (antara lain PII, SMI, LPDP,

LPEI);

e. Komunikasi intensif dengan bank sentral China untuk berinvestasi di pasar

SBN;

f. Penetapan pasar SBN dalam kondisi Waspada sejak 13 Agustus 2015, dan

menginformasikan kondisi tersebut dalam forum FKSSK dan kepada peserta

Bond Stabilization Framework (BSF); dan

g. Pelaksanaan penerbitan SBN melalui metode private placement pada akhir

tahun 2015 sebesar IDR 40 triliun.

Sebagai langkah antisipasi pada tahun 2016 mendatang, DJPPR telah

menyiapkan kegiatan berupa koordinasi dengan komite ALM (BKF, DJP, DJBC,

DJA, DJPB) terkait perencanaan pengadaan utang tahun 2016. Selain itu,

dilakukan juga kegiatan berikut.

a. Koordinasi dalam bentuk trilateral meeting serta monitoring dengan

Bappenas dan K/L dalam rangka proses penerbitan daftar kegiatan tahun

2016 dari masing-masing proyek sehingga dapat segera dinegosiasikan; dan

b. Mempercepat proses penandatangan pinjaman yang telah dinegosiasikan

pada akhir tahun 2015.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pengadaan utang sesuai

kebutuhan pembiayaan, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 99,83%

dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 119,66.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

dengan indikator Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan, pada

tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 119,66.

b. SS Risiko yang Terkendali Untuk Mendukung Kesinambungan Fiskal

Untuk mencapai Sasaran Strategis di atas, DJPPR menerapkan IKU Persentase

rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan dan

Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU

infrastruktur prioritas.

2. Persentase Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Disetujui

Menteri Keuangan

1) Capaian IKU

Dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara, salah satu peran

utama DJPPR adalah melaksanakan identifikasi, assesment dan mitigasi

risiko yang mencakup antara lain Risiko APBN yang bersumber dari

Dukungan Pemerintah pada Infrastruktur, Deviasi Asumsi Ekonomi Makro,

BUMN, Lembaga Keuangan, Jaminan Sosial dan Risiko pada Neraca Negara.

Pada tahun 2015, Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan

negara yang disetujui Menteri Keuangan direncanakan sebesar 80%, dan

realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan demikian maka nilai capaian

sebesar 120.

Mitigasi risiko keuangan negara yang optimal dapat meminimalkan

potensi tambahan beban APBN. Hingga Akhir tahun 2015 terdapat 15

Rekomendasi yang telah dirumuskan dan telah telah disetujui seluruhnya

oleh Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian

dan Lembaga seperti: Pemerintah daerah, BUMN, dan Instansi Publik lainnya

seperti BI, OJK, LPS, dan BPJS.


IKU Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui

Menteri Keuangan baru dilaksanakan mulai tahun 2015

sehingga perbandingan IKU selama 3 tahun terakhir tidak dapat disajikan.


Salah satu hambatan yang ditemui dalam pencapaian IKU tersebut

adalah mekanisme/instrumen mitigasi yang kuat yang memungkinkan

Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa rekomendasi mitigasi

risiko yang diberikan, dilaksanakan oleh instansi pemilik risiko secara

optimal. Guna menghadapi hambatan tersebut, langkah langkah yang telah

dilakukan adalah.

1. Koordinasi dengan stakeholders (a.l. : BI, OJK, LPS, LPEI, PT Pertamina, PT

PLN, DJP, DJA, BKF, DJPB, DJKN, PT SMI, PT PII, Sekretaris Wapres,

Kemenkes, Kemenko Permberdayaan Manusia dan Kebudayaan,

Kemenko Perekonomian, Bappenas, BPJS) untuk menyusun rekomendasi

mitigasi risiko;

2. Menyusun kajian terkait pengelolaan risiko fiskal (dalam proses), a.l.

kajian jaminan pensiun SJSN, dukungan pemerintah melalui Penjaminan

pemerintah atas pinjaman BUMN untuk proyek infrastruktur (antara lain

proyek: Jalan Tol, Listrik, renewable energy, serta penugasan khusus

Ekspor nasional);

3. Mengungkapkan risiko fiskal dalam Nota Keuangan; dan

4. Updating aplikasi dan model yang digunakan dalam assessment risiko

Selain itu, rekomendasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 guna

mengantisipasi terjadinya hambatan berulang adalah melakukan pemantauan

mitigasi risiko yang sudah diterbitkan rekomendasinya pada:

1. Lembaga keuangan (BI, OJK, LPS, LPEI);

2. BUMN yang memiliki eksposur terhadap APBN;

3. Aset dan kewajiban negara (ALM);

4. Penjaminan Pemerintah untuk proyek Infrastruktur; dan

5. Program Jaminan Sosial Nasional (JSN).

Untuk memastikan bahwa rekomendasi mitigasi risiko terhadap keuangan

Negara dilaksanakan secara optimal perlu didukung oleh regulasi yang

memadai, sehingga diperlukan penyusunan peraturan terkait keuangan Negara,

antara lain:

1. Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga

Keuangan Internasional kepada BUMN

2. PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur

melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada

BUMN

3. PMK Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

4. PMK Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelakanaan Jaminan

untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

5. PMK Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

6. KMK Nomor 1156/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI

untuk menyediakan pembiayaan Ekspor

7. KMK Nomor 1231/8KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Ekspor

kepada LPEI

8. RPMK tentang Penyediaan Dukungan Likuiditas pada PT PII

9. RPMK tentang fasilitas dana renewable energy

Disamping itu terlibat secara aktif dalam pembahasan Undang-Undang no 1

tahun 2016 tentang Penjaminan

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi mitigasi

risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan, dapat tercapai dengan

baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 80% sehingga nilai capaiannya

sebesar 120.

3. Persentase Pencapaian Target Pemenuhan Dukungan Pemerintah atas Proyek

KPBU Infrastruktur Prioritas

IKU ini menjadi peranan Direktorat PDPPI berdasarkan mandat yang

ditetapkan dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut.

a) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur

dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan

Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

b) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas;

c) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha;

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian

Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan

Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada

Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur;

g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang

Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi

pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur;

h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas

Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Direktorat PDPPI mempunyai peran strategis untuk mengurangi

ketergantungan utang dalam APBN dengan mewujudkan penyediaan

infrastruktur dengan skema KPBU melalui dukungan pemerintah dengan

risiko yang terkendali, efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Dukungan Pemerintah untuk proyek KPBU mencakup penyiapan dan

pendampingan transaksi proyek, Dukungan Kelayakan, dan Jaminan

Pemerintah. Pemenuhan Dukungan Pemerintah atas proyek KPBU

diharapkan akan menciptakan paket bisnis proyek KPBU yang menarik bagi

investor dan meningkatkan bankability proyek untuk memperoleh

pembiayaan.

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, persentase pencapaian target pemenuhan dukungan

pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas direncanakan sebesar

100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan demikian maka nilai

capaian sebesar 100. Penjelasan lengkap capaian selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut.

Dukungan Pemerintah yang telah diberikan untuk proyek KPBU pada

tahun 2015 yaitu:

a. Persetujuan Besaran VGF untuk proyek SPAM Bandar Lampung

berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Walikota Bandar Lampung

Nomor S- 362/MK.08/2015 tanggal 7 Mei 2015.

b. Telah diterbitkan persetujuan prinsip VGF untuk proyek SPAM

Semarang Barat berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Walikota

Semarang Nomor S-353/MK.08/2015 tanggal 7 Mei 2015.

c. Telah diterbitkan persetujuan besaran VGF untuk proyek SPAM

Umbulan berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur

Provinsi Jawa Timur Nomor S-759/MK.08/2015 tanggal 29 September

2015;

d. Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan penjaminan bersama

Proyek KPS Mulut Tambang Sumsel 9A, 9B, dan Sumsel 10 melalui surat

no. S-914/MK.08/2015 pada tanggal 16 November 2015.

Kementerian Kominfo telah mengajukan permohonan kepada Menteri

Keuangan untuk persetujuan penggunaan skema availability payment dan

permohonan fasilitas pendampingan transaksi untuk Proyek Palapa Ring.

Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan awal penggunaan skema

availability payment pada Proyek Palapa Ring melalui surat Menteri Keuangan

kepada Menteri Komunikasi dan Informatika nomor S-783/MK.08/2015 hal

Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Palapa

Ring. Sedangkan, persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian PDF

pendampingan transaksi baru dapat diselesaikan setelah PMK PDF

ditetapkan, dan pemberian persetujuan tersebut akan menjadi bagian dari

rencana kerja 2016 mengingat PMK yang tentang PDF yakni PMK No.

265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan

Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur baru ditetapkan pada 31 Desember 2015.

Proyek KPBU yang mendapatkan Dukungan Pemerintah dan telah

dilelang pada tahun 2015 adalah proyek KPBU SPAM Bandar Lampung

Provinsi Lampung dan SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur. Proyek PLTU

Mulut Tambang 9A, 9B, dan 10 Sumatera Selatan telah sampai pada tahap

request for proposal (RfP). Namun, terjadi penundaan jadwal bid submission dan

PT. PLN (Persero) selaku PJPK belum memberikan penjelasan mengenai

penundaan tersebut.


IKU Pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek

KPBU infrastruktur prioritas baru dilaksanakan mulai tahun 2015. Hal

tersebut membuat perbandingan IKU 3 tahunan belum dapat disajikan.


Pemberian Dukungan Pemerintah dilakukan melalui proses yang

bertahap sesuai dengan tahapan proyek KPBU. Efektifitas pemberian

dukungan pemerintah tergantung pada tindak lanjut oleh PJPK. Tindak

lanjut tersebut terkait dengan komitmen dan arah kebijakan pemerintah pada

umumnya maupun pemerintah PJPK pada khususnya. Sebagai contoh, pada

tahun 2015, Kementerian Perhubungan memutuskan bahwa pembangunan

Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai tidak dilanjutkan dengan

menggunakan skema KPBU. Padahal, penyiapan proyek tersebut telah

mendapatkan fasilitas penyiapan proyek dari Kementerian Keuangan melalui

penugasan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Pencapaian target pemenuhan

dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas, dapat tercapai

dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai

capaiannya sebesar 100.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal dengan

indikator Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui

Menteri Keuangan dan Pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas

proyek KPBU infrastruktur prioritas, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik

dengan nilai capaian 110.

c. SS Pengelolaan Utang, Risiko dan Dukungan Pemerintah yang Kredibel

1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

DJPPR sebagai institusi publik memiliki posisi yang unik dan strategis

karena memiliki peran sebagai pelaku pasar di industri keuangan domestik

maupun global. Peranan ini dilakukan DJPPR dalam rangka melaksanakan tugas

dan fungsi utama untuk memenuhi sumber pembiayaan melalui utang dalam

jumlah yang cukup, biaya yang efisien, dan risiko yang terkendali. Agar dapat

mencapai hal tersebut, DJPPR dituntut mampu membangun kepercayaan (trust)

di kalangan stakeholders-nya (investor, dealer utama, agen penjual, kreditur,

executing agencies, dll) melalui pelaksanaan pengelolaan utang secara akuntabel

dan kredibel, sehingga pada giliran selanjutnya stakeholders puas dengan layanan

yang diberikan DJPPR.

Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden sebagai

pengguna layanan atas beberapa layanan utama DJPPR, antara lain sebagai

berikut:

a) Pelayanan Pengadaan Pinjaman Rupiah Dalam Negeri;

b) Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;

c) Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana;

d) Pelayanan Setelmen Transaksi Surat Berharga Negara;

e) Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana

Domestik; dan

f) Pelayanan Penerbitan Sukuk Ritel.

Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan

Universitas Gadjah Mada menggunakan 11 aspek layanan yang disurvei

sebagaimana Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik,

yaitu aspek Keterbukaan/kemudahan akses informasi, aspek informasi

layanan, aspek kesesuaian prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, aspek

sikap pegawai, aspek kemampuan dan ketrampilan pegawai, aspek

lingkungan pendukung, aspek akses terhadap kantor layanan, aspek waktu

penyelesaian layanan, aspek pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang

ditetapkan, aspek pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap

ketentuan layanan dan aspek keamanan lingkungan layanan. Adapun

penyebaran survey dilakukan di 6 kota (Batam, Medan, Jakarta, Surabaya,

Makasar dan Balikpapan dengan total responden DJPPR sebanyak 90

responden.

IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang

diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang

ditetapkan.

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, Indeks kepuasan pengguna layanan ditargetkan

sebesar 4,0, dengan realisasi sebesar 4,01 sehingga memperoleh nilai

capaian 100,25%. Penjelasan lengkap capaian selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut.

Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar 4 dan tercapai sebesar 4,01, yang diperoleh dari hasil survei yang

dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap 6 (enam) jenis

layanan yang dilakukan oleh DJPPR.

Grafik 3.5

Indeks Kepuasan Layanan DJPPR tahun 2015

Isu utama dalam survey kepuasan pengguna layanan tersebut adalah

nilai indeks kepuasan pengguna layanan DJPPR tahun 2015 sebesar 4,1,

turun 0,08 poin dari capaian tahun 2014 sebesar 4,09. Adapun nilai tersebut

masih di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai 4,08.

Berdasarkan hasil survei Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2015,

diperoleh bahwa DJPPR terdapat 3 area yang memperoleh nilai di bawah

target, yaitu “keterbukaan informasi”, “pengenaan sanksi/denda sesuai

ketentuan”, dan “waktu penyelesaian layanan”.

Berdasarkan skala sikap yang digunakan dalam survey (5 skala), maka

ditetapkan bahwa nilai kepuasan di atas atau sama dengan 4 (>4,00)

disebut baik. Hasil nilai yang diperoleh DJPPR adalah sebesar 4,01 dengan

demikian nilai kepuasan layanan adalah baik. Namun demikian nilai

tersebut skor kinerja masih dibawah Indeks Kinerja Kemenkeu yaitu

sebesar 4,09.

Indeks kepuasan pengguna layanan yang mencapai target

menggambarkan kualitas tingkat layanan DJPPR kepada stakeholders yang

baik/memuaskan.


IKU Indeks kepuasan pengguna layanan telah dilaksanakan mulai

tahun sebelum tahun 2013. Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun

berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 3,90 4,04 4,00 4,09 4,00 4,01


Hambatan IKU ini adalah terkait dengan presepsi dan waktu

pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaan survey ini, dari 6 layanan, 5

layanan diantaranya merupakan layanan yang telah disurvei dalam

beberapa tahun terakhir dengan nilai di atas 4. Sedangkan 1 layanan yaitu

Pelayanan Penerbitan Nomor Register, Pinjaman, Hibah dan SBSN-PBS

merupakan layanan baru dan pertama disurvei tahun 2015 dengan nilai

3,91. Terhadap Layanan dimaksud, DJPPR telah melakukan sosialaisasi

kepada masyarakat pengguna layanan. Selain itu pula, pada saat

bersamaan dengan selesainya pelaksanaan survey, telah dilakukan inovasi

baru untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti co-location

penerbitan nomor register hibah. Selain itu pula mencantumkan layanan

register hibah dalam website DJPPR untuk mempermudah masyarakat

mendapatkan informasi tentang layanan

Selanjutnya terhadap 11 aspek layanan yang disurvei, DJPPR

mendapatkan 3 aspek layanan dengan nilai di bawah 4, yaitu aspek

Keterbukaan Informasi (skor 3,97), aspek Pengenaan Sanksi/Denda Sesuai

Ketentuan (skor 3,90) dan Waktu Penyelesaian Layanan (skor 3,79). Dan

berdasarkan analisis regresi untuk mengukur pengaruh tingkat kinerja

layanan terhadap kepuasan pengguna layanan menunjukkan bahwa aspek

Pengenaan Sanksi/Denda Sesuai Ketentuan dan Waktu Penyelesaian

Layanan paling penting dalam mempengaruhi kepuasan pengguna

layanan.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut muncul di tahun 2016, telah

disiapkan langkah langkah antara lain:

a. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka edukasi layanan kepada para

pengguna layanan terutama terhadap aspek pengenaan sanksi/Denda

atas Pelanggaran terhadap ketentuan layanan, antaran untuk kepastian

biaya, informasi aturan yang jelas terhadap sanksi.

b. Terkait aspek Waktu Penyelesaian Layanan, mengkaji prosedur layanan

dengan memperhatikan jadwal pelayanan yang pasti, pemberian

layanan secara tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan,

menerapakan sistem yang memungkinkan pengguna layanan untuk

memonitor tahapan proses penyelesian layanan yang sedang dilalui

c. Adaptasi dan peningkatan kualitas sistem dan prosedur layanan

terhadap perubahan lingkungan dan perubahan nilai-nilai yang

dianggap penting dan menjadi sumber kepuasan pengguna layanan;

d. Adopsi teknologi terkini dalam rangka peningkatan Kualitas

Infrastruktur Layanan;

Dengan demikian, Indeks kepuasan pengguna layanan, dapat tercapai

dengan baik dengan realisasi sebesar 4,01 dari target 4,00 sehingga nilai

capaiannya sebesar 100,25.

2) Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Pembiayaan

IKU ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas

pengelolaan utang melalui pembayaran kewajiban pokok utang, bunga, dan

biaya utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga

dapat menghindari kerugian negara. Kegiatan penyelesaian pembayaran

kewajiban utang meliputi penyelesaian pembayaran pokok, bunga, dan biaya

atas pinjaman dan SBN (SUN dan SBSN). Adapun yang dimaksud dengan

tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran:

1) Tepat jumlah adalah kesesuaian jumlah pokok, bunga/ imbalan, dan biaya

yang dibayar dengan perhitungan tagihan dari lender, agen pembayar,

bursa efek, lembaga pemeringkat, agen penjual sesuai Loan Agreement,

perjanjian/ terms and conditions;

2) Tepat waktu adalah kesesuaian pembayaran pokok, bunga/ imbalan, dan

biaya dengan jadwal waktu yang diatur dalam Loan Agreement, perjanjian

/terms and conditions; dan

3) Tepat sasaran adalah ketepatan pembayaran pokok, bunga/ imbalan, dan

biaya sesuai penerima tagihan.



ditetapkan.

1. Capaian IKU

Pada tahun 2015, tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan

dukungan pemerintah direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai

sebesar 100% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 120. Penjelasan

lengkap capaian selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Sampai dengan Triwulan IV 2015 telah dilakukan pembayaran kewajiban

pembiayaan utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sebesar

Rp 382,27 T melalui 3.617 SPM yang terdiri dari:

1. Pokok sebesar 226,26 T

2. Bunga sebesar 147,95 T

3. Biaya sebesar 8,06 T

Pembayaran kewajiban utang yang dilaksanakan secara tepat waktu, tepat

jumlah, dan tepat sasaran berdampak pada:

a) Peningkatan kredibilitas pemerintah di mata stakeholders, khususnya lender

dan investor;

b) Terhindarnya kerugian keuangan negara dalam bentuk denda atau tambahan

kewajiban.

2. Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir

IKU tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan

pemerintah telah dilaksanakan mulai tahun 2015. Adapun capaian IKU tersebut

selama tiga tahun berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut.

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan N/A N/A N/A N/A 100% 100%

3. Hambatan dan Tantangan

Selama pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target tersebut, secara umum

tidak ada kendala yang berarti. Hal ini terjadi karena DJPPR telah

menyiapkan serangkaian antisipasi antara lain:

a) Menyampaikan reminder letter ke lender untuk klarifikasi jadwal

pembayaran utang;

b) Penerbitan NOP Pengganti dalam hal NOP dari lender belum diterima;

c) Penerapan early warning system sebagai alat kontrol pembayaran;

d) Penyempurnaan SOP Verifikasi dan Setelmen;

e) Konfirmasi outstanding kepada lender secara berkala;

f) Melakukan updating database utang secara rutin;

g) Koordinasi dengan lender dalam hal konsolidasi kesesuaian database;

dan

h) Koordinasi dengan DJPB dan BI dalam hal pembayaran kewajiban dan

rekonsiliasi data; dan

i) Penyampaian notifikasi melalui surat kepada KPPN terkait gangguan

SPAN agar pembayaran kewajiban utang tetap dapat diproses.

Selain itu, guna mencapai target tersebut di tahun 2016 mendatang,

antisipasi yang disiapkan antara lain:

a) Melaksanakan SOP pembayaran kewajiban utang secara konsisten;

b) Menjaga akurasi database utang sebagai dasar pembayaran kewajiban

utang; dan

c) Koordinasi dengan instansi penanggung jawab sistem pembayaran

untuk mengantisipasi terjadinya system error.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat akurasi pembayaran

kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah, dapat tercapai dengan baik

dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai capaiannya

sebesar 120.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Pengelolaan utang, risiko dan dukungan pemerintah yang kredibel

dengan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan dan Tingkat akurasi

pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah, pada tahun 2015

dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 107,49.

d. SS Pasar SBN yang Likuid, Dalam, dan Stabil

Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil merupakan salah satu faktor yang

mendukung penyediaan pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan risiko

yang terukur dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal. Pasar SBN yang

likuid, dalam, dan stabil memiliki karakteristik, antara lain:

a. Struktur pendukung pasar yang kompetitif;

b. Infrastruktur pasar yang efektif dan aman;

c. Heterogenitas yang tinggi di antara pelaku pasar dengan jumlah dana yang

cukup untuk menyerap SBN yang ditransaksikan (jumlah investor yang banyak

pada basis yang diversified);

d. Terdapat proses pembentukan harga yang wajar dan transparan;

e. Transaksi yang aktif pada tingkat harga yang wajar/ kompetitf dengan biaya

transaksi yang rendah (tingginya turn over ratio instrumen SBN dengan interval

harga jual dan beli yang semakin menipis); dan

f. Variasi instrumen dan jumlah nominal SBN yang cukup untuk mendorong

aktivitas pasar.

Untuk itu, demi mendukung tercapainya SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan

stabil, DJPPR menyusun IKU sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Tingkat Likuiditas Pasar SBN (Turn Over Ratio)

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, pencapaian Tingkat Likuiditas Pasar SBN (Turn

Over Ratio) direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai

sebesar 155,56% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 120.

Likuiditas pasar SBN diukur dari turn over ratio instrumen SUN (seri

benchmark) dan SBSN (seluruh seri tradable kecuali seri SR) di pasar

sekunder, dengan rincian:

Tabel 3.15

Realisasi Likuiditas Pasar SBN

Meskipun target rata-rata turn over ratio SBN tercapai, namun khusus

pada instrumen SUN, realisasinya masih di bawah target, dikarenakan

terdapat pergeseran trend ketertarikan investor yang lebih besar pada

SUN calon seri benchmark baru untuk tahun 2016 dibandingkan dengan

SUN seri benchmark yang diukur.

Instrumen Target Realisasi %

SUN 8 kali 6,01 kali 75,13%

SBSN 0,5 kali 1,18 kali 236%

SBN 155,56%

Mengingat SUN merupakan portofolio utang yang paling dominan,

penurunan likuiditas SUN dapat berpotensi:

a) Mendorong penurunan permintaan atas SBN di pasar perdana;

b) Mendorong peningkatan imbal hasil SBN di pasar perdana; dan

c) Meningkatkan cost of borrowing utang secara keseluruhan


Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti

tertera pada tabel berikut.

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 100% 152,39% 100% 250,44% 100% 155,56%


Beberapa tantangan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

a) Penerbitan SUN calon seri benchmark tahun 2016 yang mulai

dilakukan di awal Semester II tahun 2015 mengakibatkan aktivitas

perdagangan SUN seri benchmark 2014-2015 mulai berkurang

b) SUN tenor >10 tahun dimiliki secara dominan oleh investor dengan

horison investasi jangka panjang (Hold to Maturity) seperti Dana

Pensiun dan Asuransi, sehingga aktifitas perdagangannya relatif kecil;

c) Pelaku pasar cenderung menahan diri untuk aktif bertransaksi karena

adanya sentimen negatif, antara lain:

1) Ketidakpastian rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed AS;

2) Devaluasi mata uang Yuan;

3) Tren penguatan USD terhadap IDR;

4) Perlambatan pertunbuhan ekonomi Indonesia.

Guna menghadapi hambatan tersebut, tindakan yang telah diambil

antara lain:

1) Aktif berkoordinasi dalam forum FKSSK dalam rangka stabilisasi

pasar keuangan untuk meningkatkan kepercayaan investor sehingga

dapat mendorong pasar SBN menjadi aktif dan likuid;

2) Aktif berkoordinasi dengan pelaku pasar dalam rangka

menyampaikan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk

menjaga stabilitas pasar keuangan;

3) Pelaksanaan reopening issuance policy atas SBSN tenor 2 tahun dalam

rangka menyiapkan benchmark series SBSN; dan

4) Meningkatkan Market Surveillance atas pasar SBN

Selain itu, rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sehubungan

dengan kegiatan tersebut adalah

1) Menyampaikan informasi aktivitas perdagangan di pasar sekunder

kepada pelaku pasar setiap bulan, berdasarkan hasil pemantauan

aktivitas di pasar sekunder.

2) Mendorong peningkatan likuiditas pasar sekunder melalui transaksi

buyback dan switching, termasuk transaksi cross instrument

3) Melakukan Kajian terhadap aktivitas dan perilaku perdagangan oleh

pelaku pasar (by industry), terutama SUN seri benchmark

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pencapaian tingkat

likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio), dapat tercapai dengan baik dengan

realisasi sebesar 155,56% dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.

2. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan di bidang pengelolaan

utang, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman stakeholders terhadap

pengelolaan utang. Bentuk peningkatan pemahaman dimaksud dapat

dilakukan melalui komunikasi dan edukasi secara berkelanjutan dan

komprehensif. Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk

pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman

substansi/materi pengelolaan SBN dan mekanisme pengelolaan pinjaman dan

hibah yang disampaikan melalui sosialisasi yang dilaksanakan.

IKU ini hanya mengukur edukasi dan komunikasi yang disampaikan ke

pihak eksternal. Variabel yang diukur dalam kuisioner adalah tingkat

pemahaman peserta (bobot 65%), bahan presentasi (bobot 10%), pembicara

(bobot 20%), dan fasilitas tempat pelaksanaan (bobot 5%). Perhitungan IKU ini

mempertimbangkan frekuensi maupun tingkat pemahaman masyarakat,

sehingga sejak awal tahun sudah harus ditargetkan berapa frekuensi kegiatan

peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap

pengelolaan SBN. Target peserta yang hadir minimal 50 peserta dan yang

mengembalikan kuesioner minimal 50% dari peserta yang hadir, dan

disesuaikan dengan daftar hadir.



ditetapkan.

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

ditargetkan sebesar 75,00%, dengan realisasi sebesar 79,70% sehingga nilai

capaiannya adalah 106,27%. Adapun penjelasan capaian selama tahun 2015

sebagai berikut.

Sampai dengan Triwulan IV 2015, telah dilaksanakan 23 kali kegiatan

sosialisasi dalam rangka pengembangan pasar SBN, dengan rata-rata realisasi

nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 79,7%. Meskipun

target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai, kegiatan sosialisasi

yang dilaksanakan masih terbatas kepada kalangan akademisi, sehingga belum

menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan lebih potensial untuk

dijadikan basis investor baru SBN.

Gambar 3.3 Sosialisasi SBSN di Aceh

Perincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka pengembangan

pasar SBN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16

Pelaksanaan Sosialisasi pasar SBN tahun 2015

No Tanggal Sosialisasi Lokasi Kota

Tingkat Efektivitas Edukasi & Komunikasi

1 26-Feb-15 SUN Universitas Mataram Mataram 81,71

2 12-Mar-15 SUN Universitas Negeri Medan Medan 81,13

3 27-Mar-15 SUN Universitas Pattimura Ambon 82,70

4 10-Apr-15 SUN Universitas Sriwijaya Palembang 75,61

5 22-Apr-15 SBN DJPPR Jakarta 78,63

6 24-Apr-15 SUN Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin 81,15

7 29-Apr-15 SBSN Setukpa Lemdikpol Polri Sukabumi 80,21

8 08-Mei-15 SBN (Host Dit. SUN)

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta 75,74

9 12-Mei-15 SBN (Host Dit. PS)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta 75,85

10 13-Mei-15 SBSN KPPN Tegal Tegal 79,20

11 21-Mei-15 SBSN Universitas Jend Soedirman

Purwokerto 80,53

12 25-Mei-15 SUN Universitas Airlangga Surabaya 78,78

13 10-Jun-15 SBN Perbanas Surabaya 75,08

14 21-Agt-15 SBN (Host Dit. SUN)

Universitas Negeri Manado

Manado 77,33

15 28-Agt-15 SUN Universitas Negeri Malang

Malang 84,64

16 04-Sep-15 SUN Universitas Padjadjaran Bandung 77,81

17 11-Sep-15 SUN Universitas Udayana Denpasar 80,34

18 23-Okt-15 SUN UPN "Veteran" Yogyakarta

Yogyakarta 84,21

19 30-Okt-15 SUN Universitas Sebelas Maret Surakarta 78,9

20 13-Nop-15 SUN Universitas Tanjungpura Pontianak 80,91

21 27-Nop-15 SUN Universitas Jenderal Soedirma

Purwokerto 81,36

22 30-Nop-15 SUN Universitas Jember Jember 79,74

23 20-Nop-15 SBSN Kediri 81,61

Nlai Rata-Rata 79,70




Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 75,00% 77,28% 75,00% 76,83% 75% 79,70%


Tantangan dari pihak eksternal yang dihadapi antara lain adalah masih

terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki pemahaman

secara proporsional mengenai utang, khususnya SBN, sehingga cenderung

memiliki perspektif negatif tentang utang. Selain itu, pemahaman

masyarakat terhadap utang yang komprehensif dan berkelanjutan

berpotensi meningkatkan minat beli masyarakat dan pada akhirnya dapat

mendukung pemenuhan target pembiayaan APBN.

Selanjutnya, masalah yang dijuampai adalah metode sosialisasi masih

bersifat konvensional, sehingga belum dapat menjangkau kalangan

masyarakat secara luas (masih terbatas kalangan akademisi) serta belum

dapat menjamin pemahaman masyarakat mengenai SBN secara

berkelanjutan.

Sehubungan dengan kendala dan tantangan tersebut, tindakan yang

telah dilakukan oleh DJPPR adalah

a) Pembekalan terhadap para pembicara terkait dengan materi dan teknik

public speaking, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialiasi;

b) Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan kantor DJPPR dengan

mengundang/menerima kunjungan civitas akademika;

c) Meningkatkan pemanfaatan website DJPPR sebagai sarana sosialiasi.

Selain itu, pada tahun 2016 juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara

lain

a) Menerapkan format baru sosialisasi yang lebih efektif dan efisien, agar

dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan lebih

menjamin pemahaman secara berkelanjutan

(sesuai arahan Komisi XI DPR, pada Rapat kerja dan anggaran tgl 6 Okt

2015); dan

b) Menerapkan formula dan/atau penambahan bobot baru yang bersifat

outcome dalam rangka perhitungan hasil sosialisasi yang lebih efektif dan

efisien

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat efektivitas edukasi dan

komunikasi, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 79,70% dari

target 75% sehingga nilai capaiannya sebesar 106,27.

3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Nominal Kepemilikan SBN Tradable Oleh

Investor Domestik

Pertumbuhan investor domestik diukur berdasarkan peningkatan jumlah

nominal kepemilikan SBN tradable. Pertumbuhan investor domestik sangat

tergantung pada jumlah peningkatan outstanding SBN setiap tahunnya serta

menyesuaikan dengan strategi pengelolaan utang dan kebutuhan pembiayaan

dalam APBN. Apabila penerbitan SBN tetap dilakukan seperti kondisi saat ini,

maka Pemerintah berupaya untuk menjaga agar porsi kepemilikan SBN oleh

investor domestik tetap dominan.

Penerbitan SBN di pasar domestik dilakukan dengan senantiasa melihat

daya serap pasar domestik. Saat ini, pasar SBN domestik masih didominasi

oleh investor domestik. Namun demikian, seiring dengan semakin baiknya

kondisi fundamental perekonomian Indonesia (pulled factor) dan kebijakan

bank sentral di beberapa advanced country serta kondisi perekonomian global

yang masih belum pulih (pushed factor), membuat SBN di pasar domestik

semakin diminati asing, khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun

terakhir. Kenaikan kepemilikan SBN oleh investor asing yang signifikan di satu

sisi memberikan dampak positif seperti cost of borrowing yang semakin rendah

karena adanya permintaan yang sangat tinggi dari investor asing, tetapi di sisi

yang lain dapat menimbulkan dampak negatif antara lain meningkatnya risiko

terjadinya pembalikan arus dana keluar Indonesia secara tiba-tiba (sudden

reversal), dengan indikasi melonjaknya imbal hasil (yield) SBN. Masuknya dana

asing masih akan dibutuhkan dalam rangka memperluas basis invetor SBN

dan memperdalam pasar SBN. Namun, Pemerintah perlu menyiapkan

kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan

mengembangkan pasar domestik terutama pengembangan industri pasar

keuangan domestik seperti dana pensiun, asuransi, reksadana, dan perbankan.

Hal ini penting mengingat pasar SBN yang andal harus ditopang oleh industri

pasar keuangan yang cukup solid. Pengembangan pasar domestik melalui

penguatan potensi investor domestik perlu dilakukan secara komprehensif.

Adapun upaya pemerintah untuk memperkuat investor domestik di pasar

SBN antara lain dengan bekerja sama dengan semua otoritas/ regulator,

komunikasi aktif dengan pelaku industri pasar keuangan domestik, serta

peningkatan partisipasi investor ritel melalui penerbitan SBN ritel. Dengan

menetapkan target pertumbuhan sebesar 7% setiap tahun, maka diharapkan

upaya maksimal dari Pemerintah untuk tetap mempertahankan dominasi

investor domestik pada SBN tradable di pasar domestik dapat terwujud. Jadi,

IKU ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan basis investor domestik

terhadap total kepemilikan investor pada SBN domestik yang diperdagangkan.

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Persentase pertumbuhan jumlah nominal

kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik direncanakan sebesar

9%, dengan realisasi sebesar 15,99% sehingga capaiannya sebesar 120%.

Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh

investor domestik s.d. Triwulan IV 2015, pertumbuhan kepemilikan oleh

investor domestik terealisasi sebesar 15,99%, dengan rincian sbb:

Daya serap pasar domestik yang meningkat berdampak pada

berkurangnya ketergantungan terhadap investor asing sebagai basis

investor dalam penerbitan SBN, dimana hal ini dapat menurunkan potensi

risiko sudden reversal dan cornering oleh pasar kepada Pemerintah,

sehingga dapat mendukung pemenuhan target pembiayaan utang serta

menurunkan biaya dan risiko utang pemerintah.




Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 7,00% 22,16% 7,00% 11,50% 9% 15,99%


Selama tahun 2015, tidak ada kendala yang berrarti dalam pencapaian

target tersebut. Hal tersebut terjadi karena DJPPR telah menyiapkan

beberapa antisipasi antara lain:

a) Koordinasi dengan Bappenas dalam rangka penyiapan daftar kegiatan;

b) Koordinasi dengan internal DJPPR terkait penyiapan Strategi

Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah;

c) Koordinasi dengan Bappenas dan K/L dalam proses penyiapan

Rediness Criteria (Proyek IFAD dan Bank Dunia ); dan

d) Negosiasi dan penandatanganan 4 proyek pinjaman JICA dan 2 proyek

pinjaman CEXIM

Untuk tahun yang akan datang guna mencegah kendala yang mungkin

terjadi, diperlukan beberapa antisipasi antara lain:

a) Koordinasi dalam bentuk trilateral meeting serta monitoring dengan

Bappenas dan K/L dalam rangka proses penerbitan daftar kegiatan

tahun 2016 dari masing-masing proyek sehingga dapat segera

dinegosiasikan; dan

b) Mempercepat proses penandatangan pinjaman yang telah

dinegosiasikan pada akhir tahun 2015

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pertumbuhan jumlah

nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik, dapat tercapai dengan

baik dengan realisasi sebesar 15,99% dari target 9% sehingga nilai capaiannya

sebesar 120.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil dengan indikator Persentase

pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio), Tingkat efektivitas

edukasi dan komunikasi, dan Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan

SBN tradable oleh investor domestik, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik

dengan nilai capaian 117.

e. SS Pinjaman yang Efektif dan Efisien

1. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pinjaman

Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman diukur dengan membandingkan

Pinjaman Kegiatan yang ditandatangani yang sesuai dengan kebijakan

pemerintah dibandingkan dengan seluruh Pinjaman Kegiatan yang

ditandatangani pada tahun 2015 (dikecualikan pinjaman untuk alutsista dan

almatsus TNI/POLRI).

Pinjaman Kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah didefenisikan

sebagai Pinjaman yang akan membiayai kegiatan sesuai dengan Dokumen Nawa

Cita Presiden Republik Indonesia dalam Bab Berdikari pada Bidang Ekonomi,

yang mencantumkan bahwa Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi

output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang.

Tujuan dari IKU ini adalah sebagai filter terhadap pemanfaatan pinjaman luar

negeri agar lebih selektif dan sesuai dengan kebijakan, sehingga pemanfaatan

pinjaman luar negeri akan lebih produktif.

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman

direncanakan sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga

capaiannya sebesar 120. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat

diuraikan sebagai berikut.

Hingga akhir tahun 2015, seluruh pinjaman kegiatan yang

ditandatangani sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Dengan demikian

capaian 2015 adalah sebesar 100%, yang melampaui target sebesar 70%.

Rincian pinjaman kegiatan yang ditandatangani sampai akhir tahun 2015

adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17

Pinjaman Kegiatan yang Ditandatangani Tahun 2015

No Nama Perjanjian

Pinjaman Lender

Tanggal Tanda

tangan Sektor

1

Toll Road Development

of Solo-Kertosono

(Saradan-Kertosono

Section)ntion)

CEXIM 29 Desember

2015

Infrastruktur

Jalan Tol

2 Toll Road Development

of Balikpapan-Samarinda CEXIM

29 Desember

2015

Infrastruktur

Jalan Tol

3

Engineering Services

Jakarta Mass Rapid

Transit East-West Line

Project Phase I

JICA 4 Desember

2015

Infrastruktur

Perhubungan

4

Java-Sumatra

Interconnection

Transmission Line

Project (II)

JICA 18 Desember

2015 Energi

5

Construction of Jakarta

Mass Rapid Transit

Project (II) (Construction

Jakarta Mass Rapid

Transit Phase I Stage 2)

JICA 4 Desember

2015

Infrastruktur

Perhubungan

6

Geothermal

Development

Acceleration Program

(Hululais Geothermal

Power Plant Project

(E/S))

JICA 18 Desember

2015 Energi

2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan N/A N/A 70,00% 90,00% 70,00% 100,00%


Tantangan yang dihadapi untuk mencapai IKU ini adalah masih terdapat

usulan pemanfaatan pinjaman luar negeri yang belum sesuai dengan

kebijakan Pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, secara konsisten

telah dilaksanakan koordinasi dengan Bappenas antara lain dalam hal :

1. Penentuan usulan kegiatan yang akan dicantumkan di dalam Daftar

Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (Green Book) tahun 2015

2. Menyusun kerangka kebijakan prioritas pinjaman luar negeri dengan

pembagian tugas yang meliputi pemilihan Kegiatan, penilaian kesiapan

kegiatan dan penentuan sumber pembiayaan sehingga tercapai efisiensi

pembiayaan utang.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat efektivitas dan efisiensi

pinjaman, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target

70% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Pinjaman yang efektif dan efisien dengan indikator Tingkat efektivitas

dan efisiensi pinjaman, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai

capaian 120.

f. SS Biaya dan Risiko Portofolio Utang yang Terkendali

1. Persentase Pencapaian Efisiensi Biaya Utang

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, persentase pencapaian efisiensi biaya utang

direncanakan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 93,01%, sehingga

capaiannya sebesar 106,99. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat


Pembayaran biaya utang-premium : Rp 151,03 triliun

Outstanding 2014 : Rp 2604.93 triliun

Net flow s.d. Desember 2015 : Rp 354.57 triliun

Realisasi Effective Cost Desember 2015 : 5,07 %

Target Effective Cost Desember 2015 : 5.45 %

Capaian IKU = Realisasi Effective Cost/Target Effective Cost = 93,01%

Pencapaian target tersebut dilator belakangi oleh beberapa hal berikut.

a. Penerbitan SBN dan Pengadaaan utang dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi pasar keuangan sehingga memperoleh tingkat

bunga yang optimal.

b. Tingkat bunga acuan untuk pinjaman luar negeri seperti LIBOR masih

berada pada level yang rendah, sehingga realisasi pembayaran bunga utang

luar negeri relatif kecil.

c. Pemilihan instrumen pembiayaan utang baik dari SBN maupun pinjaman,

yang dilakukan secara hati-hati, sehingga diperoleh bauran portofolio yang

memiliki biaya yang efisien.

Pencapaian target tersebut memeiliki keterkaitan erat dengan sasaran

strategis dalam Renstra DJPPR, yaitu dengan pengelolaan utang yang semakin

efisien, maka hal ini dapat mendukung pencapaian target pengelolaan utang

jangka panjang, yaitu memenuhi pembiayaan APBN dengan biaya yang

optimum dan risiko yang terkendali.


Beberapa hambatan pencapaian IKU dan cara yang ditempuh untuk

mengatasinya dapat dijelaskans ebagai berikut.

a) Kondisi pasar keuangan dan perekonomian global maupun domestik yang

kurang menguntungkan dan berpotensi meningkatkan biaya utang,

terutama pengadaan utang baru. Untuk itu dilakukan langkah langkah

sebagai berikut.

1. Pemilihan instrumen dan waktu yang tepat untuk

pengadaan/penerbitan utang baru.

2. Pelaksanaan strategi front loading untuk mengantisipasi peningkatan

biaya utang.

3. Optimalisasi pinjaman program dan pinjaman siaga yang memiliki

biaya yang lebih rendah.

b) Keterbatasan pasar SBN domestik untuk membiayai pelebaran defisit

APBN, sehingga berpotensi terjadi cornering oleh pelaku pasar, yang

dampaknya akan meningkatkan tingkat bunga untuk pengadaan utang

baru. Langkah antisipasi yang dilakukan antara lain:

1. Koordinasi yang baik dengan Investor, BLU, BUMN dan pemberi

Pinjaman sehingga pemerintah dapat memenuhi tambahan pembiayaan

utang, tanpa adanya cornering dari pelaku pasar

2. Koordinasi yang intensif antara pengelola utang, pengelola kas dan

pelaksanaan anggaran, sehingga dapat mengantisipasi adanya

pelebaran defisit dengan baik.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pencapaian efisiensi biaya

utang, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 93,01% dari target 100%

sehingga nilai capaiannya sebesar 106,99.

2. Persentase Pemenuhan Target Risiko Portofolio Utang

Risiko portofolio utang meliputi risiko tingkat bunga (interest risk), risiko nilai

tukar (Exchange Rate Risk) dan risiko pembiayan kembali (refinancing risk). Target

risiko portofolio utang tahun 2015 tercantum pada Strategi Pengelolaan Utang

Jangka Menengah (MTDS) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

yang telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 113/KMK.06/2014 tentang

Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017. Selanjutnya, berdasarkan

KMK tersebut disusun target operasional dan pedoman dalam pelaksanaan

pengelolaan utang Pemerintah secara tahunan yang ditanda tangani Direktur

Jenderal tanggal 30 Maret 2015 tentang tentang Strategi Pembiayaan Tahunan

Melalui Utang tahun 2015 (Strategi Tahunan).

1) Capaian IKU

IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan

adalah capaian yang sesuai atau mendekati target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015, Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 101,20% dengan

demikian maka nilai capaian sebesar 117,60%.

Capaian tersebut diperoleh karena secara umum pengelolaan portofolio

utang masih dalam kisaran strategi pengelolaan utang, dengan perincian:

a. Realisasi outstanding utang valas sebesar 43.85% dari target tahunan 43,67%

dan target jangka menengah 41,0%;

b. Realisasi outstanding utang VR sebesar 14,00% dari target tahunan 13,79%

dan target jangka menengah 13,0%;

c. Realisasi ATM sebesar 9.31 dari target tahunan 9,68 dan target jangka

menengah 9.5.

Target pemenuhan risiko portofolio utang tersebut dapat tercapai dengan baik,

mengingat eberapa faktor berikut.

a. Penetapan komposisi pengadaan/penerbitan utang tang tepat, sehingga

memberikan bauran portofolio yang memiliki biaya dan risiko yang sesuai

dengan target yang ditetapkan

b. Penerbitan SBN mengutamakan sumber pembiayaan dari domestik untuk

memitigasi risiko nilai tukar rupiah

c. Penerbitan SBN lebih mengutamakan SBN dengan tingkat bunga tetap untuk

memitigasi risiko tingkat bunga

IKU yang dijalankan ini terkait secara langsung dengan Renstra DJPPR

tahun 2015 -2019. Terdapat 3 indikator risiko yang menjadi target pengelolaan

utang yitu risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga dan risiko refinancing. Risiko

tingkat bunga yang semakin menurun dan risiko refinancing yang masih

terkendali, sehingga masih searah dengan target pengelolaan utang jangka

panjang (Renstra). Namun untuk indikator risiko nilai tukar terdapat tren yang

meningkat, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan

target pelebaran defisit APBN tanpa mengganggu kondisi pasar keuangan

domestik dan dengan mengutamakan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri

yang memiliki tingkat bunga yang lebih menguntungkan. selain itu terdapat

kecenderungan untuk memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk mendorong

percepatan penyediaan infrastruktur, yang mendorong peningkatan utang

dengan mata uang asing.


a. Kondisi pasar keuangan yang kurang menguntungkan diantaranya

melemahnya nilai tukar rupiah dan peningkatan tingkat bunga. Upaya yang

dilakukan antara lain:

1. Pemerintah mempersiapkan pemanfaatan instrumen Lindung Nilai

untuk mengantisipasi adanya pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat

meningkatkan kewajiban utang.

2. Pemilihan secara selektif utang dalam mata uang asing sesuai dengan

pengelolaan aset dan kewajiban, serta mendukung penyediaan cadangan

devisa.

b. Pelebaran defisit APBN yang mengakibatkan Pemerintah menambah target

pembiayaan utang yang dipenuhi dari pembiayaan utang valas. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasinya natara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan BLU dan BUMN dibawah koordinasi

Kementerian keuangan untuk membantu pemenuhan defisit APBN

melalui penanaman dananya pada instrumen SBN domestik.

2. Penambahan utang valas tetap dilakukan secara selektif terutama dengan

mengutamakan mata uang kuat yang memiliki fluktuasi rendah dan

memiliki biaya utang yang relatif murah

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pemenuhan target risiko

portofolio utang dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 101,20% dari

target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 117,60%.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Biaya dan risiko utang yang terkendali dengan indikator persentase

pencapaian efisiensi biaya utang dan persentase pemenuhan target risiko portofolio

utang, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 112,30.

g. Pengelolaan Risiko dan Dukungan Pemerintah yang Prudent

1. Persentase Penyelesaian Kerangka Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Berbasis Neraca Keuangan Negara

1) Capaian IKU

Pada tahun 2015, persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko

keuangan negara berbasis neraca keuangan negara direncanakan sebesar

100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100,00% dengan demikian maka

nilai capaian sebesar 100. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat


Kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca

disusun sebagai dasar operasional pengelolaan risiko keuangan di tingkat

pemerintah dan di tingkat negara dengan melibatkan unit-unit pengelola

risiko di sisi asset dan di sisi liability.

Penyusunan kerangka kerja dilakukan oleh DJPPR yang bertujuan

menyiapkan dasar operasional pengelolaan risiko yang berbasis neraca untuk

memperjelas hubungan kerja antara unit-unit pengelola sub portofolio aset

dan kewajiban dengan pengelola risiko secara holistik.

Penyusunan kerangka kerja cukup kompleks karena melibatkan

stakeholder yang memiliki misi yang berbeda-beda misalnya BI,BUMN,dan

unit-unit pengelola aset dan kewajiban di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Tersedianya kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara secara

holistik yang akan menjadi pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan

pengelolaan risiko pada Neraca Negara.

Pada tahun ini telah disusun kerangka kerja pengelolaan risiko

keuanganh negara melalui neraca negara yang telah disetujui oleh Menteri

Keuangan, untuk selanjutnya akan disusun naskah MoU dengan Bank

Indonesia terkait pelaksanaannya.

2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir.

IKU ini baru dilaksanakan sejak bergabungnya PPRF ke DJPPR dengan

nama Dit. PRKN, sehingga IKU tersebut merupakan IKU baru yang

dilaksanakan tahun 2015.


Salah satu masalah yang dihadapi dalam rangka melaksanakan kegiatan

tersebut adalah karakteristik fungsi dan kebutuhan yang unik diantara unit

pemilik risiko dan stakeholders-nya (a.l.: BI, BUMN, serta unit-unit pengelola

aset dan kewajiban di lingkungan Kementerian Keuangan), menimbulkan

kendala di dalam penyusunan suatu kerangka pengelolaan risiko yang

komprehensif dan secara universal mengakomodasi berbagai perbedaan

dimaksud.

1. Guna menghadapi masalah tersebut, hal yang telah dilakukan DJPPR

adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam rangka

penyusunan kerangka kerja;

2. Melakukan stakeholders mapping dan berkoordinasi dengan stakeholders

terkait dalam rangka menyiapkan pelaksanaan penyusunan kerangka

kerja pengelolaan risiko keuangan negara.; dan

3. Membentuk tim penyusunan kerangka kerja dengan melibatkan institusi

terkait (Bank Indonesia, kementerian Negara BUMN, Kementerian

Keuangan, BUMN terkait); dan

4. Penyusunan draft awal kerangka kerja.

Selanjutnya, di tahun 2016 diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak

terkait dalam rangka implementasi kerangka kerja pengelolaan risiko.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase penyelesaian kerangka

pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara dapat

tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga

nilai capaiannya sebesar 100.

2. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Default Badan Usaha yang Dijamin

Setiap badan usaha yang mendapatkan penjaminan pemerintah perlu

diupayakan untuk tidak mengalami default. Karena hal ini akan berdampak

pada timbulnya beban tagihan pembayaran dari kreditur kepada Pemerintah

terkait pinjaman badan usaha tersebut yang diperoleh melalui skema

penjaminan, sehingga meningkatkan biaya dan risiko utang secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya default terhadap badan usaha yang

mendapatkan penjaminan pemerintah, DJPPR melaksanakan berbagai upaya

antara lain dengan kegiatan strukturing penjaminan yang baik dan kegiatan

monitoring serta mitigasi risiko default.

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas pengendalian risiko default

badan usaha yang dijamin ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi

sebesar 100%, sehingga memperoleh nilai capaian 120. Penjelasan capaian

selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.

Realisasi alokasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2015 sebesar

0%. Hal ini selain karena tidak ada klaim penjaminan dari pihak Bank

Pemberi Kredit dan pihak terjamin, juga tidak dipindahbukukan ke rekening

Dana Cadangan Penjaminan (kondisi terbatasnya kas Pemerintah

berdasarkan hasil rapat Komite ALM tanggal 31 Desember 2015). Adapun

sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah pemberian penjaminan terhadap

proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek 10.000 MW tahap I

(FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi, dengan nilai penjaminan

sebesar IDR22,4 triliun, USD3,80 miliar, dan equivalent IDR 18,49 triliun;

b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan

Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten

Ciamis, Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar,

Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota

Palopo dan Kabupaten Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar

IDR328,30 miliar;

c. Penerbitan 9 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) untuk Proyek 10.000

MW tahap II (FTP-2), dengan nilai penjaminan sebesar USD4,95 miliar;

d. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) terkait proyek Central Java Power Plant dengan

nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar.

Target tersebut dapat tercapai, disebabkan antara lain oleh:

a. Pelaksanaan fungsi pemantauan bersama dengan unit-unit teknis

pengeloa penjaminan baik middle office maupun front office DJPPR dalam

upaya identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan potensi

default, baik terkait dengan proyek yang dijamin atau kondisi keuangan

badan usaha (PT PLN & PDAM);

b. Penyampaian laporan berkala dari pihak terjamin mengenai

perkembangan proyek, pinjaman dan realisasi pembayaran kewajiban,

termasuk laporan berkala dari pihak Bank Pemberi Kredit terkait

pemblokiran rekening escrow pihak terjamin (PDAM).

2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir.



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Dalam mencapai target tersebut, terdapat beberapa tantangan sebagai

berikut.

a. Pihak terjamin terlambat menyampaikan update perkembangan data

keuangan dan proyek-proyek yang dijamin Pemerintah dalam

mendukung analisis potensi default; dan

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlambat

menyampaikan informasi tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan

Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum dan kurang efektif mengawasi

penyelesaian proyek internal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang mendukung Proyek Percepatan Penyediaan Air

Minum (PDAM).

Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara

lain:

a. Berkoordinasi dengan unit-unit teknis pengelolaan penjaminan baik

middle office maupun front office DJPPR dan pihak terjamin (PT PLN

dan PDAM) agar optimal dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan

kondisi keuangan dan perkembangan proyek sebagai dasar untuk

melakukan analisis kondisi keuangan pihak terjamin termasuk potensi

default;

b. Berkoordinasi dengan pihak Bank Pemberi Kredit terkait penjaminan

proyek PDAM untuk optimal dan tepat waktu menyampaikan laporan

pelaksanaan pemblokiran rekening PDAM; dan

c. Berkoordinasi dengan unit teknis pada Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan

Direktorat Jenderal Cipta Karya) terkait tindak lanjut penyelesaian

permasalahan proyek internal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang mendukung proyek penjaminan PDAM.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat efektivitas pengendalian

risiko default badan usaha yang dijamin dapat tercapai dengan baik dengan

realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.

Kesimpulan:

Pencapaian SS pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent dengan

indikator persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara

berbasis neraca keuangan negara dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko default

badan usaha yang dijamin, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan

nilai capaian 110.

h. SS Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang Taat Prosedur

1. Tingkat Penerapan Pengendalian Intern

Tingkat penerapan pengendalian intern pada DJPPR diukur berdasarkan

hasil pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan utama yang

dipilih pada setiap unit Eselon II di lingkungan DJPPR. Pemantauan tersebut

dilaksanakan dengan mengacu pada KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang

Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian

Keuangan dan KMK Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja

Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian

Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemantauan pengendalian intern

ini bertujuan untuk menilai kualitas pengendalian intern sekaligus

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.

Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pengecekan secara

periodik terhadap atribut-atribut pengendalian utama menggunakan perangkat

pemantauan yang telah disusun. Atribut pengendalian yang dimaksud adalah

karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang

menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti dokumentasi

pendukung, paraf, tanda tangan.

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Tingkat penerapan pengendalian intern ditargetkan

sebesar 95,00 (skala 100,00), dengan realisasi sebesar 99,45%, sehingga

memperoleh nilai capaian 104,68%. Penjelasan capaian selama tahun 2015

dapat diuraikan sebagai berikut.

Realisasi tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015

adalah sebesar 99,45%, yang diukur berdasarkan hasil pemantauan yang

dilaksanakan terhadap kegiatan utama (core business) yang dijalankan oleh

unit eselon II di lingkungan DJPPR. Perangkat pemantauan disusun

berdasarkan SOP/ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman proses bisnis

kegiatan tersebut.

Capaian tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015

belum dapat menggambarkan tingkat pengendalian intern DJPPR secara

keseluruhan, mengingat baru mencakup core business dari 6 unit eselon II,

dimana masih terdapat 2 unit eselon II yang belum terpantau yaitu Dit.

PRKN, dan PDPPI.

2) Perkembangan IKU 3 tahun Terakhir



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 100% 99,79% 95% 98,30% 95% 99,45%


Salah satu hambatan dalam mencapai IKU ini adalah belum terdapat

SOP/ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman proses bisnis kegiatan

utama dari Dit. PRKN, dan PDPPI. Untuk mengatasi kendala tersebut DJPPR

telah melakukan sharing knowledge proses bisnis kegiatan utama pada Dit.

PRKN dan Dit. PDPPI kepada pegawai yang melaksanakan pemantauan

pengendalian intern.

Selain itu, pada tahun 2016, untuk mengantisipasi hal tersebut, akan

dilakukan rencana aksi sebagai berikut.

a) Mempercepat penyelesaian SOP core business Dit. PRKN dan PDPPI;

b) Penyusunan perangkat pemantauan pengendalian intern;

c) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat penerapan pengendalian

intern dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 99,45% dari target

95% sehingga nilai capaiannya sebesar 104,68.

Kesimpulan:

Pencapaian SS pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur dengan

indikator penerapan pengendalian intern, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan

baik dengan nilai capaian 104,68.

i. SS SDM yang Kompetitif

1. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Indikator ini bertujuan untuk menyediakan pejabat yang mempunyai

kompetensi sesuai jabatannya dalam rangka meningkatkan dan mengamankan

keuangan negara. Variabel kompetensi jabatan terdiri atas Standar Kompetensi

Jabatan (SKJ) dan Job Person Match (JPM). SKJ adalah jenis dan level kompetensi

yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan, sedangkan

JPM adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ (JPM

minimal sebesar 72%). Data indikator ini diukur dari hasil Assessment Center

pejabat Eselon II s.d. Eselon IV dan profil kompetensi pegawai.

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatannya ditargetkan sebesar 88,00% dengan realisasi sebesar

87,50%, sehingga memperoleh nilai capaian 99,43%, dengan rincian

sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.18

Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment

No Eselon Jumlah

Pejabat

Jumlah Pejabat

yang telah

mengikuti

Assesment

Jumlah

Pejabat

dg JPM ≥ 72%

Realisasi

(%)

1 II 8 8 7 87,5

2 III 32 32 26 81,25

3 IV 128 128 114 89,06

Jumlah 168 168 147 87,5

Dalam rangka mengukur kembali kompetensi pegawai DJPPR, pada

tahun 2015, telah dilaksanakan 4 (empat) kali Assessment Center Pejabat

Eselon III yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan satu kali re-

Assessment Center untuk seluruh pejabat Eselon IV yang

penyelenggaraannya bekerjasama dengan BPPK.

2) Perkembangan IKU 3 Tahun Terakhir



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 87% 96,55% 96% 98,31% 88% 87,50%


Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh

berubahnya SKJ karena adanya reorganisasi ke DJPPR pada tahun 2015, SKJ

tersebut ditetapkan pada bulan Agustus 2015 sehingga upaya pengembangan

kompetensi pejabat yang belum memenuhi JPM belum optimal.

Beberapa tantangan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain:

a) Penyelenggaraan Assessment Center Eselon II dan III merupakan

wewenang Biro SDM, sehingga penyelenggaraannya menunggu jadwal

yang telah ditentukan oleh Biro SDM; dan

b) Masih kurangnya informasi tentang pentingnya Assessment Center kepada

para pegawai.

c) Pegawai belum mengetahui aspek detail kompetensi yang harus

dikembangkan dan masukan/saran pengembangan untuk memenuhi SKJ

tersebut.

d) Penyelenggaraan pelatihan soft skill yang belum optimal untuk

meningkatkan kompetensi manajerial pegawai.


lain:

a) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi manajerial

yang diperlukan dalam suatu jabatan melalui pelatihan soft skill, serta

melakukan penilaian kembali kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKJ

melalui Re-Assessment Center.

b) Meningkatkan koordinasi dengan Biro SDM untuk melaksanakan Re-

assessment Center bagi pejabat Eselon II dan III DJPPR

c) Memperbanyak pemberian informasi mengenai pentingnya Assessment

Center kepada para pegawai melalui workshop dan sosialisasi.

d) Memberikan laporan individual Assessment Center kepada seluruh

pegawai, laporan tersebut berisi hasil evaluasi dan masukan untuk

pengembangan setiap pegawai dalam rangka memenuhi SKJ yang telah

ditetapkan.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatannya belum dapat tercapai dengan baik

dengan realisasi sebesar 87,50% dari target 88% sehingga nilai capaiannya

sebesar 99,43.

Kesimpulan:

Pencapaian SS SDM yang kompetitif dengan indikator Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatan, pada tahun 2015 tidak dapat tercapai

dengan baik dengan nilai capaian 99,43.

j. SS Organisasi yang Kondusif

1. Indeks Kesehatan Organisasi

Survei penilaian kesehatan organisasi dikembangkan untuk memberikan

pemahaman dan diagnostik awal atas kondisi aspek-aspek organisasi yang dapat

mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam jangka panjang. Metode

pengukuran indeks kesehatan organisasi (Organizational Health Index atau OHI)

dikembangkan oleh Keller dan Price (2011), dimana menurut teori ini kinerja

tinggi yang berkesinambungan ditentukan oleh tingkat kesehatan sebuah

organisasi. Kesehatan organisasi terbagi menjadi 9 (sembilan) dimensi utama:

a) Arahan, adalah kejelasan arah organisasi dan bagaimana organisasi

tersebut mencapainya, serta bagaimana arah organisasi memiliki makna

bagi para pegawainya;

b) Kepemimpinan, adalah sejauh mana pimpinan organisasi menginspirasi

aktivitas pegawai;

c) Budaya dan iklim kerja, adalah keyakinan bersama dan kualitas interaksi

di dalam dan lintas unit organisasi;

d) Akuntabilitas, adalah sejauh mana individu memahami apa yang

diharapkan darinya, memiliki cukup kewenangan untuk

melaksanakannya, dan mengambil tanggung jawab untuk memberikan

hasil terbaik;

e) Koordinasi dan pengendalian, adalah kemampuan untuk mengevaluasi

kinerja dan risiko organisasi, dan untuk mengatasi isu dan peluang saat

keduanya muncul;

f) Kapabilitas, adalah adanya adanya keahlian dan talenta institusi yang

dibutuhkan untuk menjalankan strategi serta menciptakan keunggulan

kompetitif;

g) Motivasi, adalah adanya antusiasme yang mendorong pegawai untuk

memberikan usaha lebih untuk memberikan hasil terbaik;

h) Orientasi eksternal, adalah kualitas kedekatan dengan pengguna layanan,

pemasok, mitra kerja, dan stakeholder eksternal lainnya; dan

i) Inovasi dan pembelajaran, adalah kualitas dan arus ide-ide baru dan

kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan membetuk dirinya sendiri

saat dibutuhkan.

Kesembilan dimensi ini kemudian diturunkan menjadi 37 (tiga puluh tujuh)

indikator yang lebih terukur. Survei kesehatan organisasi telah dilakukan di

Kementerian Keuangan pada tahun 2013 oleh konsultan bertaraf internasional,

McKinsey. Selanjutnya, dengan mengevaluasi pelaksanaan survei tersebut, Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan bersama para tenaga ahli mengembangkan

sebuah survei, yaitu Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian

Keuangan, untuk mengukur Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian

Keuangan (Ministry of Finance Organizational Fitness Index atau MOFIN). Survei

ini dikembangkan berdasarkan teori dari Keller dan Price (2011) dan disesuaikan

dengan kondisi Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi sektor publik.

1) Capaian IKU

Survei MOFIN telah dilaksanakan di seluruh kantor Kementerian

Keuangan pada bulan September 2015 dengan nilai MOFIN sebesar 68,00.

Adapun pegawai Kementerian Keuangan yang berpartisipasi penuh di dalam

survei dimaksud berjumlah 32.039 orang. Untuk DJPPR, Survei MOFIN

tahun 2015 diikuti oleh 334 pegawai.



ditetapkan.

Grafik 3.6

Hasil Survei MOFIN DJPPR Tahun 2015

Pada tahun 2015, Indeks Kesehatan Organisasi ditargetkan sebesar

72,00 (Skala 100,00), dengan realisasi sebesar 68,00, sehingga memperoleh

capaian 94,44. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya 68 persen responden

yang menyatakan DJPPR telah menjalankan praktik-praktik organisasi yang

mendukung kesehatan organisasinya secara keseluruhan. Indeks kesehatan

organisasi DJPPR yang diukur pada tahun 2013 melalui survei OHI oleh

McKinsey adalah 57,00 kemudian naik menjadi 76 di tahun 2014, selanjutnya

turun di angka 68 pada tahun 2015. Untuk aspek penilaian per unit dapat

dilihat pada bagan berikut.

Grafik 3.7

Aspek Penilaian Survei MOFIN Per unit eselon II DJPPR

Berdasaran hasil survey tersebut, motivasi merupakan bagian yang paling

perlu dibenahi, mengingat skor nya paling rendah diantara bidang lain.

Sejumlah 36% dari seluruh masukan pegawai menyoroti masalah motivasi

yang dirasa masih kurang.

Ada beberapa indikator yang selama dilakukan survey sejak tahun 2013

DJPPR, selalu pada posisi terbawah, yaitu sebagaimana bagan berikut.

2) Perkembangan IKU Selama 3 Tahun Terkahir



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan N/A N/A 68,00 76,00 72 68

Mengingat IKU ini baru dilaksanakan setelah tahun 2014, maka perbandingan

IKU baru dapat disajikan mulai tahun 2014.



a) Kendala saat pelaksanaan survey adalah, tidak semua pegawai mengisi

kuesioner, sehingga beberapa hasil survey, khususnya untuk tingkat

eselon II kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya; dan

b) Kendala terkait isi/hasil survey antara lain, Survey yang menghasilkan

motivasi DJPPR rendah, terutama terjadi karena perbedaan tingkat

insentif penghasilan antara masing-masing unit eselon II dan ketidak

jelasan jenjang karir di masa yang akan datang.

c) Sulit untuk mengetahui pegawai/pejabat yang belum berpartisipasi

dalam survey dimaksud, karena sistem aplikasi tidak dapat untuk

menampilkan hal tersebut.


lain:

a) Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya

mengisi kuesioner dalam rangka pelaksanaan survey;

b) Memberikan sanksi kepada pegawai yang dengan sengaja tidak mengisi

survey/kuesioner; dan

c) Mengusulkan adanya peninjauan ulang terkait pemberian insentif

tambahan kepada semua unit eselon II di DJPPR.

d) Menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh pegawai untuk

berpartisipasi dengan melalui surat resmi, speaker, papan pengumuman,

dll.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Indeks kesehatan organisasi

belum dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 68 dari target 72

sehingga nilai capaiannya sebesar 94,44.

2. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Transformasi Kelembagaan merupakan salah satu prioritas bagi

pemerintah saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi agenda utama dalam

pembangunan nasional tersebut. Tujuan program Transformasi Kelembagaan

adalah untuk membangun organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil

guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut

lembaga pemerintahan untuk disesuaikan dengan dinamika tuntutan

masyarakat.

Dasar hukum Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru

Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pelaksanaan program

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan mencakup bidang

organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Program ini wajib

dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai

dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Setiap pimpinan

unit juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait progress

Transformasi Kelembagaan masing-masing unit dalam jangka waktu tertentu.

Sejalan dengan Program Transformasi Kelembagaan di Kementerian

Keuangan, DJPPR sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan juga turut melaksanakan program tersebut. Melalui program

tersebut, peran DJPPR secara khusus dapat diartikulasikan secara lebih jelas

dalam pembiayaan APBN dan dukungan terhadap pembiayaan investasi

publik. Hal ini menghubungkan pekerjaan DJPPR dengan tujuan pembangunan

pemerintah yang lebih luas.

Program Transformasi Kelembagaan DJPPR mengacu pada program

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Program tersebut

mencakup beberapa bidang, yaitu:

1. Manajemen risiko (risk management);

2. Pengembangan pasar utang (debt market management);

3. Manajemen kinerja (performance manajement); dan

4. Manajemen perubahan (change management).

1) Capaian IKU

Selama periode tahun 2015, DJPPR telah melaksanakan serangkaian

kegiatan yang mendukung pencapaian inisiatif-inisiatif dalam Program

Transformasi Kelembagaan. Dari total 17 Inisiatif, terdapat sepuluh inisiatif

yang milik DJPPR dan 7 inisiatif dimana DJPPR berperan memberikan

dukungan dan koordinasi. Secara umum, pelaksanaan inisiatif Program

Transformasi Kelembagaan yang menjadi peranan DJPPR baik sebagai owner

maupun member selama periode tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik.



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Persentase implementasi inisiatif Transformasi

Kelembagaan ditargetkan sebesar 85,00%, dengan realisasi sebesar 89,00%,

sehingga memperoleh nilai capaian 104,71%. Hal ini berdasarkan Nota Dinas

Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan nomor ND-09/SJ/2016 tanggal

11 Januari 2016. Capaian atas pelaksanaan inisiatif Transformasi

Kelembagaan DJPPR sepanjang tahun 2015 tersebut seperti disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 3.19

Summary Progress Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJPPR

No Inisiatif Capaian

1 Pengenalan Electronic Trading Platform (ETP)/III.11 100%

2 Meluncurkan sistem baru primary dealer/III.12 100%

3 Meningkatkan Bonds Stabilization Framework secara

berkelanjutan/III.13 100%

4 Pengelolaan utang: Konsolidasi benchmark surat

berharga negara domestik/III.14 100%

5 Memperkuat hubungan investor (IR)/III.15 100%

6 Mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 100%

No Inisiatif Capaian

mengembangkan pasar repo yang likuid dan

dalam/III.16

7 Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-

investor utama/III.17 100%

8 Tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign

risk/IV.18 100%

9 Kerangka kerja risiko yang bersifat holistik/IV.19 89%

10 Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area

risiko utama/IV.20 100%

2) Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun Terkahir



Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan N/A N/A 100% 100% 85% 89%



a) Beberapa rincian kegiatan yang dilaksankaan kurang sesuai dengan

manual cetak Biru Transformasi kelembagaan, sehingga perlu diusulkan

perubahan manual cetak biru;

b) Beberapa kegiatan utama dalam inisiatif transformasi kelembagaan sudah

dialaksanakan jauh hari sebelum Cetak Biru ditetapkan, namun masih

dimasukkan dalam cetak biru; dan

c) Jadwal yang ditetapkan dalam cetak biru sebagian sulit untuk diterapkan,

karena beberapa hal teknis. Misalnya terkait peraturan yang perlu

dilakukan revisi terlebih dahulu sebelum implementasi dilaksanakan.

Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara lain:

a) Untuk mengatasi kendala pada butir a dan c, Mengusulkan change request

kepada CTO agar rincian kegiatan yang tertera dalam cetak biru dilakukan

perubahan; dan

b) Mengusulkan penghapusan kegiatan dalam cetak biru yang sudah

dilaksanakan sebelumnya;

c) Dilakukan pemantauan dan rapat secara regular, misalnya bulanan untuk

memastikan implementasi setiap rincian tindakan dapat tercapai sesuai

manual cetak bitu.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase implementasi inisiatif

Transformasi Kelembagaan dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar

89% dari target 85% sehingga nilai capaiannya sebesar 104,71.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Organisasi kondusif dengan indikator Indeks Kesehatan Organisasi

dan Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan, pada tahun 2015

tidak dapat tercapai dengan baik dengan nilai 97,97.

k. SS Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

1. Tingkat Akurasi dan Validasi Data Output

Penjelasan IKU

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun 2015, Tingkat akurasi dan validasi data output ditargetkan

sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga memperoleh nilai

capaian 120. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai

berikut.

Tingkat akurasi dan validasi data output s.d. Triwulan IV 2015,

terealisasi 100% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.20

Tingkat Akurasi Data Output Masing Masing Unit Eselon II

Unit Pemilik Data Tingkat Akurasi

dan Validasi (%)

Dit. PH 100

Dit. SUN 100

Dit. PS 100

Dit. SPP 100

Dit. EAS 100

DJPPR 100

Isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlu dilakukan

update kriteria validasi data untuk proses bisnis baru DJPPR yang belum

teridentifikasi untuk tahun 2015, antara lain : ruang lingkup, jenis, tenggat

waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola. Data output yang akurat dan valid

menghasilkan publikasi dan Laporan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

yang lengkap dan akurat

2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir

Mengingat IKU tersebut merupakan IKU baru yang diterapkan mulai

tahun 2015, maka pengukuran baru dapat dilihat mulai tahun 2015.

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan N/A N/A N/A N/A 100% 100%


- Hambatan

Adanya perubahan proses bisnis sebagai konsekuensi dari penataan

organisasi dari DJPU menjadi DJPPR, berdampak perlu dilakukannya

identifikasi ulang terhadap atribut dan parameter data seperti ruang

lingkup, jenis, tenggat waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola.

- Solusi yang telah dilaksanakan

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Dit EAS, DJPPR telah

melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Rapat koordinasi dengan data owners pada unit eselon II; dan

2. Penyempurnaan mapping proses bisnis berdasarkan nomenklatur dan

tusi organisasi yang baru.

Selanjutnya, pada tahun 2016 direkomendasikan agar Dit EAS dapat

menyempurnakan kamus data, termasuk di dalamnya kriteria validasi

data, berdasarkan proses bisnis dan tusi organisasi yang baru.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat akurasi dan validasi data

output dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target

100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan indikator tingkat

akurasi dan validasi data output, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan

nilai capaian 120.

l. SS Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dokumen yang

dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen

pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja

negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus

dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pendekatan tolak ukur pengelolaan anggaran antara lain adalah adanya

Indikator persentase penyerapan anggaran belanja yang bertujuan untuk

mengukur kesesuaian realisasi Belanja yang dilaksanakan dibandingkan pagu

Belanja yang telah ditetapkan. Rincian realisasi tersebut sebagaimana dalam tabel

berikut:

Tabel 3.21

Realisasi DIPA DJPPR Tahun Anggaran 2015

Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi %

Belanja Pegawai 27.407,14 23.947,06 87,38

Belanja Barang 52.780,34 50.991,07 96,61

Belanja Modal 7.067,01 6.590,79 93,26

Total 87.254,49 81.528,92 93,44

1) Capaian IKU



ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2015, realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar

87,38%, berasal dari pagu Belanja Pegawai yang ditetapkan sebesar

Rp27.407.137.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.947.064.397,00; realisasi

Belanja Barang sebesar 96,61%, berasal dari pagu Belanja Barang yang

ditetapkan sebesar Rp52.780.344.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp50.991.068.361,00; sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar 93,26%, berasal

dari pagu Belanja Modal yang ditetapkan sebesar Rp7.067.014.000,00dengan

realisasi sebesar Rp6.590.786.326.00. Sehingga secara keseluruhan, dari total

Pagu DIPA untuk seluruh jenis Belanja sebesar Rp 87.254.495.000,00 tercapai

realisasi sebesar Rp 81.528.919.084,00 atau sebesar 93,44% dan sisa

anggarannya sebesar Rp 5.725.575.916,00 atau sebesar 6,56%.

Sisa anggaran yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a) Sisa Belana Pegawai sebesar Rp3.460.072.063,00 antara lain disebabkan

penurunan SBU untuk uang makan PNS sebesar Rp. 5.000,- , rencana

mutasi pegawai BKF direncanakan sebanyak 100 pegawai namun hanya

terealisasi 50 pegawai dan rencana penambahan pegawai baru

direncanakan 50 pegawai hanya terealisasi 24 pegawai baru;

b) Sisa Belanja Barang sebesar Rp2.182.2711.301,00 antara lain disebabkan

adanya efisiensi dari pengadaan Belanja Barang dan sisa anggaran yang

tersebar pada akun, komponen, output dan kegiatan yang tidak dapat

dilakukan optimalisasi;

c) Sisa Belanja Modal sebesar Rp 476,227,674,00 yang antara lain disebabkan

adanya efisiensi Belanja Modal melalui lelang dan tidak tersedianya barang

modal berupa software di pasar dalam negeri.

Pada tahun 2015, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase

penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja yang menggabungkan

pencapaian realisasi anggaran non Belanja Pegawai, pencapaian output dan

perhitungan efisiensi, yang ditargetkan sebesar 95,00%. Realisasi IKU tersebut

adalah sebesar 99,77% dengan nilai capaian sebesar 105,02%, berasal dari

Capaian Realisasi non Belanja Pegawai sebesar 96,21% (didapat dari pagu non

belanja pegawai sebesar Rp 59.847.358.000,00,00 dan realisasinya sebesar

Rp57.581.854.687,00) ,capaian Output sebesar 108,99% dan efisiensi sebesar

86,97% (didapat dari pagu kontrak sebesar Rp15.793.700.291,00 dan

realisasinya sebesar Rp14.692.688.607,00).

2) Perkembangan IKU 3 Tahun Terakhir

Adapun capaian IKU terkait realisasi anggaran selama tiga tahun berturut-

turut seperti tertera pada tabel berikut dengan rincian sebagai berikut:

Periode

Pelaporan

2013 2014 2015


Tahunan 87% 96.55% 95% 97,35% 95% 99,77%


Hambatan terkait dengan pencapaian IKU “Persentase

penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja adalah

sebagai berikut:

a) Terdapat perubahan kebijakan terkait pemotongan anggaran yang

berakibat pada rencana anggaran tahun berjalan harus disesuaikan

sehingga harus merubah perencanaan yang telah ditetapkan;

b) Disiplin anggaran terkait pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan

perencanaannya.

Untuk menyelesaikan permalsahan di atas, salah satu upaya yang dapat

dilakukan adalah memperbaiki perencanaan anggaran agar lebih

memperhatikan capaian output sesuai dengan penataan ADIK dan disiplin

anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan anggaran dan

pencapaian output belanja dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar

95% dari target 95% sehingga nilai capaiannya sebesar 100.

Kesimpulan:

Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase

penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada tahun 2015 dapat tercapai

dengan baik dengan nilai capaian 100.

4. Kinerja Lainnya

Disamping SS di atas, terdapat beberapa kinerja yang terkait dengan SS

tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPPR, yaitu:

1. Pelaksanaan Investor Gathering Dalam Rangka Menarik Minat Investor Dalam

Negeri

Tema yang diusung untuk Investor Gathering pada tahun 2015 adalah

“Bersama Membangun Indonesia”. Hal tersebut mengingat peran sentral DJPPR

dan kemenkeu pada umumnya untuk memenuhi pembiayaan ABPN termasuk

pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang keberhasilannya sangat

dipengaruhi oleh sinergitas antara kemenkeu dan seluruh stakeholder yang

terkait.

a. Tujuan Kegiatan Investor Gathering

Dalam rangka memperkuat relationship dan sinergi antara Pemerintah

khususnya Kementerian Keuangan dengan investor, pelaku pasar keuangan

dan pasar infrastruktur, serta stakeholder lain yang terlibat dalam pembiayaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pengembangan pasar

domestik, secara rutin setiap tahun diselenggarakan kegiatan Investor

Gathering. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah

a. Review program kerja dan capaian-capaian tahun 2015 di bidang

pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek infrastruktur.

b. Mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan Strategi Pembiayaan

tahun 2016.

c. Review terhadap Market Outlook tahun 2016

d. Memperkuat networking dan relationship antara Kemenkeu dengan para

stakeholder yang terlibat dalam pembiayaan APBN dan pengembangan

pasar domestik.

Untuk tahun 2015, kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk “Investor

Gathering dan Pameran Investasi Keuangan Tahun 2015”, yang

diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 7 s.d 8 Desember 2015 di

Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Gubernur

Jawa Timur, Kepala Eksekutif LPS, para pejabat eselon I Kemenkeu dan

kementerian lain, dan pimpinan stakeholder utama Kementerian Keuangan

lainnya. Adapun kegiatan utama dalam sesi tersebut meliputi antara lain:

a. Pemaparan dan arahan dari para Menteri serta sambutan oleh Gubernur

Jawa Timur.

b. Pembukaan secara resmi investor gathering dan pameran investasi

keuangan 2015 oleh Menteri Keuangan

c. Penyerahan award kepada Dealer Utama SUN, Agen Penjual Sukuk Ritel

serta Media terbaik.

d. Kegiatan seremonial terkait pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu

penyerahan persetujuan dukungan Pemerintah untuk proyek SPAM

Umbulan Jawa Timur Penugasan kepada LPEI untuk pembiayaan ekspor

gerbong kereta api ke Bangladesh, serta penjaminan atas pinjaman

langsung PLN kepada ADB untuk proyek pengembangan transmisi dan

distribusi di Sumatera.

e. Pembukaan pameran investasi keuangan tahun 2015 oleh Menteri

Keuangan dilanjutkan dengan peninjauan stand pameran oleh Menteri

Keuangan dan para peserta investor gathering.

Gambar 3.6

Pembukaan Acara Investor Gathering

b. Pokok Pokok Arahan Menteri

1) Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

a) Perencanaan dalam pembangunan negara harus sejalan dengan

pembelanjaan anggaran yang baik dan terstruktur.

b) Bappenas akan lebih fokus dalam persiapan pra pelaksanaan proyek,

sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal dan

pembelanjaan anggaran akan lebih berkualitas.

c) Bappenas juga akan melakukan pembangunan dengan pendekatan

corporate planning dan spasial. Dengan pendekatan corporate

planning, harus dirumuskan target yang ingin dicapai sebelum

menentukan proyek. Sementara dengan pendekatan spasial, proyek

di satu wilayah harus mendapat dukungan semua Kementerian.

2) Arahan Menteri Keuangan

a) Ekonomi Indonesia di tahun depan diprediksi masih akan

dipengaruhi oleh berbagai risiko, antara lain karena pelambatan

pertumbuhan ekonomi global, ketidakpastian harga komoditas, dan

kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju. Untuk itu, perlu

kewaspadaan guna meminimalkan risiko yang ada.

b) Ada tiga sumber yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan

ekonomi Indonesia di 2016, yang diasumsikan bisa tumbuh dikisaran

5 persen. Pertama belanja pemerintah. Kedua investasi swasta baik

riil maupun portfolio. Ketiga, daya beli masyarakat.

c) Terkait kepemilikan asing pada SBN denominasi rupiah yang sudah

cukup tinggi, di pandang perlu ada mekanisme pasar untuk menekan

tingginya angka kepemilikan asing di Indonesia. Mekanisme pasar

ini muncul kalau basis investor domestik besar dan kuat.

3) Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

a) Di tengah kelesuan ekonomi dunia, Indonesia harus bisa

memperbaiki dan mengakumulasi pertumbuhan ekonomi jadi lebih

baik setahap demi setahap. Kebijakan yang dihasilkan harus bersifat

prudent, yaitu kebijakan yang berhati-hati tapi tidak kehilangan daya

ungkit dalam perekonomian.

b) Kelemahan ekonomi tanah air saat ini ditandai dengan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi beberapa tahun namun transaksi berjalannya

terus mengalami defisit. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat lemah

dalam sektor industri terutama dalam menghasilkan bahan baku dan

bahan modal.

c) Saat ini pemerintah sedang cukup intens melakukan pembangunan

infrastruktur industri misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan

industri, dan kawasan berikat. Strategi ini supaya perekonomian kita

kuat dan tumbuh relatif lebih baik dalam situasi ekonomi dunia yang

kurang baik.

c. Penyerahan Penghargaan

Dalam Investor Gathering 2015, dilakukan pemberian Award kepada stakeholder

terbaik, dari kalangan:

1) Dealer Utama SUN, yaitu Citibank N.A. Indonesia, Deutsche Bank AG

Asia, dan Standard Chartered Bank.

2) Agen Penjual Sukuk Ritel seri SR-007, yaitu PT Bank Negara Indonesia

(Persero), Tbk., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

3) Media dengan pemberitaan terkait kebijakan pembiayaan yang

berimbang dan konstruktif serta mendukung iklim investasi yang

kondusif selama tahun 2015, yaitu Koran Kontan.

d. Kegiatan Lainnya

Dalam Investor Gathering 2015, dilakukan beberapa kegiatan seremonial

terkait pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu:

1) Penyerahan secara simbolis surat persetujuan dukungan Pemerintah

untuk pembiayaan proyek SPAM Umbulan Jawa Timur.

Penyerahan dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur

Jawa Timur. Proyek SPAM Umbulan meliputi pekerjaan desain,

konstruksi, operasi, dan pemeliharaan serta pembiayaan SPAM dengan

kapasitas 4.000 liter/detik. Air baku dari Proyek akan diambil dari Mata

Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan dan akan didistribusikan melalui

pipa transmisi sepanjang ±93,7 km untuk menghasilkan air minum curah

kepada PDAM - PDAM di 5 Kabupaten Kota (Kabupaten Pasuruan, Kota

Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik).

Perkiraan nilai Proyek SPAM Umbulan adalah sebesar Rp1,808 Triliun

yang akan dibiayai oleh ekuitas Badan Usaha yang dibentuk oleh

konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, pinjaman bank dan

Dukungan Kelayakan. Proyek SPAM Umbulan menggunakan skema BOT

(Built Operate Transfer) dengan Masa konstruksi dijadwalkan akan selesai

dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dan masa kerjasama

selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal beroperasi komersial.

2) Penyerahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1156/KMK.08/2015

tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk pembiayaan ekspor

produk gerbong penumpang kereta api ke Bangladesh.

Penyerahan dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur

Ekseklutif LPEI. Pokok-pokok penugasan sesuai Keputusan Menteri

Keuangan No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015. Dengan

adanya penugasan ini, diharapkan LPEI bisa menjadi pendorong

masuknya produk-produk Indonesia.

Tabel 3.22

Penugasan Khusus kepada LPEI

No Jenis Keterangan

1 Komoditas Gerbong penumpang kereta api dengan

kode HS 86.05

2 Negara tujuan Bangladesh.

3 Kriteria pelaku

ekspor

Badan usaha yang memiliki kemampuan

dan kapasitas memproduksi gerbong

penumpang kereta api

4 Bentuk fasilitas pemmbiayaan, penjaminan, atau asuransi

5 Alokasi dana Rp300 miliar

6 Sumber dana internal LPEI

B. Realisasi Anggaran

Alokasi pagu awal tahun 2015 yang disediakan dalam rangka pembiayaan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada DJPPR adalah sebesar Rp78.793.895.000,00.

Namun, selama tahun 2015 DJPPR mengalami tujuh kali revisi DIPA sehingga pagu

terakhir adalah Rp87.254.495.000,00.

Capaian Realisasi Anggaran DJPPR Tahun 2015 sebesar 93,44%, turun sebesar

2,14% dari tahun 2014, yaitu 95,58%. Berikut ini disampaikan pagu dan realisasi

anggaran Tahun 2015, sebagai berikut.

Tabel 3.23

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

(per belanja)

(dalam Juta rupiah)

No Belanja Pagu revisi Realisasi Realisasi (%)

1 Belanja Pegawai 27.407,14 23.947,06 87,38

2 Belanja Barang 52.780,34 50.991,07 96,61

3 Belanja Modal 7.067,01 6.590,79 93,26

J u m l a h 87.254,49 81.528,92 93,44

Tabel 3.24

Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015

(per belanja)

(dalam Juta rupiah)

No Belanja

Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Belanja Pegawai 18.931,73 27.407,13 18.788,08 23.947,06 99,24% 87,38

2 Belanja Barang 35.528,89 52.780,34 33.346,62 50.991,07 93,86% 96,61

3 Belanja Modal 3.221,31 7.067,01 2.998,32 6.590,79 93,08% 93,26

J u m l a h 57.681,93 87.254,49 55.133,02 81.528,92 95,58 93,44

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DJPPR tahun 2015,

sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan tidak terserapnya yaitu:

a. Belanja Pegawai antara lain disebabkan penurunan SBU untuk uang makan PNS

sebesar Rp. 5.000,- , rencana mutasi pegawai BKF direncanakan sebanyak 100

pegawai namun hanya terealisasi 50 pegawai dan rencana penambahan pegawai

baru direncanakan 50 pegawai hanya terealisasi 24 pegawai baru;

b. Belanja Barang antara lain disebabkan adanya efisiensi dari pengadaan Belanja

Barang dan sisa anggaran yang tersebar pada akun, komponen, output dan kegiatan

yang tidak dapat dilakukan optimalisasi;

c. Belanja Modal antara lain disebabkan adanya efisiensi Belanja Modal melalui lelang

dan tidak tersedianya barang modal berupa software di pasar dalam negeri.

Tabel 3.25

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

(per program-kegiatan-output)

(dalam Juta rupiah)

No Uraian Pagu Revisi Realisasi Realisasi

%

1 Program Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko 87.254,49 81.528,92 93,44

2 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,

dan Setelmen Utang 1.339,50 1.324,78 98,90

1)

Laporan Pelaksanaan

Evaluasi, Akuntansi, Setelmen

Utang dan Hibah

1.339,50 1.324,78 98,90

3 Pengelolaan Pembayaran Syariah 4.593,33 4.537,01 98,77

1) Transaksi Pengelolaan

Portofolio SBSN 1.109,58 1.102,77 99,39

2) Layanan Pengembangan

Pasar SBSN 2.106,35 2.081,94 98,84

3) Laporan Analisis dan

Keuangan Pasar SBSN 201,70 184,97 91,71

4) Dokumen Peraturan,

Dokumen Hukum dan 1.175,70 1.167,33 99,29


%

Kebijakan Operasional

Pengelolaan SBSN

4 Pengelolaan Pinjaman 3.108,70 2.862,20 92,07

1) Dokumen Perjanjian

Pinjaman dan Hibah 3.108,70 2.862,20 92,07

5 Pengelolaan Strategi dan

Portofolio Pembiayaan 3.782,34 3.681,39 97,33

1) Dokumen Strategi

Pengelolaan Utang 2.489,59 2.443,45 98,15

2) Rekomendasi Pengelolaan

Kewajiban Kontinjensi 933,10 911,98 97,74

3)

Laporan Kepatuhan dan

Manajemen Risiko

Pengelolaan Utang

359,65 325,95 90,63

6 Pengelolaan Surat Utang Negara 5.756,54 5.647,61 98,11

1) Transaksi Pengelolaan

Portofolio SUN 1.000,42 991,73 99,13

2) Layanan Pengembangan

Pasar SUN 3.118,07 3.052,56 97,90

3)

Laporan Analisis dan

Pemutakhiran Informasi

Pasar Keuangan dan SUN

973,92 953,14 97,87

4)

Dokumen Peraturan,

Kebijakan Operasional dan

Monitoring Pelaksanaan

Transaksi SUN

664,13 650,18 97,90

7 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya di

DJPPR

60.531,91 55.858,63 92,28

1) Dokumen Perencanaan dan 2.097,31 1.699,01 81,01


%

Evaluasi Organisasi

2) Laporan Pelaksanaan

Kegiatan 331,26 308,41 93,10

3) Laporan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM 2.135,07 2.092,96 98,03

4) Perangkat Pengolahan Data 2.102,27 1.930,58 91,83

5) Peralatan Fasilitas

Perkantoran 2.635,15 2.562,95 97,26

6) Laporan Pelaksanaan

Anggaran 1.689,30 1.650,93 97,73

7) Layanan Perkantoran 47.414,46 43.516,53 91,78

8) Gedung/Bangunan 2.127,09 2.097,26 98,60

8 Pengelolaan Risiko Keuangan

Negara 4.224,80 4.035,38 95,52

1)

Laporan Dukungan dan

Jaminan Pemerintah Non-

KPS

839,21 798,25 95,12

2) Rekomendasi Pengelolaan

Risiko Keuangan Negara 1.812,75 1.723,78 95,09

3)

Laporan Analisis

Pengelolaan Risiko

Keuangan Negara

1.572,84 1.513,35 96,22

9 Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan Pembiayaan

Infrastruktur

3.917,37 3.581,91 91,44

1)

Laporan Pelaksanaan

Identifikasi Proyek 926,38 881,80 95,19

2) Dokumen Persetujuan

Pemberian Jaminan 923,16 750,29 81,27


%

Pemerintah Untuk Proyek

KPS

3)

Laporan Verifikasi dan

Analisis atas Usulan

Dukungan Kelayakan

697,13 598,90 85,91

4)

Laporan Analisis

Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan Pembiayaan

Proyek KPS

1.370,70 1.350,93 98,56

Tabel 3.26

Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014

(per program-kegiatan-output)

(dalam Juta rupiah)

No Uraian


2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Program Pengelolaan

dan Pembiayaan Utang 57.681,93 87.254,50 55.133,02 81.528,92 95,58% 93,44

2 Pelaksanaan Eevaluasi,

Akuntansi, dan

Setelmen Utang

2.537,82 1.339,50 2.477,927 1.324,78 97,64% 98,90

1)

Laporan

Pelaksanaan

Evaluasi,

Akuntansi,

Setelmen Utang

dan Hibah

2.537,82 1.339,50 2.477,927 1.324,78 97,64% 98,90

3 Pengelolaan

Pembayaran Syariah 3.249,66 4.593,33 3.017,60 4.537,01 92,86% 98,77

1)

Transaksi

Pengelolaan

Portofolio SBSN

952,43 1.109,58 920,59 1.102,73 96,66% 99,39

No Uraian


2014 2015 2014 2015 2014 2015

2)

Layanan

Pengembangan

Pasar SBSN

1.503,76 2.106,35 1.355,73 2.081,94 90,16% 98,84

3)

Laporan Analisis

Dan Keuangan

Pasar SBSN

286,70 201,70 254,74 184,97 88,85% 91,71

4)

Dokumen

Peraturan,

Dokumen

Hukum Dan

Kebijakan

Operasional

Pengelolaan

SBSN

506,78 1.175,70 486,53 1.167,33 96,00% 99,29

4 Pengelolaan Pinjaman 3.149,63 3.108,71 3.109,20 2.862,20 98,72% 92,07

1)

Dokumen

Perjanjian

Pinjaman Dan

Hibah

3.149,63 3.108,71 3.109,20 2.862,20 98,72% 92,07

5 Pengelolaan Strategi

Dan Portofolio Utang 3.732,71 3.782,34 3.209,18 3.681,39 85,97% 97,33

1)

Dokumen

Strategi

Pengelolaan

Utang

2.849,84 2.489,59 2.381,84 2.443,45 83,58% 98,15

2)

Rekomendasi

Pengelolaan

Kewajiban

Kontinjensi

503,060 933,10 485,90 911,98 96,59% 97,74

3)

Laporan

Kepatuhan Dan

Manajemen

Risiko

Pengelolaan

Utang

379,81 359,65 341,44 325,95 89,90% 90,63

6 Pengelolaan Surat 4.186,67 5.756,54 4.165,51 5.647,61 99,49% 98,11

No Uraian


2014 2015 2014 2015 2014 2015

Utang Negara

1)

Transaksi

Pengelolaan

Portofolio SUN

1.143,88 1.000,42 1.141,71 991,73 99,81% 99,13

2)

Layanan

Pengembangan

Pasar SUN

1.292,15 3.118,07 1.291,06 3.052,56 99,92% 97,90

3)

Laporan Analisis

dan

Pemutakhiran

Informasi Pasar

Keuangan dan

SUN

1.045,37 973,92 1.030,21 953,14 98,55% 97,87

4)

Dokumen

Peraturan,

Kebijakan

Operasional dan

Monitoring

Pelaksanaan

Transaksi SUN

705,27 664,13 702,52 650,18 99,61% 97,90

7 Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis

Lainnya di DJPPR

40.893,72 60.531,9 39.153,6 55.858,63 95,74% 92,28

1) Layanan

Perkantoran 32.796,19 47.414,46 31.715,12 43.516,5 96,70% 91,78

2)

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Organisasi

2.257,61 2.097,31 1.818,66 1.699,01 80,56% 81,01

3)

Laporan

Pelaksanaan

Kegiatan

801,30 331,26 724,8 308,41 90,45% 93,10

4) Layanan

Kepegawaian 864,07 2.135,07 822,12 2.092,96 95,14% 98,03

6) Perangkat 356,82 2.102,27 356,82 1.930,57 100,00% 91,83

No Uraian


2014 2015 2014 2015 2014 2015

Pengolahan Data

7)

Peralatan

Fasilitas

Perkantoran

1.310,12 2.635,15 1.296,99 2.562,95 99,00% 97,26

8) Gedung Dan

Bangunan 528,91 2.127,08 524,41 2.097,26 99,15% 98,60

9)

Laporan

Pelaksanaan

Anggaran

1.978,71 1.689,30 1.894,68 1.650,93 95,75% 97,73

8 Pengelolaan Risiko

Keuangan Negara - 4.224,80 - 4.035,38 - 95,52

1)

Laporan

Dukungan dan

Jaminan

Pemerintah

Non-KPS

- 839,21 -

798,25 - 95,12

2)

Rekomendasi

Pengelolaan

Risiko Keuangan

Negara

- 1.812,75 -

1.723,78 - 95,09

3)

Laporan Analisis

Pengelolaan

Risiko Keuangan

Negara

- 1.572,84 -

1.513,35 - 96,22

9 Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan

Pembiayaan

Infrastruktur

- 3.917,366 - 3.581,912 - 91,44

1)

Laporan

Pelaksanaan

Identifikasi

Proyek

- 926,38 - 881,80 - 95,19

2) Dokumen

Persetujuan - 923,16 - 750,29 - 81,27

No Uraian


2014 2015 2014 2015 2014 2015

Pemberian

Jaminan

Pemerintah

Untuk Proyek

KPS

3)

Laporan

Verifikasi dan

Analisis atas

Usulan

Dukungan

Kelayakan

- 697,13 - 598,89 - 85,91

4)

Laporan Analisis

Pengelolaan

Dukungan

Pemerintah dan

Pembiayaan

Proyek KPS

- 1.370,69 - 1.350,93 - 98,56

Agar pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan dengan

baik dan dapat mencapai target penyerapan yang telah dicanangkan sebesar 99,61%,

Beberapa langkah yang akan diambil sehubungan dengan hal tersebut adalah:

1. Melaksanakan rencana kegiatan tahun 2016, dengan membuat tabel perencanaan

kegiatan pada setiap pengelola kegiatan;

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

3. Memonitor dan mempercepat proses tagihan pelaksanaan kegiatan seperti tagihan

hotel, honor kegiatan, honor Tim, biaya diklat, pembayaran pengadaan belanja

modal/barang dan tagihan lainnya;

4. Menginventarisasi anggaran yang kemungkinan tidak dapat terserap atau tidak

dilaksanakan kegiatannya dengan menyampaikannya kepada Sesditjen c.q. Bagian

Keuangan untuk dilakukan relokasi atau penghematan;

5. Disiplin pada rencana penarikan anggaran yang telah direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. Sebagai organisasi pengelola pembiayaan dan risiko, DJPPR

memiliki beberapa peran strategis, yakni:

1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang;

2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko

pembiayaan;

3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid;

4. Pengelolaan dukungan pemerintah dan risiko keuangan negara.

Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut di atas, pada tahun 2015

DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Kontrak

Kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri

Keuangan. Pada Kontrak Kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 12 sasaran

strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan

memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU

DJPPR pada tahun 2015 berjumlah 19 IKU. Capaian IKU DJPPR tahun 2015 dari 19 IKU

adalah:

3. 17 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;

4. 2 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target;

dengan nilai kinerja sebesar 109,98.

Disamping IKU tersebut di atas, terdapat kinerja lain yang terkait dengan SS

tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPPR, yaitu antara lain

pelaksanaan Investor Gathering DJPPR dalam rangka menjaring minat investor

domestik.

B. Kendala Dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa kendala yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, dapat dirangkum

sebagai berikut.

1. Kendala di bidang mitigasi risiko keuangan negara yaitu Kementerian Keuangan

belum memiliki instrumen yang kuat untuk memastikan bahwa rekomendasi

mitigasi risiko yang diberikan akan dilaksanakan oleh instansi pemilik risiko;

2. Kendala dalam bidang pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU

infrastruktur prioritas antara lain efektivitas pemberian dukungan pemerintah

sangat tergantung pada tindak lanjut dan proses pengadaan badan usaha oleh PJPK

serta belum ditetapkannya Perpres Penetapan Penanggung jawab Proyek Kerjasama

(PJPK) proyek Kilang Minyak.

3. Kendala dalam pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN yaitu penerbitan SUN calon

seri benchmark tahun 2016 yang mulai dilakukan di awal Semester II tahun 2015

mengakibatkan aktivitas perdagangan SUN seri benchmark 2014-2015 mulai

berkurang.

4. Kendala dalam pencapaian efisiensi biaya utang adalah Shortfall target penerimaan

APBN 2015, adanya devaluasi mata uang Yuan, tren penguatan USD terhadap IDR

sepanjang tahun 2015; dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang

semester I (4,7%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

(5,17%).

Kendala dalam pemenuhan jumlah pejabat yang telah memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan adalah karakter soft competency yang tidak dapat ditingkatkan

serta merta dalam jangka pendek, sehingga diperlukan suatu proses yang intensif

dan berkelanjutan. Selain itu, disebabkan pula oleh pelaksanaan diklat dalam rangka

pemenuhan standar soft competency belum maksimal, dikarenakan antara lain adanya

kekurangan jumlah pegawai pada unit kerja, dan keterbatasan waktu karena jadwal

yang berbenturan dengan kesibukan unit kerja.

C. Strategi Pemecahan Masalah di Masa Mendatang

Tantangan ke depan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko akan

makin besar. Oleh karena itu, DJPPR telah menyiapkan beberapa langkah untuk

mengantisipasi tantangan tersebut. Beberapa langkah yang telah disiapkan dan akan

diimplementasikan di tahun 2016 antara lain.

1. Terkait bidang mitigasi risiko keuangan negara, akan dilakukan pemantauan

mitigasi risiko yang sudah diterbitkan rekomendasinya pada:

a) Lembaga keuangan (BI, OJK, LPS, LPEI);

b) BUMN yang memiliki eksposur terhadap APBN;

c) Aset dan kewajiban negara (ALM);

d) Penjaminan Pemerintah untuk proyek Infrastruktur; dan

e) Program Jaminan Sosial Nasional (JSN).

2. Terkait pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU, DJPPR akan

melanjutkan proses pemberian fasilitas PDF untuk Proyek Palapa Ring sesuai

dengan PMK PDF serta monitoring dan keterlibatan dalam pembahasan Perpres

Penetapan PJKP proyek Kilang Minyak serta monitoring penyusunan peraturan

pelaksanaan UU No. 11/1974.

3. Terkait pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN, DJPPR akan menyampaikan

informasi aktivitas perdagangan di pasar sekunder kepada pelaku pasar setiap

bulan, berdasarkan hasil pemantauan aktivitas di pasar sekunder. Selain itu, juga

perlu mendorong peningkatan likuiditas pasar sekunder melalui transaksi buyback

dan switching, termasuk transaksi cross instruments dan melakukan kajian terhadap

aktivitas dan perilaku perdagangan oleh pelaku pasar (by industri), terutama SUN

seri benchmark.

4. Terkait pencapaian efisiensi biaya utang, maka akan dilakukan pengadaan utang

dengan komposisi yang memiliki biaya lebih rendah pada triwulan berikutnya,

khususnya pinjaman program dan penyesuaian target efisiensi biaya utang, untuk

mengakomodasi arahan Menteri Keuangan perihal penambahan porsi utang dalam

valas.

5. Terkait pemenuhan jumlah pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan langkah utama yang akan dilaksanakan adalah updating Trainning Need

Analysis (TNA) serta melaksanakan diklat sesuai dengan TNA yang ada untuk

menutup gap competency pegawai.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat

dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Sementara untuk

beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target

sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas

dan fungsi DJPPR, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja

pada periode berikutnya agar lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat

maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan pembiayaan

dan risiko.

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target

kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.

3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

KONTRAK KINERJA

NOMOR: 8/KK/2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEMENTERIAN KEUANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Pembiayaan yang aman untuk

mendukung kesinambungan fiskal

1a-CP Persentase pengadaan utang

sesuai kebutuhan pembiayaan

100%

2 Risiko yang terkendali untuk

mendukung kesinambungan fiskal

2a-N Persentase rekomendasi mitigasi

risiko keuangan negara yang

disetujui Menteri Keuangan

80%

2b-N Persentase pencapaian target

pemenuhan dukungan

pemerintah atas proyek KPBU


100%

3

Pengelolaan utang, risiko, dan

dukungan pemerintah yang

kredibel

3a-N Indeks kepuasan pengguna

layanan

4

3b-N Tingkat akurasi pembayaran

kewajiban pembiayaan

100%

4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan

stabil

4a-N Persentase pencapaian tingkat


100%

4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan

komunikasi

75%

4c-N Persentase pertumbuhan jumlah

nominal kepemilikan SBN

tradable oleh investor domestik

9%

5 Pinjaman yang efektif dan efisien 5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi

pinjaman

70%

6 Biaya dan risiko utang yang

terkendali

6a-N Persentase pencapaian efisiensi

biaya utang

100%

6b-N Persentase pemenuhan target

risiko portofolio utang

100%

7 Pengelolaan risiko dan dukungan

pemerintah yang prudent

7a-N Persentase penyelesaian

kerangka pengelolaan risiko

keuangan negara berbasis neraca

keuangan negara

100%

7b-N Tingkat efektivitas pengendalian

risiko default jaminan badan

usaha yang dijamin

100%

8 Pengelolaan pembiayaan dan

risiko yang taat prosedur

8a-N Tingkat penerapan pengendalian

intern

95%

9 SDM yang kompetitif 9a-N Persentase pejabat yang telah

memenuhi Standar Kompetensi

Jabatan

88%

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

10 Organisasi yang kondusif 10a-N Indeks kesehatan organisasi 72

10b-N Persentase implementasi inisiatif

transformasi kelembagaan

Direktorat Jenderal

85%

11 Sistem informasi manajemen yang

terintegrasi

11a-N Tingkat akurasi dan validasi data

output

100%

12 Pelaksanaan anggaran yang

optimal

12a-N Persentase penyerapan anggaran

dan pencapaian output belanja

95%

Kegiatan Anggaran

1. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang Rp 1.339.500.000

2. Pengelolaan Pembiayaan Syariah Rp 4.593.330.000

3. Pengelolaan Pinjaman Rp 3.128.992.000

4. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Rp 3.882.744.000

5. Pengelolaan Surat Utang Negara Rp 5.870.210.000

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Rp 59.979.119.000

7. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Rp 4.224.796.000

8. Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Rp 4.235.804.000

Menteri Keuangan,

Jakarta, 19 Januari 2015

Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,

Robert Pakpahan

NIP 19591020 198012 1 001

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO


TAHUN 2015

Kode

SS/IKU SS dan IKU

Target

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

1a-CP Persentase pengadaan

utang sesuai kebutuhan

pembiayaan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal

2a-N Persentase rekomendasi

mitigasi risiko keuangan

negara yang disetujui

Menteri Keuangan

- - - - - 80% 80%

2b-N Persentase pencapaian

target pemenuhan

dukungan pemerintah atas

proyek KPBU infrastruktur

prioritas

- - - - - 100% 100%

3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel

3a-N Indeks kepuasan pengguna

layanan

- - - - - 4 4

3b-N Tingkat akurasi

pembayaran kewajiban

pembiayaan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil

4a-N Persentase pencapaian

tingkat likuiditas pasar

SBN

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4b-N Tingkat efektivitas edukasi

dan komunikasi

- 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Kode

SS/IKU SS dan IKU

Target


4c-N Persentase pertumbuhan

jumlah nominal

kepemilikan SBN tradable

oleh investor domestik

- - - - - 9% 9%

5 Pinjaman yang efektif dan efisien

5a-N Tingkat efektivitas dan

efisiensi pinjaman

- 70% 70% 70% 70% 70% 70%

6 Biaya dan risiko utang yang terkendali

6a-N Persentase pencapaian

efisiensi biaya utang

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6b-N Persentase pemenuhan

target risiko portofolio

utang

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent

7a-N Persentase penyelesaian

kerangka pengelolaan

risiko keuangan negara

berbasis neraca keuangan

negara

- - - - - 100% 100%

7b-N Tingkat efektivitas

pengendalian risiko default

jaminan badan usaha yang

dijamin

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur

8a-N Tingkat penerapan

pengendalian intern

- 95% 95% 95% 95% 95% 95%

9 SDM yang kompetitif

9a-N Persentase pejabat yang

telah memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

- - 88% - 88% 88% 88%

Kode

SS/IKU SS dan IKU

Target


10 Organisasi yang kondusif

10a-N Indeks kesehatan organisasi - - - - - 72 72

10b-N Persentase implementasi

inisiatif transformasi

kelembagaan Direktorat

Jenderal

- - - - - 85% 85%

11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

11a-N Tingkat akurasi dan

validasi data output

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%


12a-N Persentase penyerapan

anggaran dan pencapaian

output belanja

- 32% 32% 53% 53% 95% 95%


PNS yang dinilai,

Robert Pakpahan

NIP 19591020 198012 1 001

INISIATIF STRATEGIS

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO


TAHUN 2015

No. Indikator

Kinerja Utama Inisiatif Strategis Output/Outcome

Periode

Pelaksanaan

Penanggung

Jawab

1 Persentase

pencapaian

tingkat likuiditas

pasar SBN

Penyusunan

Kajian atas

efektivitas

penerapan Dealer

Utama

Kajian atas efektivitas

penerapan Dealer

Utama

Maret–

Desember

Dit. SUN

Penyusunan

Kajian atas seri

benchmark SBSN

Kajian penetapan seri

benchmark SBSN

Maret –

Desember

Dit. PS

Penyusunan

Kajian atas

Pembentukan

Dealer Utama

SBSN

Kajian Pembentukan

Dealer Utama SBSN

Maret –

Desember

Dit. PS

2 Tingkat

efektivitas dan

efisiensi

pinjaman

Penyusunan RPP

Pemberian Hibah

kepada

Pemerintah/

Lembaga Asing

Draft RPP Pemberian

Hibah kepada

Pemerintah/Lembaga

Asing yang sudah

disampaikan kepada

Kementerian Hukum

dan HAM untuk

diharmonisasikan

Maret –

Desember

Dit. PH

3 Persentase

pemenuhan

target risiko

portofolio utang

Penerbitan

Unguaranteed

Samurai Bonds

Unguaranteed Samurai

Bonds

Maret –

Juni

Dit. SUN


PNS yang dinilai,

Robert Pakpahan

NIP 19591020 198012 1 001

131

Sasaran Kerja Pegawai

No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

DINILAI

1 Nama Bambang P.S.

Brodjonegoro

1 Nama Robert Pakpahan

2 NIP - 2 NIP 19591020 198012 1 001

3 Pangkat/

Gol. Ruang

- 3 Pangkat/

Gol. Ruang

Pembina Utama Madya/

IV/e

4 Jabatan Menteri Keuangan 4 Jabatan Direktur Jenderal

5 Unit Kerja Kementerian

Keuangan

5 Unit Kerja Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko

No III. KEGIATAN TUGAS

POKOK JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ KUALITAS/ WAKTU BIAYA

OUTPUT MUTU

1 Memenuhi target

konversi pengadaan

utang sesuai kebutuhan

pembiayaan

- 100% 100 10 bulan -

2 Menyusun rekomendasi

mitigasi risiko keuangan


Menteri Keuangan

- 80% 100 10 bulan -

3 Memenuhi target

dukungan pemerintah

atas proyek KPBU


- 100% 100 10 bulan -

4 Memenuhi kepuasan

pengguna layanan

- 4 100 10 bulan -

5 Melaksanakan

pembayaran kewajiban

- 100% 100 10 bulan -

132

pembiayaan secara

akurat

6 Mencapai target tingkat

likuiditas

pasar SBN

- 100% 100 10 bulan -

7 Mencapai tingkat

efektivitas edukasi dan

komunikasi

- 75% 100 10 bulan -

8 Memenuhi persentase

pertumbuhan jumlah

nominal kepemilikan

SBN tradable oleh investor

domestik

- 9% 100 10 bulan -

9 Memenuhi tingkat

efektivitas dan efisiensi

pinjaman

- 70% 100 10 bulan -

10 Memenuhi target

konversi efisiensi biaya

utang

- 100% 100 10 bulan -

11 Memenuhi target

konversi risiko portofolio

utang

- 100% 100 10 bulan -

12 Menyelesaikan kerangka

pengelolaan risiko

keuangan negara

berbasis neraca keuangan

negara

- 100% 100 10 bulan -

13 Memenuhi tingkat

efektivitas pengendalian

risiko default jaminan

badan usaha yang

dijamin

- 100% 100 10 bulan -

14 Melakukan pengendalian

intern

- 95% 100 10 bulan -

15 Memenuhi pejabat yang

memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

- 88% 100 10 bulan -

16 Mencapai indeks

kesehatan organisasi

- 72 100 10 bulan -

17 Mengimplementasikan

inisiatif Transformasi

- 85% 100 10 bulan -

133

Kelembagaan Direktorat

Jenderal

18 Memenuhi tingkat

akurasi dan validasi data

output

- 100% 100 10 bulan -

19 Mencapai penyerapan

anggaran dan output

belanja

- 95% 100 10 bulan Rp87,25M

Pejabat Penilai,


PNS yang dinillai,

Robert Pakpahan

NIP 19591020 198012 1 001

134

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA

135

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

Stakeholder Perspektif (25%) 114,83

1 Pembiayaan yang

aman untuk

mendukung

kesinambungan

fiskal

1a-CP Persentase

pengadaan utang

sesuai kebutuhan

pembiayaan

100,00% 99,83% 119,66

2 Risiko yang

terkendali untuk

mendukung

kesinambungan

fiskal

2a-N Persentase

rekomendasi mitigasi

risiko keuangan


Menteri Keuangan

80% 100% 120

2b-N Persentase

pencapaian target

pemenuhan dukungan

pemerintah atas proyek

KPBU infrastruktur

prioritas

100% 100% 100

Customer Perspective (15%) 107,49

3 Pengelolaan utang,

risiko, dan

dukungan

pemerintah yang

kredibel

3a-N Indeks kepuasan

pengguna layanan 4 4,01 100,25

3b-N Tingkat akurasi

pembayaran

kewajiban

pembiayaan

100,00% 100% 120

Internal Process Perspective (30%) 112,81

4 Pasar SBN yang

likuid, dalam, dan

4a-N Persentase

pencapaian tingkat 100,00% 155,56% 120

136


Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

stabil


4b-N Tingkat

efektivitas edukasi

dan komunikasi

75,00% 79,70% 106,27

4c-N Persentase

pertumbuhan jumlah

nominal kepemilikan

SBN tradable oleh

investor domestik

9,00% 15,99% 120

5 Pinjaman yang

efektif dan efisien

5a-N Tingkat

efektivitas dan

efisiensi pinjaman

70,00% 100% 120

6 Biaya dan risiko

utang yang

terkendali

6a-N Persentase

pencapaian efisiensi

biaya utang

100,00% 93,81 106,99

6b-N Persentase

pemenuhan target

risiko portofolio

utang

100,00% 101,20 117,60

7 Pengelolaan risiko

dan dukungan

pemerintah yang

prudent

7a-N Persentase

penyelesaian

kerangka pengelolaan

risiko keuangan

negara berbasis

neraca keuangan

negara

100,00% 100% 100

7b-N Tingkat

efektivitas

pengendalian risiko

default jaminan badan

usaha yang dijamin

100,00% 100% 120

8 Pengelolaan 8a-N Tingkat 95,00% 99,45% 104,68

137


Utama

Target

2015

Realisasi

2015 Nilai

pembiayaan dan

risiko yang taat

prosedur

penerapan

pengendalian intern

Learning and Growth Perspective (30%) 103,36

9 SDM yang

kompetitif

9a-N Persentase

pejabat yang telah

memenuhi Standar

Kompetensi Jabatan

88,00% 87,50 99,43

10 Organisasi yang

kondusif

10a-N Indeks

kesehatan organisasi 72 68 94,44

10a-N Persentase

implementasi inisiatif

transformasi

kelembagaan

Direktorat Jenderal

85,00% 89% 104,71

11 Sistem informasi

manajemen yang

terintegrasi

11a-N Tingkat akurasi

dan validasi data

output

100,00% 100% 120

12 Pelaksanaan

anggaran yang

optimal

12a-N Persentase

penyerapan anggaran

dan pencapaian output

belanja

95,00% 99,77% 100

Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 : Rp78.934.704.000,00

( Setelah mengalami empat kali revisi DIPA menjadi Rp57.681.933.000,00 )

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2015 : Rp55.133.018.159,00

PENGANTAR - Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPPR... · DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan

Documents