Top Banner
1 Oleh: Saring Suhendro PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
38

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

Mar 02, 2019

Download

Documents

buiminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

1

Oleh: Saring Suhendro

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Page 2: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

2 Akuntansi Sektor Publik

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran : pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yg dinyatakan dalam ukuran finansial

Penganggaran: proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran

Anggaran sektor publik : merupakan instrumen akuntabililitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik

Page 3: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

3 Akuntansi Sektor Publik

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Alat Perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi

Alat Pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Alat Kebijakaan Fiskal 1. menstabilkan ekonomi

2. mendorong pertumbuhan ekonomi

Alat Politik komitmen eksekutif dan legislatif atas dana publik sehingga butuh : 1. Political Skill

2. Coalition Building

3. keahlian bernegoisasi

4. pemahaman prinsip manejemen keuangan Publik

Page 4: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

4 Akuntansi Sektor Publik

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Alat Koordinasi dan Komunikasi

mampu deteksi inkonsistensi unit kerja dalam

mencapai tujuan organisasi

Alat penilaian kinerja

Alat motivasi agar 3 E

Alat untuk menciptakan ruang publik

Page 5: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

5 Akuntansi Sektor Publik

2 (DUA) PENDEKATAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PUBLIK

ANGGARAN TRADISIONAL / KONVESIONAL

NEW PUBLIK MANGEMENT

YANG BERORIENTASI PADA KINERJA

Page 6: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

6 Akuntansi Sektor Publik

ANGGARAN TRADISIONAL

Cara penyusunan dengan Pendekatan :

INCREMENTAL hanya menambah /mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah ada

sebelumnya

STRUKTUR DAN SUSUNAN LINE ITEM yg didasarkan atas dasar sifat dr penerimaan dan pengeluaran.

Tdk memungkinkan menghilangkan item-item penerimaan & pengeluaran yg telah ada tahun sebelumnya walaupun tdk relevan lagi

Tdk memungkinkan dilakukan penilaian kinerja secara akurat karena tolok ukur kinerja yg digunkan semata-mata pada ketaatan dlm menggunakan dana yg diusulkan

Page 7: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

7 Akuntansi Sektor Publik

MASALAH UTAMA ANGGARAN TRADISONAL :

Tidak adanya perhatian terhadap konsep Value For Money .

( 3E : Ekonomi, efisien dan efektifitas )

Akhir tahun kadang terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting

Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran bukan berdasar output yg dihasilkan dari aktivitas yg dilakukan dibanding dengan target kinerja yg dikendaki (outcome)

Page 8: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

8 Akuntansi Sektor Publik

ANGGARAN KINERJA

Untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional khususnya kelemahan tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output

Mengutamakan mekhanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yg sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan

Page 9: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

9 Akuntansi Sektor Publik

PERBANDINGAN ANGGARAN TRADISIONAL DENGAN ANGGARAN BERBASIS NPM

ANGGARAN TRADISIONAL NEW PUBLIK MANEGEMENT

1. Sentralistis 1. Desentralisasi & devolved management

2. Berorientasi pada input 2. Berorientasi pada input,ouput dan outcome (value for money)

3. Tidak terkait dgn perencanaan jangka panjang

3. Utuh komprehensif dgn perencanaan jangka panjang

4. Line-item dan incremental 4. Berdasarkan sasaran kinerja

5. Batasan departemen yg kaku (rigid departement)

5. Lintas departemen ( cross departement)

6. Menggunakan aturan klasik :

vote accounting

6. Zero Base Budgeting, planing programing Budgeting Sytem

7. Prinsip Anggaran bruto 7. Sistematik dan rasional

8. Bersifat tahunan 8. Bottom-up budgeting

9. Spesifik

Page 10: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

10 Akuntansi Sektor Publik

Value For Money

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yg mendasarkanpada 3 elemen utama (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas)

Ekonomi : hemat Cermat pemerolehan input dgn

kualitas dan kuantitas tertentu pd harga terendah

Efisiensi: (Berdayaguna) penggunaannya diminimalkan dgnhasil yang maksimal

Efektif : (berhasilguna) mencapai tujuan dan sasaran dgntarget yg ditetapkan

Ketiga hal tersebut sangat terkait satu dan lainnya

Page 11: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

11 Akuntansi Sektor Publik

Pengukuran Vakue for Money

NILAI

INPUT(Rp)INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME TUJUAN

EKONOMI

(hemat)EFISIEN

(Berdaya guna)

EFEKTIFITAS

(berhasil guna)

Cost -Effectiveness

Page 12: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

12 Akuntansi Sektor Publik

Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama . Disatu pihak pelaksanaan , sdh dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi output yg dihasilkan tdk sesuai dengan yang diharapkan . Sedang dilain pihak program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan , tetapi mungkin dicapai dengan cara yg tidak ekonomis dan efisien.

jika program efektif dan efisien dapat dikatakan cost

effectiviness

Page 13: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

13 Akuntansi Sektor Publik

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

PERMENDAGRI 13 / 2006

Pedoman Pengelolaan

keuangan Daerah

misal: PP 24/2005

PP 58/2005:

Pengelolaan Keuda(Omnibus Regulation)

UU 32/2004

MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHYANG SEMAKIN BERKUALITAS

Pasal 182 & Pasal

194 UU 32/2004

Pasal 69 & Pasal

86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005

Perda Pokok2

Pengelolaan Keu Daerah

Perkada ttg Sistem & Prosedur

Pengelolaan Keu Daerah

Psl 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal

berdasarkan kesepakatan

bersama yg tidak

bertentangan dng

peraturan perUUan

SE ttg Pedoman Penyusunan

RKA - SKPD

1

Psl 151 Ayat 1 PP

58 / 2005

Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005

Page 14: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

14 Akuntansi Sektor Publik

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1999-Skrng)

UU No. 22 & 25 th 1999 (“direvisi” dg UU No. 32 & 33 th 2004)

PP, antara lain PP No.105/2000 (“direvisi” dg PP 58/2005)

KEPMENDAGRI No 29/2002 (”direvisi” dg PERMENDAGRI 13/2006)

ANGGARAN AKUNTANSI

SISTEM ANGG. KINERJA AKT BERPASANGAN (STD AKT)

PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)

Page 15: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

15 Akuntansi Sektor Publik

PENYUSUNAN ANGGARAN

BERBASIS KINERJA

Page 16: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

16 Akuntansi Sektor Publik

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

1. Anggaran belanja cenderung ditetapkan LEBIH TINGGI.

2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan LEBIH RENDAH.

3. Kurangnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran.

4. Relevansi Program/Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan/ atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.

5. Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal.

6. Program/kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan.

Permasalahan utama pada model lamaBudgetary

Slack

Budgetary

Slack

Page 17: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

17 Akuntansi Sektor Publik

7. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana. Paling tidak, sebelum PP 8 / 2006 ditetapkan, keterpaduan Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas.

8 Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah

9. Indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum (dulu disebut: Belanja Rutin) masih tetap belum jelas.

10. Honor pada tiap kegiatan.

11. Penetapan APBD seringkali terlambat, dan perubahan APBD seringkali di akhir tahun anggaran.

12. Manajemen Pendanaan Kesra: Mengapa Kabupaten X mampu menggratiskan Yankesmas serta wajar 12 tahun, sedangkan Kabupaten kita tidak mampu?

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA

Permasalahan utama pada model lama

Page 18: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

18 Akuntansi Sektor Publik

Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja

Penyusunan anggaran

berdasarkan prestasi

kinerja dilakukan

berdasarkan

capaian kinerja

indikator kinerja

analisis standar belanja

standar satuan harga

standar pelayanan minimal

ditetapkan

dengan

keputusan

kepala

daerah

Page 19: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

19 Akuntansi Sektor Publik

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN dan HASIL yang diharapkan dari KEGIATAN DAN PROGRAM termasuk EFISIENSI dalam pencapaian KELUARAN dan HASIL tersebut. Pasal 39 Ayat 1 PP 58/2005

PENDEKATAN PENGANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN yang diharapkan dari KEGIATAN dan HASIL serta MANFAAT yang diharapkan, termasuk EFISIENSI dalam pencapaian HASIL dan KELUARAN tersebut. Pasal 91 Ayat 4 Permendagri 13/2006

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005

Page 20: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

20 Akuntansi Sektor Publik

PENDEKATAN PRESTASI KERJAdilakukan berdasarkan

INDIKATOR KINERJA : Ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada

setiap program dan kegiatan (yang di rencanakan) satuan kerja

perangkat daerah.

CAPAIAN KINERJA : Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari

keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan

kegiatan.

STANDAR SATUAN HARGA: Harga satuan setiap unit barang/jasa yang

berlaku di suatu daerah.

ANALISIS STANDAR BELANJA: Penilaian kewajaran atas beban kerja

dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(Dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL: Tolok ukur kinerja dalam

menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah.

Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005

Page 21: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

21 Akuntansi Sektor Publik

D A L A M T I A P K E G I A T A N:MASUKAN KELUARAN HASIL INPUT OUTPUT OUTCOME

INPUT: Seluruh faktor produksi, bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan.

OUTPUT: Produk langsung dari kegiatan yang bersangkutan, yang dapat berwujud barang, jasa dan/atau orang.

HASIL (KERJA) = OUTCOME: Manfaat jangka pendek yang diperoleh oleh pelanggan kegiatan, sebagai akibat langsung dari pemanfaatan OUTPUT kegiatan yang bersangkutan

Page 22: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

22 Akuntansi Sektor Publik

INDIKATOR KINERJA

1. Apa yang berhasil diwujudkan oleh kegiatan?

DESKRIPSIKAN: Input, Keluaran, Hasil, (Manfaat, dan

Dampak).

Mulai dari KELUARAN = Barang, Jasa, atau Orang

yang . . .

Lalu tanya “untuk apa?” atau “supaya apa?”

2. Apakah Indikasinya?

SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI: Tanya “Apa

Buktinya?”

ukuran keberhasilan . . .

Page 23: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

23 Akuntansi Sektor Publik

CONTOH-CONTOH OUTPUT

NO KEGIATAN OUTPUTNYA …

1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg …

2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg …

3 (Rapat) KoordinasiDokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap

peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama.

4 Pembangunan Luas … yang dibangun

5 Studi / Penelitian / …Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ … yang minimal

berisi …

6 Pengadaan barang Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli

7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara

8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi …

Page 24: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

24 Akuntansi Sektor Publik

1 Unit Mobil Puskesmas

Keliling sesuai standard

yg ditetapkan Depkes

• Utk dipakai jalan2

• Untuk membawa snack.

• Untuk melayani orang

sakit yg berada di luar

jangkauan Puskesmas.• Untuk …

UNTUK APA?

OUTPUT

HASIL

Untuk Apa …,

Supaya Apa …

ya Bu?

… jawaban beragam (lebih dari

satu)? … pilih 1 (satu) jawaban yg

paling baik (sesuai perUNTUKannya)

D E S K R I P S I K A N

1

2

Page 25: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

25 Akuntansi Sektor Publik

SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI

1. Spesifikasi mobil terlampir sesuai

dengan standard Depkes.

2. …

1. Jumlah org sakit yg dpt dilayani

2. Jumlah masyarakat yg dpt dibina

3. …

deskripsi indikator kinerja indikator kinerja

apa buktinya ?

1 Unit Mobil Puskesmas Keliling

sesuai standard yg ditetapkan

DepkesKELUARAN

Meningkatnya yankes pd org sakit

yg berada di luar jangkauan

Puskesmas.HASIL

Page 26: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

26 Akuntansi Sektor Publik

Kriteria (umum) dlm pemilihan indikator

VALIDITAS

Indikator (dan cara menghasilkan indikator tersebut) benar-benar mampu mengukur apa yang hendak/akan diukur.

RELIABILITAS

Konsistensi indikator (dan konsistensi cara menghasilkan indikator). Memberikan hasil yang sama walaupun dilakukan oleh pihak lain di tempat dan waktu yang berbeda.

BIAYA PENGUMPULAN DATA

Biaya pengumpulan datanya relatif murah dan dapat dilakukan secara cepat.

ADEKUASI

Semakin sedikit semakin baik.

Page 27: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

27 Akuntansi Sektor Publik

RANTAI NILAI DARI KEGIATANKASUS 1: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH

Koperasi yg fungsional

(punya AD/ART, Rapat

Rutin, punya pelayanan

prima ke anggotanya, dll)

Agar kinerja pengelolaan

usaha anggota koperasi

meningkat

Agar omset usaha

anggota koperasi ybs

meningkat

Agar pendapataan

anggota koperasi ybs

meningkat

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

MASALAH: Hasil studi menyimpulkan bahwa banyak koperasi di

kota A yg blm berfungsi secara optimal; mati segan hidup tak mau.

Page 28: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

28 Akuntansi Sektor Publik

RANTAI NILAI DARI KEGIATANKASUS 2: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG

Warga di sekitar sungai B yg

tlh trampil dlm budidaya ikan

air tawar arus deras

Agar (nantinya), pengelolaan

usaha budidaya ikan air tawar

arus derasnya berlangsung

tepat guna dan berhasil guna

Agar ada peningkatan produksi

budidaya ikan air tawar arus

deras di sekitar daerah aliran

sungai B

Agar pendapataan warga di

sekitar daerah aliran sungai B

tsb meningkat

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

UNTUK APA?

SUPAYA APA?

PELUANG: Hasil studi menyimpulkan bahwa sungai B di Kabupaten A, sgt potensial

utk budidaya ikan air tawar arus deras. Tetapi, hingga kini masyarakat di sekitar

daerah aliran sungai B tersebut blm memanfaatkannya.

Page 29: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

29 Akuntansi Sektor Publik

Analisa Standar Belanja

Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program/kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya

Analisa standar belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal: kewajaran beban kerja dan kewajaran belanja

Page 30: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

30 Akuntansi Sektor Publik

Penilaian Kewajaran Beban

Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS

Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran

Page 31: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

31 Akuntansi Sektor Publik

Penilaian Kewajaran Biaya

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapian kinerja (standar biaya)

Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku

Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber daya

Page 32: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

32 Akuntansi Sektor Publik

Standar Biaya

Pengertian:

Harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah

Tujuan:

Alokasi anggaran biaya setiap program/kegiatan

Page 33: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

33 Akuntansi Sektor Publik

Dasar Penilaian Kinerja Masukan (Input)

Besaran sumber daya (dana, SDM) yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan

Keluaran (Output)barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan

Hasil (Outcome)Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program atau kegiatan

Page 34: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

34 Akuntansi Sektor Publik

Proses Penyusunan APBD

Akhir Mei Med Jun Mg II Juli Minggu I Oktober Akhir Nov 31 Des

Me

nd

aG

ri /

Gu

be

rnu

rS

KP

DK

ep

ala

Da

era

hD

PR

D

RKPD

RenjaRenstra

RPJMD

Ranc

KUA

Membahas

KUA

Pembahasan

PPAS

Ranc

PPAS

Nota

Kesepakatan

KepDa -

DPRD

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD

RKA-SKPD

Pembahasan

RKA oleh Tim

Anggaran

Pemda

Raperda

APBD

Pembahasan

Raperda

APBD

Persetujuan

Bersama

Rancangan

PerKaDa Ttg

Penjabaran

APBD

Evaluasi

Verifikasi

DPA oleh Tim

Anggaran

Pemda

Ranc

DPA-

SKPD

DPA

SKPD

PerKaDa

Penjabaran

APBD

Perda

APBD

JADWAL PENYUSUNAN APBD

Page 35: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

35 Akuntansi Sektor Publik

PENYAMPAIAN & PEMBAHASAN RAPERDA APBD

Raperda

tentang

APBD

Penjelasan

Dokumen

Pendukung

Kepala Daerah DPRD

menyampaikan

kepada

minggu pertama

Oktober tahun

sebelumnya

dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama

Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan

program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

Page 36: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

36 Akuntansi Sektor Publik

Raperda tentang APBD

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBDRaperda tentang

APBD

(yg tlh disetujui

bersama)

Ran per KDH

tentang

Penjabaran

APBD+Evaluasi oleh

Gubernur

Keputusan

Gubernur

Perda tentang

APBD

Per KDH tentang

Penjabaran

APBD+

BUPATI

SESUAI

Penyempurnaan

oleh Bupati (TAPD)

& PANGGAR DPRD

TIDAK SESUAI

Hasil penyempurnaan

ditetapkan oleh

Pimpinan DPRD

(Keputusan bersifat

FINAL)

Tidak boleh bertentangan dng: Peraturan per UU an yg lebih

tinggi Kepentingan umum Peraturan Daerah Lainnya Keserasian kebijakan nasional

dan daerah Keserasian antara kepentingan

publik dan aparaturPasal 185 UU 32/2004

Page 37: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

37 Akuntansi Sektor Publik

R - 2.2

R - 1

Rincian Anggaran

Pendapatan

R - 2.1

Rincian Anggaran

Belanja Tidak Langsung

R - 3.1

Rincian

Penerimaan Pembiayaan

R - 3.2

Rincian

Pengeluaran Pembiayaan

R - 2.2.1

Rincian Anggaran

Belanja Langsung

R - 0

SE

KD

H

ttg

Pe

do

ma

n

Pe

nyu

su

nan R

KA

SK

PD

Bagaimanakah proses penyusunan RKA SKPD ?

1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD.

2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk

menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh

SKPD pemungut pendapatan.

3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak

Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD

2.1)

4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung

tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD

2.2.1)

5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1)

direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA

SKPD 2.2)

6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk

menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1)

7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk

menghasilkan R-3.2. (= RKASKPD 3.2)

8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas

menjadi R-0.

9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada

PPKD untuk proses peyusunan Raperda APBD.

Page 38: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK · analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 19 Akuntansi Sektor Publik Dilakukan

38