Top Banner
41

Penganggaran Kinerja

Aug 07, 2018

Download

Documents

guseka07
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 1/41

Page 2: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 2/41

DAFTAR ISI 

Daftar Isi  ....................................................................................................  i 

Daftar Diagram  ........................................................................................  iii 

BAB PENDAHULUAN .........................................................................   1 I 

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

1.2 TUJUAN.................................................................................................... 3

1.3 DASAR HUKUM .................................................................................... 3

1.4 RUANG LINGKUP................................................................................. 4

1.5 SISTEMATIKA ....................................................................................... 4

BAB KONSEP PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA...............  6 

2.1 KERANGKA LOGIS............................................................................... 6

II 

2.1.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan

Alokasi Pagu............................................................................ 6

2.1.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja ................ 8

2.2 PRINSIP DAN TUJUAN PBK............................................................. 132.3 KOMPONEN PBK ................................................................................. 14

2.4 KAITAN KLASIFIKASI EKONOMI DALAM PBK ....................... 16

BAB III  TATA CARA PENERAPAN PENGANGGARAN 

BERBASIS KINERJA ..................................................................  19 

3.1 PENDAHULUAN ................................................................................... 19

3.2 PERSIAPAN ............................................................................................ 213.3 PENGALOKASIAN ANGGARAN ...................................................... 22

3.4 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.................................. 25

.5 PELUANG DAN TANTANGAN......................................................... 293

 

D a f t a r I s i | i

Page 3: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 3/41

BAB MEKANISME TRANSFOR ASA TRA

.1

.2

IV  30MASI DI M NSISI ........ 

4 TRANSFORMASI PROGRAM/KEGIATAN .................................. 30

4 TRANFORMASI FORMAT EXSISTING RKA‐KL

DALAM FORMAT BARU RKA‐KL................................................... 34

D a f t a r I s i | ii

Page 4: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 4/41

DAFTAR DIAGRAM 

Diagram 2.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja,

dan Alokasi Pagu ..................................................................... 6Diagram 2.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) ..... 9

Diagram 2.3 Kerangka PBK Tingkat Nasional....................................... 10

Diagram 2.4 Kerangka PBK Tingakat K/L .............................................. 11

Diagram 3.1 Diagram Penerapan PBK ..................................................... 20

iagram 4.1 Struktur Perencanaan Penganggaran ............................ 33

iagram 4.2 Format Exsisting RKA‐KL .................................................... 36

D

D

 

D a f t a r G a m b a r | iii

Page 5: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 5/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab I Pendahuluan | 1

BAB 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Reformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran dimulai pada

tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang‐Undang Nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang‐Undang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.

Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan

tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran

yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran

terpadu (unified  budget); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah

biasa disebut KPJM (medium  term  expenditure  framework); dan (3)

penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (performance based  

budget).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK.

Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung

penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat

penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan

kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang

hingga tiga atau lima tahun ke depan.

Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan

(outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas

dan efisiensi kegiatan. Ciri utama tersebut sampai saat ini belum

Page 6: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 6/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

tercermin dalam dokumen perencanaan

Bab I Pendahuluan | 2

1  dan penganggaran2  yang

a ba in adalah:ad . Penye bnya antara la

1. 

Belum digunakannya resource 

envelope  sebagai landasan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Renstra K/L;

2.  Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untuk

mengukur tingkat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan

nasional dan efisiensi belanja;

3.  Program dan kegiatan juga belum dapat digunakan sebagai alat

a u ;untuk mengukur akuntabilitas kinerj suat unit kerja4.  Pada tingkat operasional masih ada beberapa pertanyaan

mendasar mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan

anggarannya. Misalnya bagaimana melakukan penilalian terhadap:

keterkaitan program dengan sasaran pembangunan nasional;

keterkaitan kegiatan dengan program; keterkaitan indikator

keluaran dengan keluarannya.

Untuk mengatasi permasalahan‐permasalahan tersebut di atas,berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kajian dengan mengacu

pada pengalaman internasional, koordinasi antar instansi yang

terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan

ketentuan‐ketentuan yang sudah ada. Upaya tersebut

merekomendasikan perlunya: i) restrukturisasi program/kegiatan;

dan ii) adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan

konsep‐konsep PBK secara operasional dan sederhana, dengan bahasa

yang mudah dipahami.

Oleh karena itu, dipandang perlu menyusun Pedoman Penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai acuan dalam penerapan

1 ra

L)

 Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renst 

K/L); Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/2 Dokumen anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐KL)

Page 7: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 7/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

penganggaran berbasis kinerja oleh Kementerian Negara/Lembaga

(K/L).

Bab I Pendahuluan | 3

1.2  Tujuan 

Penyusunan Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

rbe tujuan untuk:

1.  Memberikan panduan bagi K/L dalam penerapan penganggaran

berbasis kinerja sesuai kerangka logis penganggaran berbasis

kinerja dan juga bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam

memberikan asistensi operasional.

2.  Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnya

digunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan sistem

penganggaran.

1.3  Hukum Dasar

Dasar hukum yang digunakan dalam Pedoman PenerapanPenganggaran Berbasis Kinerja meliputi:

e e1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 t ntang K uangan Negara.

2.  Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3.  Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

b ga arPengelolaan dan Tanggung Jawa Keuan n Neg a.

4. 

Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐KL).

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah.

Page 8: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 8/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab I Pendahuluan | 4

1.4 

Ruang 

Lingkup 

Ruang lingkup materi Pedoman Penerapan Penganggaran BerbasisKinerja meliputi:

1.  Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja

Berisikan landasan berpikir dan konsep‐konsep yang mempunyai

kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis

kinerja.

2.  Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Berisikan materi mengenai mekanisme penerapan penganggaranberbasis kinerja.

3.  Mekanisme Transformasi di Masa Transisi

Berisikan mekanisme penerapan PBK agar dapat dilaksanakan

melalui pemetaan arsitektur program/kegiatan beserta alokasi

anggarannya. Dasar pijakannya adalah program/kegiatan hasil

restrukturisasi yang dapat mengakomodir visi‐misi presiden

terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010‐2014.

1.5  Sistematika 

Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja disusun dengan

rikut:sistematika sebagai be

Bab I : Pendahuluan

lakang1.1 Latar Be

1.2 Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Ruang lingkup

Page 9: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 9/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab I Pendahuluan | 5

1.5 Sistematika

Bab II : an Berbasis KinerjaKonsep Penganggar

2.1 Kerangka Logis

an PBK2.2 Prinsip dan Tuju

2.3 Komponen PBK

2.4 Kaitan Klasifikasi Ekonomi dalam PBK

Bab III : Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

3.1 Pendahuluan

3.2 Persiapan

3.3 Pengalokasian Anggaran

i3.4 Pengukuran dan Evaluas

3.5 Peluang dan Tantangan

Bab IV : Mekanisme Transformasi di Masa Transisi

4.1 Transformasi Program n

4.2 Transformasi Format Exsisting dalam Format Baru RKA‐

KL

/kegiata

Page 10: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 10/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 6 ‐

BAB 

II 

KONSEP 

PENGANGGARAN 

BERBASIS KINERJA 

2.1  Kerangka Logis 

Kerangka logis yang dikembangkan dalam rangka penerapan PBK di

Indonesia diuraikan dalam sub topik serta beberapa diagram di

bawah ini. Kerangka logis tersebut menggambarkan keterkaitan

kinerja pada berbagai tingkatan yang dihubungkan dengan

alokasi/pagu anggaran, serta dilaksanakan oleh unit kerja

pemerintahan.

INDIATOR

KELUARAN

STRUK TUR ORGANISASI KEBIJAKAN

PERENCANAAN

 AKUNTABILITAS

KINERJA

STRUKTUR ALOKASI

DANA

KEG PRIORITAS KEG POKOK/

DASAR 

PRIORITAS FOKUS PRIORTS

SATUAN KERJAOPERASIONAL

RPJM, RKP

RENSTRA &

RENJA K/L

PROGRAM

KEGIATANOPERASIONAL/SK

SASARAN K/L

PAGU BELANJA( RESOURCE

ENVELOPE) 

PAGU BELANJAPUSAT & BELANJA

DAERAH

PAGU BEL K/L PAGU APP

• PAGU INDIKATIF• PAGU SMNTARA• RKA-KL• PERPRES SATUANANGGARAN

SAPSK

DIPA

OPERASIONALISASIKEGIATAN

ESELON II

UNITORGANISASI(ESELON I)

VISI & MISI K/L

KEMENTERIANNEG/LMBG

SASARANNASIONAL/SASARAN

STRATEGIS

KINERJAPRESIDEN

INDIKATOR KELUARAN

KELUARAN(Output)

INDIKATOR KINERJA UTAMAPROGRAM(OUTCOMES)

VISI & MISIFUNGSI2

PEMERINTAHAN

PRESIDEN

ARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGUARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGU

2.1.1   Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan  Alokasi Pagu 

Jenjang organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas kinerja,

dan alokasi dana jika disandingkan dalam satu diagram maka,

menghasilkan suatu gambaran susunan atau arsitektur yang

mempunyai hubungan/keterkaitan satu sama lainnya, sebagaimana

Diagram 2.1. berikut ini.

Diagram 2.1.  Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan  Alokasi Pagu 

Page 11: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 11/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Hubungan dan keterkaitan masing‐masing jenjang/tingkatan

dimaksud dapat dilihat/dicermati secara bersamaan dari atas ke

bawah dan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

Bab II Konsep Penganggara

katan III

•  Unit Organisasi Eselon I menerjemahkan visi‐misi K/L

sesuai tugas‐fungsinya dalam program;

n Berbasis Kinerja | ‐ 7 ‐

1.  Ting n pkatan I (ti gkatan aling atas)

•  Presiden dalam menjalankan fungsi‐fungsi pemerintahan

sangat diwarnai dengan visi‐misinya sesuai  platform  yang

ditetapkan;

•  Terjemahan visi‐misi Presiden dituangkan kedalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan secara tahunan berupa Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), termasuk prioritas pembangunan

nasional;

•  Tujuan RKP yang ingin dicapai adalah sasaran nasional,

seperti berkurangnya kemiskinan atau peningkatan akses

pendidikan pada tingkat dasar. Dan hal ini tercapai apabila

g dengan dana yang memadai melalui pagu belanja.didukun

2.  Tingkatan II

•  Menteri/pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

menerjemahkan visi‐misi Presiden dalam visi‐misi K/L

yang dipimpinnya;

•  Terjemahan visi‐misi K/L dituangkan kedalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) K/L dan secara tahunan dalam

Rencana Kerja K/L yang berisikan dukungan terhadap

pencapaian prioritas dan fokus prioritas pembangunan

nasional;

•  Sasaran Renstra merupakan sasaran yang ingin diwujudkan

untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang . Dan hal ini

tercapai apabila didukung dengan dana yang memadai

agu belanja K/L.melalui p

3.  Ting

Page 12: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 12/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

•  Pencapaian keberhasilan suatu program dapat diukur

dengan adanya penetapan indikator kinerja utama program.

Suatu program dirinci lebih lanjut dalam kegiatan yang

dilaksanakan oleh Unit Eselon II. Pencapaian kinerja

kegiatan dapat diukur melalui penetapan indikator kinerja

;

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 8 ‐

kegiatan

•  Capaian kinerja program/kegiatan dapat diwujudkan

apabila didukung dengan dana yang memadai melalui pagu

belanja per program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui

n Presiden.Peratura

4. 

Tingkatan IV

•  Satuan kerja menerjemahkan kegiatan yang dilaksanakan

Unit Eselon II melalui kegiatan teknis operasional;

•  Pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur

enetapan indikator keluaran;dengan p

•  Capaian kinerja kegiatan teknis operasional dapat

diwujudkan apabila didukung dengan dana yang memadai

dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).

2.1.2  Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja 

Diagram 2.1. tersebut di atas adalah gambaran utuh mengenai

keterkaitan organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas

kinerja, dan alokasi dana. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK) merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Uraian dan diagram dibawah ini menjelaskan mengenai kerangkaPBK, secara umum maupun khusus ‐‐pada tingkat nasional dan

tingkat K/L. Kerangka PBK tersebut menggambarkan kinerja K/L

sebagai penjabaran RKP dan dilaksanakan oleh unit kerja di

lingkungannya. Secara bersama kinerja K/L mendukung pencapaian

dampak nasional (national   outcome) berupa perubahan kondisi

kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik sesuai prioritas. Kerangka

PBK pada tingkat nasional menggambarkan jenjang RKP secara

rinci beserta kinerjanya dalam rangka pencapaian outcome 

nasional .

Page 13: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 13/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Sedangkan kerangka PBK pada tingkat K/L menggambarkan kinerja

K/L dijabarkan oleh unit‐unit kerja di lingkungannya yang secara

r i sasaran strategis K/L (outcome K/L).be sama mencapa

1.  Kerangka PBK

Diagram 2.2. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja  (PBK) 

Diagram 2.2 menggambarkan kerangka PBK secara umum dan

hubungan masing‐masing tingkatan kinerja dalam rangka

pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:

a.  RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintah

menghasilkan kinerja berupa nasional outcome;

b.  RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unit‐unit kerja di

lingkungannya menghasilkan kinerja berupa outcome  pada

tingkat K/L. Secara bersama outcome  K/L tersebut

mendukung pencapaian outcome nasional.

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 9 ‐

Page 14: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 14/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 10 ‐

2.  Kerangka PBK Tingkat Nasional

Diagram 2.3. Kerangka PBK  Tingkat  Nasional 

Diagram 2.3 menggambarkan kerangka PBK tingkat Nasional dan

hubungan masing‐masing tingkatan kinerja secara rinci dalam

rangka pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:

a.  RKP terbagi dalam prioritas‐priotas yang menghasilkan

kinerja berupa outcome sesuai prioritas (prioritas RKP sesuai

dengan platform Presiden);

b. 

Prioritas tersebut terbagi dalam fokus prioritas yangmenghasilkan outcome beberapa K/L yang bersinergi;

c.  Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatan‐kegiatan

prioritas yang menjadi tanggung jawab K/L (unit kerjanya)

sesuai dengan tugas‐fungsinya. Kegiatan prioritas

menghasilkan output   untuk mendukung pencapaian outcome 

K/L.

Page 15: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 15/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

3.  Kerangka PBK Tingkat K/L

KerangkaKerangka PBKPBK TingkatTingkat K/LK/L

D

  Diagram 2.4.  Kerangka PBK  Tingkat  K/L 

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 11 ‐

epartemen/

Lembaga

U

 

Sasaran

Strategis

(Outcome K/L)

Renstra K/L

Visi & Misi

nit Eselon I

E elon II/

atker 

Tupoksi

s

S

Outcome

Output

Mendukung

pencapaian

Eselon II/

Satker Eselon II/

Satker 

Unit Eselon I

Penjabaran

Program

Kegiatan

Penjabaran

TupoksiIKU   IKU

IKU

Mendukung

pencapaian

Tupoksi

IKK   IKKIKK

 

Diagram 2.4 menggambarkan kerangka PBK tingkat K/L dan

hubungan masing‐masing tingkatan kinerja secara rinci dalam

rangka pencapaian outcome K/L, sebagai berikut:

a. 

K/L melaksanakan rencana strategis (Renstra) dan rencanakerja (Renja) dan menghasilkan outcome  K/L beserta

indikator kinerja utama;

b.  Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggung

jawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan outcome program;

c.  Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan‐kegiatan

yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon II‐nya dan

menghasilkan output  kegiatan beserta indikator kinerja.Jika mekanisme penganggaran dihubungkan dengan kerangka PBK

tersebut diatas maka, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai

berikut :

1.  Pada tingkat nasional, pengalokasian anggaran didasarkan pada

target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan

serta pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;

2.  Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnya

dijabarkan dalam kegiatan‐kegiatan prioritas;

Page 16: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 16/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

3.  Pada tingkat K/L, pengalokasian anggaran mengacu pada

Program dan Kegiatan masing‐masing unit sesuai dengan tugas

dan fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi

angka dasar (baseline)  serta alokasi untuk kegiatan prioritas

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 12 ‐

yang bersifat penugasan;

4.  Penghitungan kebutuhan anggaran untk masing‐masing kegiatan

mengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan

dihasilkan;

5.  Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkan

dalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak

dirinci sampai dengan kode akun). 

Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penggaran tersebut di

atas dapat dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat

proses perencanaan dan penganggaran. Pertama, sudut pandang

perencanaan melihat bahwa PBK bersifat top-down, artinya

perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di

pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil

(satuan kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan

menjadi kewenangan unit kerja. Kedua, sudut pandang

penganggaran melihat bahwa PBK bersifat bottom-up, artinya

anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

yang menghasilkan keluaran. Dan secara bersama keluaran‐

keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran

program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut

diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesar‐besarnya kepada

rakyat.

Dengan demikian maka, informasi mengenai kinerja pada berbagai

tingkatan (program/kegiatan) menduduki peran penting dalam

penilaian berupa: i) ukuran keberhasilan pencapaian Outcome 

program; ii) ukuran keberhasilan keluaran kegiatan yang

mendukung program (dari sisi efektivitas), dan iii) tingkat efisiensi

pengalokasian anggarannya.

Page 17: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 17/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 13 ‐

2.2  uPrinsip dan T juan PBK  

Prinsip‐prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis

kinerja meliputi:

1.  Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (output  and  outcome 

oriented )

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja

dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar‐besarnya dengan menggunakan sumber daya yang

efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk

mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2.  Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan

l tetap menjaga prinsip akuntabilitas (  et  the manager  manages)

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit

kerja1  dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran

sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara

dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan

hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan

berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan

beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan

dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan

dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome). 

3.  Money  Follow  Function,  Function Followed  by  Structure 

Money   follow   function  merupakan prinsip yang menggambarkan

bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan

didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud

pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan

perundangan yang berlaku).

1

 

Dalam struktur pengelolaan keuangan saat ini manager unit kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran

Page 18: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 18/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function 

Followed  by  Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan

bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi

yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis

dalam unit‐unit kerja yang ada dalam struktur organisasi

dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi

Bab II Konsep Pengan r erbasis Kinerja | ‐ 14 ‐

Komponen 

PBK  

Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen

untuk masing‐masing program dan kegiatan sebagaimana uraian

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang

gga an B

 

tugas‐fungsi.

Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan

erat dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektivitas

pengalokasian anggaran. Hal ini berdasar argumentasi sebagai

berikut:  okasi a an dapatEfisiensi al nggar dicapai, karena dapat

dihindari overlapping tugas/fungsi/kegiatan.

  Pencapaian output   dan outcomes  dapat dilakukan secara

optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing‐masing unit

kerja benar‐benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan prinsip‐prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapanPBK diharapkan:

1.  Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja

yang akan dicapai (directly   linkages  between  performance  and  

budget);

2.  Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan

(operational  efficiency);

3. 

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more  flexibility  

and  accountability).

2.3 

Page 19: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 19/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga berupa:

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 15 ‐

1. 

Indikator KinerjaIndikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai

keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam buku panduan

ini Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key  

Performance  Indicator   (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator

Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja

program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai

kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja

ingkatan di bawah kegiatan).subkegiatan (t 

2.  Standar Biaya

Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya

masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis

kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian

tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan

Standar Biaya Khusus (SBK). SBU digunakan lintas kementerian

negara/lembaga dan/atau lintas wilayah, sedangkan SBKdigunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau

t di wilayah terten u.

Dalam konteks penerapan PBK di Indonesia, standar biaya

mempunyai peran unik. Standar biaya tidak dikenal oleh negara‐

negara yang telah terlebih dahulu menerapkan PBK. PBK

menggunakan standar biaya sebagai alat untuk menilai efisiensi

pada masa transisi dari sistem penganggaran yang bercorak

”“input  base” ke penganggaran yang bercorak “output 

 base   .

K/L diharuskan untuk merumuskan keluaran kegiatan beserta

alokasi anggarannya. Alokasi anggaran tersebut dalam proses

penyusunan anggaran mendasarkan pada prakiraan cara

pelaksanaanya (asumsi). Pada saat pelaksanaan kegiatan, cara

pelaksanaannya dapat saja berbeda sesuai dengan kondisi yang

ada, sepanjang keluaran kegiatan tetap dapat dicapai. Sudut

pandang pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip let   the 

manager  manage.

Page 20: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 20/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Butir‐butir pemikiran mengenai pengembangan standar biaya

dalam rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan

seb ik  

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 16 ‐

agai ber ut:

 Standar biaya merupakan alat bantu untuk penyusunan

anggaran;

 Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang paling

efisien untuk menghasilkan keluaran. Perubahan

jumlah/angka standar biaya dimungkinkan karena adanya

perubahan parameter yang dijadikan acuan. Parameter

tersebut dapat berupa angka inflasi, keadaan kondisi darurat

( force 

majeur ), atau hal lain yang ditetapkan sebagaiparameter;

 Standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan

dar Pelayanan Minimal).oleh K/L (Stan

3.  Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan

masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan

balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensidan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Cara pelaksanaan

evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil

terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap

rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi).

Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik ( feed  back ) bagi

suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.

2.4 

Ekonomi 

Kaitan 

Klasifikasi 

dalam 

PBK  

Klasifikasi ekonomi dalam penganggaran berbasis kinerja

mempunyai peran yang berbeda dengan peran yang dijalankan pada

sistem penganggaran lama (dual  budgeting dan sektoral2).

2 Sistem penganggaran dual  budgeting dan sektoral merupakan sistem yang memisahkan anggaran untuk

belanja rutin dan belanja pembangunan. Masing masing jenis belanja mempunyai tujuan yang berbeda:belanja rutin untuk membiayai pelaksanaan operasional birokrasi (jenis belanja pegawai dan belanja

Page 21: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 21/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Klasifikasi ekonomi pada sistem penganggaran lama mampu

menggambarkan secara jelas tujuan dan peruntukan alokasi

anggaran berdasarkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Anggaran rutin berisikan jenis belanja pegawai dan belanja barang

yang menggambarkan pembiayaan untuk operasional birokrasi.

Sedangkan anggaran pembangunan berisikan jenis belanja modal

yang menggambarkan pembiayaan dalam rangka investasi, baik fisik

(contohnya, pembangunan infrastruktur) maupun non fisik

(contohnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia).

Dalam hal ini jumlah alokasi anggaran pembangunan pada APBN

dapat menggambarkan/memperkirakan pertumbuhan ekonomi

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 17 ‐

nasional.

Sedangkan peran klasifikasi ekonomi pada penerapan PBK lebih

pada upaya untuk memotret pelaksanaan kegiatan berdasarkan

pengelompokan akuntansi sesuai Goverment   Financial   Statistic 

(GFS). Pengelompokan jenis belanja tersebut sesuai dengan tujuan

dan peruntukannya. Contohnya: Belanja pegawai merupakan belanja

untuk kompensasi pegawai; belanja barang merupakan belanja yang

habis pakai; sedangkan belanja modal merupakan belanja yangmanambah aset.

Namun demikian sistem penganggaran baru dengan pendekatan

PBK juga mampu menggambarkan angka pertumbuhan ekonomi

dengan cara berbeda. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat

dianalisa bukan dengan melihat klasifikasi ekonomi dalam APBN

tetapi dengan melihat jenis‐jenis kegiatan yang ada. Masing‐masing

kegiatan pada sistem penganggaran baru dikelompokkanberdasarkan kriteria “tujuan”. Jika keluaran suatu kegiatan

bertujuan menunjang pencapaian prioritas nasional (apapun jenis

belanjanya) maka, biaya kegiatan tersebut dapat dikelompokkan

sebagai pengeluaran investasi menurut sistem penganggaran lama.

barang; sedangkan belanja pembangunan (jenis belanja modal) dimaksudkan untuk menghasilkandampak petumbuhan ekonomi.

Page 22: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 22/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Sebaliknya jika keluaran suatu kegiatan bertujuan untuk dikonsumsi

dalam rangka berjalannya birokrasi pemerintahan maka, biaya

kegiatan tersebut dikelompokkan belanja operasional menurut

ng .

Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | ‐ 18 ‐

sistem penganggaran ya lama

Sistem penganggaran baru dengan pendekatan PBK lebih

mengedepankan informasi kinerja yang akan dicapai oleh

program/kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Tidak ada

lagi relevansinya antara pencapaian kinerja program/kegiatan

dengan jenis belanjanya.

Page 23: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 23/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 19

BAB 

III 

TATA 

CARA 

PENERAPAN 

PENGANGGARAN 

BERBASIS 

KINERJA 

3.1  Pendahuluan 

Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja

atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu K/L serta

dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang

dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan

program/kegiatan tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar

tingkatan tersebut. Keterkaitan tersebut terlihat sejak dari

perumusan Visi dan Misi K/L yang selanjutnya diterjemahkan dalam

program beserta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah programmerupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara

lain: nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang

dilaksanakan, alokasi anggaran untuk masing‐masing tahapan,

bahkan rincian item biayanya.

Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada

informasi kinerja sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang

harus dijalani dapat digambarkan dalam Diagram 3.1. Siklustersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan: 1) penetapan sasaran

strategis K/L; 2) penetapan outcome, program, output , dan kegiatan;

3) penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja

kegiatan; 4) penetapan standar biaya; 5) penghitungan kebutuhan

anggaran; 6) pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan; 7)

pertanggungjawaban; 8) dan pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang

perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan

Page 24: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 24/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 20

terakhir (pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan

evaluasi merupakan sesuatu yang sudah dinyatakan dalam sistem

penganggaran, tetapi penerapannya belum maksimal.

Renstra K/L dan TupoksiK/L

Penetapan Visi dan Misi K/L1.

Tupoksi Eselon IRestrukturisasi Program3.

•   Pendekatan kuantitas,kualitas dan harga;

•   Indikator KeluaranSuboutput.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan8.

Output utama sesuai corebusiness unit

Penetapan Output Kegiatan7.

Tupoksi Eselon II/SatkerPerumusan Kegiatan per Eselon II/Satker6.

IKU Kegiatan unggulan ataupendekatan lain

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)Program

5.

Visi & Misi Eselon IPerumusan Outcome Program4.

Renstra K/LPerumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes

K/L)

2.

KetDok SumberUraian KegiatanNo.

TahapanTahapan kegiatankegiatan dalamdalam PenerapanPenerapan PBK PBK 

PENETAPAN

SASARAN

STRATEGIS

PENETAPAN OUT-

COME, PROGRAM,

OUTPUT DAN

KEGIATAN

 

Diagram 3.1. Diagram Penerapan PBK  

PENETAPAN IKU

PROGRAM DAN IK

KEGIATAN

PENETAPAN

STANDAR BIAYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN &

PEMBELANJAAN

PERTANG-

GUNG

JAWABAN

PENGUKURAN

DAN EVALUASI

KINERJA

SIKLUS

PENERAPANPBK

 

MENGHITUNG

KEBUTUHAN

 ANGGARAN

 

Penerapan Siklus PBK sampai saat ini (tahun 2009) telah sampai

pada tahapan ketiga. Secara rinci tahapan siklus ke satu sampai

dengan tahapan ketiga telah/sedang dilaksanakan melalui langkah

sebagaimana tabel berikut (panduan mengenai langkah operasional

imaksud telah dijelaskan dalam Buku I):d

 

Page 25: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 25/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 21

Uraian pada sub‐bab selanjutnya merupakan uraian yang

menjelaskan tahapan siklus PBK pada tahapan keempat, kelima, dan

kedelapan.

3.2 

Persiapan 

Langkah persiapan merupakan tahapan penting dalam penerapan

PBK yang meliputi:

1.  nPemahama Tujuan PBK

Perencana memahami tujuan PBK secara benar. Denganpemahaman tersebut, perencana mampu merumuskan kinerja

yang akan dicapai melalui perumusan output   (pada tingkat

kegiatan) dan cara menghubungkan dengan tujuan PBK

Bab II.sebagaimana diuraikan dalam

2.  Pemahaman Kerangka Logis

Kerangka logis PBK juga telah dijelaskan dalam Bab II, dan hal ini

harus dipahami terlebih dahulu sehingga ada keajegan berpikir

dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui kerangka logis

kinerja yang akan dibangun.

3.  Penyediaan Dokumen sebagai Dokumen sumber

Yang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen

perencanaan (Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Unit

Eselon I, Rencana Kerja K/L, dan Rencana Kinerja Tahunan),

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun sebelumnya; dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembagamengenai tugas‐fungsi unit kerja.

Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan

pemahaman konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman

tersebut merupakan hal mendasar sebelum perencana menyusun

anggaran yang berbasis kinerja. Dengan adanya pemahaman ini,

perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai dan

bagaimana pelaksanaannya, katakanlah kinerja unit Eselon I dapat

Page 26: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 26/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 22

dicapai (diharapkan tercapai) melalui pelaksanaan kegiatan‐

kegiatan yang direncanakan.

Sedangkan penyediaan dokumen sumber merupakan langkah yang

diperlukan dalam penyusunan informasi kinerja beserta rincian

alokasi anggaran kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja

yang diharapkan. Salah satu contoh informasi tersebut adalah

indikator kinerja kegiatan. Adanya indikator kinerja kegiatan akan

membantu perencana dalam mempertimbangkan cara/tahapan

kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran dan efisiensi

biayanya.

Rincian dokumen sumber tersebut meliputi:

perencanaan gai nga ana.  Dokumen seba acuan pe lokasian ggaran

pada tingkatan program/kegiatan/subkegiatan;

b.  Dokumen LAKIP yang berisikan capaian kinerja

kegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai pertimbangan

dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan: apakah

kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akandilanjutkan pada tahun yang direncanakan, dan berapa jumlah

biaya yang diserap oleh kegiatan/subkegiatan;

c.  Dokumen Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai

tugas‐fungsi unit kerja sebagai acuan: apakah

kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

tugas‐fungsi masing‐masing unit kerja.

3.3 

Pengalokasian 

 Anggaran 

Informasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan

perencana untuk merinci kegiatan dalam bagian/tahapan kegiatan

(biasa disebut subkegiatan) beserta kebutuhan biayanya. Langkah‐

angkah yang diperlukan sebagai berikut:l

 

Page 27: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 27/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 23

1.  Identifikasi prioritas

Secara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan “penting”

aatau “kurang penting” dari suatu program/kegiatan. Suatu

program/kegiatan sesuai urutan prioritas dapat diberikan

nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 berarti

mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer

urut 2 dan seterusnya. Hal ini berarti jika ada keterbatasan

anggaran atau kebijakan pemotongan anggaran maka,

program/kegiatan dengan prioritas yang lebih rendah

merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda

terlebih dahulu.

Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan

(program/kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pengalokasian

anggaran yang dihubungkan dengan prioritas dapat

dikelompokkan sesuai dengan tingkatan dalam struktur

ga g‐masing K/L, sebagai berikut:or nisasi masin

a.  Tingakt K/L

Fokus pada pengalokasian anggaran dengan acuan prioritasnasional dan outcome  K/L yang sesuai dengan tugas dan

ab‐nya.tanggung jaw

b.  Unit Eselon I

Fokus pada pengalokasian anggaran baik yang mendukung

sasaran prioritas nasional maupun pengalokasian anggaran

untuk operasional melalui program yang akan dilaksanakan

(termasuk pembayaran gaji dan tujangan, operasional danan publik, serta prioritas K/L)pemeliharaan, pelayan

c.  Unit Eselon II/Satker

Fokus pada pengalokasian anggaran beserta cara

pelakasanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

tugas‐fungsi yang diemban. Unit Eselon II/Satker yang

melaksanakan kegiatan perlu juga mengidentifikasi

Page 28: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 28/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

ta Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 24Bab III Ta

 

tahapan/bagian kegiatan (sub kegiatan) berdasarkan suatu

skala prioritas.

Dalam hal ini perlu diketahui pembagian jenis subkegiatan

berdasarkan krieteria tujuan peruntukannya. Jenis

subkegiatan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu:

i). Subkegiatan Operasional

Subkegiatan ini terdiri dari subkegiatan Pengelolaan Gaji

dan Tunjangan (berasal dari eks: Kegiatan 0001) dan

subkegiatan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan

s: Kegiatan 0002).Perkantoran (bersal dari ek ii). Subkegiatan Tugas‐Fungsi

Subkegiatan ini berasal dari eks Kegiatan Dalam Rangka

Pelayanan Birokrasi (0003), dan Kegiatan Prioritas K/L

atau Penunjang.

Disamping pengalokasian anggaran kegiatan sesuai tugas‐

fungsinya, unit Eselon II/Satker yang melaksanakan kegiatan

bersifat “penugasan”1

. Subkegiatan pada kegiatan yangsifatnya penugasan tersebut menunjukkan tahapan/bagian

kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian output  

kegiatan. Tidak ada pengalokasian untuk alokasi gaji dan

operasional kantor. Kegiatan ini berasal dari eks Kegiatan

Prioritas Nasional (kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai

secara langsung sasaran program prioritas nasional).

2.  a d t gTarget y ng hendak icapai pada ahun yan dianggarkan

Setelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah

menetapkan target pada masing‐masing skala prioritas pada

berbagai tingkatan. Langkah kedua ini berkaitan erat dengan

erumusan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan.p

 

1 Berbeda dengan tugas‐fungsi Unit Eselon II

Page 29: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 29/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penganggaran Berbasis Kinerja | 25Bab III Tata Cara Penerapan

Pengukuran 

dan 

Evaluas Kinerja 

Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, K/L

melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu

unit kerja di lingkungannya berdasarkan sasaran dan/atau standar

kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

3.  Ketersediaan anggaran yang ada

Setelah tahap 1 dan 2 ditetapkan maka, langkah berikutnya

adalah melihat ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan

untuk menentukan luas lingkup kegiatan, skala prioritas,

sekaligus proses penyaringan kegiatan‐kegiatan yang akan

mendapat alokasi anggaran pada tahun yang direncanakan.

Dengan kata lain tahapan ini merupakan penyesuaian antara

rsediaan anggarannya.target yang hendak dicapai dengan kete

4.  Menuangkan dalam rincian pendanaan

Langkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan(kegiatan, subkegiatan, prioritas dan jumlah alokasi

anggarannya) dalam suatu rincian mengenai tahapan‐tahapan

kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil anggaran

tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik

Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Khusus (SBK).

Khusus pengalokasian anggaran untuk subkegiatan tugas‐fungsi

dan prioritas nasional perlu diperhatikan hal‐hal sebagai

berikut:

•  aDetil biaya yang merupakan input   sep njang telah ditetapkan

dalam SBU harus digunakan dalam pengalokasian anggaran;

•  Jika kumpulan detil biaya tersebut mengahasilkan output

tertentu

pengalokasian anggaran;

maka, SBK harus digunakan sebagai acuan

•  Dalam hal SBK belum ditetapkan maka, kumpulan detil biaya

tersebut dapat diusulkan menjadi SBK.

3.4 

Page 30: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 30/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 26

Pengukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi

tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan

evaluasi kinerja kegiatan merupakan salah satu alat analisa yangmenghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan efektivitas

pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran

pada tahun yang akan datang.

Maksud  dan Tujuan 

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan

pelaksanan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber

daya dan efektivitas pencapaian sasaran.

Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta

targetnya merupakan upaya konkret dalam memformulasikan

tujuan strategis K/L lebih nyata dan terukur. Dan pengukuran

kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu K/L. Dengan

kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat

agar dihasilkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi

peningkatan kinerja.

Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi K/L untuk

menilai :

1. Pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan;

tan; dan2. Identifikasi dan analisis kelemahan program/kegia

n e k 3.  Ti dakan yang t pat untu meningkatkan kinerja.

Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik

( feedback ) manajemen untuk memperbaiki kinerja secara

berkelanjutan.

Page 31: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 31/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 27

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap

pencapaian tujuan dan pengungkapan kendala baik pada saat

penyusunan maupun pada saat implementasi kebijakan untukmemberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja

kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.

Evaluasi kinerja kegiatan meliputi evaluasi efisiensi tingkat

kehematan pemanfaatan sumber daya (input ) yang dilakukan

melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber

daya (input ) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi

efektivitas ketepatan hasil (output ) dilakukan melalui

) apembandingan hasil (output   deng n target rencana.

Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan

informasi kemajuan serta keberhasilan program berupa: efektivitas

pencapaian sasaran program dan, efisiensi biaya program. Secara

rinci manfaat pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam penerapan

penganggaran berbasis kinerja, adalah:

1.  membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktu

yang singkat;

2.  mengetahui kekurangan‐kekurangan yang perlu diperbaiki dan

k y amenjaga inerja ang sudah b ik;

3.  sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan

evaluasi program;

4.  sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya;

dan

5.  sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi

selanjutnya.

Hal -Hal   yan    perlu d kur   

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian

hasil/realisasi penggunaan dana dari beberapa aspek bidang

penganggaran dalam kurun waktu tertentu, yaitu :

 g iu

Page 32: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 32/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 28

1.  Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Dalam hal ini masukan yang perlu diukur adalahrealisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana,

a a t n .seberap besar d na yang elah digu akan

2.  Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan dan

ketepatan pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan %

pencapaian hasil kegiatan.

3.  Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat

diperoleh dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun

tidak berwujud. Keluaran ini diukur berdasarkan satuan yang

telah ditentukan.

4.  Hasil, merupakan segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah yang mempunyai

efek langsung yaitu merupakan bagian dari (%) pencapaian

sasaran program dan keterkaitannya.

 Substansi   yang Dievaluasi  

Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa

yang dilaksanakan oleh K/L terhadap pencapaian output dan

outcome pada program/kegiatan atas alokasi input, dengan

membandingkan realisasi terhadap rencana (meliputi masukan,

keluaran, dan hasil). Secara rinci hal‐hal yang dievaluasi adalah :

1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan;

an;2. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiat 

 3. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program;

4.  Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang

ditetapkan.

Page 33: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 33/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 29

3.5 

Peluang 

dan 

Tantangan 

Penerapan PBK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidakringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang

lebih berat adalah mengubah mind  set  tidak hanya pada lingkungan

Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

sebagai lembaga legislatif. Mind  set   DPR dalam rangka pembahasan

dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

diharapkan juga berubah menjadi output  base, tidak lagi input  base.

Beberapa butir‐butir pemikiran berkenaan dengan hubungan antara

eksekutif dengan legislatif dalam rangka pembahasan dan

p ne etapan APBN dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.  Di level nasional, pengalokasian anggaran didasarkan pada target

kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan serta

pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;

2.  Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnya

dijabarkan dalam kegiatan‐kegiatan prioritas;

3. 

Di level K/L, pengalokasian anggaran mengacu pada Program

dan Kegiatan masing‐masing unit sesuai dengan tugas dan

fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi angka

dasar (baseline)  serta alokasi untuk kegiatan prioritas yang

bersifat penugasan;

4.  Penghitungan kebutuhan anggaran untk masing‐masing kegiatan

mengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan

dihasilkan;

5.  Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkan

dalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak

dirinci sampai dengan kode akun). 

Page 34: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 34/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 30

BAB IV  MEKANISME TRANSFORMASI DI 

MASA TRANSISI 

Bab ini menguraikan perubahan atau transformasi dari

program/kegiatan 2009 menjadi program/kegiatan hasil

restrukturisasi dan dari format existing RKA‐KL menjadi format baru

RKA‐KL. Uraian mengenai transformasi program/kegiatanmenjelaskan mengenai penyusunan anggaran dengan menggunakan

program/kegiatan hasil restrukturisasi. Termasuk di dalamnya

adalah perubahan pengelompokan kegiatan yang dikenal dalam

struktur format existing RKA‐KL. Sedangkan uraian mengenai format

baru RKA‐KL menjelaskan substansi informasi kinerja, tidak hanya

menampilkan angka atau jumlah alokasi anggaran semata, tetapi

juga ada informasi mengenai hubungan angka tersebut dalam

rangka pencapaian kinerja.

Adanya transformasi baik dari program/kegiatan maupun format

baru RKA‐KL tersebut memerlukan penanganan khusus. Informasi

apa saja yang adan dalam struktur program/kegiatan 2009 yang

masih dapat dipergunakan serta hal‐hal baru apa saja yang harus

disediakan. Informasi‐informasi tersebut nantinya tertuang dalam

format baru RKA‐KL.

4.1  Transformasi Program/Kegiatan 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III mengenai langkah penerapan

PBK, salah satunya adalah restrukturisasi program/kegiatan.

Page 35: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 35/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

ekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 31Bab IV M

 

Salah satu aturan secara umum mengenai restrkturisasi

program/kegiatan adalah suatu unit Eselon II/satker mempunyai 1

(satu) kegiatan1

.

Pemikiran ini membawa konsekuensi bahwa satu kegiatan yang ada

pada Unit Eselon II/satker akan mempunyai ruang lingkup

pembiayaan baik untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional

dan pemeliharaan perkantoran sehari‐hari, sekaligus pelayanan

birokrasi. Dengan kata lain, suatu kegiatan akan mempunyai

komponen yang sifatnya penunjang (gaji dan tunjangan, operasional

dan pemeliharaan perkantoran sehari‐hari) dan komponen yang

sifatnya langsung berkaitan dengan keluaran kegiatan. Proses

penyesuaian alokasi anggaran program/kegiatan 2009 dalam

program/kegiatan hasil restrukturisasi dijelaskan di bawah ini.

Langkah-  Alangkah Transformasi lokasi  Anggaran Program/Kegiatan 

Proses transformasi alokasi anggaran program/kegiatan perlu

ditata langkah demi langkah agar dapat dicapai hasil yang

diharapkan. Hasil tersebut berupa alokasi anggaranprogram/kegiatan yang secara bersama mendukung pencapaian

prioritas nasional dan sesuai dengan visi‐mis Presiden terpilih.

Lan k  gkah dimaksud secara berurut sebagai beri ut:

1.  Pemahaman struktur program/kegiatan 2009 dibandingkan

dengan program/kegiatan hasil restrukturisasi.

Perencana mampu memahami struktur program/kegiatan hasil

restrukturisasi dan hubungan antar tingkatan sebagaimanaDiagram 4.1 di bawah ini. Hal‐hal yang perlu mendapat perhatian

dari diagram tersebut:

1 Aturan umum ini tidak berlaku jika dalam tugas‐fungsi unit Eselon II mempunyai dua tugas‐fungsi yang

berbeda sehingga memungkinkan suatu Unit Eselon II mempunyai kegiatan lebih dari satu. Disamping itu

adanya penugasan tertentu dalam rangka melaksanakan Kegiatan Prioritas nasional juga memungkinkan

suatu Unit Eselon II mendapat Kegiatan tersendiri.

Page 36: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 36/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 32

•  Rencana kinerja K/L pada dasarnya merupakan rumusan

kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tertentu

di masa yang akan datang (biasanya 5 tahun) sebagai upayamewujudkan visi‐misi K/L. Infromasi ini tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana kinerja

tersebut menghasilkan outcome  K/L dengan ukuran

keberhasilan melalui perumusan indikator kinerja K/L. Pokok‐

pokok kebijakan yang ada dalam Renstra K/L mewarnai

kebijakan yang dibuat secara tahunan yang ada dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

•  Rencana kinerja baik pada tingkat program atau kegiatan,

termasuk sasaran terukur yang dihasilkan beserta ukuran

capaian kinerjanya (indikator kinerja) merupakan design  dari

penentu kebijakan di Pemerintah Pusat berupa RKP;

•  Rincian alokasi anggaran dan cara pelaksanaannya merupakan

design unit kerja yang akan melaksanakan.

• 

Aturan umum rumusan suatu kegiatan adalah satu unit EselonII mempunyai 1 kegiatan. Artinya jika suatu unit Eselon II

mempunyai semua jenis kegiatan sebagaimana kelompok

kegiatan dalam RKA‐KL tahun 2009 maka, tingkatan kegiatan

dimaksud setelah hasil restrukturisasi menjadi subkegiatan;

Page 37: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 37/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 33

Diagram 4.1. Strukur Perencanaan Penganggaran 

2.  Mempersiapakan data, berupa:

a. Nama program, kegiatan, subkegiatan, dan grup akun beserta

alokasi anggarannya yang berasal dari data RKA‐KL tahun

2009. Hal yang perlu dipahami bahwa grup akun dalam suatu

sub kegiatan beserta sub output yang dihasilkan (yang berasal

dari eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas K/L, dan eksKegiatan Prioritas Nasional) adakalanya bersifat mandiri.

Artinya sub output yang dihasilkan mempunyai sifat yang

menunjang langsung output kegiatan, tetapi tidak terkait

langsung dengan sub output pada tingkat sub kegiatannya. Oleh

karena itu dalam penyediaan data ini perlu adanya pemetaan

kembali program sampai dengan grup‐grup akun;

b.  Program/kegiatan hasil restrukturisasi (termasuk Indikator

Kinerjanya). 

3.  gPemetaan Pro ram/Kegiatan

Berdasarkan data‐data butir 2 tersebut di atas maka, K/L

melakukan transformasi melalui pemetaan (mapping) program,

kegiatan, sub‐subkegiatan, dan grup akun dalam

program/kegiatan hasil restrukturisasi dengan cara sebagai

berikut:

Page 38: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 38/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 34

Baru RK KL 

Dokumen anggaran dalam proses penyusunan anggaran

sebagaimana diuraikan di atas secara formal disebut Rencana Kerja

a.  Program‐program 009 pada suatu Unit Eselon I dimasu

dalam program hasil restrukturisasi;

b. 

Kegiatan‐kegiatan 2009 dimasukkan dalam kegiatan hasilrestukturisasi dengan memperhatikan hal‐hal sebagai

beriku

2 kkan

t:

•  Eks Kegiatan 0001 dan 0002 setelah transformasi

menjadi suatu subkegiatan tersendiri dan

menghasilkan suboutput dengan sifat penunjang tidak

langsung pencapaian output   kegiatan tetapi

oua)

mempunyai dampak terhadap tput   secarakeseluruhan (dari sisi efektivitas dan kualitas‐ny ;

•  Mengelompokkan grup‐grup akun dalam suatu

subkegiatan tersendiri yang menghasilkan suboutput  

tertentu yang bersifat menunjang langsung pencapaian

output   kegiatan. Kelompok grup akun ini berasal dari

subkegiatan eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas

ia Na l.K/L, dan eks Keg tan Prioritas siona

• 

Masing‐masing subkegiatan yang mengahsilkansuboutput tersebut agar dapat dinilai kinerjanya maka,

dibentuk Indikator Keluaran (Inkel). Inkel tersebut

harus dapat dinilai keterkaitan substansinya dengan

salah satu Indikator Kinerja Kegiatan.

4.  Setelah ketiga tahapan/langkah tersebut selesai dilakukan,

barulah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang sudah terisi

secara lengkap sampai dengan subkegiatannya beserta alokasianggarannya dimasukkan dalam format baru RKA‐KL.

4.2 

Transformasi Format  Exsisting RKA-KL dalam Format  

 A-

Page 39: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 39/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 35

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐KL). RKA‐KL ini

disusun oleh satuan kerja (satker) pada masing‐masing K/L.

Dokumen RKA‐KL ini terdiri dari format‐format yang berisikaninformasi mengenai kinerja, organisasi, belanja dan pendapatan.

Sebelum bicara mengenai transformasi format RKA‐KL perlu

dipahami mengenai perbedaan substansi kedua format tersebut,

yaitu:

1.  RKA‐KL Format Existing

RKA‐KL terdiri dari 13 form yang dapat dikelompokkan dalam

form belanja dan form pendapatan. Form belanja berbentukdaftar rincian biaya suatu kegiatan (termasuk jenis belanja

pengeluaran) beserta keluran yang ingin dicapai kegiatan.

Sedangkan form pendapatan berbentuk daftar rincian

pendapatan per kegiatan dan per akun pendapatan yang

diterima oleh suatu satker atas pelaksanaan kegiatan.

Informasi kinerja dalam format existing RKA‐KL sangat minim

disampaikan oleh K/L. Informasi kinerja hanya terdapat pada

isian indikator keluaran pada tingkat kegiatan dan subkegiatan.

Informasi kinerja tersebut tersebar pada format 1 (1.1 s/d 1.5).

Jika informasi tersebut ada, masih perlu diuji terlebih dahulu

apakah isian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja

kegiatan.

Disamping itu kesinambungan informasi kinerja antar tingkatan

program/kegiatan/subkegiatan belum dapat dilihat secara utuh,

adakalanya terputus pada tingkat subkegiatan dan/ataukegiatan. Yang menghubungkan informasi kinerja hanya berupa

nama kegiatan.

Diagram 4.2 di bawah ini menggambarkan format existing  RKA‐

KL beserta substansinya.

Page 40: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 40/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 36

Diagram 4.2. Format  Exsisting RKA-KL 

55

DEPARTEMEN K EUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARA N

3.43.43.33.33.23.23.13.1

2.42.42.32.32.22.22.12.1

1.51.51.41.41.31.31.21.21.11.1 ANGGARAN SATKER

 ANGGARAN UNIT ES I

 ANGGARAN K /L

FORMAT EXISTING RKA-KL

KEGIATA N

KELUARAN

VOLUME

KELUARAN

 ANG GAR AN

KINERJA

KEGIATA N

PRA KIRAA N

MAJ U

KPJM

KEGIATA N

JENIS BELA NJA

MEMUAT

BIAYA OUTPUT

 ANG AR AN

TERP ADU

 ANG GAR AN

KINERJA

KEGIATA N

PENDAP ATAN

KEGIATAN

JENIS B ELANJA

RINCIAN PER

MATA AN GGARAN

MEMUAT BIAYA

INPUT

 ANG GAR AN

KINERJA

 

2.  RKA‐KL Baru Format

RKA‐KL format baru terdiri dari 3 form yang dapat

dikelompokkan berdasarkan keutuhan informasi kinerja pada

tingkat K/L dan Unit Eselon I. Informasi belanja dan pendapatan

yang ada dalam format existing RKA‐KL berada pada formterpisah. Sedangkan yang ada dalam form baru RKA‐KL,

informasi dimaksud digabung menjadi satu.

Informasi yang dikemukakan dalam format baru RKA‐KL lebih

menonjolkan mengenai kinerja yang akan dicapai oleh masing‐

masing K/L dan masing‐masing Unit Eselon I. Ruang lingkup

informasi kinerja tersebut meliputi:

a.  Kinerja yang ingin dicapai oleh K/L sebagai terjemahan visi‐

 misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah;

b.  Kinerja Unit Eselon I sebagai terjemahan dan dukungan

terhadap pencapaian kinerja K/L melalui program dan

dijabarkan dalam kegiatan‐kegiatan;

c.  Rencana pendapatan K/L sehubungan dengan pelaksanaan

program/kegiatan.

Page 41: Penganggaran Kinerja

8/20/2019 Penganggaran Kinerja

http://slidepdf.com/reader/full/penganggaran-kinerja 41/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Berdasarkan gambaran informasi kinerja antara format existing 

dengan format baru RKA‐KL maka, langkah transformasi dari

u k format existing  ke format bar RKA‐KL dapat dila ukan melalui:

a.  Informasi kinerja yang merupakan hasil restrukturisasi

g b d siprogram/ke iatan diam il dan ijadikan referen dalam

program aplikasi format baru RKA‐KL;

b.  Sedangkan informasi kinerja lainnya seperti strategi

pencapaian sasaran strategi dan strategi pencapaian hasil

harus diisi secara manual dalam format baru RKA‐KL. Yang

mengisi informasi tersebut adalah Biro

Perencanaan/Keuangan masing‐masing K/L karena berisikan

hal‐hal yang sifatnya strategis bagi K/L;

c.  Berdasarkan informasi yang telah ada dalam tabel referensi

aplikasi RKA‐KL tersebut dan arah kebijakan maka, Unit

Eselon II/satker akan merinci alokasi anggaran

program/kegiatan sesuai dengan acuan capaian kinerja dari

masing‐masing Unit Eselon II/Satker.