KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; b. bahwa proses penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang dilakukan oleh Wajib Pajak pengembang (developer) perlu diberikan kemudahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau i
16
Embed
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN ... · tanah dan/atau b.angunan,dan perjanjian pengikatan jual t3elt at,\sta4nah dan/atau uanounan beserta peruejaliannya surat permohonan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penelitian pemenuhan
kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan oleh Kantor
Pelayanan Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara
PenghasUan atas I'engiinsilan dnri Pcngallhan Hak atas Tanalidan/atau Bangunaii ataii Porubniiaii Pcrjaiijian Pcngikatan Jual
Beli atas Taiiah dan/atau Bangunnn
Yth. Kcpala Kantoc Pelayanan PaJak
Says yang bertanda tangan di bawah ini:
Naina :
NPWP :
Jabatan :
Alaraat : ;
Tetepon :
BcRindak sebagai
Wakil Wajib PajakKuasa dari Wajib Pajak
Nama
NPWP
Alamat
dcngan ini mcngajukan pennohonan penclitian bukti peracnuhan kevvajiban pcnyctoran pajak pvnghasilan ataspcnghasilan dari pengalihan hak atas lanah dan/atau bangunan atau perubahan peijanjtan pcngikacan Jual bcliatas tanab daii/atau bangunaii:
Skcma Non-KIK DIRE
Skeraa KIK DIRE •)
dalam daftar lerlampir uniuk dilakukan pcnclitian,
Demikian disanipaikan.
..20.
Wakil Wajib P^ak/Kuasa,
Tanda Tangan
Keterangan Pengisian
*) Khusus pcngalihan hak aias tanali dan/atau bangunan dilakukan kcpada Special Purpose Company atauKontrak Investasi Kolcktif (KIK) dalam skcma KIK tcrientu, diJampiri tambaban cfokumcn scbagai bcrikut:
1. fotokopi pemberitahuan cfektilhya puriiyatnan pcnctoflaran DIRE bcrbcntuk KJK yang ditcrbitkan dan tclahdilcgalisasi oleh OJK;
2. ketcrangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengaiihkan ReaJ Estat bertransaksi dcngan Special PurposeCompany aiau KIK dalam skcma KIK tenctilu:
3. surat pernyataan bahwa Wftjib P«\iak tnelakukan pengalihan Real Estaikepada SpcciafPurposeCompanyatauKIK dalam skenia KIK tcrtcntu dcngan nmturai.
(1) Diisi dengan nama Perumahan / Apartcmen(2) Diisi dengan nama Cluster / Tower(3) Diisi dengan nama Blok dan nomor unit(4) Diisi dengan luas tanah / bangunein(5) Diisi dengan Nama PcmbelL(6) Dtisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).(7) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Pcnghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kcdua) ditulis "2°.(8) Diisi dengan jumlah pembayaran.(9) Diisi dengan PPh lerulang.(10) Diisi dengan Kode Akun Pajak.(Ill Diisi dengan Kode Jenis Setoran.(12) Diisi dengan Nomor Transaksi Pcncrimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).(13) Diisi oleh KPP dengan dituUs "sesuai' atau 'tidak sesuai'.(14) Diisi landa tangan pejabat penelici bukli pcmenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.(15) Diisi dengan nama pejabat penelili bukti pcmenuhan kevvajiban penyetoran Pajak Penghastlan.(16) Stempci Kantor Pclayanan Pajak.
DiREfscra
DIREKT®JENDERAL
IENDI2RAL PAJAK,
:T PAKPAHANit?
LAIiIPlSAN IVA
PEBATURAN DIREKTUK JENUKHAl. HWAK
NOMOR V7M:..mm\9 TKNTANO FERUaiUlAN ATrtS I'ISHATURANnmmuR JHiDKHAI. PAJAK NOMOR HER-lB/PJ/aotT TATA CAWVreNBUTtAM OUKn rEMfiNUHAN KEWAJtHAN rENYKTOKAN PAIAKPENOHASlUUf ATA3 ITNOrfAalLAN DARI PENOAJJHAN HAK ATAS TAHAH
Dalamhal tetriapal data yang menyebabkan Pajak Penghasilankuniu^
dibauar, Direksorat Jenderal Patak berwenann untuk ineima^ kekurgiyjannua.
Petunjuk Pcngisian
1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukli Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.2. Dlisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak alas lanah dan/atau bangunan.4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak alas tanah dan/atau bangunan.5. Diisi nama Perumahan / Apariemen.6. Diisi nama Cluster / Tower.7. Diisi nama Blok dan nomor unit.
8. Diisi luas tanah / bangunan.9. Diisi dengan Kode Akun Pajak.10. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.11. Diisi dengan masa pajak.
12. Diisi dengan "terlampir".13. Diisi dengan °ierlampir".14. Diisi dengan Nomor Bukli Penerimaan Surat.15. Quicfc i?esponse Code.16. Diisi dengan tanggal Pcnelilian Bukti Pemcnuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasiian.17. Paraf pelugas peneliti bukli pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.18. Tanda tangan pejabal pencUli bukli pemcnuhan kcwajiban penyetoran Pajak Penghasilan.19. Nama pejabat peneiiii bukti pemenuhan kewajiban penycioran Pajak PenghasUan.20. Stempel Kantor Pelayanan Pajak.
OIREKTURJENOER
R JENDERAL PAJAK,
• ?
if;T PAKPAHAN
Nama Perumahan / ApartemenNama Cluster / TowerNama Blok - Nomor Unit
dcngan uania Pcminahan / Apaxtcmcn.dengan naiua Cluster / Tower.dcngan nama Blok dan nomor unit.Suas tanah / bangunan.dengan nama pihok pcmbcli.dcngan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor peml>cli (pilih saJah saiu).dcngan tcrmin pcmbayaran pajak pcngliasilan. Scbngai contoh pcmbayaran tcrmin kc-2 (kcdua) dilulis *2*dengan jumlah ptmbayaran.dcngan jumlah Pajak Pcnghasilan yang terutang.
dengan Kode Akun Pajak.dcngan Kode Jcnis Seloran.
dengan Nomor Transaksi Pcncrimaan Negara {NTPN)/NoniorBuktl Pemindahbukuan (Pbk).
olch KPP dcngan ditulis 'scsuai' atau 'tidak sesuai'.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-.../PJ/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TATA CARA PENELITIAN BUKTIPEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASlUN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAUBANOUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL) ATAS TANAHDAN/ATAU BANQUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP >
KANTOR PELAYANAN PAJAK 2
SDRAT PBMBBRITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI
Nomor
Lampiran
Hal
Yth
NPWP.
Di
Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan KewajibanFenyetoran PPh Tidak Lengkap dan/ atau Tidak Sesuai
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ' tanggal ' hal «, dengan inidisampaikan bahwa permohonan peneliOan bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan daripengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, atau perubahan peijanjian pengikatan jual beli atas tanahdan/ atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masihterdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/ atau date yang tidak sesuai, dengan rincian sebagaiberikut:
a. kelengkapan dokumen persyaratan
No Uraian Ketengkapan DokumenKeterangan
Ada Tidak Ada
1. Fotokopi pemberitahuan efektifnya pemyataan pendaftaran DIREberbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK. *)
2. Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estatbertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIKtertentu. *)
3. Surat pemyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajakmelakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atauKIK dalam skema KIK tertentu *)
b. kesesuaian data penelitian formal dalam data terlampir.
Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/ atau rnenyesuaikan data tersebut, Saudara dapatmengajukan kembali permohonan penelitian tersebut
Demikian disampaikan.
/,.20..
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak\ Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP
Cap Kantor >•
Nama
Petunjuk Pengisian
*) Khusus pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Special Purpose Company atau KontrakInvestasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu.
1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.3. Diisi dengan nomor surat.4. Diisi dengan lampiran surat.
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi, NPWPdan alamat.6. Diisi dengan nomor surat WaJib Pajak7. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.8. Diisi dengan hal surat Wajib Pajak.9. Tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan / Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
10. Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan / Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan11. Stempel Kantor Pelayanan Pajak
i
Nama Peruraahan / ApartetnenNama Cluster / To\wrMama Bkik - Nomor Unit
Luss Tanata / Bangunan
Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan13
1}
u
li
Lampiran Surai Pemberiiahuan PermohonanPenclitian Tidak Lcngkap dan/atau Tidak ScsuaiNoraor ;