PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 46 hal putusan no.73/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 73 / pdt / 2017 / pt.mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 1 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN

P U T U S A N

Nomor : 73 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara ;

ZAINUDDIN, Pekerjaan Swasta, Umur 74 tahun,tempat tinggal di Jl Komodor

Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Lalang

Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi,

selanjutnya disebut Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATA

RAJA SIMARMATA, SH., Advokat/Pengacara

dari Kantor “MATA RAJA SIMARMATA &

PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Pahat

N0.21 RT/RW: 006/02, Komplek PLN Klender

Kelurahan Jati Negara Jakarta Timur 13930,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT

REKONVENSI sekarang PEMBANDING ;

L a w a n :

1. H. RAMLI LUBIS, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei

Kopas Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari

Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten

Asahan; Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT

REKONVENSI sekarang TERGUGAT I ;

2. NAZHAH Br. PANJAITAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jalan Sei Kopas Lingkungan II Kelurahan

Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Timur

Kabupaten Asahan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI

sekarang TERBANDING II ;

Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II

KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI

memberikan kuasa kepada:

1) HERMAN HADI, S.H;

2) MARAIHUT SIMBOLON, S.H;

3) ADI GUNAWAN,S.H;

4) MUDFAR ALIANUR, S.H;

Keempat orang tersebut diatas merupakan

Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat

Magang pada Kantor Hukum Hadi Simbolon &

Rekan, beralamat Kantor di Jalan Sidomulyo

No. 65, Kelurahan Pulo Brayan I, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan – Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09

Oktober 2015;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI, beralamat di

Jalan Kom Yos Sudarso, Kel. Lalang, Kec.

Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya

disebut TERGUGAT I II KONVENSI sekarang

TERBANDING III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BUTTU O. SIMANUNTAK, S.H. ( Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara);

2. JANSEN PURBA (Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1002/100-

12.76/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi pada tanggal 18 September 2015 dalam register Nomor

36/Pdt.G/2015/PN.Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 4000, 5 M2 (empat ribu koma

lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing

Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Lalang, setempat dikenal dengan Jalan Yos

Sudarso, Lingkungan I, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah parit kebun almarhum

Saimin/Sariah.

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Parit Kebun.

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Saolah / Mustafa.

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

2. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari Ibunda Penggugat yaitu

almarhum Asiah dengan Ayah Penggugat yang bernama Ahmad;

3. Bahwa Ibunda Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973 sedangkan

Ayah Penggugat telah meninggal dunia dan dari perkawinan mereka

diperoleh 6 (enam) orang anak namun 5 (lima) orang diantaranya telah

meninggal dunia sehingga hanya Penggugatlah yang masih hidup;

4. Bahwa Ibunda Penggugat merupakan anak kedua dari perkawinan Nenek

Jahura dengan Kakek Calak;

5. Bahwa dari perkawinan Nenek Jahura dengan suaminya (Kakek

Penggugat) yang bernama Calak mempunyai 2 (dua) orang anak

perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:

a. Jawiyah (perempuan) sebagai anak pertama (Uwak Perempuan

Penggugat) atau kakak perempuan dari Ibu Kandung Penggugat yang

telah meninggal dunia pada tahun 1980 akan tetapi tidak mempunyai

keturunan dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama Haji

Basri;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


b. Asiah (perempuan) sebagai anak kedua (Ibu Kandung Penggugat) telah

meninggal dunia pada tahun 1973 mempunyai keturunan 6 (enam

orang);

c. Ibrahim (laki-laki) sebagai anak ketiga (Paman Penggugat) telah

meninggal dunia pada tahun 1975 tanpa memperoleh keturunan dari

perkawinannya dengan Almarhummah Sana;

6. Bahwa Nenek Jahura meninggal dunia pada tahun 1973 sedangkan

suaminya yaitu Kakek Calak meninggal dunia pada tahun 1970;

7. Bahwa Nenek Penggugat yang bernama Jahura telah membeli sebidang

tanah yaitu tanah objek sengketa dari Hajjah Rubiah pada tahun 1946

berupa sebidang tanah kosong dan kemudian mendirikan berupa rumah

tempat tinggal yang sekarang dikenal Jalan Kom. Yos Sudarso

Lingkungan I, Kelurahan Lalang (dahulu Kelurahan Rantau Laban) Kec.

Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

8. Dengan demikian asal usul ataupun sejarah kepemilikan tanah kepunyaan

Penggugat (tanah objek sengketa) adalah dari Nenek Penggugat yang

bernama Jahura sedangkan Nenek Jahura tersebut memperoleh tanah

objek sengketa dengan cara membeli dari Hajjah Rubiah pada tahun 1946

kemudian oleh karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia

dan Pak Cik Penggugat yang bernama Ibrahim juga telah meninggal dunia

yang kebetulan tidak mempunyai keturunan, Uwak perempuan Penggugat

yang bernama Jawiyah juga telah meinggal dunia tidak mempunyai

keturunan sedangkan saudara kandung Penggugat seluruhnya sudah

meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa jatuh kepada Penggugat;

9. Bahwa sekitar akhir bulan April 2013 tepatnya pada tanggal 30 April 2013

Penggugat sangat terkejut mendapatkan pemberitahuan dari seorang yang

bernama Haji Anwar yang mengaku selaku kuasa dari Haji Fatimah Binti

Zakaria sudah membeli tanah milik Penggugat dari Haji Ramli Lubis dan

sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 230 dan No. 34 dan No. 35 ditanah

tersebut sekaligus memberitahukan kalau diatas tanah Penggugat terbit

sertifikat Hak Milik No. 230 dan No. 34 dan No. 35 dan Hajjah Fatimah

Binti Haji Zakaria tersebut hendak membeli atas tanah dimaksud hanya

seluas ± 3.200 m2 dari yang bernama Haji Ramli Lubis, sehingga

Penggugat meminta fotocopy sertifikat dimaksud dan selanjutnya

Penggugat menyampaikan permasalahan ini Kepada Wati sebagai anak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dari salah seorang yang pernah menyewa tanah objek sengketa tersebut

dari Nenek Penggugat yaitu Nenek Jahura dan berkebetulan hanya

Watilah selama ini yang peduli kepada Penggugat;

10. Bahwa sebenarnya selain dari pada Wati masih ada lagi beberapa orang

penyewa rumah milik Nenek Penggugat yang bernama Jahura yaitu:

1. Hamzah Panjaitan;

2. Abi (Suku Tionghua) selaku mantan Kepling di dusun 1 dan tetapi Pak

Abi tersebut sudah pindah ke Jakarta;

3. Chairul Saleh Batu Bara;

4. Min Harsudi;

11. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan secara turun

temurun dari Nenek Penggugat hingga kepada orang tua Penggugat dan

akhirnya kepada Penggugat;

12. Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh pihak keluarga

besar Penggugat secara turun temurun dari mulai tahun 1946 hingga saat

ini karena tanah objek sengketa tersebut dibeli Nenek Jahura pada tahun

1946 dari Hajjah Rubiah;

13. Bahwa dahulu semasa hidup Nenek Jahura dan/atau Ibunda Penggugat

diatas tersebut telah berdiri rumah tempat tinggal milik Nenek Penggugat

(Nenek Jahura) dan beberapa pintu rumah sewa dan sewanya diterima

oleh nenek Penggugat semasih hidup dan diteruskan hingga kepada Uwak

Penggugat yiatu Jawiyah dan terakhir kepada Penggugat Penggugat

sudah meninggal dunia Uwak Juwiyah dan Pak Cik Penggugat yang

bernama Ibrahim telah meninggal dunia yang kebetulan tidak mempunyai

keturunan, Uwak perempuan Penggugat yang bernama Jawiyah juga telah

meninggal dunia tidak mempunyai keturunan sedangkan Saudara

Kandung, Penggugat seluruhnya sudah meninggal dunia sehingga Tanah

Objek Sengketa jatuh kepada Penggugat. Namun seiring dengan waktu

rumah bangunan tersebut telah lapuk dan akhirnya runtuh sehingga yang

tinggal hanyalah rumah darurat semi permanen yang ditempati/dihuni oleh

Penggugat selama ini

14. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara Aquo telah terbit 3

(tiga) Sertifikat Hak Milik (diterbitkan oleh Tergugat III) yaitu:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


a) Sertifikat Hak Milik No.35/Desa Lalang atas nama Haji Ramli Lubis

(Tergugat I) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.

31/Lalang/1998 tanggal 28-05-1998 seluas 1.607 m2;

b) Sertifikat Hak Milik No.34/Desa Lalang atas nama Nahzhah Panjaitan

(Tergugat II) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.


c) Sertifikat Hak Milik No.230/Desa Rantau Laban, atas nama Hamzah

Panjaitan tertanggal 6-8-1986 berdasarkan Surat Ukur No. 449/1986

tanggal 1-8-1986 seluas 190 m2;

15. Bahwa dikeluarkannya ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Aquo oleh Tergugat

III Jelas telah merugikan kepentingan Penggugat Secara Yuridis;

16. Bahwa tanah objek sengketa yang diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik

dimaksud merupakan kepunyaan Penggugat yang dibeli oleh Nenek

Penggugat dari Hajah Rubiah pada tahun 1946, hal ini diketahui

Penggugat adalah setelah Nenek Penggugat (Jaurah) meninggal dunia

pada tahun 1973, Penggugat merapi-rapikan kamar Nenek Penggugat dan

pada saat membersihkan tempat tidur dibawah tilam ada selembar Segel

bertuliskan Surat Jual Beli tanah antara Rubiah dan Jahura di Kamar

Nenek tersebut. Tiba-tiba Penggugat melihat dibawah tilam bahwa ada

secarik kertas berwarna kuning keemasan, dengan gambar burung garuda

di sebelah kiri atas. Lalu Penggugat membacanya ternyata surat tersebut

merupakan surat jual beli antara Nenek Penggugat (Nenek Jaurah)

dengan Hajjah Rubiah;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat tersebut kepada Uwak

perempuan Penggugat atau Kakak Kandung dari Ibu Penggugat yang

bernama Jawiyah karena beliaulah sebagai Anak Sulung (Anak Tertua)

dari Nenek Jahura yang masih hidup sebag Ibu Penggugat yang bernama

Asiah sudah meninggal dunia pada tahun itu juga (tahun 1973) sedangkan

anak laki-laki nenek tersebut yang bernama Ibrahim (Adik Kandung) dari

Ibu Penggugat pada saat itu sakit-sakitan dan sudah meninggal dunia

pada tahun 1975 tanpa meninggalkan keturunan;

18. Bahwa kemudian Uwak perempuan Penggugat tersebut juga telah

meninggal dunia pada tahun 1980 juga tidak meninggalkan keturunan,

sehingga setelah Uwak tersebut meninggal dunia maka Penggugat pada

awal tahun 1982 telah meminta Uwak laki-laki atau suami Uwak Jawiyah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


yang bernama Haji Basri tersebut agar memberikan Surat Tanah tersebut,

bahkan diminta untuk memperlihatkan saja pun Suami Uwak tersebut tidak

mau, sehingga Penggugat mengadukannya ke Kodim, Tebing Tinggi;

19. Bahwa setelah Pihak Kodim Tebing Tinggi memanggil Suami Uwak

tersebut (Haji Basri) ternyata Uwak laki-laki tersebut telah melarikan diri ke

kampungnya di Daerah Kabupaten Asahan kemudian meninggal dunia di

Kampungnya tersebut dan hingga akhir hayat Uwak Haji Basri tersebut

(Suami Uwak Jawiyah), dirinya tidak pernah muncul atau datang lagi ke

Tanah Objek Sengketa, demikian pula Surat Tanah Objek Sengketa

hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat keberadaannya;

20. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Aquo atas nama Tergugat I dan

Tergugat II oleh Tergugat III telah melanggar ketentuan Pendaftaran tanah

yang menyatakan “bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu

diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-

batasnya” karena tetangga Penggugat selaku Jiran sebatas setelah di

konfirmasi atas terbitnya ke-3 (tiga) Sertifikat Hak milik tersebut secara

jelas dan tegas menyatakan kalau mereka sebagai Jiran sebatas tidak

pernah mengetahui jual beli Tanah Sengketa tersebut. Dan tidak pernah

menyaksikan atau menjadi saksi atau menandatangani Surat surat selaku

Jiran sebatas atas permohonan Hak Sertifikat-sertifikat tersebut;

21. Bahwa Tergugat III dalam mengeluarkan Sertifikat-sertifikat atas nama

Tergugat I dan Tergugat II diatas Tanah kepunyaan Penggugat secara

terang dan jelas telah menyalahi prosedur penerbitan Sertifikat Aquo dan

juga pembuatan dan penjagaan maupun pemeliharaan patok-patok batas

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

10 Tentang Pendaftaran Tanah;

22. Bahwa Penerbitan Sertifikat-sertifikat oleh Tergugat III atas nama Tergugat

I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan PP No. 10 Tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Kepala Kantor

Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan Pendaftaran Peralihan

sesuatu Hak atas Tanah, jika salah satu syarat didalam ketentuan Pasal

28 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1961 tidak dipenuhi;

23. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat-sertifikat atas nama

Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat III diduga telah melanggar

ketentuan dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


24. Bahwa ketentuan dari Pasal 196 ayat 1 huruf c PMA No. 8 Tahun 1961

Tentang Peraturan Tanda-tanda Batas yo Pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 PP

No. 24 Tahun 1997 yo Pasal 22 PMA No. 3 Tahun 1997 telah dilanggar

oleh Penerima Hak, sehingga dengan demikian sebenarnya Pemberian

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II oleh

Tergugat III dalam konteks perkara aquo sudah batal dengan sendirinya

atau setidak-tidaknya dapat dimohonkan untuk dibatalkan atau dicabut /

dievaluasi haknya;

25. Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti nantinya didepan Persidangan

pada saat persidangan PEMBUKTIAN SURAT yaitu:

a. Putusan PN Tebing Tinggi Nomor : 04/Pid.C/2013/PN.Ttd tanggal 19

Mei 2014;

b. Putusan PN Tebing Tinggi Nomor : 05/Pid.C/2015/PN.Ttd tanggal 17

April 2015;

c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013;

d. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 Surat Keterangan Ahli

Waris tanggal 18 April 2015;

e. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992;

f. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 April 2012;

g. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;

26. Permohonan Sita Jaminan dan Putusan Provisi atas/mengenai tanah

sengketa adalah beralasan dan patut dikabulkan

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti kebenarannya maka

seharusnya Pengadilan meletakkan sita jaminan dan mengabulkan

putusan provisi atas/mengenai tanah sengketa;

27. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat untuk menguasai tanah

sengketa dikemudian hari dan atau mencegah Tergugat I dan Tergugat II

melakukan Pengalihan Hak atau Pembebanan hak lainnya atas tanah

sengketa yang dapat menyulitkan Penggugat, maka beralasan apabila

Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah

sengketa;

28. Bahwa sita jaminan tersebut sangat mendesak (urgent) dan lebih

beralasan lagi mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

1984 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 yang pada

pokoknya menetapkan apabila ada suatu sengketa Pengadilan atas

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sebidang tanah maka haruslah ditetapkan/diperintahkan tanah sengketa

tersebut berada dalam status Quo (tidak dialihkan pemilikan atau

penggunaannya/penguasaannya);

29. Permohonan Putusan Provisi

Bahwa pemeriksaan perkara ini sampai memperoleh putusan akhir dapat

memakan waktu yang relative lama dan sementara itu Tergugat I dan

Tergugat II atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya

berdasarkan Sertifikat Hak Milik – Sertifikat Hak milik Tersebut diatas

dapat dilakukan perbuatan-perbuatan / tindakan-tindakan yang dapat

merugikan Penggugat seperti antara lain pengalihan hak dan atau

pembebanan hak lainnya atas tanah sengketa, pendirian bangunan-

bangunan gedung diatas tanah sengketa yang kesemuanya itu tentu akan

menyulitkan Penggugat dikemudian hari untuk pemilikan dan

penguasaannya atas tanah sengketa;

30. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan-

perbuatan / tindakan-tindakan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun

dilakukan orang-orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah

sengketa yang merugikan dan atau menyulitkan Penggugat dikemudian

hari seperti yang diuraikan diatas, maka beralasanlah kiranya apabila

Pengadilan sebelum memberikan putusan akhir dalam perkara ini, terlebih

dahulu menetapkan satu putusan provisi yang pada pokoknya melarang

Tergugat I dan Tergugat II dan orang-orang lain yang mendapatkan hak

dari padanya melakukan perbuatan-perbuatan / tindakan-tindakan yang

dapat merugikan / menyulitkan Penggugat seperti diuraikan diatas;

31. Bahwa agar putusan provisi ini tidak menjadi sia-sia dan dapat diharapkan

diindahkan / ditaati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka patutlah juga

ditetapkan dalam putusan Provisi itu kewajiban Tergugat I dan Tergugat II

secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang

besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila terjadi

pelanggaran atas putusan Provisi, uang paksa mana harus dibayar

sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

32. Bahwa Tergugat III turut digugat dalam perkara ini agar mengindahkan

dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini (te gehengen en te

gedongen);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


33. Bahwa oleh karena surat-surat bukti yang diajukan Penggugat terdiri dari

akte-akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,

maka beralasan kiranya apabila Penggugat mohon agar Pengadilan

menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

bantahan, banding atau kasasi (uit voorbar bij voorraad);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan memutuskan dan menetapkan:

DALAM PROVISI

I. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak

daripadanya melakukan tindakan berupa Pengalihan hak, mendirikan

bangunan, membebankan hak atau tindakan-tindakan lainnya atas tanah

sengketa seluas kira-kira 4.000, 5 m2 terletak di Jalan Yos Sudarso

Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing

Tinggi;

II. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap hari sekaligus dan seketika kepada Penggugat apabila

melanggar putusan Provisi;

DALAM POKOK PERKARA :

I. Mengabulkan seluruh gugatan;

II. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 4.000, 5 m2

terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan

Rambutan, Kota Tebing Tinggi yang batas-batasnya disebelah:

- Selatan : Tanah parit kebun almarhum Saimin/Sariah;

- Barat : Tanah Parit Kebun;

- Utara : Tanah Hj. Saolah / Mustafa;

- Timur : Jalan Yos Sudarso;

Dan apabila sita jaminan sudah diletakkan, menyatakan sita jaminan itu

sah dan berharga;

III. Menyatakan penerbitan:

a. Sertifikat Hak Milik No.35/Desa Lalang atas nama Haji Ramli Lubis

(Tergugat I) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.


PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


b. Sertifikat Hak Milik No.34/Desa Lalang atas nama Nahzhah Panjaitan

(Tergugat II) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.


c. Sertifikat Hak Milik No.230/Desa Rantau Laban, atas nama Hamzah

Panjaitan tertanggal 6-8-1986 berdasarkan Surat Ukur No. 449/1986

tanggal 1-8-1986 seluas 190 m2 tidak sah atau tidak mempunyai

kekuatan hukum;

IV. Menyatakan status tanah sengketa kembali kepada status semula yaitu

tanah milik Penggugat;

V. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dari tanah sengketa sesuai

dengan surat keterangan ahli waris tanggal 18 April 2012, seluas kira-kira

4.000, 5 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan

Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

VI. a. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang

mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan tanah

sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat seluas kira-kira

4.000, 5 m2 terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan

Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

b. Menghukum Tegugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap hari seketika dan sekaligus apabila Tergugat I dan

Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan

penguasaan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat

seperti termaksud dalam petitum VI.a;

VII. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;

VIII. Memerintahkan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan dalam

perkara ini (te gehenjen en te gedogen);

IX. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (nit voorbaar bij voorraad);

X. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

telah memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada

pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tentang Eksepsi : 1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan a

quo ;

- Bahwa dalam surat gugatannya pada point 1 s/d 8,

Penggugatmendalilkan dan menguraikan secara panjang lebar

tentang kedudukannya sebagai ahli waris satu-satunya dari

Almarhumah JAHURA (yang diakui sebagai nenek Penggugat) yang

telah meninggal dunia pada tahun 1973 ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, oleh karena Penggugat

merupakan ahli waris satu-satunya dari Almh. JAHURA, maka tanah

peninggalan Almh. JAHURA yang terletak di Jalan Yos Sudarso

Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing

Tinggi (tanah objek perkara) jatuh ke tangan Penggugat ;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan,

sebab hanya merupakan pengakuan sepihak tanpa didukung bukti-

bukti yang sah secara hukum, yaitu berupa penetapan atau putusan

pengadilan i.c. pengadilan agama yang dapat menjelaskan apakah

Penggugat memang benar sebagai ahli waris dari Almh. JAHURA ;

- Bahwa pengakuan Penggugat sebagai ahli waris Almh. JAHURA

yang didasarkan pada surat pernyataan dan surat keterangan sangat

kontradiktif dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tebing

Tinggi Deli tanggal 12-1-1981 maupun Putusan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi Deli Nomor 4 Perd/1981/PN-TTD tanggal 21 Mei 1981

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Perd/1982/PT-MDN

tanggal 7 Juli 1982 ;

- Bahwa dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Deli tanggal 12-1-1981 telah ditetapkan bahwa ahli waris Almh.

JAHURA adalah anak satu-satunya yaitu Almh. JAWIYAH, dan pada

saat Almh. JAWIYAH meninggal dunia hanya meninggalkan seorang

ahli waris, yaitu suaminya yang bernama HADJI BASRI, sedangkan

Almh. ASIAH (ibu Penggugat) sama sekali bukan anak dari Almh.

JAHURA ;

- Bahwa terbukti pula, di dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 4

Perd/1981/PN-TTD tersebut, ternyata Penggugat (ZAINUDDIN) dalam

perkara a quo, merupakan salah seorang saksi yang telah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


mengetahui bahwa Almh. JAHURA hanya memiliki satu orang anak

bernama JAWIYAH, dan pada saat meninggal dunia mempunyai

seorang ahli waris yaitu suaminya yang bernama HADJI BASRI dan

tidak memiliki keturunan ;

- Bahwa di samping itu, Almh. JAHURA memiliki saudara laki-laki

kandung bernama TARMUM¸ dan TARMUM memiliki 2 (dua) orang

anak laki-laki yaitu JIBIL dan IBRAHIM ;

- Bahwa berdasarkan fakta ini, terbukti dalil gugatan Penggugat yang

membuat silsilah Almh. JAHURA menurut versi Penggugat dimana

mendalilkan Almh. JAHURA (nenek Penggugat) yang menikah

dengan CALAK (kakek Penggugat) dan memiliki tiga orang anak yaitu

JAWIYAH (uwak Penggugat), ASIAH (ibu kandung Penggugat) dan

IBRAHIM (paman Penggugat) merupakan silsilah rekayasa, sebab

ASIAH (ibu kandung Penggugat) sama sekali tidak mempunyai

hubungan darah dengan Almh. JAHURA, sehingga pengakuan

Penggugat sebagai ahli waris Almh. JAHURA hanya merupakan

hayalan, imajinasi dan rekaan Penggugat belaka ;

- Bahwa oleh karena Almh. ASIAH (ibu kandung Penggugat) bukan

merupakan anak kandung dari Almh. JAHURA, maka kedudukan

Penggugat juga sama sekali bukan merupakan ahli waris dari Almh

JAHURA, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal

standing) untuk mengajukan gugatan a quo ;

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis

Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur libel) :

DALIL-DALIL POSITA GUGATAN BUKAN FAKTA HUKUM

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada

point 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 bukanlah merupakan fakta

hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum (rechtsgrond)

dalam posita gugatan, sebab dalil-dalil tersebut hanya sebuah cerita

rekaan tanpa didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum ;

- Bahwa pada point 12 Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa

telah dikuasai dan diusahai oleh keluarga besar Penggugat secara

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


turun temurun sejak tahun 1946 hingga saat ini, atau sejak dibeli

Almh. JAHURA dari Hajjah RUBIAH pada tahun 1946 ;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut, ternyata di dalam gugatannya

Penggugat tidak menguraikan tentang penetapan atau putusan

pengadilan yang menjelaskan tentang siapa ahli waris Almh.

JAHURA, sehingga dapat dipastikan apakah Penggugat memang

benar sebagai ahli waris Almh. JAHURA ;

- Bahwa demikian pula dengan dalil tentang pembelian tanah objek

perkara oleh Almh. JAHURA dari Hajjah RUBIAH pada tahun 1946,

tidak cukup hanya dengan uraian Penggugat pada point 16 yang

intinya menyatakan:

“……, hal ini diketahui Penggugat setelah nenek Penggugat

(JAHURA) meninggal dunia pada tahun 1973, Penggugat merapi-

rapikan kamar nenek Penggugat dan pada saat membersihkan

tempat tidur di bawah tilam ada secarik kertas segel berwarna

kuning keemasan, dengan lambang burung garuda di sebelah kiri

atas, bertuliskan Surat Jual Beli Tanah antara nenek JAHURA

dengan Hajjah RUBIAH” ;

- Bahwa dalil di atas sangat tidak berdasar hukum, sebab quod non

benar ada perjanjian beli tanah antara Almh. JAHURA dengan Hajjah

RUBIAH, maka kertas segel pada tahun 1946 belum bergambar

burung garuda, tapi bergambar pohon palem dengan tulisan “Zegel Van Indonesia” dengan harga 1½ G (satu setengah gulden), sementara kertas segel bergambar burung garuda baru

diterbitkan pertama kali tahun 1961 dengan tulisan “Meterai Republik

Indonesia” dengan harga Rp. 3,- (tiga rupiah), sehingga dalil tersebut

sudah sewajarnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

- Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan dalam segel

tersebut bertuliskan “Surat Jual Beli Tanah”, sudah dapat dipastikan

pada tahun 1946, ejaan yang digunakan bukanlah Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD), namun ejaan lama yaitu “Soerat Djoeal Beli

Tanah” ;

- Bahwa dalil Penggugat juga semakin tidak jelas sebagaimana

diuraikan pada point 5 huruf c dan point 17 yang menyatakan

IBRAHIM (paman Penggugat atau adik kandung ibu Penggugat) telah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


meninggal dunia pada tahun 1975, namun faktanya IBRAHIM

bukanlah adik kandung ASIAH (ibu Penggugat), telah mengajukan

gugatan terhadap HAJI BASRI di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Deli pada tahun 1981, dengan register perkara No.

4/PERD./1981/PN-TTD, dimana Penggugat (ZAINUDDIN) juga ikut

menjadi saksi dalam perkara tersebut ;

- Bahwa terkait keberadaan Surat Jual Beli Tanah tahun 1946, pada

halaman 6 point 19 Penggugat mendalilkan bahwa surat tanah

tersebut dibawa oleh HADJI BASRI (suami Almh. JAWIYAH) saat

melarikan diri ke kampungnya di Kabupaten Asahan ketika dipangggil

pihak Kodim Tebing Tinggi, sampai akhirnya HADJI BASRI meninggal

dunia di kampungnya, sehingga Penggugat tidak mengetahui

keberadaan surat tanah dimaksud ;

- Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta

hukum tentang kaitan (relasi) pengaduan Penggugat ke Kodim Tebing

Tinggi serta keterangan adanya bukti pengaduan dimaksud, dan quod

non dalil tersebut benar adanya, maka Kodim Tebing Tinggi sama

sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan

atau penyidikan perkara keperdataan ;

- Bahwa demikian pula dengan dalil bahwa HAJI BASRI meninggal

dunia di kampungnya, tentu harus pula dapat dibuktikan kapan HAJI

BASRI meninggal dunia yaitu dengan adanya surat kematian ;

- Bahwa oleh karena dasar gugatan gugatan Penggugat tidak jelas dan

kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.

6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan : “Gugatan

harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak

sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa

tidak jelas” ;

POSITA DAN PETITUM GUGATAN TIDAK MENJELASKAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA

TERGUGAT

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan a quo merupakan “Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum”, sebagaimana tertera pada bagian

pembuka halaman 1 surat gugatan ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Bahwa untuk menghindari terjadinya cacat formil surat gugatan, maka

seharusnya pada bagian posita diuraikan tentang peristiwa-peristiwa

maupun fakta hukum dan akhirnya Penggugat berkesimpulan Para

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait objek

perkara yang digugatnya ;

- Bahwa ternyata pada bagian posita gugatan, Penggugat sama sekali

tidak menguraikan tentang apa dan bagaimana perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

atas tanah objek perkara a quo ;

- Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatan, Penggugat juga tidak

meminta atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar

menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dalam positanya tidak

menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para

Tergugat dan di dalam petitumnya tidak pula memintakan pengadilan

untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum, maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur

dan tidak jelas, sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat

diterima ;

3. Gugatan Menggabungkan Dua Kompetensi Peradilan;

- Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 6 – 7 point 20, 21, 22,

23 dan 24 pada pokoknya menyatakan penerbitan ketiga Sertipikat

Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II melanggar

ketentuan tentang Pendaftaran Tanah atau tidak prosedural, dan

pemberian SHM atas nama Tergugat I dan Tergugat II sudah batal

dengan sendirinya atau setidak-tidaknya dapat dimohonkan untuk

dibatalkan atau dicabut/dievaluasi haknya, sangat beralasan hukum

untuk ditolak, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

a. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan alasan-alasan

untuk mengajukan pembatalan SHM, sehingga alasan tersebut

menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan

bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


b. Bahwa lagi pula terhadap dalil Penggugat yang menyatakan

penerbitan ketiga SHM milik Tergugat – I dan II tidak prosedural

dan dimohonkan pembatalannya dalam perkara a quo, oleh

Penggugat (ZAINUDDIN) telah mengajukan gugatan

pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan

yang terdaftar dalam register perkara No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-

MDN dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk

mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak

terlihat adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah

yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek

sengketa”

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam Putusan PTUN Medan

No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2013,

amarnya berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima”, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara (PT.TUN) Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-MEDAN

tanggal 19 Pebruari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya:

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ZAINUDDIN

tersebut” ;

c. Bahwa di samping itu, terhadap dalil Penggugat yang memohon

untuk menyatakan batal sertipikat bukanlah kewenangan

pengadilan negeri, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI di antaranya :

Putusan MA Nomor 321 K / Sip / 1978 tanggal 31 Januari 1981:

“PN tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik

yang dikeluarkan oleh instansi lain” ;

Putusan MA Nomor 383 K/ Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971:

“Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh

instansi Agraria (sekarang : Kantor Badan Pertahanan)

secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri

melainkan semata-mata termasuk wewenang pengadilan

administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus diminta

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi

Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya”;

d. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat telah

menggabungkan suatu perkara yang tunduk pada hukum acara

yang berbeda, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat

diterima, hal mana sesuai dengan :

Putusan MA No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972:

“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya

tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang

berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas

dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara

atas dasar Pasal 1365 BW”;

Putusan MA No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang

bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain

yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum,

sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama

lain;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dalil gugatan Penggugat

yang telah menggabungkan dua kompetensi peradilan yang tunduk pada

hukum acara yang berbeda, maka beralasan gugatan Penggugat untuk

dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah

seluas 4.000,5 m2 (empat ribu koma lima meter persegi) yang terletak

di Jalan Kom. Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Lalang,

Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dengan dasar warisan

dari nenek Penggugat (Almh. Jahura) yang dibeli dari Hajjah Rubiah

pada tahun 1946;

- Bahwa ternyata terhadap tanah objek perkara yang diklaim

Penggugat sebagai miliknya tersebut, telah pernah diajukan gugatan

oleh IBRAHIM BIN TARMUM (anak dari saudara laki-laki Almh.

JAHURA, yang bernama TARMUM), terhadap HADJI BASRI (suami

Almh. JAWIYAH – satu-satunya anak perempuan kandung Almh.

JAHURA) ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan pokok perkara

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


berupa pembagian warisan atas harta peninggalan Almh. JAHURA

yaitu sebidang tanah seluas 12 (dua belas) rante, dengan batas

sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Umum ;

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun PTP ;

Sebelah Utara berbatas dengan Haji Manap Lubis ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Saimin ;

- Bahwa gugatan IBRAHIM terhadap HAJI BASRI tersebut terdaftar

pada register Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah Nomor:

4/PERD/1981/PN/-TTD, dan telah diputus pada tanggal 21 Mei 1981,

yang pada pokoknya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

(IBRAHIM) DENGAN ALASAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH

TERGUGAT (HADJI BASRI) BUKANLAH PENINGGALAN ALMH.

JAHURA MELAINKAN HARTA BERSAMA HADJI BASRI DENGAN

ALMH. JAWIYAH ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

4/PERD/1981/ PN-TTD, tanggal 21 Mei 1981 telah pula dikuatkan

dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PERD/1982/PT-

MDN, tanggal 10 Juli 1982 ;

- Bahwa oleh karena terhadap tanah objek perkara telah pernah

diajukan gugatan dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde), maka Tergugat I dan Tergugat II mohon

kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili gugatan a quo

untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diteima (niet

ontvantkelijke verklaard), hal mana bersesuaian dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20

Mei 2002 :

“Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama

dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan

hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18

Desember 1975 :

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata

ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa

obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


keputusan Pengadilan Negeri yang Iebih dulu dan telah

mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan Dalam Eksepsi

di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang

integral yang tidak dapat terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat

II yang akan diuraikan di dalam bagian Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas

semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan

Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena dalil-dalil tersebut tidak

didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan

menyangkal Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Almh. JAHURA

sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya ;

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil Penggugat

yang mengatakan Almh. ASIAH dan Alm. IBRAHIM merupakan anak

kandung dari Almh. JAHURA, sebab Almh. JAHURA hanya memiliki seorang

anak kandung perempuan yang bernama JAWIYAH, sementara Alm.

IBRAHIM merupakan anak dari saudara laki-laki Almh JAHURA yang

bernama TARMUM, sebagaimana dimaksud dalam Salinan Penetapan

Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli tanggal 12-1-1981 maupun Putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 4 Perd/1981/PN-TTD tanggal

21 Mei 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Perd/1982/PT-

MDN tanggal 7 Juli 1982, dan oleh karenanya terbantah pula dalil Penggugat

yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Almh.

JAHURA ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil Penggugat yang

menyatakan semasa hidup Almh. JAHURA tepatnya pada tahun 1946 ada

membeli sebidang tanah dari Hajjah RUBIAH yang terletak di Lingkungan I,

Kelurahan Lalang (dahulu Desa Rantau Laban), Kecamatan Rambutan, Kota

Tebing Tinggi, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa pada point 16 surat gugatannya Penggugat mendalilkan :

“......., hal ini diketahui Penggugat setelah nenek Penggugat

(JAHURA) meninggal dunia pada tahun 1973, Penggugat merapi-

rapikan kamar nenek Penggugat dan pada saat membersihkan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tempat tidur di bawah tilam ada secarik kertas segel berwarna kuning

keemasan, dengan lambang burung garuda di sebelah kiri atas,

bertuliskan Surat Jual Beli Tanah antara nenek JAHURA dengan

Hajjah RUBIAH” ;

- Bahwa dalil di atas sangat jauh dari kebenaran, sebab quod non benar

ada perjanjian jual beli tanah objek perkara antara Almh. JAHURA

dengan Hajjah RUBIAH, maka kertas segel pada tahun 1946 belumlah

bergambar burung garuda sebagaimana didalilkan Penggugat, tapi

bergambar pohon palem dengan tulisan “Zegel Van Indonesia” dengan

harga 1½ G (satu setengah gulden), sementara kertas segel bergambar

burung garuda baru diterbitkan pertama kali tahun 1961 dengan tulisan

“Meterai Republik Indonesia” dengan harga Rp. 3,- (tiga rupiah) ;

- Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan dalam segel

tersebut bertuliskan “Surat Jual Beli Tanah”, sudah dapat dipastikan pada

tahun 1946, ejaan yang digunakan bukanlah Ejaan Yang Disempurnakan

(EYD), namun ejaan lama yaitu “Soerat Djoeal Beli Tanah” ;

- Bahwa dari fakta di atas, membuktikan bahwa dalil Penggugat yang

menyatakan adanya jual beli tanah objek perkara antara Almh. JAHURA

dengan Hajjah RUBIAH pada tahun 1946 merupakan suatu kebohongan

belaka dan sudah sewajarnya dalil yang demikian untuk ditolak dan

dikesampingkan ;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas

dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/

Desa Rantau Laban, Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Kelurahan Lalang dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Kelurahan Lalang, diterbitkan di atas tanah

kepunyaan Almh. JAHURA, dengan alasan dan argumentasi sebagai

berikut:

- Bahwa pada awalnya tanah objek perkara yang di atasnya telah

diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan

Hamzah Panjaitan yaitu (SHM No. 35, SHM No. 34, dan SHM No. 230)

merupakan tanah negara yang dikuasai oleh AMAT, dimana berdasarkan

Soerat Djoeal tanggal 15-7-1946, AMAT mengalihkan tanah tersebut

kepada HADJI BASRI(suami Almh. JAWIYAH) dengan ukuran Lebar 18

depa dan Panjang 80 depa, dengan batas-batas sebagai berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Sebelah Oetara dengan Naisa;

Sebelah Selatan dengan Naimin;

Sebelah Barat dengan Pasar Hitam;

Sebelah Timoer dengan Oloeny Riama;

- Bahwa oleh HADJI BASRI tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada

DJAWIYAH (isteri HADJI BASRI) sebagaimana Soerat Keterangan Hibah

yang diketahui oleh Loerah Rantau Laban, yang ketika itu dijabat oleh S.

Djemain dan Tjamat N.R.I Tebing Tinggi ketika itu dijabat oleh Amir

Hamzah ;

- Bahwa pada saat JAWIYAH meninggal dunia pada tanggal 4-5-1980,

meninggalkan seorang ahli waris yaitu HADJI BASRI sebagai suami, hal

ini sejalan dengan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli

Nomor: 9/1981, tanggal 12-1-1981, dan selanjutnya berdasarkan

penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi inilah Hadji Basri

menguasai harta peninggalan istrinya yaitu Almarhumah JAWIYAH

(DJAWIYAH) ;

- Bahwa terhadap penguasaan HADJI BASRI atas harta peninggalan

Almh. JAWIYAH tersebut, telah diajukan gugatan perdata oleh IBRAHIM

yang mengaku sebagai anak dari saudara kandung laki-laki Almh.

JAHURA yang bernama TARMUM, (sehingga fakta ini membuktikan

kebohongan Penggugat yang mendalilkan IBRAHIM sebagai adik

kandung JAWIYAH atau anak kandung Almh. JAHURA), dengan pokok

perkara berupa pembagian warisan atas harta peninggalan Almh.

JAHURA yaitu sebidang tanah seluas 12 (dua belas) rante, dengan batas

sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Umum ;

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun PTP ;

Sebelah Utara berbatas dengan Haji Manap Lubis ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Saimin ;

- Bahwa gugatan IBRAHIM terhadap HAJI BASRI tersebut terdaftar dalam

register Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah Nomor:

4/PERD/1981/PN/-TTD, dan telah diputus pada tanggal 21 Mei 1981,

yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Ibrahim) dengan

alasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Hadji Basri) bukanlah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


peninggalan Almh. Jahura melainkan Harta Bersama Hadji Basri dengan

Almh. Jawiyah;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

4/PERD/1981/PN-TTD, tanggal 21 Mei 1981 telah pula dikuatkan dengan

putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PERD/1982/PT-MDN,

tanggal 10 Juli 1982, sehingga putusan tersebut telah mempunyai

kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa dapat ditegaskan disini, dalam perkara perdata antara IBRAHIM

dengan HADJI BASRI Nomor 4/PERD/1981/PN-TTD tersebut,

Penggugat dalam perkara aquo (i.c. ZAINUDDIN) merupakan saksi yang

dihadirkan Penggugat (IBRAHIM) dimana dalam kesaksiannya

ZAINUDDIN tidak membantah bahwa IBRAHIM adalah anak Saudara

Kandung dari JAHURA (Ibu kandung dari JAWIYAH) serta tidak pula

membantah bahwa JAWIYAH adalah anak satu satunya dari JAHURA ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :

4/PERD/1981/PN-TTD tanggal 21 Mei 1981 yang dikuatkan Pengadilan

Tinggi Medan dengan Putusan Nomor : 8/PERD/1982/PT-MDN tanggal

10 Juli 1982, HADJI BASRI mengalihkan tanah tersebut, sebagaimana

diterangkan Lurah Rantau Laban ketika itu dijabat Sulaiman (NIP

400007035) bertanggal 19 Pebruari 1983, tanah milik HADJI BASRI yang

diukur seluas 4.261,20 M2 , yaitu kepada :

a. HAMZAH PANJAITAN ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor :

25/3/GR/1983, seluas 210 M2 ;

b. CHAIRUDDIN :

Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor :

26/3/GR/1983 seluas 3.287,70 M2 ;

c. Diserahkan kepada JIBIL dan IBRAHIM seluas 763,20 M

7. Bahwa selanjutnya terhadap tanah kepunyaan HAMZAH PANJAITAN

berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor:

25/3/GR/1983 seluas 210 M2, pada tahun 1986 dimohonkannya Sertipikat

Hak Milik kepada Kantor Agraria Kotamadya Tebing Tinggi melalui kegiatan

Prona dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera

Utara tanggal 27-3-1983, Nomor : SK/159.2.21.1179-3/1986, Nomor Urut 12

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1886 atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat

Ukur Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986, terletak di Jalan Kom.

Yos Sudarso, Desa Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kotamadya

Tebing Tinggi ;

8. Bahwa tanah milik HAMZAH PANJAITAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 230/Desa Rantau Laban, kemudian dialihkannya kepada H. RAMLI

LUBIS (i.c. Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

153/JB/XII/Rambutan/1996 tanggal 19 – 12 – 1996 yang dibuat Djuita

Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;

9. Bahwa kemudian tanah kepunyaan CHAIRUDDIN yang diperolehnya

berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24 – 2 – 1983, Nomor :

26/3/GR/1983, seluas 3.287,70 M2, oleh CHAIRUDDIN dialihkan kepada :

9.1. NAZHAH BORU PANJAITAN (i.c. Tergugat II) berdasarkan Surat

Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Januari

1997, seluas 1.641 M2 ;

9.2. H. RAMLI LUBIS (i.c. Tergugat I) berdasarkan Surat Pelepasan dan

Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 22 Januari 1997 seluas

1.574 M2 ;

10. Bahwa tanah kepunyaan NAZHAH BORU PANJAITAN sebagaimana

dimaksud pada point 9.1 di atas, pada tahun 1997 diajukan permohonan

sertipikat hak milik melalui kegiatan Prona sesuai dengan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara

tanggal 22-05-1998 Nomor : 389/HM/22.16/1988, Nomor Urut 8 diterbitkan

Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH

BORU PANJAITAN (i.c. Tergugat II), seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat

Ukur tanggal 28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998, terletak di Jalan

Kom.Yos Sudarso, Desa Lalang, Kec. Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi;

11. Bahwa demikian pula terhadap tanah kepunyaan H. RAMLI LUBIS

sebagaimana dimaksud pada point 9.2 di atas, pada tahun 1997 telah

diajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik melalui kegiatan Prona,

sesuai dengan Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera

Utara tanggal 22-05-1988 Nomor : 389/HM/22.16/1998, Nomor Urut 9

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji

RAMLI LUBIS (i.c. Tergugat I), seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tanggal 28-05-1998, Nomor : 31/Lalang/1998, terletak di Jalan Kom.Yos

Sudarso, Desa Lalang, Kec.Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi;

12. Bahwa hingga saat ini, SHM Nomor 230, SHM Nomor 34 dan SHM Nomor

35 tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan, karenanya secara hukum

ketiga SHM tersebut masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa dari uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka sudah terang

benderanglah sejarah (historis) tanah yang diatasnya diterbitkan ketiga SHM

tersebut, dimana terhadap tanah objek perkara tersebut tidak ada kaitannya

dengan Penggugat baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum

berupa putusan lembaga peradilan ;

14. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara tidak mempunyai hubungan hukum

apapun dengan Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk menolak

gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

15. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 6 – 7 point 20, 21, 22, 23 dan

24 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik

(SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan tentang

Pendaftaran Tanah atau tidak prosedural, dan pemberian SHM atas nama

Tergugat I dan Tergugat II sudah batal dengan sendirinya atau setidak-

tidaknya dapat dimohonkan untuk dibatalkan atau dicabut/dievaluasi haknya

beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan dan

argumentasi sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan alasan-alasan untuk

mengajukan pembatalan SHM, sehingga dalil tersebut menjadi

kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi

kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;

b. Bahwa lagi pula terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan

ketiga SHM milik Tergugat I dan Tergugat II tidak prosedural, telah

diajukan oleh Penggugat (ZAINUDDIN) ke PTUN Medan yang terdaftar

dalam register perkara No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN dimana dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Bahwa Penggugat tidak memliki kepentingan untuk mengajukan

gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak terlihat adanya

hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang termuat dalam

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa”

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa Putusan PTUN MedanNo. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06

Nopember 2013, “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”,

telah dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-

MEDAN tanggal 19 Pebruari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya

berbunyi : “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

ZAINUDDIN tersebut” ;

c. Bahwa lagi pula terhadap dalil-dalil yang memohon untuk menyatakan

batal sertipikat bukanlah kewenangan pengadilan negeri, hal mana

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya :

Putusan MA Nomor 321 K / Sip / 1978 tanggal 31 Januari 1981 :

“PN tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang

dikeluarkan oleh instansi lain” ;

Putusan MA Nomor 383 K/Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971 :

Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi

Agraria (sekarang : Kantor Badan Pertahanan) secara sah tidak

termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata

termasuk wewenang pengadilan administrasi. Pembatalan surat bukti

hak milik harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan

kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang

diperolehnya;

16. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, proses

penerbitan ketiga SHM di atas tanah objek perkara telah sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum

untuk menyatakan penerbitan ketiga SHM tersebut cacat hukum atau

melanggar peraturan perundangan yang berlaku ;

17. Bahwa pada halaman 7 point 25, Penggugat mendalilkan akan mengajukan

6 (enam) jenis bukti surat di depan persidangan yaitu :

a. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 04/Pid.C/2013/PN.Ttd

tanggal 19 Mei 2014, atas nama Terdakwa ZAINUDDIN ;

b. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :

05/Pid.C/2013/PN.TTd tanggal 17 April 2015, atas nama Terdakwa

WATI ;

c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 ;

d. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


e. Surat Keterangan Waris tanggal 18 April 2012 ; dan,

f. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;

18. Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut akan Tergugat I dan II

tanggapi secara lengkap pada saat pembuktian dan kesimpulan perkara a

quo, namun Tergugat I dan Tergugat II melihat tidak ada satupun dari bukti

tersebut merupakan bukti otentik yang dapat mendukung dalil gugatan

bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penggugat ;

19. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung

dengan bukti-bukti yang otentik, maka dalil gugatan Penggugat pada

halaman 8 point 26, 27 dan 28 yang memohon diletakkan sita jaminan atas

tanah objek perkara beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;

20. Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Pengugat pada halaman 8 - 9

point 29, 30 dan 31 yang mengajukan permohonan putusan provisi, sangat

beralasan pula untuk ditolak dan dikesampingkan dengan alasan tidak

adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara

serta dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung dengan bukti-

bukti yang otentik ;

21. Bahwa lagi pula alasan putusan provisi sebagaimana pada point 29 gugatan

Penggugat, nyata-nyata mengenai tanah objek sengketa, sehingga

berasalan tuntutan putusan provisi harus dinyatakan tidak diterima,

sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Sip/1972, tanggal 7

Mei 1973 dan Putusan Mahmakah Agung RI No.279.K/Sip/1976, tanggal 5

Juli 1977, yang menyatakan :

“Tuntutan/putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok sengketa

perkara (Bodem Geschil) dan jika begitu harus dinyatakan tidak

diterima” ;

22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan

Penggugat pada halaman 9 point 33 yang memohon pengadilan untuk

menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan, banding atau

kasasi, sebab dalil tersebut sama sekali tidak berdasar untuk dikabulkan,

karena tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya,

yang merupakan syarat utama untuk dikabulkannya Putusan Serta Merta

sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan angka 4 Surat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta

Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional ;

Pasal 191 ayat (1) RBgberbunyi :

“…..maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan

hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang

menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika

ada keputusan hukum lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah

menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula

di dalam perselisihan tentang hak milik” ;

Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000

tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi :

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua

Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta

Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, di antaranya :

a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan

(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda

tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai

kekuatan bukti;

b. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum

yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 322 Rv ;

c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan

dengan pokok gugatan yang diajukan ;

Bahwa selanjutnya dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta,dengan tegas disebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian

pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka secara imperatif telah

memberikan batasan bahwa “tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta” ;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa tuntutan

putusan serta merta sebagaimana dimohonkan dalam gugatan Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


ternyata tidak disertai alasannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, sehingga

permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij

voorraad) beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan kerendahan hati TergugatI

dan Tergugat II memohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard);

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi

(untuk selanjutnya disebut “PENGGUGAT REKONPENSI”) dengan ini

mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi (untuk selanjutnya disebut “TERGUGAT REKONPENSI”) ;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hal-hal yang telah dikemukakan

Penggugat Rekonpensi dalam eksepsi dan pokok perkara dalam Konpensi

secara mutatis mutandis merupakan bagian yang integral dalam gugatan

rekonpensi a quo ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang

tanah seluas 3.401 m2 (tiga ribu empat ratus satu meter persegi) yang

terletak di Jalan Kom. Yos Sudarso Lingkungan I, Kelurahan Lalang,

Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH

BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal

28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI

LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,

Nomor : 31/Lalang/1998 ;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886

atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur

Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan

kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang

dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketiga

SHM tersebut telah diperoleh sesuai dengan prosedur perundang-undangan

yang berlaku, sehingga dengan demikian tanah objek perkara dalam ketiga

SHM tersebut merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi Penggugat

Rekonpensi yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data

fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat di dalamnya, sehingga demi

hukum Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek

perkara ;

5. Bahwa oleh karena proses peralihan dan penerbitan ketiga SHM di atas

tanah milik Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, makaberalasan hukum kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Penggugat

Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;

6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pemilik yang

sah atas tanah objek perkara dalam ketiga SHM tersebut, maka dimohonkan

agar :



28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998, adalah sah dan berkekuatan

hukum ;

Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI


Nomor : 31/Lalang/1998, adalah sah dan berkekuatan hukum;

Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886





dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi, adalah sah dan

berkekuatan hukum ;

7. Bahwa akan tetapi Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah

terhadap tanah obyek perkara aquo menjadi terhalang haknya untuk

mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara, halmana disebabkan oleh

tindakan TergugatRekonpensi yang telah mengklaim tanah obyek perkara

milik Penggugat Rekonpensi dengan mengajukan gugatan pembatalan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonpensi sebagaimana Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN

tanggal 06 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-MEDAN tanggal 19 Pebruari 2014 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus

2014 yang amarnya berbunyi: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : ZAINUDDIN tersebut” ;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

63/Pdt/G/2013/ PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2013 yang “Menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dalam pertimbangan hukumnya

telah pula menyatakan : “Bahwa Penggugat tidak memliki kepentingan untuk

mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak terlihat adanya

hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang termuat dalam Keputusan

Tata Usaha Negara objek sengketa”;

9. Bahwa di samping mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan perbuatan-perbuatan

berupa :

- Memasang papan plang di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi yang

berbunyi “DILARANG MASUK KUHP 551 TANAH INI MILIK ZAINUDDIN

SELUAS 4254 M2 DIBAWAH PENGAWASAN PENGACARA HUMALA

SIMANGUNSONG, SH, LUHUT NAPITUPULU, SH” dan “DILARANG

MASUK KUHP 551 TANAH INI MILIK ZAINUDDIN SELUAS 4000,5 M2

DI BAWAH PENGAWASAN PENGACARA HUMALA SIMANGUNSONG,

SH, DI DAFTAR DI PTUN MEDAN NO. 63/G/2013/PTUN MEDAN ;

- Menghilangkan tanda batas tanah milik Penggugat Rekonpensi ;

- Mendirikan bangunan yang sebagian bangunan tersebut masuk ke dalam

tanah milik Penggugat Rekonpensi ;

- Mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 230, Nomor 34

dan Nomor 35 ke Kantor Pertanahan Tebing Tinggi, tanggal 17 April

2013 ;

- Mengajukan permohonan pengukuran atas tanah milik Penggugat

Rekonvensi ke Kantor Pertanahan Tebing Tinggi, tanggal 25 Agustus

2014 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


10. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi di

atas tanah objek perkara, yang sama sekali tidak berdasarkan bukti-bukti

otentik, namun hanya berupa surat pernyataan dan surat keterangan, maka

perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dikualifikasikan sebagai

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

11. Bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonpensi atas tanah objek

perkara, maka patut dan beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi

memohon kiranya agar sejumlah surat berupa surat pernyataan maupun

surat keterangan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi dalam mengklaim

tanah milik Penggugat Rekonpensi yaitu :

- Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013, yang dibuat oleh ZAINUDDIN

dan diketahui Plt. Lurah Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi

ASNUL FADLI, BA, Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN

EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI ;

- Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Kepala Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing

Tinggi, NUKMAN EFFENDI ;

- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;

- Surat Keterangan Waris Nomor 475/98/BM-II/2012, tanggal 18 April

2012, yang dibuat atas pernyataan ZAINUDDIN dan diketahui oleh

Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar Masilam

II ;

- Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani

oleh 8 (delapan) warga Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi,

dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI ;

- maupun surat-surat lainnya terkait tanah objek perkara ;

untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan

segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah

milik Penggugat Rekonpensi ;

12. Bahwa oleh karena surat keterangan yang dijadikan alas hak Tergugat

Rekonpensi mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan diterbitkan

oleh Pelaksana Lurah Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi

dan Kepala Lingkungan I pada tahun 2013, maka surat-surat tersebut harus

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebab

diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang, berdasarkan Instruksi Menteri

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SI tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3

Tahun 1999, tentang pencabutan kewenangan Kepala Desa untuk

menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ;

13. Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat Rekonpensi untuk

mengambilmanfaat atas tanah milik Penggugat Rekonpensi, sehingga

Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil yang diperhitungkan

dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat Rekonpensi dalam

menghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi baik di PTUN Medan, PT.TUN

Medan serta Mahkamah Agung RI, sejumlah laporan polisi yang dilaporkan

Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi serta menghadapi

gugatan a quo, berupa ongkos perjalanan dan akomodasi yang ditaksir

sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)dan kerugian

immateriil akibat tercemar nama baik Penggugat ditaksir sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kerugian mana patut dan wajar

dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil

maupun kerugian immaterial secara seketika dan sekaligus kepada

Penggugat Rekonpensi;

14. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi

disebabkan oleh tindakan dan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi, maka

oleh karena itu patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim menghukum

Tergugat Rekonpensi agar membayar kerugian tersebut kepada Penggugat

Rekonpensi baik kerugian materiil maupun moril sebesar Rp.1.250.000.000,-

(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat

Rekonpensi ;

15. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi

hampa dikemudian hari, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk

meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta baik bergerak

maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, khususnya yakni :

“Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya terletak di Kom. Yos

Sudarso Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi ;

16. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi

berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285

RBg/165 HIR dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam

Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


perlawanan Banding ataupun Kasasi (Uit voerbar bij voorraad) sebagaimana

yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,

maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam

Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun

ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbar bij voorraad);

17. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil

Gugatan Rekonpensinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

menghukumTergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang

timbul dalam Rekonpensi ini ;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yuridis di atas, maka patut

dan berdasar kiranya bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon Kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo mengambil putusan dalam perkara ini yang

amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad) ;

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah

objek perkara berdasarkan :



28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN











4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :



28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;










5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan


milik Penggugat Rekonpensi, surat-surat berupa :




EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI ;



Tinggi, NUKMAN EFFENDI ;

- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;



PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar

Masilam II ;



dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI ;

- maupun surat-surat lainnya terkait tanah objek perkara ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian materiil dan

moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi berjumlah

sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),

kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan dalam perkara ini ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekopensi ini dapat dijalankan

secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (uit

voerbar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang

timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19

April 2016 Nomor : 36/PDT.G/2015/PN.Tbt atas gugatan Penggugat yang

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, II dan III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad);

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah

objek perkara berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH


28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI


Nomor : 31/Lalang/1998;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886





dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH


28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI


Nomor : 31/Lalang/1998;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886





dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan


milik Penggugat Rekonpensi, surat-surat berupa:



PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN



EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI;



Tinggi, NUKMAN EFFENDI;

- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992;



Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar

Masilam II;



dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam

ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Di Luar Hadir Kepada

Penggugat Nomor : 36/ Pdt/2015/PN.TBT, telah memberitahukan kepada

Penggugat tanggal 11 Mei 2016 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

PONIMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan

bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pembanding / Penggugat telah

mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 April 2016 Nomor:

36/PDT.G/2015/PN.TBT untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan

tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada

Terbanding / Tergugat dan sehubungan Tergugat tidak ada ditempat maka

yang menerima Kepala Kelurahan setempat tanggal 30 Mei 2016 dan kepada

Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14 September 2016 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding /

Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

tanggal 3 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan

cara seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II tanggal 29 Agustus 2016

dan kepada Kuasa Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14 September

2016 ;

Bahwa Pemohon banding i.c. Zainuddin ingin menyampaikan kehadapan

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

perdata yang dimohonkan banding oleh Pemohon banding pada hari Jum’at

tanggal 13 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.

36/Pdt.G/2015/PN.Tbt tertanggal 19 April 2016 dimana mengenai duduk

persoalan perkara perdata a quo dimaksud yang menjadi objek sengketanya

adalah atas tanah yang dikuasai oleh saya Pemohon Banding i.c. Zainuddin

yang setahu saya tanah objek perkara yang saya kuasai adalah seluas

4000, 5 M² (empat ribu koma lima) meter persegi dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Saimin/Sariah + 119 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kebun + 33 M;

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Saolah/Mustafa + 135 M;

Namun yang di ajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I.c. H.

Ramli Lubis bahwa yang menjadi dasarnya adalah suatu peralihan hak dengan

Soerat Djual yang mana bahwa Amat menjual tanah kepada Haji Basri tanggal

15 Juli 1946 dengan lebar 18 Depa panjang 80 Depa dimana batas-batas

terhadap tanah yang telah diperjual-belikan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan NAISAR;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan NAIMIN;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Hitam;

- Sebelah Timur berbatasan dengan OLEONY RIMANA;

Bahwa inilah yang menjadi dasar alas hak bagi Tergugat I dan Tergugat

II serta Tergugat III untuk membuat dan menerbitkan Sertifikat tanah

yaitu :

1. SHM No. 34

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2. SHM No. 35

3. SHM No. 230

Namun mengapa pihak BPN keliru dan ceroboh telah menerbitkan ketiga

sertifikat sebagaimana tersebut diatas hak milik tanah terbit dengan

batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan alas hak yang menjadi

pedoman bagi BPN ? Sehingga terjadinya penyerobotan tanah milik

pembanding I.C. (Zainuddin).

HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA A QUO

1. ALASAN PERALIHAN HAK

keberatan Pemohon Banding i.c. Zainuddin tersebut dapat dibenarkan, untuk

mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi tersebut adalah dikarenakan karena terdapat suatu kekeliruan yang

nyata ;

Bahwa seharusnya Judex Juris dalam pertimbangan hukum dalam Putusan

Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Tbt tertanggal 19 April 2016 tersebut memperhatikan

proses peradilan perdata yang pada prinsipnya berangkat dari ‘kebenaran

formil’ yang sebagian besarnya mengacu pada surat-surat bukti (otentik) dan

keterangan para pihak terkaitnya ;

Bahwa dalam hal ini seharusnya Judex Juris kurang mencermati dasar-dasar

diajukannya gugatan yang mana adalah maksud dan tujuannya dalam rangka

untuk ‘meluruskan’ kekhilafan nyata (faktual) yang sebelumnya telah terjadi,

namun dalam hal ini Putusan Judex Juris tersebut malah telah menimbulkan

suatu pertentangan hukum dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak

mencerminkan suatu keadilan bagi Penggugat i.c Zainuddin atas perkara

tersebut;

Bahwa disini Pembanding ingin menyampaikan mengenai pembuktian hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksananya harus terkait dengan dua aspek:

1. Keberadaan hak katas tanah yang dapat dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah termasuk surat ukur yang menggambarkan letak keberadaan atas cara hak atas tanah yang harus dibuktikan dengan fakta penguasaan fisik tanah secara

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


terus menerus dan pemamfaatan tanah secara efektif oleh orang yang mengaku dan menuntut sebagai pemegang hak atas tanah ;

Bahwa proses peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan cara

Jual Beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan waris, pemberian menurut

hukum adat, lelang, dan pemasukan tanah sebagai modal dalam badan hukum ;

Bahwa menurut Pemohon banding Judex Juris dalam putusannya sangat jelas

terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam memberikan suatu pertimbangan

hukumnya, karena alasan peralihan hak atas tanah didalam perkara a quo yang

dibuktikan oleh Tergugat adalah melalui Soerat Djual tertanggal 15 Juli 1946

antara Amat kepada H. Basri SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DISINGGUNG

OLEH MAJELIS HAKIM didalam pertimbangan Hukumnya;

Bahwa seharusnya Judex Juris dalam mempertimbangkan putusan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang diajukan para tergugat didalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pembuktian perkara a quo serta telah memberikan suatu pertimbangan hukum tentang hal-hal seperti ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA :

Yang sungguh berbeda dengan asal-usul tanah terperkara A quo. Dan tidak menyambung surat tersebut dengan soerat djoal beli tanggal 15 Juli 1946 antara Amat kepada H. Basri yang menjadi Alas Hak atau asal-usul

diterbitkannya Sertifikat (SHM No 34, 35 , 230) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi, sedangkan tanah kepemilikan Penggugat dalam hal ini disebut Pembanding I.C. (Zainuddin) yang saya kuasai adalah seluas + 4.000,5 M2 (Empat Ribu koma Lima Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Saimin/Sariah + 119 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kebun + 33 M;

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Saolah/Mustafa + 135 M;

Jadi sungguh berbeda letak tanah Objek Sengketa status aquo milik Penggugat dalam hal ini Pembanding I.C. (Zainuddin) dengan soerat djoal

beli tanggal 15 Juli 1946 antara Amat kepada H. Basri yang menjadi Alas Hak untuk penerbitan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


(H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) yang menjadi acuan diterbitkannya ketiga Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) tersebut oleh Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi.

Seharusnya Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi)

yang dianggap ahli sama sekali tidak menerapkan keahliannya serta tidak

melakukan penelitian, mencerna, menelaah sebelum menerbitkan Sertifikat

(SHM No.34, 35, 230) yang sudah jelas sekali berbeda yang dijadikan sebagai

Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli Lubis) serta Tergugat II I.C. (Nazha Br.

Panjaitan) yang diperoleh melalui soerat djoal beli tanggal 15 Juli 1946.

Yang menjadi Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli Lubis) serta Tergugat II I.C.

(Nazha Br. Panjaitan) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Hitam.

- Sebelah Timur berbatas dengan Oloeny Rimana.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Naimin.

- Sebelah Utara berbatas dengan Naisar

Sedangkan objek sengketa tanah menjadi tanah yang dikuasai Penggugat

dalam hal ini disebut pembanding I.C. (Zainuddin) didalam Memori

Bandingnya pemohon banding i.c. ZAINUDDIN ingin menyampaikan dalam

hal ini bahwa pemohon banding i.c. ZAINUDDIN menguasai objek sengketa

tanah dengan luas + 4.005 M² (empat ribu lima meter persegi) Dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. SAOLAH/MUSTAFA + 135 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan alm. SAIMIN/SARIAH + 119 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kebun + 33 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 meter;

Bahwa Pemohon Banding ic. ZAINUDDIN dalam hal ini adalah seorang warga negera Indonesia yang baik serta taat pajak dimana Pemohon Banding ic. ZAINUDDIN selain menguasai objek sengketa tanah juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (PBB/Pajak Bumi dan Bangunan dan juga turut melapirkan fotocopy bukti pembayaran PPB yang masih ada tersimpan) atas tanah yang dikuasainya serta diusahainya ataupun dikelolanya tanpa ada pihak manapun juga yang dirugikan serta dilanggar hak-haknya atas tanah tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Cukup sangat jelas sekali perbedaannya Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli

Lubis) serta Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) dengan tanah yang

dikuasai Penggugat/Pemohon Banding i.c ZAINUDDIN.

Terbukti cukup jelas sekali Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota

Tebing Tinggi) lalai serta ceroboh dalam menerbitkan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan).

Terbukti Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi)

sama sekali tidak pernah mengetahui bahkan meninjau lokasi tanah

objek sengketa status aquo sebelum menerbitkan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan).

Sehingga merugikan Penggugat I I.C (Zainuddin) akibat diterbitkannya

Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) tersebut.

Membaca, surat Kontra memori banding yang diajukan oleh

Terbanding I / Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi tanggal 06 September 2016, Kontra memori banding tersebut

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding /

Penggugat tanggal 05 Oktober 2016 dan kepada Terbanding III /

Tergugat III tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya sebagai

berikut ;

1. Bahwa pada halaman 6 Memori Bandingnya, Pembanding mendalilkan

mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tbt, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016,

dan selanjutnya menyerahkan Memori Banding pada tanggal 3 Agustus

2016 ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan tanggal 9

Februari 2012, dalam lampiran III.B. Angka 5.1 huruf c menegaskan :

“Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu

menunggu diterimanya memori banding” ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


3. Bahwa terkait prosedur pengajuan banding tersebut, selanjutnya juga diatur

bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding

diajukan, berkas banding harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

4. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, ternyata kewajiban Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi untuk memberitahukan permohonan banding kepada

TERBANDING I dan TERBANDING II sama sekali tidak dilakukan, dan

demikian pula kewajiban Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk

mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi Medan dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, juga tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Bahwa Memori Banding tersebut lebih banyak menguraikan tulisan atau

makalah yang dikutip keseluruhan dan tidak memiliki relevansi dengan

perkara a quo sebagaimana diuraikan Pembanding pada halaman 7 s/d 14

serta halaman 15 s/d 26 (kemungkinan sampai halaman 27, dikarenakan

halaman 27 Memori Banding tidak ada, apakah penghilangan halaman 27

tersebut disengaja atau tidak), yaitu berupa tulisan dengan judul

“PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENGETAHUAN HAKIM” yang

ditulis ABDIL BARIL BASITH, MH, Hakim Pengadilan Agama Talu, yang

dikutip dari situs Pengadilan Tinggi Agama Padangwww.pta-padang.go.id

(terlampir); 6. Bahwa terhadap tanah objek perkara milik TERBANDING I dan

TERBANDING II sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 34, SHM No. 35 dan

SHM No. 230, telah diakui sebagai tanah Pembanding sebagai warisan dari

neneknya yang bernama JAHURA, namun Pembanding sama sekali tidak

dapat membuktikan hubungan kewarisan tersebut

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 36/PDT.G/2015/PN.TBT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberi kesempatan kepada Pihak

Penggugat / Pembanding tanggal 10 Oktober 2016, kepada Terbanding I /

Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II tanggal 20 September 2016 dan

diberitahukan kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14

September 2016, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari)

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi surat

gugatan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi tanggal 19 April 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT, surat-

surat yang berhubungan dengan perkara ini serta telah pula memperhatikan

memori banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra memori banding

dari Terbanding I dan II / Tergugat I dan II berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal – hal maupun keberatan-keberatan yang

termuat dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak termuat hal-hal baru yang

dapat membatalkan atau melemahkan putusan majelis Hakim tingkat

pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan

tepat dan benar dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam

putusan a quo, oleh karenanya memori banding dan Kontra memori banding

tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan –

alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

ini, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

tanggal 19 April 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT, yang dimintakan

banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap

berada dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


peradilan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding seperti tersebut

dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum

lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 April

2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM’AT tanggal 2 JUNI 2017 oleh

kami DHARMA E.DAMANIK, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO, SH.MH dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 73/PDT/2017/PT.MDN

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut pada hari JUM’AT tanggal 9 JUNI 2017 diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada

PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri opleh kedua belah pihak

yang berperkara ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

1. ADI SUTRISNO, SH.MH DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH

Panitera Pengganti :

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,-

- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,

BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,

BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.

PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 46 hal putusan no.73/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 73 / pdt / 2017 / pt.mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

Documents