PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 41 putusan nomor : 54/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor 54./pdt/2017./pt.mdn. demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 54/PDT/2017/PT.MDN

P U T U S A N

Nomor 54./PDT/2017./PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mmeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq. BANK DANAMON INDONESIA CABANG KUNINGAN : berkedudukan di Jl.HR Rasuna Said

Kav.C-1 Jakarta, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang

PEMBANDING II;

M E L A W A N

1. PT YAMICA ARBIS: Berkedudukan Jl .Budi Kemakmuran No. 8

Kelurahan Pulau Brayan Kota Kecamatan Medan Barat semula

PENGGUGAT sekarang TERBANDING

2.HENDRI KOSASIH ; Alamat Jl.Badur No.4 Kelurahan Hamdan

Kecamatan

Medan Maimun Kota Medan semula TERGUGAT I sekarang TURUT

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca : Berkas perkara Nomor : 54/PDT/2017/PT.MDN dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Pebruari

2017 Nomor: 54/PDT/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02

Mart 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi

dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

tersebut

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus

2014 dalam Register Nomor 370/Pdt./2014/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan

sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

yang didirikan Tgl. 18 September 1980 sesuai dengan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas Yamika Arbis Tgl. 18 September 1980 No. 84 dibuat

dihadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H. dengan kedudukan di Medan.

Serta telah berulang kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir

Tgl. 25 Maret 2010 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Rapat

PT. Yamika Arbis Tgl. 25 Maret 2010 No. 44 dibuat dihadapan Notaris Mufida

Noor, S.H., terhadap perubahan tersebut telah didaftarkan di Dirjen AHU

Kementerian Hukum dan HAM;

2. Bahwa pada Tahun 1995, Penggugat ada mengajukan fasilitas kredit kepada

Bank Duta Cabang Medan tetapi sebelum Penggugat melakukan pelunasan

fasilitas kredit tersebut tepatnya Tahun 1998 dimana beberapa lambaga

keuangan termasuk juga Bank Duta mengalami likuidasi oleh Pemerintah

Indonesia. Sehingga semua penagihan fasilitas kredit Penggugat dialihkan

kepada BPPN waktu itu bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Bahwa karena masa kerja BPPN tidak berlangsung lama, BPPN dibubarkan

oleh Pemerintah Indonesia selanjutnya fasilitas kredit Penggugat dialihkan

hak tagihnya kepada Tergugat II;

4. Bahwa setelah jatuhnya hak tagih fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat

II dimana Tgl. 28 Januari 2002 Tergugat II mengirimkan surat untuk

Penggugat, adapun isi surat tersebut memberitahukan Penggugat agar

melakukan pembayaran pada rekening tempat Tergugat II;

5. Bahwa setelah Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan kepada

Penggugat, akhirnya Penggugat mengetahui kalau posisi hak tagih fasilitas

kredit sebelum pada Bank Duta dan BPPN sekarang jatuh kepada

Tergugat II;

6. Bahwa karena hak tagih piutang pada Tergugat II, sehingga Penggugat

berhubungan langsung dengan Tergugat II dan tidak ada pihak lain selain

Tergugat II;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


7. Bahwa Penggugat merasa terkejut, karena Tahun 2007 dalam perkara

No. 106/Pdt.G/2007/PN-Mdn yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan

terlihat kalau adanya pengalihan hak tagih (Cessie) piutang Penggugat

kepada Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan, Akta Perjanjian Jual Beli

Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006;

8. Bahwa terhadap pengalihan hak tagih piutang dari Tergugat II kepada

Tergugat I didasari atas Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No.

35 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006

adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa seharusnya Tergugat II sebelum melakukan pengalihan hak tagih

piutang kepada Tergugat I terlebih dahulu memberitahukan Penggugat.

Sebab selama ini Penggugat tidak ada ikatan hukum dengan Tergugat I tetapi

pada Tergugat II;

10. Bahwa pengalihan hak tagih piutang oleh Tergugat II adalah perbuatan

melawan hukum. Sebab menurut ketentuan Pasal 613 KUHPerdata

menyebutkan “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang barang

lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau

dibawah tangan yang melimpahkan hak hak atas barang barang itu kepada

orang lain. Penyerahan tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum

penyerahan itu diberitahukan atau disetujui tertulis atau diakuinya…”;

11. Bahwa setahu Penggugat hak tagih piutang kepada Tergugat II, maka tidak

ada kewajiban Penggugat untuk membayarkan hutangnya dengan Tergugat I.

sebab tidak ada ikatan hukum dengan Tergugat I;

12. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat

wajar menurut hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak tagih

piutang untuk Tergugat I batal demi hukum atau sekurang kurangnya tidak

berkekuatan hukum yakni :

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35.

2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 Tgl. 5 Mei 2006.

13. Bahwa akibat dari pengalihan hak tagih piutang kepada Tergugat I dan tanpa

persetujuan sebelumnya kepada Penggugat mengakibatkan menimbulkan

kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat tidak mengetahui lagi jumlah yang

pasti sisa kredit Penggugat;

14. Bahwa pengalihan hak tagih piutang kepada Tergugat I tanpa didasarkan

atas persetujuan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sangat wajar menurut hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan lagi

keposisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II;

15. Bahwa karena sebelumnya hak tagih piutang Penggugat berada di Tergugat

II, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat II dihukum untuk melakukan

penagihan piutang kepada Penggugat;

16. Bahwa pengalihan penagihan piutang ini dibuat dengan melawan hukum,

maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dihukum untuk

mengembalikan semua dokumen yang berkaitan dengan piutang Penggugat

kepada Tergugat II;

17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar menurut hukum terhadap harta

benda Tergugat I dan Tergugat II sah dan berharga diletakkan sita jaminan

(Conservatoir Beslaag);

18. bahwa oleh karena Tergugat I berdomisili di Medan, sehingga Penggugat

memilih Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar

berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak

yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta

memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang

diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

4. Menyatakan secara hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan pada

posisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II;

5. Menyatakan secara hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak

tagih piutang untuk Tergugat I batal demi hukum atau sekurang kurangnya

tidak berkekuatan hukum yaitu :

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Tgl. 5 Mei 2006 No. 35.


6. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak ikatan hukum dengan Tergugat I

mengenai piutang Penggugat;

7. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penagihan piutang kepada

Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua dokumen menyangkut

piutang Penggugat kepada Tergugat II;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding,

verzet maupun kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

11. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat berpendapat

lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo

et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat menghadap Kuasanya tersebut tersebut diatas, untuk Tergugat I datang

menghadap kuasanya MANGIRING SIHOMBING,SH ddk, Advokat dan Penasehat

Hukum berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70 Medan, Kantor

Hukum MANGIRING SIHOMBING,SH &Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 23 September 2014, sedangkan Tergugat II telah dipanggil secara patut

akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AKSIR,

SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober

2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : 1. Gugatan Penggugat Dalam Perkara ini Ne Bis in Idem.

Bahwa dengan dasar gugatan atau posita gugatan dan tuntutan (petitum)

dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, petitum atau tuntutan

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alasan bahwa

peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang Penggugat)

kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli

Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut, merupakan perbuatan melawan

hukum (vide, Gugatan Penggugat halaman 3) ;

Bahwa dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini untuk

menyatakan peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang

Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Perjanjian Jual

Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan

hukum, adalah ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini,

Tergugat I dalam perkara ini telah pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai

Penggugat) terhadap Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam

perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri

Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4

Januari 2011 ;

Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) dalam

Gugatan sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan

tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

2011 tersebut, didasarkan pada alasan peralihan hak tagih piutang Tergugat II

kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub didalam Akta

Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian

Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 ;

Bahwa dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat

I) sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4

September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan


2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta Perjanjian

Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan

Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan

Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta ;


I) dalam perkara perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni

2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010

tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan

bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut

diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta sebagaimana

tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I (in casu Penggugat) ;

Bahwa dengan demikian, peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada

Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.

35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36

tertanggal 5 Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH.

Notaris di Jakarta tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara

perdata sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan




2011 tersebut, juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap Penggugat

(in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alas an



diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, melawan

atau melanggar hukum ;

Bahwa dengan demikian, tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat

dalam perkara ini, maupun tuntutan atau petitum yang diajukan Tergugat I (in

casu Penggugat) dalam Gugatan Rekonpensi sebagaimana termaktub didalam

Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No.

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut,

didasarkan pada alasan yang sama ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007

No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan


PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah

berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, kekuatan sesuatu

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas dari

pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat mengajukan kekuatan itu,

perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas

alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama

didalam hubungan yang sama pula ;

Bahwa berpedoman kepada kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam

ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata sebagai ketentuan hukum yang mengatur

konsep hukum Ne Bis In Idem, maka secara deduktif dapat dikatakan bahwa

Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah Ne Bis In Idem,

karena tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonpensi (in casu Penggugat) yang

telah dipertimbangkan didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4




2011 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

2. Pihak Tergugat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Lengkap.
















Januari 2011 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN











Bahwa akan tetapi dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam

perkara ini, tidak mengikut sertakan Vestina Ria kartika, SH. Notaris di Jakarta

sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai konsekuensi logis dari dasar gugatan

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini atas dasar perbuatan melawan hukum

dalam kaitannya dengan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal

5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5

Mei 2006 tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pihak Tergugat dalam Gugatan yang

diajukan Penggugat dalam perkara inii, tidak lengkap ;

3. Tuntutan Penggugat Mengabaikan Kepastian Hukum.









Bahwa tuntutan atau petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini

adalah agar pengadilan menyatakan batal demi hokum Akta Perjanjian Jual Beli


(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut ;





PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN





Januari 2011 ;
































PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN










(in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan





Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4




2011 tersebut berbunyi “menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat

Rekonpensi (in casu Penggugat) ;


No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176 / PDT/

2008/ PT.Mdn, tertanggal 25 Juni 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menyangkut keabsahan peralihan hak

tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana

termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006

dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006

tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut,

telah mempunyai kepastian hukum ;

Bahwa selain dari pada itu, keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan




2011 tersebut, tidak dipersoalkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan dalam

perkara ini ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN



dalam perkara ini agar pengadilan menyatakan peralihan hak tagih piutang

Tergugat III kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub

didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta


diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, batal

demi hukum, telah mengabaikan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum

sebagaimana telah diuraikan diatas, maka beralasan untuk menyatakan bahwa

Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, karena

tuntutan atau petitum dalam Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini,

akandianulir dengan keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4




2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, Gugatan

yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki landasan hukum atau

tidak juridis, dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat I dalam perkara iini tetap membantah dalil-dalil yang

diajukan Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat I dalam perkara ini tetap

menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini

didasarkan pada alasan yang sama oleh pihak yang sama dalam hubungan yang

sama dengan alasan yang disebutkan Penggugat dalam perkara ini yang bertindak

sebagai Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata sebagaimana termaktub

didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No.

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan


Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 yang telah

berkekuatan hukum tetap dan mengandung kepastian hukum ;





PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN






Bahwa dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini untuk

menyatakan peralihan hak tagih piutang Tergugat II (bukan hak tagih piutang

Penggugat) kepada Tergugat I sebagaimana termaktub didalam Perjanjian Jual

Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan

hukum, adalah ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;








Januari 2011 ;



















PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN























(in casu Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan





Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4




2011 tersebut berbunyi “menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat

Rekonpensi (in casu Penggugat) ;


No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan


Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut, telah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, menyangkut keabsahan peralihan hak

tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana

termaktub didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006

dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006

tersebut diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut,

telah mempunyai kepastian hukum ;

Bahwa selain dari pada itu, keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Medan




2011 tersebut, tidak dipersoalkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan dalam

perkara ini ;


dalam perkara ini agar pengadilan menyatakan peralihan hak tagih piutang

Tergugat III kepada Tergugat I atas hutang Penggugat sebagaimana termaktub

didalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta


diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH. Notaris di Jakarta tersebut, batal

demi hukum, telah mengabaikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab antara

Penggugat dan Tergugat I yaitu Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat I

mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara, yang untuk

singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

mengajukan bukti surat yang seluruhnya berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 13 Februari 2002 No. 135/HAI/-

SME.2/OL/II/02 yang ditujukan kepada PT. Yamika Arbis, periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang, diberi tanda P – 1 ;

2. Fotocopy Surat PT. Yamika Arbis tgl. 21 Februari 2002 No. 01/YA/II/2002 yang

ditujukan kepada PT. Bank Danamon Indoneisa Tbk, Gedung Danamon

Kuningan, perihal Penyelesaian Kewajiban Hutang, diberi tanda P – 2 ;

3. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 21 Maret 2002 No. 135/HAI/-

SME.2/OL/III/02 yang ditujukan kepada PT. Yamika Arbis, periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang dan Keringanan Pembayaran Kewajiban,

diberi tanda P – 3 ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


4. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 17 Mei 2002 No. 190/HAI-

SME.2/SP/V/02 yang ditujukan kepada PT. Yamika Arbis, periihal

Penyelesaian Kewajiban Hutang (Surat Peringatan Pertama), diberi tanda P –

4 ;

5. Fotocopy Surat PT. Bank Danamon tgl. 6 September 2004 No. 135D/HAI-

SME.2/IX/04 yang ditujukan kepada PT. Yamika Arbis, periihal Penyelesaian

Kewajiban Hutang (Surat Peringatan Ketiga), diberi tanda P – 5 ;

6. Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Piutang dan Lelang Negara

Kantor Wilayah I Medan tgl. 31 Agustus 2005 Nomor : S-

1137/WPL.01/KP.02/2005, perihal Pemberitahuan Lelang terhadap jaminan

objek Penggugat yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon, diberi tanda P –

6;

7. Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Piutang dan Lelang Negara

Kantor Wilayah I Medan tgl. 27 September 2005 Nomor : S-

1217/WPL.01/KP.02/2005, perihal Penundaan Lelang yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Penggugat juga

ada mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : MAROLOP SARAGIH

- Bahwa saksi pernah bekerja pada penggugat sejak tahun 1987 s/d tahun

2004;

- Bahwa PT Yamika Arbis bergerak dibidang Importir;

- Bahwa setahu saksi penggugat pernah mengajukan kredit Modal kerja ke

Bank BDN kemudian diover ke Bank Duta sebesar Rp.400,.000.000.-

(empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa karena terjadi krisis moneter pada tahun 1998, maka kredit tersebut

dialihkan ke Bank Danamon;

- Bahwa setahu saksi hutang penggugat seluruhnya sebesar

Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi ada 3(tiga) agunan yang diajukan sebagai jaminan dan

dibuat Hak tanggungan ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Bahwa setahu saksi agunan masih berada di bank Danamon , sedangkan

tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut ditempati anak-anak

penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian,

Tergugat I maupun kuasanya tidak menghadiri lagi persidangan meskipun telah

dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas mejelis hakim tingkat

pertama telah menjatuhkan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

3. Menyatakan secara hukum hak tagih piutang Penggugat dikembalikan pada

posisi semula dari Tergugat I kepada Tergugat II;

4. Menyatakan secara hukum semua akta yang timbul dalam pengalihan hak

tagih piutang untuk Tergugat I tidak berkekuatan hukum yaitu :

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 Tgl. 5 Mei 2006.


5. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum dengan

Tergugat I mengenai hutang Penggugat kepada Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat II untuk melakukan penagihan piutang kepada

Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan semua dokumen menyangkut

hutang Penggugat kepada Tergugat II;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri,Niaga,HAM dan PHI Medan yang

menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2015permohonan banding

tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


pihak Penggugat/sekarang Terbanding dan pihak Tergugat I/sekarang Turut

Terbanding;

Menimbang,bahawa Kuasa Pembanding/dahulu Tergugat II talah

mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai

berikut ;

Bahwa Pembanding/Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara di tingkat banding ini agar berkenan memperhatikan SEGI-

SEGI YURIDIS SERTA SENDI-SENDI HUKUM YANG HIDUP DAN

BERKEMBANG DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT INDONESIA YANG

BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, agar

keputusan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam tingkat

banding ini kelak BENAR-BENAR MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

DENGAN MENCERMINKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN yang

dijunjung tinggi dalam NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG

BERDASARKAN HUKUM (Rechtstaat);--

Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak setuju dan sangat keberatan

terhadap pertimbangan dan keputusan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn

tanggal 01 April 2015

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan

hukumnya perkara No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 01 April 2015 pada

pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya bagian

menimbang didalam perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 01 April

2015 pada halaman 6 alinea 2 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan

tulisan miring):

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan,

untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I

datang menghadap kuasanya MANGIRING SIHOMBING, SH dkk, Advokat dan

Penasehat Hukum berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70

Medan, Kantor Hukum MANGIRING SIHOMBING,SH & Rekan berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014, sedangkan Tergugat II

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh

wakilnya yang sah;

Tanggapan kami :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak pernah sama sekali menerima Surat

Panggilan Sidang (Relaas) dari Jurusita Pengadilan Negeri Medan agar

supaya menghadiri persidangan sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri

Medan sehingga Pembanding/Tergugat II tidak pernah menghadiri perkara

No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

2. Bahwa jika benar –quad non- ada Relaas panggilan sidang yang

dilayangkan Jurusita kepada Pembanding/Tergugat II, Jurusita tersebut

kemungkinan besar telah salah alamat atau ceroboh dalam melayangkan

surat panggilan sidang tersebut, sehingga yang tidak berkompetenlah yang

menjadi penerimanya;

3. Bahwa kesalahan atau kelalaian Jurusita dalam pengiriman surat panggilan

untuk menghadiri sidang perkara No. 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah juga

akhirnya secara tidak langsung menjadi kesalahan dan kecerobohan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan

Majelis Hakim dalam perkara ini haruslah dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

II. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam

pertimbangan hukumnya dalam perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn

tertanggal 01 April 2015 pada halaman 21 alinea 7 bagian bawah sampai

halaman 24 alinea 2 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan tulisan

miring) :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya

membenarkan adanya pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada

Tergugat I atas hutang Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana termaktub

dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 mei 2006, dan

dalam gugatan perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan

Negeri Medan tertanggal 4 September 2007 No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Juni 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4

Januari 2011, Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta

Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut diatas telah diberitahukan kepada

Tergugat I (in casu Penggugat) sehingga Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) tersebut telah memenuhi pasal 613 KUH Perdata, demikian juga

dalam putusan terdahulu Penggugat yang dalam perkara tersebut sebagai

Tergugat I ada mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat (in casu

Tergugat I) dengan mengajukan tuntutan yang didasarkan pada alasan bahwa

Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akte Perjanjian

Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat

dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, SH tersebut melawan hukum, dalam

amar putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 4 September 2007

No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah

Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari 2011 tersebut berbunyi

menolak Gugatan Rekonpensi (in casu Penggugat), sehingga menyangkut

keabsahan peralihan hak tagih piutang Tergugat II kepada Tergugat I atas

hutang Penggugat telah mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah mendapat pengakuan dari

Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBG, maka telah menjadi

fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar Tergugat II telah melakukan

pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang

Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian

Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjajian Pengalihan

Piutang (Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006, sehingga pengakuan tersebut

memberikan bukti yang sempurna, dan tidak memerlukan pembuktian lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa

dalam perkara ini adalah tentang apakah benar pengalihan piutang (Cessie)

dari Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan tanpa pengetahuan atau

persetujuan dari Penggugat selaku debitur sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan

keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Penggugat keseluruhannya merupakan hanya berupa fotocopy yang tidak

dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merujuk pada yurisprudensi bukti surat

yang berupa fotocopy tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti,

sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya

menerangkan bahwa benar Penggugat ada mengajukan permohonan kredit

modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke Bank BDN

dan karena krisis moneter dialihkan ke Bank Duta dan terakhir dialihkan lagi ke

Bank Danamon, dan hutang Penggugat kepada Bank Danamon setahu saksi

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan barang jaminannya

merupakan 3 bidang tanah yang saat ini masih berada di Bank Danamon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat I

dalam jawabannya mendalilkan bahwa Pengalihan Piutang (Cessie) dari

Tergugat II kepada Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat selaku

debitur sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri

Medan tertanggal 4 September 2007 No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008

jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pdt/2010 tertanggal 4 Januari

2011, sehingga pengalihan piutang tersebut telah memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa

Pengalihan Piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan

dengan tidak diketahui atau tidak ada persetujuan Penggugat selaku debitur,

sedangkan dilain pihak Tergugat I mendalilkan bahwa Pengalihan Piutang

(Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diberitahukan kepada

Penggugat selaku debitur, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBG beban

pembuktian dibebankan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa

pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diketahui

atau diberitahukan kepada Penggugat selaku debitur, dan bukan dibebankan

kepada Penggugat sebab menurut azas hukum acara perdata bahwa hal-hal

yang bersifat negative tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan

dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil

bantahannya;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya

sebahagian;

Tanggapan kami :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo tidak konsisten dan kontradiktif dalam pertimbangan

hukum dan putusannya, yang mana dalam pemeriksaan persidangan

Terbanding/Penggugat mengajukan alat bukti surat yang hanya merupakan

fotocopy saja tanpa dapat menunjukkan aslinya;

2. Bahwa dalam pasal 1888 KUH Perdata menyatakan “Kekuatan pembuktian

suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada,

maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya,

sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya,

yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”, tetapi

dalam perkara aquo majelis hakim tetap saja mengabulkan gugatan

Penggugat walaupun tidak didukung bukti-bukti yang kuat, yakni

Terbanding/Penggugat hanya mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy

saja, hal ini juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.701 K/Sip/1974 yang berbunyi : “Karena Yudex Factie medasarkan

putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang

tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya

yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh

kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini

berdasarkan bukti yang tidak sah.”. Oleh sebab itu cukup beralasan bagi

Majelis Hakim Yth Pengadilan Tinggi Medan membatalkan keputusan

hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.

370/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

3. Bahwa dalam perkara aquo saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat

adalah hanya terdiri dari satu orang saksi yaitu Marolop Saragih, hal ini

telah melanggar asas unus testis nullus testis, tetapi Majelis Hakim tetap

mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga Majelis Hakim yang

memeriksa perkara aquo adalah gegabah dan asal-asalan sehingga perlu

dibina sebagai hakim dan perlu disekolahkan lagi;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dan mengadili perkara aquo No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah salah dan

keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena

Pengalihan Piutang (Cessie) dari Pembanding/Tergugat II kepada Turut

Terbanding/Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sebagaimana pengalihan Piutang tersebut telah

dituangkan dalam akta otentik yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Piutang

No.35 tertanggal 05 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) No. 36 tertanggal 5 Mei 2006, kedua akta tersebut diperbuat

dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, SH., Notaris di Jakarta;

5. Bahwa di dalam Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tertanggal 05 Mei 2006 pada Pasal 5 huruf c menyebutkan “ Sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Pembeli akan menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur atas

pengalihan Piutang dari Penjual kepada Pembeli, dan/atau pihak lain yang

wajib untuk diberitahukan berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan bentuk

pemberitahuan sesuai dengan format dan isi sebagaimana diuraikan

dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian ini untuk Piutang dan/atau bentuk lain sebagaimana ditetapkan

dalam Perjanjian Kredit dan/atau ketentuan hukum yang berlaku”, dan

demikian juga di dalam Akte Perjanjian Pengalihan Piutang No. 36 tertanggal 05 Mei 2006 pada pasal 4 menyebutkan “ sesuai dengan

ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjual

dan/atau Pembeli dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal

pengalihan (cessie) atas Piutang kepada pihak ketiga dan atau penjamin

maupun agen apabila ada berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi dimana

Penjual memliki hak tagih atas piutang tersebut sepanjang pemberitahuan

ini diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku”;

6. Bahwa Cessie tersebut sesuai amanat pasal 613 KUHPerdata sudah

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dahulu Tergugat I (PT.

Yamika Arbis) dan Tergugat III sesuai dengan bukti P-17 yaitu Fotocopy

Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 011/SCP/V/2006 tanggal 23 Mei 2006,

Hal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), yang ditujukan kepada

Tergugat III berikut dengan bukti pengirimannya, telah dinazegelen dan

dilegalisir, selanjutnya diberi tanda dengan P-17, Bukti P-18 yaitu Fotocopy

Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 015/SCP/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006,

Hal : Somasi I yang ditujukan kepada Tergugat III berikut dengan bukti

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


pengirimannya, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya diberitanda

dengan P-18, seperti terdapat dalam salinan putusan No:

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tanggal 04 September 2007, halaman 43 (copy

terlampir);

7. Bahwa keputusan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam perkara ini

tidak sejalan atau bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn

tertanggal 04 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan

No.176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari

2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dalam

perkara sebelumnya Turut Terbanding/Tergugat I dalam perkara ini sudah

pernah mengajukan gugatan (bertindak sebagai Penggugat) terhadap

Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo, dan dalam Poin 3 amar

putusan Pengadilan Negeri Medan yang juga dikuatkan ditingkat Banding

dan tingkat kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut

menyatakan (kami Kutip dalam tulisan miring) “menyatakan dengan sah

bahwa Tergugat I,II,III telah berhutang semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

(BPPN) dan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, sekarang

Penggugat berdasarkan :

a. Akte Perjanjian Kredit Dengan Penyerahan Jaminan No. 5 tanggal 9 Mei

1995, diperbuat dihadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara

Perlaungan Nasution, SH., Notaris di Medan;

b. Grosse Akte Pengakuan Hutang No. 6 tanggal 9 Mei 1995 yang berkepala

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

diperbuat dihadapan Muhammad Syafei, Pengganti Sementara

Parlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan;Perjanjian Jual-beli dan

Penyerahan Piutang tanggal 30 Juni 2000 No.SP-168/BPPN/0600 yang

dilegalisir oleh Hasanal Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta, dibawah

No.482/2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh

Tergugat I, II, III;

c. Contract of Sale tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh

Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta, dibawah No. 3791/Nopember

2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I,

II, III

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


d. Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12 tanggal 22 Desember 2000

diperbuat dihadapan Moendjiati Soegito, SH., Notaris di Jakarta kecuali

mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;

e. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tanggal 5 Mei 2006, diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., Notaris di Jakarta,

kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III;

f. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tanggal 5 Mei 2006 diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., MH, Notaris di Jakarta, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh

Tergugat I, II, III.”; 8. Bahwa gugatan Penggugat perkara No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah

gugatan yang Nebis In Idem yang mana terhadap perkara dengan

objek yang sama dan para pihak yang sama pula telahpernah diperiksa

di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.106/Pdt.G/2007/PN.Mdn

tertanggal 04 September 2007, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiijsde),

sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK) bukan mengajukan gugatan baru;

9. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan Yang memeriksa dan

memutus perkara ini telah salah dan keliru dalam pertimbangan dan

mengambil keputusannya karena tergolong Nebis In Idem. Suatu putusan

yang Nebis In Idem dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :

Buku M. Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata” terbitan Sinar

Grafika, Tahun 2005, pada halaman 441-443 yang menyatakan

suatu putusan melekat unsur Nebis In Idem apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;

2. Terhadap Perkara terdahulu, telah ada Putusan Hakim yang

berkekuatan hukum tetap;

3. Putusan Bersifat positif, bila berbentuk menolak gugatan

seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1226 K/Pdt/2001

tanggal 20 Mei 2002, yang isinya berbunyi :

“Meski kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi Objek sama

dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum

tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem” ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Pdt/1973

tanggal 13 April 1976 yang isinya berbunyi :

“Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan

oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa

sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang

lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya

adalah sama”;

Dengan demikian jelas bahwa keputusan Majelis Hakim pengadilan

Negeri Medan No : 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 01 April 2015 dalam

perkara aquo telah melanggar asas Nebis In Idem dan telah mengakibatkan

tidak adanya kepastian hukum, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Yang

Terhormat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sudah

sepatutnya membatalkan Putusan Pengadilan negeri Medan dalam

perkara aquo;

10. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara

No.370/Pdt.G/2015/PN.Mdn bertentangan dengan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011,

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn

tertanggal 25 Juni 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara No.

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 04 September 2007 yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan hukum Hakim

Majelis Pengadilan Negeri Medan terhadap Perkara No. 370/Pdt.G/2015/

PN. Mdn haruslah dibatalkan

III. Pada halaman 24 alinea 4 sampai dengan halaman 25 alinea 1 yang

berbunyi (kami kutip selengkapnya dengan tulisan miring) :

Menimbang, bahwa menurut pasal 613 ayat (2) KUH Perdata :

Penyerahan piutang atas nama tersebut tiada akibatnya bagi siberutang,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara

tertulis disetujui dan diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan

bahwa pengalihan piutang (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat I

telah diketahui atau diberitahukan kepada penggugat selaku debitur, maka

dengan mengacu pada ketentuan pasal 613 ayat (2) KUH Perdata, maka

pengalihan Piutang (Cessie)dari Tergugat II kepada Tergugat I

sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35

tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie)

No. 36 tertanggal 5 Mei 2006 tidak mengikat dan tidak mempunyai

kekuatan hukum bagi Penggugat selaku debitur, sehingga perbuatan

Tergugat II yang mengalihkan piutangnya kepada Tergugat I tanpa

pengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah tergolong perbuatan

melawan hukum, sehingga petitum gugatan pada butir 3 dapat dikabulkan;

Tanggapan kami :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi, Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

tersebut diatas sangat jelas menyatakan Terbanding/Penggugat

mempunyai hutang kepada Turut Terbanding/Tergugat I/Henry Kosasih

berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertangga 05 Mei 2006

dan Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 36 tertanggal 05 Mei

2006 diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH., MH, Notaris di Jakarta,

dengan demikian maka Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang

memutus perkara aquo telah salah dan keliru dalam menggolongkan

perbuatan Pembanding/Tergugat II dalam pengalihan piutang (cessie)

kepada Turut Terbanding/Tergugat I yang menggolongkanya kedalam

perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 613 ayat (2) KUH

Perdata;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam

menggolongkan perbuatan Pembanding/Tergugat II dalam pengalihan

piutang (cessie) kepada Turut Terbanding/Tergugat I sebagai suatu

perbuatan melawan hukum karena suatu perbuatan dikatakan memiliki

unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dapat dijelaskan

sebagaimana yang terdapat dalam :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Buku “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer” karangan Munir Fuady terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan

hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai

berikut :

1. Adanya suatu.

1. Adanya suatu perbuatan

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4. Adanya kerugian bagi korban

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Buku Rosa Agustina dalam bukunya : “Perbuatan Melawan Hukum”, M.

A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya : “Het Nederlandsch

Verbintenissenrecht” dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur

Perbuatan Melawan hukum mencakup :

1. Harus adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

3. Adanya kesalahan dari pihak sipelaku;

4. Ada kerugian;

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum

itu dengan kerugian;

Jadi jelas terlihat bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat II

tidak memenuhi unsur - unsur tersebut diatas sehingga

putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo haruslah

dibatalkan seluruhnya;

IV. Pada halaman 25 alinea 2 dan 3 yang berbunyi (kami kutip selengkapnya

dengan tulisan miring) :

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan piutang (Cessie) dari

Terggugat II kepada Tergugat I dilakukan tanpa diberitahukan atau disetujui

oleh Penggugat selaku debitur, maka hak tagih atas piutang Tergugat II

kepada Penggugat tersebut masih tetap berada pada Tergugat II, dan semua

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Akta yang timbul dalam pengalihan hak tagih piutang untuk Tergugat I tidak

berkekuatan hukum, dan dengan demikian tidak ada ikatan hukum antara

Penggugat dengan Terggugat I mengenai hutang penggugat kepada Terggugat

II, sehingga petitum gugatan pada butir 4,5,dan 6 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan piutang Tergugat II

kepada Tergugat I telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum, maka yang menjadi Kreditur atas hutang penggugat adalah

tetap Tergugat II, sehingga Tergugat II yang berwenang melakukan penagihan

piutang kepada Penggugat, dan karena pengalihan piutang Tergugat II kepada

Tergugat I telah dinyatakan tidak sah maka Tergugat I wajib megembalikan

semua dokumen yang menyangkut hutang Penggugat tersebut kepada

Tergugat II, dengan demikian petitum gugatan pada butir 7 dan 8 dapat

dikabulkan;

Tanggapan kami :

1. Bahwa hak tagih atas piutang Pembanding/Tergugat II terhadap Penggugat

telah beralih kepada Turut Terbanding/Tergugat I berdasarkan Akta

Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

Perjanjian Pengalihan (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat

dihadapan Vestina Ria Kartika, SH Notaris di Jakarta telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No.

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 04 September 2007 (terlampir), Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 176/PDT/2008/PT.Mdn tertanggal

25 Juni 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.367 K/Pdt/2010 tertanggal 04 Januari 2011 yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, oleh karena itu hak tagih Piutang

Pembanding/Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat telah beralih kepada

Turut Terbanding/Tergugat I, dengan demikian Putusa Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara No. 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn

haruslah dibatalkan

2. Bahwa dengan beralihnya hak tagih piutang Pembanding/Tergugat II

terhadap Penggugat kepada Turut Terbanding/Tergugat I berdasarkan Akta

Perjanjian Jual Beli Piutang No.35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta

Perjanjian Pengalihan (Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 yang diperbuat

dihadapan Vestina Ria Kartika, SH Notaris di Jakarta maka

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pembanding/Tergugat II tidak berhak lagi untuk melakukan penagihan

Piutang kepada Terbanding/Penggugat;-

Bahwa selain alasan hukum seperti disebutkan diatas pertimbangan

hukum dan keputusan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo

haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan :

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (1) dan (2) berbunyi : " (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim

bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2)

Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum

yang tepat dan benar";

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23

ayat (1) yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula

pasal-pasal tertentu dari Peraturan-Peraturan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus

memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili";

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana

yang telah disebutkan diatas maka adalah patut dan adil serta cukup

beralasan bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan

keputusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara No.

370/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 01 April 2015 dan selanjutnya mengadili

sendiri dengan mengabulkan Banding Pembanding serta menolak seluruh

gugatan Terbanding/Penggugat serta menghukum Terbanding/Penggugat

membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang bahwa pihak Penggugat/sekarang Terbanding juga telah

mengajukan –Kontra Memori Banding yang selengkapnya sebagai beriku

A. Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat I sekarang Turut Terbanding

masih dalam jangka waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang –

undangan dan hukum acara perdata yang berlaku maka kontra memori

banding ini memenuhi syarat hukum dan patut untuk diterima ; B. Bahwa Turut Terbanding/tergugat I tidak setuju dan keberatan terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 370/Pdt.G/Pdt.G/2014/PN.Mdn,

tanggal 01 April 2015, karena Turut Terbanding/Tergugat I telah mempunyai

keputusan yang telah telah inkra yang berkekuatan hukum tetap (foto copy

terlampir putusan Mahkamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04

Januari 2011) yaitu :

1) Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,

tanggal 04 September 2007 jo ;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 176/PDT/2008/PT.MDN,

tanggal 25 Juni 2008 jo ;

3) Putusan Makamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04

Januari 2011 ;

Amar nya sebagai berikut :

I. Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor :

106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,tanggal 04 Nopember 2007 yang amarnya sebagai

berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III ; DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I,II dan III yang tidak

membayar/melunasi sisa hutangnya semula kepada PT. BANK DUTA

CABANG MEDAN , BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

(BPPN) dan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Sekarang kepada

Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


a. Menyatakan dengan sah bahwa tergugat I,II,III telah berhutang

semula pada PT. BANK DUTA CABANG MEDAN, BADAN

PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT.BANK

DANAMON INDONESIA Tbk. Sekarang Penggugat berdasarkan

Akta Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan no.5 tanggal 09

Mei 1995, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, Pengganti

sementara Perlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan ; Grosse

Akte Pengakuan Hutang no.6, tanggal 09 Mei 1995 yang berkepala “

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“, diperbuat di hadapan Muhammad Syafei, pengganti sementara

Parlaungan Nasution, SH, Notaris di Medan ; b. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hutang, tanggal 30 Juni 2000,

Nomor : SP-168/BPPN/0600, yang dilegalisir oleh Hasanal Ali Amin,

SH, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor : 482/2000, kecuali mengenai

jumlah hutang yang harus dibayar oleh tergugat I,II,III ; c. Contract of sale, tanggal 30 Nopember 2000 yang dilegalisir oleh

Moendjiati Soegito, SH, Notaris, dibawah nomor : 3791/Nopember

2000, kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh

Tergugat I,II, III Akte Pengalihan Hak Atas Tagihan No. 12, tanggal

22 Desember 2000, diperbuat di hadapan Moenndjiati Soegito, SH ,

Notaris di Jakarta, kecualinmengenai jumlah hutang yang harus

dibayar oleh Tergugat I,II,III ;

d. Akte Perjanjian Jual Beli Piutang no. 35, tanggal 05 Mei 2006,

diperbuat dihadapan Vestina Ria Kartika, SH, Notaris di Jakarta,

kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat

I,II,III ;Akte Perjanjian Penagihan Piutang ;

e. Akte Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) no. 36, tanggal 05 Mei

2006 diperbuat di hadapan Vestina Ria Kartina, SH, MH, notaris di

Jakarta kecuali mengenai jumlah hutang yang harus dibayar oleh

Tergugat I,II,III ;

3. Menghukum Tergugat I,II,III, membayar sisa hutangnya sekarangkepada

Penggugat dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 606.484.193,40

(enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus

sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen rupiah ) dengan perincian : --

Sisa Hutang Pokok : Rp. 279.500.000.-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tunggakan Bunga Perhitungan BPPN : Rp. 326.984.193,40.-

Jumlah Rp. 606.484.193,40 (enam ratus

enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh

tiga rupiah empat puluh sen rupiah ) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I,II,III, untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI

I Menghukum Tergugat I, II, III dalam konvensi/ Penggugat I,II,III,

dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam

perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp. 549.000,- (lima ratus empat

puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

II. Pengadilan Tinggi Medan nomor : 176/PDT/2008/PT. MDN, tanggal 25 Juni

2008 yang amarnya bunyi sebagai berikut : Putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn,tanggal 04 Nopember 2007, telah

dikuatkan ;

III. Putusan Mahkamah Agung nomor : 367 K/Pdt/2010, tanggal 04 Januari

2011, sebagai berikut ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

I. PT. YAMIKA ARBIS, diwakili oleh direktur utamanya ; Ny. Hj. Siti Kamisah II. 1. Ny. H. Siti Kasisah Harahap

2. Ir. Abina Tifan Nefoli Br. Sihombing

3. Ir. Rediansyah Sihombing

4. Ir. Belkadriansyah Sihombing

5. Ikhwansyah Sihombing (ahli waris H.Muhammad Yamin Sihombing)

Menghukum para Pemohon Kasasi/ Para Terguga untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

C. Bahwa pasal 1917 KUHPerdata tertulis : “ Kekuatan sesuatu putusan hakim

yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu,

perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama : bahwa tuntutan didasarkan

atas alasan yang sama lagi pula di majukan oleh dan terhadap pihak – pihak

yang sama didalam hubungan yang sama pula “ ; D. Bahwa Yurisprudenasi yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor : 123

K/Sip/1968 jo Putusan Mahkamah Agung nomor : 1149 K/Sip/ 1982 jo

Putusan Mahkamah Agung nomor : 1226 K/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah

Agung nomor : 811/K/Pdt.Sus/2009 menegaskan bahwa walaupun subjek

dan alasan gugatan tidak sama persis akan tetapi oleh karena objek gugatan

gugatan adalah sama maka prinsip ne bis in idem harus diberlakukan ; E. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang Turut Terbanding/Tergugat

I jelaskan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggil Medan

memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya

sebagai berikut : a. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding/Tergugat I ; b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

370/Pdt.G//2015/PN.Mdn., tanggal 01 April 2015 ;

c. Menyatakan Perkara ini ne bis in idem yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atas nama Turut Terbanding/Tergugat I ; d. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar ongkos perkara yang

timbul dalam perkara ini ;

Membaca KONTRA MEMORI BANDING Penggugat/sekarang Terbanding

dan kontra Memori Banding pihak Tergugat I/dsekaranng Turut Terbanding pada

pokoknya saja-

SALIN KONTRA MEMORI BANDING DARI TERGUGAT I/SEKARANG TURUT

TERBANDING—

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan/Penyerahan mempelajari berkas

perkaranomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn,telah diberitahukan oleh LENa br

PINEM,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada TUNING SUMIASIH

Karyawan PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG KUNINGAN, yang

bertidak atas nama Bank tersebut berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015,

pada tanggal 11 Pebruari 2016,dan kepada TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, selaku

kuasa Terbanding/dahulu Penggugat tanggal 22 Oktober 2015 dan kepada

S.ROBERT L.TOBING,SH, selaku Kuasa Turut Terbanding/dahulu Tergugat I pada

tanggal 28 September 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula

Tergugat telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang

berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 April 2016 yang dimntakan

banding tersebut, juga setelahmembaca dan memeriksa memori banding yang

pada pokoknya Pembanding keberatan terhdap Putusan Pengadilan Negeri

Medan tersebut dengan alasan alasan keberatan seperti yang telah dikemukakan

dalam memori bandingnya yaitu mengenai surat panggilan terhadap

Pembanding/Tergugat II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah

sama sekali menerima surat pangilan sidang (relaas) dari jurusita Pengadilan

Negeri Medan agar supaya menghadiri persidangan sebagai Tergugat II dalam

perkara Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn, setelah majelis banding meneliti berkas

terhadap relaas panggilan yang telah dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan

Negeri Medan dalam perkara a-quo bukti-bukti yang terlampir dalam berkas

perkara a-quo adalah 1. Panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dimana Tergugat II berkedudukan tertanggal 28 Agustus adalah melalui Kelurahan

dimana tertulis dalam nama penerima Agung dengan cap Kelurahan tertera

tanggal 1-9-14, dan 2(dua) lembar surat permintaan bantuan panggilan delegadi

dari Pengadilan Negeri Medan kepada Pengadilan negeri Jakarta Selatan

tertanggal 2 September 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014 dimana terhadap surat

bantuan panggilan delegasi tersebut tidak ada jawaban dari Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, menurut majelis banding bahwa pangilan yang disampakan

kepada kelurahan yang diterima oleh orang yang tidak jelas identitasnya yakni

kedudukan sebagai apa di kantor Kelurahan tersebut apalagi tanggal diterima

sebagaimana tertera tgl 1 September 2014 padahal harus menghadiri sidang

tanggal 2 September 2014 waktunya jelas sudah tidak mencukupi apalagi tidak

disertai surat bukti dari Kelurahan kapan panggilan tersebut disampaikan oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Kelurahan kepada yang bersangkutan, begitupun dengan surat bantuan panggilan

delegasi yang belum ada tindak lanjut dari Pengadilan yang diminta bantuannya,

dari fakta ini maka menurut majelis banding,panggilan yang dilakukan tidak sah

dan tidak patut (vide pasal 121 ayat (1) HIR),dengan demikian maka majelis hakim

tingkat pertama perkara a-quo telah mengabaikan hukum acara yang semestinya

karena panggilan belum patut dan sah maka acara persidangan tetap menunggu

panggilan sah dan patut telah disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan

tanggapan Pembanding sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yang

menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam

memberikan pertimbangan hukumnya karena Tergugat I dalam jawabannya

perkara a-quo telah membenarkan adanya pengalihan piutang (cessie) dari

Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual

Beli Piutang No 35 tertanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) No.36 tertanggal 5 Mei 2006 dalam Gugatan perdata sebagaimana

termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri medan tanggal 4 September 2007

Nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal

25 juni 2008 No.176/PDT/2008/PT.MDN dan putusan MARI tertanggal 4 Januari

2011 No.367 K/Pdt/2010 Penggugat (in casu Tergugat I) menyatakan bahwa Akta

Perjanjian jual beli Piutang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I(in casu

Penggugat) sehingga Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut telah

memenuhi pasal 613 KUHPerdata,demikian juga dalam Putusan

terdahuluPenggugat yang dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I ada

mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat(in casu Tergugat I) dengan

mengajukan tuntutan yang didasarkan kepada alasan bahwa Perjanjian Jual beli

Piutang No 35 tanggal 5 mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.36

tanggal 5 mei 2006 yang dibuat dihadapan NotarisVestina Ria Kartika,SH, tersebut

Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. No 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No 367

K/Pdt/2010 yang berbnyi Menolak Gugatan Rekonpensi (in casu Penggugat),

sehingga menyangkut keabsahan Peralihan Hak Tagih Piutang Tergugat II kepada

Tergugat I atas hutang Penggugat telah mempunyai Kepastian Hukum sehingga

Gugatan Penggugat perkara Nomor 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn adalah Gugatan

yang Nebis in Idem yang mana dengan perkara dengan Obyek yang sama,dan

para pihak yang sama pula dimana perkara yang terdahulu sudah mempunyai

Kekuatan Hukum yan Tetap (BHT) upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


bukan mengajukan Gugatan Baru;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi yang

menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem,dengan

pertimbangan yang sama sebagaimana disebutkan dalam memori Banding

Tergugat II, terhadap hal ini majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu

terhadap eksepsi tentang Nebis in Idem;

Menimbang,bahwa suatu gugatan dapat dikatagorikan Nebis in Idem

sesuai dengan ketentuan pasal1917 KUHPerdata yaitu apabila Putusan yang

dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif,kemudian Putusan tersebut telah

berkekuatan Hukum Tetap(BHT) maka dalam Putusan melekat Nebis in Idem,oleh

karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh dilakukan gugatan

untuk yang kedua kalinya,juga diperkuat SEMA No 3 tahun 2002 agar Ketua

Pengadilan melaksanakan asas Nebis in Idem dengan baik demi kepastian hukum

bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda dalam

perkara yang sama, dimana pasal 1917 KUHPerdata mengandung unsur unsur

yaitu :

1.Obyek yang sama,

2.Pihak yang sama,

3.Alasan/dalil gugatan yang sama

Yang mana apabila semua unsur ini terpenuhi maka dapat dikatagorikan sebagai

Nebis in Idem;

Menimbang terhadap eksepsi Nebis in idem ini,apabila dikaitkan dengan

gugatan penggugat/terbanding dimana alasan gugatan dari perkara gugatan ini

adalah sama yakni mengenai keabsahan dari Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No

35 tanggal 5 Mei 2006 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.36 tanggal 5

Mei 2006,adalah sama dengan alasan Gugatan perkara terdahulu yakni perkara

perdata Nomor106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. No. 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No.

367 K/Pdt/2010 dimana dalam Amarnya pada Pokok Perkara poin – 3

“Menyatakan sah bahwa Tergugat I,II,III telah berhutang semulakepada PT Bank

Duta Cabang Medan,BPPN,PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sekarang

Penggugat berdasarkan : dibagian e. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.35

tanggal 5 Mei 2006 dan f. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tanggal 5 Mei 2006 (vide Bukti 3 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn yang

dijukan Pembanding/tergugat II dalam Memori Banding) dikaitkan dengan amar

putusan pada poin-4 yang menyatakan secara hukum semua Akta yang timbul

dalam Pengalihan Hak Tagih Piutang untuk Tergugat I/Pembanding tidak

berkekuatan hukum yaitu : 1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 35 tanggal 5

Mei 2006 dan 2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.36 tanggal 5 Mei

2006 (vide Putusan PN Medan Nomor 370/Pdt.G/2014/PN.Mdn), sehingga

putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a-quo bertentangan dengan

putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama lebih teliti

dalam mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan perkara a-quo nebis in idem

yang telah diajukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding dalam jawabannya, telah

mempertimbangkan terlalu sumir sebagaimana tertuang dalam halaman 20 dalam

Eksepsi Ad.1 yang mempertimbangkan karena Tergugat I tidak pernah hadir lagi

sehingga tergugat I tidak ada mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-

dalil eksepsinya maka eksepsi tergugat I pada poin-1 tidak dapat dibuktikan

kebenarannya, yang seharusnya karena dalam jawaban tergugat I ada

menyebutkan tentang adanya perkara gugatan Nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn

Jo. No. 176/PDT/2008/PT.MDN Jo. No 367 K//Pdt/2010 sebagai alasan eksepsi

nebis in idem tersebut,majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak tepat

serta bertindak ceroboh dalam mempertimbangkan eksepsi ini,seharusnya majelis

tingkat pertama menelitinya apalagi putusan tersebut masih produk Pengadilan

Negeri Medan dan mengingat bahwa Putusan Pengadilan yang sudah

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) mempunyai bukti sebagai : 1. Kekuatan mengikat

tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mengikat (bindende kracht), 2. Kekuatan

pembuktian,dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang mungkin

digunakan untuk keperluan banding,kasasi atau eksekusi dan dapat dipergunakan

sebagai alat bukti bagi pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang

telah ditetapkan dalam putusan tersebut, dan 3.kekuatan eksekutorial yakni

mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis

hakim sependapat dengan apa yang telah dikemukan oleh Pembanding seperti

apa yang telah dikemukakan dalam memori banding yang bersangkutan serta

jawaban Turut Terbanding/Tergugat I mengenai eksepsi gugatan nebis in idem, dan

dengan adanya petitum yang berbeda dan saling bertentangan yakni antara

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


petitum poin-3 dalam Putusan perkara nomor 106/Pdt.G/2007/PN.Mdn Jo. Nomor

176/PDT/2008/PT.MDN Jo. Nomor 367 K/Pdt/2010 dengan petitum gugatan poin-3

dan poin-4 Putusan perkara a-quo maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian

hukum, sehingga karenanya eksepsi ini beralasan hukum dan sudah sepatutnya

untuk dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa Pembanding/Tergugat II dan eksepsi Turut

Terbanding/Tergugat I tentang eksepsi nebis in idem telah dipertimbangkan dan

dinyatakan dikabulkan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi

yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan-pertimbangan

terebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

370/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 01 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi

dan harus DIBATALKAN, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri

dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding

dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Terbanding sebagai pihak

yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah

ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 2 ahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta

Peraturan PerUU-an lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula

Tergugat II tersebut

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :370/Pdt. G/2014/

PN. Mdn tertanggal 1 April 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Terbanding II dan Turut Terbanding/

Terbanding I untuk sebagian;

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard);

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

ditetapkan Sebesar Rp.150.000( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari : Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Kami BANTU GINTING

SH,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE

KOMARUDIN,SH.M.Hum.dan NUR HAKIM SH.MH, masing- masing sebagai

Hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 54/ PDT/ 2017/PT.

MDN.putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017.oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Hakim anggota, serta ILHAM PURBA,SH,MH sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua pihak

berperkara.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,MAJELIS

ADE KOMARUDIN,SH.M.Hum. BANTU GINTING, SH

NUR HAKIM SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ILHAM PURBA,SH,MH

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Perincian Biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 41 putusan nomor : 54/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor 54./pdt/2017./pt.mdn. demi keadilan berdasarkan ketuhanan

Documents