PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 357/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 357/PDT/2017/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 357/PDT/2017/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 357/PDT/2017/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata padapengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

TONNY WIJAYA: laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Rupat

No.56 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota

Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H.REFMAN

BASRI,SH,MBA, 2. ZULCHAIRI,SH, 3. ELIDAWATIHARAHAP,

4. HENDRA BUWONO,SH,5. SAHRI,SH, 6. ARSELAN

MOORA,SH Advokat-Advokat berkantor di Jln. Kejaksaan No.7

Medan, Semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING.

M e l a w a n

IR. DULANG MARTAPA:selaku Direktur Utama PT Ira Widya Utama, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama PT Ira Widya Utama yang

berkedudukan di Jalan Cactus Raya Blok J No.1 Komplek

Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan, dalam hal memberi

kuasa kepada 1. DR. IRWAN JASA TARIGAN, SH.MH., 2. SITI

CHADIJAH, SH.MH, 3. RASNITA SURBAKTI, SH.MH.,

4.MASITA HASIBUAN, SH dan 5. T.RIZA ZARZANI,

SH.MH.Advokat dan Konsultan Hukum “DR IRWAN JASA

TARIGAN, SH. MH. & REKAN”, beralamat kantor di Jalan Ring

road/Jalan Bunga Melur Raya Pasar III No.1 A Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2015,

Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 29

Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Negeri Medan pada tanggal 29 Desember 2015 dalam Register Perkara Nomor

702/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Ira Widya Utama

sebagaimana disebut dalam Berita Acara PT. Ira Widiya Utama No. 20

Tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, SH Notaris

di Medan dan Akte Berita Acara No. 13 Tanggal 24 Nopember 2014 yang

dibuat dihadapan Hajjah Sisiliana, SH Notaris di Medan;

- Bahwa Penggugat ada memiliki 5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut

dalam SHGB No.1821 luas 9.155 M2, SHGB No. 2715 luas 173 M2, SHGB

No. 1819 luas 9.025 M2, SHBG No. 2784 luas 15.250 M2 dan SHBG No.

2711 luas 4.925 M2 atas nama PT. Ira Widya Utama, kelima tanah tersebut

hendak dijual dengan harga permeternya Rp.2.650.000,- (dua Juta enam

ratus lima puluh ribu rupiah)/meternya ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada membuat Surat Kesepakatan

Bersama atas jual beli tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana disebut

dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah tertanggal 25

Oktober 2013 ;

- Bahwa di dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli tanggal 25

Oktober 2013 tersebut dengan luas tanah lebih kurang seluas 36.600 M2,

disepakati antara Penggugat dan Tergugat harga jual tanah Rp.2.650.000,-

/meter (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/meter ;

- Bahwa disepakati pula uang panjar pembelian tanah tersebut harus dibayar

oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember 2013 sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat, (sesuai

dengan isi Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual beli tanggal 25

Oktober 2013), sedangkan untuk pelunasannya dibayar Tergugat kepada

Penggugat setelah IMB untuk pembangunan ruko diterbitkan oleh Dinas

Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan;

- Bahwa akan tetapi Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah

tertanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak

terlaksana, namun Tergugat dengan Komisaris PT. Ira Widya Utama yakni

YOPIE SANGKOT BATUBARA telah sepakat membuat Surat Tanda Terima

Uang Panjar Jual Beli Tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyard

rupiah) dalam bentuk cek Kontan Bank Permata No. 285037 tanggal 6

November 2013 atas nama Yopie S.Batubara dan disepakati sisa

panjar tanah tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyard

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setelah

ditandatangani Akte Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Henry Tjong

SH Notaris di Medan;

- Bahwa setahu bagaimana Tergugat memberikan draft Akte Perjanjian Untuk

Jual Beli dari Notaris Halim SH yang isi draft Akte Perjanjian Untuk Jual Beli

tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan

Tergugat khususnya tentang pelunasan sisa jual beli tanah yang dibayar

dengan cara di cicil selama 30 (tiga puluh) bulan atau 2 (dua) tahun 6

(enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 draft Akte Perjanjian

Untuk Jual Beli, padahal seharus yang disepakti pelunasan sisa pembelian

tanah setelah IMB untuk bangunan Ruko dikeluarkan oleh Dinas Tata

Ruang Tata Bangunan sebagaimana disebut dalam Surat Kesepakatan

Bersama tentang Jual Beli Tanah Tanggal 25 Oktober 2013;

- Bahwa oleh karena tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan

Tergugat, maka Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan

surat No. 052/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 25 Nopember 2013, surat No.

053/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 27 Nopember 2013 dan surat No.

054/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 29 Nopember 2013 yang intinya

Penggugat membatalkan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli

Tanah dan mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Komisaris PT.

Ira Widya Utama, akan tetapi Tergugat dengan itikad yang tidak baik tidak

bersedia menerima pengembalian uang Tergugat dan akhirnya Komisaris

PT. Ira Widya Utama mentransfer uang tersebut kepada Tergugat melalui

Bank Mandiri kepada Tergugat (Tonny Wijaya) dengan No. rekening

8001033817 Bank Permata pada tanggal 02 Desember 2013 sebagaimana

disebut didalam Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

tanggal 2 Desember 2013, akan tetapi rekening Tergugat tersebut diblokir

oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat kembali menyampaikan surat kepada Tergugat surat No.

055/Dirut/IWU/MDN/1213 Tanggal 4 Desember 2013, surat No.

056/Dirut/IWU/MDN/1213 Tanggal 10 Desember 2013 dan surat No.

057/Dirut/IWU/MDN / 1213 Tanggal 13 Desember 2013yang intinya

pemberitahuan kepada Tergugat untuk mengambil uang Tergugat tersebut

namun tidak di respon oleh Tergugat;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat melakukan isi kesepakatan yang

telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana tertuang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


didalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah Tanggal 25

Oktober 2013, maka nyatalah Tergugat telah melakukan perbuatan

wanprestasi;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan

isi surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah, maka secara

hukum Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah Tanggal 25

Oktober 2013 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa begitu juga dengan Surat Tanda Terima Uang Panjar Jual Beli

Tanah Tanggal 6 November 2013 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,

karena Tergugat telah wanprestasi;

- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak bersedia menerima kembali uang milik

Tergugat karena itu Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan

memohonkan konsinyasi yang kelak akan diajukan, maka beralasan hukum

Tergugat dihukum untuk mengambil uang milik Tergugat kembali sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang autentik

dan sempurna, maka beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding

dan kasasi;

- bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka beralasan

hukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menentukan suatu hari persidangan

dan memanggil pihak-pihak untuk hadir bersidang seraya mengambil

keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi

karena tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan

Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama

Tentang Jual Beli Tanah tanggal 25 Oktober 2013;

3. Menyatakan secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual

Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2013 adalah tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum;

4. Menyatakan secara hukum Surat Tanda Terima Uang Panjar Jual Beli

Tanah Tanggal 6 November 2013 antara Tergugat dengan Komisaris

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


PT. Ira Widya Utama (Yopie Sangkot Batubara) adalah tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk menerima kembali uang milik Tergugat

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk mengambil uang milik Tergugat sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Pengadilan Negeri Medan

yang akan kelak dimohonkan konsinyasi oleh Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara aquo;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta

merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat kurang pihak

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baik posita maupun

petitum pada halaman 3 dan 6 yakni :

"Bahwa akan tetapi kesepakatan bersama tentang jual beli tanah tanggal

25 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana,

namun Tergugat dengan Komisaris PT. Ira Widya Utama yakni Yopie

Sangkot Batubara telah sepakat membuat surat tanda terima uang panjar jual

beli tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ... dst."

"Menyatakan secara hukum Surat Tanda Terima Uang Panjar Jual Beli

Tanah tanggal 6 Nopember 2013 antara Tergugat dengan Komisaris PT. Ira

Widya Utama (Yopie Sangkot Batubara) adalah tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum."

2. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara aquo adalah subjek hukum

badan hukum yang bernama PT. Ira Widya Utama, dengan demikian

berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas Sdr. Yoppie Sangkot Batubara

merupakan Pengurus perseroan dan Penggugat dan menerima uang panjar

dalam bentuk cek kontan Bank Permata No.285037 tanggal 6 Nopember

2013 atas nama Yopie Sangkot Baturbara, sehingga telah dapat

membuktikan hubungan hukum Penggugat selaku subjekhukum badan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


hukumyang diwakili oleh Direktur Utama, sedangkan Sdr. Yopie Sangkot

Batubara sebagai Komisaris dan atau pemilik dan Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian disamping dengan Penggugat memiliki hubungan

hukum dengan Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal

25 Oktober 2013, juga memiliki hubungan hukum yang sama dengan Sdr.

Yopie Sangkot Batubara (Komisaris Utama dari Penggugat) sehingga

untuk jelasnya duduk perkara aquo patut kiranya Sdr. Yopie Sangkot

Batubara turut di gugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan oleh

karena gugatan penggugat terdapat kurang pihak maka sangat

beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan

gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi juga merupakan

dalil Tergugat dalam pokok perkara dalam jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang diakui

secara sah dalam pokok perkara dalam jawaban ini.

3. Bahwa Penggugat mengakui adanya hubungan hukum dengan

Tergugat dimana pada tanggal 25 Oktober 2013 Tergugat dan

Penggugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Tentang

Jual Beli 5 (lima) bidang tanah dengan total luas 36.600 m2 beralas

hak yakni SHGB No.1821 seluas 9.155 m2, SHGB No. 2711

seluas 4.925 m2, SHGB No.2715 seluas 173 m2, SI1GB No.1819

seluas 9.025 m2 dan SHGB No. 2784 seluas 15.250 m2, dengan

harga jual beli sebesar Rp.2.650.000,-/m2, dengan kesepakatan dibuat

akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Henry Tjong, SH, selambat-

lambatnya pada tanggal 5 Nopember 2013.

4. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan fakta hukum yang

sebenarnya dalam Surat kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober

2013 yang menyatakan uang panjar sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima

betas milyar rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 05

Nopember 2013 pada saat dibuat Akta Perjanjian Jual Beli dihadapan

Henry Tjong, SH, Notaris di Medan, dimana hal ini menunjukkan

adanya kewajiban Penggugat sebagai penjual untuk membawa ke --

5 (lima) ash SHGB tersebut di atas sebagai objek jual beli yang akan

dititipkan kepada Notaris dan Tergugat memiliki kewajiban sebagai

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


pembeli untuk membayar panjar sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima

belas milyar rupiah), sehingga Notaris sebagai pejabat negara dapat

membuat Akta Perjanjian Jual Beli untuk kedua pihak Penggugat dan

Tergugat.

5. Bahwa oleh karena sampai tanggal 4 Nopember 2013, Pihak

Penggugat sebagai penjual ternyata belum menyerahkan ke - 5 ash

sertikat HGB, alas hak tanah objek jual beli seluas 36.600 m2 kepada

Notaris Henry Tjong, SH, maka Tergugat mengirim surat tertanggal 4

Nopember 2013 kepada Penggugat selaku penjual.

6. Bahwa jual beli tanah dalam Surat Kesepakatan Bersama taggal 25

Oktober 2013 tersebut dilanjutkan oleh Penggugat dengan Tergugat,

dimana Tergugat selaku pembeli melakukan kewajiban-kewajiban

sebagai berikut :

6.1. Bahwa selanjutnya Tergugat membayar uang panjar sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 1 (satu)

lembar cek kontan Bank Permata No.285037 tanggal 6 November

2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk jual

bell 1 (satu) bidang tanah seluas 36.600 m2 yang berasal dari :

a. SHGB No.1821 seluas 9.155 m2.

b. SHGB No. 2784 seluas 15.250 m2.

c. SHGB No.2715 seluas 173 m2.

d. SHGB No.1819 seluas 9.025 m2.

e. SHGB No. 2711 seluas 4.925 m2.

6.2. Bahwa uang panjar tersebut seharusnya diterima oleh

Penggugat yakni Direktur Utama PT. Ira Widya Utama, akan

tetapi nama "Ir.Dulang Martapa Direktur Utama PT. Ira Widya

Utama yang tertera dalam "surat tanda terima uang panjar jual beli

tanah" selaku penerima uang panjar dan selaku penjual"

ternyata dicoret oleh Komisaris Utama Penggugat yakni Yopie

Sangkot Batubara diganti menjadi penjual adalah Yopie Sangkot

Batubara, Komisaris Utama PT. Ira Widya Utama, sedang kata

“Diketahui dan disetujui oleh Yupie S Batubara, Komisaris

Utama PT. Ira Widya Utama” di coret oleh Yopie Sangkot

Batubara.

6.3. Bahwa setelah uang panjar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) tersebut diterima oleh Komisaris Utama

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Penggugat yakni Sdr. Yopie Sangkot Batubara, namun asli dan

ke - 5 (lima) Sertipikat HGB alas hak objek jual beli tanah seluas

36.600 m2 tersebut dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal

25 Oktober 2013 ternyata tidak juga dikirim oleh Komisaris Utama

Penggugat selaku penjual kepada Notaris Henry Tjong, SH.

7. Bahwa proses kelanjutan jual beli tersebut di atas dan pembayaran uang

panjar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diakui oleh

Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3, sehingga

pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti otentik adanya

peristiwa hukum proses jual beli tanah dalam Surat Kesepakatan

Bersama tanggal 25 Oktober 2013, dimana unsur penjual, pembeli,

pembayaran dan atau pembayaran serta penerimaan uang panjar jual

beli tanah telah dilakukan dengan sempurna sehingga jual beli telah

terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1457, 1458 dan 1464 KUH

Perdata sehingga sah secara hukum.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 gugatannya

tentang pelunasan uang sisa jual beli tanah yang dibayar dengan

cara dicicil selama 30 (tiga puluh) bulan sebab Tergugat baru

membayar panjar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

bagaimana mungkin melakukan pelunasan atas uang sisa jual beli

dengan dicicil selama 30 (tiga puluh) bulan dan faktanya dalam Surat

Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2013 diatur pembayaran

sisa uang jual beli dibayar secara bertahap oleh Tergugat.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4

gugatannya yang menyatakan tidak adanya kesepakatan antara

Penggugat dengan Tergugat, sebab fakta hukum Penggugat yang

tidak melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 25 Oktober 2013

dengan itikad baik, dimana terbukti dari perbuatan hukum

Penggugat, yakni masingmasing pada tanggal 25 Nopember 2013 dan

tanggal 29 Nopember 2013 serta tanggal 4 Desember 2013 Tergugat

dikejutkan dengan diterimanya surat dan Penggugat dengan tujuan

membatalkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Jual Beli Tanah

tertanggal 25 Oktober 2013 dan ingin mengembalikan uang panjar

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

10. Bahwa Tergugat masih dengan itikad baik atas adanya keinginan

Penggugat tersebut di atas untuk membatalkan Surat Kesepakatan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bersama tanggal 25 Oktober 2013, dimana Tergugat melalui surat

tertanggal 5 Desember 2013 mengirim surat kepada Penggugat

supaya Penggugat mengirimkan 5 asli SHGB yakni SHGB No.1821

seluas 9.155 m2, SHGB No. 2711 seluas 4.925 m2, SHGB No.2715

seluas 173 m2, SHGB No.1819 seluas 9.025 m2 dan SHG13 No.

2784 seluas 15.250 m2 kepada Notaris Halim, SH (sebagai

pengganti Notaris Ilenry Tjong, SH) guna pembuatan Akte Perjanjian

Jual Beli dan memohon kepadaPenggugat untuk menyelesaikan

masalah-masalah sebagai berikut :

10.1. Menyatukan SHGB No. 2711, No. 2715 dan No. 2784 yang

terletak di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal

dengan SHGB No.1821 yang terletak di Kelurahan Asam

Kumbang Kecamatan Medan Sunggal dan SHGB No. 1819

terletak di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan

Selayang.

10.2.Bahwa berdasarkan SPPT PBB tahun 2013 yang diterima dari

Penjual/Penggugat, tanah objek jual beli adalah Lapangan Sepak

Bola, maka selaku PenggugatlPenjual yang beritikad baik wajib

menyediakan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga

sekitarnya terhadap jual beli tanah objek jual beli yang objeknya

adalah lapangan sepak bola.

10.3.Bahwa Penggugat wajib menyelesaikan pihak-pihak yang

berkeberatan terhadap jual beli tanah objek jual beli karena biaya

penyelesainnya telah masuk dalam harga jual beli.

11. Bahwa akan tetapi niat baik Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat

dan sebaliknya Penggugat yang mengirim surat kepada Tergugat

pada tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013

Tergugat menerima lagi surat dari Penggugat tentang

pengembalian uang panjar sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut.

12. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan yang menyebabkan

Penggugat tidak memberikan ke-5 (lima) asli SHGB objek jual beli

tanah dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2013

tersebut, sekalipun Penggugat telah menerima uang panjar dari

Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada

tanggal 6 Nopember 2013 adalah disebabkan pada bulan Agustus

2015, Tergugat menerima bukti yakni Akte Perjanjian Jual Beli No.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


139 tanggal 20 Desember 2013,bahwa tanah seluas 36.600 m2

tersebut yang dijanjikan dijual Penggugat kepada Tergugat ternyata

telah dijual olehYopie Sangkot Batubara selaku Komisaris Utama PT.

Ira Widya Utama kepada Alex Yansen Benison dengan harga

Rp.2.700.000,-/m2 lebih tinggi Rp.50.000,-/m2 dan harga pembelian

Tergugat dan Penggugat selaku penjual telah menerima uang

pembayaran pertama sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar

rupiah) dengan syarat yang lebih ringan dan cara pembayaran yang

lebih cepat dan Tergugat.

13. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengecekan lebih lanjut ternyata

pada tanggal 27 April 2005 Penggugat telah menerima uang sebesar

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Alwijaya AW

dalam bentuk cek kontan No.Mdn1311246 Bank Niaga atas nama

Alwijaya AW untuk perubahan peruntukan tanah seluas 36.600 m2

dengan objek jual beli yang sama yang dijanjikan Penggugat dijual

kepada Tergugat dan Alwijaya AW telah melakukan pemagaran

terhadap tanah objek jual beli seluas 36.600 m2 dengan pagar seng

yang sampai hari ini masih berdiri diatas batas dan mengelilingi tanah

objek jual beli yang merupakan lapangan sepak bola.

14. Bahwa dan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Tergugat

tidak melakukan wanprestasi, akan tetapi Penggugat yang telah

ingkar janji dan Tergugat tidak pernah membatalkan jual beli sehingga

tidak ada alasan hukum mengembalikan uang panjar yang telah dibayar

oleh Tergugat kepada Penggugat apalagi harus dititipkan melalui

konsinyasi di Pengadilan Negeri Medan, maka oleh karena itu sangat

beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 3 Mei 2016 Nomor

702/Pdt.G/2015/PN.Mdnatas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


karena tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan

Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama

Tentang Jual Beli Tanah tanggal 25 Oktober 2013;


Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2013 dinyatakan isinya telah berakhir;


Tanah Tanggal 6 November 2013 antara Tergugat dengan Komisaris PT.

Ira Widya Utama (Yopie Sangkot Batubara) adalah tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sejumlah Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat tanggal 24 Mei

2016 dan kepada Tergugat tanggal 25 Juli 2016;

Membaca akta pernyatan permohonan bandingyang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Agustus

2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2016 Nomor

702/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat

banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa

pada tanggal 09 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak

Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh

Tergugat/Pembanding tanggal 29 Agustus 2016 dan surat memori banding

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak

Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juni 2017, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-halsebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat kurang pihak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya baik posita

maupun petitum pada halaman 3 dan 6 yakni :

“Bahwa akan tetapi kesepakantan bersama tentang jual beli taah

tanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak

terlaksana, namun Tergugat dengan Komisaris PT. Ira Widya

Utama yakni Yopie Sangkot Batubara telah sepakat membuat surat

tanda terima uang panjar jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) ... dst.”

“Menyatakan secara hukum Surat Tanda Terima Uang Panjar Jual

Beli Tanah tanggal 6 Nopember 2013 antara Tergugat dengan

Komisaris PT. Ira Widya Utama (Yopie Sangkot Batubara) adalah

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.”

2. Bahwa Judex Factie mengabulkan petitum No. 4 Terbanding

dengan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat

Tanda Terima Uang Panjar Jual Beli Tanah tanggal 6 Nopember

2013 antara Pembanding dengan Komisaris Terbanding (ic. Yopie

Sangkot Batubara), sehingga Judex Factie mengakui kedudukan

hukum Komisaris PT. Ira Widya Utama, maka telah dapat

membuktikan hubungan hukum Terbanding selaku subjek hukum

badan hukum yang diwakili oleh Direktur Utama, sedangkan Sdr.

Yopie Sangkot Batubara sebagai Komisaris dan atau pemilik dari

PT. Ira Widya Utama ic. Penggugat/Terbanding.

3. Bahwa dengan demikian disamping tidak benar dan keliru

pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 16, maka

berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2013,

juga memiliki hubungan hukum yang sama dengan Sdr. Yopie

Sangkot Batubara (Komisaris Utama dari Terbanding) sebagai

subjek hukum tersendiri yang patut turut untuk digugat sebagai

penerima uang dalam surat Kesepakatan tersebut dan oleh karena

gugatan Terbanding terdapat kurang pihak maka sangat beralasan

hukum Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo menyatakan

gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Bahwa Judex Factie keliru menyatakan Pembanding telah melakukan

wanprestasi dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah

tanggal 25 Oktober 2013

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Bahwa Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum terhadap

bukti P-1/T-1 adanya Kesepakatan antara kedua belah pihak antara

Pembanding dan Terbanding dan berkaitan serta satu kesatuan

dengan bukti P-2/T-3 yang juga telah dipertimbangkan oleh Judex

Factie, namun telah menyatakan Pembanding telah melakukan

wanprestasi.

2. Bahwa pada pokoknya hubungan hukum Pembanding dengan

Terbanding Tentang Jual Beli 5 (lima) bidang tanah dengan total luas

36.600 m2 beralas hak yakni SHGB No.1821 seluas 9.155 m2, SHGB

No. 2711 seluas 4.925 m2, SHGB No.2715 seluas 173 m2, SHGB

No.1819 seluas 9.025 m2 dan SHGB No. 2784 seluas 15.250 m2,

dengan harga jual beli sebesar Rp.2.650.000,-/m2, dengan

kesepakatan dibuat akte perjanjian jual beli dihadapan Notaris Henry

Tjong, SH, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Nopember 2013.

3. Bahwa ada kewajiban bagi Terbanding selaku penjual untuk

menunjukkan adanya ke – 5 (lima) asli SHGB tersebut di atas sebagai

objek jual beli yang akan dititipkan kepada Notaris dan Pembanding

memiliki kewajiban sebagai pembeli untuk membayar panjar sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sehingga Notaris

sebagai pejabat negara dapat membuat Akta Perjanjian Jual Beli untuk

kedua pihak baik pihak Terbanding maupun Pembanding.

4. Bahwa sampai tanggal 4 Nopember 2013, Terbanding sebagai penjual

belum melakukan kewajibannya menyerahkan ke - 5 asli sertikat HGB,

alas hak tanah objek jual beli seluas 36.600 m2 kepada Notaris Henry

Tjong, SH, maka Pembanding mengirim surat tertanggal 4 Nopember

2013 kepada Terbanding selaku penjual (Vide Bukti T-2) yang tidak

dipertimbangkan dan diabaikan oleh Judex Factie Surat Peringatan dan

Pemberitahuan Pembanding kepada Terbanding yang tidak

memberikan Asli Sertipikat yang akan dilakukan jual-beli dan akan

dibayar panjar oleh Pembanding.

5. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie dalam Eksepsi

halaman 15 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa Penggugat dlam Repliknya menyatakan bahwa

Saudara Yopie Sangkot Batubara sebagai Komisaris PT. Ira Widya

Utama, kepentingannya juga merupakan kepentingan Penggugat, oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka yang

berhak mewakili perusahaan adalah Direkturnya”

6. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie tersebut yang

menyatakan kepentingan Komisaris juga merupakan kepentingan

Terbanding, maka Pembanding menyerahkan uang panjar jual beli

tanah tersebut diatas yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar cek kontan Bank Permata

No.285037 tanggal 6 November 2013 (Vide Bukti T-4) yang juga tidak

dipertimbangkan dan sangat diabaikan oleh Judex Factie sebagai uang

panjar untuk jual beli 1 (satu) bidang tanah seluas 36.600 m2 yang

berasal dari :

a. SHGB No.1821 seluas 9.155 m2.

b. SHGB No. 2784 seluas 15.250 m2.

c. SHGB No.2715 seluas 173 m2.

d. SHGB No.1819 seluas 9.025 m2.

e. SHGB No. 2711 seluas 4.925 m2.

7. Bahwa dengan adanya bukti T-4 dan pertimbangan hukum Judex

Factie pada point 5 diatas maka secara hukum adanya perikatan yang

terjadi antara Pembanding dan Terbanding selaku subjek hukum badan

hukum, karena kepentingan Komisaris juga merupakan kepentingan

Terbanding selaku subjek hukum badan hukum.

8. Bahwa perjanjian jual beli berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama

tanggal 25 Oktober 2013, berakhir tanggal 5 Nopember 2015 dan fakta

hukumnya proses kelanjutan jual beli tersebut di atas dilakukan oleh

Komisaris Terbanding (ic. Yopie Sangkot Batubara) dengan cara

menerima pembayaran uang panjar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) dan telah diakui oleh Terbanding dalam gugatannya

pada halaman 3, oleh karenanya secara hukum pengakuan Terbanding

tersebut adalah bukti authentic yang tidak terbantahkan dan

kepentingan komisaris juga merupakan kepentingan Terbanding

sebagaimana pertimbangan hukum judex Factie tersebut diatas.

9. Bahwa oleh karena ada hubungan hukum dengan adanya pembayaran

dan penerimaan uang panjar tersebut diatas dimana atas dasar

pertimbangan hukum Judex Factie kepentingan Komisaris adalah juga

kepentingan Terbanding, maka secara hukum telah terjadi jual beli

yang telah memnuhi unsur penjual, pembeli, pembayaran dan atau

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


pembayaran serta penerimaan uang panjar jual beli tanah telah

dilakukan dengan sempurna sehingga jual beli telah terjadi

sebagaimana ketentuan Pasal 1457, 1458 dan 1464 KUH Perdata

sehingga sah secara hukum.

10. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan yang menyebabkan

Terbanding tidak memberikan ke – 5 (lima) asli SHGB objek jual beli

tanah dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2013

tersebut, sekalipun Terbanding telah menerima uang panjar dari

Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada

tanggal 6 Nopember 2013 adalah disebabkan pada bulan Agustus

2015, Pembanding menerima bukti yakni Akte Perjanjian Jual Beli No.

139 tanggal 20 Desember 2013, bahwa tanah seluas 36.600 m2

tersebut yang dijanjikan dijual Terbanding kepada Pembanding

ternyata telah dijual oleh Yopie Sangkot Batubara selaku Komisaris

Utama PT. Ira Widya Utama kepada Alex Yansim Benison dengan

harga Rp.2.700.000,-/m2 lebih tinggi Rp.50.000,-/m2 dari harga

pembelian Pembanding dan Terbanding selaku penjual telah menerima

uang pembayaran pertama sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas

milyar rupiah) dengan syarat yang lebih ringan dan cara pembayaran

yang lebih cepat dari Pembanding.

11. Bahwa setelah Pembanding melakukan pengecekan lebih lanjut

ternyata pada tanggal 27 April 2005 Terbanding telah menerima uang

sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari

Alwijaya AW dalam bentuk cek kontan No.Mdn1311246 Bank Niaga

atas nama Alwijaya AW untuk perubahan peruntukan tanah seluas

36.600 m2 dengan objek jual beli yang sama yang dijanjikan

Terbanding dijual kepada Pembanding dan Alwijaya AW telah

melakukan pemagaran terhadap tanah objek jual beli seluas 36.600 m2

dengan pagar seng yang sampai hari ini masih berdiri diatas batas dan

mengelilingi tanah objek jual beli yang merupakan lapangan sepak

bola.

12. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Pembanding

tidak melakukan wanprestasi, akan tetapi Terbanding yang telah ingkar

janji dan Pembanding tidak pernah membatalkan jual beli sehingga

tidak ada alasan hukum mengembalikan uang panjar yang telah

dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding apalagi harus dititipkan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Medan, maka oleh karena itu

sangat beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo

menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding tanggal11 Juli 2017dan surat kontra memori banding

tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 Juli

2017 kepada pihak Tegugat/Pembanding, yang pada pokoknya menemukakan

hal-halsebagaiberikut:

I. DALAM EKSEPSI A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak 1. Bahwa keberatan Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding

kurang pihak judex a quo telah menguraikan dalam pertimbangannya

pada halaman 15 putusan, Terbanding sangat sependapat dengan

judex a quo sebab sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No.3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menegaskan bahwa

Penggugatlah yang berhak untuk menuntut siapa-siapa yang ditarik

sebagai pihak sebab hanya Penggugatlah yang mengetahui siapa-

siapa saja pihak yang telah merugikan dirinya ;

2. Bahwa keberadaan Yopie S. Batubara dalam perkara ini bertindak

sebagai Komisaris PT. Ira Widya Utama, Undang-undang No.40/2007

Tentang Perseroan Terbatas telah menetukan bahwa yang berhak

mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah

Direksi begitu juga dalam Akte No. 20 Berita Acara PT. Ira Widya

Utama tanggal 4 Agustus 2008 vide bukti P-18 disebutkan bahwa salah

satu tugas dan wewenang Direksi adalah Direksi berhak dan

berwenang mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan

pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan, Direktur utama bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sedangkan Komisaris

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi ;

3. Bahwa Terbanding sepakat dengan pertimbangan hukum judex a quo

pada halaman 15 putusan, pertimbangan hukum judex a quo tersebut

telah dikaji dan ditopang pada kontuksi hukum yang benar,

kepentingan Perseroan termasuk komisaris telah terakomodir dalam

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tugas dan wewenang Direktur Utama yakni Penggugat/Terbanding dan

secara hukum hanya direkturlah yang berhak mewakili perseroan dan

lagi pula tidak ada relepansinya Yopie S. Batubara selaku Komisaris

PT. Ira Widya Utama dalam perkara ini sebab antara Direktur PT. Ira

Widya Utama (Penggugat/Terbanding) dengan Komisaris PT. Ira Widya

Utama (yopie S. Batubara) adalah satu kesatuan dalam struktur

Perseroan, karenanya beralasan hukum menolak eksepsi Pembanding;

II. DALAM POKOK PERKARA A. Bahwa Judex Factie keliru menyatakan Pembanding telah

melakukan wansprestasi dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah tanggal 25 Oktober 2013.

1. Bahwa pertimbangan judex a quo tentang Pembanding telah

wanprestasi dalam Surat Kesepakatan bersama Tentang Jual Beli

Tanah tanggal 25 Oktober 2013 sudah tepat dan benar hal ini dapat

diilihat dari tenggang waktu pembayaran uang panjar pembelian tanah

yang telah disepakati selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember 2013

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sedangkan

untuk pelunasannya dibayar Tergugat/Pembanding kepada

Terbanding setelah IMB untuk pembangunan ruko diterbitkan oleh

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan ;

2. Bahwa kesepakatan bersama antara Terbanding dengan Pembanding

berdasarkan ketentuan hukum adalah merupakan persetujuan yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1338

KUHPerdata, karena itu persetujuan harus dilakukan dengan itikad

yang baik ;

3. Bahwa judex a quo dalam mengambil pertimbangan hukumnya, judex

a quo telah mengkaji segala aspek hukum yang menjadi dasar hukum

atas pertimbangan judex a quo sebagaimana telah dipaparkan pada

halaman 17 s/d 18 dimana menurut pendapat (Darwan Prist dalam

bukunya Strategi Menyusun dan menangani Gugatan Perdata

halaman 131) apabila salah satu pihak ingkar janji, maka itu

merupakan alasan bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan,

sedangkan menurut M. Yahya Harahap wanprestasi itu pelaksanaan

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya (karakteristik wanprestasi dan tindak pidana

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr. Yahman, SH, Hal

83) ;

4. Bahwa dari pendapat hukum diatas judex a quo menghubungkan

dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-1 dan

bukti T-1 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara

Terbanding dengan Pembanding telah membuat kesepakatan

bersama tentang Jual beli Tanah seluas + 36.600 m2 disepakati harga

jual sebesar Rp.2.650.000.-/m dengan uang panjar sebesar

Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) dibayar selambat-

lambatnya pada tanggal 5 Nopember 2013 dan sisanya dibayar secara

bertahap oleh Pembanding kepada Terbanding setelah IMB untuk

membangun ruko diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tatata

Bangunan Kota Medan, namun hingga batas waktu yang telah

disepakati telah berlalu tidak terlaksana dan berdasarkan bukti P-5, P-

6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 kemudian Terbanding telah memberitahukan

kepada Pembanding tentang pengembalian uang panjar sebagaimana

disebut dalam bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16, hal ini

jelas membuktikan bahwa Pembanding telah wanprestasi, karena

Pembanding tidak membayar uang panjar sebagaimana yang

disepakati, barulah akan ditindak lanjuti dengan pembuatan akte jual

beli di hadapan Notaris ;

5. Bahwa selain fakta bukti tersebut ternyata Pembanding tidak

membayar uang panjar sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas

milyar rupiah) kepada Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2013

tanggal yang telah disepakati dalam kesepakatan bersama tersebut,

akan tetapi Pembanding diketahui pula bersama Komisaris PT. Ira

Widya Utama yakni Yopie Sangkot Batubara telah sepakat membuat

Surat Tanda Terima Uang Panjar Jual beli Tanah sebesar

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk cek Kontan

Bank Permata No.285037 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Yopie

Sangkot Batubara selaku komisaris ;

6. Bahwa Pembanding mendalilkan tidak memenuhi kewajiban untuk

membayar uang panjar kepada Terbanding sebagaimana yang telah

disepakati (bukti P-1 dan T-1) dengan mendalilkan pihak Terbanding

sebagai penjual belum menyerahkan ke-5 asli Sertipikat HGB sebagai

alas hak tanah objek jual beli seluas 36.600 m2 kepada notaris guna

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


pembuatan akte perjanjian jual beli sera untuk menyelesaikan

masalah-masalah dengan warga yang objeknya termasuk lapangan

bola, dalil Pembanding tersebut sangatlah mengada-ada selain tidak

pernah diperjanjikan juga tidak ada didalam isi Surat Kesepakatan

Bersama Tanggal 25 Oktober 2013, karenanya pertimbangan hukum

judex a quo pada halaman 19, 20 putusan sudah tepat dan benar

karenanya beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ;

7. Bahwa oleh karena yang menjadi objek jual beli adalah harta

perseroan maka yang berhak dan yang berwenang mewakili

Perseoroan didalam dan diluar Pengadilan adalah direksi sesuai

undang-undang No.40/2007 tetang Perseroan Terbatas dan telah pula

diatur dalam Akte No.20 Berita Acara PT. Ira Widya Utama tanggal 4

Agustus 2008 (bukti P-18), oleh karena bukti P-2 atau T-3) tidak ada

kaitannya dengan Terbanding maka sudah tepat dan benar

pertimbangan judex a quo pada halaman 20 putusan sehingga mohon

untuk tetap dipertahankan ;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang No.40/2007 tentang

Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi,

maka secara hukum kesepakatan Pembanding dengan Komisaris PT.

Ira Widya Utama sebagaimana terkait dalam bukti P-2 atau T-3 dalam

penerimaan uang panjar jual beli tanah, justru tidak sempurna karena

bukan pihak yang berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku,

melainkan hanyalah keinginan para pihak yakni antara Pembanding

dengan Yopie Sangkot Batubara selaku komisaris PT. Ira Widya

Utama, maka tidak relevan ketentuan Pasal 1457, 1458 dan 1464

KUHPerdata untuk di terapkan dalam perkara a quo, sehingga

beralasan hukum keberatan Pembanding ditolak seluruhnya ;

9. Bahwa Pembanding tidak ada hak untuk melarang Terbanding untuk

menjual kembali tanah milik Terbanding sebab Pembanding telah

wanprestasi atas kesepakatan bersama tanggal 25 Oktober 2013 dan

Pembanding tidak bersedia menerima pengembalian uang panjar yang

diterima oleh Yopie Sangkota Batubara, itu bukanlah halangan bagi

Terbanding untuk menjual kembali tanah milik Terbanding sebab

kesepakatan antara Pembading dengan Yopie S. Batubara dalam hal

penerimaan uang panjar jual beli tanah milik Terbanding adalah cacat

hukum dan tidak dilakukan dengan cara yang semestinya ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


10. Bahwa itikad buruk yang ditunjukkan Pembanding terhadap

Terbanding dengan upaya melaporkan Terbanding dan Yopie Sangkot

Batubara selaku Komisaris kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera

Utara telah dihentikan Penyidikannya sebagaimana disebut dalam

Surat Ketetapan Nomor: SP-Tap/477-b/XII/2016/Ditreskrimum tentang

Surat Penghentian Penyidikan Perekara (SP3) tanggal 28 Desember

2016 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Sumut selaku

Penyidik dikarenakan tidak terbuktinya adanya unsur pidana dalam

perkara tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka sudah tepat

dan benarlah seluruh pertimbangan Judex a quo, maka dimohonkan

kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding kiranya berkenan menolak

permohonan banding dari Pembanding (Tonny Wijaya) dan

selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.702/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 03 Mei 2016 yang dimohonkan

banding tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor 702/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak

Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding masing-masing pada

tanggal 9 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan TinggiMedan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang

dimohonkan banding, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 3 Mei 2016 Nomor 702/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah pula membaca

serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang

diajukan oleh Penggugat/Terbanding,berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Dalam Eksepsi

menyatakan menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Dalam Pokok

Perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk

sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada halaman 15 (lima belas) sampai

dengan halaman 30 (tiga puluh), telah memuat dan menguraikan dengan tepat

dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

putusan bersesuaian dengan fakta persidangan, karena itu putusan majelis

hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai uang panjar

pembelian yang telah diserahkan oleh Pembanding/Tergugat kepada Yopie

Sangkot Batubara selaku Komisaris PT.Ira Widya Utama sebagaimana

didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam posita gugatnya dan dimintakan

dalam Petitum Gugat point ke-5 agar majelis hakim menghukum

Tergugat/Pembanding untuk menerima kembali uang milik

Tergugat/Pembanding sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari

Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugat

mendalilkan fakta hukum sebagai berikut:

1. “ Tergugat dengan komisaris PT.IraWidya Utama yakni Yopie Sangkot

Batubara telah sepakat membuat Surat tanda Terima Uang Pnjar Jual Beli

Tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- (sartu milyar rupiah) dalam bentuk Cek

Kontan Bank Permata No.285037 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama

YopieSangkot Batubara dan disepakati sisa panjar tanah tersebut sebesar

Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) akan dibayar oleh Tergugat

kepada Penggugast setelah ditanda tangani Akte Perjanjian Jual Beli yang

dibuat dihadapan Henry Tjong,SH Notaris di Medan;

2. Bahwa oleh karena tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan

Tergugat, maka Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan

surat No. 052/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 25 Nopember 2013, surat No.

053/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 27 Nopember 2013 dan surat No.

054/Dirut/IWU/MDN/1113 Tanggal 29 Nopember 2013 yang intinya

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Penggugat membatalkan Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli

Tanah dan mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Komisaris PT.

Ira Widya Utama, akan tetapi Tergugat dengan itikad yang tidak baik tidak

bersedia menerima pengembalian uang Tergugat dan akhirnya Komisaris

PT. Ira Widya Utama mentransfer uang tersebut kepada Tergugat melalui

Bank Mandiri kepada Tergugat (Tonny Wijaya) dengan No. rekening

8001033817 Bank Permata pada tanggal 02 Desember 2013 sebagaimana

disebut didalam Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

tanggal 2 Desember 2013, akan tetapi rekening Tergugat tersebut diblokir

oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat kembali menyampaikan surat kepada Tergugat surat No.

055/Dirut/IWU/MDN/1213 Tanggal 4 Desember 2013, surat No.

056/Dirut/IWU/MDN/1213 Tanggal 10 Desember 2013 dan surat No.

057/Dirut/IWU/MDN / 1213 Tanggal 13 Desember 2013 yang intinya

pemberitahuan kepada Tergugat untuk mengambil uang Tergugat tersebut

namun tidak di respon oleh Tergugat;

4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak bersedia menerima kembali uang milik

Tergugat karena itu Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan

memohonkan konsinyasi yang kelak akan diajukan, maka beralasan hukum

Tergugat dihukum untuk mengambil uang milik Tergugat kembali sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugat

pada poin ke-5 memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara

tersebut agar menghukum Tergugat/Pembanding untuk menerima kembali uang

milik Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dari PenggugatTerbanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama didalam

mempertimbangkan petitum gugat poin ke-5 dari Penggugat/Terbanding

tersebut, berpendapatbahwa tentang permintaan agar menghukum Tergugat/

Pembanding untuk menerima kembali uang milik Tergugat/Pembanding

sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Penggugat/Terbanding,

yaitu jumlah uang yang telah diserahkan Tergugat/Pembanding kepada Yopi

Sangkot Batubara selaku Komisaris PT. Ira Widya Utama adalah merupakan

kepentingan antara Tergugat/Pembanding dengan Yopi Sangkot

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Batubara,bukan kepentingan Penggugat/Terbanding, maka untuk petitum yang

diajukan Penggugat mengenai pengembalian uang dan konsinyasi tidak dapat

dipertimbangkan lebih lanjut, untuk ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat ;

Menimbang, bahwamengenai permintaan Penggugat/Terbanding

didalam petitum gugat poin ke-5 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

merasa perlu mempertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding sudah sejak

dari semula sebelum gugatan ini diajukan kepersidangan sudah dengan

sukarela dan dengan niat baik mencetuskan keinginannya untuk

mengembailkan uang milik Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang telah disetorkan kepada Yopie Sangkot Batubara

selaku Komisaris PT.Ira Widya Utama, dan ini harus dipandang merupakan

keinginan dari Penggugat/Terbanding dalam upaya menyelesaikan

permasalahan yang timbul dengan Tergugat/Pembanding, sehingga segala niat

baik dari Pengugat/Terbanding yang sesuai dengan nilai kepatutan dan

kepantasan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat dan tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku patut dan wajar untuk dihormati,

sehingga tidak selayaknya majelis hakim tingkat pertama menghambat

keinginan baik dari Penggugat/Terbanding oleh karenanya Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugat Penggugat/Terbanding point

ke-5 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutus

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2016

Nomor:702/Pdt.G/2015/PN.Medan yang dimohonkan banding sekedar

mengenai yang berhubungan dengan petitum gugat poin ke-5, sehingga

selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap

dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam

pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

M E NG A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2016 Nomor

702/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut sekedar

mengenai petitum gugat poin ke-5, sehingga selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ;

2. Menyatakan secara hukum Tergugat/Pembanding telah melakukan

wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang

dalam Surat Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Tanah tanggal 25

Oktober 2013 ;


Beli Tanah tertanggal 25 Oktober 2013 dinyatakan isinya telah berakhir;


Tanah Tanggal 6 November 2013 antara Tergugat dengan Komisaris PT.

Ira Widya Utama (Yopie Sangkot Batubara) adalah tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menerima kembali uang milik

Tergugat/Pembanding sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dari Penggugat/Terbanding ;

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

perkara ini dalamdua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 9 JANUARI 2018 oleh

kami SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


PASARIBU,SH dan H.A.N.DALIMUNTHE,SH,MM,MH masing-masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 357/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan

mengadili perkara inidalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

SELASA tanggal 23 JANUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

Anggota, serta dibantu oleh HARSONO,SH.MH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam

perkara ini ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

1. YANSEN PASARIBU,SH. SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.

2. H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

Panitera Pengganti :

H A R S O N O, SH.MH.

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI MEDAN filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 357/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 357/PDT/2017/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG

Documents