Top Banner
PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 1 dari 48 Halaman. P U T U S A N Nomor : 26/PDT/2017/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, 12950, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Anika Faisal masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Ahmadi, SH. F.A. Himawan Hari, SH. Budi Nuryadi, S.H, Agus Poniman, SH. Dedy Setyawan, SH. M. Guntur Paksi B, SH, Meiza fajar A, SH, M. Fachmi H, SH. Dadang Budi P, SH, Jontra Samosir, SH. Tommy Chandra K, S.H, Ahmad Reza Simatupang, Pieter Siagian dan Moh. Abdi Setiawan, semuanya karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU.192/DIR/LTG/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 170/PSK- KUM/2016 tanggal 19 Juni 2016, Semula disebut sebagai PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING; L A W A N 1. RINI LELASARI : Umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun II, Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TERLAWAN sekarang sebagai TERBANDING ;
47

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

May 02, 2019

Download

Documents

vodan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 1 dari 48 Halaman.

P U T U S A N Nomor : 26/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata

dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara : P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Menara BTPN,

CBD Mega Kuningan, 12950, Jakarta Selatan, yang

diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Anika Faisal

masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan

Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Sentot Ahmadi, SH. F.A. Himawan Hari, SH. Budi

Nuryadi, S.H, Agus Poniman, SH. Dedy Setyawan,

SH. M. Guntur Paksi B, SH, Meiza fajar A, SH, M.

Fachmi H, SH. Dadang Budi P, SH, Jontra Samosir,

SH. Tommy Chandra K, S.H, Ahmad Reza

Simatupang, Pieter Siagian dan Moh. Abdi Setiawan,

semuanya karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKU.192/DIR/LTG/V/2016, tanggal 16 Mei 2016

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 170/PSK-

KUM/2016 tanggal 19 Juni 2016, Semula disebut

sebagai PELAWAN sekarang sebagai

PEMBANDING;

L A W A N

1. RINI LELASARI : Umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,

beralamat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun II,

Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh,

Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TERLAWAN sekarang

sebagai TERBANDING ;

Page 2: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 2 dari 48 Halaman.

2. DEVID HARTONO : Selaku Suami Terlawan, beralamat di Jalan Lintas

Sumatera Utara, Dusun II, Desa Sumber Padi,

Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,

Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN I sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;

3. SAJALI : Selaku Penjamin, beralamat di Lingkungan III,

Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh,

Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara,

Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

4. SUTARTI, : Selaku Isteri Penjamin, beralamat di Lingkungan III,

Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh,

Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN III sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ; Dalam hal ini Terlawan, Turut Terlawan I, Turut

Terlawan II dan Turut Terlawan III memberikan

Kuasa kepada K. Anwar, SH, MSi. Samwidi Asmara,

SH, Ramadhan Zuhri, SH. dan Ismail, SH, Para

Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 10 Indra Pura, Kecamatan

Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kisaran dengan Register Nomor: 205/PSK-

KUM/2016 tanggal 19 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :

26/Pdt/2017/PT.Mdn. tanggal 6 Februari 2017 ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/ PN.Kis

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan mengajukan perlawanannya

tanggal 9 Juni 2016 terhadap Permohonan Fiat Eksekusi / Aan Maning yang

Page 3: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman.

Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Dan Diktum Amar Putusan BPSK Batu

Bara Yang Tidak Cermat, Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum.

1. Bahwa penetapan Aan Maning Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis dikeluarkan atas permohonan fiat eksekusi

Terlawan (Rini Lelasari) atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut memeriksa

dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 8

(delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sebagai berikut (kami

kutip):

“Menimbang, bahwa dengan ini Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara

berpendapat bahwa: 1). Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613

tertanggal 27 Juni 2013, 2). Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, 3).

Perjanjian Perubahan Terhadap Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit

Nomor: 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, beserta

Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, dimana syarat dan

ketentuan umum tersebut disebut SKUPK yang berlaku bagi setiap debitur

yang mendapat fasilitas kredit dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional,

Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Harlini Hutagalung, SH,

yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang isinya penuh dengan klausula

baku sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum”;

“Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/atau yang telah

melakukan pelelangan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang

timbul karena lelang tersebut, karena bertentangan dengan: 1).

Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)

Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan

menggunakan Pasal 224 HIR/258RBg yang mengharuskan ikut campur

Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013, 2).

Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang

Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada

kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka

ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan

mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap

eksekusi Hak Tanggungan, 3). Bertentangan dengan Pasal 1211

KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum

Page 4: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 4 dari 48 Halaman.

(Pengadilan Negeri), 4). Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang

mewajibkan Ketua Pengadilan (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri

Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan

Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang

meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Kisaran; 5). Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang

menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas

penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah

bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga

pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri,

6). Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan .... sedangkan ........ tidak ada memerintahkan

bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa selanjutnya bunyi putusan arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten

Batu Bara Nomor: 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016

adalah sebagal berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya (verstek) ;

2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan

BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut ;

3. Menyatakan bahwa ada kerugian di pihak Konsumen ;

4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613

tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,

Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5002899-

ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 bertentangan dengan

Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dinyatakan "batal demi hukum";

5. Menyatakan bahwa SHM tanah Nomor 259 se/uas 149 M2 terdaftar atas

nama Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kec.

Lima Puluh, Kab. Batubara yang diserahkan Konsumen kepada Pelaku

Usaha sebagai jaminan agunan kredit tidak sah dan batai demi hukum

dan harus dikembalikan kepada Konsumen;

6. Menyatakan lelang yang akan dan atau yang telah dilakukan oleh Pelaku

Usaha terhadap agunan berupa SHM tanah Nomor 259 seluas 149 M2

terdaftar atas nama, Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima

Page 5: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 5 dari 48 Halaman.

Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara tidak sah dan batal demi

hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya;

7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengatur kembali pinjaman Konsumen

menghitung secara pasti (fix set) berupa hutang pokok Konsumen yang

sebenarnya setelah Konsumen membayarkan angsuran selama 29 (dua

puluh sembilan) bulan sejumlah Rp128.100.000,00 (seratus dua puluh

delapan juta seratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan hutang pokok

Konsumen sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta

rupiah);

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menunda pembayaran angsuran

Konsumen selama 2 (dua) tahun, dan pembayaran angsuran hutang

pokok Konsumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda bunga berjalan dan

biaya yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak

mau mematuhi keputusan pada butir 7, 8, 9 di atas terhitung sejak

keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Pelawan (Pelaku Usaha) Tidak Pernah Menerima Relaas Panggilan Sidang

Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupten Batu Bara Dalam Perkara A Quo.

2. Bahwa terdapat cacat prosedur dalam pemanggilan para pihak. Karena

dalam hal tidak diketemukan alamat Pelawan (Pelaku Usaha) atau tidak

bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti

apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat

panggilan sidang yang dikembalikan tersebut? Apakah telah disampaikan

ke kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pelaku Usaha

sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut. Dan hal

tersebut tidaklah benar, karena Pelaku Usaha telah jelas dan nyata

alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur

pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan sidang

berakibat kerugian Pelawan (Pelaku Usaha), menafikan hak hak hukum

Pelawan (Pelaku Usaha), sehingga persidangan tidak berjalan seimbang,

bertentangan dengan azaz audi et alteram partem, bertentangan dengan azas

persamaan di depan hukum. Nyata-nyata Pelaku Usaha tidak pernah

menerima satupun surat surat yang dimaksud oleh Majelis BPSK

Page 6: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 6 dari 48 Halaman.

Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo tersebut, sehingga

pertimbangan hukumnya bersifat menyesatkan;

Putusan Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara Dalam Perkara A

Quo Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan ukum (Ultra Vires).

3. Bahwa putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam

perkara a quo telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang

menjadi kewenangannya (ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketa

konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun

ironisnya putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam

perkara a quo telah terlalu iauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian

vang sudah disepakati para pihak (vide pasal 1320 KUHPerdata) dan

dianggap sebagai undang undang bagi pembuatnya vide pasal 1338

KUHPerdata), membatalkan bahwa produk perjanjian kredit vang

merupakan akta Notariil beserta akta akta notariil pembebanan hak

tanggungan dan vang terkait vang notabene hal itu bukanlah menjadi

kewenangan BPSK;

4. Bahwa apabila BPSK menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam

suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula baku nya

sajalah yang dinyatakan tidak boleh berlaku atau dirubah, bukan

membatalkan secara keseluruhan. Terlebih Pertimbangan Putusan

Arbitrase Majelis BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo

tidak merinci dan menunjukkan bagian mana yang merupakan klausula

baku tersebut;

5. Bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan Terlawan

didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK-7259-

0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap perjanjian

kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,

Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor :

5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya

antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui

Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) beserta syarat dan ketentuan

umum pemberian fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak

Tanggungan, Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor:

390 Tanggal 27 Juni 2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Nomor dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang kesemuanya

berdasarkan / dilandasi adanya akta outentik (presumptio Iustae Causa -

Page 7: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 7 dari 48 Halaman.

Vermoeden van rechtmatigheid). Nyata nyata perjanjian kredit beserta syarat

dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit beserta seluruh addendum

dan perubahannya tersebut telah ditandatangani secara sadar dan dibuat /

dilakukan dihadapan pejabat/Notaris/PPAT sebagai kesepakatan kehendak

para pihak vang membuat (Pelawan selaku Kreditur dengan Terlawan

selaku Debitur! sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut,

terlebih hal tersebut dilakukan di hadapan Notaris maupun PPAT dan

perbuatan hukumnya telah berlangsung. Yang tidak pernah dibatalkan,

sehingga masih berlaku sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan serta

Para Turut Terlawan (vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702

K/Sip/1973 tanggai 5 September 1973);

Kerancuan Dan Kekeliruan Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK

Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Perkara A Quo Mengenai Klausula

Baku Dan Fiat Eksekusi Lelang Terhadap Peristiwa Dan Perbuatan Hukum

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.

6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pada dasarnya untuk

melindungi para pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa

dirugikan, terutama acapkali tuduhan mengenai hak-hak konsumen

diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini perlu dicermati secara seksama. Bahwa

perjanjian kredit beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang dibuat

antara Terlawan dan Pelawan merupakan Lex Specialis dari atau UU

Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tidak melanggar

undang-undang perlindungan konsumen, pada saat perjanjian kredit dengan

jaminan yang diikat Hak Tanggungan ditandatangani oleh debitur/Terlawan

ternyata Terlawan dan Para Turut Terlawan tidak keberatan atas perjanjian

kredit tersebut, dan apabila Terlawan tidak setuju dengan isi perjanjian yang

telah dibuat, maka debitur/Terlawan maupun Para Turut Terlawan

seharusnya pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani

perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak Tanggungan (SKMHT)

tersebut, dan menolak menerima dana pencairan kredit, namun faktanya hal

ini tidak dilakukan baik oleh Terlawan maupun Turut Terlawan;

7. Bahwa Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Pelawan dengan

Terlawan telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338

KUH Perdata lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang

merupakan Lex Specialis Derogate Legi Generalis yaitu UU Nomor : 4 tahun

1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah

Page 8: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 8 dari 48 Halaman.

menurut hukum serta tidak bertentangan dengan undang- undang

Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara

Pelawan dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku;

8. Bahwa Pelawan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangai

dan dilaksanakannya Perjanjian dengan Terlawan, dimana kreditur

merupakan pelaku Pelawan yang beritikad baik, melaksanakan pencairan

pinjaman (riil), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai

kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada

Terlawan/debitur, memberikan restrukturisasi kredit/addendum perjanjian,

yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari

para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal

sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-

norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat

(3) KUHPerdata diatur tentang "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan

Itikad Baik”;

9. Bahwa terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan

penyelarasan/penyesuaian Bentuk perlindungan hukum kepada

nasabah/Debitur itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN

(pelaku usaha), yaitu Pelawan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh

terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari

Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005

tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Nasabah, PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah dan PBI Nomor: 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang

kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan

dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas lex specialis

derogat legi generalis);

10. Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit

perbankan undang undang bukan saja mengatur melindungi

nasabah/debitur/Terlawan/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan

melindungi hak hak kreditur/Pelawan/pelaku usaha (Bank), karena di

samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut

keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya

menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban

debitur / Terlawan / konsumen yang terlebih lebih debitur / Terlawan /

konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan selanjutnya dengan sadar

menandatanganinya pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);

Page 9: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 9 dari 48 Halaman.

11. Bahwa pertimbangan majelis arbritase BPSK Kabupaten Batu Bara

terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungan

sesuai Undang Undang Nomor : 4 tahun 1996 dengan parate eksekusi

Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. Majelis Arbitrase BPSK

Pemerintah kab. Batu Bara dalam perkara a quo telah menafsirkan lain dari

maksud/hakekat ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Tanggungan

dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusi terlebih

dahulu dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak

Tanggungan oleh Pelawan melalui KPKNL adalah sudah sesuai ketentuan

Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor : 4 tahun 1996;

Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996

tidaklah berbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut

ketentuan Pasal il78 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur ianii

untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtiqe

verkpop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara

sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan

Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996 menegaskan pelaksanaan eksekusi

melalui pelelangan umum. Sedangkan eksekusi eks pasal 224 HIR

merupakan eksekusi sebagaimana dimaksud didasarkan pada istilah parate

eksekusi sehingga membawa konsekwensi hukum yang berbeda;

12. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jo

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) telah jelas adanya

kesepakatan bersama bahwa Kreditur/bank/Pelawan sebagai pemegang

Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek

hak tanggungan jika Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide :

Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).

Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; "Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap ;

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996

berbunyi:

"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor

cidera janji”;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal

Terlawan/Konsumen selaku debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka

Pelawan/pelaku usaha selaku Kreditur selaku pemegang hak tanggungan

Page 10: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 10 dari 48 Halaman.

berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang

timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak

Tanggungan), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan

dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak

Tanggungan {vide: Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan);

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, berbunyi:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut";

Bahwa dengan demikian langkah hukum kreditur/Pelawan yang

mengajukan lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut

Terlawan II (Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan

perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian

kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan

umum pemberian fasilitas kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan, Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak

Tanggungan sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pelawan bukanlah

merupakan perbuatan yang melawan hukum;

13. Bahwa Terlawan atas persetujuan Turut Terlawan I telah membuat dan

menandatangani perjanjian kredit, dana kredit telah diterima dan dinikmati

oleh Terlawan, terhadap barang Jaminan atas nama Turut Terlawan II

dengan persetujuan Turut Terlawan III telah ditandatangani surat kuasa

membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan yang

kesemuanya berdasarkan akta akta notarial/PPAT, dimana

Perjanjian/kesepakatan yang sudah ada telah memenuhi syarat sah suatu

perjanjian (1332 KUH Perdata) dibuat dan dihadapan Notaris sebagai akta

notariil yang memiliki kekuatan hukum sempurna ditunduki dan mengikat

para pihak berlaku sebagai undang undang (Pasal 1338 KUH Perdata).

Kesepakatan berupa perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan

tidak hanya bersifat konsensuil akan tetapi telah bersifat riil, dana kredit

(uang) sudah diterima dan dinikmati oleh Terlawan. Terlebih lebih denaan

adanya pula pembebanan hak tanggungan atas obyek jaminan yang

memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya hutang yang sudah terjadi

berikut jaminan hak tanggungan melekat dan berlaku mengikat untuk

dilaksanakan dan begitu pula dengan jaminan adalah mengikuti benda (droit

de suite) sehingga berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan dan

Page 11: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 11 dari 48 Halaman.

syarat ketentuan umum jika debitur tidak membayar hutang, maka hutang

jatuh tempo dan dapat ditagih;

14. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya

perjanjian kredit, Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak

hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga

melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan

yang merupakan obyek hak tanggungan (vide; Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun

1996 Tentang Hak Tanggungan);

Bahwa dengan demikian perbuatan kreditur/Pelawan yang mengajukan

lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut Terlawan II

(Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan

yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit

beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum

pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pelawan

merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang

Memeriksa Dan Mengadili Perkara Keperdataan Mengenai Ingkar Janji Dalam

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perkara A Quo.

15. Bahwa justeru Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara

dalam perkara d quo telah mengakui dan mengkualifisir adanya perjanjian

kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan, Terlawan selaku

debitur juga telah mengakui adanya perjanjian kredit dan Terlawan tidak

bisa melanjutkan pembayaran kewajiban angsuran kreditnya ke BTPN

(kreditur/Pelawan), maka atas dasar fakta dan bukti bukti tersebut, materi

yang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan adalah benar benar

didasarkan pada adanva hubungan hukum keoerdataan biasa yaitu adanya

peristiwa ingkar janji (wanprestasi) pembayaran pinjaman fasilitas kredit

oleh Terlawan (dahulu konsumen);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Pdt.Sus/2013; Putusan

Mahkamah Agung Nomor : 94 K/Pdt.Sus/2012; dan Putusan Mahkamah

Agung Nomor : 208 K/Pdt.Sus/2012 mengandung kaidah hukum sebagai

berikut:

"Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang

Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang

berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas

Page 12: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 12 dari 48 Halaman.

dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat

dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001”;

Dan oleh karena sengketa antara Pelawan dengan Terlawan didasarkan

pada adanya Peristiwa Ingkar Janji (Wanprestasi), dan sesuai ketentuan

hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka

Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak memiliki

wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang memiliki

hubungan perbuatan hukum dan hubungan hukum adanyan perjanjian

kredit yang telah wanprestasi dan patut serta berdasar apabila putusan

arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 harus

dikesampingkan dan dibatalkan;

Perbuatan, Hubungan Dan Peristiwa Hukum Yang Sebenarnya Melingkupi

Perkara A Quo Adalah Aadanya Perjanjian Kredit Yang Telah Wanprestasi Dan

Pelawan Bertindak Telah Berdasarkan Hukum.

16. Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupun

perbuatan hukum Pelawan telah menunduki secara hukum, sesuai dan

berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen dokumen

bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit

beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan, perubahan, addendum

dan dokumen pengikatan jaminan/hak tanggungan yang sah secara hukum.

Kesemuanya merupakan akta akta yang sah dan mengikat secara hukum,

dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun

syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut;

17. Bahwa Terlawan maupun Para Turut Terlawan telah mengakui tegas tegas

dan membenarkan adanya perjanjian kredit beserta seluruh ketentuan

umum, perubahan maupun addendumnya termasuk telah adanya

restrukturisasi dan telah ada pengikatan jaminan dengan adanya

pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang memiliki irah irah

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dapat

dieksekusi lelang apabila debitur telah wanprestasi. Oleh karenanya

pengakuan Terlawan dan Para Turut Terlawan tegas tegas dalam

persidangan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (volendig

bidende beslisande bewisjkracht). Dengan demikian Terlawan dan Para

Turut Terlawan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum

perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan,

Page 13: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 13 dari 48 Halaman.

yang apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan

kreditnya yang telah jatuh tempo tagihan sebagaimana yang telah

diperjanjian memiliki akibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar

hukum untuk dilakukan eksekusi pelelangan;

18. Bahwa telah ternyata Terlawan telah mengakui, mengerti dan memahami

keberadaan kewajiban hutang kreditnya dan sebagaimana pula telah

disepakati bersama tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-

SPK-7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap

Perjanjian Kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni

2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi)

Nomor : 5002899- ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015,

kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan

dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan

Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk). Dan Terlawan

dalam hal ini telah menerima dan menikmati jumlah / dana fasilitas kredit.

Oleh karena Tergugat telah menerima pemberian fasilitas kredit, telah setuju

dan mengerti tentang keberadaan runtutan perjanjian kredit beserta seluruh

syarat dan ketentuan umum, serta perubahan, maka perjanjian kredit antara

Terlawan dengan Pelawan sudah merupakan perianiian riil. Hutang sudah

terjadi, sehingga Terlawan selaku debitur berkewajiban untuk

mengembalikan pinjaman kredit sesuai syarat syarat perjanjian (untuk

selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") kepada Pelawan selaku Kreditur;

19. Bahwa Terlawan telah Wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban

angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Surat Peringatan I

Nomor : 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15 Februari 2016, Surat Peringatan II

Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07 Maret 2016 , Surat Peringatan III

Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18 Maret 2016. Dan perincian jumlah

kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni Outstanding sebesar

Rp145.791.575,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh

satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), Tunggakan pokok sebesar

Rp2.215.333,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga

rupiah), Tunggakan bunga Rp5.451.810,00 (lima juta empat ratus lima puluh

satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), denda sebesar Rp296.190,00 (dua

ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga

jumlah total seluruh kewajiban (hutang) yang harus dibayar Terlawan

kepada Pelawan adalah sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta

rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Page 14: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 14 dari 48 Halaman.

Untuk selanjutnya mohon disebut ("Jumlah seluruh kewajiban / Hutang

Terlawan");

20. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, maka untuk menjamin kelancaran

pembayaran angsuran kreditnya selanjutnya Terlawan telah menyerahkan

jaminan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan

batas batasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 259/Lima

Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang

diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama milik Turut

Terlawan II (Sajali) dalam hal ini selaku penjamin yang telah mendapatkan

persetujuan isterinya Sutarti (Turut Terlawan III). Untuk selanjutnya mohon

disebut sebagai "Obyek Jaminan";

21. Bahwa perjanjian kredit tersebut di atas merupakan kesepakatan antara

Terlawan selaku Debitur dan Pelawan selaku Kreditur dan berlaku sebagai

undang undang bagi para pihak yakni Pelawan dengan Terlawan, dan atas

obyek jaminan telah diikat dan telah dibebani dengan dengan Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang

dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten

Batubara, Turut Terlawan II atas persetujuan Turut Terlawan III sebagai

pemilik atas nama obyek jaminan telah memberikan Akta kuasa

membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 yang

telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten

Batubara, telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan

catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan

peringkat I (Pertama), kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah

sebagai akta akta Notariil/PPAT yang sah yang memiliki kekuatan bukti

sempurna dan mengikat (selanjutnya disebut "pengikatan hak tanggungan");

22. Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta svarat syarat dan ketentuan umum

pemberian fasilitas kredit Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur

tentang Bank/Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan

menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana

debitur/Terlawan tidak memenuhi kewajibannya/lalai membayar sesuai dan

berdasarkan perjanjian kredit;

Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebaaai berikut:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit

dan menuntut pembayaran denaan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-

jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, baik

karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan

Page 15: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 15 dari 48 Halaman.

dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa

itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh

Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran

hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak

membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak

memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian iainnya

denaan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi

kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga

lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan";

Bahwa karena Terlawan tidak dapat melakukan kewajibannya untuk

melakukan pembayaran kepada Pelawan, maka telah membuktikan

Terlawan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

2I.23K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah

ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata mengatur sebagai

berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis

itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan."

Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya "

Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman

45, disebutkan bahwa yang dimaksud yvanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,

maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat

macam:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tertambat;

d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bahwa pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K / Pdt /

1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa

hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ;

Page 16: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 16 dari 48 Halaman.

23. Bahwa ternyata Terlawan tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya

untuk membayar hutang kreditnya, dan telah dengan itikad baik diberikan

kesempatan untuk menyelesaikannya, hal mana dibuktikan dengan sejak

dikirimkannya Surat Peringatan I Nomor: 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15

Februari 2016, Surat Peringatan II Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07

Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18

Maret 2016, Terlawan (debitur) sudah tidak memenuhi menyelesaiakan

kewajiban hukumnya, dan di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak

Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa

Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual

atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan Terlawan (debitur) ingkar

janji/wanprestasi (vide Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang

Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah

irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal

tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-janji

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak

Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada

janji bahwa Pelawan sebagai Pemegang Hak Tanggungan peringkat I

(Pertama) mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek

Hak Tanggungan jika Terlawan ingkar janji/wanprestasi;

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996

berbunyi:

"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak

untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila

debitor cidera janji”;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Terlawan

selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka Pelawan berhak untuk

dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau

berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan),

Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum

terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan

(vide : Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996);

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996,

berbunyi:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

Page 17: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 17 dari 48 Halaman.

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut";

24. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya

perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat hak tanggungan, Pelawan

berhak untuk dengan seketika menjalankan hak hak dan wewenang yang

timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak

Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga melakukan pelelangan di

muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan obyek hak

tanggungan (Vide Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan menerima, memeriksa,

mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan

hukum berlaku;

2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning Terlawan

atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat

dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara

gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Dalam Konpensi Primair:

3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk

seluruhnya;

4. Menyatakan secara hukum Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;

5. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;

6. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan

hukum berlaku;

7. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas

putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat

dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara

gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Page 18: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 18 dari 48 Halaman.

8. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Arbitrase BPSK

Kabupaten Batubara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10

Maret 2016 atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

9. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK-

7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap

Perjanjian Kredit Nomor : 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni

2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi)

Nomor : 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015,

kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan

dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan

Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) dan

perubahannya, addendum beserta syarat dan ketentuan umum pemberian

fasilitas dengan segala turunannya;

10. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan

(SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di

hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013

yang telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di

Kabupaten Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013 yang

diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013

dengan catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan

peringkat I (Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek

jaminan;

11. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban

hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00

(seratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus

tujuh puluh lima rupiah);

12. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi;

13. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa

hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima

puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh

lima rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar

hutang kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat

dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat

Negara;

Page 19: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 19 dari 48 Halaman.

14. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari

Terlawan maupun Para Turut Terlawan (uitvoerbar bijsvooraad);

15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh

terhadap isi putusan ini;

16. Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum;

Subsidair:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa Atas Perlawanan Kuasa Hukum Pelawan, Terlawan,

Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III telah mengajukan

jawaban tertulis tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi (Eksepsi Peremtoir).

- Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Lible) ;

- Tentang Perlawanan A Quo Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht);

1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil

perlawanan dari Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam

jawaban eksepsi ini;

2. Bahwa, perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo telah

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu perkara Nomor:

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 dan telah pula dilakukan tegoran (ann

maning) oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, sehingga perkara a quo bukanlah

termasuk kepada perlawanan (verzet) yang dapat menunda

pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6)

RBg. Yang menyatakan: ”Perlawanan terhadap putusan juga dari orang

lain (pihak ketiga) yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta

diadili seperti semua perselisihan tentang upaya perkara yang

diperintahkan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya

terjadi pelaksanaan putusan itu”;

3. Bahwa oleh karena perlawanan (verzet) dalam perkara a quo bukan

dilakukan oleh pihak ketiga (denden verzet) akan tetapi dilakukan oleh

pihak Pelaku Usaha/Tergugat (sekarang Pelawan), maka menurut Pasal

2016 ayat (6) RBg. tersebut di atas, maka perlawanan a quo

bertentangan dengan Pasal 206 ayat (6) RBg., sehingga eksekusi/aan

maning tetap harus dilaksanakan;

Page 20: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 20 dari 48 Halaman.

4. Bahwa, hal ini pernah dinyatakan oleh Pelawan melalui kuasanya Pieter

Siagian dalam perkara Nomor: 72/PDT.PLW/2014/PN Sim di Pengadilan

Negeri Simalungun yang menyatakan:

Mengenai Eksepsi Obscuri Libelli

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan mengenai pembatalan lelang

eksekusi, adapun upaya perlawanan dalam praktek hukum acara adalah

dalam lingkup perlawanan dari pihak ketiga untuk upaya pengangkatan

eksekutorial beslag, conservatoir beslag dan revindicatoir beslag yang

dapat diajukan oleh tersita. Sedangkan Pelawan sendiri bukanlah pihak

dalam kapasitasnya sebagai pihak tersita atau pihak ketiga lainnya.

Karenanya perlawanan Pelawan tidak tepat dalam hal menuntut

pembatalan lelang eksekusi yang sudah dilaksanakan;

Sehingga Pelawan mengakui bahwa perlawanan hanya dapat dilakukan

oleh pihak ketiga, sedangkan dalam perkara a quo Pelawan bukan pihak

ketiga tetapi para pihak yang berperkara (akan Terlawan buktikan

sebagai alat bukti surat pada persidangan yang akan datang);

5. Bahwa, menurut Surat Edaran Mahmakah Agung R.I. Nomor: 4 Tahun

2014 tentang Perberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung

R.I. tahun 2013 sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (Khusus

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata) pada butir 7 (tujuh)

menyatakan:

Nomor

:

Upaya Hukum Lelang Hasil Rumusan Hukum Pleno

Kamar

7. Dalam hal pemilik

barang yang dilelang

tidak mau menyerahkan

barangnya secara suka

rela kepada pemenang

lelang dan pemenang

lelang mengajukan

permohonan eksekusi

kepada ketua

pengadilan.

Dalam hal proses eksekusi

pengosongan belum selesai,

upaya hukum yang diajukan oleh

pihak terlelang adalah

perlawanan. Sedangkan dalam hal

proses eksekusi pengosongan

sudah selesai upaya hukumnya

adalah mengajukan gugatan.

Sedangkan, perkara a quo belum sampai tahap lelang terhadap

Pelawan (PT. BTPN) dan masih dalam tahap aan maning, sehingga

perlawan a quo adalah terlalu dini diajukan oleh Pelawan dan

Page 21: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 21 dari 48 Halaman.

melanggar Surat Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dan oleh

karenanya perlawanan a quo adalah kabur (obscuur lible);

II. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas gugatan/perlawanan ini

kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan dalam eksepsi di atas

secara mutatis mutandis telah termasuk dalam jawaban pokok perkara

ini untuk tidak diulang lagi;

3. Bahwa, menurut:

(1) Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan: “Para pihak dapat

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan

keputusan BPSK tersebut”;

(2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 01 tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK pada

Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keberatan terhadap putusan BPSK

dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada

Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen

tersebut”;

Sedangkan, Pelawan (dahulu pelaku Usaha) tidak ada mengajukan

upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga

perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

4. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo

adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang

menyebutkan pada Pasal 1 ayat (2) “Pengadilan negeri adalah

pengadilan yang memeriksa perkara keberatan” sedangkan perkara a

quo ternyata Pelawan mengajukan perlawanan (verzet) bukan

mengajukan keberatan;

5. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo

mulai dari halaman 2 s/d halaman 12 telah diperiksa dan

dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis BPSK dalam perkara Nomor:

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, sehingga hanya

merupakan pengulangan saja. Apalagi keputusan/pertimbangan hukum

Majelis BPSK tersebut tidak dibantah dan tidak diajukan keberatan oleh

Pelawan, sehingga menurut hukum acara yang berlaku karena tidak

Page 22: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 22 dari 48 Halaman.

dibantah/tidak diajukan keberatan, maka dianggap mengakui/menerima

apa yang didalilkan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim

dalam perkara a quo memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai

berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan;

2. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:

15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pe;awan yang tidak baik (Bad

Opposant);

3. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:

15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis

tanggal 25 Oktober 2016

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

2. Menolak perlawanan Pelawan;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

ditetapkan sejumlah Rp1.411.500,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu lima

ratus rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan amar putusan kepada Terlawan, Turut

Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut

Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III maupun Kuasa

Hukum tanggal 7 November 2016 yang menerangkan bahwa kepada Terlawam

maupun Kuasanya telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri

Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 tersebut ;

Membaca Akte Banding Nomor : 16/Akta Pid/2016/PN.KIS tanggal 2

November 2016 dari kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Relas Pemberitahuan Pernyataan

banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut

Page 23: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 23 dari 48 Halaman.

Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut

Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 7

November 2016 ;

Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum

Pelawan / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13

November 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan,

Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut

Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 23

November 2016 yang isinya sebagai berikut ;

I. DASAR ADANYA PENETAPAN AANMANING / EKSEKUSI ADALAH FIAT

EKSEKUSI YAITU PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

KONSUMEN KABUPATEN BATU BARA Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 TANGGAL 10 MARET 2016 YANG TIDAK PERNAH DITERIMA /

TIDAK DIKETAHUI PEMBERITAHUAN PUTUSANNYA

1. Bahwa dasar adanya penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri

Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, Tanggal 20 April 2016

adalah didasarkan pada adanya permohonan fiat eksekusi Terlawan /

Terbanding / konsumen atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara

tersebut tidak pernah diterima oleh Pembanding / Pelawan / Pelaku

Usaha, tidak ada pemberitahuan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara

Nomor : 15/PTS.ARB/ BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang

diterima oleh Pelawan / Pembanding / Pelaku usaha secara resmi.

Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha baru mengetahui ada putusan

BPSK tersebut setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri

Kisaran, yang dinyatakan seolah olah sudah berkekuatan hukum tetap

sehingga dimintakan fiat eksekusi oleh Terlawan / Terbanding /

Konsumen. Terlebih lebih pada saat ada pemeriksaan oleh BPSK

Kabupaten Batu Bara atas aduan konsumen / Terbanding / Terlawan,

Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha menolak dan tidak pernah

menyetujui untuk menandatangani pemeriksaan dengan acara arbitrase

sebagaimana dilakukan oleh BPSK Kab. Batu Bara sehingga menjatuhkan

putusannya tersebut ;

Page 24: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 24 dari 48 Halaman.

2. Bahwa nyata nyata dan ternyata Pembanding / Pelawan / pelaku usaha

tidak pernah diberitahu adanya putusan verstek oleh BPSK Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016, sehingga

Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha tidak pernah tahu adanya putusan

BPSK tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Pembanding /

Pelawan / Pelaku Uasaha untuk mengajukan Keberatan atas putusan

BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut. Karenanya putusan dengan verstek

BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak diberitahukan kepada Pembanding

/ Pelawan adalah putusan yang cacat hukum yang bertentangan dengan

keadilan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan

yang mengaturnya. Dan karenanya pula tidak semestinta dan tidak

sepatutnya Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan permohonan fiat

eksekusi atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan menetapkan

aanmaning. Dengan demikian sangat substansial dan eksepsional dasar

alasan perlawanan Pelawan / Pembanding terhadap penetapan

aanmaning Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo, yang

sepatutnya dan berdasar untuk diterima dan dikabulkan ;

II. BAHWA PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI

KISARAN NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL

2016 TIDAK ADA BUKTI TERTULIS ADANYA KESEPAKATAN /

PERSETUJUAN PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA

KONSUMEN MELALUI ARBITRASE DI BPSK BATU BARA SEHINGGA

PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI KISARAN

NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL 2016

BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG ADA KHUSUSNYA TENTANG

HUKUM ARBITRASE MAKA SEPATUTNYA DEMI HUKUM UNTUK

DIBATALKAN.

1. Bahwa pengertian arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang

Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian , menyatakan :

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

2. Bahwa dengan demikian pemilihan proses arbitrase harus

disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK yang bersengketa sebagaimana

Page 25: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 25 dari 48 Halaman.

juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor :

350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , yang

menyatakan :

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi,

mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

3. Bahwa dengan demikian dalam penyelesaian arbitrase harus ada bukti

tertulis adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk memberikan wewenang kepada arbiter BPSK Batu Bara.

4. Bahwa selanjutnya secara dan menurut hukum sebagaimana diuraikan

diatas pada angka 1 sampai dengan angka 3 maka dalam penetapan

aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 harus ada bukti

tertulis adanya kesepakatan/persetujuan PARA PIHAK untuk

menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui cara arbitrase kepada

BPSK Batu Bara, bilamana tidak ada maka Penetapan aanmaning

eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan dengan hukum yang ada khususnya yang mengatur arbitrase.

5. Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 62 ayat (2) :

Page 26: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 26 dari 48 Halaman.

“Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu

apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”

Pasal 4 :

1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara

mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah

memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam

putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”

2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase

sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

3) Bahwa dengan demikian pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas

atas pelaksanaan penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri

Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016,

yaitu tidak adanya bukti tertulis atas pelaksanaan arbitrase adalah

pelanggaran atas norma dari Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dan Undang-Undang

Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Bahwa fakta yang nyata PARA PIHAK tidak pernah membuat

kesepakatan/persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya melalui

arbitrase melalui lembaga BPSK Batu Bara, maka sepatutnya Penetapan

aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/ 2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan

dengan hukum yang ada khususnya mengenai arbitrase sehingga sepatutnya demi hukum untuk dibatalkan.

III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN DALAM PERKARA

PERLAWANAN A QUO TIDAK MEMERIKSA KONSTATASI GUGATAN

PERLAWANAN PELAWAN. PADAHAL PERLAWANAN PELAWAN DALAM

PERKARA A QUO ADALAH GUGATAN PERLAWANAN ATAS

PENETAPAN AANMANING / EKSEKUSI ATAS PERMOHONAN

EKSEKUSI PEMOHON EKSEKUSI/TERLAWAN DIDASARKAN PADA

PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

KABUPATEN BATU BARA YANG BUKAN LEMBAGA PERADILAN

Page 27: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 27 dari 48 Halaman.

NAMUN MEMUTUS PERKARA DI LUAR KEWENANGAN / MELAMPAUI

BATAS WEWENANG ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perlawanan

a quo, dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan,

karena azas audi et alteram partem tidak diterapkan di dalam menggali

dan menemukan peristiwa serta perbuatan hukumnya dalam perkara a

quo. Hal ini terbukti dengan pertimbangan majelis Hakim dalam

putusannya a quo menganggap keseluruhan bukti bukti Pelawan

dianggap tidak memiliki kaitan substansi dengan perkara perlawanan a

quo. Padahal Pelawan hendak membuktikan bahwa melalui bukti bukti

yang diajukan tersebut, nyata nyata peristiwa dan perbuatan hukum

yang terjadi dan yang menjadi causa prima (sebab dari segala akibat)

adanya putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 adalah peristiwa dan perbuatan

hukum keperdataan murni, yaitu adanya hubungan hukum perjanjian

kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan yang sudah

diikat / dibebani Hak Tanggungan, di mana Terlawan justeru telah

memenuhi kualifikasi wanprestasi / melalaikan kewajiban hukumnya

tidak membayar angsuran hutang kreditnya kepada Pelawan walaupun

sudah diberikan surat pemberitahuan / teguran beberapa kali. Namun

ironisnya Terlawan justeru mengajukan permohonan / aduan ke BPSK

Kab. Batu Bara, dan semakin menyimpang dan ”sesat hukum”

manakala BPSK Kab. Batu Bara justeru memberikan amar putusan

yang di luar wewenangnya / melampaui kewenangannya, diantaranya :

a. Membatalkan perjanjian kredit,

b. Menghapuskan bunga, denda kredit ;

c. Membatalkan penyerahan jaminan kredit yang sudah diikat hak

tanggungan, menafikan keberadaan adanya Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ;

d. Menyatakan pelelangan hak tanggungan atas SHT dan APHT yang

memiliki ”kekuatan eksekutorial” menjadi batal tidak sah;

e. Menyatakan Terlawan / Debitur tidak membayar angsuran selama

2 (dua) tahun dan sebagainya ;

Yang padahal kesemua perbuatan hukum / produk hukum yang

dibatalkan BPSK Kab. Batu Bara itu nyata nyata dan ternyata

merupakan akta akta autentik / akta Notariil / PPAT, kesemuanya

dibuat dalam lingkup perbuatan hukum keperdataan murni dan menjadi

Page 28: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 28 dari 48 Halaman.

kewenangan Pengadilan Negeri bukan BPSK. Namun BPSK Kab. Batu

Bara secara membabi buta membuat pertimbangan dan menjatuhkan

putusan yang bukan menjadi kewenangannya / melampaui

kewenangannya ;

2. Bahwa BPSK Kab Batu Bara adalah lembaga yang dibentuk oleh

pemerintah sebagai bagian eksekutif (pemerintahan) bukan bersifat

judikatif, bukan sebagai lembaga Peradilan yang independen. BPSK

Kab Batu Bara juga hanya memiliki wewenang yang dibatasi oleh

peraturan perundang undangan, yang hanya berwenang dalam arti

menyelesaikan sengketa sengketa konsumen menyangkut

perimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku

usaha, menyatakan dan memperbaiki batasan klausula baku, yang

tidak boleh menilai substansi hubungan / perbuatan hukum yang sudah

disepakati para pihak, tidak boleh menilai hukumnya tentang perjanjian,

tidak boleh menilai dan membatalkan produk hukum berupa akta akta

autentik yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun

dalam perkara perlawanan atas aanmaning eksekusi adanya

permohonan fiat eksekusi Terlawan atas putusan BPSK Kab. Batu Bara

a quo, ternyata dan nyata nyata putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah

melampaui batas dan kaidah kaidah hukum yang menjadi ranah

wilayah hukum / wewenang peradilan. Karenanya putusan BPSK Kab.

Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret

2016 cacat hukum / tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang

semestinya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan

aanmaning (tidak dapat dilaksanakan) ;

3. Bahwa ternyata dan nyata nyata perkara perlawanan Pelawan a quo

maupun perkara aduan Terlawan di BPSK Kab. Batu Bara merupakan

kualifikasi hukum menyangkut hubungan hukum keperdataan biasa,

yaitu sengketa tentang adanya wanprestasi dari adanya perjanjian

kredit sehingga berakibat dapat dilaksanakan pelelangan atas barang

jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan, yang kesemuanya itu

menjadi wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya bukan

wewenang BPSK. Namun sangat ironis, BPSK Kab. Batu Bara

membatalkan seluruh perjanjian kredit, APHT dan SHT yang produk

akta akta tersebut bersifat autentik / Notariil / PPAT yang juga tidak

pernah terlibat sebagai pihak dalam pemeriksaan di BPSK Kab. Batu

Page 29: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 29 dari 48 Halaman.

Bara tersebut. Sehingga untuk membatalkan atau hendak menyatakan

tidak berlaku mengikat atau tidak berkekuatan hukum mengikat dalam

Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara a quo haruslah

melalui gugatan perdata biasa ;

Hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai

dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Nomor : 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;

2. Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 ;

3. Nomor : 651K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 ;

4. Nomor :572K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 18November 2014 ;

5. Nomor : 472K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 ;

6. Nomor : 621K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 18 Oktober 2016 ;

7. Nomor : 622K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 5 Oktober 2016 ;

yang mengandung kaidah hukum :

” Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata

tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata

yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang

lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya” ;

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa

perkara perlawanan a quo mempertimbangkan hal tersebut,

mengkonstitutir dan mengkualifisir atas pokok perkara perlawanan

Pelawan yang menganggap putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 cacat hukum,

ultra vires / melampaui kewenangannya, yang oleh Pelawan diminta

untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku mengikat dan tidak

dapat dijadikan sebagai sandaran / dasar menetapkan aanmaning

eksekusi atas putusan BPSK Kab. Batu Bara yang cacat hukum

tersebut yang dimohonkan oleh Terlawan ;

Karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan

Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Oktober

2016 tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan, karena

tidak mempertimbangkan kaidah kaidah hukum dan substansi hukum

perkara perlawanan Pelawan / pembanding, tidak mempertimbangkan

bahwa tidak semestinta dan tidak sepatutnya Pengadilan Negeri

Kisaran mengeluarkan penetapan aanmaning yang didasarkan pada

Page 30: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 30 dari 48 Halaman.

putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang cacat hukum dan melebihi

wewenangnya / melanggar hukum tersebut ;

IV. PERLAWANAN PELAWAN ADALAH PERLAWANAN TERHADAP

PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA YANG CACAT HUKUM /

MELANGGAR HUKUM, KARENANYA WALAUPUN DIANGGAP SUDAH

BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DIMOHONKAN FIAT EKSEKUSI,

MAKA PERLAWANAN PELAWAN PATUT DAN BERDASAR DAPAT

DISAMAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN PERLAWANAN TERSENDIRI

KARENA ALASAN ALASAN PERLAWANAN PELAWAN BERSIFAT

SUBSTANSIAL DAN EKSEPSIONAL, SEHINGGA TIDAK PATUT DAN

TIDAK BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA

PERLAWANAN A QUO MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENGUJI /

MEMERIKSA ULANG PERKARA YANG SUDAH TERLANJUR DIPUTUS

OLEH BPSK KAB. BATU BARA

1. Bahwa secara faktual dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan,

rangkaian peristiwa hukumnya (recht feiten) dan hubungan hukum yang

ada adalah berakar (causa prima) adanya pemberian kredit / perjanjian

kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan atas nama

Turut Terlawan II (SAJALI) yang sudah dibebani hak tangungan secara

sempurna. Perbuatan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang

diikat hak tanggungan adalah sah dan mengikat para pihak dan

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata

dan Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan ;

2. Bahwa perjanjian kredit antara Pembanding / Pelawan dengan

Terbanding / Terlawan dibuat dan dihadapan Notaris (akta Notariil),

bersifat perjanjian riil dimana hutang sudah terjadi dan sudah dinikmati /

dipergunakan oleh Terbanding / terlawan, oleh karenanya kesepakatan

para pihak tersebut haruslah dilaksanakan sebagai itikad baik dan

undang undang yang menikat, dan akta akta notariil yang sah harus

tetap dianggap sah tidak boleh dibatalkan terkecuali terdapat alasan

yang memenuhi syarat batal maupun kebatalan oleh Pengadilan bukan

oleh lembaga BPSK ;

Bahwa akta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahan

perubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum

Page 31: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 31 dari 48 Halaman.

masih berlaku sah dan mengikat pihak baik Pembanding / Pelawan /

pelaku usaha / kreditur (bank) dan Terbanding / Terlawan / konsumen /

debitur. Oleh karenanya klausula klausula dalam isi perjanjian kredit

beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum

sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum

ada syarat pembatalan maupun kebatalan (presumptio Iustae Causa –

Vermoeden van rechtmatigheid). Dan perjanjian kredit (akta akta

autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat /

dilakukan dihadapan pejabat / Notaris /yang berwenang sebagai

kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah

sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta akta autentik

tersebut. (vide ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702

K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973) ;

3. Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta seluruh perubahan, addendum

syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dalam

Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank /

Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan menuntut

pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur /

Terlawan / Terbanding tidak memenuhi kewajibannya / lalai membayar

sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit ;

Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut :

“ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian

Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas

dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan

Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan

karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain

yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana

DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan

Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya

(surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar

bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi

kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan

BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi

kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga

lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”

Page 32: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 32 dari 48 Halaman.

4. Bahwa sejak dikirimkannya surat peringatan I, II hingga surat

peringatan III, Terlawan / Terbanding (debitur) sudah tidak memenuhi

menyelesaikan kewajibannya, nyata nyata justeru Terlawan /

Terbanding selaku debitur telah wanprestasi / tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana diperjanjikan,Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor :2123K/Pdt/1996¸memberikan kaidah hukum

yang berbunyi sebagai berikut :

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat

apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak

melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K /

Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya

sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ;

Pasal 1238 KUHPerdata :

”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan

lewatnya waktu yang ditentukan.”

5. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT)

telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Kreditur / Bank /

Pembanding sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk

menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Terbanding

/ Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat 2 UU

Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih

sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap ;

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun

1996 berbunyi :

“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak

untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila

debitor cidera janji “;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal

Terbanding / Terlawan ingkar janji / wanprestasi, maka Pembanding /

Page 33: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 33 dari 48 Halaman.

Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan

wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta

Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada

melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan

yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 UU Hak

Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) ;

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996,

berbunyi :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Bahwa dengan demikian perbuatan Kreditur / Pembanding / Pelawan

yang mengajukan lelang atas barang jaminan yang sudah diikat dengan

Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum

yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan

telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas

kredit, serta telah sesuai dengan menerapkan ketentuan Pasal 1233

KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata,

Pasal 206 ayat (6), Pasal 228 Rbg, UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang

Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direktur Jenderal

Kekayaan Negara Nomor : PER-06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013

Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Lelang, sehingga perbuatan

Kreditur / Bank / Pembanding / Pelawan sudah tepat dan benar ;

V. PEMBANDING ADALAH PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK,

MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN DAN PERBUATAN HUKUM /

HUBUNGAN HUKUM YANG TERTUANG DALAM AKTA AKTA AUTENTIK

YANG TIDAK PERNAH DIBATALKAN DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM

1. Bahwa menimbang dan mengingat ketentuan hukum sebagaimana

terurai di atas, Pembanding / Pelawan merasa berhak dan

berkepentingan atas adanya penetapan aanmaning Pengadilan Negeri

Kisaran yang mengabulkan fiat eksekusi Terlawan/Terbanding atas

Page 34: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 34 dari 48 Halaman.

dasar putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang cacat hukum tersebut yang

tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding / Pelawan,

putusan BPSK mana juga dijatuhkan secara verstek dan melampaui

kewenangannya serta melanggar hukum ;

2. Bahwa Pembanding / Pelawan haruslah dianggap sebagai pelawan yang

beritikad baik. Karena Pembanding / Pelawan adalah kreditur / bank

yang mentaati / tunduk pada adanya perjanjian kredit, akta akta notariil /

PPAT dan akta akta yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang

yang mengikat Pembanding / pelawan dengan Terbanding / Terlawan.

Akta akta autentik yang dibuat sah dan tidak pernah dibatalkan, tidak

pernah dilibatkan pejabat pejabat yang menerbitkan / yang membuatnya

dalam pemeriksaan putusan BPSK Kab. Batu Bara tersebut apabila akta

akta autentik tersebut dibatalkan atau perbutan perbuatan hukumnya

dianggap cacat ;

3. Bahwa Terlawan justeru yang memiliki itikad tidak baik, di mana pada

saat dirinya berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dan

peraturan hukum justeru mengadu ke BPSK Kab. Batu Bara hanya untuk

menghambat dan menahan dengan segala cara, karenanya sangat tidak

adil apabila Pembanding yang hendak melaksanakan ketentuan hukum

malah dilaporkan dan sekarang melalui kesesatan putusan BPSK Kab.

Batu Bara, justeru melepaskan semua kewajiban hukum Terbanding /

Terlawan dengan membuat putusan yang melanggar hukum dan

melampaui wewenangnya, terlebih lebih putusannya dibuat verstek dan

tidak diberitahukan kepada Pembanding / Pelawan yang semestinya

dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK Kab. Batu

Bara tersebut apabila diberitahu isi putusannya. Bukan justeru dengan

ketidaktahuan pelawan / Pembanding malah di aanmaning karena

dianggap putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah dianggap berkekuatan

hukum tetap ;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan menerima, memeriksa,

mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan Semula ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata

Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Okrober 2015;

Page 35: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 35 dari 48 Halaman.

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Provisi

- Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning /eksekusi Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis. tanggal 20 April 2016 tidak dapat

dilaksanakan terlebih dahulu, hingga putusan perkara dalam perlawanan ini

memiliki kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan / Pembanding untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum Pembanding / Pelawan adalah Pelawan yang

baik dan dilindungi hukum ;

3. Menyatakan secara hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, belum

berkekuatan hukum mengikat karena diputus verstek tanpa diberitahukan

isi putusannya kepada Pembanding / pelawan / Pelaku usaha ;

4. Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning Pengadilan Negeri

Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis tanggal 20 April 2016 atas

permohonan aanmaning / eksekusi Terbanding / Terlawan tidak sah, batal

atau setidaknya tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat ;

5. Menyatakan secara hukum putusan arbitrase Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, cacat

hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidak berlaku dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya atas

perkara ini ( ex aequo et bono - naarbellijkheid ).

Sehubungan dengan Surat Memori Banding kuasa Hukum Pelawan /

Pembanding, Kuasa hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan

Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan

Turut Terbanding III tidak mengajukan Surat Kontra Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober

2016 kepada kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15

Page 36: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 36 dari 48 Halaman.

November 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut

Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut

Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 30 November 2016 yang

menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan

kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25

Oktober 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Pelawan telah di lakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena

itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25

Oktober 2016.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan

berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini

adalah ;

1. Bahwa antara Pelawan ( PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. )

dengan Terlawan ( Rini Lelasari ) telah terjadi ;

a. Perjanjian kredit sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 000 1970-SPK-

7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013;

b. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor :700 2326-

ADDPK-7259-014 tertanggal 6 Juni 2014;

c. Perjanjian Perubahan terhadap Pernjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor :

5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 ;

Kesemua Perjanjian Kredit tersebut.diatas antara Terlawan yang telah

mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya

(Devid Hartono ) dengan Pelawan;

2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran

kreditnya,Terlawan telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah

seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana

Page 37: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 37 dari 48 Halaman.

terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :259 / Lima Puluh Kota, Surat

Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan Kantor

Pertanahan Kab. Asahan atas nama milik Terlawan II (Sajali), dalam hal

ini selaku Penjamin yang telah mendapat persetujuan isterinya Turut

Terlawan III ( Sutarti ) ;

3. Bahwa objek jaminan tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian

Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal. 19 Juli 2013 yang dibuat dan

dihadapan Tata Ulina Sinaga SH, PPAT di Kab. Batubara dihadiri Turut

Terlawan II atas persetujuan Turut Terlawan III sebagai pemilik objek

jaminan dan telah memberikan Akta Kuasa membebankan Hak

Tanggungan Nomor : 390 tanggal. 27 Juni 2013 yang telah dibuat dan

dihadapan PPAT tersebut diatas dan telah diterbitkan pula Sertifikat Hak

Tanggungan NOMOR : 1888/2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Asahan tanggal. 29 Juli 2013 dengan catatan Bank BTPN ( Pelawan )

sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ( Pertama ) ,

kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah sebagai Akta

Notariel/PPAT yang sah dan memiliki kekuatan bukti sempurna dan

mengikat (Pengikatan Hak Tanggungan ). Dengan adanya Pembebanan

Hak Tanggungan atas objek jaminan berarti telah memiliki kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap karena memiliki irah-irah ; “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

4. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut Terlawan telah menerima dan

menikmati fasilitas kredit dari Pelawan namun ternyata kemudian

Terlawan telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran

kredit sebagaimana yang diperjanjikan dan nyata-nyata telah ingkar janji

(wanprestasi ) sehingga berdasarkan perjanjian kredit, Pelawan berhak

untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul

dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak

Tanggungan) termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap

barang-barang jaminan yang merupakan objek hak tanggungan (vide

pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

5. Bahwa karena Terlawan telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban

angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Peringatan I Nomor ;

066/SPI/759/0216 tanggal 15 Pebruari 2016, Surat Peringatan II Nomor ;

Page 38: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 38 dari 48 Halaman.

75/SPII/7259/ 0316 tanggal 07 Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor ;

092/SPIII/7259/0316 tanggal 18 Maret 2016;

6. Bahwa perincian jumlah kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni

Outstanding sebesar Rp. 145.791.575 (seratus empat puluh lima juta

tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

.Tunggakan pokok sebesar Rp. 2.215.333. (dua juta dua ratus lima belas

ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Tunggakan bunga sebesar Rp.

5.451.810. (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus

sepuluh rupiah) Denda sebesar Rp. 296.190. (dua ratus sembilan puluh

enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah total seluruh

kewajiban (hutang) yang harus dbayar Terlawan kepada Pelawan adalah

sebesar Rp.150.539.575. seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh

sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

7. Bahwa surat peringatan I, II dan ke III dari Pelawan bukannya Terlawan

menyelesaikan kewajibannya (hutangnya) justru Terlawan (Rini Lelasari)

telah mengajukan permasalahannya ini pada Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen dengan cara melalui Arbitrase BPSK tanggal 12

Pebruari 2016 (lihat bukti P-1 Putusan Arbitrase Nomor : 15/PTS.ARB/

BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah

menjatuhkan putusannya Nomor :50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober

2016 dengan amar putusan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak

baik dan menolak perlawanan Pelawan dengan alasan dan pertimbangan

hukumnya sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 32 yang pada

pokoknya sebagai berikut ; menimbang bahwa dari alat alat bukti yang diajukan

Pelawan tidak berkaitan dengan substansi perlawanan oleh karena itu alat bukti

tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka

dari seluruh uraian-uraian petimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis

Hakim tingkat pertama menilai bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil

dalil perlawanannya sehingga perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan

ditolak ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya

keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register perkara Nomor

: 50/Pdt G/ 2016/PN Kis. Tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dengan alasan-

alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Page 39: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 39 dari 48 Halaman.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis

Hakim tingkat pertama tersebut diatas serta memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Pelawan maka Majelis Hakim tingkat banding tidak

sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas dengan alasan dan

pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi dari Pelawan /

Pembanding adalah ;

1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :4/PEN-

AAN/PDT/2016/PN.Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum

berlaku;

2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi / aanmaning Terlawan

atas putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor .

15/PTS.ARB/ BPSK/III/2016 tanggal 10 Matret 2016 tidak dapat

dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara

gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan

mencermati tuntutan provisi dari Pelawan / Pembanding berpendapat bahwa

tuntutan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang masih perlu

pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya, sehingga tuntutan tuntutan

provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan

mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak

eksepsi Terlawan / Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat

karena apabila eksepsi tersebut telah berhubungan dengan pokok perkara yang

masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan bukan dinyatakan

ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya point 5

menyebutkan bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan

Terlawan didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor :0001970-SPK-

7259-0613 tertanggal.27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian

kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian

Page 40: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 40 dari 48 Halaman.

perubahan terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 500289 9-

ADDPK-7259-1215 tert. 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini

Lelasari) yang telah mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I (

Devid Hartono) selaku suaminya dengan Pelawan (PT Bank Tabungan

Pensiunan Nasional Tbk.) beserta syarat dan ketentuan umum pemberian

fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak Tanggungan, Surat

Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 juncto

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kesemuanya dilandasi akta autentik.

Nyata-nyata perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian

fasilitas kredit beserta seluruh addendum dan perubahannya tersebut telah

ditanda tangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat / Notaris

/ PPAT sebagai kesepakatan kehendak para pihak membuat yaitu Pelawan

selaku Kreditur dengan Terlawan selaku Debitur sehingga pernyataan

kehendak bersama itu sah dan mengikat, sesuai ketentan pasal 1320 dan pasal

1338 KUH Perdata dan telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang

merupakan Lex Spesialis Derogat Lex Generalis yaitu Undang Undang Nomor

: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat itu

sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang Undang

Perlindungan Konsumen sehingga isi kesepakatan bersama antara Pelawan

dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku ‘

Menimbang, bahwa disamping itu Terlawan telah pula menerima dan

menikmati fasilitas kredit tersebut dari Pelawan tetapi kemudian Terlawan tidak

dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar hutang kreditnya sejak

Pelawan mengirimkan Surat Peringatan I Nomor : 066/SP 1/7259/0216 tanggal.

15 Pebruari 2016 yang diikuti dengan Surat Peringatan II dan ke III maka

sesuai ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan menyebutkan : Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terlawan

bukan menyelesaikan hutangnya tetapi justru mengajukan permasalahannya ini

melalui jalan Arbitrase kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 yang telah diputus tanggal 10 Maret 2016;

Page 41: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 41 dari 48 Halaman.

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya

halaman 3 dan 4 menyebutkan : pengertian arbitrase menurut pasal 1 butir 1

Undang Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian menyatakan: Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti pemilihan proses

penyelesaian perkara melalui Arbitrase harus disetujui / disepakati oleh para

pihak yang bersengketa. Ketentuan diatas sesuai pula dengan pasal 45 ayat (2)

Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto

pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :

350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan :

Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen :

“ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang

bersengketa “

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

: 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi,

mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dilakukan

atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian perkara melalui jalan

Arbitrase harus ada bukti tertulis tentang Adanya Kesepakatan Para Pihak

untuk memberikan wewenang kepada Arbiter (Juru damai) Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan /

Terbanding ternyata tidak ditemukan adanya bukti tertulis tentang adanya

Kesepakatan Para Pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase BPSK tersebut

sehingga hanya keinginan dari pihak Terlawan / Terbanding saja ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti ini hanya keinginan Terlawan /

Terbandimg karena menurut Pelawan / Pembanding dalam gugatan

perlawanannya halaman 4 menyebutkan : bahwa Pelawan / Pembanding

Page 42: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 42 dari 48 Halaman.

(Pelaku Usaha) tidak pernah menerima relaas panggilan sidang Arbitrase

BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan

meneliti surat relaas panggilan yang dilakukan oleh Majelis Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen ternyata tidak memenuhi syarat

pemanggilan untuk dapat dinyatakan patut dan sah karena pemanggilan itu

hanya dikirimkan melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia, sebagaimana

tersebut dalam putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS-

ARB /BPSK-BB/III/2016 ;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) tidak mempunyai Jurusita seperti halnya Badan Peradilan

Umum, namun menurut ketentuan pasal 52 huruf i Undang Undang Nomor : 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur : Salah satu tugas dan

wewenang BPSK adalah meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan

Pelaku Usaha, saksi atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi

panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan

ternyata hal ini tidak ada dilakukan oleh Majelis BPSK, sehingga menurut

pendapat Majelis Hakim tingkat banding relas panggilan untuk Pelaku Usaha

(pelawan) tersebut belum patut dan sah, karena Pelawan / Pembanding

(Pelaku Usaha) dalam memori bandingnya pada halaman 3 menyebutkan

bahwa Pelawan / Pembanding tidak pernah menerima baik putusan BPSK

maupun pemberita huan putusan BPSK Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-

BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 secara resmi, dan baru mengetahui ada

putusan BPSK tersebut. setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan

Negeri Kisaran ;

Menimbang, bahwa dasar dari dikeluarkannya aanmaning adalah adanya

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan / eksekusi

sementara Pelawan / Pembanding (Pelaku Usaha) membantah tidak pernah

menerima panggilan untuk bersidang yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen, demikian pula menerima baik putusan maupun

pemberitahuan putusan BPSK tersebut diatas secara resmi, dengan demikian

secara hukum Penetapan Aanmaning Nomor : 4/PEN.AAN /PDT/2016/PN.Kis

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;

Page 43: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 43 dari 48 Halaman.

Menimbang, bahwa karena Penetapan Aanmaning tersebut dinyatakan

tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara hukum permohonan fiat eksekusi /

aanmaning atas putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :

15/PTS.ARB/BPSK-B/III2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat dilaksanakan

atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan

ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka petitum perlawanan Pelawan point 6 dan point 7 beralasan hukum

untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 622

K/Pdt-Sus-BPSK/2016 dalam pertmbangan hukumnya bahwa alasan dan

keberatan Pemohon Kasasi (Konsumen) sebagaimana termuat dalam memori

kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekeliruan / kekhilafan Judex

Factie dalam menerapkan hukum karena Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) terkait perkara aquo tidak memiliki kewenangan untuk

mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak pemohon kasasi dan

termohon kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan

Hak Tanggungan yang didalamnya juga memuat pilihan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan untuk mengadili perkara perselisihan yang timbul sehingga

perkara aquo merupakan perkara perdata biasa dan menjadi kewenangan

peradilan umum incasu Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang lain tentang hal

yang sama sebagaimana tersebut dalam memori banding Pelawan /

Pembanding adalah :

1. Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;

2. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;

3. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;

4. Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Nopember 2014;

5. Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Pebruari 2015;

6. Nomor 621 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 18 oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan

meneliti Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ( bukti P-7)

antara Pelawan dan Terlawan pada Ketentuan Penutup pasal 11 point 16

mengatur : Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah

Page 44: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 44 dari 48 Halaman.

pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa ternyata tanpa setahu dan persetujuan dari Pelawan /

Pembanding atas kehendak sendiri Terlawan / Terbanding telah mengajukan

permasalahannya ini melalui Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, yang ternyata pula tidak berwenang memeriksa dan mengadili

perselisihan antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Arbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara memeriksa dan mengadili perkara aquo maka secara

hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara N0. 15/PTS-ARB/BPSK-

BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki kekuatan hukum dengan

demikian petitum perlawanan Pelawan point 8 dapat pula dikabulkan;

Menmbang, bahwa dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

putusan Arbitrase BPSK kabupaten Batu Bara tersebut. diatas maka dengan

sendirinya seluruh ketentuan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit

antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding serta segala

resiko yang timbul dalam Perjanjian Kredit semula menjadi berlaku kembali

seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum perlawanan Pelawan /

Pembanding point 9, 10, 11, 12 dan 13 beralasan hukum pula untuk dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan point 14 tentang

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,

banding maupun kasasi dari Terlawan / Terbanding maupu para Turut Terlawan

/ Turut Terbanding (uitvoerbaar bijvoorraad ), berdasarkan fakta fakta yang

terungkap dipersidangan tidak ada alasan menurut hukum atau tidak memenuhi

syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4

Tahun 2001, sehingga petitum point 14 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum perlawanan Pelawan / Pembanding

pada pokoknya dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Pelawan /

Pembanding dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta Kreditur

yang beritikad baik sehingga Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan /

Page 45: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 45 dari 48 Halaman.

Turut Terbanding harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, dengan

demikian petitum perlawanan Pelawan / Pembanding point 4, point 5 dan point

15 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut

diatas maka gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding dapat dikabulkan

untuk sebahagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding

dikabulkan sebahagian, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :

50/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi,

sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili

sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan /

Turut Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah

Seberang (Rbg) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/

Pdt.G/2016/PN.Kis. tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding

tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan tuntutan provisi dari Pembanding semula Pelawan tidak

dapat diterima;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Terlawan dan Turut

Terbanding semula Turut Terlawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding semula

Pelawan untuk sebahagian;

2. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan

yang baik dan benar;

Page 46: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 46 dari 48 Halaman.

3. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan adalah kreditur

yang beritikad baik;

4. Menyatakan secara hukum Penetapan Annmaning Nomor :

4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.KIS. tidak memiliki kekuatan hukum ;

5. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas

putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.

15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat

dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara

gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

6. Menyatakan secara hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara

No. 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki

kekuatan hukum ;

7. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0001970-SPK-7259-

0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian

Kredit No. 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian

Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No. 5002899-

ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya antara

Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui Turut

Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT. Bank

Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) dan perubahannya, addendum

beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas dengan segala

turunannya;

8. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan

(SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di

hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan No. 390 tanggal 27 Juni 2013 yang telah

dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di Kabupaten

Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan No. 1888/2013 yang diterbitkan

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan catatan

Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I

(Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek jaminan;

9. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban

hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00

(seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh

puluh lima rupiah) ;

10. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi;

Page 47: PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id · PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman. Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 47 dari 48 Halaman.

11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa

hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima

puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima

rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar hutang

kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat

dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat

Negara;

12. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh

terhadap isi putusan ini;

13. Menolak gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan selain dan selebihnya; 14. Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut

Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang

ditingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh BENAR

KAROKARO SH. MH. Sebagai Ketua majelis dan H. DASNIEL, SH.MH. dan

PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3

Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh kedua

Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. sebagai

Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

- TTD - - TTD -

H. DASNIEL, SH.MH. BENAR KAROKARO SH. MH.

- TTD -

PERDANA GINTING, SH. Panitera Pengganti,

- TTD -

MARTHIN A.P. SINAGA,

Biaya-Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )