PENGADILAN TINGGI MEDAN · PENGADILAN TINGGI MEDAN - 2 - Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

P U T U S A N Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI),

Alamat Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi

dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Jaksa Agung Muda

Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor :

147/1.1/Skuasa/TVRI/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 dan

Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan

Tata Usaha Negara Nomor : SKK – 006/G/Gph/02/2015

tanggal 16 Pebruari 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya : 1. Rusdihadi Teguh, S.H., M.H., 2. Tonangi,

S.H., M.H., 3. S. Djoko Rahardjo, S.H., 4. Handayani

Sulistiyawati, S.H., M.H., 5. Rio Rizal, S.H., M.H., 6. Nur

Farida, S. SOS, S.H., 7. Ali Rahim Hasibuan, SH., M.H., 8.

Ryan Palasi, S.H., M.H., 9. Desmilia Eka A, S.H., Mhum.,

kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jl. Sutan

Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari

2015 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 16 Pebruari 2015 dengan No. Reg

239/Penk.Perd/2015/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi;

Melawan

1. Marah Halim Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5 Medan Sumatera

Utara (domisili sekarang) Jl. Janur Kuning 1/WB 172.A RT.

007 RW. 015, Kelurahan Kelapa Gading Timur

Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara (domisili

dahulu), dan diwakili oleh Kuasanya Edy Murya, SH dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 2 -

Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu

hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas

Sumatera Utara Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU

Medan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. Hj. Dharmawati Harahap; Alamat : Jl. Pulo Mas Barat X No. 16 RT. 003

RW. 010, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung,

Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Terbanding II

semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

3. Hj. Magreta Harahap; Alamat Jl. Rawasari Barat Blok E No. 262 RT. 006

RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Putih

Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Terbanding III

semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

4. Erna Rya Rita; Alamat Jl. Janur Kuning I Blok WF.1 Nomor 24 RT.007

RW.015, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan

Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

5. Hj. Dirigito Milatani Harahap; Alamat Jl. Mandar III Blok DC 1 No. 34 BTR

3 A RT. 01 RW. 10 Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok

Aren Tangerang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V

semula Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Hj. Budiaty Fauziah Harahap; Alamat Jl. Suka Cita No. 42 Lingkungan

VIII Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Medan

Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai

Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

7. dr. Ida Syailandrawati Harahap; Alamat Jl. Kiwi Taman Kuswari Indah

Blok M, Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan

Sunggal Medan Sumatera Utara selanjutnya disebut

sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 3 -

8. Isfandiary Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5, Medan Sumatera

Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula

Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dalam perkara ini bertindak

sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) dan diwakili oleh

Kuasanya Edy Murya, SH dan Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium

ilmu hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas Sumatera Utara

Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU Medan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 22 April 2015 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Kedudukan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia didirikan

oleh Negara dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 213 Tahun 1962

dengan nama Yayasan TVRI yang selanjutnya berubah menjadi Perjan dan

PT TVRI, berfungsi memberi layanan untuk kepentingan masyarakat (vide

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 ayat (1)

dan (2) ;

2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005

tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

menyatakan PT TVRI (Persero) yang didirikan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi LPP TVRI, selanjutnya

disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Negara;

dan ayat (2) yaitu dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa

segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero)

yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada LPP TVRI;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga

Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menentukan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 4 -

bahwa kekayaan TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan,

yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan

operasionalnya. Dengan demikian, maka terhadap pengelolaan assetnya,

termasuk asset yang berbentuk tanah dan benda-benda yang ada di

atasnya LPP TVRI tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2005

tentang Perbendaharaan Negara (Vide Pasal 33 PP Nomor 13 Tahun

2005);

4. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau

Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) Desa Kesawan,

Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara

adalah berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb yang seluruhnya luas

17.537 M2 seperti yang diserahkan oleh Walikotamadya Medan (Vide Nomor

1109/TA.1 Tanggal 23 Januari 1969) kepada TVRI Stasiun Sumatera Utara;


Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) berdasarkan Hak

Eigendom Verp. No. 41 Seb dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Kelapa Sawit;

- Selatan : Bangunan TVRI;

- Barat : Bangunan TVRI;

- Timur : Bangunan TVRI;

6. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah bidang tanah Sertifikat Hak

Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim

Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa

Sawit, Medan Sumatera Utara dengan batas-batas:



- Barat : Sertifikat Nomor 10 tanggal 22 September 1976;

- Timur : Jl. Putri Hijau;

7. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama

Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit,

Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tergugat II sampai dengan

Tergugat X sebagai ahli waris dengan batas-batas:



- Barat : Bangunan TVRI;

- Timur : Sertifikat Nomor 9 tanggal 22 September 1976;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 5 -

8. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah dua bidang tanah Sertifikat

Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim

Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa

Sawit, Medan, Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal

22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas

750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh

Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris untuk selanjutnya

dalam gugatan ini disebut sebagai “Objek Sengketa”;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) PARA

TERGUGAT;


Nomor 7 adalah tanah yang sebelumnya merupakan peruntukan Tanah

Komplek Gedung Manipol dan merupakan bagian dari tanah Negara

dengan status tanah Hak Eigendom Verp. No. 41 seb yang seluruhnya luas

17.537 M2;

2. Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gedung TVRI

berdasarkan surat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi

Sumatera Utara kepada Walikota KDH Tk. II Kotamadya Medan No. B-

040/TV/6/69 tanggal 16 Juni 1969, hal tersebut oleh Gubernur Sumatera

Utara Marah Halim Harahap (Tergugat I) telah ditanggapi berdasarkan surat

Nomor : 510/14/Kwt tanggal 23 Juni 1969 yang menyatakan bahwa tanah

itu disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Medan dan/atau Pemerintah

Propinsi Sumatera Utara untuk pembangunan Studio Televisi Sumatera

Utara, sedangkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi

Sumatera Utara telah mengirimkan surat juga kepada Gubernur Sumatera

Utara No. 03/DP/TV/69 tanggal 14 Juli 1969;

3. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanah

seluas 17.537 M2 secara utuh dengan mengajukan permohonan kepada

Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971

tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran Tanah

Nomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani oleh

Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah

dinyatakan bahwa luas 17.537 M2 adalah Bekas Hak Eigendom Verp. No.

41 seb yang digugurkan, dan menjadi tanah negara yang dikuasai oleh

Penggugat. Hal ini ditandai dengan berdirinya bangunan rumah yang

permanen yang digunakan sebagai kantor, pemancar studio TVRI,

perumahan karyawan, gudang, bengkel, garasi dan kantin;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 6 -

4. Bahwa pada tahun 1975 TVRI Medan Direktorat Televisi Departemen

Penerangan RI berkedudukan di Jakarta memperoleh Hak Pakai atas tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara hal ini berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara di Medan No. SK :

822/DA/HP/M/822/1975 Tanggal 01 Oktober 1975 dan juga berdasarkan

Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria

Kotamadya Medan dengan status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor :

63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 akan tetapi luasnya telah berkurang

menjadi 14.970 M²;

5. Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yang

tercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah

No. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yang

dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan dengan

status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli

1976;

6. Bahwa ternyata pada tanggal 8 Maret 1975 Amir Husin Seriati selaku

Kepala Stasiun Medan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh

Hak Pakai atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 01,

luas tanah yang diajukan untuk Hak Pakai hanya seluas 14.970 M2, berbeda

dengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :

B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor Agraria

Kotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untuk

TVRI yang yaitu 17.537 M2. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utara

dari 17.537 M2 menjadi 14.970 M2 adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusat

sebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;

7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas ± 3000 M² telah dibagi-bagikan kepada

Tergugat I seluas ± 1500 M², Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli

waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas ± 750 M² dan kepada

Amir Husin Seriati (Kepala TVRI Stasiun Medan pada saat itu) seluas ± 750

M² tanpa sepengetahuan TVRI Pusat selaku pemilik asset;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagian tanah yang telah

dikuasai oleh Penggugat secara sah dan berdasar hukum telah

disertifikatkan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum

(onrechtmatigedaad) berdasarkan Surat Permohonan oleh Amir Husin

Seriati, maka Tergugat I selaku Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera

Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 158/DA/HM/M/158/1975

tanggal 19 Juli 1975 memutuskan Amir Husin Seriati memperoleh Sertifikat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 7 -

Hak Milik No. 7 Desa Kesawan tanggal 18 Desember 1975 kemudian

dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera

Utara Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan

Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 9 Desa Kesawan tanggal

22 September 1976, dengan PPL No : 63/1975/III) dan berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara

Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan

Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli waris dari Zuraida Marah Halim

(Almarhumah) memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 10 Desa Kesawan

tanggal 22 September 1976 (PPL No : 63/1975/II);

9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak

Milik Nomor 10 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan peraturan-peraturan

pelaksanaannya yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan dalam

pemberian hak tersebut. Disamping itu, harus dipertimbangkan

peruntukannya (yaitu sebagai lokasi pembangunan gedung TVRI Stasiun

Medan) juga dalam pemberian hak tersebut harus dimintakan

pertimbangannya kepada instansi yang ada hubungannya dengan tanah

yang dimohonkan (TVRI Stasiun Medan) yang telah terlebih dahulu

menguasai tanah tersebut

10. Bahwa pemberian Hak atas tanah seluas ± 3000 M² tersebut dilakukan

secara melawan hukum (onrechtmatigedaad) oleh Tergugat I yang dalam

kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara

dengan Surat Keputusannya Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19

Juli 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera

Utara Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975, karena pada

permohonan hak tersebut sebelumnya tidak pernah dimintakan

persetujuan/ijin kepada Instansi TVRI Pusat sebagai pemilik asset TVRI

seluruh Indonesia, dengan demikian prosedur dan pemberian Hak Milik

kepada Amir Husin Seriati dan Para Tergugat dengan tanah seluas ± 3000

M² bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

1972 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;

11. Bahwa dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22

September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500

M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 8 -

nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai

ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2

sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 2, 3 dan beserta penjelasannya pada

huruf c angka 7 b Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

1971 dalam Pasal 2 yang menyebutkan antara lain mengharuskan sebelum

tanah diukur dan ditetapkan batas-batasnya dibentuk suatu Panitia yang

akan menyelidiki riwayat tanah dan penunjukkan batas dengan

membuatkan peta-peta dan selanjutnya kesemuanya ditempatkan/

diumumkan di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan untuk memberikan

kesempatan kepada pihak yang akan mengajukan keberatan, dalam hal ini

tidak pernah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara

(Tergugat I);

12. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961 tersebut diharuskan permohonan pembukuan hak dengan surat bukti

hak, sebelumnya diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan di

Kantor Kecamatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

13. Bahwa dengan fakta hukum diatas dimana dengan tidak diumumkannya

permohonan berikut surat bukti hak serta penetapan batas dari suatu

Panitia yang dibentuk khusus untuk itu maka prosedur dan

penyelenggaraan pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22


M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas


ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tersebut

bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Peraturan

pelaksanaannya;

14. Bahwa pemberian hak atas tanah seluas 2.250 M² dilakukan oleh pihak

yang tidak berwenang yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera

Utara dan dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22


M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas


ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tidak

berwenang menyelenggarakan tugas-tugas pendaftaran seperti yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (tidak mendapat izin

dari Penggugat yang menguasai tanah tersebut dan tidak diumumkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 9 -

sebelumnya) maka pemberian hak tanah terperkara kepada Penggugat

yang telah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara

dengan keputusan tanggal 19 Juli 1975 Nomor SK. 158/DA/HM/M/158/1975

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama

Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 dan Sertifikat Hak Milik

Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim

(Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris dari Zuraida

Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 adalah tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa oleh karena pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Tergugat I dan Tergugat II

dilakukan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang

mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor

10 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Menguasai tanah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Tindakan ini

merupakan pelanggaran terhadap UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya,

khususnya Pasal 2 yang menyatakan:

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

17. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian

Rumah oleh Bukan Pemiliknya, yang menentukan:

“Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik

dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah”;

18. Bahwa adalah menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang

melanggar dan/atau menyimpang dari norma dan kaidah serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku, hal mana perbuatan-perbuatan

tersebut merupakan dan/atau dapat dikategorikan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan bagi Penggugat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”;

C. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT;

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang

dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

baik secara materiil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian materiil :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 10 -

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah

diuraikan oleh Penggugat diatas sebagai Pihak yang mendapatkan tanah

berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb atas objek sengketa milik

Penggugat untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per meter persegi x 2.250 M2 = Rp.

45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);

Kerugian Immateriil :

Terhambatnya pelaksanaan rencana perluasan pembangunan TVRI Stasiun

Medan, hal ini berdasarkan Daftar Usulan Proyek 1990/1990 untuk

pengembangan program TVRI Stasiun Medan yang akan merencanakan

saluran 2 TVRI stasiun Medan dan sarana gedung yang menyebabkan

hangusnya anggaran rencana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Prasarana Teknik generator listrik 500 KVA-1 Unit TVRI Stasiun

Medan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);

- Pengadaan peralatan teknik di TVRI stasiun Medan. Rp 2.032.500.000,-

(dua milyar tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pengadaan kamera ENG lengkap dengan accesorisnya sebanyak 4

unit, Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

2. Pengadaan VCR Sony Betacam lengkap dengan accesorisnya

sebanyak 4 unit, Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta

rupiah);

3. Pengadaan Video Mixer 8 channel lengkap dengan accesorisnya

sebanyak 1 unit, Rp. 58.000.000,- (limapuluh delapan juta rupiah);

4. Pengadaan audio mixer 12 channel lengkap dengan accesorisnya

sebanyak 1 unit, Rp. 24.500.000,- (duapuluh empat juta limaratus ribu

rupiah);

- Pembangunan Gedung dan Prasarana teknik di TVRI Stasiun Medan. Rp.

1.597.340.000,- (satu milyar limaratus sembilanpuluh tujuh juta tiga ratus

empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Gedung kantor 3 lantai 23 x 10 m, luas tanah 690 M² Rp. 345.000.000,-

(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

2. Pematangan Tanah seluas 3000 M², Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah);

3. Instalasi/penerangan listrik, sebanyak 1 paket, Rp. 117.500.000,-

(seratus tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 11 -

4. Instalasi air bersih sebanyak 1 paket, Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh

enam juta lima ratus ribu rupiah);

5. Halaman Parkir dan landscaping seluas 2310 M², Rp. 32.340.000,-

(tigapuluh dua juta tigaratus empat puluh ribu rupiah);

6. Pagar halaman Rp. 204.000.000,- (duaratus empat juta rupiah);

7. Pengadaan AC sentral 2x 1064000 BTU/H sebanyak 2 unit, Rp.

328.000.000,- (tiga ratus duapuluh delapan juta rupiah);

8. Pengadaan Furniture sebanyak 1 paket Rp. 87.500.000,- (delapan

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Instalasi pemadam kebakaran/ hydrant sebanyak 1 paket

Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

10. Pengadaan dan pemasangan telepon PABX 50 channel sebanyak 1

paket Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

11. Pentanahan (grounding) sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,- (dua belas

juta rupiah);

12. Pembangunan menara TV 70 M sebanyak 1 unit, Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);

13. Grounding menara sebanyak 1 unit, Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

rupiah);

14. Penangkal petir dan lampu menara sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,-

(dua belas juta rupiah);

15. Gedung diesel seluas 72 M², Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta

rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta delapan

ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dengan terhambatnya pelaksaan rencana perluasan pembangunan

TVRI Stasiun Medan sehingga menyebabkan TVRI tidak bisa maksimal

melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan informasi,

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta

melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat

di wilayah sekitar Sumatera Utara sesuai yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005;

3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil dan

immateriil terhadap Para Tergugat sebesarRp. 45.000.000.000,-(empat

puluh lima milyar rupiah) + Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta

delapan ratus empat puluh ribu rupiah)dengan total sejumlah Rp.

49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar empat juta delapan ratus

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 12 -

empat puluh ribu rupiah) dan menuntut agar Para Tergugat melakukan

pengosongan dan menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong

sempurna;

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata terhadap ganti rugi

dapat dikenakan bunga menurut hukum sebesar 6% (enam persen) per

tahun;

D. SUDAH ADA PUTUSAN SEJENIS YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

Bahwa dalam kasus serupa yaitu terhadap perkara Amir Husin Seriati (dahulu

Kepala TVRI Stasiun Medan), “Majelis Hakim telah menyatakan bahwa

perbuatan terperkara oleh Amir Husin Seriati adalah perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaad) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tanggal 18

Desember 1975 atas nama Amir Husin Seriati tidak mempunyai kekuatan

hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

perkara Nomor :532 PK/Pdt/1995 tanggal 9 Juli 1996 Jo. Putusan Kasasi

Nomor :3397 K/Pdt/1993 tanggal 21 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Nomor : 08/PDT/1993/PT-MDN tanggal 22 Juli 1993 Jo. Pengadilan

Negeri Nomor 468/Pdt.G/1991/PN.MDN tanggal 20 Juni 1992, sehingga

mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengacu kepada putusan

tersebut;

E. SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak

dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo

meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag )atas tanah, bangunan dan

tanaman diatasnya, terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9

Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I)

seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak

Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim

(almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit medan, sesuai dengan

Buku Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya

Daerah Tk. II Medan;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Para Tergugat yakni

membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya

Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum

Para Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per

tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 13 -

Selanjutnya mohon agar Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang

dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan dalam diktum putusan Sah Dan

Berharga;

F. PROVISI

1. Bahwa Penggugat khawatir kalau Para Tergugat mengalihkan dan atau

membebani hak-hak lain atas tanah dan bangunan Objek Sengketa, maka

untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) Penggugat

bersama ini memohon diterapkannya ketentuan Pasal 48 Reglemen Acara

Perdata (Rv) yang menyatakan:

“Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan

atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-

surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai

perkara dan yang bermaksud memperisapkan keputusan akhir tanpa

mempengaruhi pokok perkaranya;

Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang

memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan,

memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan

yang dapat menentukan dalam pengambilan putusan”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Rv tersebut, Penggugat bersama ini

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar

sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini

berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek

sengketa, tetapi tidak terbatas pada menjual, menambah atau merubah

obyek sengketa;

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan suatu kewajiban untuk

mengosongkan seluruh areal yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga

dalam pelaksanaan putusannya mungkin diperlukan adanya pemaksaan,

karena sangat dikhawatirkan Tergugat tidak mau melaksanakan dengan

sukarela. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 606 a Rv, maka sangatlah

beralasan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut

agar dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat

Pertama ini dibacakan;

2. Bahwa berhubung karena alas hak Penggugat berdasarkan akte otentik,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg Penggugat memohon

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 14 -

Pengadilan Negeri Medan dapat terlebih dahulu melaksanakan putusan

perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, bersama ini

perkenankanlah kami Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara

ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek

sengketa;

3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa berupa dua bidang

tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September

1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di

Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10

Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim

(almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit Medan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan

Hukum (onrechtmatigedaad);

3. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22

September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak

Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah

Halim (almarhumah) adalah Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976

atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10

Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim

(almarhumah) tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jl

Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit Desa Kesawan Kecamatan Medan

Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kembali kepada

Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 15 -

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat sebesar Rp. 49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar

empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga menurut hukum

sebesar 6% (enam persen)/tahun atas ganti rugi tersebut diatas,

terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama dibacakan berkenaan

dengan pengosongan tanah di Jl Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit

sampai adanya penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal

22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I)

seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa Sawit dan Sertifikat

Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida

Marah Halim (almarhumah)seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan

dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom kepada

Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari

sampai adanya penyerahan tanah dalam keadaan kosong sempurna

yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22

September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak

Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah

Halim (almarhumah) apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini

yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara

tunai;

10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan

eksekusi riil dengan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa,

apabila Para Tergugat tidak membayar dwangsom dalam jangka waktu

3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa

kepada Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

(uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, kasasi, permohonan

peninjauan kembali dan atau verzet atas perkara ini;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 16 -

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat pada judul positanya mengajukan “gugatan Perbuatan

Melawan Hukum” (onrechtmatige daad), yang ditujukan kepada Gubernur

Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara, dengan surat keputusannya

nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 dan

No.157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 bukan kepada Tergugat-I

dan Tergugat II s/d VIII selaku pemilik tanah SHM no.9 dan SHM No.10

yang diterbitkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota

Medan, sebagaimana disebut dan didalilkan Penggugat dalam posita no.10,

merupakan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Penggugat tidak dimasukan

sebagai pihak Tergugat;

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya terhadap peroses

penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) no.9 dan No.10 yang dilakukan oleh

Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6

Tahun 1972 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri no.5 tahun 1973 dengan

peraturan Pelaksana yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan

dalam pemberian hak tersebut sebagaimana disebut dan didalilkan dalam

posita gugatannya poin no.9 merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha

Negara dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara

yang oleh Tergugat tidak dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara

ini. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 UU No.5 tahun 1986

merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan

Umum;

3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap

Penggugat I s/d VIII sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin no. 1

s/d 8 tidak satupun pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai

pemilik tanah SHM No.9 dan SHM No.10 yang diterbitkan oleh Kantor

Agraria Kotamadya Medan sekarang Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kantor Pertanahan Kota Medan, tetapi mengakui secara tegas

dalam posita poin 8 dua bidang tanah SHM No.9 atas nama Marah Halim

Harahap (Tergugat I) seluas 1.500m2 dan SHM No.10 atas nama Zuraidah

Marah Halim (almarhumah) seluas 750m2 yang diwakili Tergugat II s/d

Tergugat VIII merupakan pengakuan Penggugat de jure dan de facto tidak

terbantahkan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 17 -

DALAM KONPENSI:

Bahwa Tergugat-Tergugat melalui kuasanya dengan tegas menolak dan

membantah keras seluruh dalil dan alasan Penggugat, kecuali hal-hal yang

diakui secara tegas oleh Tergugat-Tergugat dalam jawaban ini :

1. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas dalam kedudukan hukumnya

merupakan Badan Hukum Yayasan yang bernama yayasan TVRI yang

didirikan berdasarkan Kepres No.213 Tahun 1962 kemudian dirubah

menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan dirubah menjadi PT.TVRI

dibentuk dan didirikan berdasarkan PP No.9 tahun 2002, kemudian dirubah

menjadi Lembaga Penyiaran Public TVRI (LPPTVRI) berdasarkan PP No.13

tahun 2005, sebagaimana diakui dalam posita gugatan Penggugat bagian A

poin 1 dan 2 halaman 4-5, oleh karenanya kedudukan yag demikian

menyamakan Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagai subjek hukum yang

sama pula di hadapan Negara khususnya dalam memperoleh hak atas

tanah;

2. Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas dalam posita gugatannya

pada bagian A angka 1 dan 2 halaman 4-5 PT.TVRI Persero menyatakan

bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta

pegawai PT.TVRI berubah menjadi LPP TVRI;

3. Bahwa Penggugat telah pula mengakui secara tegas dalam posita

gugatannya bagian B angka 1 halama 5 menyebutkan lokasi tanah TVRI

yang terletak di Jl. Puteri Hijau No.7 adalah merupakan peruntukan tanah

komplek gedung Manipol merupakan tanah Negara dengan status tanah

Hak Eigendom verb No.41 seb yang seluruhnya seluas 17.5377m2.

Dengan demikian subjek hukum yang dibentuk berdasarkan hukum

Indonesia berupa badan hukum dan orang pribadi WNI mendapatkan

kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah yang diakui

Negara tersebut termasuk Penggugat dan Tergugat I s/d VIII;

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7

menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor

Agraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971

selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan Kepres

No.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusan

Kepala daerah Tk.I Sumatera Utara di Medan dengan SK.

No.822/DA/HP/M/822/1975 tanggal 1 Oktober 1975 dengan status Hak

Pakai No.1164 PLL Nomor : 63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 seluas 14.970

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 18 -

m2. Bukan 17.537m2 bekas Hak Eigendom verb no.41 seb yang

digugurkan dan menjadi tanah yang dikuasai Negara;

5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin no.13 pada

pokoknya menyatakan prosedur dan penyelenggaraan pengeluaran SHM

No.9 tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap

(Tergugat I) seluas 1500m2 dan SHM No,10 atas nama Zuraidah Marah

Halim (Tergugat II s/d VIII) seluas 750m2 bertentangan dengan PP No.10

Tahu 1961 dan peraturan pelaksananya merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara bukan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, oleh

karenanya para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum

dan oleh karenanya SHM no.9 dan SHM No.10 adalah sah menurut hukum

sebagai bukti Hak Kepemilikan Tanah menurut UU No.5 tahun 1960 yang

dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII;

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 16 mendalilkan

penguasaan para Tergugat terhadap penguasaan tanah SHM No.9 dan

no.10 kepada UU No.51Prp tahun 1960 Pasal 2 terhadap Tergugat I s/d VIII

adalah tidak benar sesuai dengan surat Penggugat tanggal 3 September

1983 no.221/II/IX/1981, perihal mohon izin pemakaian tanah kepada

Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, menguasai tanpa izin, karena jelas

Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah pemilik sah atas tanah SHM No.9 dan

SHM No.10 tersebut;

7. Bahwa sebagaimana telah nyata dan jelas dalil Gugatan Penggugat

pada halaman 5 dan 6 poin nomor 6 dan nomor 7 Penggugat mengakui

Sertifikat Hak Milik No.9 adalah tanah hak milik Marah Halim Harahap dan

Sertifikat Hak milik No.10 adalah tanah hak milik almarhumah Zuraidah

Marah Halim ;

8. Bahwa selanjutnya telah nyata dan jelas pula dalil Gugatan Penggugat pada

halaman 7 poin nomor 4 membenarkan dan mengakui tanah kepunyaan

Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 dengan luas 14.970 m2

yang telah diperpanjang masa berlakunya yang sekarang menjadi Sertifikat

Hak Pakai Nomor : 1639;

9. Bahwa antar Sertifikat Hak Milik No.9, sertifikat Hak Milik No.10 dan

Sertifikat Hak Pakai No.1639 adalah bidang tanah yang saling berbatasan

dan terpisah satu dengan lainnya dan tidak tumpang tindih. Oleh karenanya

tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat ;

10. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki Rechtelijke Grond dan Feitelijke

Grond sebab tidak ada perbuatan Marah Halim Harahap maupun

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 19 -

almarhumah Zuraidah Marah Halim yang merugikan Penggugat baik

kerugian moril maupun materil;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengaku sebagai pemilik tanah SHM No.9

dan No.10, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;

12. Bahwa objek yang digugat Penggugat tidak mengandung sengketa milik,

dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Marah Halim

Harahap dan/atau almarhum Zuraidah Marah Halim, sebab SHM No.9 dan

10 diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kota Medan secara sah dan berkekuatan hukum;

13. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 berukuran

1.500m2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10

tahun 1976 berukuran 750 m2 atas nama Zuraidah Marah Halim adalah

milik para Tergugat;

14. Bahwa 2(dua) bidang tanah dan Sertifikat Hak Miliknya diperoleh Marah

Halim Harahap dan almarhumah Zuraidah Marah Halim secara sah menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1976;

15. Bahwa sebagaimana fakta dan pengakuan Penggugat jelas dan nyata

terbukti Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 kepunyaan Tergugat-Tergugat,

sedangkan milik Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang

menjadi Sertifikat Hak Pakai No.1639, hal mana masing-masing mempunyai

batas-batas tanah yang jelas dan sah. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan

Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Batas Tanah Sertifikat Hak Milik

No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10;

16. Bahwa 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10 tersebut terletak

berbatasan dengan tanah Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164

sekarang Sertifikat Hak Pakai no.1639, sebagai berikut :

1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran

1.500m2 berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 50m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit;

- Sebelah Selatan berukuran 50 m berbatasan dengan tanah TVRI

(Sertifikat Hak pakai No:1164/ No:1639);

- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau;

- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Zuraidah

(SHM No.10);

2) Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran

750m2 berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 25 m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 20 -


(Sertifikat Hak Pakai No.1639);

- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Marah Halim

Harahap (SHM No.9);

- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Amir Husin

(SHM No.7);

17. Bahwa tanah Penggugat adalah hak atas tanah tempat berdirinya bangunan

gedung Penggugat dengan status Hak Pakai Sertifikat No.1164 sekarang

Sertifikat Hak Pakai No.1639 seluruhnya berukuran 14.970m2, berada di

lokasi berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat SHM No.9 dan

SHM No.10;

18. Bahwa berdasarkan fakta terbukti Sertifikat Hak Milik No.9, Sertifikat Hak

Milik No.10 dan Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang No.1639 masing-

masing memiliki batas yang jelas dan sah, tidak saling tumpang tindih oleh

karenanya sangat jelas dan nyata tidak ada tanah hak Penggugat yang

dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya. Tidak ada

perbuatan melawan hukumnya;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Kembali Batas

Tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan sertifikat Hak Milik No.10 tanggal 11

Desember 2014 No.14/BA-SPP/XII/2014 yang diterbitkan oleh Batan

Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, masing-

masing tanah SHM No.9, SHM No.10 dan Hak Pakai No.1164 sekarang

No.1639 memiliki batas yang jelas dan tidak saling tumpang tindih;

20. Bahwa pengukuran batas tanah tersebut dilaksanakan langsung oleh

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang Rasmito Sitepu,

Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu Danil S,ST, MH,

Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota

Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama Direktur Umum

LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang disaksikan langsung oleh

Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan Barat;

21. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tersebut terbukti tidak ada tanah

Penggugat yang dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun

seluruhnya;

22. Bahwa selanjutnya Penggugat telah salah dan keliru memahami

Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Negara dengan apa yang dimaksud

Buku Tanah, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

halaman 7 poin nomor 5;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 21 -

23. Bahwa sudah pasti berbeda ukuran antara luas tanah Negara yang

tercantum pada Kantor Pendaftaran Tanah dengan ukuran luas tanah yang

tercantum dalam Buku Tanah/Sertifikat Tanah yang diberikan kepada

perorangan atau badan hukum;

24. Bahwa yang dimaksud Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara

adalah tanah negara yang belum diberikan hak pemilikannya baik sebagian

atau seluruhnya baik kepada badan hukum, lembaga atau perorangan;

25. Bahwa terlebih dahulu dilakukan Pemetaan, pengukuran, pencatatan,

penelitian dan pengawasan tentang lokasi, situasi kondisi lingkungan,

dampak sosial atas tanah Negara tersebut dan didaftarkan Dalam Daftar

Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara. Dari peroses

tersebut baru dapat diberikan hak atas tanah kepada pemohon baik badan

hukum, lembaga swasta, maupun perorangan yang status hak dan luasnya

ditetapkan pemerintah. Pemberian sebagian hak tersebut dibuktikan dengan

diberikan Buku Tanah/Sertifikat Tanah;

26. Bahwa tanah Negara yang didalilkan Penggugat, semula terdaftar dalam

Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah berukuran 17.537m2 yang

berasal dari tanah eigendom yang dibebaskan dan menjadi tanah Negara.

Kemudian sebelum hak atas tanah diberikan kepada Penggugat, terlebih

dahulu tanah Negara berukuran 17.537 m2 tersebut diteliti luasnya,

peruntukannya, situasi kondisi lingkungan, dampak sosial, budaya dan

ekonominya, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.5 tahun

1974. Selanjutnya setelah melalui penelitian, pengawasan dan

pertimbangan, hak yang dapat diberikan kepada Penggugat hanya

berukuran luas 14.970m2 dengan status Hak Pakai;

27. Bahwa dari tanah Negara yang terdaftar seluas 17.537 m2 tersebut,

sebagiannya diberikan kepada Penggugat seluas 14.970 m2 dengan status

Hak Pakai, sesuai Buku Tanah/sertifikat Hak Pakai No.1164, kemudian Hak

Pakai penggugat tersebut diperpanjang pada tanggal 20 Januari 1992

dengan perubahan ukuran luas menjadi 14.771m dengan Sertifikat Hak

pakai No.1639, sebab terkena pemotongan untuk pelebaran Jalan raya

Guru Patimpus;

28. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah diuraikan di atas terbukti tidak

ada hak tanah Penggugat yang dirugikan Tergugat-Tergugat baik sebagian

maupun seluruhnya;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 22 -

29. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang diuraikan di atas jelas dan nyata

Penggugat salah dan keliru memahami hal Daftar Tanah Negara pada

Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Tanah;

30. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, terbukti dalil gugatan Penggugat

baik dalam posita maupun dalam petitumnya yang menuntut Tergugat-

Tergugat membayar ganti rugi, tidak cukup alasan serta tidak memiliki

Dasar hukum dan dasar fakta, oleh karena itu harus ditolak;

31. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 11 poin

nomor 6 s/d 18 harus disingkirkan, sebab Penggugat tidak memiliki Legal

Standing dan Legal Juridis untuk menggugat hal peroses pemberian Hak

Milik atas tanah Negara kepada perorangan oleh Gubernur atau walikota;

32. Bahwa Tergugat-Tergugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan

No.10 sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 bukan berasal dari

tanah Hak Pakai milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya;

33. Bahwa demikian pula dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin

nomor 6 dan 7 harus disingkirkan, sebab Amir Husin Seriati dan perkara

Amir Husin Seriati tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan fakta

terhadap Gugatan Aquo maupun terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.9

dan no.10;

34. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat-Tergugat uraikan di

atas, cukup alasan Tergugat-Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia, memberikan putusan dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Bahwa segala dalil dan fakta yang telah Penggugat Dalam

Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi uraikan dalam Konpensi di atas mohon

secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan tidak terpisahkan Dalam

Rekonvensi berikut ini :;

1. Bahwa awalnya pada tahun 1981 Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat

Dalam Konpensi berencana melakukan perluasan pembangunan Gedung

TVRI di atas tanah Hak pakai No.1164 sekarang nomor; 1639;

2. Bahwa agar akses pengerjaan pembangunan perluasan gedung TVRI

dapat berjalan lancar, maka Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

Konpensi memohon izin kepada Marah Halim Harahap dan almarhumah

Zuraidah Marah Halim untuk meminjam pakai 2 (dua) bidang tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 23 -

Sertifikat No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10 untuk dipakai jalan lintas

mengangkut material dan tempat penumpukan bahan-bahan dan alat-alat

bangunan, sampai perluasan bangunan Gedung TVRI selesai yang

diperhitungkan membutuhkan waktu + 2 (dua) tahun sebagaimana bukti

Surat Permohonan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi

No. 221/TV/IX/1981 tanggal 3 September 1981;

3. Bahwa pada tahun 1981 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10

tersebut dengan persetujuan Marah Halim Harahap dipinjam pakai oleh

Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk selama 2

(dua) tahun yaitu sampai tahun 1983;

4. Bahwa setelah lewat batas waktu pemakaian tanah yang diizinkan, tetapi

Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum juga

mengosongkan tanah yang dipinjam tersebut, walaupun Penggugat dalam

Rekonpensi/Tergugat-Tergugat dalam Konpensi telah berulang kali

menegur dan meminta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

konpensi mengosongkan tanah SHM No.9 dan No.10 dari seluruh harta

benda milik Tergugat dalam Rekonpensi/Pengguggat dalam Konpensi;

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi bermaksud

untuk mendirikan pagar beton keliling batas kedua bidang tanah tersebut,

tetapi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum dapat

mengosongkan barang-barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9

dan SHM No.10 sehingga pemagaran tanah tersebut ditangguhkan ;

6. Bahwa berulang kali Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam

Konpensi menegur Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi

agar mengosongkan barang-barang milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9

dan SHM No.10 namun karena system birokrasi, bentuk lembaga dan

susunan kepengurusan TVRI terus berubah-ubah, mulai dari bentuk

Yayasan TVRI, menjadi Perjan, PT.TVRI Persero, berubah menjadi

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi alasan belum dapat dilakukan

pengosongan barang inventaris milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan

10 milik Tergugat-Tergugat;

7. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan

pemagaran keliling batas tanah SHM No.9 dan SHM No.10, setelah terlebih

dahulu dilakukan pengukuran kembali batas tanah yang dilaksanakan

langsung oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang

Rasmito Sitepu, Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu

Danil S,ST, MH, Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 24 -

Pertanahan Kota Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama

Direktur Umum LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang

disaksikan langsung oleh Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan

Barat;

8. Bahwa dari fakta di lapangan dan bukti sertifikat Hak Milik bidang tanah

SHM No. 9 milik Marah Halim Harahap dan SHM No.10 milik almarhumah

Zuraidah Marah Halim tersebut terletak berbatasan dengan tanah

Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang no.1639 sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran

1.500m2 berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 50 m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit;


(Sertifikat Hak pakai No.1639);

- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau;

- Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Zuraidah

(SHM No.10);

2). Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran

750m2 berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 25m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit;

- Sebelah Selatan berukuran 25m berbatasan dengan tanah TVRI

(Sertifikat hak pakai No.1639);

- Sebelah Timur berukuran 30m berbatasan dengan tanah Marah

Halim Harahap (SHN No.9);

- Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Amir Husin

(SHM No.7);

9. Bahwa tetapi Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

masih meminta kelonggaran waktu karena belum dapat mengosongkan

barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan 10 yang telah

dipagar keliling tersebut, karena harus menempuh birokrasi di internal

Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk proses

pemindahan barang/inventaris tersebut;

10. Bahwa ternyata Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

dengan etikad tidak baik (the kwader trow) mengajukan gugatan aquo

dengan menuduh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi

melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut membayar ganti

kerugian tanpa dasar hukum dan dasar fakta yang benar;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 25 -

11. Bahwa etikad tidak baik Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam

Konpensi telah menganiaya Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam

Konpensi karena dengan sengaja dan alasan tipu muslihat membiarkan

berlama-lama selama 32 (tiga puluh dua) tahun barang inventaris TVRI

menumpuk di atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat

Dalam Konpensi, akibatnya telah merugikan Penggugat Dalam

Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik kerugian materil maupun

kerugian moril;

12. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan mewajibkan Tergugat

Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi mengganti segala kerugian

kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik

kerugian materil maupun kerugian moril, dengan perincian sebagai berikut:-

1) Kerugian Materil :

Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015

didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga

sewa tanah:

a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.- X

32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);

b. Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.30.000.000.-

x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh juta

rupiah);

2) Kerugian Moril :

Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah

menuduh Marah Halim Harahap dan Zuraidah Marahalim telah

menguasai tanah TVRI dengan melawan hak, akibatnya Marah Halim

yang sebagai mantan Gubernur Sumut, orang yang terhormat

dimasyarakat telah dirugikan secara moril, oleh karena itu sangat

wajar dan pantas menuntut Tergugat daalam Rekonpensi/Penggugat

dalam Konpensi membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan

sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka

wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar

Rp.100.000.000.000.(seratus milyar rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 26 -

13. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki dan diajukan Penggugat Dalam Rekonpensi/

Tergugat Dalam Konpensi adalah bukti autentik, dan agar Penggugat

Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak teraniaya terus menerus

dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka cukup

beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat

Dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar

memberikan putusan Provisi melalui putusan sela dengan menghukum

Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi agar

mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh

harta kekayaaan dan inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi;

14. Bahwa agar gugatan rekonpensi dalam gugatan aquo tidak illusoir cukup

beralasan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi mohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia meletakan sita jaminan (conservatoir

Beslag) terhadapa harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat

Dalam Konpensi secukupnya baik harta bergerak maupun tidak bergerak;

15. Bahwa agar Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak

lalai untuk melaksanakan isi putusan provisi, mohon agar Tergugat Dalam

Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar dwangsom

sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) perhari dan harus dibayar

lunas dan seketika;

16. Bahwa guna untuk menguatkan dalil Putusan Provisi dan Putusan akhir,

serta membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan

batas-batas objek sengketa, sekaligus untuk menghindari putusan non

executable, maka dengan berpedoman pada Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211

RV dan SEMA No.7 tahun 2001, dengan ini kami selaku Penggugat dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim

untuk melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopening) atas objek perkara

tanah SHM No.9 dan SHM No.10 pada waktu yang ditentukan Majelis

Hakim, dengan biaya dibebankan kepada Penggugat dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

17. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bermohon

agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak Gugatan yang diajukan

Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebab Gugatan

Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki

hubungan hukum dan hubungan fakta;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 27 -

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, cukup

alasan bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memohon

agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan Gugat Rekonpensi,

dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh

harta kekayaaan dan barang inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim

Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah

Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim

Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim

sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah

Halim;

5. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam

Rekonpensi ini adalah sah dan berkekuatan hokum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang

telah diletakan terhadap harta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat

dalam Konpensi;

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi

membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat

Dalam Konpensi Menghukum berupa :

1). Kerugian Materil :

Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015

didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga

sewa tanah :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 28 -

a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.-

X 32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah)

b. Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar

Rp.30.000.000.- x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus

enam puluh juta rupiah);

2). Kerugian Moril :

Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan

sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka

wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam

Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar

Rp.100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);


membayar dwangsom sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)

perhari setiap lalai menjalankan isi putusan dan harus dibayar lunas dan

seketika;

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan

siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang

tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat

dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;

10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan

siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh

terhadap putusan ini;

11. Menyatakan Putusan Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan dengan

serta merta meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);---


membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar Gugatan Perlawanan ini

diberikan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor :

85/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 29 -

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat

diterima (Niet onvankelijkverklaard) ;

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak

dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 29 Oktober 2015,

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor : 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Nopember 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 18

Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal

18 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa

Hukum Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum


Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Januari 2016, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2016, dan kontra

memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Maret 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan

Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan

kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2016, dan kepada Kuasa Hukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 30 -


Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2016, yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama

berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

85/Pdt.G./2015/PN.Mdn. tanggal 19 Oktober 2015 serta memperhatikan Memori

Banding tertanggal 18 Februari 2016 dan Kontra Memori Banding tertanggal 28

Januari 2016; Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Pembanding semula

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah

tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan yang menolak tuntutan

provisi dengan alasan hukum bahwa tuntutan uang paksa bukan tindakan yang

sangat mendesak dan peletakan sita jaminan tidak termasuk pada ruang lingkup

provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar, maka

pertimbangan dan putusan dalam provisi tersebut diambil alih menjadi

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat

banding;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama dalam putusan sela terhadap eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding

telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih

Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 31 -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat

Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel),

Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena kedua belah pihak telah saling

menjawab serta mengajukan alat bukti guna mendukung dalil gugatan dan

jawaban, dengan demikian seyogyanya dipertimbangkan dan diputus yang

menjadi sengketa dalam pokok perkara demi terwujudnya asas peradilan yang

cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan kedua belah

pihak adalah mengenai status tanah seluas ± 3000 M2 yang terletak di Jl. Putri

Hijau/Jl.Kelapa Sawit, Kodya Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan pada

pokoknya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas

terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976,

luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor

10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida

Marah Halim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya pada

pokoknya menyatakan terbitnya SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama

Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39;

disamping alat bukti saksi yaitu H. Ramala Damanik dan Rebo Subagio serta

saksi ahli yaitu Hasni, SH.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya

telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-I sampai dengan T-

13;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang

menjadi pokok permasalahan adalah Apakah prosedur/ proses penerbitan SHM

Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama Para Tergugat telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan perkataan lain

Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam

penerbitan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 32 -

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak serta

alat bukti yang diajukan, dapat disimpulkan adanya hal-hal yang telah tetap

yaitu :

1. Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb.

terletak di Jl Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yang

dikuasai Negara;

2. Bahwa tanah yang dikuasai Negara seluas ± 17.537 M2 tersebut pada

tahun 1971 oleh Penggugat dimohonkan hak kepada Kepala Kantor Agraria

Kodya Medan dan pada tahun 1975 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor

1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas 14.970 M2 dan diperpanjang dengan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal 20 Januari 1992 luas 14.771 M2;

3. Bahwa atas permohonan Para Tergugat terhadap tanah yang dikuasai

negara tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan telah

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September

1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak

Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas

nama Zuraida Marah Halim;

4. Bahwa pada tahun 1981 atas persetujuan Para Tergugat (in casu Marah

Halim Harahap), 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 9 dan Nomor 10 dipinjam

pakai oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun untuk barang-barang inventaris

Penggugat, namun hingga sekarang ± 32 (tigapuluh dua) tahun, barang-

barang milik Penggugat belum dikosongkan dari lokasi SHM Nomor 9 dan

Nomor 10;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut

dihubungkan dengan posita gugatan; menjadi pertanyaan adalah Apakah Para

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan SHM

Nomor 9 dan Nomor 10;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur : Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian

tersebut;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4

(empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 33 -

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiria

atau bertentangan dengan hak orang lain dan kesusilaan;

2. Adanya kesalahan;

3. Adanya kerugian;

4. Hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor

9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah

Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22

September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim; Para Tergugat

mengajukan permohonan hak atas tanah (tanah yang dikuasai Negara) kepada

Kantor Pertanahan Kodya Medan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur antara lain :

- Pasal 2 ayat (2) : Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1)

pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumu, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan

hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa atas

dasar Hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas

permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai

oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan

hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut baik Penggugat selaku

badan hukum maupun Para Tergugat selaku pribadi berhak mengajukan

permohonan hak (milik) atas tanah yang berstatus dikuasai oleh Negara setelah

status Eigendom Verponding dihapus dan atau dikonversi;

Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing pihak, maka

Kantor Pertanahan Kodya Medan selaku instansi yang berwenang mengatur

penyelenggaraan peruntukan, persediaan tanah yang dikuasai Negara, telah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 34 -

menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas

14.970 M2 dan diperpanjang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal

20 Januari 1992 luas 14.771 M2 kepada Penggugat selaku badan hukum dan

Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas

1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10

(SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida

Marah Halim;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat tidak dapat

membuktikan dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Para

Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang Perbuatan

Melawan Hukum ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk

seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat

Konvensi mengajukan provisi berupa memerintahkan agar Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi mengeluarkan barang-barang milik Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi dari lahan SHM Nomor 9 dan Nomor 10;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan masuk

dalam ranah eksekusi, maka tuntutan provisi haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/ ParaTergugat

dalam Konvensi mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa

Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak

mengembalikan pemakaian lahan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 selama 32

tahun telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada

bagian konvensi, mutatis mutandis telah termuat dan menjadi bagian

pertimbangan dalam rekonvensi;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 35 -

Menimbang, bahwa sesuai hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut

diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah

berhasil membuktikan petitum gugatan angka 2 yaitu Tergugat dalam

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

Menimbang, bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9)

tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976,

luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim, telah sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, maka petitum angka 3, 4, 9, dan 12 haruslah

dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6, 8, 10 dan 11 oleh karena tidak

beralasan hukum serta adanya pengulangan redaksi, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tuntutan ganti rugi angka 7 yakni

kerugian materiel yang tidak didukung alat bukti mengenai besaran nilai sewa

pertahun, namun mengingat permohonan untuk keadilan - ex aequo et bono -

patutlah dikabulkan dengan perbaikan perhitungan (besaran) nilai sewa

pertahun dengan dasar taksiran rata-rata selama 32 (tigapuluh dua) tahun;

sebagai berikut :

-. Harga sewa tanah SHM Nomor 9 per tahunnya sebesar Rp. 15.000.000.-

X 32 tahun = Rp.480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah)-

- Harga sewa tanah SHM No. 10 per tahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X

32 tahun = Rp. 480.000.000,-(Empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi moril, oleh karena tidak

didukung alat bukti, maka tuntutan ganti rugi moril tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka gugatan

Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak untuk

seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 36 -

85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan

harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana

amar dibawah ini;

Mengingat, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding

tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Konvensi;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensii;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

untuk sebahagian;

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim

Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah

Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 37 -

4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim Harahap

dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim sah milik

Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi

membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat

Dalam Konpensi berupa :

Kerugian Materil :

Terhitung bulan Januari 1983 sampai dengan bulan April 2015 hingga

didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan rata-rata pertahun sejak 1983

sebagai berikut; :

- Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X

32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah)

- Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- x

32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi dan

siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang

tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat

dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi

untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, oleh Kami : ARIFIN

RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan

LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 38 -

Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTNG, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

PENGADILAN TINGGI MEDAN · PENGADILAN TINGGI MEDAN - 2 - Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas

Documents