Page 1
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 66 halaman
P U T U S A N Nomor 362/PDT/2017/PT MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam
pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
NURSIAH PURBA : umur 74 tahun, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di Jalan Medan, Gang Air Bersih, RT 002, RW 001,
Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota
Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada: 1. TRI PURNOWIDODO, S.H.. 2.
BAHREN SAMOSIR, S.H. 3. RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.
dan 4. SATRIA BAKTI SIHOMBING, S.H., M.H. masing-masing
berprofesi sebagai Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor
Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan
Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara – 21216 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 Agustus 2016, semula disebut sebagai
PENGGUGAT. Sekarang sebagai PEMBANDING ;
LAWAN
1. RAPIA SINAGA atau yang ditulis juga dengan RAPIA BORU SINAGA,
umur + 68 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut sebagai
TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ;
2. SABAM SIAHAAN, umur + 46 tahun, jenis kelamin laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan,
Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut
sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberi Kuasa
kepada MANAHAN, SH Advokat / Pengacara, konsultan
Hukum dan Penasehat hukum pada KANTOR HUKUM
Page 2
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 2 dari 66 halaman
MANAHAN SEMBIRING, SH & REKAN, beralamt di Jalan
Pasar III Gg Cempaka No 11 Medan Perjuangan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2016;
3. ASTI GULTOM atau yang ditulis juga dengan ASTI BORU GULTOM,
umur + 80 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada 1. FIRMAN M. SINAGA, SH 2. SABAM PARSAORAN
SINAGA, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada
KANTOR HUKUM SINAGA S & REKAN berkantor di Jl. Jln.
Gatot Subroto No 45 Lk II Kel. Pabatu / Jln. Langsat Nomor 11
Kelurahan Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi
Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
23 September 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III ;
4. MARSAULINA SIBORO atau yang ditulis juga dengan MARSAULINA BORU SIBORO, umur + 85 tahun, jenis kelamin perempuan,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan,
Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam hal ini
memberikan Kuasa Insidentil kepada SARIAMAN SAGALA, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2016
dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
tanggal 22 Desember 2016 No. 189 / SK / 2016 / PN.Tbt.
semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai
TERBANDING IV ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Kementerian Negara
Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional c.q.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Utara c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai,
yang dalam hal ini secara hukum diwakili oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, berkantor di Jalan
Negara KM 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
Dalam hal ini diwakili oleh 1. SABAR SINAGA, S.H 2.
MASNIARI SITUMORANG, S.H 3. ANDI DERMAWAN LUBIS,
Page 3
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 3 dari 66 halaman
ST.,MSi. 4. SOFYAN HADI SYAM, S.H 5. HASYANUL ARIEF,
S.E.,S.SiT 6. ZULKIFLI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10
Oktober 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT V,
sekarang sebagai TERBANDING V ; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai c.q. Pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin
c.q. Pemerintah Desa Pematang Cermai, yang dalam hal ini
secara hukum diwakili oleh Kepala Desa Pematang Cermai,
berkantor di Kantor Kepala Desa Pematang Cermai, semula
disebut sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai
TERBANDING VI ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini :
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat I mengajukan surat gugatannya yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi
pada tanggal 7 September 2016 dengan Register Nomor 45 / PDT.G /
2016 / PN.Tbt yang isinya sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas
35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga
setengah hektare) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V
Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-
batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini:
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas
dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah
dipasangkan patok besi;
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang
200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,
dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200
m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
Page 4
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 66 halaman
2. Bahwa keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah diuji dan diberi
keputusan yang bersifat final dan mengikat oleh lembaga Peradilan
dalam perkara antara Penggugat melawan ABDUL LUMBAN RAJA,
TOHONG SIHOMBING, MARULAK SIHOMBING, KEMERDIN
PAKPAHAN, TIKIR SINAGA dan BINARI SITUMORANG melalui
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G /
2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 juncto Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus
2007 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt
/ 2008 tanggal 15 Oktober 2008 juncto Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober
2014;
3. Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas telah pula selesai
dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana
dibuktikan dengan Berita Acara Sita Konstatering Nomor: 09 / Eks /
Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 15 Juni 2010 juncto Berita Acara
Eksekusi Yang Diiringi Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 /
PN-TTD tanggal 9 November 2010;
4. Bahwa atas eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas Tergugat II
bersama dengan ARDEN SINAGA, FURIDA Br. SINAGA, LINGSERIA
Br. OPUSUNGGUH, dan RIBUT NAINGGOLAN telah mengajukan
upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Deli dan terdaftar dalam register perkara Nomor:
06 / Pdt.Plw / 2011 / PN-TTD, yang mana pada tanggal 7 Maret 2012
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan yang
menyatakan bahwa perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard), dan putusan perkara perlawanan pihak ketiga
ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van
bewijsde);
5. Bahwa walau pun lembaga Peradilan yang berkekudukan sebagai
benteng terakhir (the last resort) dalam upaya penegakan kebenaran
dan keadilan telah mengesahkan kepemilikan Penggugat atas bidang
tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan telah pula
menyerahkan bidang tanah dimaksud kepada Penggugat namun pasca
penyerahan tersebut hingga saat ini Penggugat terhalang haknya
Page 5
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 5 dari 66 halaman
untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah dimaksud
karena:
a. sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud
pada angka 1 di atas, pada sisi selatannya telah dikuasai dan
diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin /
persetujuan dari Penggugat;
b. sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud
pada angka 1 di atas, pada sisi baratnya telah dikuasai dan diusahai
oleh Tergugat IV tanpa izin / persetujuan dari Penggugat;
yang mengakibatkan sebagian patok besi yang telah dipasang pada
sudut-sudut batas bidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi
hilang;
6. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bidang
tanah yang mereka kuasai dan usahai tersebut merupakan bidang
tanah milik mereka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa
Pematang Cermai seluas 6.821 m2 (enam ribu delapan ratus dua
puluh satu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa
Pematang Cermai seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter
persegi) yang mana kedua Sertifikat Hak Milik ini diterbitkan oleh
Tergugat V pada tahun 2008 berdasarkan usulan pemberian hak milik
atas tanah objek landreform yang diajukan Tergugat VI;
7. Bahwa menurut Tergugat III bidang tanah yang dikuasai dan
diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya yang (seolah-
olah) telah diganti rugi secara sah dari A. SIAGIAN seluas lebih kurang
5.285 m2 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi)
berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010
yang diketahui / dilegalisasi oleh Tergugat VI yang mana sebelumnya
bidang tanah tersebut diperoleh A. SIAGIAN dari S. SINAGA dengan
cara ganti rugi, padahal sesungguhnya bidang tanah yang diganti rugi
antara S. SINAGA dan A. SIAGIAN tersebut berbeda dengan bidang
tanah yang diganti rugi antara A. SIAGIAN dan Tergugat III;
8. Bahwa sedangkan menurut Tergugat IV bidang tanah yang dikuasai
dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas
lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan
Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, bertanggal 5 Maret 1986, dan
Surat Pernyataan / Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 Nopember
2009 yang diketahui / dilegalisasi oleh Tergugat VI;
Page 6
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 6 dari 66 halaman
9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin /
persetujuan dari Penggugat tersebut adalah bentuk tindakan yang telah
memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga sangat
berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat-tergugat tersebut
dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad);
10. Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat V dan Tergugat VI
yang telah menerbitkan segala bentuk surat yang dapat dijadikan alas
hak mau pun bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II dalam
menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan
sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad) karena surat-surat tersebut diterbitkan atas bidang
tanah yang pada saat itu sedang terdapat sengketa kepemilikan di
dalamnya, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan
keadilan jika Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Pematang Cermai
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai mau pun
surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat V dan / atau Tergugat
VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti
kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai sebagian
bidang tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak
berkekuatan hukum;
11. Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat VI yang telah
melegalisasi Surat Penyerahan / Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan
Surat Pernyataan / Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 Nopember
2009 maupun segala surat yang dapat dijadikan alas hak mau pun
bukti kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai
sebagian tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai
perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige
overheidsdaad), sehingga dengan demikian surat-surat tersebut harus
pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dengan cara
melawan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika
Tergugat-tergugat tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah
terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan keadaan kosong
dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa
Page 7
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 7 dari 66 halaman
maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya
putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa demi menjamin dipatuhinya tuntutan pengosongan dan
pengembalian bidang tanah milik Penggugat yang telah dikuasai
secara melawan hukum oleh Tergugat-tergugat tersebut, maka sangat
wajar dan berdasarkan kemanfaatan jika Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung menanggung /
tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap
harinya apabila Tergugat-tergugat tersebut tidak mematuhi atau lalai
untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara a quo
kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan
hak-hak yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam
perkara ini;
14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara
a quo telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat,;
15. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut adalah sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian, sebagai
berikut :
Hilangnya keuntungan Penggugat akibat tidak dapat mengambil
manfaat ekonomis atas tanah terperkara a quo seluas lebih kurang
2,5 Ha (dua setengah hektare) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
selesainya pelaksanaan eksekusi tahun 2010 hingga tahun 2015 yang
diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Kerugian yang timbul akibat Penggugat harus mengeluarkan biaya
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibutuhkan
untuk pembayaran honorarium Advokat, biaya transportasi dan
akomodasi dalam rangka mempertahankan hak Penggugat atas tanah
terperkara a quo, ;
16. Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah
karena munculnya kekhawatiran pada diri Penggugat mengenai
keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi objek perkara a
quo sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta
pikiran Penggugat, yang mana sesungguhnya kerugian moril tersebut
tidak dapat dinilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan
Page 8
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 8 dari 66 halaman
adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit
dan dapat diukur dengan nilai materil, maka Penggugat dalam perkara
a quo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah);
17. Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril tersebut diakibatkan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka sangat
memenuhi rasa keadilan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar
ganti kerugian secara tanggung menanggung / tanggung renteng, tunai
dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) terhitung sejak putusan adanya putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa
(dwangsom) dalam perkara a quo sehingga tidak menjadi hampa begitu
saja (illusoir), maka sangat tidak berlebihan apabila Penggugat
memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik benda
bergerak maupun tidak bergerak (yang jenis dan spesifikasinya akan
diuraikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan sita
nantinya);
19. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III dan Tergugat IV akan mengalihkan tanah terperkara milik
Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang sudah tentu hal tersebut
akan semakin merugikan Penggugat, dan guna menghindari hal
tersebut maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tanah
terperkara milik Penggugat tersebut diletakkan sita penjagaan
(revindicatoir beslaag);
20. Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan dasar diajukannya Gugatan a
quo merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum,
maka sangat patut dan wajar jika putusan atas perkara ini dinyatakan
dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar
bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
21. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI merupakan pihak yang dikalahkan dalam
perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat-tergugat
tersebut dihukum secara tanggung menanggung / tanggung renteng
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Page 9
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 9 dari 66 halaman
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka
dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan menunjuk
Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a
quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada
suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian
menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Penggugat, yang amar
lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:
MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sita penjagaan
(revindicatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan
berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga
puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang
terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan
tanah Jaholang, dengan lebar 175 m;
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200
m;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 m;
adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV yang telah menguasai sebagian bidang tanah milik
Penggugat tersebut tanpa izin / persetujuan Penggugat adalah perbuatan
melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat V dan / atau
Tergugat VI dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa
Pematang Cermai atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor
407 / Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat II adalah bentuk
tindakan melawan hukum oleh penguasa;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 250 /
Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik
Nomor 407 / Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat II yang
Page 10
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 10 dari 66 halaman
diterbitkan oleh Tergugat V mau pun surat-surat lain yang diterbitkan oleh
Tergugat V dan / atau Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan
untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat
II dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan / Ganti Rugi,
tanggal 19 April 2010, dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh,
bertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Milik
Tanah, bertanggal 14 Nopember 2009 maupun segala surat yang dibuat
di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh Tergugat VI
yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti
kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai sebagian
bidang tanah milik Penggugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk
mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum
seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah hektare) kepada Penggugat
dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak
gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak
adanya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara
tanggung menanggung / tanggung renteng membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-tergugat tersebut tidak
mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah
terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa
dibebani dengan hak-hak yang memberatinya terhitung sejak adanya
putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
V dan Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian secara tanggung
menanggung / tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak adanya
putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta
merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada
perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
V dan Tergugat VI secara tanggung menanggung / tanggung renteng
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Page 11
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 11 dari 66 halaman
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan
yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I dan II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14
November 2016 yang isinya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
I. EKSEPSI
a. Kewenangan Absolut (Pasal 160 R.Bg / 134 Hir)
- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertifikat
Hak Milik No. 250 / 2008, atas nama pemegang hak Rapia Boru
Sinaga (ic. Tergugat I) dan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 407
Tahun 2008, atas nama pemegang hak Sabam Siahaan (ic. Tergugat
II), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai (ic. Tergugat V);
- Bahwa menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II yang
disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah
mengangkut permasalahan sengketa Tata Usaha Negara,
dikarenakan berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha
Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas,
sehingga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ini adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan Pengadilan
Negeri;
b. Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa (Pasal 32 ayat 2 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997);
- Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah
yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara
nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa bilamana memperhatikan pasal tersebut diatas, pengajuan gugatan
dalam perkara ini telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan
tersebut diatas atau sudah kadaluwarsa (exceptio temporis) karena sertifikat
Page 12
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 12 dari 66 halaman
Tergugat I dan II sudah terbit ditahun 2008 sehingga keberatan yang
doajukan oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara ini sudah melewati
batas 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat Tergugat I dan II maka gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
c. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona.
- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II
sebagai pihak dalam gugatannya, dimana gugatan yang diajukan
Penggugat ini bersumber dari Putusan Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 /
PN-TTD tanggal 26 Februari 2007;
- Bahwa didalam Putusan Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD
tanggal 26 Februari 2007, pihak-pihak yang bersengketa adalah
Nursiah Purba (ic. Penggugat) dengan Pihak Abdul Lumban Raja
selaku Tergugat I, Tohong Sihombing selaku Tergugat II, Marulak
Sihombing selaku Tergugat III, Kemerdin Pakpahan selaku Tergugat
IV, Tikir Sinaga selaku Tergugat V dan Binari Situmorang
selakuTergugat VI, dalam perkara tersebut;
- Bahwa bagaimana mungkin didalam gugatan ini Penggugat menarik
Rapia Sinaga dan Sabam Siahaan sebagai Tergugat I dan II
sementara mereka bukan pihak yang berperkara didalam perkara
perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007
malah Rapia Sinaga merupakan saksi dalam perkara perdata No. 31 /
Pdt.G / 2006 / PN-TTD dimana saksi Rapia Sinaga adalah pemilik
tanah yang berbatasan dengan tanah persawahan yang
disengketakan dalam perkara perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD
tanggal 26 Februari 2007 ;
- Bahwa hal ini telah jelas membuktikan bahwa Pengggugat telah keliru
menarik Tergugat I dan II didalam perkara ini (error in persona)
karena Tergugat I dan II bukan pihak yang bersengketa dengan
Pengggat didalam sengketa perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD
dan tanah milik Tergugat I dan II tidaklah objek yang disengketa
dalam perkara perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD yang menjadi
dasar atau sumber gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena gutana Penggugat terdapat kekeliruan mengenai
pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (error in
persona) maka gugatan Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Page 13
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 13 dari 66 halaman
d. Tidak Jelas Obiek Sengketa (obscuur libel):
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Pemilik yang
sah atas sebidang tanah seluas 35.000 m2 atau 3,5 Ha yang terletak
setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran:
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas
dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah
dipasangkan patok besi;
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang
200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,
dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200
m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
- Bahwa kemudian dalam gugatannya, dalil Penggugat juga
menyatakan keabsahan kepemilikan Penggugat di atas telah diuji dan
diberi keputusan yang bersifat final dan melalui Putusan Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal
26 Februari 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 juncto Putusan
Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15
Oktober 2008 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari hal ini
jelas sumber atau yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah
putusan yang diuraikan diatas, sehingga gugatan Penggugat saat ini
tidak boleh bertentangan dengan isi yang termuat dalam putusan
tersebut;
- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 31
/ Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007 dasar kepemilikan
Penggugat adalah suami Penggugat almarhum Mhd Ali dari Ishak
Lubis, penyerahan hak tersebut dilakukan dengan cara ganti rugi
yang dilakukan dihadpan Kepala Desa Pematang Cermai yang
luasnya 2,5 hektar yang terletak di Desa Pegatalan Pondok Seng
Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang
Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : Parit III
- Sebelah barat berbatas dengan : Samin
Page 14
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 14 dari 66 halaman
- Sebelah selatan berbatas dengan : S. wijaya
- Sebelah utara berbatasan dengan : Saniman
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 1986 Penggugat ada
mengganti rugi lagi tanah yang kebetulan seperinggan dengan tanah
yang diganti rugi dari Ishak Lubis dari Jaranti Simarmata seluas
kurang 1 Ha dengan cara penerahan ganti rugi yang diketahui oleh
Kepala Desa Pematang Cermai sehingga dalam Surat
Penyerahannya luasnya yang tadinya 2,5 Ha di dalam suratnya dibuat
menjadi 35.000 m2 (3,5 ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang
Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai
berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : Suhar
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Parit
- Sebelah barat berbatas dengan : Jaholang
- Sebelah selatan berbatas dengan : Saniman
- Bahwa dilihat dari batas-batas tanah milik Penggugat terdapat
perbedaan batas disebelah selatan dimana didalam gugatan ini
disebut sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar sementara
didalam putusan No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD sebelah selatan
berbatas dengan tanah Saniman hal ini membuktikan kalau
Penggugat tidak cermat dalam menetapkan batas-batas tanahnya
yang menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur
libel) oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan ukuran lebar 175 m
dan ukuran panjang 200m sementara Penggugat menyebutkan
keabsahan kepemilikan Penggugat adalah keputusan No. 31 / Pdt.G /
2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007 dimana didalam putusan
tersebutukuran tanah Penggugat tidak ada tertulis 175 m dan
panjang 200 m hal ini menimbulkan objek sengketa menjadi tidak
jelas karena adanya perbedaan ukuran yang dari tidak menjadi
adasementara Putusan Pengadilan itu tidak boleh dikurangi atau tidak
boleh dilebihi dari yang diputuskan bahkan didalam amar juga tidak
disebutkan ukuran lebar dan panjangnya tanah milik Penggugat
sehingga Tergugat I dan II berpendapat bahwa Pengguga tidak
cermat dalam mengajukan gugatan dimana objek sengketa tidak jelas
ukurannya karena tidak sesuai dengan apa yang diputuskan didalam
Putusan No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari
Page 15
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 15 dari 66 halaman
2007yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh karenanya
sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus
dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima ;
II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas
merupakan bagian yang tidak terpisah dengan jawaban yang diajukan Kuasa
Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 /
PN-TTD yang selanjutnya diuraikan dibawah ini;
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan
membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat
dalam perkara ini terkecuali apa yang secara tegas diakui dalam
jawaban ini;
2. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini yang dilakukan oleh
Penggugat Perdata sebelumnya yakni Putusan Perdata Nomor: 31 /
Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus
2007 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt /
2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober
2014;
3. Bahwa di dalam putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara adalah
Nursiah Purba melawan pihak Pihak Abdul Lumban Raja, Tohong
Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan
Binari Situmorang dalam perkara sengketa tanah yang menurut Nursiah
Purba (ic. Penggugat) tanah tersebut diperolehnya dari Ishak Lubis
seluas 2,5 hektar pada tanggal 16 Oktober1981 yang terletak di Desa
Pegatalan Pondok Seng Pematang Cermai Kecamatan Tanjung
Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai
berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan Parit III
- Sebelah barat berbatas dengan Samin
- Sebelah selatan berbatas dengan S. wijaya
- Sebelah utara berbatasan dengan Saniman
Dan Nursiah Purba (ic.Penggugat) juga ada mengganti rugi dari Jaranti
Simarmata seluas lebih kurang 1 Ha yang menurut Nursiah Purba
seperinggan dengan tanah yang diganti rugi dari Ishak Lubis sehingga
Page 16
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 16 dari 66 halaman
tanahnya menjadi 3,5 ha pada tanggal 24 mei 1986 yang terletak di
Dusun V Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan
batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Suhar
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Parit
- Sebelah barat berbatas dengan Jaholang
- Sebelah selatan berbatas dengan Saniman
4. Bahwa dapat dilihat dari uraian diatas yang mana Rapia Sinaga (Ic.
Tergugat I) dan Sabam Siahaan (Ic. Tergugat II) tidak merupakan pihak
yang berperkara dalam putusan perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD
tanggal 26 Februari 2007 sehingga tidak dibenarkan oleh hukum kalau
Penggugat mengatasnamakan Putusan No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD
tanggal 26 Februari 2007 mengkeim tanah Penggugat berada diatas
tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, karena hal ini bertentangan
dengan asas hukum yang menyatakan “suatu putusan hanyalah
mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”;
5. Bahwa kemudian kalau diperhatikan di dalam putusan perdata No 31 /
Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 disebutkan bahwa
Rapia Sinaga (Ic. Tergugat I) adalah selaku saksi yang telah diangkat
sumpah dengan memberikan keterangan bahwa tanah miliknya
berbatasan dengan tanah persawahan yang menjadi sengketa, hal ini
membuktikan bahwa objek sengketa tanah yang dikuasai oleh Nursiah
Purba (ic. Penggugat) didalam perkara perdata No 31 / Pdt.G / 2006 /
PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 tidak termasuk objek tanah yang
dimiliki Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak yang
berperkara dengan Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G /
2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 dan objek tanah yang dimiliki
Tergugat I dan Tergugat II, bukan bagian tanah yang digugat oleh
Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD maka
dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II
tanpa ijin menguasai tanah Penggugat adalah dalil yang tidak benar
atau tidak memilki dasar hukum, malahan yang sebenarnya adalah
terdapat niat jahat dari Penggugat yang ingin merampas tanah hak milik
Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan putusan perdata No
31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 sebagai tameng
Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggunakan putusan perdata No
Page 17
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 17 dari 66 halaman
31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 untuk merampas
tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dapatlah dikwalifikasikan
perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini
berdasarkan atau bersumber dari putusan No 31 / Pdt.G / 2006 /
PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 secara tegas Tergugat I dan
Tergugat II menolak atau membantah tentang letak tanah, luas, batas-
batas dan ukuran tanah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya
ini;
9. Bahwa menurut Penggugat didalam gugatan luas tanahnya adalah 3,5
Ha terletak di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara, dengan batas-batas dan ukuran:
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas
dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah
dipasangkan patok besi;
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang
200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,
dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200
m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;
10. Bahwa bila memperhatikan dalil gugatan diatas tentunya bertentangan
dengan ukuran dan batas-atas yang terdapat didalam putusan perdata
No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 dimana
didalam putusan tersebut Penggugat tidk mempunyai ukuran tanahnya
lebar dan panjang akan tetapi didalam gugatan perkara ini tiba-tiba
Penggugat memiliki ukuran tanah mempunyai lebar 175 meter dan
panjang 200 meter hal ini menampakkan kalau Penggugat telah
merekayasa ukuran lebar dan panjang tanahnya agar seolah-olah
cocok dengan ukuran luas tanahnya seluas 3,5 Ha tersebut nampak
sekali akal bulus dari Penggugat;
11. Bahwa kemudian batas tanah Penggugat didalam gugatannya sebelah
selatan berbatasan dengan tanah Siregar namun didalam putusan
perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 tanah
Penggugat sebelah selatan berbatasan dengan Saniman, sehingga
kelihatan sekali Penggugat tidak tahu pasti batas-batas tanahnya
sehingga luas tanah Penggugat pun menjadi tidak jelas;
Page 18
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 18 dari 66 halaman
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan tanpa alasan mentakan kalau
Penggugat sebenarnya tidak tahu luas, batas-batas serta ukuran objek
tanahnya yang disengketakan dalam perkara ini, Penggugat hanya
menduga-duga saja, hal ini dikuatkan dari gugatan Penggugat
sebelumnya dalam perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt yang
menggugat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sama dengan
gugatan ini, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 250 / Tahun 2008 Sertifikat
Hak Milik No. 407 / Tahun 2008 dimana tanah Penggugat didalam
perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt ukuran tanah milik Penggugat 200
m dan 125 m untuk luas 2,5 Ha yang diganti rugi Penggugat dar Ishak
Lubis dan yang diganti rugi Penggugat dari Jaranti SImarmata 1,6 Ha
dengan ukuran 200 m dan 80 m, kalau dibandingkan dengan gugatan a
quo maka didapati perbedaan luas, batas-batas dan ukuran panjang /
lebar tanah yang disengketakan, walaupun perkaranya tetap sama;
13. Bahwa kemenangan Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G /
2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007, letak tanah Penggugat
adalah berada di Parit III karena tanah Penggugat disebelah timur
berbatas dengan Parit III sesuai dengan surat alas hak Penggugat
berupa surat penyerahan hak tanggal 16 Oktober 1981 dari Ishak Lubis
dan surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986 dari Jaranti
Simarmata sementara objek tanah milik Tergugat I dan Tergugat II
berada dilokasi Parit Induk / Tali Air Induk yang jaraknya sangat jauh
dari Parit III yang merupakan lokasi tanah Penggugat;
14. Bahwa alas hak Penggugat berupa surat penyerahan ganti rugi tanggal
24 Mei 1986 yang menjadi bukti surat Penggugat dalam perkara
perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD dan juga menjadi bukti surat
dalam perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt sangat diragukan
kebenaranyya karena di dalam surat penyerahan ganti rugi tanggal 24
Mei 1986 tersebut menyatakan letak tanah Penggugat terletak di
DUsun V (lima) Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai);
15. Bahwa penyebutan Dusun V (lima) dalam surat diatas yang menjadi
alas hak kepemilikan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta
hukum karena Dusun V (lima) Desa Pematang Cermai belum trebentuk
pada tahun 1986 (vide: alas hak Penggugat surat penyerahan ganti rugi
tanggal 24 Mei 1986) dimana Dusun yang ada di Desa Pemtang
Cermai tahun 1986 masih sampai Dusun IV (empat) dimana Kampung
Baru da Penggatalan masuk dalam Dusun IV (empat) kemudian ditahun
Page 19
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 19 dari 66 halaman
1995 barulah ada pemekaran menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Iv
Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan, sehingga manapun mungkin
terjadi penyebutan Dusun V (lima) didalam alas hak milik Penggugat
surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986 sementara Dusun V
(lima) belum terbentuk pada waktu itu, hal inilah yang membuat
Tergugat I dan Tergugat II beranggapan alas hak milik Penggugat
berupa surat penyerahan ganti rugi dari Jaranti Simarmata adalh surat
yang direkayasa dan surat ini yang digunakan Penggugat guna
merampas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya
telah berhasil menguasai tanah Abdul Lumban Raja, Tohong
Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan dan Tikir Sinaga
melalui putusan No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari
2007;
16. Bahwa dugaaan rekayasa surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei
1986 yang menjadi alas hak dari Penggugat dalam perkara ini, makin
diperkuat dengan tidak tercantumnya nama dan tandatangan dari
Kepala Dusun V Penggatalan di dalam surat itu, dan Camat Tanjung
Beringin juga tidak disebutkan nama dan tidak ada tandatangannya
dalam surat tersebut;
17. Bahwa kemudian surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986
yang menjadi alas hak kepemilikan tanah Penggugat di dalam surat
tersebut menyatakan bahwa sebelah utara berbatas dengan Suhar
alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto memiliki tanah di Dusun
IV Penggatalan Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten dati II Deli Serdang adalah pada tanggal 20 Agustus 1988
dimana Suhar alias Suharto memperoleh tanah tersebut dari Jamak
Saragih seluas 10.000 m2, sehingga bagaimana mungkin tanah milik
Penggugat dengan alas hak surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei
1986 didalam surat tersebut menyatakan sebelah utara berbatas
dengan tanah Suhar alias Suharto sementara Suhar alias Suharto baru
membeli tanah di Dusun IV Penggatalan Desa Pematang Cermai
ditahun 1988;
18. Bahwa tentang adanya Tergugat II mengajukan upaya hukum
perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi dari Putusan Pengadilan
Negeri Tebig Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26
Februari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT /
2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan Kasasi
Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober
Page 20
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 20 dari 66 halaman
2008 sudah dijelaskan dalam putusan perlawanan tidak dapat
diterima(niet ontvankelijke verlaard) dengan alasan tidak data diajukan
perlawanan melainkan harus dengan bentuk gugatan, sehingga
masalah pokok perkara belum diperiksa dan belum diputuskan oleh
Pengadilan;
19. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dalam perkara ini adalah Sertifikat
Hak Milik No. 250 / Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung
Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, atasnama Rapia Sinaga (Ic.
Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai dalam perkara ini sebagai Tergugat V, dimana
penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan alas hak yang sah yaitu Surat
Penyerahan Tanah dari Dormian Br. Lumbanraja (D. Br. Lumban raja) /
Amir Silalahi kepada Rapia Sinaga tanggal 27 januari 1996 sedangkan
dasar kepemilikan Tergugat II adalah Sertifikat Hak Milik No. 407 / Desa
Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang
Bedagai atas nama Sabam Siahaan (Ic. Tergugat II) merupakan
sebahagian dari objek tanah milik Rapia Sinaga tersebut datas, yang
telah diserahkan haknya kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Ganti
Rugi tertanggal 29 Mei 2000);
20. Bahwa bidang tanah milik (D. Br. Lumban raja) dan Amir Silalahi (suami
Dormian Br. Lumbanraja) yang telah diserahkan kepada Tergugat I,
sebagaimana menurut surat penyerahan tanah tanggal 27 Januari 1996
adalah seluas ± 9.300 m2 (Sembilan ribu tiga ratus meter persegi)
terletak di Desa Pematang Cermai dahulu dikenal dengan Dusun IV Kp.
Baru Desa Pematang Cermai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara watas dengan Yasiman Siahaan 168 M
- Sebelah Timur watas dengan Parit 50 M
- Sebelah Barat watas dengan Op. Herli Sinaga 50 M
- Sebelah Selatan watas dengan Op. Darasian 204 M ;
21. Bahwa adapun bidang tanah milik Dormian Br. Lumbanraja / Amir
Silalahi yang diserahkan kepada Tergugat I sebagaimana menurut
Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Januari 1996 tersebut, dahulunya
merupakan bidang tanah yang telah diusahai oleh A. Jabohal
Lumbanraja, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Penyerahan
tanggal 19 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Dusun IV Kp. Baru
dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pematang Cermai;
22. Bahwa secara fisik objek tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah
merupakan lahan persawahan (Landreform), yang mana sejak tahun
Page 21
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 21 dari 66 halaman
1968 Tergugat I turut bersama A. Jabohal Lumbanraja, dan Dormian Br.
Lumbanraja (anak kandung dari A. Jabohal Lumbanraja) mengerjai dan
mengusahai tanah dimaksud dengan bertanam padi bersama tanpa
gangguan dari pihak manapun, sehingga walaupun kemudian terjadi
peralihan hak atas tanah tersebut melalui penyerahan hak kepada
Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I sebahagian tanah tersebut
diserahkan kepada Tergugat II dengan ganti rugi, tetap
mempertahankan tujuan dan peruntukan tanah tersebut sampai
sekarang ini ;
23. Bahwa bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah
dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan etikad baik dan
tidak pernah terjadi silang sengketa dengan orang lain, maupun dengan
Penggugat dalam perkara No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26
Februari 2007 dan tidak pernah berperkara maupun digugat oleh pihak
manapun, selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alas haknya
berupa Surat Penyerahan Tanah dari Dormian Br. Lumbanraja (D. Br.
Lumbanraja) / Amir Silalahi kepada Rapia Br. Sinaga tanggal 27 Januari
1996, dan Surat ganti Rugi tanggal 29 Mei 2000, yang tanahnya terletak
di Desa Pematang Cermai adalah merupakan bahagian tanah objek
Landreform yang dapat diberikan dan ditingkatkan haknya kepada
Tergugat I dan Tergugat II, maka dimohonkan Tergugat I dan Tergugat
II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai
(ic.Tergugat V), dan oleh Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak
Milik Nomor: 250 / Tahun 2008 atas nama Tergugat I, tanggal 24
Oktober 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 atas nama Tergugat
II, tanggal 29 Oktober 2008;
24. Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat yang menuntut kerugian
Materiil dan moril diatas tanah sah milik Tergugat I dan Tergugat II
adalah dalil yang sangat keliru dan tidak pantas, haruslah dalil ini
dinyatakan ditolak;
25. Bahwa terhadap sita penjagaan (revindicatoir beslaag) adalah tidak
beralasan hukum diletakkan dalam perkara, sehingga haruslah
dinyatakan ditolak;
26. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang menuntut
membayar uang paksa (dwaang soom) adalah dalil yang mengada -
ada atau dalil yang tidak ada dasar hukumnya, maka sepatutnya untuk
ditolak;
Page 22
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 22 dari 66 halaman
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas
seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah
berhasil dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu dimohonkan
kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk
berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat
diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk mmbayar biaya ongkos perkara yang
timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November
2016 yang isinya sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI.
A. Kewenangan Mengadili
1. Bahwa terkait perkara Nomor No 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt ini
sebelumnya sudah pemah diperiksa dan diadili yang mana
keputusan Pengadiian Negeri Tebing Tinggi Deli No 31 / Pdt.G /
2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian dikuatkan
oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200 / PDT / 2007 /
PT.MDN tanggal 13 Agustus 2007, dikuatkan oleh Putusan
Mahkamah Agung R.1 Nomor : 842 K / PDT / 2008 tanggal 15
Oktober 2008 ;
2. Bahwa atas Putusan perkara perdata tersebut diatas telah
berkekuatan Hukum tetap dan sudah dilaksanakan Eksekusi
Putusan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 09 / Eks / Pdt.G /
2009 / PN-TTD tertanggal 26 Oktober 2010 dengan berita acara
Eksekusi yang di ikuti penyerahan tertanggal 9 November 2010 ;
3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya semua upaya hukum dan
telah melalui tingkatan peradilan / tahapan peradilan tersebut
diatas maka demi hukum Perkara Perdata Nomor : 45 / PDT. G /
2016 / PN-TBT ini adalah Perkara “Nebis in Idem” :
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara
Page 23
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 23 dari 66 halaman
Hukum tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili
Perkara ini karena Perkara perdata ini sudah pernah diperiksa dan
diadili serta telah memiliki kekuatan Hukum tetap dan mengikat;
5. Bahwa oleh karena Perkara nomor : 45 / PDT.G / 2016 / PN-TBT
adalah “Nebis in Idem” maka kewenangan mengadili dalam perkara
ini menjadi tidak jelas, maka dimohonkan kepada Yang Muiia
Majeiis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini agar
mengambil sikap dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam
perkara ini ditolak untuk seluruhnva atau setidak-tidaknva dinvatakan tidak
dapat diterima (niet onvantkelijkerklaard);
B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)
1. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 45 / PDT.G / 2016 / PN-TBT
di dalam POSITA gugatannya, Penggugat menyatakan pada
halaman 3 poin nomor 1 yang menyatakan “Penggugat adalah
pemilik sah atas sebidang tanah seluas 35.000,2 (tiga puluh lima
ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (hektae) yang terletak setempat
dikenal Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermai, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara
tetapi kemudan dalam POSITA halaman 3 poin nomor 2 Penggugat
mendasarkan gugatannya atas putusan perkara Perdata Reg.
Nomor Putusan Perdata Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD
tanggal 26 Februari 2006 jo Putusan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-
Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K /
Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan PK . Nomor: 278 PK
/ Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober 2014, bahwa dalam putusan perkara
perdata terebut diatas ternyata luas bidang tanah Penggugat
dinyatakan seluas 2,5 Ha (Hektare), bahwa dengan penjelasan
tesebut diatas gugatan Penggugat ternyata tidak bersesuaian dan
tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan gugatan kabur (obscuur
libel);
2. Bahwa setelah diperiksa, diteliti baik dalam berkas perkara termasuk
Berita acara Eksekusi objek ternyata Penggugat tidak ada hubungan
hukum sama sekali dengan Tergugat III terkait perkara Perdata
Nomor : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD, yang dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 200 / Pdt / 2007 / PT-MDN,
tanggal 13 Agustus 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah
Agung Rl No. 842K / Pdt / 2008, tanggal 15 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena telah terlihat jelas bahwa Penggugat dan
Page 24
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 24 dari 66 halaman
Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali maka
sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet onvantkelijk verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
tertanggal 06 September 2016, kecuali hal-hal yang secara tegas
diakui oleh Tergugat III dalam persidangan ini;
2. Bahwa dalam Posita Penggugat pada halaman 3 point nomor 1
Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas
sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi)
atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang terletak setempat dikenal
dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,
dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas
dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang
200 m;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200
m;
3. Bahwa dalam posita ini Penggugat tidak menjelaskan apa yang
menjadi dasar Penggugat mengaku bahwa dirinya adalah pemilik dari
tanah tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar apa
dirinya memiliki tanah tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan
kronologis dari tanah yang dimilikinya apakah dirinya memiliki tanah
tersebut dari jual-beli, hibah atau pelepasan hak yang lain, hal ini
secara hukum tidak menjelaskan duduknya suatu persoalan karena
terjadi tanpa diketahui dasar dan alasan yang patut dan sah;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya senantiasa menyatakan
perkara a quo ini dengan menjelaskan atas kronologis putusan
perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD jo Putusan Nomor: 200 / PDT /
2007 / PT-Mdn jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 jo
Putusan PK . Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 demikian juga dengan
putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 06 / Pdt.Plw / 2011 / PN-TTD yang
sudang barang tentu setelah kita buka dan baca salinan putusan
tersebut ternyata semua putusan hukum tersebut tidak ada
Page 25
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 25 dari 66 halaman
menjelaskan kedudukan maupun hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat III;
5. Bahwa objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara
terdahulu yang sudah putusa dan sudah dieksekusi adalah lokasinya
berada di tali Air 3 sedang yang saat ini diklaim oleh Penggugat
sebagai miliknya lokasinya berada di Tali Air Induk sementara objek
perkara terdahulu masih dikuasai oleh Penggugat dan sebagian
dikuasai phak perkebunan sawit, sehigga oleh Penggugat diambil
kesempatan untuk mengganti tanahnya yang direbut phak
perkebunan dengan menjarah tanah milik Tergugat III yang lokasinya
berada jauh dari tanah milik Penggugat;
6. Bahwa dapat kami tegaskan bahwa Tergugat III ada memilki,
menguasai dan mengusahai sebidang tanah sawah (bukan seolah-
olah versi Penggugat halaman 5 poin nomor 7) yang terletak di Desa
Pematang Cermai Dusun V, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten
Serdang Bedagai seluas 5.258,96 m2, tanah tersebut telah diperoleh
tergugat III dengan cara melalui ganti rugi dari Masda Br simanjuntak
(istri Agus Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010 dimana
surat ganti rugi ini sah dan ditandatangani para pihak dan saksi-saksi
serta diketahui oleh sdr. Kepala Desa Pematang Cermai Kabupaten
Serdang Bedagai dengan demikian seluruh prosedur dan tata cara
peralihan hak atas tanah tersebut dari Masda Br simanjuntak (istri
Agus Siagan almarhum) kepada Tergugat II yang diketahui oleh
Kepala Desa Pematang Cermai adalah sah dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa adapun yang menjadi batas-batas tanah milik Tergugat III,
yang diperolehnya dengan cara melalui gant rugi dari Masda Br
simanjuntak (istri Agus Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010
tersebut yakni:
- Sebelah utara berbatas tanah dengan Rapiah Br Sinaga / Aruan
= 115,90 m
- Sebelah selatan berbatas tanah dengan Soritua Siregar = 114,80
m
- Sebelah timur berbatas tanah dengan Sabam Siahaan = 50.60
m
- Sebelah barat berbatas tanah dengan Jaholang Sagala = 39,60 m
8. Bahwa perlu diketahui pada Gugatan No : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-
TTD, dimana Penggugat mengajukan Gugatan kepada :Tergugat I.
Page 26
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 26 dari 66 halaman
Abdul LumbanRaia. Tergugat II. Tohong Sihombing. Tergugat III. Marulak
Sihombing. Tergugat IV. Kemerdin Pakpahan. Tergugat V. Tikkir Sinaga. dan
Tergugat VI. Binari Situmorang. yang mana objek Terperkara sekarang
ini bukanlah masuk dalam Gugatan tersebut, dan pada saat
pelaksanaan Eksekusi dari PN Tebing Tinggi Deli atas Gugatan No :
31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD, Penggugat / Nursiah Purba ada membuat
dan menandatangani SURAT PERNYATAAN BERMETERAI tanggal
09 November 2010 terkait dengan keiebihan luas tanah objek
eksekusi tersebut yang diketahui oleh saksi Bliher Sinaga dan Asmiati
br Tobing;
9. Bahwa isi dari SURAT Pernyataan tersebut adalah Penggugat /
Nursiah Purba bersedia mengembalikan keiebihan tanah obiek eksekusi
yang mana objek tanah tersebut seluas 35.000 M2, kepada ASTI Br
GULTOM / Tergugat III dan bukan 41.000 M2 seperti dalam gugatan
sebelumnya;
10. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat / Nursiah Purba mengingkari
komitmen yang sudah diperbuatnya pada tanggal 09 November 2010
dengan malah mau menguasai seluruh kelebihan tanah eksekusi
perkara reg Nomor 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD yang seharusnya
35.000 M2 menjadi berlebih hingga 41.000 M2 yang sudah barang
tentu merugikan orang lain / para pihak pemilik tanah tersebut
terutama yang berbatasan langsung dengan objek perkara tersebut;
11. Bahwa atas hal tersebut diatas perbuatan Penggugat yang
mengingkari Surat Pernyataan tersebut bahkan telah mengambil alih
semua kelebihan tanah objek eksekusi dan tentunya telah merugikan
orang Iain / pemilik tanah yang bersepadan / berbatasan langsung
adalah jelas-jelas perbuatan yang merugikan orang dan termasuk
kedalam tindakan / Perbuatan Melawan Hukum (PMH );
12. Bahwa dari penjelasan Tergugat III diatas sangat berdasar hukum
dan punya bukti kuat sehingga permohonan Penggugat agar
menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat
dengan cara melalui ganti rugi dari Masda Br simanjuntak (istri Agus
Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010 dimana surat ganti rugi
ini sah dan ditandatangani para pihak dan saksi-saksi serta diketahui
oleh sdr. Kepala Desa Pematang Cermai Kabupaten Serdang
Bedagai dengan demikian seluruh prosedur dan tata cara peralihan
hak atas tanah tersebut dari Masda Br simanjuntak (istri Agus Siagan
almarhum) kepada Tergugat II yang diketahui oleh Kepala Desa
Page 27
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 27 dari 66 halaman
Pematang Cermai adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku dengan demikian Petitum Penggugat harus ditolak dan
dikesampingkan demi hukum;
13. Bahwa dengan hal-hal apa yang diajukan oleh Penggugat dalam
gugatannya itu sudah barang tentu direkayasa agar masyarakat
disekitarnya menjadi risau, cemas dan panic atas tindakan
Penggugat, serta perlu diketahui pada saat pengukuran atas ojek
perkara dalam Perkara No : 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD keluarga Asti
Gultom / Tergugat III.i.c telah mengusir para juru ukur serta unsur-
unsur yang terlibat pada eksekusi tersebut karena tanah milki
Tergugat III bukanlah objek perkara Tergugat III tidak terlibat dalam
Gugatan Penggugat tersebut, tetap kenapa sekarang diikutkan
sebagai pihak?
14. Bahwa terkait dengan batas-batas tanah milik Tergugat III,
Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak bisa
menerangkan dimana batas-batas tanah milik Tergugat III, apa yang
menjadi tanda batas tanah Tergugat III dengan pihak lain, malahan
Penggugat menggabungkan tanah milik Tergugat I, Tergugat Ii,
Tergugat III dan Tergugat IV dalam Petitum Nomor 8 dengan luas 2,5
Ha (dua setengah Hektar) untuk diserahkan kepada Penggugatdalam
keadaan kosong dan tanpa dibebani tanggungan sementara dalam
petitum poin nomor 3 Penggugat menyatakan demi hukum bahwa
sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tuga puluh lima ribu meter persegi)
atau 3,5 ha (tiga setengah hektar) milik penggugat dengan demikian
antara petitum yang satu dengan petitum yang lain menjadi contra /
bertolak belakang dan dengan demikian haruslah ditolak demi hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat III tidak benar merugikan pihak
Penggugat baik secara materil maupun secara immateril sehingga
terkait dengan Petitum Penggugat bahwa Penggugat kehilangan
keuntungan dan kesempatan untuk menikmati hasil dari objek
terperkara sejak tahun 2010 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan biaya-biaya untuk konsultasi hukum kekantor Pengacara
sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Penggugat memakai
jasa Pengacara / Advokat / Konsulatan Hukum dalam perkara ini dan
juga terkait kerugian nama baik, harkat dan martabat Penggugat yang
ternyata bisa dinilai sendiri oleh Penggugat dengan uang atau materi
adalah tidak relevan dan haruslah ditolak demi hukum;
16. Bahwa oleh karena seluruh dalil dalil Penggugat yang berhubungan
Page 28
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 28 dari 66 halaman
dengan Tergugat III dapat dibantah oleh Tergugat III, maka terkait
dengan uang paksa / dwangsoom, maupun peletakan sita jaminan
atas objek perkara ini karena tidak mendesak dan tidak relevan maka
demi hukum haruslah ditolak;
Bahwa oleh karena itu, berdasarkan argumentasi dan uraian-uraian
hukum sebagaimana telah disebutkan diatas adalah patut dan adil jika
gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak
berdasarkan hukum dan selanjutnya membebankan kepada Penggugat
seluruh biaya yang timbul dalam perkara i n i ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat IV mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November
2016 pada pokoknya sebagai berikut:
I. EKSEPSI
Eksepsi Kompetensi Absolut
1. Bahwa merujuk kepada status tanah yang digugat oleh Pengggat
telah memilki status hukum yang pasti yaitu atas putusan PN Tebing
Tinggi Deli Nomor : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 2 Februari
2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 /
PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K /
Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan PK . Nomor: 278 dan
BA Penyerahan Nomor : 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 9
November 2010;
2. Bahwa hal tersebut sangat jelas diakui oleh Penggugat sebagaimana
tersebut didalam gugatan (vide halaman 3 sampai halaman 4
gugatan);
II. POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat IV telah menjalani penahanan oleh Jaksa atas
dugaan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pdana pelasuan
surat Pasal 263 KUHP;
2. Bahwa pada tingkat PN Tergugat IV berdasarkan Putusan PN Tebing
Tinggi dibebaskan dari dakwaan dan serta berdasarkan Putusan
MARI, Putusan tersebut telah pula dikuatkan (vide alat bukti T-1);
3. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian seperti diatas, maka hubungan
hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat telah berakhir yaitu
keberadaan tanah yang diusahai / dikuasai oleh Tergugat IV telah
menjadi jelas yaitu adanya penyerahan sesuai dengan surat
penyerahan tanah atau boroh tertanggal 5 Maret 1986 (vide alat bukti
Page 29
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 29 dari 66 halaman
T-2) dan surat pernytaan / pengakuan milik tanah tertanggal 14
November 2009 ;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka
dalam eksempatan ini kami Tergugat Iv memohon kepada Majelis Hakim
untuk berkenan memutus sebaai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Kompetensi Absolut.
- Apabila Majelis tidak sependapat kami memohon putusan yaitu:
a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah secara prosedur menguasai /
mengusahai tanah berdasarkan surat penyerahan tertanggal 5 Maret
1986 yang telah diuji dan diadili dalam perkara pidana dimana
Tergugat IV sebagai Terdakwanya;
- Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-
adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat V telah
memberikan Jawaban pada tanggal 14 November 2016 pada pokoknya
sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang
telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena
secara yuridis dalil- dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Mengenai Kompentesi Absolut (Absolute Compentie);
Bahwa posita gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang surat
gugatannya pada intinya menyatakan keberatan terhadap penerbitan
Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Pematang Cermai, atas nama
Rapia Boru Sinaga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 / Desa
Pematang Cermain, oleh karena dilakukan pada saat fisik bidang
tanahnya sedang dalam keadaan sengketa;
Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Pematang Cermai atas nama
Rapia boru Sinaga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 / Pematang
Cermai atas nama Sabam Siahaan adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersifat individual, final dan konkret sehingga menurut peraturan
Page 30
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 30 dari 66 halaman
perundang-undangan yang berlaku penyelesaian terhadap sengketa
keputusan pejabat tata usaha Negara harus diselesaikan melalui jalur
peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kesalahan
prosedur atau adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan
kedua buah sertifikat aquo yang menurut Penggugat diterbitkan ketika
masih terdapat sengketa kepemilikan diatasnya, maka terlebih dahulu
dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan di badan
peradilan yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5
tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo
Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 disebutkan :
”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan
dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agar
Sertipikat Hak Milik Nomor : 250 / Pematang Cermai atas nama Rapia
boru Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 407 / Pematang Cermai
atas nama Sabam Siahaan dinyatakan tidak berkekuatan hukum
maka fundamentum petendi gugatan sesungguhnya adalah mengenai
sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaian
sengketanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Bahwa dengan demikian bila ditinjau dari segi kewenangannya
Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi melainkan harus
dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Hal ini
dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya
terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian
diharapkan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa
dan memutus perkara aquo, maka status hukum sertipikat hak milik
yang digugat dapat diputuskan terlebih dahulu.
Page 31
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 31 dari 66 halaman
B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan
Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk
mengajukan gugatan oleh karenasecara fisik bidang tanah yang
digugat tidak dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan
itikad baik;
Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan terhadap
tanah yang menjadi obyek sengketa telah ada putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum yang tetap antara Penggugat melawan
Abdul Lumban Raja, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Negerl
Tebing Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Pebruari
2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / Pdt / 2007 /
PT- Mdn jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2009 dan obyek tanah yang
digugat telah pula dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan secara
resmi kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang
Diiringi Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal
09 Nopember 2010.
Bahwa dengan demikian harusnya penguasaan fisik sepenuhnya
berada pada Penggugat sejak tanah obyek sengketa diserahkan
kepadanya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 09
Nopember 2010, sehingga menjadi sangat aneh apabila tanah yang
telah dieksekusi dan diserahkan kepada Penggugat tersebut
kemudian digugat kembali dan menjadi obyek gugatan dalam perkara
ini dengan menarik pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam
perkara terdahulu atau boleh jadi obyek tanah yang digugat bukanlah
bagian dari tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi berdasarkan Berita Acara Eksekusi yang Diiringi Penyerahan
Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 09 Nopember 2010
sebagaimana yang disebutkan di atas.
Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, sangat beralasan
Penggugat dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan
terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V mengingat tidak adanya suatu
hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan obyek tanah
yang digugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima.
C. Gugatan Penggugat Nebis in Idem
Bahwa substansi perkara ini sesungguhnya telah diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara
Page 32
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 32 dari 66 halaman
terdahulu sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 54 /
Pdt.G / 2015 / PN-Tbt putusan mana telah dibacakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2016 dan
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);
Bahwa adapun amar Putusan Perkara Perdata Nomor:54 / Pdt.G /
2015 / PN-Tbt tanggal 9 Juni 2016 antara Nursiah Purba (Penggugat)
Melawan Rapia Sinaga (Tergugat I), Sabam Siahaan (Tergugat II),
Asti Gultom (Tergugat III), Marsaulina Siboro (Tergugat IV), Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat V) dan
Kepala Desa Pematang Cermai (Tergugat VI) berbunyi sebagai
berikut:
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sepanjang
mengenai gugatan kabur (obscuur libel);
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 2.892.000,00 (dua juta delapan ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah);
Bahwa perkara Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN-Tbt adalah
pengulangan terhadap perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 54 /
Pdt.G / 2015 / PN.Tbt oleh karena terdapat kesamaan para pihak dan
pokok perkara yang digugat sehingga gugatan yang diajukan oleh
Penggugat termasuk dalam kategori nebis in idem;
Bahwa pelaksaan asas nebis in idem ini telah ditegaskan pula dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem
yang pada intinya mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat
melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi
pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami
memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriks dan memutus
perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat V tentang Gugatan nebis
in idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet On Vankelijke Verklaard).
D. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurible)
Page 33
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 33 dari 66 halaman
Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil antara posita dan petitum yang
disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatan terutama yang
berkaitan dengan luas tanah dan letak objek sengketa yang digugat;
Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan memiliki tanah
seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap antara Pengugat melawan Abdul
Lumbanraja, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Negerl Tebing
Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Pebruari 2007 jo
putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / Pdt / 2007 / PT- Mdn
jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 842 K / Pdt /
2008 tanggal 15 Oktober 2009 dan obyek tanah yang digugat telah
pula dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan secara resmi kepada
Penggugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang Diiringi
Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 09
Nopember 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Suhar, panjang 200 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan Siregar, panjang 200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan Aruan, panjang 175 meter
Sebelah timur berbatasan dengan parit / tali air, panjang 200
meter.
Bahwa dalam petitum gugatan, disatu sisi Penggugat meminta agar
Pengadilan menyatakan demi hukum tanah seluas 35.000 m2 (tiga
puluh meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) mliknya
tersebut adalah milik Pengugat yang sah menurut hukum namun disisi
lain juga meminta agar Tergugat I s / d Tergugat IVmengembalikan
tanah yang dikuasainya secaramelawan hukum seluas ± 2,5 Ha (dua
koma lima hektar);
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apa yang
menjadi dasar hukum atau rujukan bagi Penggugat untuk menentukan
batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut,
termasuk dalam menentukan panjang maupun lebarnya;
Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara jelas satu
persatu batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah yang diklaim
sebagai miliknya terseut sehingga objek gugatan sesungguhnya
masih kabur;
Bahwa disamping itu juga tidak terdapat sinkronisasi dalil hukum
antara petitum luas tanah yang dimohon untuk dinyatakan sah
Page 34
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 34 dari 66 halaman
menurut hukum yakni seluas 3,5 Ha sebagai milik Penggugat dengan
luas tanah yang diminta oleh Penggugat untuk dikembalikan
kepadanya seluas 2,5 Ha yang menurut hemat kami masih terdapat
selisih 1 Ha dimana tidak ditemui adanya penjelasan lebih lanjut
mengenai keadaan hukum maupun status penguasaan fisiknya dalam
gugatan;
Bahwa dengan demikian Tergugat V berpendapat sesungguhnya
uraian mengenai objek gugatan yang diajukan Penggugat masih
belum jelas (kabur) dan untuk itu kami kami memohon agar kiranya
Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan eksepsi ini dan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat V memohon agar kiranya segala sesuatu yang
disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat V pada prinsipnya
berkaitan dengan penerbitan dua buah sertipikat hak milik yang
didalilkan oleh Penggugat berada diatas tanah miliknya yakni Sertipikat
Hak Milik Nomor 250 / Pematang Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga
dan Sertipikat Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai atas nama
Sabam Siahaan.
3. Bahwa perlu dijelaskan, Sertipikat Hak Milik Nomor 250 / Pematang
Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor
407 / Pematang Cermai atas nama Sabam Siahaan diterbitkan
berdasarkan penyelenggaraan kegiatan redistribusi tanah obyek
landreform atau yang lebih dikenal dengan Program Pembaharuan
Agraria Nasional (PPAN);
4. Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan ini berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform;
5. Bahwa kegiatan redistribusi tanah obyek landreform merupakan bagian
dari Reforma Agraria yang mempunyai prinsip tanah untuk keadilan dan
kesejahteraan rakyat sebagai penataan sistem politik, hukum, dan
kebijakan pertanahan;
6. Bahwa adapun tujuan dilakukannya Reforma Agraria adalah untuk :
Page 35
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 35 dari 66 halaman
a. Menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan,
penguasaan pemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan;
b. Mengurangi kemiskinan;
c. Menciptakan lapangan kerja;
d. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
e. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama
tanah;
f. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga;
g. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
7. Bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek landreform diatur menurut
ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan
dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:
a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan
dalam Undang- undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah
yang jatuh pada Negara, karena pemHiknya meianggar ketentuan-
ketentuan Undang-undang tersebut;
b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya
bertempat tinggal diluar daerah, sebagaiyang dimaksudkan dalam
Pasal 3 ayat 5;
c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada
Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A
Undang-undang Pokok Agraria;
d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.”
8. Bahwa selanjutnya mengenai penegasan bidang tanah obyek
landreform telah diatur pula oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 25 tahun 2002 yang dimana pada diktum kedua
memutuskan dijelaskan sebagai berikut:
“ Tanah-tanah Negara Lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah / ILandreform oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional meliputi:
1. Tanah Negara Bebas.
2. Tanah-tanah bekas Hak Erfpacht.
3. Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya
dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut /
dibatalkan oleh Pemerintah.
Page 36
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 36 dari 66 halaman
4. Tanah-tanah Kehutanan yang telah digarap / dikerjakan oleh rakyat
dan telah dilepaskan haknya oleh Instansi yang bersangkutan.
5. Tanah-tanah bekas Gogolan.
6. Tanah-tanah bekas Hak Adat / Ulayat. ”
9. Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terkait status dan
kepemilikan bidang-bidang tanah di Desa Pematang Cermai,
Kecamatan Tanjung Beringin, tanah yang dikuasai langsung oleh
negara meliputi tanah negara bebas yang memenuhi persyaratan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002
kemudian diusulkan untuk ditetapkan menjadi tanah obyek landreform
sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 410.966 tanggal
26 Mei 2008 tentang Permohonan Penegasan Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara menjadi Obyek Landreform terletak di Desa
Pematang Terang, Desa Nagur, Desa Pematang Cermai, Desa
Mangga Dua, Desa Suka Jadi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara;
10. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 45-Png-XIX-2008 tanggal 22 September 2008 untuk
menegaskan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di di Desa
Pematang Terang, Desa Nagur, Desa Pematang Cermai, Desa
Mangga Dua, Desa Suka Jadi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara menjadi tanah obyek landreform seluas 5.203,9351 Ha;
11. Bahwa untuk keperluan redistribusi tanah obyek landreform dilakukan
pengumpulan data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek
landrefom yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik
dan surat pernyataan pemilikan tanah dari masyarakat yang menjadi
peserta redistribusi tanah untuk menjelaskan dasar pemilikan mereka
termasuk bidang tanah yang dikuasai oleh Rapia Boru Sinaga dan
Sabam Siahaan;
12. Bahwa Kepala Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai kemudian mengajukan usul pemberian
hak milik atas tanah obyek landreform masing-masing dengan jumlah
276 persil atas nama Hamdani, dkk (termasuk kepada Rapia boru
Page 37
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 37 dari 66 halaman
Sinaga) sebagaimana suratnya Nomor 140 / 88 / PM / VII / 2008
tanggal 28 Juli 2008 dan 150 persil atas nama Lauri Boru Siregar, dkk
(termasuk kepada Sabam Siahaan) sebagaimana suratnya Nomor 590
/ 438 tanggal 21 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten serdang Bedagai ic. Tergugat V disertai dengan
daftar lampiran surat yang berisi matriks nama-nama petani yang
menerima hak dan luas tanah yang diberikan;
13. Bahwa di dalam Surat Kepala Desa Pematang Cermai sebagaimana angka
11' di atas juga dijelaskan terhadap tanah-tanah yang diusulkan pemberian
hak miliknya tersebut telah dilakukan penelitian di lapangan dimana tanah
masih dikerjakan secara terus menerus sebagai tanah pertanian,
pemohon bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, tidak ada silang
sengketa / permasalahan mengenai pemilikan, penguasaan tanah, luas
maupun batas-batasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Bahwa sebagai tindaklanjut dari usulan Kepala Desa Pematang Cermai
tersebut terutama untuk memastikan bidang-bidang tanah yang
diusulkan untuk diberikan hak miliknya bebas dari masalah dan tepat
sasaran, petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai
yang terdiri dari Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,
Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Kepala Sub
Seksi Pengukuran dan Pemetaan bersama-sama dengan Kepala Desa
Pematang Cermai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas
tanah obyek landreform yang diusulkan hak miliknya dengan diketahui
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, adapun
hasil pemeriksaan tanah masing-masing tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan Tanah Nomor: 09 / BA-PPAN / X / 2008 dan Nomor: 26 /
BA- PPAN / X / 2008 adalah sebagai berikut:
a. Tanah tersebut benar sepenuhnya dikuasai oleh pemohon;
b. Sewaktu pemeriksaan dipergunakan pemohon untuk pertanian;
c. Di atas tanah yang dimohon tidak ada silang sengketa, baik
mengenai penguasaan maupun batasnya;
d. Tanah yang dimohon tidak termasuk areal perkebunan;
e. Tanah yang dimohon dikeriakan secara intensif;
f. Tanda-tanda batas tanah telah dipasang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun
1997.
15. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh kegiatan teknis dan
administrasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya
Page 38
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 38 dari 66 halaman
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 09 / HM-420-1.22.21-2008 tanggal 14 Oktober 2008
dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 26 / HM-420-1.22.21-2008 tanggal 20 Oktober 2008
tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek
Landreform yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor
250 / Pematang Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga dan Sertipikat
Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai atas nama Sabam Siahaan;
16. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 10
yang menyatakan penerbitan kedua sertipikat aquo dilakukan tanpa tata
cara dan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
hukum yang berlaku adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus
dinyatakan ditolak;
17. Bahwa disamping itu Rapia Born Sinaga selaku pemegang Sertipikat
Hak Milik Nomor 250 / Pematang Cermai dan Sabam Siahaan selaku
pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai tidak ikut
sebagai pihak dalam perkara antara Penggugat melawan Abdul
Lumban Raja, dkk sebagaimana yang telah diputus oleh putusan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD
tanggal 26 Pebruari 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
20Q / Pdt / 2007 / PT-Mdn jo putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2009 sehingga
pada saat permohonan hak milik atas tanah yang mereka kuasai dan
usahai tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai di tahun 2008, sesungguhnya obyek tanah tersebut
tidak dalam posisi silang sengketa dengan pihak lain termasuk pihak
Penggugat.
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami
mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus
perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
- Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan
dari perkara
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Page 39
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 39 dari 66 halaman
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditmbulkan
dari perkara ini;
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon
untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat VI tidak mengajukan Jawaban ;
Putusan Sela Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi tanggal 19
Desember 2016 Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt dengan amar putusan
sebagai berikut ;
1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 /
PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat V sepanjang mengenai gugatan kabur (obscuur libel);
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh
enam ribu rupiah)
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang
dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi, yang menerangkan
bahwa kepada Tergugat VI telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut
pada tanggal 12 Juli 2017 ;
Membaca Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 45 /
Pdt.G / 2016 / PN Tbt tanggal 30 Mei 2017 dari kuasa Hukum Penggugat
/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi,
Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada
Page 40
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 40 dari 66 halaman
Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II / Terbanding, I dan II pada tanggal
18 Juli 2017, Kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 13 Juli
2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 13 Juli 2017,
kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 13 Juli 2017, dan kepada
Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 12 Juli 2017
Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
pada tanggal 28 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 18 Agustus 2017,
kepada Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 23 Agustus
2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 2 Agustus 2017,
kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 2 Agustus 2017, dan
kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan
alasan sebagai berikut ;
I. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Melakukan
Kesalahan Berat karena Telah Bertindak Partisan atau Berpihak kepada
Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II,
Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula
Tergugat IV dengan Cara Tidak Menyelesaikan Acara Pemeriksaan
Setempat atas Dasar adanya Keberatan dan / atau Penolakan dari
Terbanding-Terbanding / semula Tergugat-tergugat tersebut.
1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi karena bagian pertimbangan hukum
sebagaimana termuat pada alinea terakhir dari halaman 75 salinan
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding
a quo, Judex Facti telah menyatakan bahwa pemeriksaan setempat
telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2016 (sesungguhnya bukan
tanggal 6 Februari 2016 tetapi pada hari Senin tanggal 6 Februari
2017) namun pemeriksaan setempat tersebut tidak terlaksana
sampai selesai karena para Tergugat menghalang-halanginya;
2. Bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin,
tanggal 6 Februari 2017 tersebut merupakan pemeriksaan setempat
(gerechtelijke plaatsopneming / descetne) yang dilaksanakan atas
perintah Judex Facti karena jabatannya (ex officio) yang biayanya
dibebankan kepada Pembanding / semula Penggugat dan
Pembanding / semula Penggugat telah membayar lunas seluruh
Page 41
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 41 dari 66 halaman
biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat
tersebut, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
sebagaimana termuat pada halaman terakhir salinan putusan
Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding a quo;
3. Bahwa dengan demikian semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi harus melaksanakan acara pemeriksaan setempat
hingga rampung / tuntas sehingga Judex Facti dapat memperoleh
kejelasan mengenai letak, luas dan ukuran serta keadaan dari objek
tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo sesuai dengan
amanat yang diatur dalam Pasal 145 HIR / Pasal 180 RBg dan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Setempat, dan bukan justeru sebaliknya
menghentikan begitu saja pelaksanaan pemeriksaan setempat
dengan dalih karena situasi yang tidak kondusif dan alasan
keamanan yang disebabkan sikap Terbanding I / semula Tergugat I,
Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat
III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV yang menghalang-
halangi pelaksanaan pemeriksaan setempat sehingga pelaksanaan
pemeriksaan setempat tersebut tidak membuahkan hasil seperti
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal
153 HIR / Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001);
4. Bahwa andai kata – quad non – memang benar pelaksanaan
pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017
tersebut tidak dapat dilanjutkan karena situasi yang tidak kondusif
dan alasan keamanan, maka semestinya Judex Facti Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi menunda pelaksanaan pemeriksaan setempat
tersebut dan melanjutkannya pada waktu-waktu lain dengan
meminta bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
melakukan pengamanan atas jalannya pelaksanaan pemeriksaan
setempat yang akan diadakan kemudian hari tersebut;
5. Bahwa atas penghentian pemeriksaan setempat tersebut
Pembanding / semula Penggugat dalam persidangan yang digelar
pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 telah memohon kepada
Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar pemeriksaan
setempat dalam perkara a quo dilaksanakan hingga rampung /
tuntas, namun Judex Facti menyatakan akan melaksanakan
musyawarah terlebih dahulu untuk mempertimbangkan permohonan
Pembanding / semula Penggugat tersebut;
Page 42
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 42 dari 66 halaman
6. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 3
Mei 2017 Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menawarkan
kepada Pembanding / semula Penggugat dan Para Terbanding /
Para Tergugat untuk kembali melakukan pemeriksaan setempat
namun tawaran tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh Terbanding I
/ semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding
III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV,
dan oleh karena adanya penolakan tersebut maka Judex Facti
menyatakan bahwa pemeriksaan setempat tidak lagi dilaksanakan
(mohon untuk membaca dan memeriksa halaman 76 alinea pertama
dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang
dimohonkan banding a quo);
7. Bahwa sikap Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang
tidak melanjutkan atau menghentikan pemeriksaan setempat hanya
karena adanya penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I,
Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat
III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV sangat nyatakan
merupakan kesalahan berat dalam menerapkan hukum dan tak lain
adalah bentuk partisan atau keberpihakan Judex Facti Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding I / semula Tergugat I,
Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat
III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV;
8. Bahwa kesalahan berat dan sikap partisan dari Judex Facti
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding I / semula
Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III /
semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV
tersebut semakin kental dan kentara dalam pertimbangan hukum
dan amar putusannya yang mengabulkan eksepsi Terbanding-
Terbanding / semula Tergugat-tergugat tersebut dengan dalih
karena tidak selesainya pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam
perkara a quo sehingga Judex Facti tidak mendapatkan kepastian
mengenai letak objek perkara, luas dan batas serta pihak-pihak yang
menguasai objek terperkara, sedangkan dalam gugatannya
Pembanding / semula Penggugat telah menguraikan secara jelas
dan lengkap mengenai letak, ukuran dan batas serta pihak-pihak
yang menguasai objek terperkara;
9. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan kesalahan berat
Page 43
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 43 dari 66 halaman
dalam penerapan hukum yang mengakibatkan gugatan Pembanding
/ semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard), maka sangat berdasarkan hukum dan
keadilan jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang
dimohonkan banding a quo.
II. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah
Menerapkan Hukum dengan Tidak Sebagaimana Mestinya karena
Menyatakan Gugatan Pembanding / semula Penggugat Tidak Jelas /
Kabur (Obscuur Libel) yang disebabkan Tidak selesainya acara
pemeriksaan setempat, sedangkan tidak selesainya acara pemeriksaan
setempat tersebut disebabkan keberatan dan / atau Penolakan dari
Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II,
Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula
Tergugat IV
1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi karena bagian pertimbangan hukum
sebagaimana termuat pada alinea ketiga dari halaman 77 salinan
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding
a quo, Judex Facti telah menyatakan bahwa gugatan Pembanding /
semula Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena Judex
Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mendapatkan kepastian
mengenai letak objek perkara, luas dan batas-batasnya serta pihak-
pihak yang menguasainya yang mana hal tersebut disebabkan tidak
selesainya atau tidak tuntasnya acara pemeriksaan setempat dalam
perkara a quo;
2. Bahwa jika pertimbangan hukum tersebut pada angka 1 di atas
dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti
sebagaimana termuat pada alinea terakhir dari halaman 75 dan
alinea pertama dari halaman 76 salinan putusan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi yang dimohonkan banding a quo maka terdapat fakta-
fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yakni:
a. Judex Facti karena jabatannya (ex officio) telah memerintahkan
atau menetapkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat
dengan biaya dibebankan kepada Pembanding / semula
Penggugat;
Page 44
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 44 dari 66 halaman
b. Pembanding / semula Penggugat telah membayar lunas biaya
pemeriksaan setempat;
c. Pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada hari Senin,
tanggal 6 Februari 2017 namun pelaksanaan pemeriksaan
setempat tersebut tidak rampung / tuntas karena dihalang-
halangi oleh Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /
semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV;
d. Judex Facti sebelum menjatuhkan putusan telah menawarkan
kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /
semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV untuk kembali dilakukan
pemeriksaan setempat namun ditolak oleh Terbanding-
Terbanding / Tergugat-tergugat tersebut;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada angka 2 di
atas, maka tidak rampung / tuntas pemeriksaan setempat dalam
perkara a quo bukan terjadi karena keinginan dan / atau kesalahan
Pembanding / semula Penggugat namun karena keberatan dan
sikap penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding
II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV sehingga sangat tidak
berdasarkan hukum dan keadilan jika Judex Facti menjatuhkan
putusan yang merugikan bagi Pembanding / semula Penggugat
akibat tidak rampung / tuntasnya pelaksanaan pemeriksaan
setempat tersebut;
4. Bahwa menurut hukum, semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi harus menjadikan tindakan penghalangan dan / atau
penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /
semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV tersebut sebagai alat bukti
persangkaan atau setidak-tidaknya penilaian bagi Judex Facti
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang terbuktinya kebenaran
dalil-dalil gugatan Pembanding / semula Penggugat mengenai letak,
luas, ukuran dan batas-batas serta pihak-pihak yang secara
melawan hukum telah menguasai tanah milik Pembanding / semula
Penggugat, bukan sebaliknya menjatuhkan putusan yang justeru
merugikan Pembanding / semula Penggugat yang telah mematuhi
semua prosedur dan syarat pelaksanaan pemeriksaan setempat,
Page 45
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 45 dari 66 halaman
dan telah pula menguraikan secara gamblang dan terperinci
mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batas tanah terperkara dan
pihak-pihak yang secara melawan hukum telah;
5. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya,
maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding a quo,
yang selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri mengenai pokok
perkara dan dengan menjatuhkan putusan yang mengabulkan
gugatan Pembanding / semula Penggugat berdasarkan
pertimbangan dan bukti-bukti, sebagai berikut:
A. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan
dan mempertahankan kebenaran dalil utamanya yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Pembanding / semula Penggugat
adalah pemilik yang sah dari objek terperkara a quo
sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1. Bahwa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan
Pembanding / semula Penggugat atas objek terperkara a
quo adalah Surat Penyerahan Ganti Rugi antara JARANTI
SIMARMATA dan NURSIA PURBA, tanggal 24 Mei 1986,
yang dalam pemeriksaan perkara a quo telah diajukan ke
depan persidangan dan diberi tanda dengan Dokumen Bukti
P-1;
2. Bahwa keabsahan Dokumen Bukti P-1 tersebut telah diuji
dan disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Deli, tanggal 26 Pebruari 2007, Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 /
PN-TTD juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal
13 Agustus 2007, Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-MDN juncto
Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanggal 15 Oktober
2008, Nomor: 842 K / Pdt / 2008, yang mana ketiga putusan
tersebut diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara
a quo dan secara berurutan diberi tanda dengan Dokumen
Bukti P-2, Dokumen Bukti P-3 dan Dokumen Bukti P-4;
3. Bahwa bahkan keabsahan Dokumen Bukti P-1 tersebut telah
pula diuji dan kembali disahkan oleh Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung, tanggal 20 Oktober 2014,
Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 yang mana dalam pada halaman
Page 46
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 46 dari 66 halaman
11 dari putusan ini Hakim Agung telah memberikan
pertimbangan, berikut ini: “bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali /
Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan
Ganti Rugi dari Jaranti Simarmata, diketahui Kepala Desa
Pematang Cermai dan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi,
membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Termohon
Peninjauan Kembali / Penggugat.”;
4. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
tersebut telah pula dijadikan bukti dalam pemeriksaan
perkara a quo dan diberi tanda dengan Dokumen Bukti P-5;
5. Bahwa objek yang dipersengketakan dalam pemeriksaan
perkara Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD telah pula
diserahkan secara sempurna kepada Pembanidng / semula
Penggugat oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada
tanggal 9 November 2010 sebagaimana dibuktikan Berita
Acara Eksekusi yang Diiringi Penyerahan, Nomor: 09 / Eks /
Pdt.G / 2009 / PN-TTD (Perkara Pokok Nomor: 31 / Pdt.G /
2006 / PN-TTD) yang mana dalam pemeriksaan perkara a
quo Berita Acara tersebut dijadikan sebagai bukti surat dan
ditandai dengan Dokumen Bukti P-8;
6. Bahwa kebenaran isi dari Dokumen Bukti P-8 tersebut telah
pula dikuatkan dengan keterangan Saksi BENARI
SITUMORANG dan Saksi ISMAYUDDIN.
B. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan
bahwa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula
Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding
IV / semula Tergugat IV telah menguasai objek tanah terperkara
a quo tanpa izin / persetujuan dari Pembanding / semula
Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi BENARI
SITUMORANG dan Saksi ISMAYUDDIN maka terungkap
fakta bahwa tanah yang telah dieksekusi dan diserahkan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Pembanding /
semula Penggugat adalah seluas lebih kurang 3,5 Ha (tiga
setengah hektare) dan ternyata saat ini sebagian dari tanah
tersebut telah dikuasai oleh Terbanding I / semula Tergugat
Page 47
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 47 dari 66 halaman
I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III /
semulaTergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV,
sedangkan Pembanding / semula Penggugat hanya dapat
menguasai sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektare);
2. Bahwa fakta mengenai penguasaan secara melawan hukum
oleh Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /
semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV tersebut semakin
diperkuat dengan sikap Terbanding-Terbanding / semula
Tergugat-tergugat tersebut yang tidak bersedia atau
menolak dan menghalang-halangi dilakukannya
pemeriksaan setempat (descente / gerechtelijk
plaatsoopneming) oleh Judex Facti Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017,
padahal pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan atas
penetapan atau perintah Judex Facti yang beban biayanya
harus ditanggung oleh Pembanding / semula Penggugat.
C. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan
bahwa penerbitan surat-surat yang menjadi alas hak
penguasaan Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /
semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan
Terbanding IV / semula Tergugat IV dilakukan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dilakukan pada saat adanya sengketa di Pengadilan
sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1. Bahwa menurut Terbanding V / semula Tergugat V alas
hak yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik
Nomor 250 / Desa Pematang Cermai seluas 6.821 m2
(enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai
seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi)
adalah Surat Penyerahan Tanah, tanggal 27 Januari 1996
antara AMIR SILALAHI dan D br. LUMBANRAJA dengan
Terbanding I / semula Tergugat I namun kenyataannya
dalam pemeriksaan perkara a quo asli dari Surat
Penyerahan Tanah tersebut tidak terdapat dalam buku
warkah tanah, sehingga dengan demikian penerbitan kedua
Page 48
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 48 dari 66 halaman
sertifikat hak milik tersebut melanggar ketentuan Pasal 60
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
(tidak melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ke lapangan
dan meminta keterangan tambahan dari masyarakat sekitar
untuk mengetahui riwayat dan keadaan riel tanah yang
dimohonkan sertifikatnya) dan melanggar ketentuan Pasal
23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 serta Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997;
2. Bahwa menurut Terbanding III / semula Tergugat III alas hak
yang jadi dasar penguasaannya atas tanah terperkara a quo
adalah peralihan hak antara A. SIAGIAN dengan Terbanding
III / Tergugat III, bertanggal 19 April 2010, yang diketahui
Kepala Desa Pematang Cermai, namun dalam pemeriksaan
perkara a quo Terbanding III / semula Tergugat III tidak
pernah mengajukan bukti peralihan antara A. SIAGIAN
dengan dirinya tersebut tetapi yang diajukan hanya bukti
peralihan antara MASDA br. SIMANJUNTAK dengan
Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding III /
semula Tergugat III tidak pernah menerangkan dan
membuktikan secara hukum siapa sesungguhnya MASDA
br. SIMANJUNTAK tersebut;
3. Bahwa selain itu peralihan hak yang dilakukan Terbanding III
/ semula Tergugat III tersebut berlangsung pada saat
Kepala Desa Pematang Cermai telah memperoleh
pemberitahuan adanya eksekusi atas tanah terperkara a quo
sebagaimana dibuktikan dengan Dokumen Bukti P-10;
4. Bahwa Terbanding IV / semula Tergugat IV ada
mengajukan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh bertanggal
5 Maret 1986 yang menurutnya merupakan alas hak
Terbanding IV / semula Tergugat IV dalam menguasai tanah
terperkara secara sah menurut hukum, namun demikian
andai kata – quad non – Surat Penyerahan Tanah atau
Boroh bertanggal 5 Maret 1986 tersebut asli dan tidak
dipalsukan, maka secara hukum tanah seluas 1 Ha (satu
hektare) yang dikuasai oleh Terbanding IV / semula
Page 49
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 49 dari 66 halaman
Tergugat IV tersebut harus sudah dikembalikan kepada
Penggugat pada tanggal 4 Maret 1993 sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian yang
menyatakan bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung
7 (tujuh) tahun atau lebih dinyatakan hapus dan pemberi
gadai / pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali
tanpa harus mengembalikan uang gadai menurut ketentuan
hukum yang berlaku sehingga dengan demikian surat
tersebut tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan Terbanding
IV / semula Tergugat IV;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di
atas serta demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi
Pembanding / semula Penggugat, maka dengan segala kerendahan hati
dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima dan
mengabulkan permohonan banding a quo dengan menjatuhkan putusan
yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:
MENGADILI:
1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / semula
Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45 /
Pdt.G / 2016 / PN-Tbt, tanggal 17 Mei 2107 yang dimohonkan banding
tersebut.
DENGAN MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Para Terbanding / semula Para Tergugat untuk
seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga
puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang
terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
Page 50
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 50 dari 66 halaman
sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas
dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m;
sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang
200 m;
sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;
sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200
m;
adalah milik Pembanding / semula Penggugat yang sah menurut
hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I / semula Tergugat I,
Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III
dan Terbanding IV / semula Tergugat IV yang telah menguasai
sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut tanpa izin / persetujuan
Pembanding / semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terbanding V / semula
Tergugat V dan / atau Terbanding VI / semula Tergugat VI dalam
penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Pematang Cermai atas
nama Terbanding I / semula Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor
407 / Desa Pematang Cermai atas nama Terbanding II / semula
Tergugat II adalah bentuk tindakan melawan hukum oleh penguasa;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 250 /
Desa Pematang Cermai atas nama Terbanding I / semula Tergugat I
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai atas nama
Terbanding II / semula Tergugat II yang diterbitkan oleh Terbanding V /
semula Tergugat V maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh
Terbanding V / semula Tergugat V dan / atau Terbanding VI / semula
Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak
dan bukti kepemilikan Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding
II / semula Tergugat II dalam menguasai sebagian bidang tanah milik
Pembanding / semula Penggugat tersebut;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan / Ganti Rugi,
tanggal 19 April 2010, dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh,
bertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Milik
Tanah, bertanggal 14 Nopember 2009 maupun segala surat yang dibuat
di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh Terbanding VI /
semula Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan
alas hak dan bukti kepemilikan Terbanding III / semula Tergugat III dan
Page 51
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 51 dari 66 halaman
Terbanding IV / semula Tergugat IV dalam menguasai sebagian bidang
tanah milik Pembanding / semula Penggugat tersebut;
7. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula
Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /
semula Tergugat IV untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya
secara melawan hukum seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah
hektare) kepada Pembanding / semula Penggugat dalam keadaan
kosong dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak
sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya
putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula
Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /
semula Tergugat IV secara tanggung menanggung / tanggung renteng
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding / semula
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap
harinya apabila Terbanding-Terbanding / semula Tergugat-tergugat
tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan
mengembalikan tanah terperkara a quo kepada Pembanding / semula
Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan hak-hak
yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula
Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /
semula Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara tanggung
menanggung / tanggung renteng, tunai dan sekaligus sebesar Rp.
762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada
Pembanding / semula Penggugat terhitung sejak putusan adanya
putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta
merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada
perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula
Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /
semula Tergugat IV secara tanggung menanggung / tanggung renteng
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap
tingkatan.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan
yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Page 52
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 52 dari 66 halaman
Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, kuasa Hukum
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Surat Kontra
Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi pada tanggal 4 September 2017 dan telah diberitahukan
kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 11
September 2017, kepada Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III pada
tanggal 4 September 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada
tanggal 5 September 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada
tanggal 5 September 2017, dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada
tanggal 7 September 2017 dengan alasan sebagai berikut ;
I. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Melakukan
Kesalahan Berat Karena Telah Bertindak Partisan Atau Berpihak
Terbanding I, II, III, IV, Dengan Cara Tidak Menyelesaikan Acara
Pemeriksaan Setempat Atas Adanya Keberatan dan/atau Penolakan dari
Terbanding – Terbanding tersebut ;
- Bahwa menurut Terbanding I dan Terbanding II, keberatan
Pembanding terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara perdata Nomor :
45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017, yang menurut pendapat
Pembanding melakukan keberpihakan pada saat acara Pemeriksaan
Setempat (plaatsopneming) secara tegas dibantah oleh Terbanding I,
II, karena keberatan Pembanding sangat tidak beralasan hukum dan
telah mengabaikan asas hukum yang dipegang teguh oleh Hakim
dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.
45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017, telah melakukan
tindakan – tindakan dan tahapan – tahapan yang telah sesuai dengan
ketentuan hukum acara perdata dalam pelaksanaan pemeriksaan
setempat (plaatsopneming) terhadap perkara a quo, sehingga dalil
Pembanding yang menuduh Hakim melakukan keberpihakan adalah
dalil yang mengada – ada ;
- Bahwa dalam hal Hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata
bertindak berdasarkan asas hukum “ Audi Et Alteram Partem
(mendengarkan kedua belah pihak), “ yang mengandung arti Hakim
tidak membeda – bedakan orang – orang berperkara, memperlakukan
hak yang sama dan adil, serta masing – masing pihak harus diberi
kesempatan sama dalam memberi pendapat hukumnya ;
Page 53
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 53 dari 66 halaman
- Bahwa gugatan a quo Pembanding adalah berdasarkan atas adanya
putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26
Februari 2007, di mana Terbanding I dan II bukan merupakan pihak
yang berperkara dengan Pembanding dalam perkara perdata tersebut
(vide : Bukti P-2), akan tetapi bidang tanah milik Terbanding I dan II
berupa lahan tanah persawahan yang berbatasan langsung dengan
objek tanah sawah yang disengketakan Pembanding dalam perkara
perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 (vide :
Bukti P-2 Putusan Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD
halaman 10 poin (1), tanggal 26 Februari 2007), sehingga perbuatan
Pembanding yang menggunakan putusan perkara No.
31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 di dalam perkara a
quo untuk merebut atau menguasai tanah milik Terbanding I dan II
adalah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa hal inilah yang menjadi protes keras/keberatan para
Terbanding ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat, di mana
Pembanding berusaha menyatakan tanah milik Terbanding I, II adalah
bagian tanah yang disengketakan Pembanding dalam perkara
perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tentunya para Terbanding tidak
terima dan sangat keberatan karena para Terbanding merasa tidak
pernah berperkara atau bersengketa dengan Pembanding di dalam
perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
- Bahwa merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatu
putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak
mengikat pihak ketiga, hal ini yang melandasi keberatan Terbanding I,
II dalam perkara a quo, di mana Pembanding menggunakan putusan
perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD sebagai tameng, untuk
menguasai tanah milik para Terbanding I, II, dan tentunya bagi para
Terbanding I, II, perbuatan dari Pembanding merupakan bentuk
pelanggaran hukum terhadap asas – asas hukum perdata yang
berlaku ;
- Bahwa dalil Pembanding dalam memorie banding yang menyatakan
Judex Factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan
kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menghentikan
pemeriksaan setempat karena adanya penolakan para Terbanding I,
II, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dibantah secara
tegas oleh para Terbanding I, dan II ;
Page 54
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 54 dari 66 halaman
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah
melakukan penerapan hukum yang tepat dan cermat, di mana Majelis
Hakim telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang
berperkara dalam perkara a quo, di mana alasan hukum para
Terbanding I, II dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim,
demikian pula alasan atau dalil Pembanding, semua dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim dengan seksama, kemudian mencermati dan
mengingat situasi yang tidak kondusif dilapangan menjadi
pertimbangan Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan
agenda putusan ;
- Bahwa dari hal tersebut di atas Majelis hakim Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi sudah tepat dan benar menerapkan hukum yakni : asas
hukum Audi Et Alteram Partem (mendengarkan kedua belah pihak),
malah sebalik Pembandinglah yang melakukan pelanggaran hukum
menggunakan putusan perkara perdata No. 31/Pdt,G/2006/PN-TTD,
tanggal 26 Februari 2007, sebagai tameng untuk merebut dan
menguasai tanah milik Terbanding I, II, dan penolakkan Terbanding I,
II terhadap putusan perdata No. 31/Pdt,G/2006/PN-TTD, tanggal 26
Februari 2007, yang digunakan Pembanding dalam perkara a quo
maupun disaat pemeriksaan setempat, sudah merupakan tindakan
yang tepat dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku, karena tidak
terdapat hubungan hukum Terbanding I, II dengan putusan perdata
No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 ;
II. Tentang Judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah
Menerapkan Hukum Dengan Tidak Sebagaimana Mestinya Karena
Menyatakan Gugatan Pembanding/semula Penggugat Tidak Jelas/Kabur
(obscuur libel) Yang Disebabkan Tidak Selesainya Acara Pemeriksaan
Setempat, Sedangkan Tidak Selesainya Acara Pemeriksaan Setempat
Tersebut, Disebabkan Keberatan Dan/Atau Penolakan Dari Terbanding
I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV ;
- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Judex Factie Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Telah Menerapkan Hukum tidak sebagaimana
mestinya karena menyatakan gugatan Pembanding tidak jelas/kabur
(obscuur libel) adalah suatu pernyataan yang tidak tepat dan secara
tegas dibantah oleh Terbanding I, II ;
Page 55
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 55 dari 66 halaman
- Bahwa di awal telah ditegas oleh Terbanding I, II, yang menjadi dasar
gugatan Pembanding dalam perkara a quo adalah putusan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD,
tanggal 26 Februari 2007, di mana dalam perkara No.
31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, Nursiah Purba sebagai Penggugat
melawan Abdul Lumban Raja sebagai Tergugat I, Tohong Sihombing
sebagai Tergugat II, Marulak Sihombing sebagai Tergugat III,
Kemerdin Pakpahan sebagai Tergugat IV, Tikir Sinaga sebagai
Tergugat V dan Binari Situmorang sebagai Tergugat VI, yang menurut
Nursiah Purba (ic.Pembanding) para Tergugat menguasai tanah
miliknya seluas 3,5 Hektar yang terletak di Dusun V, Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
(vide : bukti P-2) ;
- Bahwa bila dicermati putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-
TTD, tanggal 26 Februari 2007, tentunya tidak ada kaitan hukum
dengan kepemilikan tanah dari Terbanding I, II yang lokasi tanah
berbatasan langsung dengan objek tanah yang diperkara Nursiah
Purba (ic. Pembanding) dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD,
hal ini didukung oleh asas hukum yang menyatakan bahwa : “suatu
putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak
mengikat pihak ketiga”, sehingga tidak rampung/tuntasnya
pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, merupakan
kesalahan dari Pembanding sendiri yang menggunakan putusan
perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD sebagai dasar
gugatannya dalam perkara a quo ;
- Bahwa tentang kepemilikan tanah Terbanding I, dan II dilokasi
tersebut di atas, jauh sebelum adanya sengketa perdata No.
31/Pdt.G/2006/PN-TTD, dapat dijelas keberadaan Terbanding I
dilokasi tanah sudah sejak tahun 1968, mengerjakan tanah tersebut
bersama pemilik awal tanah yakni : A. Jabohal Lumbanraja, ayah dari
Dormian Br. Lumbanraja (D. Br. Lumbanraja), kemudian Terbanding I
memperoleh tanah tersebut dengan ganti rugi kepada Dormian Br.
Lumbanraja (D. br. Lumbanraja) bersama suaminya Amir Silalahi
sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah, tertanggal Kp. Baru 27
Januari 1996 (vide : bukti surat TI, TII-6, : TI, TII-5, : TI, TII-4, : TI, TII-
3), sementara itu kepemilikan tanah Terbanding II diperoleh
Terbanding II dari Terbanding I pada tanggal 29 Mei 2000 (vide : bukti
surat TV-12) ;
Page 56
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 56 dari 66 halaman
- Bahwa pernyataan Pembanding dalam memorie bandingnya halaman
11 poin (1) yang menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 27
Januari 1996 antara Amir Silalahi dan D. Br. Lumbanraja asli dari
Surat Penyerahan Tanah tersebut tidak terdapat dalam buku warkah
tanah sehingga penerbitan sertifikat hak milik Terbanding I, II
melanggar ketentuan pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997, dan melanggar ketentuan pasal 23 dan pasal 24 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 60 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan ini secara tegas dibantah dan
ditolak oleh Terbanding I dan II ;
- Bahwa prosedur dari penerbitan sertifikat hak milik Terbanding I dan
Terbanding II telah sesuai dengan presedur hukum yang berlaku (vide
: bukti surat TV-3, TV-4, TV-5, TV-6, T-7, TV-8, TV-9, TV-10, TV-11,
TV-12, TV-13, TV-14, TV-15, TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-
21, TV-21, TV-22 dan TV-23) ;
- Bahwa kemudian kepemilikan tanah Terbanding I, II telah dikuat
dengan keterangan beberapa saksi : Martin Lumbansiantar, Hotma
Br. Siregar, dan Saksi Hotman Sinaga alias Tikir Sinaga, sehingga
dengan bukti surat – surat dan saksi – saksi yang telah diajukan oleh
Terbanding I, II, dan Terbanding V, telah menemukan dan
memberikan fakta hukum yang membenarkan kepemilikan objek
tanah sengketa seluas 6.821 M², yang terletak di Desa Pematang
Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
adalah benar milik Terbanding I dan merupakan fakta hukum yang
membenarkan kepemilikan objek tanah sengketa seluas 4.400 M²,
yang terletak di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung
Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah benar milik Terbanding
II ;
- Bahwa merupakan fakta hukum dasar gugatan dari Pembanding
dalam perkara a quo adalah putusan perdata Nomor :
31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang nota bene
putusan tersebut hanya mengikat Pembanding dengan para Tergugat
Abdul Lumban Raja sebagai Tergugat I, Tohong Sihombing sebagai
Tergugat II, Marulak Sihombing sebagai Tergugat III, Kemerdin
Pakpahan sebagai Tergugat IV, Tikir Sinaga sebagai Tergugat V dan
Binari Situmorang sebagai Tergugat VI ;
Page 57
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 57 dari 66 halaman
- Bahwa merupakan fakta hukum Terbanding I (Rapia Sinaga) dan
Terbanding II (Sabam Siahaan) bukan pihak yang digugat oleh
Pembanding (Nursiah Purba) dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/
2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, sehingga putusan tersebut
tidak dapat digunakan atau diterapkan dalam sengketa a quo ;
- Bahwa merupakan fakta hukum Pembanding yang menggunakan
putusan perdata Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari
2007 dalam perkara a quo, yang mengakibatkan tidak terlaksana
secara rampung pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, maka
Majelis Hakim terdahulu tidak mendapat kepastian mengenai letak
objek perkara, luas – luasnya, batas – batasnya dan pihak – pihak
yang menguasai objek – objek dalam perkara a quo, sehingga
dengan demikian menurut Majelis Hakim terdahulu gugatan
Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel)
adalah suatu pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, dan
telah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang
berperkara ;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan dalil – dalil hukum yang
telah disampaikan oleh Terbanding I, II dalam kontra memorie bandingnya,
maka dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
dan mengadili ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi
sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula
Penggugat dalam perkara banding ini ;
MENGADILI SENDIRI :
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :
45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam tingkat banding ini ;
Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, kuasa Hukum
Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Surat Kontra Memori
Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa
Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 5 September 2017, kepada
Page 58
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 58 dari 66 halaman
Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 4
September 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 5
September 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 29
Agustus 2017, dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 17
September 2017 dan menanggapi memori banding tersebut sebagai berikut ;
I. Judex facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kesalahan
berat karena telah bertindak partisan atau berpihak kepada
Terbanding I, II, III dan IV dengan cara tidak menyelesaikan acara
pemeriksaan setempat atas dasar adanya keberatan dan / atau
penolakan dari Para Terbanding ;
Tanggapan kami :
1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 telah dilaksanakan
sidang lapangan yang dibuka secara resmi oleh Majelis Hakim
dan didampingi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pembanding dan juga dihadiri oleh Para Terbanding dan juga
perangkat desa Pematang Cermai ;
2. Bahwa tidak benar dikatakan Para Terbanding telah
menghalang-halangi sidang lapangan untuk pemeriksaan
setempat ;
Bahwa yang sebenarnya disidang pemeriksaan setempat
adalah karena lokasi atau objek sidang lapangan adalah
berupa hamparan sawah luas yang tidak teratur letak
pematang sawah sehinbgga ketika majelis hakim bertanya
kepada Pembanding, Pembanding bingung karena si
Pembanding selaku Penggugat sendiri justru tidak tahu dimana
letak objek perkara yang digugatnya.
Bahwa karena pembanding bingung sehingga asal tunjuk saja
dari situ ke situ, tanpa bisa menjelaskan apa tanda batas /
patok atau ukuran yang diklaim sebagai milik Pembanding.
3. Bahwa atas sikap pembanding tersebut, maka para Terbanding
mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas sikap
Pembanding tersebut.
Bahwa selama pemeriksaan setempat, situasi aman
terkendali,semua berada dibawah arahan Ketua Majelis Hakim,
tidak cekcok, tidak ada adu pukul dan tidak ada ancaman
kekerasan
4. Bahwa oleh karena Pembanding tidak bisa menjelaskan diana
lokasi objek perkara sesungguhnya, sementara para
Page 59
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 59 dari 66 halaman
Terbanding bertahan bahwa lokasi objek perkara berada
ditempat lain yaitun di Parit III yaitu kurang lebih 2 Km. Dari
lokasi objek perkara.
5. Bahwa oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan
asumsi masing-masing maka Majelis Hakim menyatakan
sidang pemeriksaan lapangan sesuai dan ditutup dengan
salam-salaman antara Pembanding dengan Para Terbanding
dilapangan.
6. Bahwa tanggal 13 Maret 2017 Pembanding mengajukan lagi
pemeriksaan setempat / sidang lapangan, namun Para
Tergugat atau Para Terbanding keberatan, karena Pembanding
mengajukan sidang lapangan berdasarkan perkara Nomor :
31/Pdt.G/2005/PN.TTD sementara Para Terbanding dalam
perkara tersebut bukanlah para pihak sehingga Para
Terbanding keberatan dan menolak sidang lapangan yang
dimohonkan oleh Pembanding.
II. Tentang Judex Facti tidak Menerapkan Hukum dengan Tidak
Sebagaimana Mestinya karena Menyatakan Gugatan Pembanding /
semula Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) yang
disebabkan Tidak selesainya acara pemeriksaan setempat,
sedangkan tidak selesainya acara pemeriksaan setempat tersebut
disebabkan keberatan dan / atau Penolakan dari Terbanding
Tanggapan Kami :
1. Bahwa keberatan tersebut diatas tidak benar bahkan dalam
pertimbangan judex faqti pada halaman 77, sebagaimana
keberatan Pembanding dalam alinea 3 jelas sekali
pertimbangannya yang selengkapnya kami kutip “menimbang
bahwa dengan tidak selesainya dilakukan pemeriksaan setempat
sebagaimana objek perkara sebagaimana disebutkan dalam
gugatan Penggugat adalah sawah, maka Majelis Hakim tidak
mendapatkan kepastian mengenai objek perkara, luas-luasnya,
batas-batasnya dan pihak-pihak yang menguasai objek-objek
dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis
Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur
libel) ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat yang mendasarkan gugatanpada
perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD yang telah berkekuatan
Page 60
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 60 dari 66 halaman
hukum tetap dan telah diserahkan kepada Penggugat, dan
Penggugat telah menguasai objek tersebut, sedangkan dalam
perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, para Terbanding
bukanlah para pihak dalam perkara terdahulu, para pihak
Terbanding tidak ada terkena eksekusi atas perkara Nomor :
31/Pdt.G/2005/PN.TTD, para Terbanding tidak ada terkena
eksekusi atas perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD para
Terbanding tidak ada menguasai tanah objek perkara Nomor :
31/Pdt.G/2005/PN.TTD, dengan demikian adalah wajar jika
Majelis Hakim berpendapat ada ketidak jelasan / ada ketidak
sesuaian gugatan Penggugat / Pembanding yang mendalilkan
berdasarkan perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tersebut ;
3. Bahwa sekali lagi kami tegaskan tidak benar pernyataan
Pembanding yang menyatakan pemeriksaan setempat tidak
rampung karena dihalang-halangi Para Terbanding tapi fakta yang
terjadi adalah Pembanding menggugat para Terbanding
berdasarkan putusan hukum yang sudah inkrach dan telah
dieksekusi dan telah diserahkan kepada Penggugat sementara
dilapangan yang terjadi adalah Penggugat ingin memperluas
lahan tanahnya dengan intrik licik yaitu mengusik tanah milik
orang-orang yang sudah tua dengan asumsi karena sudah tua
mungkin kalau digugat tidak akan ada perlawanan, sehingga
Penggugat memaksakan segala cara bahkan dengan mengelabui
hukum dengan cara memakai perkara yang sudah inkrach
(perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD) untuk menguasai tanah
milik orang lain dengan cara penyerobotan memakai dasar
hukum)
4. Bahwa terkait alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat /
Pembanding yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti
P-5, Bukti P-8 akan ditanggapi sebagaiberikut :
Tanggapan Kami :
Bahwa terkait Bukti P-1 Surat Penyerahan Ganti Rugi antara
Jaranti Simarmata dan Nursia Purba tanggal 24 Mei 1986
yang diajukan dipersidangan, jelas sekali terjadi unsur
penipuan yang nyata-nyata dapat dilihat, karena Bukti P-1 ini
juga digunakan dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/
PN.TTD yang jelas menyatakan ukuran tanah 2,5 Ha.(hektar)
sedangkan di perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, yang
Page 61
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 61 dari 66 halaman
digugat adalah 3,5 Ha.(hektar) sehingga ternyata jelas tidak
bersesuaian dan tidak jelas sehinga kabur
Bahwa juga dalam perkara terdahulu tidak ada disebutkan
ukuran batas tanah, lokasi tanah, juga berada di Parit III ;
Bahwa para pihak adalah perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/
PN.TTD adalah Abdul Lumbanraja, Thohang Sihombing,
Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga, dan
Binari Situmorang, bukan Terbanding III atau Para Terbanding
Bahwa yang patut dicermati terkait perkara ini, apakah benar
Penggugat ada memiliki tanah, apakah benar Penggugat ada
melakukan jual beli dngan pihak lain ;
Bahwa jikalau hal tersebut benar tentunya Penggugat tahu
dimana letak tanah tersebut, berapa ukuran panjang lebar /
luasnya, dengan siapa tanah tersebut bersepadan ?
Bahwa jika dicermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
adalah alat bukti perkara yang sudah inkrach / berkekuatan
hukum tetap yang tentunya tidak relevan karena tidak
berhubungan hukum sama sekali dengan Terbanding III atau
dengan Para Terbanding ;
5. Bahwa Pembanding telah mampu membuktikan bahwa
Terbanding I, II, III, IV telah menguasai objek tanah terperkara
aquo tanpa ijin / persetujuan dari Pembanding kami tanggapi
sebagai berikut :
Bahwa keterangan saksi Benari Situmorang justru
memperkuat posisi Terbanding III, dimana Benari Situmorang
telah memberikan peta bidang didepan persidangan yang
menegaskan tanah milik Terbanding III tidak berada didalam
objek perkara aquo ;
Bahkan saksi Benari Situmorang menunjukan didepan
persidangan dimana bidang tanah milik Penggugat dan
dimana letak tanah Terbanding III, dimana letak tanah
Terbanding III sangat jauh letaknya dari milik Penggugat ;
6. Bahwa Pembanding telah mampu membuktikan bahwa
penerbitan surat-surat yang menjadi alas hak penguasaan
Terbanding III dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan dan dilakukan pada saat adanya sengketa
di Pengadilan, hal tersebut tidak benar.
Tanggapan kami :
Page 62
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 62 dari 66 halaman
Bahwa Tergugat III mengajukan alat bukti yang menjadi alas
hak penguasaan tergugat III atas tanahnya adalah Surat
Penyerahan Hak Dengan ganti Rugi dari Masda Br
Simanjuntak kepada Tergugat III pada tanggal 19 April 2010
yaitu Bukti T,.III-1 (dapat dilihat dari salinan putusan halaman
59)
Bahwa Masda Br Simanjuntak adalah istri yang sah dari
almarhum Agus Siagian ;
Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan Surat Jual beli
dibuat karena adanya Bukti P-10 yaitu Surat Ketua
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor
W2.U10/973/Pdt.04.10/IV/2010 tanggal 12 April 2010 perihal
menghadiri pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara No.
31/Pdt.G/2006/PN-TTD, dapat kami bantah bahwa hal
tersebut tidak benar, tidak relevan dan tidak berdasar hukum
sama sekali karena Terbanding III tidak menjadi pihak dalam
perkara tersebut, tidak menjadi saksi bahkan Terbanding III
menjadi korban kelicikan Penggugat sehingga tanah milik
Terbanding III ikut diserobot oleh Penggugat ;
Bahwa demikian juga Surat Ketua Pengadilan Negeri Nomor
W2.U10/973/Pdt.04.10/IV/2010 tanggal 12 April 2010 adalah
ditujukan kepada Kepala Desa Pematang Cermai berikut
dengan tempat objek perkara dimana lokasi, siapa para pihak
dan jika Kepala Desa mengeluarkan Surat pengesahan, Surat
Ganti Rugi antara Masda Br Simanjuntak kepada Asti Br
Gultom tentu adalah objeknya yang berada diluar objek
perkara karena Surat Pernyataan Hak Dengan Ganti Rugi dari
Masda Br Simanjuntak telah sesuai dengan ketentuan hukum
dan perundangan yang berlaku serta diketahui oleh Kepala
Dusun dan saksi-saksi yang berbatasan tanah / sepadan dan
dengan demikian keberatan dari Pembanding tidak beralasan
demi huku;
Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum yang telah disebutkan
diatas maka patut dan adil juka yang mulia Hakim Tinggia yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dari
Pemohon Banding dan menerima banding dari Terbanding III serta
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan selanjutnya
Page 63
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 63 dari 66 halaman
membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Pemohon Banding / Pembanding ;
Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding IV
semula Tergugat IV telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada
tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017, kepada Kuasa
Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 4 September
2017, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 28 Agustus 2017,
kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 29 Agustus 2017, dan
kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 7 September 2017
dengan alasan sebagai berikut ;
1. Merujuk kepada hal ichwal perkara khusus kepada Tergugat IV /
Terbanding IV pada dasarnya telah terbelenggu oleh ulah dan tingkah
laku Penggugat yang telah mengadukan Tergugat IV / Terbanding IV
melakukan tindak perkara permasalahan 263 KUHP dimana pada
peradilan MARI maupun Peradilan PK, Tergugat IV / Terbanding IV
diputus bebas ;
2. Bahwa masalah yang diadukan adalah masalah kwitansi yang
ditandatangani pleh Penggugat dari Suami Penggugat dilingkari oleh
Penggugat ;
3. Bahwa tidakan / perbuatan Penggugat berlanjut lagi dalam menggiring
Tergugat IV / Terbanding IV untuk duduk sebagai Tergugat IV dalam
perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD tanggal 26 Februari
2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/Pdt/2007/PT.MDN
tanggal 13 Agustus 2007 jo. Putusan MARI nomor :842K/Pdt/2008/
tanggal 15 Oktober 2008 jo. Putusan PK Nomor 278 PK/Pdt/2014
tanggal 20 Oktober 2014 dan telah dieksekusi ;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah dengan penanganan hukum oleh pihak
yang berkompeten ke Pengadilan Negeri tebing Tinggi, Penggugat
membuat gugatan lagi dengan register Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt
yang putusannya berbunyi yaitu :
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat V sepanjang mengenai gugatan kabur (obscuur libel);
DALAM POKOK PERKARA
Page 64
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 64 dari 66 halaman
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh
enam ribu rupiah)
5. Melihat dan mempelajari alasan-alasan Pembanding / Penggugat awal
maka alasan-alasan hukumnya tidak beralasan dan justru Hakim / judex
facti telah benar didalam memutuskan dan mengadili perkara untuk
hingga memutuskan sebagaimana disebut diatas ;
6. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana hal tersebut diatas kami
Tergugat IV / Terbanding IV memohon kepada majelis Hakin untuk
berkenan mengambil putusan sebagai berikut :
MENGADILI
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam
perkara aquo untuk seluruhnya ;
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding ;
Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara
Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / PDT.G / 2016 / PN
Tbt. tanggal 17 Mei 2017 kepada kuasa Hukum Penggugat / Pembanding
pada tanggal 24 Juli 2017, dan Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II /
Terbanding, I dan II pada tanggal 18 Juli 2017, kepada Tergugat III /
Terbanding III pada tanggal 13 Juli 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding
IV pada tanggal 13 Juli 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada
tanggal 13 Juli 2017 dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada
tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang
berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan
mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi
Nomor 45 / PDT.G / 2016 / PN Tbt. tanggal 17 Mei 2017 tersebut
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan
tersebut ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang – undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Page 65
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 65 dari 66 halaman
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah
membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal
17 Mei 2017, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Juli
2017 serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II
tanggal 4 September 2017, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum
Tergugat III tanggal 24 Agustus 2017, serta Kontra Memori Banding dari
Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah
diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan
dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara, telah
tepat dan benar menurut hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi
Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut
hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya
sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt
tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat
berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara
dikedua tingkat pengadilan ;
Mengingat pasal - pasal dan ketentuan peraturan - peraturan
Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang
dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,
Page 66
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 66 dari 66 halaman
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam Permusywaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017,
oleh YANSEN PASARIBU SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta ADI
SUTRISNO, SH.MH. dan NUR HAKIM, SH.MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 362 / PDT / 2017
/ PT.MDN. putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 5
Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta LUHUT BAKO,
SH sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
ADI SUTRISNO, SH.MH. YANSEN PASARIBU, SH
ttd
NUR HAKIM, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd
LUHUT BAKO, SH.
Biaya-Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )