Top Banner
PENGADILAN TINGGI MEDAN Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 66 halaman P U T U S A N Nomor 362/PDT/2017/PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : NURSIAH PURBA : umur 74 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Medan, Gang Air Bersih, RT 002, RW 001, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. TRI PURNOWIDODO, S.H.. 2. BAHREN SAMOSIR, S.H. 3. RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H. dan 4. SATRIA BAKTI SIHOMBING, S.H., M.H. masing-masing berprofesi sebagai Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara – 21216 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2016, semula disebut sebagai PENGGUGAT. Sekarang sebagai PEMBANDING ; LAWAN 1. RAPIA SINAGA atau yang ditulis juga dengan RAPIA BORU SINAGA, umur + 68 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ; 2. SABAM SIAHAAN, umur + 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberi Kuasa kepada MANAHAN, SH Advokat / Pengacara, konsultan Hukum dan Penasehat hukum pada KANTOR HUKUM
66

PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Jul 26, 2019

Download

Documents

HoàngAnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 66 halaman

P U T U S A N Nomor 362/PDT/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam

pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

NURSIAH PURBA : umur 74 tahun, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat

tinggal di Jalan Medan, Gang Air Bersih, RT 002, RW 001,

Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota

Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada: 1. TRI PURNOWIDODO, S.H.. 2.

BAHREN SAMOSIR, S.H. 3. RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.

dan 4. SATRIA BAKTI SIHOMBING, S.H., M.H. masing-masing

berprofesi sebagai Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor

Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan

Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan,

Sumatera Utara – 21216 berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 2 Agustus 2016, semula disebut sebagai

PENGGUGAT. Sekarang sebagai PEMBANDING ;

LAWAN

1. RAPIA SINAGA atau yang ditulis juga dengan RAPIA BORU SINAGA,

umur + 68 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang

Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut sebagai

TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ;

2. SABAM SIAHAAN, umur + 46 tahun, jenis kelamin laki-laki,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan,

Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, semula disebut

sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberi Kuasa

kepada MANAHAN, SH Advokat / Pengacara, konsultan

Hukum dan Penasehat hukum pada KANTOR HUKUM

Page 2: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 2 dari 66 halaman

MANAHAN SEMBIRING, SH & REKAN, beralamt di Jalan

Pasar III Gg Cempaka No 11 Medan Perjuangan berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2016;

3. ASTI GULTOM atau yang ditulis juga dengan ASTI BORU GULTOM,

umur + 80 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang

Bedagai, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada 1. FIRMAN M. SINAGA, SH 2. SABAM PARSAORAN

SINAGA, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada

KANTOR HUKUM SINAGA S & REKAN berkantor di Jl. Jln.

Gatot Subroto No 45 Lk II Kel. Pabatu / Jln. Langsat Nomor 11

Kelurahan Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi

Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

23 September 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III ;

4. MARSAULINA SIBORO atau yang ditulis juga dengan MARSAULINA BORU SIBORO, umur + 85 tahun, jenis kelamin perempuan,

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V Pegatalan,

Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam hal ini

memberikan Kuasa Insidentil kepada SARIAMAN SAGALA, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2016

dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

tanggal 22 Desember 2016 No. 189 / SK / 2016 / PN.Tbt.

semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai

TERBANDING IV ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Kementerian Negara

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional c.q.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Utara c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai,

yang dalam hal ini secara hukum diwakili oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, berkantor di Jalan

Negara KM 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. SABAR SINAGA, S.H 2.

MASNIARI SITUMORANG, S.H 3. ANDI DERMAWAN LUBIS,

Page 3: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 3 dari 66 halaman

ST.,MSi. 4. SOFYAN HADI SYAM, S.H 5. HASYANUL ARIEF,

S.E.,S.SiT 6. ZULKIFLI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10

Oktober 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT V,

sekarang sebagai TERBANDING V ; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai c.q. Pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin

c.q. Pemerintah Desa Pematang Cermai, yang dalam hal ini

secara hukum diwakili oleh Kepala Desa Pematang Cermai,

berkantor di Kantor Kepala Desa Pematang Cermai, semula

disebut sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai

TERBANDING VI ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I mengajukan surat gugatannya yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi

pada tanggal 7 September 2016 dengan Register Nomor 45 / PDT.G /

2016 / PN.Tbt yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas

35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga

setengah hektare) yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V

Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-

batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini:

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas

dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah

dipasangkan patok besi;

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang

200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,

dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200

m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

Page 4: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 66 halaman

2. Bahwa keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah

sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah diuji dan diberi

keputusan yang bersifat final dan mengikat oleh lembaga Peradilan

dalam perkara antara Penggugat melawan ABDUL LUMBAN RAJA,

TOHONG SIHOMBING, MARULAK SIHOMBING, KEMERDIN

PAKPAHAN, TIKIR SINAGA dan BINARI SITUMORANG melalui

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G /

2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 juncto Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus

2007 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt

/ 2008 tanggal 15 Oktober 2008 juncto Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober

2014;

3. Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas telah pula selesai

dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana

dibuktikan dengan Berita Acara Sita Konstatering Nomor: 09 / Eks /

Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 15 Juni 2010 juncto Berita Acara

Eksekusi Yang Diiringi Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 /

PN-TTD tanggal 9 November 2010;

4. Bahwa atas eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas Tergugat II

bersama dengan ARDEN SINAGA, FURIDA Br. SINAGA, LINGSERIA

Br. OPUSUNGGUH, dan RIBUT NAINGGOLAN telah mengajukan

upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ke Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi Deli dan terdaftar dalam register perkara Nomor:

06 / Pdt.Plw / 2011 / PN-TTD, yang mana pada tanggal 7 Maret 2012

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan yang

menyatakan bahwa perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verklaard), dan putusan perkara perlawanan pihak ketiga

ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van

bewijsde);

5. Bahwa walau pun lembaga Peradilan yang berkekudukan sebagai

benteng terakhir (the last resort) dalam upaya penegakan kebenaran

dan keadilan telah mengesahkan kepemilikan Penggugat atas bidang

tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan telah pula

menyerahkan bidang tanah dimaksud kepada Penggugat namun pasca

penyerahan tersebut hingga saat ini Penggugat terhalang haknya

Page 5: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 5 dari 66 halaman

untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah dimaksud

karena:

a. sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud

pada angka 1 di atas, pada sisi selatannya telah dikuasai dan

diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin /

persetujuan dari Penggugat;

b. sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud

pada angka 1 di atas, pada sisi baratnya telah dikuasai dan diusahai

oleh Tergugat IV tanpa izin / persetujuan dari Penggugat;

yang mengakibatkan sebagian patok besi yang telah dipasang pada

sudut-sudut batas bidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi

hilang;

6. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bidang

tanah yang mereka kuasai dan usahai tersebut merupakan bidang

tanah milik mereka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa

Pematang Cermai seluas 6.821 m2 (enam ribu delapan ratus dua

puluh satu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa

Pematang Cermai seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter

persegi) yang mana kedua Sertifikat Hak Milik ini diterbitkan oleh

Tergugat V pada tahun 2008 berdasarkan usulan pemberian hak milik

atas tanah objek landreform yang diajukan Tergugat VI;

7. Bahwa menurut Tergugat III bidang tanah yang dikuasai dan

diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya yang (seolah-

olah) telah diganti rugi secara sah dari A. SIAGIAN seluas lebih kurang

5.285 m2 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi)

berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010

yang diketahui / dilegalisasi oleh Tergugat VI yang mana sebelumnya

bidang tanah tersebut diperoleh A. SIAGIAN dari S. SINAGA dengan

cara ganti rugi, padahal sesungguhnya bidang tanah yang diganti rugi

antara S. SINAGA dan A. SIAGIAN tersebut berbeda dengan bidang

tanah yang diganti rugi antara A. SIAGIAN dan Tergugat III;

8. Bahwa sedangkan menurut Tergugat IV bidang tanah yang dikuasai

dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas

lebih kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan

Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, bertanggal 5 Maret 1986, dan

Surat Pernyataan / Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 Nopember

2009 yang diketahui / dilegalisasi oleh Tergugat VI;

Page 6: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 6 dari 66 halaman

9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin /

persetujuan dari Penggugat tersebut adalah bentuk tindakan yang telah

memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga sangat

berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat-tergugat tersebut

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

daad);

10. Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat V dan Tergugat VI

yang telah menerbitkan segala bentuk surat yang dapat dijadikan alas

hak mau pun bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II dalam

menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan

sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige

overheidsdaad) karena surat-surat tersebut diterbitkan atas bidang

tanah yang pada saat itu sedang terdapat sengketa kepemilikan di

dalamnya, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan

keadilan jika Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Pematang Cermai

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai mau pun

surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat V dan / atau Tergugat

VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti

kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai sebagian

bidang tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak

berkekuatan hukum;

11. Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat VI yang telah

melegalisasi Surat Penyerahan / Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan

Surat Pernyataan / Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 Nopember

2009 maupun segala surat yang dapat dijadikan alas hak mau pun

bukti kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai

sebagian tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige

overheidsdaad), sehingga dengan demikian surat-surat tersebut harus

pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

IV telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dengan cara

melawan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika

Tergugat-tergugat tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah

terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan keadaan kosong

dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa

Page 7: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 7 dari 66 halaman

maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya

putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa demi menjamin dipatuhinya tuntutan pengosongan dan

pengembalian bidang tanah milik Penggugat yang telah dikuasai

secara melawan hukum oleh Tergugat-tergugat tersebut, maka sangat

wajar dan berdasarkan kemanfaatan jika Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung menanggung /

tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap

harinya apabila Tergugat-tergugat tersebut tidak mematuhi atau lalai

untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara a quo

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan

hak-hak yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam

perkara ini;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara

a quo telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat,;

15. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut adalah sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian, sebagai

berikut :

Hilangnya keuntungan Penggugat akibat tidak dapat mengambil

manfaat ekonomis atas tanah terperkara a quo seluas lebih kurang

2,5 Ha (dua setengah hektare) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

selesainya pelaksanaan eksekusi tahun 2010 hingga tahun 2015 yang

diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian yang timbul akibat Penggugat harus mengeluarkan biaya

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibutuhkan

untuk pembayaran honorarium Advokat, biaya transportasi dan

akomodasi dalam rangka mempertahankan hak Penggugat atas tanah

terperkara a quo, ;

16. Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah

karena munculnya kekhawatiran pada diri Penggugat mengenai

keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi objek perkara a

quo sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta

pikiran Penggugat, yang mana sesungguhnya kerugian moril tersebut

tidak dapat dinilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan

Page 8: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 8 dari 66 halaman

adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit

dan dapat diukur dengan nilai materil, maka Penggugat dalam perkara

a quo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril tersebut diakibatkan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka sangat

memenuhi rasa keadilan jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar

ganti kerugian secara tanggung menanggung / tanggung renteng, tunai

dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) terhitung sejak putusan adanya putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa

(dwangsom) dalam perkara a quo sehingga tidak menjadi hampa begitu

saja (illusoir), maka sangat tidak berlebihan apabila Penggugat

memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik benda

bergerak maupun tidak bergerak (yang jenis dan spesifikasinya akan

diuraikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan sita

nantinya);

19. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III dan Tergugat IV akan mengalihkan tanah terperkara milik

Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang sudah tentu hal tersebut

akan semakin merugikan Penggugat, dan guna menghindari hal

tersebut maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tanah

terperkara milik Penggugat tersebut diletakkan sita penjagaan

(revindicatoir beslaag);

20. Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan dasar diajukannya Gugatan a

quo merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum,

maka sangat patut dan wajar jika putusan atas perkara ini dinyatakan

dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar

bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VI merupakan pihak yang dikalahkan dalam

perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat-tergugat

tersebut dihukum secara tanggung menanggung / tanggung renteng

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Page 9: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 9 dari 66 halaman

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka

dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada

Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan menunjuk

Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a

quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada

suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian

menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Penggugat, yang amar

lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sita penjagaan

(revindicatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan

berharga;

3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga

puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang

terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan

tanah Jaholang, dengan lebar 175 m;

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200

m;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 m;

adalah milik Penggugat yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat IV yang telah menguasai sebagian bidang tanah milik

Penggugat tersebut tanpa izin / persetujuan Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat V dan / atau

Tergugat VI dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa

Pematang Cermai atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor

407 / Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat II adalah bentuk

tindakan melawan hukum oleh penguasa;

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 250 /

Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik

Nomor 407 / Desa Pematang Cermai atas nama Tergugat II yang

Page 10: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 10 dari 66 halaman

diterbitkan oleh Tergugat V mau pun surat-surat lain yang diterbitkan oleh

Tergugat V dan / atau Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan

untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat

II dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut;

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan / Ganti Rugi,

tanggal 19 April 2010, dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh,

bertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Milik

Tanah, bertanggal 14 Nopember 2009 maupun segala surat yang dibuat

di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh Tergugat VI

yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti

kepemilikan Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai sebagian

bidang tanah milik Penggugat tersebut;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk

mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum

seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah hektare) kepada Penggugat

dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak

gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak

adanya putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara

tanggung menanggung / tanggung renteng membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-tergugat tersebut tidak

mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah

terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa

dibebani dengan hak-hak yang memberatinya terhitung sejak adanya

putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V dan Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian secara tanggung

menanggung / tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak adanya

putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta

merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada

perlawanan, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V dan Tergugat VI secara tanggung menanggung / tanggung renteng

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Page 11: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 11 dari 66 halaman

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan

yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat I dan II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14

November 2016 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. EKSEPSI

a. Kewenangan Absolut (Pasal 160 R.Bg / 134 Hir)

- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertifikat

Hak Milik No. 250 / 2008, atas nama pemegang hak Rapia Boru

Sinaga (ic. Tergugat I) dan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 407

Tahun 2008, atas nama pemegang hak Sabam Siahaan (ic. Tergugat

II), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Serdang Bedagai (ic. Tergugat V);

- Bahwa menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II yang

disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah

mengangkut permasalahan sengketa Tata Usaha Negara,

dikarenakan berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha

Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas,

sehingga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ini adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan Pengadilan

Negeri;

b. Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa (Pasal 32 ayat 2 Peraturan

Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997);

- Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah

yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan

hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara

nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa bilamana memperhatikan pasal tersebut diatas, pengajuan gugatan

dalam perkara ini telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan

tersebut diatas atau sudah kadaluwarsa (exceptio temporis) karena sertifikat

Page 12: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 12 dari 66 halaman

Tergugat I dan II sudah terbit ditahun 2008 sehingga keberatan yang

doajukan oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara ini sudah melewati

batas 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat Tergugat I dan II maka gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

c. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona.

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II

sebagai pihak dalam gugatannya, dimana gugatan yang diajukan

Penggugat ini bersumber dari Putusan Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 /

PN-TTD tanggal 26 Februari 2007;

- Bahwa didalam Putusan Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD

tanggal 26 Februari 2007, pihak-pihak yang bersengketa adalah

Nursiah Purba (ic. Penggugat) dengan Pihak Abdul Lumban Raja

selaku Tergugat I, Tohong Sihombing selaku Tergugat II, Marulak

Sihombing selaku Tergugat III, Kemerdin Pakpahan selaku Tergugat

IV, Tikir Sinaga selaku Tergugat V dan Binari Situmorang

selakuTergugat VI, dalam perkara tersebut;

- Bahwa bagaimana mungkin didalam gugatan ini Penggugat menarik

Rapia Sinaga dan Sabam Siahaan sebagai Tergugat I dan II

sementara mereka bukan pihak yang berperkara didalam perkara

perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007

malah Rapia Sinaga merupakan saksi dalam perkara perdata No. 31 /

Pdt.G / 2006 / PN-TTD dimana saksi Rapia Sinaga adalah pemilik

tanah yang berbatasan dengan tanah persawahan yang

disengketakan dalam perkara perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD

tanggal 26 Februari 2007 ;

- Bahwa hal ini telah jelas membuktikan bahwa Pengggugat telah keliru

menarik Tergugat I dan II didalam perkara ini (error in persona)

karena Tergugat I dan II bukan pihak yang bersengketa dengan

Pengggat didalam sengketa perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD

dan tanah milik Tergugat I dan II tidaklah objek yang disengketa

dalam perkara perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD yang menjadi

dasar atau sumber gugatan Penggugat dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gutana Penggugat terdapat kekeliruan mengenai

pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (error in

persona) maka gugatan Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan

ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Page 13: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 13 dari 66 halaman

d. Tidak Jelas Obiek Sengketa (obscuur libel):

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Pemilik yang

sah atas sebidang tanah seluas 35.000 m2 atau 3,5 Ha yang terletak

setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran:

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas

dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah

dipasangkan patok besi;

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang

200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,

dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200

m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

- Bahwa kemudian dalam gugatannya, dalil Penggugat juga

menyatakan keabsahan kepemilikan Penggugat di atas telah diuji dan

diberi keputusan yang bersifat final dan melalui Putusan Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal

26 Februari 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 juncto Putusan

Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15

Oktober 2008 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari hal ini

jelas sumber atau yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah

putusan yang diuraikan diatas, sehingga gugatan Penggugat saat ini

tidak boleh bertentangan dengan isi yang termuat dalam putusan

tersebut;

- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 31

/ Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007 dasar kepemilikan

Penggugat adalah suami Penggugat almarhum Mhd Ali dari Ishak

Lubis, penyerahan hak tersebut dilakukan dengan cara ganti rugi

yang dilakukan dihadpan Kepala Desa Pematang Cermai yang

luasnya 2,5 hektar yang terletak di Desa Pegatalan Pondok Seng

Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang

Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Parit III

- Sebelah barat berbatas dengan : Samin

Page 14: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 14 dari 66 halaman

- Sebelah selatan berbatas dengan : S. wijaya

- Sebelah utara berbatasan dengan : Saniman

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 1986 Penggugat ada

mengganti rugi lagi tanah yang kebetulan seperinggan dengan tanah

yang diganti rugi dari Ishak Lubis dari Jaranti Simarmata seluas

kurang 1 Ha dengan cara penerahan ganti rugi yang diketahui oleh

Kepala Desa Pematang Cermai sehingga dalam Surat

Penyerahannya luasnya yang tadinya 2,5 Ha di dalam suratnya dibuat

menjadi 35.000 m2 (3,5 ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang

Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Suhar

- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Parit

- Sebelah barat berbatas dengan : Jaholang

- Sebelah selatan berbatas dengan : Saniman

- Bahwa dilihat dari batas-batas tanah milik Penggugat terdapat

perbedaan batas disebelah selatan dimana didalam gugatan ini

disebut sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar sementara

didalam putusan No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD sebelah selatan

berbatas dengan tanah Saniman hal ini membuktikan kalau

Penggugat tidak cermat dalam menetapkan batas-batas tanahnya

yang menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur

libel) oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan ukuran lebar 175 m

dan ukuran panjang 200m sementara Penggugat menyebutkan

keabsahan kepemilikan Penggugat adalah keputusan No. 31 / Pdt.G /

2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2007 dimana didalam putusan

tersebutukuran tanah Penggugat tidak ada tertulis 175 m dan

panjang 200 m hal ini menimbulkan objek sengketa menjadi tidak

jelas karena adanya perbedaan ukuran yang dari tidak menjadi

adasementara Putusan Pengadilan itu tidak boleh dikurangi atau tidak

boleh dilebihi dari yang diputuskan bahkan didalam amar juga tidak

disebutkan ukuran lebar dan panjangnya tanah milik Penggugat

sehingga Tergugat I dan II berpendapat bahwa Pengguga tidak

cermat dalam mengajukan gugatan dimana objek sengketa tidak jelas

ukurannya karena tidak sesuai dengan apa yang diputuskan didalam

Putusan No. 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari

Page 15: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 15 dari 66 halaman

2007yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh karenanya

sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus

dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas

merupakan bagian yang tidak terpisah dengan jawaban yang diajukan Kuasa

Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata No. 31 / Pdt.G / 2006 /

PN-TTD yang selanjutnya diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan

membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat

dalam perkara ini terkecuali apa yang secara tegas diakui dalam

jawaban ini;

2. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini yang dilakukan oleh

Penggugat Perdata sebelumnya yakni Putusan Perdata Nomor: 31 /

Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus

2007 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt /

2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung R.I. Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober

2014;

3. Bahwa di dalam putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara adalah

Nursiah Purba melawan pihak Pihak Abdul Lumban Raja, Tohong

Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan

Binari Situmorang dalam perkara sengketa tanah yang menurut Nursiah

Purba (ic. Penggugat) tanah tersebut diperolehnya dari Ishak Lubis

seluas 2,5 hektar pada tanggal 16 Oktober1981 yang terletak di Desa

Pegatalan Pondok Seng Pematang Cermai Kecamatan Tanjung

Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Parit III

- Sebelah barat berbatas dengan Samin

- Sebelah selatan berbatas dengan S. wijaya

- Sebelah utara berbatasan dengan Saniman

Dan Nursiah Purba (ic.Penggugat) juga ada mengganti rugi dari Jaranti

Simarmata seluas lebih kurang 1 Ha yang menurut Nursiah Purba

seperinggan dengan tanah yang diganti rugi dari Ishak Lubis sehingga

Page 16: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 16 dari 66 halaman

tanahnya menjadi 3,5 ha pada tanggal 24 mei 1986 yang terletak di

Dusun V Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suhar

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Parit

- Sebelah barat berbatas dengan Jaholang

- Sebelah selatan berbatas dengan Saniman

4. Bahwa dapat dilihat dari uraian diatas yang mana Rapia Sinaga (Ic.

Tergugat I) dan Sabam Siahaan (Ic. Tergugat II) tidak merupakan pihak

yang berperkara dalam putusan perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD

tanggal 26 Februari 2007 sehingga tidak dibenarkan oleh hukum kalau

Penggugat mengatasnamakan Putusan No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD

tanggal 26 Februari 2007 mengkeim tanah Penggugat berada diatas

tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, karena hal ini bertentangan

dengan asas hukum yang menyatakan “suatu putusan hanyalah

mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”;

5. Bahwa kemudian kalau diperhatikan di dalam putusan perdata No 31 /

Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 disebutkan bahwa

Rapia Sinaga (Ic. Tergugat I) adalah selaku saksi yang telah diangkat

sumpah dengan memberikan keterangan bahwa tanah miliknya

berbatasan dengan tanah persawahan yang menjadi sengketa, hal ini

membuktikan bahwa objek sengketa tanah yang dikuasai oleh Nursiah

Purba (ic. Penggugat) didalam perkara perdata No 31 / Pdt.G / 2006 /

PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 tidak termasuk objek tanah yang

dimiliki Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak yang

berperkara dengan Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G /

2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 dan objek tanah yang dimiliki

Tergugat I dan Tergugat II, bukan bagian tanah yang digugat oleh

Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD maka

dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II

tanpa ijin menguasai tanah Penggugat adalah dalil yang tidak benar

atau tidak memilki dasar hukum, malahan yang sebenarnya adalah

terdapat niat jahat dari Penggugat yang ingin merampas tanah hak milik

Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan putusan perdata No

31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 sebagai tameng

Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggunakan putusan perdata No

Page 17: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 17 dari 66 halaman

31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 untuk merampas

tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dapatlah dikwalifikasikan

perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini

berdasarkan atau bersumber dari putusan No 31 / Pdt.G / 2006 /

PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 secara tegas Tergugat I dan

Tergugat II menolak atau membantah tentang letak tanah, luas, batas-

batas dan ukuran tanah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya

ini;

9. Bahwa menurut Penggugat didalam gugatan luas tanahnya adalah 3,5

Ha terletak di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan

Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara, dengan batas-batas dan ukuran:

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas

dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m, dan dahulu telah

dipasangkan patok besi;

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang

200 m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m,

dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200

m, dan dahulu telah dipasangkan patok besi;

10. Bahwa bila memperhatikan dalil gugatan diatas tentunya bertentangan

dengan ukuran dan batas-atas yang terdapat didalam putusan perdata

No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 dimana

didalam putusan tersebut Penggugat tidk mempunyai ukuran tanahnya

lebar dan panjang akan tetapi didalam gugatan perkara ini tiba-tiba

Penggugat memiliki ukuran tanah mempunyai lebar 175 meter dan

panjang 200 meter hal ini menampakkan kalau Penggugat telah

merekayasa ukuran lebar dan panjang tanahnya agar seolah-olah

cocok dengan ukuran luas tanahnya seluas 3,5 Ha tersebut nampak

sekali akal bulus dari Penggugat;

11. Bahwa kemudian batas tanah Penggugat didalam gugatannya sebelah

selatan berbatasan dengan tanah Siregar namun didalam putusan

perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 tanah

Penggugat sebelah selatan berbatasan dengan Saniman, sehingga

kelihatan sekali Penggugat tidak tahu pasti batas-batas tanahnya

sehingga luas tanah Penggugat pun menjadi tidak jelas;

Page 18: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 18 dari 66 halaman

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan tanpa alasan mentakan kalau

Penggugat sebenarnya tidak tahu luas, batas-batas serta ukuran objek

tanahnya yang disengketakan dalam perkara ini, Penggugat hanya

menduga-duga saja, hal ini dikuatkan dari gugatan Penggugat

sebelumnya dalam perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt yang

menggugat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sama dengan

gugatan ini, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 250 / Tahun 2008 Sertifikat

Hak Milik No. 407 / Tahun 2008 dimana tanah Penggugat didalam

perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt ukuran tanah milik Penggugat 200

m dan 125 m untuk luas 2,5 Ha yang diganti rugi Penggugat dar Ishak

Lubis dan yang diganti rugi Penggugat dari Jaranti SImarmata 1,6 Ha

dengan ukuran 200 m dan 80 m, kalau dibandingkan dengan gugatan a

quo maka didapati perbedaan luas, batas-batas dan ukuran panjang /

lebar tanah yang disengketakan, walaupun perkaranya tetap sama;

13. Bahwa kemenangan Penggugat dalam perkara perdata No 31 / Pdt.G /

2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007, letak tanah Penggugat

adalah berada di Parit III karena tanah Penggugat disebelah timur

berbatas dengan Parit III sesuai dengan surat alas hak Penggugat

berupa surat penyerahan hak tanggal 16 Oktober 1981 dari Ishak Lubis

dan surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986 dari Jaranti

Simarmata sementara objek tanah milik Tergugat I dan Tergugat II

berada dilokasi Parit Induk / Tali Air Induk yang jaraknya sangat jauh

dari Parit III yang merupakan lokasi tanah Penggugat;

14. Bahwa alas hak Penggugat berupa surat penyerahan ganti rugi tanggal

24 Mei 1986 yang menjadi bukti surat Penggugat dalam perkara

perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD dan juga menjadi bukti surat

dalam perkara No 54 / Pdt.G2015 / PN.Tbt sangat diragukan

kebenaranyya karena di dalam surat penyerahan ganti rugi tanggal 24

Mei 1986 tersebut menyatakan letak tanah Penggugat terletak di

DUsun V (lima) Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai);

15. Bahwa penyebutan Dusun V (lima) dalam surat diatas yang menjadi

alas hak kepemilikan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta

hukum karena Dusun V (lima) Desa Pematang Cermai belum trebentuk

pada tahun 1986 (vide: alas hak Penggugat surat penyerahan ganti rugi

tanggal 24 Mei 1986) dimana Dusun yang ada di Desa Pemtang

Cermai tahun 1986 masih sampai Dusun IV (empat) dimana Kampung

Baru da Penggatalan masuk dalam Dusun IV (empat) kemudian ditahun

Page 19: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 19 dari 66 halaman

1995 barulah ada pemekaran menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Iv

Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan, sehingga manapun mungkin

terjadi penyebutan Dusun V (lima) didalam alas hak milik Penggugat

surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986 sementara Dusun V

(lima) belum terbentuk pada waktu itu, hal inilah yang membuat

Tergugat I dan Tergugat II beranggapan alas hak milik Penggugat

berupa surat penyerahan ganti rugi dari Jaranti Simarmata adalh surat

yang direkayasa dan surat ini yang digunakan Penggugat guna

merampas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya

telah berhasil menguasai tanah Abdul Lumban Raja, Tohong

Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan dan Tikir Sinaga

melalui putusan No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari

2007;

16. Bahwa dugaaan rekayasa surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei

1986 yang menjadi alas hak dari Penggugat dalam perkara ini, makin

diperkuat dengan tidak tercantumnya nama dan tandatangan dari

Kepala Dusun V Penggatalan di dalam surat itu, dan Camat Tanjung

Beringin juga tidak disebutkan nama dan tidak ada tandatangannya

dalam surat tersebut;

17. Bahwa kemudian surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei 1986

yang menjadi alas hak kepemilikan tanah Penggugat di dalam surat

tersebut menyatakan bahwa sebelah utara berbatas dengan Suhar

alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto memiliki tanah di Dusun

IV Penggatalan Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten dati II Deli Serdang adalah pada tanggal 20 Agustus 1988

dimana Suhar alias Suharto memperoleh tanah tersebut dari Jamak

Saragih seluas 10.000 m2, sehingga bagaimana mungkin tanah milik

Penggugat dengan alas hak surat penyerahan ganti rugi tanggal 24 Mei

1986 didalam surat tersebut menyatakan sebelah utara berbatas

dengan tanah Suhar alias Suharto sementara Suhar alias Suharto baru

membeli tanah di Dusun IV Penggatalan Desa Pematang Cermai

ditahun 1988;

18. Bahwa tentang adanya Tergugat II mengajukan upaya hukum

perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi dari Putusan Pengadilan

Negeri Tebig Tinggi Deli Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26

Februari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT /

2007 / PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan Kasasi

Mahkamah Agung R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober

Page 20: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 20 dari 66 halaman

2008 sudah dijelaskan dalam putusan perlawanan tidak dapat

diterima(niet ontvankelijke verlaard) dengan alasan tidak data diajukan

perlawanan melainkan harus dengan bentuk gugatan, sehingga

masalah pokok perkara belum diperiksa dan belum diputuskan oleh

Pengadilan;

19. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dalam perkara ini adalah Sertifikat

Hak Milik No. 250 / Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung

Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, atasnama Rapia Sinaga (Ic.

Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Serdang Bedagai dalam perkara ini sebagai Tergugat V, dimana

penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan alas hak yang sah yaitu Surat

Penyerahan Tanah dari Dormian Br. Lumbanraja (D. Br. Lumban raja) /

Amir Silalahi kepada Rapia Sinaga tanggal 27 januari 1996 sedangkan

dasar kepemilikan Tergugat II adalah Sertifikat Hak Milik No. 407 / Desa

Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang

Bedagai atas nama Sabam Siahaan (Ic. Tergugat II) merupakan

sebahagian dari objek tanah milik Rapia Sinaga tersebut datas, yang

telah diserahkan haknya kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Ganti

Rugi tertanggal 29 Mei 2000);

20. Bahwa bidang tanah milik (D. Br. Lumban raja) dan Amir Silalahi (suami

Dormian Br. Lumbanraja) yang telah diserahkan kepada Tergugat I,

sebagaimana menurut surat penyerahan tanah tanggal 27 Januari 1996

adalah seluas ± 9.300 m2 (Sembilan ribu tiga ratus meter persegi)

terletak di Desa Pematang Cermai dahulu dikenal dengan Dusun IV Kp.

Baru Desa Pematang Cermai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara watas dengan Yasiman Siahaan 168 M

- Sebelah Timur watas dengan Parit 50 M

- Sebelah Barat watas dengan Op. Herli Sinaga 50 M

- Sebelah Selatan watas dengan Op. Darasian 204 M ;

21. Bahwa adapun bidang tanah milik Dormian Br. Lumbanraja / Amir

Silalahi yang diserahkan kepada Tergugat I sebagaimana menurut

Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Januari 1996 tersebut, dahulunya

merupakan bidang tanah yang telah diusahai oleh A. Jabohal

Lumbanraja, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Penyerahan

tanggal 19 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Dusun IV Kp. Baru

dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pematang Cermai;

22. Bahwa secara fisik objek tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah

merupakan lahan persawahan (Landreform), yang mana sejak tahun

Page 21: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 21 dari 66 halaman

1968 Tergugat I turut bersama A. Jabohal Lumbanraja, dan Dormian Br.

Lumbanraja (anak kandung dari A. Jabohal Lumbanraja) mengerjai dan

mengusahai tanah dimaksud dengan bertanam padi bersama tanpa

gangguan dari pihak manapun, sehingga walaupun kemudian terjadi

peralihan hak atas tanah tersebut melalui penyerahan hak kepada

Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I sebahagian tanah tersebut

diserahkan kepada Tergugat II dengan ganti rugi, tetap

mempertahankan tujuan dan peruntukan tanah tersebut sampai

sekarang ini ;

23. Bahwa bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah

dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan etikad baik dan

tidak pernah terjadi silang sengketa dengan orang lain, maupun dengan

Penggugat dalam perkara No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD tanggal 26

Februari 2007 dan tidak pernah berperkara maupun digugat oleh pihak

manapun, selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alas haknya

berupa Surat Penyerahan Tanah dari Dormian Br. Lumbanraja (D. Br.

Lumbanraja) / Amir Silalahi kepada Rapia Br. Sinaga tanggal 27 Januari

1996, dan Surat ganti Rugi tanggal 29 Mei 2000, yang tanahnya terletak

di Desa Pematang Cermai adalah merupakan bahagian tanah objek

Landreform yang dapat diberikan dan ditingkatkan haknya kepada

Tergugat I dan Tergugat II, maka dimohonkan Tergugat I dan Tergugat

II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

(ic.Tergugat V), dan oleh Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak

Milik Nomor: 250 / Tahun 2008 atas nama Tergugat I, tanggal 24

Oktober 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 atas nama Tergugat

II, tanggal 29 Oktober 2008;

24. Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat yang menuntut kerugian

Materiil dan moril diatas tanah sah milik Tergugat I dan Tergugat II

adalah dalil yang sangat keliru dan tidak pantas, haruslah dalil ini

dinyatakan ditolak;

25. Bahwa terhadap sita penjagaan (revindicatoir beslaag) adalah tidak

beralasan hukum diletakkan dalam perkara, sehingga haruslah

dinyatakan ditolak;

26. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang menuntut

membayar uang paksa (dwaang soom) adalah dalil yang mengada -

ada atau dalil yang tidak ada dasar hukumnya, maka sepatutnya untuk

ditolak;

Page 22: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 22 dari 66 halaman

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas

seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, telah

berhasil dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu dimohonkan

kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk

berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat

diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat untuk mmbayar biaya ongkos perkara yang

timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November

2016 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa terkait perkara Nomor No 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt ini

sebelumnya sudah pemah diperiksa dan diadili yang mana

keputusan Pengadiian Negeri Tebing Tinggi Deli No 31 / Pdt.G /

2006 / PN.TTD tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian dikuatkan

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200 / PDT / 2007 /

PT.MDN tanggal 13 Agustus 2007, dikuatkan oleh Putusan

Mahkamah Agung R.1 Nomor : 842 K / PDT / 2008 tanggal 15

Oktober 2008 ;

2. Bahwa atas Putusan perkara perdata tersebut diatas telah

berkekuatan Hukum tetap dan sudah dilaksanakan Eksekusi

Putusan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 09 / Eks / Pdt.G /

2009 / PN-TTD tertanggal 26 Oktober 2010 dengan berita acara

Eksekusi yang di ikuti penyerahan tertanggal 9 November 2010 ;

3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya semua upaya hukum dan

telah melalui tingkatan peradilan / tahapan peradilan tersebut

diatas maka demi hukum Perkara Perdata Nomor : 45 / PDT. G /

2016 / PN-TBT ini adalah Perkara “Nebis in Idem” :

4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara

Page 23: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 23 dari 66 halaman

Hukum tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Perkara ini karena Perkara perdata ini sudah pernah diperiksa dan

diadili serta telah memiliki kekuatan Hukum tetap dan mengikat;

5. Bahwa oleh karena Perkara nomor : 45 / PDT.G / 2016 / PN-TBT

adalah “Nebis in Idem” maka kewenangan mengadili dalam perkara

ini menjadi tidak jelas, maka dimohonkan kepada Yang Muiia

Majeiis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini agar

mengambil sikap dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam

perkara ini ditolak untuk seluruhnva atau setidak-tidaknva dinvatakan tidak

dapat diterima (niet onvantkelijkerklaard);

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 45 / PDT.G / 2016 / PN-TBT

di dalam POSITA gugatannya, Penggugat menyatakan pada

halaman 3 poin nomor 1 yang menyatakan “Penggugat adalah

pemilik sah atas sebidang tanah seluas 35.000,2 (tiga puluh lima

ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (hektae) yang terletak setempat

dikenal Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermai, Kecamatan

Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara

tetapi kemudan dalam POSITA halaman 3 poin nomor 2 Penggugat

mendasarkan gugatannya atas putusan perkara Perdata Reg.

Nomor Putusan Perdata Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD

tanggal 26 Februari 2006 jo Putusan Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-

Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K /

Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan PK . Nomor: 278 PK

/ Pdt / 2014 tanggal 20 Oktober 2014, bahwa dalam putusan perkara

perdata terebut diatas ternyata luas bidang tanah Penggugat

dinyatakan seluas 2,5 Ha (Hektare), bahwa dengan penjelasan

tesebut diatas gugatan Penggugat ternyata tidak bersesuaian dan

tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan gugatan kabur (obscuur

libel);

2. Bahwa setelah diperiksa, diteliti baik dalam berkas perkara termasuk

Berita acara Eksekusi objek ternyata Penggugat tidak ada hubungan

hukum sama sekali dengan Tergugat III terkait perkara Perdata

Nomor : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD, yang dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 200 / Pdt / 2007 / PT-MDN,

tanggal 13 Agustus 2007 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah

Agung Rl No. 842K / Pdt / 2008, tanggal 15 Oktober 2008;

3. Bahwa oleh karena telah terlihat jelas bahwa Penggugat dan

Page 24: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 24 dari 66 halaman

Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali maka

sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

(niet onvantkelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

tertanggal 06 September 2016, kecuali hal-hal yang secara tegas

diakui oleh Tergugat III dalam persidangan ini;

2. Bahwa dalam Posita Penggugat pada halaman 3 point nomor 1

Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas

sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi)

atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang terletak setempat dikenal

dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan

Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara,

dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas

dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang

200 m;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200

m;

3. Bahwa dalam posita ini Penggugat tidak menjelaskan apa yang

menjadi dasar Penggugat mengaku bahwa dirinya adalah pemilik dari

tanah tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar apa

dirinya memiliki tanah tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan

kronologis dari tanah yang dimilikinya apakah dirinya memiliki tanah

tersebut dari jual-beli, hibah atau pelepasan hak yang lain, hal ini

secara hukum tidak menjelaskan duduknya suatu persoalan karena

terjadi tanpa diketahui dasar dan alasan yang patut dan sah;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya senantiasa menyatakan

perkara a quo ini dengan menjelaskan atas kronologis putusan

perdata No 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD jo Putusan Nomor: 200 / PDT /

2007 / PT-Mdn jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K / Pdt / 2008 jo

Putusan PK . Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 demikian juga dengan

putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 06 / Pdt.Plw / 2011 / PN-TTD yang

sudang barang tentu setelah kita buka dan baca salinan putusan

tersebut ternyata semua putusan hukum tersebut tidak ada

Page 25: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 25 dari 66 halaman

menjelaskan kedudukan maupun hubungan hukum antara Penggugat

dengan Tergugat III;

5. Bahwa objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara

terdahulu yang sudah putusa dan sudah dieksekusi adalah lokasinya

berada di tali Air 3 sedang yang saat ini diklaim oleh Penggugat

sebagai miliknya lokasinya berada di Tali Air Induk sementara objek

perkara terdahulu masih dikuasai oleh Penggugat dan sebagian

dikuasai phak perkebunan sawit, sehigga oleh Penggugat diambil

kesempatan untuk mengganti tanahnya yang direbut phak

perkebunan dengan menjarah tanah milik Tergugat III yang lokasinya

berada jauh dari tanah milik Penggugat;

6. Bahwa dapat kami tegaskan bahwa Tergugat III ada memilki,

menguasai dan mengusahai sebidang tanah sawah (bukan seolah-

olah versi Penggugat halaman 5 poin nomor 7) yang terletak di Desa

Pematang Cermai Dusun V, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten

Serdang Bedagai seluas 5.258,96 m2, tanah tersebut telah diperoleh

tergugat III dengan cara melalui ganti rugi dari Masda Br simanjuntak

(istri Agus Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010 dimana

surat ganti rugi ini sah dan ditandatangani para pihak dan saksi-saksi

serta diketahui oleh sdr. Kepala Desa Pematang Cermai Kabupaten

Serdang Bedagai dengan demikian seluruh prosedur dan tata cara

peralihan hak atas tanah tersebut dari Masda Br simanjuntak (istri

Agus Siagan almarhum) kepada Tergugat II yang diketahui oleh

Kepala Desa Pematang Cermai adalah sah dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa adapun yang menjadi batas-batas tanah milik Tergugat III,

yang diperolehnya dengan cara melalui gant rugi dari Masda Br

simanjuntak (istri Agus Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010

tersebut yakni:

- Sebelah utara berbatas tanah dengan Rapiah Br Sinaga / Aruan

= 115,90 m

- Sebelah selatan berbatas tanah dengan Soritua Siregar = 114,80

m

- Sebelah timur berbatas tanah dengan Sabam Siahaan = 50.60

m

- Sebelah barat berbatas tanah dengan Jaholang Sagala = 39,60 m

8. Bahwa perlu diketahui pada Gugatan No : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-

TTD, dimana Penggugat mengajukan Gugatan kepada :Tergugat I.

Page 26: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 26 dari 66 halaman

Abdul LumbanRaia. Tergugat II. Tohong Sihombing. Tergugat III. Marulak

Sihombing. Tergugat IV. Kemerdin Pakpahan. Tergugat V. Tikkir Sinaga. dan

Tergugat VI. Binari Situmorang. yang mana objek Terperkara sekarang

ini bukanlah masuk dalam Gugatan tersebut, dan pada saat

pelaksanaan Eksekusi dari PN Tebing Tinggi Deli atas Gugatan No :

31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD, Penggugat / Nursiah Purba ada membuat

dan menandatangani SURAT PERNYATAAN BERMETERAI tanggal

09 November 2010 terkait dengan keiebihan luas tanah objek

eksekusi tersebut yang diketahui oleh saksi Bliher Sinaga dan Asmiati

br Tobing;

9. Bahwa isi dari SURAT Pernyataan tersebut adalah Penggugat /

Nursiah Purba bersedia mengembalikan keiebihan tanah obiek eksekusi

yang mana objek tanah tersebut seluas 35.000 M2, kepada ASTI Br

GULTOM / Tergugat III dan bukan 41.000 M2 seperti dalam gugatan

sebelumnya;

10. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat / Nursiah Purba mengingkari

komitmen yang sudah diperbuatnya pada tanggal 09 November 2010

dengan malah mau menguasai seluruh kelebihan tanah eksekusi

perkara reg Nomor 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD yang seharusnya

35.000 M2 menjadi berlebih hingga 41.000 M2 yang sudah barang

tentu merugikan orang lain / para pihak pemilik tanah tersebut

terutama yang berbatasan langsung dengan objek perkara tersebut;

11. Bahwa atas hal tersebut diatas perbuatan Penggugat yang

mengingkari Surat Pernyataan tersebut bahkan telah mengambil alih

semua kelebihan tanah objek eksekusi dan tentunya telah merugikan

orang Iain / pemilik tanah yang bersepadan / berbatasan langsung

adalah jelas-jelas perbuatan yang merugikan orang dan termasuk

kedalam tindakan / Perbuatan Melawan Hukum (PMH );

12. Bahwa dari penjelasan Tergugat III diatas sangat berdasar hukum

dan punya bukti kuat sehingga permohonan Penggugat agar

menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat

dengan cara melalui ganti rugi dari Masda Br simanjuntak (istri Agus

Siagan almarhum) pada tanggal 19 April 2010 dimana surat ganti rugi

ini sah dan ditandatangani para pihak dan saksi-saksi serta diketahui

oleh sdr. Kepala Desa Pematang Cermai Kabupaten Serdang

Bedagai dengan demikian seluruh prosedur dan tata cara peralihan

hak atas tanah tersebut dari Masda Br simanjuntak (istri Agus Siagan

almarhum) kepada Tergugat II yang diketahui oleh Kepala Desa

Page 27: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 27 dari 66 halaman

Pematang Cermai adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku dengan demikian Petitum Penggugat harus ditolak dan

dikesampingkan demi hukum;

13. Bahwa dengan hal-hal apa yang diajukan oleh Penggugat dalam

gugatannya itu sudah barang tentu direkayasa agar masyarakat

disekitarnya menjadi risau, cemas dan panic atas tindakan

Penggugat, serta perlu diketahui pada saat pengukuran atas ojek

perkara dalam Perkara No : 31 / Pdt.G / 2006 / PN.TTD keluarga Asti

Gultom / Tergugat III.i.c telah mengusir para juru ukur serta unsur-

unsur yang terlibat pada eksekusi tersebut karena tanah milki

Tergugat III bukanlah objek perkara Tergugat III tidak terlibat dalam

Gugatan Penggugat tersebut, tetap kenapa sekarang diikutkan

sebagai pihak?

14. Bahwa terkait dengan batas-batas tanah milik Tergugat III,

Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak bisa

menerangkan dimana batas-batas tanah milik Tergugat III, apa yang

menjadi tanda batas tanah Tergugat III dengan pihak lain, malahan

Penggugat menggabungkan tanah milik Tergugat I, Tergugat Ii,

Tergugat III dan Tergugat IV dalam Petitum Nomor 8 dengan luas 2,5

Ha (dua setengah Hektar) untuk diserahkan kepada Penggugatdalam

keadaan kosong dan tanpa dibebani tanggungan sementara dalam

petitum poin nomor 3 Penggugat menyatakan demi hukum bahwa

sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tuga puluh lima ribu meter persegi)

atau 3,5 ha (tiga setengah hektar) milik penggugat dengan demikian

antara petitum yang satu dengan petitum yang lain menjadi contra /

bertolak belakang dan dengan demikian haruslah ditolak demi hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat III tidak benar merugikan pihak

Penggugat baik secara materil maupun secara immateril sehingga

terkait dengan Petitum Penggugat bahwa Penggugat kehilangan

keuntungan dan kesempatan untuk menikmati hasil dari objek

terperkara sejak tahun 2010 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dan biaya-biaya untuk konsultasi hukum kekantor Pengacara

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Penggugat memakai

jasa Pengacara / Advokat / Konsulatan Hukum dalam perkara ini dan

juga terkait kerugian nama baik, harkat dan martabat Penggugat yang

ternyata bisa dinilai sendiri oleh Penggugat dengan uang atau materi

adalah tidak relevan dan haruslah ditolak demi hukum;

16. Bahwa oleh karena seluruh dalil dalil Penggugat yang berhubungan

Page 28: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 28 dari 66 halaman

dengan Tergugat III dapat dibantah oleh Tergugat III, maka terkait

dengan uang paksa / dwangsoom, maupun peletakan sita jaminan

atas objek perkara ini karena tidak mendesak dan tidak relevan maka

demi hukum haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan argumentasi dan uraian-uraian

hukum sebagaimana telah disebutkan diatas adalah patut dan adil jika

gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak

berdasarkan hukum dan selanjutnya membebankan kepada Penggugat

seluruh biaya yang timbul dalam perkara i n i ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat IV mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November

2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa merujuk kepada status tanah yang digugat oleh Pengggat

telah memilki status hukum yang pasti yaitu atas putusan PN Tebing

Tinggi Deli Nomor : 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 2 Februari

2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / PDT / 2007 /

PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 jo Putusan MA R.I. Nomor: 842 K /

Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo Putusan PK . Nomor: 278 dan

BA Penyerahan Nomor : 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 9

November 2010;

2. Bahwa hal tersebut sangat jelas diakui oleh Penggugat sebagaimana

tersebut didalam gugatan (vide halaman 3 sampai halaman 4

gugatan);

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV telah menjalani penahanan oleh Jaksa atas

dugaan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pdana pelasuan

surat Pasal 263 KUHP;

2. Bahwa pada tingkat PN Tergugat IV berdasarkan Putusan PN Tebing

Tinggi dibebaskan dari dakwaan dan serta berdasarkan Putusan

MARI, Putusan tersebut telah pula dikuatkan (vide alat bukti T-1);

3. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian seperti diatas, maka hubungan

hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat telah berakhir yaitu

keberadaan tanah yang diusahai / dikuasai oleh Tergugat IV telah

menjadi jelas yaitu adanya penyerahan sesuai dengan surat

penyerahan tanah atau boroh tertanggal 5 Maret 1986 (vide alat bukti

Page 29: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 29 dari 66 halaman

T-2) dan surat pernytaan / pengakuan milik tanah tertanggal 14

November 2009 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka

dalam eksempatan ini kami Tergugat Iv memohon kepada Majelis Hakim

untuk berkenan memutus sebaai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Kompetensi Absolut.

- Apabila Majelis tidak sependapat kami memohon putusan yaitu:

a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

b. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah secara prosedur menguasai /

mengusahai tanah berdasarkan surat penyerahan tertanggal 5 Maret

1986 yang telah diuji dan diadili dalam perkara pidana dimana

Tergugat IV sebagai Terdakwanya;

- Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat V telah

memberikan Jawaban pada tanggal 14 November 2016 pada pokoknya

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang

telah diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat

untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena

secara yuridis dalil- dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah

berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Kompentesi Absolut (Absolute Compentie);

Bahwa posita gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang surat

gugatannya pada intinya menyatakan keberatan terhadap penerbitan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Desa Pematang Cermai, atas nama

Rapia Boru Sinaga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 / Desa

Pematang Cermain, oleh karena dilakukan pada saat fisik bidang

tanahnya sedang dalam keadaan sengketa;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 250 / Pematang Cermai atas nama

Rapia boru Sinaga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 407 / Pematang

Cermai atas nama Sabam Siahaan adalah Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersifat individual, final dan konkret sehingga menurut peraturan

Page 30: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 30 dari 66 halaman

perundang-undangan yang berlaku penyelesaian terhadap sengketa

keputusan pejabat tata usaha Negara harus diselesaikan melalui jalur

peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kesalahan

prosedur atau adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan

kedua buah sertifikat aquo yang menurut Penggugat diterbitkan ketika

masih terdapat sengketa kepemilikan diatasnya, maka terlebih dahulu

dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan di badan

peradilan yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5

tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 disebutkan :

”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan

dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agar

Sertipikat Hak Milik Nomor : 250 / Pematang Cermai atas nama Rapia

boru Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 407 / Pematang Cermai

atas nama Sabam Siahaan dinyatakan tidak berkekuatan hukum

maka fundamentum petendi gugatan sesungguhnya adalah mengenai

sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaian

sengketanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara.

Bahwa dengan demikian bila ditinjau dari segi kewenangannya

Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi melainkan harus

dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Hal ini

dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya

terhadap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian

diharapkan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa

dan memutus perkara aquo, maka status hukum sertipikat hak milik

yang digugat dapat diputuskan terlebih dahulu.

Page 31: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 31 dari 66 halaman

B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk

mengajukan gugatan oleh karenasecara fisik bidang tanah yang

digugat tidak dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan

itikad baik;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan terhadap

tanah yang menjadi obyek sengketa telah ada putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum yang tetap antara Penggugat melawan

Abdul Lumban Raja, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Negerl

Tebing Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Pebruari

2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / Pdt / 2007 /

PT- Mdn jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2009 dan obyek tanah yang

digugat telah pula dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan secara

resmi kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang

Diiringi Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal

09 Nopember 2010.

Bahwa dengan demikian harusnya penguasaan fisik sepenuhnya

berada pada Penggugat sejak tanah obyek sengketa diserahkan

kepadanya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 09

Nopember 2010, sehingga menjadi sangat aneh apabila tanah yang

telah dieksekusi dan diserahkan kepada Penggugat tersebut

kemudian digugat kembali dan menjadi obyek gugatan dalam perkara

ini dengan menarik pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam

perkara terdahulu atau boleh jadi obyek tanah yang digugat bukanlah

bagian dari tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi berdasarkan Berita Acara Eksekusi yang Diiringi Penyerahan

Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 09 Nopember 2010

sebagaimana yang disebutkan di atas.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, sangat beralasan

Penggugat dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan

terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V mengingat tidak adanya suatu

hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan obyek tanah

yang digugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat Nebis in Idem

Bahwa substansi perkara ini sesungguhnya telah diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara

Page 32: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 32 dari 66 halaman

terdahulu sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 54 /

Pdt.G / 2015 / PN-Tbt putusan mana telah dibacakan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juni 2016 dan

telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);

Bahwa adapun amar Putusan Perkara Perdata Nomor:54 / Pdt.G /

2015 / PN-Tbt tanggal 9 Juni 2016 antara Nursiah Purba (Penggugat)

Melawan Rapia Sinaga (Tergugat I), Sabam Siahaan (Tergugat II),

Asti Gultom (Tergugat III), Marsaulina Siboro (Tergugat IV), Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat V) dan

Kepala Desa Pematang Cermai (Tergugat VI) berbunyi sebagai

berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sepanjang

mengenai gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On

Vankelijke Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 2.892.000,00 (dua juta delapan ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa perkara Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN-Tbt adalah

pengulangan terhadap perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 54 /

Pdt.G / 2015 / PN.Tbt oleh karena terdapat kesamaan para pihak dan

pokok perkara yang digugat sehingga gugatan yang diajukan oleh

Penggugat termasuk dalam kategori nebis in idem;

Bahwa pelaksaan asas nebis in idem ini telah ditegaskan pula dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem

yang pada intinya mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat

melaksanakan asas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi

pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami

memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriks dan memutus

perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat V tentang Gugatan nebis

in idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet On Vankelijke Verklaard).

D. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurible)

Page 33: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 33 dari 66 halaman

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil antara posita dan petitum yang

disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatan terutama yang

berkaitan dengan luas tanah dan letak objek sengketa yang digugat;

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan memiliki tanah

seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar berdasarkan putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap antara Pengugat melawan Abdul

Lumbanraja, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Negerl Tebing

Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD tanggal 26 Pebruari 2007 jo

putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200 / Pdt / 2007 / PT- Mdn

jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 842 K / Pdt /

2008 tanggal 15 Oktober 2009 dan obyek tanah yang digugat telah

pula dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan secara resmi kepada

Penggugat sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang Diiringi

Penyerahan Nomor: 09 / Eks / Pdt.G / 2009 / PN-TTD tanggal 09

Nopember 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Suhar, panjang 200 meter

Sebelah selatan berbatasan dengan Siregar, panjang 200 meter

Sebelah barat berbatasan dengan Aruan, panjang 175 meter

Sebelah timur berbatasan dengan parit / tali air, panjang 200

meter.

Bahwa dalam petitum gugatan, disatu sisi Penggugat meminta agar

Pengadilan menyatakan demi hukum tanah seluas 35.000 m2 (tiga

puluh meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) mliknya

tersebut adalah milik Pengugat yang sah menurut hukum namun disisi

lain juga meminta agar Tergugat I s / d Tergugat IVmengembalikan

tanah yang dikuasainya secaramelawan hukum seluas ± 2,5 Ha (dua

koma lima hektar);

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apa yang

menjadi dasar hukum atau rujukan bagi Penggugat untuk menentukan

batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut,

termasuk dalam menentukan panjang maupun lebarnya;

Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara jelas satu

persatu batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah yang diklaim

sebagai miliknya terseut sehingga objek gugatan sesungguhnya

masih kabur;

Bahwa disamping itu juga tidak terdapat sinkronisasi dalil hukum

antara petitum luas tanah yang dimohon untuk dinyatakan sah

Page 34: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 34 dari 66 halaman

menurut hukum yakni seluas 3,5 Ha sebagai milik Penggugat dengan

luas tanah yang diminta oleh Penggugat untuk dikembalikan

kepadanya seluas 2,5 Ha yang menurut hemat kami masih terdapat

selisih 1 Ha dimana tidak ditemui adanya penjelasan lebih lanjut

mengenai keadaan hukum maupun status penguasaan fisiknya dalam

gugatan;

Bahwa dengan demikian Tergugat V berpendapat sesungguhnya

uraian mengenai objek gugatan yang diajukan Penggugat masih

belum jelas (kabur) dan untuk itu kami kami memohon agar kiranya

Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan eksepsi ini dan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V memohon agar kiranya segala sesuatu yang

disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

2. Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat V pada prinsipnya

berkaitan dengan penerbitan dua buah sertipikat hak milik yang

didalilkan oleh Penggugat berada diatas tanah miliknya yakni Sertipikat

Hak Milik Nomor 250 / Pematang Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai atas nama

Sabam Siahaan.

3. Bahwa perlu dijelaskan, Sertipikat Hak Milik Nomor 250 / Pematang

Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor

407 / Pematang Cermai atas nama Sabam Siahaan diterbitkan

berdasarkan penyelenggaraan kegiatan redistribusi tanah obyek

landreform atau yang lebih dikenal dengan Program Pembaharuan

Agraria Nasional (PPAN);

4. Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan ini berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek

Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform;

5. Bahwa kegiatan redistribusi tanah obyek landreform merupakan bagian

dari Reforma Agraria yang mempunyai prinsip tanah untuk keadilan dan

kesejahteraan rakyat sebagai penataan sistem politik, hukum, dan

kebijakan pertanahan;

6. Bahwa adapun tujuan dilakukannya Reforma Agraria adalah untuk :

Page 35: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 35 dari 66 halaman

a. Menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan,

penguasaan pemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan;

b. Mengurangi kemiskinan;

c. Menciptakan lapangan kerja;

d. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;

e. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama

tanah;

f. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga;

g. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

7. Bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek landreform diatur menurut

ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan

dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan

dalam Undang- undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah

yang jatuh pada Negara, karena pemHiknya meianggar ketentuan-

ketentuan Undang-undang tersebut;

b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya

bertempat tinggal diluar daerah, sebagaiyang dimaksudkan dalam

Pasal 3 ayat 5;

c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada

Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A

Undang-undang Pokok Agraria;

d. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan

ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.”

8. Bahwa selanjutnya mengenai penegasan bidang tanah obyek

landreform telah diatur pula oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 25 tahun 2002 yang dimana pada diktum kedua

memutuskan dijelaskan sebagai berikut:

“ Tanah-tanah Negara Lainnya yang akan ditegaskan menjadi obyek

Pengaturan Penguasaan Tanah / ILandreform oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional meliputi:

1. Tanah Negara Bebas.

2. Tanah-tanah bekas Hak Erfpacht.

3. Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya

dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut /

dibatalkan oleh Pemerintah.

Page 36: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 36 dari 66 halaman

4. Tanah-tanah Kehutanan yang telah digarap / dikerjakan oleh rakyat

dan telah dilepaskan haknya oleh Instansi yang bersangkutan.

5. Tanah-tanah bekas Gogolan.

6. Tanah-tanah bekas Hak Adat / Ulayat. ”

9. Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi terkait status dan

kepemilikan bidang-bidang tanah di Desa Pematang Cermai,

Kecamatan Tanjung Beringin, tanah yang dikuasai langsung oleh

negara meliputi tanah negara bebas yang memenuhi persyaratan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002

kemudian diusulkan untuk ditetapkan menjadi tanah obyek landreform

sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 410.966 tanggal

26 Mei 2008 tentang Permohonan Penegasan Tanah yang Dikuasai

Langsung oleh Negara menjadi Obyek Landreform terletak di Desa

Pematang Terang, Desa Nagur, Desa Pematang Cermai, Desa

Mangga Dua, Desa Suka Jadi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan

Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara;

10. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 45-Png-XIX-2008 tanggal 22 September 2008 untuk

menegaskan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di di Desa

Pematang Terang, Desa Nagur, Desa Pematang Cermai, Desa

Mangga Dua, Desa Suka Jadi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan

Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara menjadi tanah obyek landreform seluas 5.203,9351 Ha;

11. Bahwa untuk keperluan redistribusi tanah obyek landreform dilakukan

pengumpulan data inventarisasi penguasaan tanah negara obyek

landrefom yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik

dan surat pernyataan pemilikan tanah dari masyarakat yang menjadi

peserta redistribusi tanah untuk menjelaskan dasar pemilikan mereka

termasuk bidang tanah yang dikuasai oleh Rapia Boru Sinaga dan

Sabam Siahaan;

12. Bahwa Kepala Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin,

Kabupaten Serdang Bedagai kemudian mengajukan usul pemberian

hak milik atas tanah obyek landreform masing-masing dengan jumlah

276 persil atas nama Hamdani, dkk (termasuk kepada Rapia boru

Page 37: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 37 dari 66 halaman

Sinaga) sebagaimana suratnya Nomor 140 / 88 / PM / VII / 2008

tanggal 28 Juli 2008 dan 150 persil atas nama Lauri Boru Siregar, dkk

(termasuk kepada Sabam Siahaan) sebagaimana suratnya Nomor 590

/ 438 tanggal 21 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten serdang Bedagai ic. Tergugat V disertai dengan

daftar lampiran surat yang berisi matriks nama-nama petani yang

menerima hak dan luas tanah yang diberikan;

13. Bahwa di dalam Surat Kepala Desa Pematang Cermai sebagaimana angka

11' di atas juga dijelaskan terhadap tanah-tanah yang diusulkan pemberian

hak miliknya tersebut telah dilakukan penelitian di lapangan dimana tanah

masih dikerjakan secara terus menerus sebagai tanah pertanian,

pemohon bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, tidak ada silang

sengketa / permasalahan mengenai pemilikan, penguasaan tanah, luas

maupun batas-batasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa sebagai tindaklanjut dari usulan Kepala Desa Pematang Cermai

tersebut terutama untuk memastikan bidang-bidang tanah yang

diusulkan untuk diberikan hak miliknya bebas dari masalah dan tepat

sasaran, petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

yang terdiri dari Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, Kepala Sub

Seksi Pengukuran dan Pemetaan bersama-sama dengan Kepala Desa

Pematang Cermai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas

tanah obyek landreform yang diusulkan hak miliknya dengan diketahui

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, adapun

hasil pemeriksaan tanah masing-masing tertuang dalam Berita Acara

Pemeriksaan Tanah Nomor: 09 / BA-PPAN / X / 2008 dan Nomor: 26 /

BA- PPAN / X / 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tanah tersebut benar sepenuhnya dikuasai oleh pemohon;

b. Sewaktu pemeriksaan dipergunakan pemohon untuk pertanian;

c. Di atas tanah yang dimohon tidak ada silang sengketa, baik

mengenai penguasaan maupun batasnya;

d. Tanah yang dimohon tidak termasuk areal perkebunan;

e. Tanah yang dimohon dikeriakan secara intensif;

f. Tanda-tanda batas tanah telah dipasang sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun

1997.

15. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh kegiatan teknis dan

administrasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya

Page 38: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 38 dari 66 halaman

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang

Bedagai Nomor 09 / HM-420-1.22.21-2008 tanggal 14 Oktober 2008

dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang

Bedagai Nomor 26 / HM-420-1.22.21-2008 tanggal 20 Oktober 2008

tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek

Landreform yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor

250 / Pematang Cermai atas nama Rapia Boru Sinaga dan Sertipikat

Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai atas nama Sabam Siahaan;

16. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 10

yang menyatakan penerbitan kedua sertipikat aquo dilakukan tanpa tata

cara dan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

hukum yang berlaku adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus

dinyatakan ditolak;

17. Bahwa disamping itu Rapia Born Sinaga selaku pemegang Sertipikat

Hak Milik Nomor 250 / Pematang Cermai dan Sabam Siahaan selaku

pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 407 / Pematang Cermai tidak ikut

sebagai pihak dalam perkara antara Penggugat melawan Abdul

Lumban Raja, dkk sebagaimana yang telah diputus oleh putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD

tanggal 26 Pebruari 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

20Q / Pdt / 2007 / PT-Mdn jo putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 842 K / Pdt / 2008 tanggal 15 Oktober 2009 sehingga

pada saat permohonan hak milik atas tanah yang mereka kuasai dan

usahai tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Serdang Bedagai di tahun 2008, sesungguhnya obyek tanah tersebut

tidak dalam posisi silang sengketa dengan pihak lain termasuk pihak

Penggugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami

mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus

perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan

dari perkara

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Page 39: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 39 dari 66 halaman

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditmbulkan

dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon

untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat VI tidak mengajukan Jawaban ;

Putusan Sela Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi tanggal 19

Desember 2016 Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt dengan amar putusan

sebagai berikut ;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang memeriksa dan

mengadili Perkara Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 /

PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat V sepanjang mengenai gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On

Vankelijke Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh

enam ribu rupiah)

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri

Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang

dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi, yang menerangkan

bahwa kepada Tergugat VI telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut

pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Membaca Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 45 /

Pdt.G / 2016 / PN Tbt tanggal 30 Mei 2017 dari kuasa Hukum Penggugat

/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi,

Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada

Page 40: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 40 dari 66 halaman

Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II / Terbanding, I dan II pada tanggal

18 Juli 2017, Kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 13 Juli

2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 13 Juli 2017,

kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 13 Juli 2017, dan kepada

Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 12 Juli 2017

Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

pada tanggal 28 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 18 Agustus 2017,

kepada Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 23 Agustus

2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 2 Agustus 2017,

kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 2 Agustus 2017, dan

kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan

alasan sebagai berikut ;

I. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Melakukan

Kesalahan Berat karena Telah Bertindak Partisan atau Berpihak kepada

Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II,

Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula

Tergugat IV dengan Cara Tidak Menyelesaikan Acara Pemeriksaan

Setempat atas Dasar adanya Keberatan dan / atau Penolakan dari

Terbanding-Terbanding / semula Tergugat-tergugat tersebut.

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi karena bagian pertimbangan hukum

sebagaimana termuat pada alinea terakhir dari halaman 75 salinan

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding

a quo, Judex Facti telah menyatakan bahwa pemeriksaan setempat

telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2016 (sesungguhnya bukan

tanggal 6 Februari 2016 tetapi pada hari Senin tanggal 6 Februari

2017) namun pemeriksaan setempat tersebut tidak terlaksana

sampai selesai karena para Tergugat menghalang-halanginya;

2. Bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin,

tanggal 6 Februari 2017 tersebut merupakan pemeriksaan setempat

(gerechtelijke plaatsopneming / descetne) yang dilaksanakan atas

perintah Judex Facti karena jabatannya (ex officio) yang biayanya

dibebankan kepada Pembanding / semula Penggugat dan

Pembanding / semula Penggugat telah membayar lunas seluruh

Page 41: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 41 dari 66 halaman

biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat

tersebut, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

sebagaimana termuat pada halaman terakhir salinan putusan

Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding a quo;

3. Bahwa dengan demikian semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi harus melaksanakan acara pemeriksaan setempat

hingga rampung / tuntas sehingga Judex Facti dapat memperoleh

kejelasan mengenai letak, luas dan ukuran serta keadaan dari objek

tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo sesuai dengan

amanat yang diatur dalam Pasal 145 HIR / Pasal 180 RBg dan Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pemeriksaan Setempat, dan bukan justeru sebaliknya

menghentikan begitu saja pelaksanaan pemeriksaan setempat

dengan dalih karena situasi yang tidak kondusif dan alasan

keamanan yang disebabkan sikap Terbanding I / semula Tergugat I,

Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat

III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV yang menghalang-

halangi pelaksanaan pemeriksaan setempat sehingga pelaksanaan

pemeriksaan setempat tersebut tidak membuahkan hasil seperti

yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal

153 HIR / Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001);

4. Bahwa andai kata – quad non – memang benar pelaksanaan

pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017

tersebut tidak dapat dilanjutkan karena situasi yang tidak kondusif

dan alasan keamanan, maka semestinya Judex Facti Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi menunda pelaksanaan pemeriksaan setempat

tersebut dan melanjutkannya pada waktu-waktu lain dengan

meminta bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

melakukan pengamanan atas jalannya pelaksanaan pemeriksaan

setempat yang akan diadakan kemudian hari tersebut;

5. Bahwa atas penghentian pemeriksaan setempat tersebut

Pembanding / semula Penggugat dalam persidangan yang digelar

pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 telah memohon kepada

Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar pemeriksaan

setempat dalam perkara a quo dilaksanakan hingga rampung /

tuntas, namun Judex Facti menyatakan akan melaksanakan

musyawarah terlebih dahulu untuk mempertimbangkan permohonan

Pembanding / semula Penggugat tersebut;

Page 42: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 42 dari 66 halaman

6. Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 3

Mei 2017 Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menawarkan

kepada Pembanding / semula Penggugat dan Para Terbanding /

Para Tergugat untuk kembali melakukan pemeriksaan setempat

namun tawaran tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh Terbanding I

/ semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding

III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV,

dan oleh karena adanya penolakan tersebut maka Judex Facti

menyatakan bahwa pemeriksaan setempat tidak lagi dilaksanakan

(mohon untuk membaca dan memeriksa halaman 76 alinea pertama

dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang

dimohonkan banding a quo);

7. Bahwa sikap Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang

tidak melanjutkan atau menghentikan pemeriksaan setempat hanya

karena adanya penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I,

Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat

III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV sangat nyatakan

merupakan kesalahan berat dalam menerapkan hukum dan tak lain

adalah bentuk partisan atau keberpihakan Judex Facti Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding I / semula Tergugat I,

Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat

III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV;

8. Bahwa kesalahan berat dan sikap partisan dari Judex Facti

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding I / semula

Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III /

semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV

tersebut semakin kental dan kentara dalam pertimbangan hukum

dan amar putusannya yang mengabulkan eksepsi Terbanding-

Terbanding / semula Tergugat-tergugat tersebut dengan dalih

karena tidak selesainya pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam

perkara a quo sehingga Judex Facti tidak mendapatkan kepastian

mengenai letak objek perkara, luas dan batas serta pihak-pihak yang

menguasai objek terperkara, sedangkan dalam gugatannya

Pembanding / semula Penggugat telah menguraikan secara jelas

dan lengkap mengenai letak, ukuran dan batas serta pihak-pihak

yang menguasai objek terperkara;

9. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan kesalahan berat

Page 43: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 43 dari 66 halaman

dalam penerapan hukum yang mengakibatkan gugatan Pembanding

/ semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verklaard), maka sangat berdasarkan hukum dan

keadilan jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang

dimohonkan banding a quo.

II. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah

Menerapkan Hukum dengan Tidak Sebagaimana Mestinya karena

Menyatakan Gugatan Pembanding / semula Penggugat Tidak Jelas /

Kabur (Obscuur Libel) yang disebabkan Tidak selesainya acara

pemeriksaan setempat, sedangkan tidak selesainya acara pemeriksaan

setempat tersebut disebabkan keberatan dan / atau Penolakan dari

Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II,

Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula

Tergugat IV

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Judex Facti Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi karena bagian pertimbangan hukum

sebagaimana termuat pada alinea ketiga dari halaman 77 salinan

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding

a quo, Judex Facti telah menyatakan bahwa gugatan Pembanding /

semula Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena Judex

Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak mendapatkan kepastian

mengenai letak objek perkara, luas dan batas-batasnya serta pihak-

pihak yang menguasainya yang mana hal tersebut disebabkan tidak

selesainya atau tidak tuntasnya acara pemeriksaan setempat dalam

perkara a quo;

2. Bahwa jika pertimbangan hukum tersebut pada angka 1 di atas

dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti

sebagaimana termuat pada alinea terakhir dari halaman 75 dan

alinea pertama dari halaman 76 salinan putusan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi yang dimohonkan banding a quo maka terdapat fakta-

fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yakni:

a. Judex Facti karena jabatannya (ex officio) telah memerintahkan

atau menetapkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat

dengan biaya dibebankan kepada Pembanding / semula

Penggugat;

Page 44: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 44 dari 66 halaman

b. Pembanding / semula Penggugat telah membayar lunas biaya

pemeriksaan setempat;

c. Pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada hari Senin,

tanggal 6 Februari 2017 namun pelaksanaan pemeriksaan

setempat tersebut tidak rampung / tuntas karena dihalang-

halangi oleh Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /

semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV;

d. Judex Facti sebelum menjatuhkan putusan telah menawarkan

kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /

semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV untuk kembali dilakukan

pemeriksaan setempat namun ditolak oleh Terbanding-

Terbanding / Tergugat-tergugat tersebut;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada angka 2 di

atas, maka tidak rampung / tuntas pemeriksaan setempat dalam

perkara a quo bukan terjadi karena keinginan dan / atau kesalahan

Pembanding / semula Penggugat namun karena keberatan dan

sikap penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding

II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV sehingga sangat tidak

berdasarkan hukum dan keadilan jika Judex Facti menjatuhkan

putusan yang merugikan bagi Pembanding / semula Penggugat

akibat tidak rampung / tuntasnya pelaksanaan pemeriksaan

setempat tersebut;

4. Bahwa menurut hukum, semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi harus menjadikan tindakan penghalangan dan / atau

penolakan dari Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /

semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV tersebut sebagai alat bukti

persangkaan atau setidak-tidaknya penilaian bagi Judex Facti

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang terbuktinya kebenaran

dalil-dalil gugatan Pembanding / semula Penggugat mengenai letak,

luas, ukuran dan batas-batas serta pihak-pihak yang secara

melawan hukum telah menguasai tanah milik Pembanding / semula

Penggugat, bukan sebaliknya menjatuhkan putusan yang justeru

merugikan Pembanding / semula Penggugat yang telah mematuhi

semua prosedur dan syarat pelaksanaan pemeriksaan setempat,

Page 45: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 45 dari 66 halaman

dan telah pula menguraikan secara gamblang dan terperinci

mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batas tanah terperkara dan

pihak-pihak yang secara melawan hukum telah;

5. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya,

maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dimohonkan banding a quo,

yang selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri mengenai pokok

perkara dan dengan menjatuhkan putusan yang mengabulkan

gugatan Pembanding / semula Penggugat berdasarkan

pertimbangan dan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan

dan mempertahankan kebenaran dalil utamanya yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Pembanding / semula Penggugat

adalah pemilik yang sah dari objek terperkara a quo

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan

Pembanding / semula Penggugat atas objek terperkara a

quo adalah Surat Penyerahan Ganti Rugi antara JARANTI

SIMARMATA dan NURSIA PURBA, tanggal 24 Mei 1986,

yang dalam pemeriksaan perkara a quo telah diajukan ke

depan persidangan dan diberi tanda dengan Dokumen Bukti

P-1;

2. Bahwa keabsahan Dokumen Bukti P-1 tersebut telah diuji

dan disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Deli, tanggal 26 Pebruari 2007, Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 /

PN-TTD juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal

13 Agustus 2007, Nomor: 200 / PDT / 2007 / PT-MDN juncto

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanggal 15 Oktober

2008, Nomor: 842 K / Pdt / 2008, yang mana ketiga putusan

tersebut diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara

a quo dan secara berurutan diberi tanda dengan Dokumen

Bukti P-2, Dokumen Bukti P-3 dan Dokumen Bukti P-4;

3. Bahwa bahkan keabsahan Dokumen Bukti P-1 tersebut telah

pula diuji dan kembali disahkan oleh Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung, tanggal 20 Oktober 2014,

Nomor: 278 PK / Pdt / 2014 yang mana dalam pada halaman

Page 46: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 46 dari 66 halaman

11 dari putusan ini Hakim Agung telah memberikan

pertimbangan, berikut ini: “bahwa berdasarkan fakta yang

terungkap di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali /

Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan

Ganti Rugi dari Jaranti Simarmata, diketahui Kepala Desa

Pematang Cermai dan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi,

membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Termohon

Peninjauan Kembali / Penggugat.”;

4. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

tersebut telah pula dijadikan bukti dalam pemeriksaan

perkara a quo dan diberi tanda dengan Dokumen Bukti P-5;

5. Bahwa objek yang dipersengketakan dalam pemeriksaan

perkara Nomor: 31 / Pdt.G / 2006 / PN-TTD telah pula

diserahkan secara sempurna kepada Pembanidng / semula

Penggugat oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada

tanggal 9 November 2010 sebagaimana dibuktikan Berita

Acara Eksekusi yang Diiringi Penyerahan, Nomor: 09 / Eks /

Pdt.G / 2009 / PN-TTD (Perkara Pokok Nomor: 31 / Pdt.G /

2006 / PN-TTD) yang mana dalam pemeriksaan perkara a

quo Berita Acara tersebut dijadikan sebagai bukti surat dan

ditandai dengan Dokumen Bukti P-8;

6. Bahwa kebenaran isi dari Dokumen Bukti P-8 tersebut telah

pula dikuatkan dengan keterangan Saksi BENARI

SITUMORANG dan Saksi ISMAYUDDIN.

B. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan

bahwa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula

Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding

IV / semula Tergugat IV telah menguasai objek tanah terperkara

a quo tanpa izin / persetujuan dari Pembanding / semula

Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi BENARI

SITUMORANG dan Saksi ISMAYUDDIN maka terungkap

fakta bahwa tanah yang telah dieksekusi dan diserahkan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Pembanding /

semula Penggugat adalah seluas lebih kurang 3,5 Ha (tiga

setengah hektare) dan ternyata saat ini sebagian dari tanah

tersebut telah dikuasai oleh Terbanding I / semula Tergugat

Page 47: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 47 dari 66 halaman

I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III /

semulaTergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV,

sedangkan Pembanding / semula Penggugat hanya dapat

menguasai sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektare);

2. Bahwa fakta mengenai penguasaan secara melawan hukum

oleh Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /

semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV tersebut semakin

diperkuat dengan sikap Terbanding-Terbanding / semula

Tergugat-tergugat tersebut yang tidak bersedia atau

menolak dan menghalang-halangi dilakukannya

pemeriksaan setempat (descente / gerechtelijk

plaatsoopneming) oleh Judex Facti Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017,

padahal pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan atas

penetapan atau perintah Judex Facti yang beban biayanya

harus ditanggung oleh Pembanding / semula Penggugat.

C. Pembanding / semula Penggugat telah mampu membuktikan

bahwa penerbitan surat-surat yang menjadi alas hak

penguasaan Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II /

semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan

Terbanding IV / semula Tergugat IV dilakukan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dilakukan pada saat adanya sengketa di Pengadilan

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa menurut Terbanding V / semula Tergugat V alas

hak yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik

Nomor 250 / Desa Pematang Cermai seluas 6.821 m2

(enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai

seluas 4.400 m2 (empat ribu empat ratus meter persegi)

adalah Surat Penyerahan Tanah, tanggal 27 Januari 1996

antara AMIR SILALAHI dan D br. LUMBANRAJA dengan

Terbanding I / semula Tergugat I namun kenyataannya

dalam pemeriksaan perkara a quo asli dari Surat

Penyerahan Tanah tersebut tidak terdapat dalam buku

warkah tanah, sehingga dengan demikian penerbitan kedua

Page 48: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 48 dari 66 halaman

sertifikat hak milik tersebut melanggar ketentuan Pasal 60

ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

(tidak melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ke lapangan

dan meminta keterangan tambahan dari masyarakat sekitar

untuk mengetahui riwayat dan keadaan riel tanah yang

dimohonkan sertifikatnya) dan melanggar ketentuan Pasal

23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 serta Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997;

2. Bahwa menurut Terbanding III / semula Tergugat III alas hak

yang jadi dasar penguasaannya atas tanah terperkara a quo

adalah peralihan hak antara A. SIAGIAN dengan Terbanding

III / Tergugat III, bertanggal 19 April 2010, yang diketahui

Kepala Desa Pematang Cermai, namun dalam pemeriksaan

perkara a quo Terbanding III / semula Tergugat III tidak

pernah mengajukan bukti peralihan antara A. SIAGIAN

dengan dirinya tersebut tetapi yang diajukan hanya bukti

peralihan antara MASDA br. SIMANJUNTAK dengan

Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding III /

semula Tergugat III tidak pernah menerangkan dan

membuktikan secara hukum siapa sesungguhnya MASDA

br. SIMANJUNTAK tersebut;

3. Bahwa selain itu peralihan hak yang dilakukan Terbanding III

/ semula Tergugat III tersebut berlangsung pada saat

Kepala Desa Pematang Cermai telah memperoleh

pemberitahuan adanya eksekusi atas tanah terperkara a quo

sebagaimana dibuktikan dengan Dokumen Bukti P-10;

4. Bahwa Terbanding IV / semula Tergugat IV ada

mengajukan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh bertanggal

5 Maret 1986 yang menurutnya merupakan alas hak

Terbanding IV / semula Tergugat IV dalam menguasai tanah

terperkara secara sah menurut hukum, namun demikian

andai kata – quad non – Surat Penyerahan Tanah atau

Boroh bertanggal 5 Maret 1986 tersebut asli dan tidak

dipalsukan, maka secara hukum tanah seluas 1 Ha (satu

hektare) yang dikuasai oleh Terbanding IV / semula

Page 49: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 49 dari 66 halaman

Tergugat IV tersebut harus sudah dikembalikan kepada

Penggugat pada tanggal 4 Maret 1993 sesuai dengan

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun

1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian yang

menyatakan bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung

7 (tujuh) tahun atau lebih dinyatakan hapus dan pemberi

gadai / pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali

tanpa harus mengembalikan uang gadai menurut ketentuan

hukum yang berlaku sehingga dengan demikian surat

tersebut tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan Terbanding

IV / semula Tergugat IV;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di

atas serta demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi

Pembanding / semula Penggugat, maka dengan segala kerendahan hati

dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima dan

mengabulkan permohonan banding a quo dengan menjatuhkan putusan

yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / semula

Penggugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45 /

Pdt.G / 2016 / PN-Tbt, tanggal 17 Mei 2107 yang dimohonkan banding

tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding / semula Para Tergugat untuk

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat;

2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga

puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare) yang

terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai,

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

Page 50: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 50 dari 66 halaman

sebelah barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas

dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m;

sebelah selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang

200 m;

sebelah timur berbatas dengan parit / tali air, dengan lebar 175 m;

sebelah utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200

m;

adalah milik Pembanding / semula Penggugat yang sah menurut

hukum;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I / semula Tergugat I,

Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III

dan Terbanding IV / semula Tergugat IV yang telah menguasai

sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut tanpa izin / persetujuan

Pembanding / semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terbanding V / semula

Tergugat V dan / atau Terbanding VI / semula Tergugat VI dalam

penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 / Desa Pematang Cermai atas

nama Terbanding I / semula Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor

407 / Desa Pematang Cermai atas nama Terbanding II / semula

Tergugat II adalah bentuk tindakan melawan hukum oleh penguasa;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 250 /

Desa Pematang Cermai atas nama Terbanding I / semula Tergugat I

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407 / Desa Pematang Cermai atas nama

Terbanding II / semula Tergugat II yang diterbitkan oleh Terbanding V /

semula Tergugat V maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh

Terbanding V / semula Tergugat V dan / atau Terbanding VI / semula

Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak

dan bukti kepemilikan Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding

II / semula Tergugat II dalam menguasai sebagian bidang tanah milik

Pembanding / semula Penggugat tersebut;

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan / Ganti Rugi,

tanggal 19 April 2010, dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh,

bertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Milik

Tanah, bertanggal 14 Nopember 2009 maupun segala surat yang dibuat

di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh Terbanding VI /

semula Tergugat VI yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan

alas hak dan bukti kepemilikan Terbanding III / semula Tergugat III dan

Page 51: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 51 dari 66 halaman

Terbanding IV / semula Tergugat IV dalam menguasai sebagian bidang

tanah milik Pembanding / semula Penggugat tersebut;

7. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula

Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /

semula Tergugat IV untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya

secara melawan hukum seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah

hektare) kepada Pembanding / semula Penggugat dalam keadaan

kosong dan tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak

sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya

putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula

Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /

semula Tergugat IV secara tanggung menanggung / tanggung renteng

membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding / semula

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap

harinya apabila Terbanding-Terbanding / semula Tergugat-tergugat

tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan

mengembalikan tanah terperkara a quo kepada Pembanding / semula

Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani dengan hak-hak

yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula

Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /

semula Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian secara tanggung

menanggung / tanggung renteng, tunai dan sekaligus sebesar Rp.

762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada

Pembanding / semula Penggugat terhitung sejak putusan adanya

putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta

merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada

perlawanan, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula

Tergugat II, Terbanding III / semulaTergugat III dan Terbanding IV /

semula Tergugat IV secara tanggung menanggung / tanggung renteng

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap

tingkatan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan

yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Page 52: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 52 dari 66 halaman

Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, kuasa Hukum

Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Surat Kontra

Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi pada tanggal 4 September 2017 dan telah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 11

September 2017, kepada Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III pada

tanggal 4 September 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada

tanggal 5 September 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada

tanggal 5 September 2017, dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada

tanggal 7 September 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

I. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Melakukan

Kesalahan Berat Karena Telah Bertindak Partisan Atau Berpihak

Terbanding I, II, III, IV, Dengan Cara Tidak Menyelesaikan Acara

Pemeriksaan Setempat Atas Adanya Keberatan dan/atau Penolakan dari

Terbanding – Terbanding tersebut ;

- Bahwa menurut Terbanding I dan Terbanding II, keberatan

Pembanding terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara perdata Nomor :

45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017, yang menurut pendapat

Pembanding melakukan keberpihakan pada saat acara Pemeriksaan

Setempat (plaatsopneming) secara tegas dibantah oleh Terbanding I,

II, karena keberatan Pembanding sangat tidak beralasan hukum dan

telah mengabaikan asas hukum yang dipegang teguh oleh Hakim

dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ;

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.

45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017, telah melakukan

tindakan – tindakan dan tahapan – tahapan yang telah sesuai dengan

ketentuan hukum acara perdata dalam pelaksanaan pemeriksaan

setempat (plaatsopneming) terhadap perkara a quo, sehingga dalil

Pembanding yang menuduh Hakim melakukan keberpihakan adalah

dalil yang mengada – ada ;

- Bahwa dalam hal Hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata

bertindak berdasarkan asas hukum “ Audi Et Alteram Partem

(mendengarkan kedua belah pihak), “ yang mengandung arti Hakim

tidak membeda – bedakan orang – orang berperkara, memperlakukan

hak yang sama dan adil, serta masing – masing pihak harus diberi

kesempatan sama dalam memberi pendapat hukumnya ;

Page 53: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 53 dari 66 halaman

- Bahwa gugatan a quo Pembanding adalah berdasarkan atas adanya

putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26

Februari 2007, di mana Terbanding I dan II bukan merupakan pihak

yang berperkara dengan Pembanding dalam perkara perdata tersebut

(vide : Bukti P-2), akan tetapi bidang tanah milik Terbanding I dan II

berupa lahan tanah persawahan yang berbatasan langsung dengan

objek tanah sawah yang disengketakan Pembanding dalam perkara

perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 (vide :

Bukti P-2 Putusan Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD

halaman 10 poin (1), tanggal 26 Februari 2007), sehingga perbuatan

Pembanding yang menggunakan putusan perkara No.

31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 di dalam perkara a

quo untuk merebut atau menguasai tanah milik Terbanding I dan II

adalah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa hal inilah yang menjadi protes keras/keberatan para

Terbanding ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat, di mana

Pembanding berusaha menyatakan tanah milik Terbanding I, II adalah

bagian tanah yang disengketakan Pembanding dalam perkara

perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tentunya para Terbanding tidak

terima dan sangat keberatan karena para Terbanding merasa tidak

pernah berperkara atau bersengketa dengan Pembanding di dalam

perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;

- Bahwa merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatu

putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak

mengikat pihak ketiga, hal ini yang melandasi keberatan Terbanding I,

II dalam perkara a quo, di mana Pembanding menggunakan putusan

perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD sebagai tameng, untuk

menguasai tanah milik para Terbanding I, II, dan tentunya bagi para

Terbanding I, II, perbuatan dari Pembanding merupakan bentuk

pelanggaran hukum terhadap asas – asas hukum perdata yang

berlaku ;

- Bahwa dalil Pembanding dalam memorie banding yang menyatakan

Judex Factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melakukan

kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menghentikan

pemeriksaan setempat karena adanya penolakan para Terbanding I,

II, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dibantah secara

tegas oleh para Terbanding I, dan II ;

Page 54: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 54 dari 66 halaman

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah

melakukan penerapan hukum yang tepat dan cermat, di mana Majelis

Hakim telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang

berperkara dalam perkara a quo, di mana alasan hukum para

Terbanding I, II dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim,

demikian pula alasan atau dalil Pembanding, semua dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim dengan seksama, kemudian mencermati dan

mengingat situasi yang tidak kondusif dilapangan menjadi

pertimbangan Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan

agenda putusan ;

- Bahwa dari hal tersebut di atas Majelis hakim Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi sudah tepat dan benar menerapkan hukum yakni : asas

hukum Audi Et Alteram Partem (mendengarkan kedua belah pihak),

malah sebalik Pembandinglah yang melakukan pelanggaran hukum

menggunakan putusan perkara perdata No. 31/Pdt,G/2006/PN-TTD,

tanggal 26 Februari 2007, sebagai tameng untuk merebut dan

menguasai tanah milik Terbanding I, II, dan penolakkan Terbanding I,

II terhadap putusan perdata No. 31/Pdt,G/2006/PN-TTD, tanggal 26

Februari 2007, yang digunakan Pembanding dalam perkara a quo

maupun disaat pemeriksaan setempat, sudah merupakan tindakan

yang tepat dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku, karena tidak

terdapat hubungan hukum Terbanding I, II dengan putusan perdata

No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 ;

II. Tentang Judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Telah

Menerapkan Hukum Dengan Tidak Sebagaimana Mestinya Karena

Menyatakan Gugatan Pembanding/semula Penggugat Tidak Jelas/Kabur

(obscuur libel) Yang Disebabkan Tidak Selesainya Acara Pemeriksaan

Setempat, Sedangkan Tidak Selesainya Acara Pemeriksaan Setempat

Tersebut, Disebabkan Keberatan Dan/Atau Penolakan Dari Terbanding

I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV ;

- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Judex Factie Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi Telah Menerapkan Hukum tidak sebagaimana

mestinya karena menyatakan gugatan Pembanding tidak jelas/kabur

(obscuur libel) adalah suatu pernyataan yang tidak tepat dan secara

tegas dibantah oleh Terbanding I, II ;

Page 55: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 55 dari 66 halaman

- Bahwa di awal telah ditegas oleh Terbanding I, II, yang menjadi dasar

gugatan Pembanding dalam perkara a quo adalah putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD,

tanggal 26 Februari 2007, di mana dalam perkara No.

31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, Nursiah Purba sebagai Penggugat

melawan Abdul Lumban Raja sebagai Tergugat I, Tohong Sihombing

sebagai Tergugat II, Marulak Sihombing sebagai Tergugat III,

Kemerdin Pakpahan sebagai Tergugat IV, Tikir Sinaga sebagai

Tergugat V dan Binari Situmorang sebagai Tergugat VI, yang menurut

Nursiah Purba (ic.Pembanding) para Tergugat menguasai tanah

miliknya seluas 3,5 Hektar yang terletak di Dusun V, Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

(vide : bukti P-2) ;

- Bahwa bila dicermati putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-

TTD, tanggal 26 Februari 2007, tentunya tidak ada kaitan hukum

dengan kepemilikan tanah dari Terbanding I, II yang lokasi tanah

berbatasan langsung dengan objek tanah yang diperkara Nursiah

Purba (ic. Pembanding) dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD,

hal ini didukung oleh asas hukum yang menyatakan bahwa : “suatu

putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak

mengikat pihak ketiga”, sehingga tidak rampung/tuntasnya

pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, merupakan

kesalahan dari Pembanding sendiri yang menggunakan putusan

perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD sebagai dasar

gugatannya dalam perkara a quo ;

- Bahwa tentang kepemilikan tanah Terbanding I, dan II dilokasi

tersebut di atas, jauh sebelum adanya sengketa perdata No.

31/Pdt.G/2006/PN-TTD, dapat dijelas keberadaan Terbanding I

dilokasi tanah sudah sejak tahun 1968, mengerjakan tanah tersebut

bersama pemilik awal tanah yakni : A. Jabohal Lumbanraja, ayah dari

Dormian Br. Lumbanraja (D. Br. Lumbanraja), kemudian Terbanding I

memperoleh tanah tersebut dengan ganti rugi kepada Dormian Br.

Lumbanraja (D. br. Lumbanraja) bersama suaminya Amir Silalahi

sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah, tertanggal Kp. Baru 27

Januari 1996 (vide : bukti surat TI, TII-6, : TI, TII-5, : TI, TII-4, : TI, TII-

3), sementara itu kepemilikan tanah Terbanding II diperoleh

Terbanding II dari Terbanding I pada tanggal 29 Mei 2000 (vide : bukti

surat TV-12) ;

Page 56: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 56 dari 66 halaman

- Bahwa pernyataan Pembanding dalam memorie bandingnya halaman

11 poin (1) yang menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 27

Januari 1996 antara Amir Silalahi dan D. Br. Lumbanraja asli dari

Surat Penyerahan Tanah tersebut tidak terdapat dalam buku warkah

tanah sehingga penerbitan sertifikat hak milik Terbanding I, II

melanggar ketentuan pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997, dan melanggar ketentuan pasal 23 dan pasal 24 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta pasal 60 ayat (2)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan ini secara tegas dibantah dan

ditolak oleh Terbanding I dan II ;

- Bahwa prosedur dari penerbitan sertifikat hak milik Terbanding I dan

Terbanding II telah sesuai dengan presedur hukum yang berlaku (vide

: bukti surat TV-3, TV-4, TV-5, TV-6, T-7, TV-8, TV-9, TV-10, TV-11,

TV-12, TV-13, TV-14, TV-15, TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-

21, TV-21, TV-22 dan TV-23) ;

- Bahwa kemudian kepemilikan tanah Terbanding I, II telah dikuat

dengan keterangan beberapa saksi : Martin Lumbansiantar, Hotma

Br. Siregar, dan Saksi Hotman Sinaga alias Tikir Sinaga, sehingga

dengan bukti surat – surat dan saksi – saksi yang telah diajukan oleh

Terbanding I, II, dan Terbanding V, telah menemukan dan

memberikan fakta hukum yang membenarkan kepemilikan objek

tanah sengketa seluas 6.821 M², yang terletak di Desa Pematang

Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai

adalah benar milik Terbanding I dan merupakan fakta hukum yang

membenarkan kepemilikan objek tanah sengketa seluas 4.400 M²,

yang terletak di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung

Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah benar milik Terbanding

II ;

- Bahwa merupakan fakta hukum dasar gugatan dari Pembanding

dalam perkara a quo adalah putusan perdata Nomor :

31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang nota bene

putusan tersebut hanya mengikat Pembanding dengan para Tergugat

Abdul Lumban Raja sebagai Tergugat I, Tohong Sihombing sebagai

Tergugat II, Marulak Sihombing sebagai Tergugat III, Kemerdin

Pakpahan sebagai Tergugat IV, Tikir Sinaga sebagai Tergugat V dan

Binari Situmorang sebagai Tergugat VI ;

Page 57: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 57 dari 66 halaman

- Bahwa merupakan fakta hukum Terbanding I (Rapia Sinaga) dan

Terbanding II (Sabam Siahaan) bukan pihak yang digugat oleh

Pembanding (Nursiah Purba) dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/

2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, sehingga putusan tersebut

tidak dapat digunakan atau diterapkan dalam sengketa a quo ;

- Bahwa merupakan fakta hukum Pembanding yang menggunakan

putusan perdata Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari

2007 dalam perkara a quo, yang mengakibatkan tidak terlaksana

secara rampung pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, maka

Majelis Hakim terdahulu tidak mendapat kepastian mengenai letak

objek perkara, luas – luasnya, batas – batasnya dan pihak – pihak

yang menguasai objek – objek dalam perkara a quo, sehingga

dengan demikian menurut Majelis Hakim terdahulu gugatan

Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel)

adalah suatu pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, dan

telah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang

berperkara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan dalil – dalil hukum yang

telah disampaikan oleh Terbanding I, II dalam kontra memorie bandingnya,

maka dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa

dan mengadili ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi

sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula

Penggugat dalam perkara banding ini ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :

45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tanggal 17 Mei 2017 ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam tingkat banding ini ;

Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, kuasa Hukum

Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Surat Kontra Memori

Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa

Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 5 September 2017, kepada

Page 58: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 58 dari 66 halaman

Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 4

September 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 5

September 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 29

Agustus 2017, dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 17

September 2017 dan menanggapi memori banding tersebut sebagai berikut ;

I. Judex facti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kesalahan

berat karena telah bertindak partisan atau berpihak kepada

Terbanding I, II, III dan IV dengan cara tidak menyelesaikan acara

pemeriksaan setempat atas dasar adanya keberatan dan / atau

penolakan dari Para Terbanding ;

Tanggapan kami :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 telah dilaksanakan

sidang lapangan yang dibuka secara resmi oleh Majelis Hakim

dan didampingi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pembanding dan juga dihadiri oleh Para Terbanding dan juga

perangkat desa Pematang Cermai ;

2. Bahwa tidak benar dikatakan Para Terbanding telah

menghalang-halangi sidang lapangan untuk pemeriksaan

setempat ;

Bahwa yang sebenarnya disidang pemeriksaan setempat

adalah karena lokasi atau objek sidang lapangan adalah

berupa hamparan sawah luas yang tidak teratur letak

pematang sawah sehinbgga ketika majelis hakim bertanya

kepada Pembanding, Pembanding bingung karena si

Pembanding selaku Penggugat sendiri justru tidak tahu dimana

letak objek perkara yang digugatnya.

Bahwa karena pembanding bingung sehingga asal tunjuk saja

dari situ ke situ, tanpa bisa menjelaskan apa tanda batas /

patok atau ukuran yang diklaim sebagai milik Pembanding.

3. Bahwa atas sikap pembanding tersebut, maka para Terbanding

mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas sikap

Pembanding tersebut.

Bahwa selama pemeriksaan setempat, situasi aman

terkendali,semua berada dibawah arahan Ketua Majelis Hakim,

tidak cekcok, tidak ada adu pukul dan tidak ada ancaman

kekerasan

4. Bahwa oleh karena Pembanding tidak bisa menjelaskan diana

lokasi objek perkara sesungguhnya, sementara para

Page 59: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 59 dari 66 halaman

Terbanding bertahan bahwa lokasi objek perkara berada

ditempat lain yaitun di Parit III yaitu kurang lebih 2 Km. Dari

lokasi objek perkara.

5. Bahwa oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan

asumsi masing-masing maka Majelis Hakim menyatakan

sidang pemeriksaan lapangan sesuai dan ditutup dengan

salam-salaman antara Pembanding dengan Para Terbanding

dilapangan.

6. Bahwa tanggal 13 Maret 2017 Pembanding mengajukan lagi

pemeriksaan setempat / sidang lapangan, namun Para

Tergugat atau Para Terbanding keberatan, karena Pembanding

mengajukan sidang lapangan berdasarkan perkara Nomor :

31/Pdt.G/2005/PN.TTD sementara Para Terbanding dalam

perkara tersebut bukanlah para pihak sehingga Para

Terbanding keberatan dan menolak sidang lapangan yang

dimohonkan oleh Pembanding.

II. Tentang Judex Facti tidak Menerapkan Hukum dengan Tidak

Sebagaimana Mestinya karena Menyatakan Gugatan Pembanding /

semula Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) yang

disebabkan Tidak selesainya acara pemeriksaan setempat,

sedangkan tidak selesainya acara pemeriksaan setempat tersebut

disebabkan keberatan dan / atau Penolakan dari Terbanding

Tanggapan Kami :

1. Bahwa keberatan tersebut diatas tidak benar bahkan dalam

pertimbangan judex faqti pada halaman 77, sebagaimana

keberatan Pembanding dalam alinea 3 jelas sekali

pertimbangannya yang selengkapnya kami kutip “menimbang

bahwa dengan tidak selesainya dilakukan pemeriksaan setempat

sebagaimana objek perkara sebagaimana disebutkan dalam

gugatan Penggugat adalah sawah, maka Majelis Hakim tidak

mendapatkan kepastian mengenai objek perkara, luas-luasnya,

batas-batasnya dan pihak-pihak yang menguasai objek-objek

dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis

Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur

libel) ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat yang mendasarkan gugatanpada

perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD yang telah berkekuatan

Page 60: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 60 dari 66 halaman

hukum tetap dan telah diserahkan kepada Penggugat, dan

Penggugat telah menguasai objek tersebut, sedangkan dalam

perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, para Terbanding

bukanlah para pihak dalam perkara terdahulu, para pihak

Terbanding tidak ada terkena eksekusi atas perkara Nomor :

31/Pdt.G/2005/PN.TTD, para Terbanding tidak ada terkena

eksekusi atas perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD para

Terbanding tidak ada menguasai tanah objek perkara Nomor :

31/Pdt.G/2005/PN.TTD, dengan demikian adalah wajar jika

Majelis Hakim berpendapat ada ketidak jelasan / ada ketidak

sesuaian gugatan Penggugat / Pembanding yang mendalilkan

berdasarkan perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, tersebut ;

3. Bahwa sekali lagi kami tegaskan tidak benar pernyataan

Pembanding yang menyatakan pemeriksaan setempat tidak

rampung karena dihalang-halangi Para Terbanding tapi fakta yang

terjadi adalah Pembanding menggugat para Terbanding

berdasarkan putusan hukum yang sudah inkrach dan telah

dieksekusi dan telah diserahkan kepada Penggugat sementara

dilapangan yang terjadi adalah Penggugat ingin memperluas

lahan tanahnya dengan intrik licik yaitu mengusik tanah milik

orang-orang yang sudah tua dengan asumsi karena sudah tua

mungkin kalau digugat tidak akan ada perlawanan, sehingga

Penggugat memaksakan segala cara bahkan dengan mengelabui

hukum dengan cara memakai perkara yang sudah inkrach

(perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD) untuk menguasai tanah

milik orang lain dengan cara penyerobotan memakai dasar

hukum)

4. Bahwa terkait alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat /

Pembanding yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti

P-5, Bukti P-8 akan ditanggapi sebagaiberikut :

Tanggapan Kami :

Bahwa terkait Bukti P-1 Surat Penyerahan Ganti Rugi antara

Jaranti Simarmata dan Nursia Purba tanggal 24 Mei 1986

yang diajukan dipersidangan, jelas sekali terjadi unsur

penipuan yang nyata-nyata dapat dilihat, karena Bukti P-1 ini

juga digunakan dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/

PN.TTD yang jelas menyatakan ukuran tanah 2,5 Ha.(hektar)

sedangkan di perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt, yang

Page 61: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 61 dari 66 halaman

digugat adalah 3,5 Ha.(hektar) sehingga ternyata jelas tidak

bersesuaian dan tidak jelas sehinga kabur

Bahwa juga dalam perkara terdahulu tidak ada disebutkan

ukuran batas tanah, lokasi tanah, juga berada di Parit III ;

Bahwa para pihak adalah perkara Nomor : 31/Pdt.G/2005/

PN.TTD adalah Abdul Lumbanraja, Thohang Sihombing,

Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga, dan

Binari Situmorang, bukan Terbanding III atau Para Terbanding

Bahwa yang patut dicermati terkait perkara ini, apakah benar

Penggugat ada memiliki tanah, apakah benar Penggugat ada

melakukan jual beli dngan pihak lain ;

Bahwa jikalau hal tersebut benar tentunya Penggugat tahu

dimana letak tanah tersebut, berapa ukuran panjang lebar /

luasnya, dengan siapa tanah tersebut bersepadan ?

Bahwa jika dicermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

adalah alat bukti perkara yang sudah inkrach / berkekuatan

hukum tetap yang tentunya tidak relevan karena tidak

berhubungan hukum sama sekali dengan Terbanding III atau

dengan Para Terbanding ;

5. Bahwa Pembanding telah mampu membuktikan bahwa

Terbanding I, II, III, IV telah menguasai objek tanah terperkara

aquo tanpa ijin / persetujuan dari Pembanding kami tanggapi

sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi Benari Situmorang justru

memperkuat posisi Terbanding III, dimana Benari Situmorang

telah memberikan peta bidang didepan persidangan yang

menegaskan tanah milik Terbanding III tidak berada didalam

objek perkara aquo ;

Bahkan saksi Benari Situmorang menunjukan didepan

persidangan dimana bidang tanah milik Penggugat dan

dimana letak tanah Terbanding III, dimana letak tanah

Terbanding III sangat jauh letaknya dari milik Penggugat ;

6. Bahwa Pembanding telah mampu membuktikan bahwa

penerbitan surat-surat yang menjadi alas hak penguasaan

Terbanding III dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan dan dilakukan pada saat adanya sengketa

di Pengadilan, hal tersebut tidak benar.

Tanggapan kami :

Page 62: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 62 dari 66 halaman

Bahwa Tergugat III mengajukan alat bukti yang menjadi alas

hak penguasaan tergugat III atas tanahnya adalah Surat

Penyerahan Hak Dengan ganti Rugi dari Masda Br

Simanjuntak kepada Tergugat III pada tanggal 19 April 2010

yaitu Bukti T,.III-1 (dapat dilihat dari salinan putusan halaman

59)

Bahwa Masda Br Simanjuntak adalah istri yang sah dari

almarhum Agus Siagian ;

Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan Surat Jual beli

dibuat karena adanya Bukti P-10 yaitu Surat Ketua

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor

W2.U10/973/Pdt.04.10/IV/2010 tanggal 12 April 2010 perihal

menghadiri pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara No.

31/Pdt.G/2006/PN-TTD, dapat kami bantah bahwa hal

tersebut tidak benar, tidak relevan dan tidak berdasar hukum

sama sekali karena Terbanding III tidak menjadi pihak dalam

perkara tersebut, tidak menjadi saksi bahkan Terbanding III

menjadi korban kelicikan Penggugat sehingga tanah milik

Terbanding III ikut diserobot oleh Penggugat ;

Bahwa demikian juga Surat Ketua Pengadilan Negeri Nomor

W2.U10/973/Pdt.04.10/IV/2010 tanggal 12 April 2010 adalah

ditujukan kepada Kepala Desa Pematang Cermai berikut

dengan tempat objek perkara dimana lokasi, siapa para pihak

dan jika Kepala Desa mengeluarkan Surat pengesahan, Surat

Ganti Rugi antara Masda Br Simanjuntak kepada Asti Br

Gultom tentu adalah objeknya yang berada diluar objek

perkara karena Surat Pernyataan Hak Dengan Ganti Rugi dari

Masda Br Simanjuntak telah sesuai dengan ketentuan hukum

dan perundangan yang berlaku serta diketahui oleh Kepala

Dusun dan saksi-saksi yang berbatasan tanah / sepadan dan

dengan demikian keberatan dari Pembanding tidak beralasan

demi huku;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum yang telah disebutkan

diatas maka patut dan adil juka yang mulia Hakim Tinggia yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dari

Pemohon Banding dan menerima banding dari Terbanding III serta

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan selanjutnya

Page 63: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 63 dari 66 halaman

membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Pemohon Banding / Pembanding ;

Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding IV

semula Tergugat IV telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada

tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017, kepada Kuasa

Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 4 September

2017, kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 28 Agustus 2017,

kepada Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 29 Agustus 2017, dan

kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 7 September 2017

dengan alasan sebagai berikut ;

1. Merujuk kepada hal ichwal perkara khusus kepada Tergugat IV /

Terbanding IV pada dasarnya telah terbelenggu oleh ulah dan tingkah

laku Penggugat yang telah mengadukan Tergugat IV / Terbanding IV

melakukan tindak perkara permasalahan 263 KUHP dimana pada

peradilan MARI maupun Peradilan PK, Tergugat IV / Terbanding IV

diputus bebas ;

2. Bahwa masalah yang diadukan adalah masalah kwitansi yang

ditandatangani pleh Penggugat dari Suami Penggugat dilingkari oleh

Penggugat ;

3. Bahwa tidakan / perbuatan Penggugat berlanjut lagi dalam menggiring

Tergugat IV / Terbanding IV untuk duduk sebagai Tergugat IV dalam

perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.TTD tanggal 26 Februari

2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/Pdt/2007/PT.MDN

tanggal 13 Agustus 2007 jo. Putusan MARI nomor :842K/Pdt/2008/

tanggal 15 Oktober 2008 jo. Putusan PK Nomor 278 PK/Pdt/2014

tanggal 20 Oktober 2014 dan telah dieksekusi ;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah dengan penanganan hukum oleh pihak

yang berkompeten ke Pengadilan Negeri tebing Tinggi, Penggugat

membuat gugatan lagi dengan register Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt

yang putusannya berbunyi yaitu :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat V sepanjang mengenai gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

Page 64: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 64 dari 66 halaman

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On

Vankelijke Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp 3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh

enam ribu rupiah)

5. Melihat dan mempelajari alasan-alasan Pembanding / Penggugat awal

maka alasan-alasan hukumnya tidak beralasan dan justru Hakim / judex

facti telah benar didalam memutuskan dan mengadili perkara untuk

hingga memutuskan sebagaimana disebut diatas ;

6. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana hal tersebut diatas kami

Tergugat IV / Terbanding IV memohon kepada majelis Hakin untuk

berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam

perkara aquo untuk seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara

Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / PDT.G / 2016 / PN

Tbt. tanggal 17 Mei 2017 kepada kuasa Hukum Penggugat / Pembanding

pada tanggal 24 Juli 2017, dan Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II /

Terbanding, I dan II pada tanggal 18 Juli 2017, kepada Tergugat III /

Terbanding III pada tanggal 13 Juli 2017, kepada Tergugat IV / Terbanding

IV pada tanggal 13 Juli 2017, kepada Tergugat V / Terbanding V pada

tanggal 13 Juli 2017 dan kepada Tergugat VI / Terbanding VI pada

tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang

berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan

mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi

Nomor 45 / PDT.G / 2016 / PN Tbt. tanggal 17 Mei 2017 tersebut

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan

tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum

Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang – undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Page 65: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 65 dari 66 halaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah

membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan

Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal

17 Mei 2017, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Juli

2017 serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II

tanggal 4 September 2017, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum

Tergugat III tanggal 24 Agustus 2017, serta Kontra Memori Banding dari

Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah

diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan

dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara, telah

tepat dan benar menurut hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi

Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut

hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya

sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Tebiing Tinggi Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt

tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara

dikedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal - pasal dan ketentuan peraturan - peraturan

Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum

Penggugat / Pembanding ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Nomor 45 / Pdt.G / 2016 / PN.Tbt tanggal 17 Mei 2017 yang

dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,

Page 66: PENGADILAN TINGGI MEDAN fileKelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam ... Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Putusan Nomor 362/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 66 dari 66 halaman

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusywaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017,

oleh YANSEN PASARIBU SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta ADI

SUTRISNO, SH.MH. dan NUR HAKIM, SH.MH. masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 362 / PDT / 2017

/ PT.MDN. putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 5

Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta LUHUT BAKO,

SH sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH. YANSEN PASARIBU, SH

ttd

NUR HAKIM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )