PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileSebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3/AM.Siregar Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri Sebelah Barat berbatas

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 472/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A NNOMOR 472/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara:

1. SAID SIWARTO, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Melati

Ujung Nomor 11 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan

Siantar Sitalasari Pematangsiantar, selanjutnya

disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2. POLIN HUTABARAT, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Melati RT

09/RW 03 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar

Sitalasari Pematangsiantar, selanjutnya disebut

sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Penggugat I

dan II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

1. Marudin Purba, SH, 2. Satriadi, SH. MH, Advokat-

Penasehat Hukum & Pengacara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2018, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar tertanggal 22 Pebruari 2018,

Nomor : 30/ L/ SK/2018/PN Pms;

Lawan:

1. RUDY TIMBUL HALOMOAN SINAGA, Umur 50 Tahun, Jenis

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS/ Pegawai Lembaga

Pemasyarakatan (LP) Sibuhuan Jalan S. Hasanuddin

Nomor 15 Padang Lawas Tapanuli Selatan, Alamat

(domisili) Jalan Lapangan Bola Bawah/ Jalan Farel

Pasaribu Nomor 138 RT.RW; 07/19 Kelurahan

Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat

Pematang Siantar, dalam hal perkara ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya yang bernama Tumpal Sinaga, SH,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 14

Maret 2018, Nomor : 41/ L/ SK/2018/PN Pms,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Tergugat I;

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kantor BadanPertanahan Nasional Pematang Siantar, Jalan

Dahlia Nomor 8 Pematang Siantar, dalam hal

perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang

bernama 1. Drs. Toga Pardamean Sihotang, SH. Msi,

2. Erwin Simanjuntak, 3. Erwin Alexcander

Manurung, S. ST, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 16 Maret 2018, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

tertanggal 11 Juli 2018, Nomor:138/L/SK/2018/PN

Pms, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II

semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 2018

Nomor 472Pdt/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Medan, tanggal 2 Januari 2019 Nomor 472/Pdt/2018/PT MDN;

3. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang perkara ini tanggal 2 Januari

2019 Nomor 472/Pdt/2018/PT MDN;

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang

Siantar tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pms, dan surat-

surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15

Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar pada tanggal 23 Februari 2018 dalam Register Nomor:

14/Pdt.G/2018/PN-Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987, Penggugat-I & II secara bersama-sama membeli

sebidang tanah darat/pertapakan LT :17 x 27 M2 dari Kadir Hutajulu (Alm.)

dengan cara bayar ganti rugi. Masing-masing Penggugat membeli setengah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dari luas tanah yaitu Said Siwarto/Penggugat-I ukuran luas 8,5 x 27 M2 = +/-

230 M2 dengan harga ganti rugi Rp350.000,- (Tigaratus limapuluh Ribu

Rupiah),dan Polin Hutabarat/Penggugat-II ukuran luas 8,5 x 27 = +/-230 M2

dengan harga ganti rugi Rp350.000,-(tiga ratus Lima puluh ribu rupiah)

yang merupakan tanah perumahan Kehakiman terletak di Afdeling Simarito

Siantar estate dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3/AM.Siregar

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri

Sebelah Barat berbatas dengan : Polin Hutabarat (Surat penyerahan

hak untuk Said Siwarto)

Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatas dengan : Said Siwarto

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri

Sebelah Barat berbatas dengan : Persil No.1/Supandi,S.H. (Surat

penyerahan hak untuk Polin Hutabarat)

Sesuai dengan bukti Surat Penyerahan Hak SebidangTanah tanggal 6

Maret 1987 dari Pihak-I Kadir Hutajulu kepada pihak-2 Said Siwarto

registrasi surat No.:31/3/2184/113/SM/1987 dan dari PIhak-I Kadir Hutajulu

kepada Pihak-2 Polin Hutabarat registrasi surat No.:32/3/2184/

113/SM/1987 ditandatangani oleh kedua belah pihak berikut saksi-saksi

serta disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa Bah Kapul Kecamatan Siantar

Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Maret 1987.

2. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat-I & II dari Kadir Hutajulu (Alm.) berasal

dari tanah milik Almarhum Harun Siagian,S.H. Hakim Pengadilan Negeri

Pematang Siantar yang diperoleh melalui surat penyerahan hak sebidang

tanah seluas 459 M2 (17 x 27M) ditandai dengan Persil No.2 dari

Supandi,S.H. Ketua Pengadilan Negeri Tingkat-I Pematang Siantar tanggal

5-9-1981 dan disyahkan/dilegalisasi dengan register surat No.688/L/1981

oleh Hakim Pengadilan Negeri Tkt.I Pematang Siantar AM.Siregar,SmH

tanggal 5-9-1981 yang merupakan tanah penanggalan hak dari Afdeling

Simarito Siantar estate tanggal 13 Desember 1979 No.503/III/1980 untuk

tanah kehakiman seluas +/- 6.358 M2 sesuai Gambar/sketsa tanah yang

diukur/digambar oleh siantar estate tanggal 29 November 1979 terletak di

Afdeling Simarito Siantar estate Desa Bah Kapul Kecamatan Siantar

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Persil No.8 Ph.Silalahi.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Sebelah Selatan dengan : Tanah Kejaksaan Negeri P.Siantar.

Sebelah Timur dengan : Persil No.3 AM.Siregar.

Sebelah Barat dengan : Persil No.1 Supandi,S.H.

3. Bahwa tanah almarhun Harun Siagian,S.H. tersebut diserahkan Nur Aisyah

Pulungan (Isteri Alm.Harun Siagian, S.H.) dengan cara pembayaran ganti

rugi kepada Kadir Hutajulu Sesuai dengan bukti surat penyerahan Hak

Tanah dari Anisyah Nur Pulungan kepada Kadir Hutajulu Pada tanggal 30

Maret 1983 yang dilegalisasi / disyahkan oleh Hakim Pengdilan Negeri

Pematang Siantar AM.Siregar, SmH dengan register surat nomor : 176

/1983 / L.

4. Bahwa Registrasi Surat Nomor:176/1983/L Tanggal 30 Maret 1983 oleh

Hakim Pengadilan Negeri Pematang siantar merupakan alat bukti surat

sekaligus pengakuan tertulis dari Nur Aisyah Pulungan (Isteri Alm.Harun

Siagian,S.H.) bahwa semasa hidup almarhum suaminya tersebut tidak

pernah mengalihkan/menyerahkan Tanah perumahan kompek kehakiman

(Persil No.2) miliknya kepada orang lain.

5. Bahwa setelah lahan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat-I & II dari Kadir

Hutajulu, selama kurun waktu 10 Tahun Sejak Tahun 1987 s/d Tahun 1997

atas ijin dan sepengetahuan Para Penggugat tanah itu diusahai/dikerjakan

oleh ibu kandung penggugat-II semasa hidupnya dan setelah itu beberapa

tahun kemudian tanah tersebut masih diusahai/ dikerjakan lagi oleh saudara

laki-laki Penggugat-II danpara Penggugat juga tidak pernah merasa

khawatir akan status tanahnya karenasepengetahuan mereka bukti surat-

surat perolehan hak tanah yang mereka miliki mempunyai legalitas

pembuktian dengan ditandatangani / diregister oleh pejabat negara/

pemerintah.

6. Bahwa sekitar Tahun 2016 saat Penggugat-I & II datang kelokasi tanah

mereka bermaksud untuk mengusahai dan meningkatkan status surat

tanahnya akan tetapi mereka mengetahui dari seorang ibu rumah tangga

boru Rajagukguk (Mak Leo) yang tinggal disekitar lokasi tanah Kehakiman

Afdeling Simarito Siantar estate tersebut bahwa tanah yang mereka beli

telah disertifikatkan orang lain marga Sinaga yang tak lain adalah Tergugat-

I Rudy Timbul Halomoan Sinaga dengan sertifikat pemegang hak milik

nomor : 5386 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematangsiantar

selaku Tergugat-II Tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan surat ukur

tanggal: 24 Desember 2013 No. : 275/Setia Negara/2013 Luas Tanah (LT):

390 M2 terletek di Lokasi objek tanah sengketa, sekarang dikenal dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Jalan Lapangan Tembak Gang Antara Kanan Kelurahan Setia Negara

Kec.Siantar Sitalasari Pematang Siantardengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Persil No.3.

- Sebelah Barat dengan : Persil No.1.

- Sebelah Utara dengan : Persil No.7,8,9.

- Sebelah Selatan dengan : Jalan dan Tanah Kejaksaan Negeri.

7. Bahwa sertifkat No.5386 yang di terbitkan oleh Tergugat - II BPN Pematang

Siantar atas nama Tergugat-I Rudy Timbul Halomoan Sinaga menetapkan

Luas tanah (LT) 390 M2 dikarenakan adanya perubahan/penyesuaian luas

tanah kehakiman yang diukur ulang oleh Badan Pertanahan Naional(BPN)

Pematang siantar selaku Tergugat-II yang semula Luas Tanah (LT): +/-

6.358 M2 menjadi +/- 5.000 M2 akan tetapi tidak merubah letak dan batas-

batas Tanah serta kepemilikan tanah sebelumnya sesuai gambar/sketsa

tanah Kehakiman yang diukur/digambar oleh Siantar Estate Tanggal 29

November 1979 Luas Tanah (LT) : +/-6358 M2 untuk masing-masing

pegawai kehakiman dengan ukuran Luas Tanah (LT): 17 x 27 M2.

8. Bahwa tindakan Tergugat-I & II menerbitkan sertifikat Hak milik nomor 5386

atas nama Tergugat-I ternyata berawal darisurat asal-usul

penyerahan/pelepasan hak tanah dari Harun Siagian,S.H. kepada Djaludin

Sinaga (orang tua Tergugat-I) tertanggal 7 Oktober 1982 yang diduga palsu

dan melawan hukumkarena surat tersebut tanpa legalisasi/pengesahan oleh

pejabat pemerintah yang berwenang sesuai pasal 1868 KUHPerdata serta

surat pengakuan tanah tanggal 5 Mei 2000 atas nama Djaludin Sinaga

(orang tua Tergugat-I) dari Lurah Setia Negara kecamatan siantar sitalasari

pematang siantar yang dipergunakan untuk surat kepemilikan tanah dan

pengurusan ahli waris mengandung cacad hukum administrasi

pemerintahan karena status perolehan/pemilikan objek tanah tersebut telah

diregistrasi di Kantor Kepala Desa Bah Kapul Kecamatan siantar tanggal 7

Maret 1987 atas nama Said Siwarto dan Polin Hutabarat selaku Penggugat-

I & II sesuai alat bukti surat No.:31/3/2184/113/SM/1987 dan

No.:32/3/2184/113 /SM/ 1987.

9. Bahwa,atas perbuatan tergugat-I & tergugat-IImenerbitkan sertifikat hak

milik No.5386 terhadap objek tanah sengketa telah mengakibatkan kerugian

material maupun immaterial terhadap diri penggugat-I & II dan jelas telah

bertentangan dengan azas-azas hukum yang berlaku perbuatan mana

dapat dikatagorikan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal

1365 KUHPerdata.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


10.Bahwa Penggugat-I & II telah berusaha berulang kali mengadakan upaya

pendekatan / musyawarah kepada Tergugat-I melalui Saudaranya / Abang

Kandung nya di Pematang Siantar (Sebab Tergugat-I ber tugas di Lapas

Sibuhuan Padang Lawas Tapsel) dengan maksud agar Tergugat-I mau

mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat-I & II namun Tergugat-I

melalui Abang kandungnya tersebut mengatakan bahwa Tanah tersebut

sudah menjadi miliknya dan silahkan gugat ke pengadilan.

11.Bahwa Kerugian Matriil dan Immatriil yang dialami oleh Penggugat-I & II

dapat diperincikan sebagai berikut :

Kerugian Matriil :

- bahwa Harga Lahan Tanah per-meter di wilayah objek tanah sengketa

pada saat ini sekitar Rp.400.000,--(empat ratus ribu rupiah) per-meter

per-segi x Luas Tanah (LT): 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh meter

persegi) sehingga total kerugian Penggugat-I & II atas asset tanah

mereka senilai : Rp.156.000.000,--(Seratus Limapuluh enam Juta

Rupiah)

Kerugian Immatriil :

a. bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I& II telah menerbitkan sertifikat

No.5386 Tahun 2013 atas lahan tanah tersebut telah mengganggu

pikiran dan bathin serta menyita waktuPenggugat I & II dimana para

penggugat berulang kali menemui para Tergugat dengan meninggalkan

pekerjaan/usaha para penggugat, kerugian mana tidak dapat dinilai

dengan uang akan tetapi patut dan sewajarnya apabila para penggugat

menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,-(Limapuluh juta

rupiah).

b. bahwa oleh karena lahan tanah tersebut telah dikuasai dan

disertifikatkan oleh Tergugat-I & II sejak tahun 2013 sehingga selama 4

(empat) tahun Para Penggugat I & II telah kehilangan hak untuk

mengusahai/menyewakan tanah tersebut sehingga patut dan

sewajarnya apabila para penggugat menuntut ganti rugi immaterial

sebesarr Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) sehingga total ganti rugi

immaterial adalah sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

12.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara dikemudian hari tidak

menjadi sia-sia (Illusionir) sangatlah beralasan apabila terhadap Objek

Tanah Gugatan sertifikat hak milik No.:5386 atas nama Tergugat-I,

Penggugat-I & II Memohon kepada Majelis Hakim terhormatterlebih dahulu

diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu sebidang tanah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


perumahan/pertapakan seluas 390 M2 (Tigaratus Sembilan puluh meter

persegi) terletak di Afdeling Simarito Siantar estate, sekarang dikenal

dengan Jalan Lapangan Tembak Gg. Antara Kanan Kelurahan Setia Negara

Siantar Sitalasari Pematangsiantar dengan batas-batas sebagai barikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3/ AM.Siregar,S.H. sekarang

a/n. Simangunsong-L.Br.Simanjuntak.

- Sebelah Barat berbatas dengan: Persil No.1/Supandi,S.H,sekarang

a/n.Marga Sinaga.

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri.

- Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan, sekarang a/n.Arifin

Sitepu Alm.

13.Bahwa Penggugat-I & II mempunyai sangkaan yang sangat beralasan

terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II akan ingkar dan lalai dalam memenuhi

isi keputusan hukum dalam perkara ini,oleh karenanya para Penggugat

Mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan

menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,--(seratus ribu

rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat-I & II apabila ternyata para

Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde).

14.Bahwa, oleh Karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang

dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, Penggugat-I & II Mohon agar

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat

memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij

voorraad).

15.Bahwa Oleh karena para Tergugat I & II telah melakukan perbuatan

melawan hukum (Onrechmatige daad),maka patutlah dan adil untuk

dihukum membayar biaya – biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian Penggugat-I & II yang telah dikemukakan diatas

maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang

Siantar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini,

kiranya berkenan untuk Memanggil para Pihak yang bersengketa pada suatu

persidangan yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya Memutuskan dengan

amar Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Menyatakan Sah dan berharga surat penyerahan hak sebidang tanah

seluas 459 M2 ( 17 X 27 M ) dari Supandi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri

Tkt.I P.Siantar kepada Harun Siagian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tkt.I

Pematang Siantar tanggal 5-9-1981 yang dilegalisasi oleh Hakim

Pengadilan Negeri P.Siantar AM.Siregar,SmH dengan registrasi surat

No.688/L/1981 tanggal 5-9-1981 yang merupakan tanah kehakiman

penanggalan hak dari Afdeling simarito siantar estate seluas : +/- 6358 M2

sesuai gambar/skets tanah kehakiman yang digambar/diukur oleh siantar

estate pada tanggal 29 November 1979 , tanah setempat ditandai dengan

Persil No.2 terletak di Afdeling simarito siantar estate Desa Bah kapul

Kecamatan Siantar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara batas dengan : Persil No.8, Ph.Silalahi / Rencana

Jalan.

- Sebelah Selatan batas dengan : Tanah kejaksaan Negeri P.Siantar.

- Sebelah Timur batas dengan : Persil No.3 AM.Siregar.

- Sebelah Barat batas dengan : Persil No.1,Supandi,S.H.

3. Menyatakan Sah dan Berharga surat penyerahan hak tanah dengan ganti

rugi dari Nur Aisyah Pulungan ( Isteri Alm.Harun Siagian ) kepada Kadir

Hutajulu Tanggal 30 Maret 1983 yang dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan

Negeri Pematang Siantar AM.Siregar,SmH dengan registrasi surat

Nomor:176/1983/L berupa sebidang tanah seluas 17 x 27 M2 ( Persil No.2 )

terletak di Afdeling simarito siantar estate dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3/AM.Siregar, SmH.

- Sebelah Barat berbatas dengan : Persil No.1/Supandi,S.H.

- Sebelah Utara berbatas dengan : Rencana Jalan.

- Sebelah Selatan berbatas dengan:Tanah Kejaksaan Negeri.

4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penyerahan Hak sebidang tanah

pertapakan ( perumahan ) seluas 17 x 27 M2 dengan ganti rugi tanggal 6

Maret 1987 dari Pihak-1 Kadir Hutajulu kepada Pihak-2 Said

Siwarto/Pengguat-I ukuran luas : 8,5 x 27 M2 yang diketahui/disaksikan oleh

Kepala Desa Bah Kapul Kec.Siantar tanggal 7 Maret 1987 dengan surat

Nomor; 31/3/2184/113/SM/1987 dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Timur berbatas denagn : Persil No.3/AM.Siregar,SmH.


- Sebelah Barat berbatas dengan : Polin Hutabarat.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penyerahan Hak sebidang tanah

pertapakan ( perumahan ) seluas 17 x 27 M2 dengan ganti rugi tanggal 6

Maret 1987 dari Pihak-1 Kadir Hutajulu kepada Pihak-2 Polin

Hutabarat/Penggugat-II ukuran luas : 8,5 x 27 M2 yang diketahui/disaksikan

oleh Kepala Desa Bah Kapul Kec.Siantar tanggal 7 Maet 1987 dengan surat

Nomor: 32/3/2184/113/SM/1987 dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Timur berbatas dengan : Said Siwarto.

- Sebealh Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri.

- Sebelah Barat berbatas dengan : Persil No.1/Supandi,S.H.

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

telah diletakkan dalam perkara ini berupa:

- Sebidang Tanah pertapakan perumahan kehakiman seluas 390 M2

(Tigaratus Sembilan puluh meter persegi) dengan sertifikat hak No.5386

terletak di Jalan Lapangan tembak Gang Antara Kanan Kelurahan Setia

Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar d/h. tanah

Afdeling Simarito Siantar Estate Desa Bah Kapul Kecamatan Siantar

Kab.Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3, /AM.Siregar,SmH.

(Sekarang a.n.simangunsong-Lermin br Simanjuntak);

- Sebelah Barat berbatas dengan : Persil No.1/ Supandi,S.H.

(Sekarang a.n.marga Sinaga).


- Sebelah Utara berbatas dengan : Persil No.8, / Rencana Jalan.

(Sekarang tanah Arifin Sitepu Alm).

7. Menyatakan perbuatan Tergugat-I &II yang menerbitkan sertifikat hak milik

No. 5386 dengan menggunakan alas hakalat bukti surat asal-usul

tanah/penyerahan hak berikut surat pengakuan kepemilikan tanah secara

tidak syah/cacad hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(Onrechmatige daad).

8. Menghukum Tergugat-I untuk Mengembalikan Lahan Tanah

pertapakan/perumahan kehakiman Persil No.2 Luas Tanah (LT) : 17 x 27

M2, terletak di Afdeling Simarito Siantar estate Desa Bah kapul Kecamatan

siantar,atau terletak di Jalan Lapangan tembak Gang antara kanan

kelurahan setia Negara kecamatan siantar sitalasari pematang siantar

kepada Penggugat I & II sebagai pemilik tanah yang syah sesuai bukti

surat-surat perolehan hak tanah dari Supandi,S.H. kepada Harun

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Siagian,S.H.,Tanggal 5-9-1981, dari Nur Aisyah Pulungan (isteri alm.Harun

Siagian,S.H.) kepada Kadir Hutajulu tanggal 30 Maret 1983 dan dari Kadir

Hutajulu kepada Said siwarto & Polin Hutabarat (Penggugat I & II) tanggal 6

Maret 1987 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah timur batas dengan : Persil No.3/AM.Siregar (sekarang

Simangunson-L.-Br.Simanjuntak).

- Sebelah Barat batas dengan : Persil No.1/Supandi,S.H. (sekarang

Marga Sinaga).

- Sebelah Selatan batas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri.

- Sebelah Utara batas dengan : Rencana Jalan (sekarang:Arifin Sitepu

Alm.).

9. Menghukum Tergugat-II untuk menangguhkan/membatalkan sertifikat hak

milik Nomor 5386 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Tergugat-I karena

warkah (surat-surat/dokumen) asal-usul perolehan hak/penyerahan hak dan

surat pengakuan kepemilikan tanah untuk permohonan dan penerbitan

sertifikatmengandung cacad hukum /tidak syah dan bertentangan dengan

azas=azas hukum yang berlaku.

10. Menghukum Tergugat-I &II menurut hukum untuk membayar uang paksa

(dwang soom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap

harinya,apabila Tergugat-I dan Tergugat-II lalai untuk memenuhi putusan

ini.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

12. Menghukum Tergugat-I &II untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Memutus perkara ini berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I terhadap surat

gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut, tertanggal 16

Mei 2018, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:I. TENTANG PARA PIHAK.

1. Tentang Identitas Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatan dengan identitas nama Penggugat I

yang diperbaiki semula disebut Said Siwarto diperbaiki menjadi Said

Siswanto tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbaikan karena alasan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pengetikan, tetapi telah merubah nama Penggugat semula menyebut

Said Siwarto dengan memperbaiki nama sesuai nama E-KTP menjadi

Said Siswanto sebagai Pengugat I.

Bahwa merubah nama penggugat I dalam gugatan telah tidak sesuai

dengan identitas nama pemberi kuasa dalam surat kuasa untuk

memajukan gugatan terhadap tergugat-tergugat, bahwa ternyata

penggugat Said Siwarto bukan nama sebenarnya tetapi nama yang

tidak benar dipergunakan membuat surat-surat dan memajukan

gugatan.

Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat I harus ditolak dan

dikesampingkan oleh karena tidak ada Penetapan Pengadilan untuk

menyatakan orang yang sama dalam nama yang berbeda ic.

PenggugatI.

Bahwa apabila nama Said Siswanto disebut sebagai Penggugat I dalam

perkara ini maka gugatan harus dinyatakan cacat formal dan tidak

mempunyai kualitas sebagai penggugat menggugat tergugat-tergugat

dalam perkara ini.

Bahwa mengajukan perubahan nama penggugat I Said Siwarto menjadi

Said Siswanto Penggugat I dengan melampirkan surat keterangan yang

diperbuat Lurah Pada Kelurahan Bukit Sofa bertanggal Pematang

Siantar 5 Maret 2018 No.470/268/BS/III/2018 tidak dapat dibenarkan

dan tidak dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan dengan

alasan terhadap perbaikan nama (identitas diri seseorang) untuk

dinyatakan sah secara hukum dan dapat melakukan tindakan hukum

harus melalui Penetapan Pengadilan dan tidak dapat hanya dengan

menggunakan Surat Keterangan dari Kelurahan atau Aparat Desa.

Bahwa oleh karena gugatan perkara ini dimajukan oleh orang yang tidak

berkualitas maka perkara perdata No.14/Pdt.G/2018/PN Pms harus

dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kepentingan Hukum Para Penggugat Dalam Perkara Yang Sama.

Bahwa Penggugat I dan II dalam gugatan menyebutkan masing-masing

sebagai pembeli tanah dari Kadir Hutajulu dengan surat penyerahan

hak atas tanah No.31/3/2184/113/SM/1987 dan

No.32/3/2184/113/SM/1987 masing-masing berukuran 8,5 x 27 M

dengan batas-batas yang berbeda.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa para penggugat bukan sebagai ahli waris yang menuntut objek

sengketa yang dikuasai pihak lain, tetapi mempunyai kepentingan

masing-masing.

Bahwa oleh karena penggugat bukan sebagai ahli waris yang menuntut

objek sengketa yang dikuasai pihak lain, tetapi mempunyai kepentingan

masing-masing terhadap objek perkara maka seharusnya gugatan

dimajukan masing-masing dengan register perkara yang berbeda yaitu

tidak dimajukan dalam satu gugatan terhadap tergugat-tergugat.

3. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut bahwa penggugat I dan

II membeli tanah darat/pertapakan dari Kadir Hutajulu (Alm) dengan

cara ganti rugi.

Bahwa pada dalil gugatan berikutnya penggugat I dan II menyebut

tanha yang dibeliu dari Kadir Hutajulu (Alm) adalah tanah Alm. Harus

Siagian, SH yang diserahkan Nur Aisyah Pulungan dengan ganti rugi

kepada Kadir Hutajulu.

Bahwa Tergugat I mendapat hak atas tanah berasal dari peninggalan

orangtuanya bernama Alm.Djaludin Sinaga, dalil gugatan juga

menyebutkan hak milik Tergugat I berawal dari surat asal usul

penyerahan/pelepasan hak tanah dari Harun Siagian kepada Djaludin

Sinaga (orang tua tergugat I).

Bahwa untuk kelengkapan pihak kejelasan adanya peralihan tanah

kepada para penggugat berasal dari Kadir Hutajulu, dan Kadir Hutajulu

mendapatkan hak berasal dari Nur Aisyah Pulungan disebut para

penggugat istri Alm. Harun Siagian, SH, semnetara tanah milik tergugat

I berasal dari peninggalan dari orang tuanya bernama Djaluddin Sinaga

yang berasal/diserahkan Harun Siagian, SH dengan penyerahan hak

pada tanggal 7 Oktober 1982 maka untuk kelengkapan pihak-pihak dan

perlunya kejelasan tanah sengketa yang dikemukakan para penggugat

dan tergugat I seharusnya Harun SIagian, SH, Nur Aisyah Pulungan

dan atau ahli waris Harun Siagian, SH dan Kadir Hutajulu atau ahli

warisnya harus diikut sertakan/ditarik sebagai pihak (ic. Sebagai

tergugat-tergugat) dalam perkara ini.

4. Bahwa Para penggugat juga mendalilkan tanah terperkara merupakan

peninggalan hak dari Afdeling Simarito Siantar Estate tanggal 13

Desember 979 No. 503 seluas +/- 6.385 M2, maka untuk kelengkapan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pihak dan kejelasan asal usul tanah sepatutnya pihak Afdeling Simarito

Siantar Estate harus ditarik sebagai pihak.

II. Penyebutan Alamat atau Domicili Tergugat I Tidak sesuai Alamat atau

Tempat Tinggal yang sebenarnya.

Bahwa para penggugat dalam gugatannya menyebutkan identitas Rudy

Timbul Halomoan Sinaga dengan alamat (domicili) Jalan Lapangan Bola

Bawah/Jl. Farel Pasaribu No.138 RW/RT : 07/19 Kelurahan Parhoraan Nauli

Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar. 21128.

Bahwa tergugat I tidak benar beralamat atau tidak benar bertempat tinggal

pada Alamat yang disebutkan para penggugat.

Bahwa dalam gugatan para penggugat mengetahui nama Rudy Timbul

Halomoan Sinaga sebagai PNS bekerja sebagai pegawai Lembaga

Permasyarakatan Sibuhuan Padang Lawas Tapanuli Selatan bertempat

tinggal di Sibuhuan, sehingga para penggugat dengan sengaja dan secara

sadar memajukan gugatan terhadap tergugat I dengan alamat/domicile

tergugat I tidak sebenarnya.

Bahwa dalam praktek beracara penyebutan alamat atau tempat tinggal

merupakan keharusan kecuali tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal

yang pasti agar pihak yang dipanggil dapat melakukan pembelaan atau

tuntutan hukum yang dilakukan pihak lain.

Bahwa formal pengajuan gugatan dengan menyebutkan alamat yang jelas

dan lengkap merupakan keharusan, tetapi bukan semata-mata sampainya

lembaran gugatan pada Tergugat tetapi harus sesuai dengan keberadaan

secara phisik dan atau secara administrative.

Bahwa sampainya gugatan para penggugat kepada Tergugat I disampaikan

Juru Sita Pengadilan Negeri Pematangsiantar ke Kantor Kelurahan

Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar

karena alamat dalam gugatan merupakan alamat dari saudara tergugat I

bukan karena Tergugat I terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Parhorasan

Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.

III. Gugatan Kabur.

1. Bahwa dalam Gugatan para penggugat telah mengetahui terbitnya

sertifikat hak mlik No.5386 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 390

M2

Bahwa para penggugat mendalilkan gugatan memiliki tanah

berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah No.31/3/2184/SM/1987

dan No.32/3/2184/113/SM/1987 yang berasal dari Kadir Hutajulu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyebutkan masing-masing membeli tanah dengan ukuran 8,5 x 27 M,

atau luas seluruhnya 459 M2.

Bahwa para penggugat tidak mjelas dan tidak tegas untuk menyatakan

mana dari luas tanah yang menjadi objek tanah sengketa, sehingga

dalam gugatan tidak jelas disebutkan mana yang menjadi objek perkara.

2. Bahwa alasan pengajuan gugatan kabur dan tidak jelas.

Bahwa para penggugat dalam posita gugatan mendasarkan adanya

surat penyerahan hak atas tanah No.31/3/2184/SM/1987 dan

No.32/3/2184/113/SM/1987 yang berasal dari Kadir Hutajulu namun

dalam petitum menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum

membayar ganti kerugian materil sebesar Rp156.000.000.- dan

kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.- kepada Pengugat I dan

II.

Bahwa mencermati dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tidak

saling berhubugan karena petitum gugatan tidak didukung atau tidak

sesuai dalil gugatan sebagai alasan, mengakibatkan gugatan kabur dan

tidak jelas.

3. Bahwa Petitum gugatan menuntut agar tergugat I dan II membayar ganti

rugi materil dan immaterial sementara Tergugat I tidak pernah

melakukan perbuatan wan prestasi terhadap penggugat I dan II.

4. Bahwa Para Penggugat tentang gugatannya telah nyata mencampur

adukkan gugatan tentang objek tanah atas dasar surat penyerahan hak

atas tanah dan pembatalan sertifikat hak milik tergugat I atas tanah

seluas 390 M2 dalam petitum lainnya menyebutkan nilai angka ganti

rugi yang harus dibayar tergugat I, II kepada penggugat, merupakan

gugatan kabur.

Bahwa penyusunan gugatan yang demikian patut dinyatakan gugatan

kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(sebagai perbandingan putusan MARI No.28 K/Sip/1973, tangal

5.11.1975.

IV. Petitum Gugatan, Pengadilan negeri Tidak Berwenang Memeriksa

dan Memutus Gugatan.

Bahwa gugatan para penggugat dalam posita mendalilkan adanya surat-

surat yang dimiliki tergugat I cacat hukum administrasi pemerintahan, dan

dalam petitum gugatan para penggugat meminta agar Pengadilan Negeri

memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Badan Pertanahan

Nasional Propinsi untuk mencabut dan merubah sertifikat hak milik Badan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pertanahan Nasional Pemetangsiantar atas tanah No.5386 tanggal 27

Desember 2013 atas nama Tergugat I.

Bahwa dalil gugatan menguraikan surat-surat yang dimiliki Tergugat I cacat

hukum administrasi, dan petitum gugatan meminta pembatalan

memerintahkan Badan Pertanahan nasional Pusat Cq. Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Kota Pematangsiantar agar dibatalkan bukan merupakan

kewenangan peradilan umum ic. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan para

penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan

kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa petitum yang tidak jelas dan tidak tegas menyebutkan apa yang

dituntut, dan menyebutka adanya perbuatan melawan hukum tanpa

menyebut perbuatan yang melanggar hukum secara tegas naka petitum

demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. (bandingkan dengan

putusan MA No.492 K/Sip/1970, tanggal 21.11-1970).

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat I dalam eksepsi ini cukup beralasan

hukum dan berdasarkan fakta bahwa pengajuan gugatan mengandung cacat

formal, gugatan kabur, antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan,

posita dan petitum tidak saling berhubungan atau tidak saling mendukung dan

idak berwenangnya Peradilan Umum memeriksa dan memutus gugatan

penggugat maka patut dan beralaan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil

gugatan para penggugat, kecuali atas apa yang diakui dan dinyatakan

secara tegas dibawah ini.

2. Bahwa segala apa yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi diatas untuk

tidak mengulangi kembali penulisannya dalam pokok perkara ini, dianggap

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat I adalah yang memiliki sebidang tanah pertapakan seluas

390 M2 terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari

Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, sekarang disebut di jl. Lapangan

Tembak gang Antara Kanan, dengan batas-bartas:

Sebelah Utara berbatas persil No. 2.

Sebelah Selatan berbatas rencana Jalan.

Sebelah Timur berbatas persil No. 3.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Sebelah Barat berbatas persil No.1, sebagaimana disebutkan dalam

Sertifikat Hak Milik No.5386/Kel. Setia Negara, tanggal 27 Desember 2013,

Surat ukur No.275/Setia Negara/2013, tanggal 24 Desember 2013.

4. Bahwa tanah milik Tergugat I seluas 390 M2 merupakan tanah pertapakan

persilan disebut persil Nomor (2) merupakan tanah peninggalan orang tua

tergugat I yaitu bernama Alm. Djaludin Sinaga.

5. Bahwa Djaludin Sinaga semasa hidupnya sebagai pegawai di Pengadilan

Negeri Pematangsiantar mendapatkan tanah pertapakan persilan No. 2

berasal dari penyerahan hak atas tanah dari Harun Siagian, SH, yang pada

saat itu sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Surat

Penyerahan Hak bertanggal Pematangsiantar 7 Oktober 1982 dengan

ukuran 27 M x 17 M seluas 459 M2 disebut persil No. 2 pada saat itu

dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan tanah pertapakan persil No. 8.

Selatan berbatas dengan rencana jalan umum dan Tanah Kejaksaan

Negeri.

Timur berbatas dengan tanah pertapakan persil No.3.

Barat berbatas dengan tanah pertapakan persil No.1.

6. Bahwa asal usul tanah hak Harun Siagian, SH merupakan tanah pertapakan

persilan yang dibagikan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada

saat itu dijabat bernama SUPANDI, SH kepada para Hakim maupun

pegawai Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Bahwa saat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dijabat SUPANDI,

SH, pada tahun 1979 sampai tahun 1980an menerima, mendapat hak atas

tanah sesuai Surat Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Simalungun yaitu

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Simalungun dalam suratnya

menyebutkan tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) diserahkan

untuk dipergunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siantar yang dijabat

Supandi, SH beralamat di Pematangsiantar untuk keperluan pembangunan.

Bahwa tanah seluas 5.000 M2 terletak di Afdeling Simarito Siantar Estate,

Desa Bah Kapul, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan

batas-batas:

Utara berbatas dengan tanah Kodim 0204/Simalungun.

Sebelah Selatan berbatas tanah Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siantar Estate.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Korpri Hankam.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa tanah Negara yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. I

Simalungun kepada Pengadilan Negeri yang diterima Spandi, SH dilakukan

pengkaplingan dan dibagi diserahkan kepada Hakim-hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri pada saat itu.

7. Bahwa bagian dari Harun Siagian, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri

Pematangsiantar tanah persil No.2 diserahkan kepada Djaludin Sinaga

selaku pegawai Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

8. Bahwa setelah meninggalnya Djaludin Sinaga oleh warisnya melalui

sepakat keluarga menyerahkan menjadi hak/bahagian dari Rudy Timbul

Halooan Sinaga selanjutnya didaftarkan dengan permohonan hak ke Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan penertiban

Sertifikat Hak Milik No. 5386/Kel. Setia Negara, tanggal 27 Desember 2013,

Surat ukur No. 275/Setia Negara/2013, tanggal 24 Desember 2013.

9. Bahwa penertiban setifikat hak milik No. 5386/Kel. Setia Negara, tanggal 27

Desember 2013, Surat ukur No. 275/Setia Negara/2013, tanggal 24

Desember 2013 dimajukan sesuai dengan prosedur permohonan

pendaftaran hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar

dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat atau

orang lain yang merasa berkepentingan atau yang mengetahui dan melihat

saat dilakukan pengukuran tanah perkaa, sehingga sertifikat hak milik No.

5386/2013 atas nama Rudy Timbul Halomoan Sinaga adalah sah menurut

hukum.

10. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil

Pengugat I, II yang menyebutkan bahwa Penggugat I dan II mendapatkan

hak atas anah seluas berasal dari Kadir Hutajulu.

11. Bahwa Tergugat I dengan membantah dan menolak dalil ParaPenggugat

yang menyebutkan memperoleh tanah dengan surat penyerahan hak

sebidang tanah tanggal 6 Maret 1987 dari Kadir Hutajulu dengan registrasi

surat No.31/3/2184/113/SM/1987 kepada Said Siwarto dan

No.32/3/2184/113/SM/1987 kepada Polin Hutabarat.

12. Bahwa sejak 7 Oktober 1982 objek tanah yang sekarang telah bersertifikat

dengan Sertifikat Hak Milik No. 5386/2013 sudah menjadi hak Djaludin

Sinaga dan bahkan telah diusahai orang tua Tergugat I yaitu Djaludin

Sinaga.

13. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil Para

Penggugat yang menyebutkan kalau Kadir Hutajulu memperoleh hak atas

tanah karena diserahkan Nur Aisyah Pulungan (istri Alm. Harun Siagian,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


SH) dengan cara pembayaran ganti rugi dengan penyerahan hak tanah

tanggal 30 Maret 1983.

14. Bahwa perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah hak Harun Siagian,

SH yang dilakukan oleh Nur Aisyah Pulungan apabila Harun Siagian, SH

masih hidup patut dinyatakan tidak sah secara hukum.

Bahwa apabila tindakan dan perbuatan Nur Aisyah Pulungan menyerahkan

tanah hak harun Siagia, SH setelah meninggal maka seharusnya perbuatan

hukum Nur Aisyah Pulungan harus dilakukan secara bersama-sama dengan

ahli waris Harun Siagian, SH dan bukan dilakukan sendiri oleh istri walau

dengan membuat surat pengakuan.

Bahwa pada faktanya Djaludin Sinaga orang tua Tergugat I telah menerima

hak atas tanah dengan ukuran 27 M x 17 M seluas 459 M2 dengan persil

No. 2 dari pemegang hak Harun Siagian, SH pada 7 Oktober 1982 semasa

masih menjabat Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

15. Bahwa dalil para penggugat dengan menyebutkan bahwa tanah yang

menjadi sengketa pernah diusahai selama kurun waktu 10 tahun sejak 1987

s/d 1997 harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa sepengetahuan Tergugat I bahwa sebelum objek tanah ukuran 27 M

x 17 M persil No. 2 beberapa bulan sebelum diserahkan Harun Siagian

kepada Djaludin Sinaga, Tergugat I dan atau ibu Tergugat I sudah

mengerjakan tanah sengketa atas seijin Harun Siagian, SH sekalian

menguasai dan mengusahai 1 (satu) tanah kaplingan lain yang merupakan

jatah pembagian Djaludin Sinaga pemberian SUPANDI, SH, selaku Ketua

Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tahun 1980.

Bahwa setelah orang tua Tergugat I Djaludin Sinaga meninggal memang

tidak rutin lagi mengsahai tanah sengketa tetapi ibu dan abang tergugat I

tetap memonitor kedua objek kaplingan peninggalan Djaludin Sinaga, dank

arena Tergugat I bertugas di luar kota Pematangsiantar maka Tergugat I

mendaftarkan dengan permohonan hak milik ke kantor Badan Pertanahan

Nasional Kota Pematangsiantar dengan penerbitan sertifikat hak milik

No.5386/Kel. Setia Negara/2013 atas nama Rudy Timbul Halomoan Sinaga.

16. Bahwa adanya perubahan luas tanah hak peninggalan Djaluddin Sinaga

ketika diserahkan Harun Siagian, SH kepada Djaluddin Sinaga pada

Oktober 1982 seluas 459 M2 persil No. 2 dengan ukuran hasil pengukuran

Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar menjadi 390 M2 adalah

karena factor pengukuran manual untuk keperluan pembentukan tiap-tiap

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kaplingan pada saat itu dan bukan dilakukan pengukuran oleh pejabat yang

berwenang untuk menentukan ukuran dan luas tanah.

17. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil para

penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat I menggunakan surat yang

diduga palsu dan melawan hukum karena surat-surat tanpa dilegalisasi

pejabat pemnerintah yang berwenang.

Bahwa surat-surat yang dipergunakan tergugat I untuk mendaftarkan dan

mengajukan permohonan hak milik adalah dilengkapi dengan syarat-syarat

pengajuan permohonan hak dan didukung surat-surat bukti yang sah

tentang objek tanah yang dimohonkan haknya.

Bahwa dalil para penggugat yang menafsirkan pasal 1868 KUHPerdata

menuding surat-surat tergugat I diduga palsu dan melawan hukum karena

surat tersebut tanpa dilegalisasi/pengesahan oleh pejabat pemerintahan

yang berwenang merupakan pendapat dan pemikiran yang tidak tepat.

Bahwa pasal 1868 KUHPerdata merupakan penegasan pengertian akta

otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk

itu sesuai undang-undang misalnya Notaris, dan produknya dapat sebagai

bukti otentik.

Bahwa legalisasi dari suatu instansi atau registrasi tidak dapat disamakan

kekuatannya dengan bukti otentik, sehingga apabila menurut Para

Penggugat dan mengetahui ada legalisasi aparat Desa/Kelurahan atas bukti

surat Para Penggugat dan Tergugat I atas objek yang sama maka

seharusnya Para Penggugat melibatkan Kepala Desa/Kelurahan ditarik

sebagai pihak dalam perkara ini.

18. Bahwa oleh karena alas hak dan dasar kepemilikan Tergugat I terhadap

tanah seluas 390 M2 semula disebut tanah persil No. 2 dan penertiban

sertifikat hak milik atas nama tergugat I dilakukan seuai aturan dan prosedur

yang benar dan sah maka dalil penggugat yang menyebutkan tergugat I dan

II melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa dalil gugatan tidak nyata adanya perbuatan tergugat I dan atau II

yang dikwalifiser sebagai nperbuatan melawan hukum, dan apa yang

dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dari tergugat I tidak jelas

dan tegas yang dimaksudkan para penggugat.

Bahwa petitum yang tidak jelas dan tidak tegas menyebutkan apa yang

dituntut, dan menyebut adanya perbuatan melawan hukum tanpa

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyebutkan perbuatan yang melanggar hukum secara tegas maka petitum

demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, (bandingkan dengan

putusan MA No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21.11-1970).

19. Bahwa oleh karena tergugat I memiliki dan menguasai tanah semula disebut

persil No 2 sekarang objek tanah sertifikat hak milik No. 5386/2013 tanah

seluas 390 M2 secara sah dan benar maka tuntutan ganti rugi secara

materil atas tanah sengketa dan tuntutan immaterial maupun tuntutan

karena kehilangan hak menguasai sebagaimana disebut pada dalil gugatan

nomor 11 baik materil dan immaterial dari para penggugat patut dinyatakan

tidak beralasan hukum maka harus ditolak dan dikesampingkan.

20. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimajukan para penggugat hanya

merupakan hasil pemikiran dan atau reka-rekaan semata tanpa

menguraikan rincian dan bukti-bukti dan tanpa adanya pengaruh secara

moril ditengah-tengah masyarakat maka tuntutan para penggugat secara

materil dan moril haruslah ditolak dan dikesampingkan.

21. Bahwa dalil gugatan para penggugat meminta agar tergugat I, II membayar

uang paksa (dwangsom) tentang perkara ini adalah tidak beralasan hukum

dan kepatutan, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

22. Bahwa dalil gugatan dan tuntutan memintakan meletakkan sita jaminan

patut dinyatakan tidak beralasanhukum dan kepatutan, sehingga dalil

gugatan dan tuntutan meletakkan sita jaminan patut ditolak dan

dikesampingkan.

23. Bahwa tuntutan uit voerbaar bij voorrad harus ditolak dan dikesampingkan

karena tuntutan tersebut tidak beralasan dan menyalahi hukum acara

perdata yang berlaku.

Bahwa sesuai surat edaran MARI No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta

merta menyatakan syarat-syarat menjatuhkan putusan serta merta sedang

dalam gugatan ini tidak menguraikan apa pentingnya, bukti dan alasan

memintakan putusan serta merta tanpa memenuhi syarat-syarat

sebagaimana diwajibkan oleh SEMA tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I cukup beralasan

hukum dan berdasarkan bukti dan fakta sebenarnya, maka tergugat I Mohon

Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima

dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi dan atau jawaban dalam pokok perkara

Tergugat I seluruhnya, dan mohon putusan:

Dalam Eksepsi:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Mengabulkan eksepsi tergugat I seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan penggugat I, II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat I dan II seluruhnya; atau,

2. Menyatakan gugatan penggugat I dan II tidak dapat diterima;

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat I dan II;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan

jawaban dalam perkara ini;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

14/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 10 Oktober 2018 amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor:14/Pdt.G/2018/PN Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 23

Oktober 2018, Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, telah menyatakan

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar, tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pms;

Membaca Relaas Permberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

14/Pdt.G/2018/PN Pms, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari

Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II telah diberitahukan

dengan sah kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal

6 Nopember 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8

Nopember 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para

Pembanding semula Penggugat I dan II tertanggal 31 Oktober 2018 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Nopember

2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2018 dan kepada

Terbanding II semula Tergugat II pad tanggal 8 Nopember 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2018, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal

6 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada

Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 7

Desember 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas (inzage)

Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pms, masing – masing kepada Kuasa Hukum para

Pembanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 7 Desember 2018,

kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7

Desember 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5

Desember 2018, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara

yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para

Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa para

Pembanding semula Penggugat I dan II tertanggal 31 Oktober 2018 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Nopember

2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini

dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa para Pembanding semula Penggugat I & II tidak sependapat dan

keberatan atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar tanggal 10 Oktober 2018 No.14/Pdt.G./2018/PN.Pms

sehingga para Penggugat sekatrang para Pembanding melalui Kuasanya

memajukan permohonan banding dengan menandatangani Akta Pernyataan

Permohonan Banding/Akta Banding No. 15/Pdt. BD/2018/PN.Pms pada hari

Selasa 23 Oktober 2018 yang dimajukan masih dalam tenggang waktu dan

cara-cara yang ditentukan Undang-undang sehingga pernyataan banding dari

pemohon banding patut dinyatakan dapat diterima.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa para Pembanding semula Penggugat I & II memajukan memori banding

untuk menyampaikan keberatan atau merupakan alasan menolak atau tidak

dapat menerima Putusan Yudex Faxtie Pengadilan Negeri Pematang Siantar

tanggal 10 Oktoner 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Pms berdasarkan pasal 50

ayat 1 dan pasal 53 ayat 2 Undang-undang N0.48 Tahun 2009 tentang

Kekuasan Kehakiman, dengan alasan keberatan bahwa yudex factie/Putusan

Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal

tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan penetapan dan

putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Adapun hal-hal keberatan atau merupakan alasan menolak atau tidak dapat

menerima putusan Yudex Faxtie Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai

mana yang diuraikan dalam memori banding sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Bukti Surat-surat Penggugat I & II sekarang para Pembanding

Vide: P-1 s/d P-5 yang menerangkan riwayat keabsahan asal usul surat

objek tanah aquo yang dibeli secara sah oleh para Penggugat sekarang

para Pembanding;

Bahwa yudex faxtie telah lalai dan mengabaikan kekuatan alat bukti surat

Vide: P-3 dari Pengggugat I & II sekarang para Pembanding yang mana

alat bukti surat No.176/1983/L tanggal 30 Maret 1983 adalah surat yang

memiliki legalitas hukum karena ditandatangani dan disyahkan oleh AM

Siregar,SmH Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar di halaman

belakang Vide : Bukti P-3;

Vide: Bukti P-3 tersebut adalah peristiwa perbuatan penyerahan hak

dengan cara ganti rugi sebidang tanah perumaham kehakiman afdeling

simarito siantar estate Persil No.2 ukuran luas 17 x 27 M2 (= 459 M2) oleh

Anisyah Nur Pulungan (isteri Alm.Harun Siagian, S.H.) kepada Kadir

Hutajulu secara legal/resmi merupakan fakta yuridis yang logis bahwa

Harun Siagian,S.H. yang wafat pada tanggal 30 Januari 1983 semasa

hidupnya tidak pernah mengalihkan/menyerahkan hak tanah

perumahannya kepada Djaludin Sinaga yang juga adalah pegawai di

Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

- Bahwa dengan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum, yudex

faxtie tidak memberikan alasan-alasan dan dasar hukum pasal tertentu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dari perundang-undangan yang membenarkan atau menguatkan alat

bukti surat No.176/1983/L tanggal 30 Maret 1983 yang di Sahkan oleh

AM Siregar,SmH Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tentang

peristiwa perbuatan penyerahan hak sebidang tanah perumahan

kehakiman dari Anisyah Nur Pulungan (isteri Harun Siagian,S.H.) kepada

Kadir Hutajulu yang berarti sebelumnya Harun Siagian,S.H. tidak pernah

menyerahkan hak tanah nya kepada orang lain i.c. Djaludin Sinaga;

2. Tentang alat bukti surat Tergugat-I dan Tergugat II sekarang para

Terbanding, Vide : T.1-4 dan T.2-4 yakni berupa surat penyerahan hak

sebidang tanah 17 x 27 M2 (459 M2) afdeling simarito siantar estate antara

Harun Siagian,S.H dengan Djaludin Sinaga tanggal 7 Oktober 1982

diselembar kertas segel dengan surat ketikan mesin tik, bukan dengan

tulisan tangan sehingga patut diduga peristiwa penyerahan hak sebidang

tanah tersebut tidak benar terjadi dan hanya rekayasa oleh salah satu pihak

karena tanda tangan Harun Siagian,S.H. tidak selayaknya tanda tangan

sebagai seorang Hakim dan surat tersebut hanya diketahui/disaksikan oleh

pegawai Halomoan Siahaan dan Saibun Sirait tanpa disahkan dengan

nomor register surat oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pematang

Siantar atau tanpa diketahui oleh Kepala Desa/Pangulu Bah Kapul tempat

objek tanah perumahan kehakiman yang pada saat itu dijabat oleh Gerhard

Damanik;

- Bahwa yudex faxtie dalam pertimbangan hukum dan amar putusan

dalam pokok perkara tidak cermat dan bahkan tidak memberikan alasan

alasan dan dasar hukum sebagai pertimbangan untuk membenarkan

surat penyerahan hak sebidang tanah 17 x 27 M2 (459 M2) afdeling

simarito siantar estate tanggal 7 Oktober 1982 antara Harun Siagian,S.H.

dengan Djaludin Sinaga disalah satu ruangan kantor Pengadilan Negeri

Pematang Siantar tanpa diketahui untuk registrasi oleh Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau oleh Kepala Desa/Pangulu

Desa Bah Kapul Gerhard Damanik. Surat tersebut diperbuat dengan

ketikan mesin tik, bukan dengan tulisan tangan, diselembar kertas segel,

sehingga telah bertolak belakang degan isi surat lembar putusan

halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor

14/Pdt.G/2018/PN.Pms mengenai keterangan saksi Halomoan Siahaan

yang mengatakan sudah siapnya suratnya, tidak diketik/tulisan tangan.

(Putusan MA No.554 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :

“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 setiap

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta

tanah setidak-tidak nya dihadapan kepala desa yang bersangkutan);

Bahwa apabila Harun Siagian, S.H. benar telah menyerahkan hak

tanahnya kepada Djaludin Sinaga melalui surat penyerahan hak

sebidang tanah tanggal 7 Oktober 1982 maka sudah semestinya

Anisyah Nur Pulungan sebagai seorang isterisudah mengetahui dari

suaminya Harun Siagian,S.H. bahwa pertapakan perumahan kehakiman

Persil No.2 ukuran luas 17 x 27 M2 afdeling simarito siantar estate sudah

diserahkan kepada orang lain ic.Djaludin Sinaga yang berarti Anisyah

Nur Pulungan tidak mungkin lagi melakukan perbuatan menyerahkan

hak tanah suaminya Harun Siagian,S.H. kepada Kadir Hutajulu pada

tanggal 30 Maret 1983 dengan cara ganti rugi dan memperoleh

pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar AM

Siregar,SmH dengan register surat nomor 176/1983/L.

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yudex faxtie telah salah

dan bertolak belakang dalam hal menilai dan mencermati peristiwa

hukum dan fakta hukum yang terjadi atas objek tanah aquo yang dalam

pertimbangan hukumnya telah terjadi dua peristiwa hukum penyerahan

hak atas objek tanah yang sama sehingga menjadikan penyerahan hak

tanah dengan cara ganti rugi dari Anisyah Nur Pulungan Ahli waris isteri

Alm.Harun siagian,S.H. kepada Kadir Hutajulu tanggal 30 Maret 1983

yang di Sahkan dengan register surat Nomor 176/1983/L oleh Hakim

Pengadilan Negeri Pematang Siantar AM Siregar, Sm.Hmenjadi tidak

Sah dan Cacat Hukum tanpa memberikan alasan logis dan dasar hukum

yang tepat demi kepastian hukum dan keadilan.

3. Bahwa yudex faxtie telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum

pembuktian surat, dengan pendapat bahwa alat bukti surat penyerahan hak

tanah antara Harun Siagian,S.H dengan Djaludin Sinaga tanggal 7 Oktober

1982 (T.1-4 = T,2-4) tanpa adanya bukti surat perolehan tanah/kepemilkan

tanahHarun Siagian,S.H dari Supandi,S,H. Ketua Pengadilan Negeri

Pematang Siantar,( vide: Bukti P-4)dan kasak mata terlihat rekayasa tanda

tangan Harun Siagian, S.H., terdapat tip-ex pada ketikan batas sebelah

utara surat tersebut,jelas merupakan surat yang tidak Sah karena tanpa

diketahui Ketua PN Pematang Siantar/Hakim PN Pematang Siantar, atau

Kepala Desa/Pangulu Bah Kapul Gerhard Damanik,dan juga tidak mengikut

sertakan Anisyah Nur Pulungan Isteri Harun Siagian,S.H. ,telah dijadikan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebagai kekuatan pembuktian adanya peristiwapenyerahan objek tanah

aquo dari Harun Siagian,S.H. kepada Djaludin Sinaga.

- Bahwa Penggugat I & II sekarang Pembanding dalam persidangan

agenda pembuktian surat telah menyampaikan bantahan dan

menyangkal kebenaran dan keabsahan tanda tangan Harun Siagian,S.H.

serta mempertanyakan surat yang di beri tip-ex dalam surat Vide : T.1- 4

= T.2- 4 namun ternyata dijadikan pertimbangan hukum yudex faxtie

adanya peristiwa penyerahan hak sebidang tanah aquo pada tanggal 7

Oktober 1982 antara Harun Siagian,S.H. denga Djaludin Sinaga.

4. Pertimbangan tidak secara lengkap dan jelas Menolak Gugatan para

Penggugat, dikwalifisir sebagai melanggar hukum.

Bahwa dengan mencermati dan mempelajari pertimbangan yudex faxtie

telah nyata bahwa yudex faxtie menyusun pertimbangan yang tidak lengkap

dan tidak jelas terhadap keterangan saksi-saksi dan uraian pertimbangan

tentang penilaian yuridis atas bukti-bukti surat yang ternyata yudex factie

hanya berpendapat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-

saksi para Tergugat namun tidak secara jelas diuraikan alasan dan dasar

hukum masing-masing bukti surat dan tidak secara objektif menilai

keterangan saksi-saksi yang mana dengan mengatakan turut melihat

sendiri,mengalami sendiri penyerahan objek tanah aquo dari Harun

Siagian,S.H kepada Djaludin Sinaga.

Kesaksian yang hanya pernah mendengar adanya penyerahan hak tanah

dari Harun Siagia,S.H kepada Djaludin Sinaga tidak dapat dijadikan

sebagai kekuatan pembuktian kecuali hanya sebagai petunjuk

- Bahwa Bukti surat T.1-4 = T.2-4 penyerahan hak sebidang tanah 17 x 27

M2 (=459 M2) afdeling simarito siantar estate antara Harun Siagian,S.H.

dengan Djaludin Sinaga tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan

pembuktian yudex faxtie tentang peralihan dan pemilikan tanah aquo

kecuali hanya sebatas alat bukti surat yang telah jelas diragukan

kebenarannya, sehingga surat penyerahan hak sebidang tanah Harun

Siagain, S.H. dengan Dajludin Sinaga tanggal 7 Oktober 1982

merupakan alas hak yang tidak Sah dan cacad hukum untuk penerbitan

sertifikat hak milik No. 5386/2013 Desa Bah Kapul dari Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Pematang Siantar atas nama Rudy Timbul

Halomoan Sinaga.

Putusan MA No. 390 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 “Surat

penyerahan tanah hanya sebagai alat bukti namun surat tersebut tidak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memiliki kekuatan pembuktian karena para pihak pembuat surat

penyerahan tidak dapat dihadirkan untuk konfirmasi kebenaran surat di

persidangan”

5. Bahwa yudex faxtie dalam pertimbangan putusannya telah salah dan keliru

dalam penilaian fakta peristiwa objek tanah aquo yang berbeda dengan

dalil gugatan tentang asal usul perolehan hak tanah perumahan kehakiman

Harun Siagian,S.H. Fakta ini tidak secara jelas dan lengkap diuraikan

dalam putusan yudex faxtie.

- Bahwa Harun Siagian,S.H. semasa hidupnya bertugas sebagai seorang

Hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar memperoleh Sebidang

tanah perumahan kehakiman Persil No.2 ukuran Luas 17 x 27 M2 (459

M2) di afdeling simarito siantar estate desabah kapul kecamatansiantar

kabupatensimalungun dari Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Supandi, S.H dengan surat penyerahan hak tanah pada tanggal 5

September 1981 yang disahkan dengan register surat No.688/L/1981

oleh AM Siregar,Sm.H Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar

tanggal 5 September 1981.

Sangat tidak logis apabila benar ada peristiwa Harun Siagian,S.H.

sebagai seorang Hakim menyerahkan hak tanah perumahannya kepada

Djaludin Sinaga pegawai kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar

tanpa diketahui oleh Ketua PN Pematang Siantar/Hakim AM Siregar,

Sm.H sebagai pejabat yang mengetahui dan bertanggung jawab tentang

asal usul perolehan tanah, penyerahan/pembagian tanah afdeling

simarito siantar estate kepada para Hakim dan Pegawai di PN Pematang

Siantar atau apakah tidak memberitahu sama sekali kepada isteri yang

dicintainya ibu Anisyah Nur Pulungan.

6. Bahwa para Penggugat sekarang Pembandingmelalui permohonan memori

banding sesuai akta banding No.15/Pdt.BD/2018/PN.Pms tanggal 23

Oktober 2018 mengajukan hal-hal baru berupa alat bukti suratyang

dijadikan sebagai pembuktian atas keberatan yudex faxtie putusan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.14/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal

10 Oktober 2018 yaitu:

6.1.Bukti surat dari Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Hukum dan

Pengetahuan Masyarakat Medan tanggal 15 September 1971 yang

dilegalisasi dan ditandatangani oleh Bachtiar Agus Salim,S.H. Dekan

Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat USU Medan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menerangkan bahwa HARUN SIAGIAN telah lulus ujian sarjana dan

berhak menempuh ujian Sarjana Hukum.

- Bukti surat tersebut menerangkan dan menguatkan BENTUK DAN

TARIKANTANDA TANGAN HARUN SIAGIANYANG BENAR DAN

UTUH dari sejak kuliah, meraih gelar Sarjana Hukum sampai dengan

akhir hayatnya bekerja sebagai seorangHAKIM tidak pernah berubah.

“ Bukti tanda tangan Harun Siagian tersebutdijelaskan dan dikuatkan

oleh keluarga Alm.Harun Siagian,S.H. , isteri: Anisyah Nur Pulungan

dan putrinya Wita Siagian di medan pada tanggal 28 Okteber 2018 “

6.2.Bukti Surat Keterangan dari Dokter Soerarso Ahli Bedah di Jalan

Borobudur No.11 Jakarta Tanggal 4 Oktober 1982 yang menerangkan

bahwa HARUN SIAGIAN,S.H. telah menjalani operasi ginjal ganas

tangal 1/9 – 82 dan dirawat di R.S.Pelni Jakarta sampai tanggal 10/9 - 82

Masih dalam pengawasan periksa bedah. Dilegalisasi dan

ditandatangani Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pematang Siantar

AMRAN tanggal 18 November 1982.

- Bukti surat tersebut menerangkan dan menguatkanbahwa Harun

Siagian,S.H. pada tanggal 4/10 – 82 masih dalam pengawasan

periksa bedah oleh Dokter Soerarso Ahli Bedah di Jakarta karena

baru +/- 1 (satu) bulan menjalani operasi ginjal ganas.

Merujuk kepada bukti surat tersebut maka penandatanganan surat

penyerahan hak tanah perumahan Harun Siagian,S.H kepada

Djaludin Sinaga pada tanggal 7/10 -1982 dengan bentuk dan tarikan

tandatangan Harun Siagian,S.H yang sangat berbeda dengan

sebenarnya dan tanpa diketahui oleh Anisyah Nur Pulungan isteri

Harun Siagian,S.H., Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pematang

Siantar atau kepala desa/pangulu desa bah kapul kecamatan siantar

Gerhard Damanik, dapat dinyatakan sarat rekayasa, tidak Sah dan

harus dinyatakan illegal.

6.3..Bukti Surat Kartu Keluarga Polin Hutabarat semula sebagai

Penggugat-II sekarang Pembanding berupa bukti surat otentik yang

menunjukkan bahwa benar orang tua ibu kamdung Penggugat-II

bernama Berliana Tobing adalah orang yang semasa hidupnya pernah

mengerjakan/mengusahai tanah yang dibeli oleh para

penggugat/sekarangpembanding selama +/- 10 tahun dari sejak 1987

s/d 1997.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bukti surat tersebut menerangkan dan menguatkan Posita/dalil

gugatan para Penggugat/ Pembanding pada lembar ke- 3 point ke 5 ,

Konklusi para Penggugat/ Pembanding dalam keterangan saksi

Lermin Simanjuntak yaitu saksi yang berbatas langsung sebelah

timur dengan objek tanah perkara bahwa pada tahun 1995 bertemu

dan berbicara langsung dengan ibu boru tobing saat mengerjakan

tanah yang dibeli anaknya Polin Hutabarat i.c.Penggugat-

II/Pembanding, Lembar halaman 30,31 dari 44 halaman putusan

perdata gugatan No.14/Pdt.G/2018/PN Pms, bahwa tanah

perumahan kehakiman ukuran luas 17 x 27 M2 yang dibeli oleh para

Penggugat/ Pembanding dari Kadir Hutajulu masing-masing dengan

ukuran 8,5 x27 M2, selama tahun 1987-1997 telah

diusahai/dikerjakan ibu boru Tobing yang merupakan orang tua ibu

kandung Penggugat-II Polin Hubarat.

Bahwa pembuatan surat penyerahan hak tanah tanggal 7 Oktober 1982

antara Harun Siagian,S.H. dengan Djaludin Sinaga dengan ketikan

mesin tik bukan dengan tulisan tangan tanpa diketahui dan diregistrasi

oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar diduga sarat

rekayasa untuk kepentingan sepihak dengan maksud agar surat

tersebut dijadikan bukti seolah-oleh benar adanya penyerahan hak

tanah oleh Harun Siagian, S.H. kepada Djaludin Sinaga yang bertujuan

menjadikan surat tersebut sebagai bukti perolehan hak tanah/surat

pemilikan tanah yang dipergunakan sebagai dasar untuk melengkapi

surat-surat lainnya dari kelurahan dan notaris dalam maksud untuk

mengurus permohonan sertifikat tanah di BPN Pematang Siantar.

Bahwa memperhatikan dan mengacu kepada pasal 1865 KUHPerdata (BW) Jo.

pasal 283 RBg yang berbunyi “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai

suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan hak nya,

atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang

adanya hak atau peristiwa tersebut”

Berdasarkan alasan hukum dan hal-hal yang dikemukakan para Pembanding/

Penggugat I & II dalam memori bandng ini dan berdasarkan fakta yang

sebenarnya, maka Mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan

c.q Majelis Hakaim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini

selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari para

Pembanding/Penggugat I & II.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 10

Oktober 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Pms.

3. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I & II/para Pembanding

untuk seluruhnya.

4. Menghukum para Tergugat/para Terbanding membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini

Atau :

- Apabila Pengadilan Tinggi Banding c/q. Majelis Hakim Tinggi yang

memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

yang se adil-adil nya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa para

Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut, Kuasa Terbanding I semula

Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I /terbanding dengan tegas membantah dan menolak

seluruh alasan-alasan penggugat I, II/ para pembanding dalam memori

bandingnya, dengan alas an bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang

siantar tanggal 10 Oktober 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Pms., telah

memuat pertimbangan dengan amar yang tepat dan benar berdasarkan

fakta persidangan, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri telah

mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat

yang dimajukan para pihak terperkara, sehingga pertimbangan hokum dan

amar putusan telah mencerminkan keadilan secara hokum maupun keadilan

ditengah-tengah masyarakat.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang siantar telah dengan cermat dan benar

membuat pertimbangan hokum atas keterangan saksi-saksi tergugat I

maupun saksi para penggugat, surat- surat bukti pengugat maupun

tergugat-tergugat, yang ternyata berdasarkan fakta dalam persidangan

tergugat I telah membuktikan bahwa objek perkara adalah hak milik tergugat

I/terbanding dengan bukti hak milik sertifikat No.5386/2013 atas nama Rudy

Timbul Halomoan Sinaga yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota

Pematangsiantar (T.1) dengan alas hak adanya penyerahan hak atas tanah

oleh hakim Harun Siagian,SH kepada Djaludin Sinaga orang tua tergugat I.

(T.4) disaksikan saksi fakta Halomoan Siahaan,SH pada saat menjabat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Pematang siantar dengan

membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan hak (T.4).

3. Bahwa sertifikat hak milik No.5386/2013 diterbitkan Badan Pertanahan

Nasional Pematang siantar sesuai dengan prosedur permohonan hak serta

dilengkapi bukti-bukti alas hak dasar dan surat pendukung yang

berhubungan dengan objek tanah.

4. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan para penggugat/para pembanding

dalam memori banding merupakan bagian dari dalil gugatan dan

pembuktian yang telah dipertimbangkan pada tingkat Pengadilan Negeri

Pematang siantar, dan bukan sebagai alas an hal baru untuk membantah

pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri.

5. Bahwa bukti surat yang dimiliki tergugat I/ terbanding (T.4) berupa surat

penyerahan hak atas tanah yang diperbuat hakim Harun Siagian,SH.

semasa hidupnya dan saat itu masih sebagai Hakim di Pengadilan Negeri

Pematang siantar dengan Djaludin Sinaga,SH selaku Pegawai di

Pengadilan Negeri Pematang siantar ditanda tangani saksi Halomoan

Siahaan,SH dan Saibun Sirait masing-masing selaku Panitera di Pengadilan

Negeri Pematangsiantar, sehingga surat bukti P.3 yang diperbuat Nur

Aisyah Pulungan setelah Harun Siagian,SH meninggal dunia kepada Kadir

Hutajulu harus dinyatakan tidak sah secara hukum dengan alasan pihak

yang menyerahkan melakukan perbuatan secara tidak sah apalagi tidak ada

ahliwaris, alasan yang lebih mendasarnya karena objek perkara sudah

pernah lebih dahulu dialihkan atau diserahkan pemegang hak/pemilik yaitu

hakim Harun Siagian,SH. kepada Djaludin Sinaga tanggal

Pematangsiantar 7 Oktober 1982.

6. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan penggugat/pembanding dalam

memori banding hanya merupakan pengulangan dalil gugatan yang tidak

didukung keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa pendapat para penggugat/pembanding menyebut penyerahan tanah

oleh pemegang hak Harun Siagian,SH kepada Djaludin Sinaga,SH tidak

diketahui Nur Aisyah Pulungan tidak dapat dijadikan sebagai alas an dan

bukti tidak benar Harun Siagian,SH menyerahkan tanah haknya kepada

Djaludin Sinaga,SH.

Bahwa Harun Siagian,SH sebagai pemegang hak, berhak untuk

mengalihkan haknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan

persetujuan orang lain termasuk Nur Aisyah Pulungan, bahkan saksi-saksi

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


penggugat tidak mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan Nur Aisyah

Pulungan kepada Kadir Hutajulu maupun kepada para penggugat.

7. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri telah secara benar

mempertimbangkan keterangan saksi Halomoan Siahaan,SH. Panitera

pada Pengadilan Negeri yang melihat dan mendengar langsung percakapan

hakim Harun Siagian, SH dengan Djaludin Sinaga,SH di kantor Pengadilan

Negeri Pematang siantar tentang peristiwa atau fakta hokum adanya

perbuatan hakim Harun Siagian,SH yang membicarakan penyerahan hak

tanah dan pembuatan surat penyerahan hak tanah yang juga

ditandatangani saksi Halomoan Siahaan, SH (T.4), dan saksi Halomoan

Siahaan,SH membenarkan surat bukti dipersidangan, bahwa benar ada

perbuatan penyerahan tanah hak Harun Siagian,SH kepada Djaludin

Sianga,SH.

8. Bahwa para penggugat/para pembanding mendalilkan membeli tanah dari

Kadir Hutajulu dengan memajukan bukti P.1, P.2. tetapi tidak bias

membuktikannya siapa Kadir Hutajulu melalui saksi-saksinya maupun surat-

surat bukti.

9. Bahwa tentang surat bukti penyerahan hak tanah oleh Kadir Hutajulu

kepada para penggugat P.1, P.2 harus dinyatakan tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum terhadap tanah sengketa oleh karena terbitnya surat

penyerahan asal cacat hukum.

Bahwa saksi para penggugat menerangkan bahwa penggugat dating

menemui saksi menceritakan mempunyai tanah namun penggugat sendiri

tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan, bahkan penggugat sendiri yang

bertanya kepada saksi menanyakan siapa pemilik tanah kaplingan (2) yang

berbatasan dengan tanah saksi Lermin Simanjuntak.

Bahwa keterangan saksi para penggugat tidak satupun menguatkan dan

membenarkan dalil gugatan, tidak mengetahui sejarah asal usul tanah,

siapa pemilik asal tanah perkara, siapa dan bagaimana penyerahan hak

pertama sekali hingga penyerahan hak kepada penggugat tidak dapat

dibuktikan, justru saksi Lermin Simanjuntak menerangkan kalau tanah

perkara milik dari marga Sinaga.

10. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah mempertimbangkan

seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi penggugat yang ternyata

tidak berhubungan atau tidak dapat menguatkan dalil gugatannya bahwa

objek bukan hak milik penggugat.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa surat bukti maupun keterangan saksi-saksi penggugat telah secara

cermat dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama bahwa antara surat-

surat bukti dengan keterangan saksi-saksi para penggugat tidak bersuaian

bahkan tentang surat-surat bukti tidak diketahui saksi-saksi bahkan saksi

Penggugat Lermin Simanjuntak menerangkan bahwa saksi memiliki tanah

berbatasan langsung dengan objek perkara, dan sepengetahuan saksi

bahwa pemilik tanah perkara adalah tergugat I.

11. Bahwa pengajuan surat-surat lain dalam memori banding pembanding tidak

dapat sebagai alas an sebagai bukti untuk membantah bukti-bukti dan

keterangan saksi-saksi tergugat I, lagian hal apa yang dikemukakan para

penggugat/pembanding bukan bukti hak tanah untuk membantah bukti-bukti

surat dan keterangan saksi tergugat I /terbanding.

12. Bahwa alas an para penggugat/pembanding dalam memori bandingnya

menanggapi pertimbangan hokum Pengadilan Negeri hanya berupa

alasan pendapat dan fikiran sendiri dan tidak pernah dibuktikan, maka

seluruh alas an memori banding pembanding harus ditolak dan

dikesampingkan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tergugat I/terbanding I dalam

kontra memori banding ini cukup beralasan hukum dan berdasarkan fakta

sebenarnya untuk menanggapi memori banding para penggugat/pembanding,

maka memori banding para penggugat/pembanding patut ditolak dan

dikesampingkan seluruhnya, selanjutnya tergugat I/terbanding dalam tingkat

banding ini memohon putusan hukum :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 10

Oktober 2018, No. 14/Pdt.G/2018/PN.Pms.yangdimohonkan banding ;

2. Menghukum penggugat I,II/pembanding membayar biaya perkara dalam

tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding

semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding

semula Para Tergugat I, II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pms

tanggal 10 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini

karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa

dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori

banding tanggal 31 Oktober 2018 tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan

pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal

tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak

beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 10

Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat I

dan II berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar

putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (S.1927-227), Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula

Penggugat I dan II tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

14/Pdt.G/2018/PN Pms, tanggal 10 Oktober 2018 tersebut;

3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar

biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh kami

PERDANA GINTING, S.H sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, S.H, LLM dan

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi Hakim Anggota serta dibantu FARIDA MALEM, S.H., M.H sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

SUWIDYA,S.H., LLM PERDANA GINTING,S.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileSebelah Timur berbatas dengan : Persil No.3/AM.Siregar Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Kejaksaan Negeri Sebelah Barat berbatas

Documents