Top Banner
PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN P U T U S A N Nomor : 335/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Hardi Disebut Juga Dengan Tan A Seng, bertempat tinggal di Jln. Perintis Kemerdekaan No.8 A, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , dalam hal ini diwakili oleh Charles Silalahi, S.H.,M.H., Zulkifli Panjaitan, S.H., Sahala Halomoan Tambun, S.H., dan Elly Pransh Silalahi, S.H., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L A W A N: 1. Hablim Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Gg.Rono No.16, Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. Armia Nasution, bertempat tinggal di diDusun I Jalan Lima Mungkur, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. Amiruddin Nasution Ir, bertempat tinggal di Dusun I Dagang Kerawan, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. Haris Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
59

PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

May 10, 2019

Download

Documents

LêKhánh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

P U T U S A N

Nomor : 335/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

Hardi Disebut Juga Dengan Tan A Seng, bertempat tinggal di Jln.

Perintis Kemerdekaan No.8 A, Kelurahan Pekan

Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang , dalam hal ini diwakili oleh

Charles Silalahi, S.H.,M.H., Zulkifli Panjaitan, S.H.,

Sahala Halomoan Tambun, S.H., dan Elly Pransh

Silalahi, S.H., yang bertindak berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 selanjutnya

disebut sebagai PEMBANDING semula

PENGGUGAT ;

L A W A N:

1. Hablim Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Gg.Rono No.16,

Kelurahan Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. Armia Nasution, bertempat tinggal di diDusun I Jalan Lima Mungkur,

Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. Amiruddin Nasution Ir, bertempat tinggal di Dusun I Dagang

Kerawan, Kelurahan Dagang Kerawan, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. Haris Nasution, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Buntu

Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang , sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Page 2: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

5. Nurasiah Nasution, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Dagang

Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang , sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6. Sri Banun Nasution, bertempat tinggal di Jln.Langsat No.4, Kelurahan

Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan , sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

7. Hj.Harnaidah, bertempat tinggal di Jln.Sunggal No.189, Kelurahan

Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,

sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII; 8. Murni Nasution, bertempat tinggal di Dusun VII Jln.Binjai KM.10

Gg.Damai No.17 E, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang , sebagai

TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII; 9. Faisal Nasution, bertempat tinggal di Qadr Raya No.33, Kelurahan

Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten , sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

DAN 10. Kepala Desa Dagang Kerawan, bertempat tinggal di Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-

surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06

Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 06 Februari 2015 dalam Register Nomor

16/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alm. H. Hidir Nasution ditulis dan disebut juga dengan Alm. H. Khaidir

Nasution, ditulis dan disebut juga dengan Alm. H. Haidir Nasution, semasa

hidupnya memiliki sebidang tanah, luas ± 13,378,5 M² (tigabelas ribu

tigaratus tujuhpuluh delapan koma lima meter persegi), yang terletak di

Page 3: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan

No.592.1/31.-/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005, yang diterbitkan oleh Kepala

Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,

Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.

Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.

Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/

Aseng..............................................± 21/27/10 M2;

Bahwa pada tanggal 26 – 04 – 2013, Penggugat dan H. Haidir Nasution

membuat kesepakatan secara lisan, untuk mengalihkan ± 11.200 M2

(sebelas ribu duaratus meter persegi), dari bidang tanah sebagaimana

termaktub dalam Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei

2005 an. Haidir Nasution kepada Penggugat dengan harga

Rp.4.500.000.000; ( empat milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dalam

hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan H. Haidir

Nasution tersebut diatas, Penggugat melakukan pembayaran panjar (down

payment) sebesar Rp.50.000.000; (limapuluhjuta rupiah), dengan Cek

CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013, sesuai kwitansi bukti tanda

penerimaan uang tanggal 26 – 04 – 2013, yang ditandatangani oleh Hablim

Nasution ( ic. Tergugat I ) dan Hj. Harmaidah ( ic Tergugat VII ), keduanya

adalah anak kandung dari H. Haidir Nasution;

- Bahwa untuk menindak lanjuti kesepakatan peralihan hak atas tanah objek

sengketa tersebut diatas, pada tanggal 15 Juli 2013, Alm. H. Haidir Nasution,

memberikan kuasa kepada Para Tergugat, yaitu anak-anak dari Alm. H.

Haidir Nasution, untuk menjual atau menghibahkan tanah sebagaimana

termaktub dalam Surat Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei

2005;

- Bahwa Penggugat telah melunasi harga tanah objek sengketa yang

merupakan kekurangan harga tanah objek sengketa sebesar Rp.

4.450.000.000; (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada

Para Tergugat, dengan uraian sebagai berikut :

Page 4: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,

masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat

puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :

1) 235677

2) 235678

3) 235679

4) 235680

5) 235681

6) 235682

7) 235683

8) 235684

9) 235685

10) 235686

Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-

2013 yang ditandatangani Para Tergugat;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat,

setelah pelunasan tanggal 16-07-2013, Para Tergugat akan melakukan

pemecahan Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005

dan balik nama atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 dari atas

nama H. Haidir Nasution menjadi atas nama Penggugat ( ic. Hardi/ Tan A

Seng );

- Bahwa dengan maksud untuk melakukan pemecahan Surat Keterangan

No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 dan balik nama atas tanah objek

sengketa seluas ± 11.200 M2 dari atas nama H. Haidir Nasution menjadi atas

nama Penggugat ( ic. Hardi/ Tan A Seng ), dilakukan pengukuran kembali

oleh Turut Tergugat atas tanah sebagaimana termaktub dalam Surat

Keterangan aquo;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat

oleh Turut Tergugat, luas tanah hasil pengukuran kembali ± 11.747,81 M2

(sebelas ribu tujuhratus empatpuluh tujuh koma delapan puluh satu meter

persegi);

- Bahwa karena terdapat perbedaan “yang signifikan” antara luas tanah hasil

pengukuran kembali dengan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat

Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25 Mei 2005, maka Turut Tergugat

kemudian membatalkan Surat Keterangan No.592.1/31./MI/2005 tanggal 25

Mei 2005, luas I ± 13,378,5 M2 dan menggantinya dengan Surat Keterangan

Page 5: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Nomor : 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir,

dengan luas ± 11.747,81 M2;

- Bahwa karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai

kesepakatan mengenai objek dan harga tanah objek sengketa dan

Penggugat telah membayar lunas kepada Para Tergugat dan Para Tergugat

telah menerima harga tanah objek sengketa sebesar Rp.4.500.000.000;

(empat milyar lima ratus juta rupiah), maka patut dan berdasar hukum jika

Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek

sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bagian dari bidang tanah

sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor : 592.1/1579/DK-

X/2013, tanggal 23 Oktober 2013;

- Bahwa Para Tergugat kemudian secara sepihak melakukan pengukuran dan

memberikan tanda/patok-patok batas tanah objek sengketa yang akan

dialihkan kepada Penggugat;

- Bahwa karena Penggugat merasa tanah objek sengketa yang diberikan

patok-patok batas oleh Para Tergugat, tidak sesuai dengan kesepakatan

yaitu 11.200 M2, maka dilakukan pengukuran kembali atas tanah objek

sengketa yang diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat;

- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten

Deliserdang, ternyata luas tanah objek sengketa yang diberikan patok-patok

batas dan yang akan dialihkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah ±

9.627 M2 (sembilan ribu enamratus duapuluhtujuh meter persegi), sesuai

dengan peta bidang tanah NO PBT:245/04/2014, tanggal 20/02/2014 yang

dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa karena itu terdapat kekurangan tanah objek sengketa seluas, ±

11.200 M2 - ± 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter

persegi), yaitu perbedaan antara luas tanah objek sengketa yang telah

disepakati akan dialihkan Para Tergugat kepada Penggugat (seluas ± 11.200

M2) dengan luas tanah yang diberikan patok-patok batas dan yang akan

dialihkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seluas ± 9.627 M2;

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 19 Mei 2014, H. Haidir Nasution meninggal

dunia;

- Bahwa sejak meninggal dunia, maka segala kewajiban Alm. H. Haidir

Nasution termasuk namun tidak terbatas untuk mengalihkan tanah objek

sengketa kepada Penggugat beralih kepada Para Tergugat selaku ahli waris

dari Alm. H. Haidir;

Page 6: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

- Bahwa Penggugat telah berulangkali menegur Para Tergugat untuk

melaksanakan kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu

untuk mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat,

namun Para Tergugat tidak mengindahkannya, padahal Penggugat telah

membayar lunas kepada Para Tergugat harga tanah objek sengketa sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dinyatakan

telah wanprestasi, karena tidak melaksanakan kesepakatan antara

Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk mengalihkan kepada

Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu

duaratus meter persegi);

- Bahwa guna memenuhi luas tanah objek sengketa, maka patut dan berdasar

hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengalihkan kepada Penggugat

hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu duaratus

meter persegi), yaitu dengan cara menambahkan tanah yang telah diberikan

patok-patok batas oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2 dengan kekurangan

tanah objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga

meter persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah

yang telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran

21 m x 74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor

:592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong

dan baik;

- Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi, tidak melaksanakan

kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu untuk

mengalihkan kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ±

11.200 M2 (sebelas ribu duaratus meter persegi), maka patut dan berdasar

hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada

Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengalihkan hak atas tanah objek

sengketa kepada Penggugat telah menyebabkan Penggugat tidak dapat

menguasai dan mengusahai seluruh tanah objek sengketa;

Bahwa seandainya uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Para

Tergugat untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar limaratus juta rupiah) digunakan Penggugat

untuk menjalankan usaha yang lain, maka Penggugat dapat mengharapkan

akan memperoleh keuntungan sebesar 4% setiap bulan yakni : 4% x

Rp.4.500.000.000; = Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah) /

bulan;

Page 7: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum

untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan sebesar

Rp.180.000.000;/bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan negeri Lubuk Pakam sampai Para Tergugat

mengalihkan kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ±

11.200 M2 dalam keadaan kosong dan baik;

- Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa nantinya maka dimohonkan

kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan

milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak

secukupnya, dimanapun dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

- Bahwa karena Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah

objek sengketa maka patut dan berdasar hukum segala surat surat yang

diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Penggugat;

- Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang

autentik, maka dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan dengan sertamerta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi

(uitvoorbaarbijvooraad);

- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk kiranya menetapkan satu

hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak yang berperkara dan

mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah

diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan secara lisan antara

Penggugat dengan Alm. H. Haidri Nasution, tanggal 26-04-2013, yaitu untuk

mengalihkan kepada Penggugat , hak atas tanah objek sengketa seluas ±

11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa dagang Kerawan, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari

bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan

No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang

dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-

X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan

Page 8: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat) dengan harga

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran harga tanah objek

sengketa yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan uraian

sebagai berikut :

a. Pembayaran panjar (down payment) sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh

juta rupiah), dengan Cek CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013,

sesuai kwitansi bukti tanda penerimaan tanggal 26 – 04 – 2013, yang

ditandatangani oleh Hablim Nasution (ic. Tergugat I) dan HJ. Harmaidah

(ic. Tergugat VII);

b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,

masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat

puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :

1) 235677

2) 235678

3) 235679

4) 235680

5) 235681

6) 235682

7) 235683

8) 235684

9) 235685

10) 235686

Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-

2013 yang ditandatangani Para Tergugat;

5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah

objek sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bahagian dari bidang

tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat);

6. Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir

Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara

Penggugat dengan Alm.H.Haidir Nasution tanggal 26 – 04 – 2013 yaitu untuk

mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang tanah

seluas ± 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan,

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan

Page 9: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

bahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat

Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir

Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat);

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada

Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu

duaratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan patok-patok batas

oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2, ditambah dengan kekurangan tanah

objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter

persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah yang

telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x

74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong

dan baik;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 4% setiap bulan

yakni : 4% x Rp.4.500.000.000;= Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh

juta rupiah) / bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Para Tergugat mengalihkan dan

menyerahkan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini

dengan melakukan pemecahan dan balik nama atas Surat Keterangan

Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dari atas nama H.

Haidir Nasution menjadi atas nama Hardi / Tan A Seng (ic. Penggugat), luas

11.200 M2. Sesuai dengan tanah objek sengketa;

10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat yang

diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya maupun

ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta

meskipun terdapat banding, kasasi ataupun Verzet (uitvoerbaar bijvoorraad);

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Page 10: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Keliru dan Salah Sasaran (Eror In Persona).

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah

karena adanya dugaan kekurangan bidang tanah yang diterima

Penggugat akibat jual beli sebidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution,

yang dalam hal ini adalah merupakan ayah kandung dari Tergugat I s/d

Tergugat IX;

- Bahwa jual beli sebidang tanah tersebut adalah merupakan jual beli yang

dilakukan antara Hardi als. Tan A Seng (ic. Penggugat) yang dalam hal

ini adalah selaku pembeli dan alm. H. Khaidir Nasution selaku penjual

dan sekaligus sebagai pemilik tanah, dimana jual beli tersebut dilakukan

dengan cara “lisan” sewaktu alm. H. Khaidir Nasution masih hidup, dan

tidak dibuatkan secara tertulis sebagaimana layaknya jual beli tanah yang

sering dilakukan pada umumnya;

- Bahwa namun demikian, jual beli antara Penggugat dengan alm. H.

Khaidir Nasution tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dimana

Penggugat selaku pembeli telah melunasi atau membayar keseluruhan

uang pembelian atas tanah dan selanjutnya pula Penggugat telah

menerima, menguasai dan mengusahakan tanah yang telah dibelinya

tersebut;

- Bahwa oleh karena itu, jika benar –quad noon- di kemudian hari terjadi

suatu permasalahan hukum akibat pelaksanaan jual beli tersebut, maka

sudah selayaknya pula Penggugat harus mengajukan tuntutan hukum

atau gugatan terhadap alm. H. Khaidir Nasution dan bukan langsung

kepada Para Tergugat selaku ahli warisnya, sebagaimana yang telah

dilakukan Penggugat di dalam perkara aquo;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat

menjadikan seseorang sebagai pihak di dalam suatu gugatan perdata

adalah karena adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang

tersebut dan akibat dari perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi

si pengadu, sehingga oleh karena di dalam perkara ini seseorang/pihak

yang telah melakukan perbuatan atau tindakan jual beli dengan

Penggugat adalah alm. H. Khaidir Nasution, maka gugatan aquo harus

ditujukan kepada alm. H. Khaidir Nasution, dan bukan langsung kepada

para Tergugat yang hanya merupakan para ahli warisnya;

- Bahwa kelalaian Penggugat ini dapat dilihat dari susunan para Tergugat

di dalam surat gugatannya, dimana Penggugat telah secara langsung

menggugat para Tergugat yang dalam hal ini hanyalah merupakan para

Page 11: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

ahli waris dari alm. H. Khaidir Nasution, tanpa terlebih dahulu

menyebutkan dan menguraikan tentang alasan yang menjadi penyebab

sehingga gugatan ini langsung ditujukan kepada Para Tergugat;

- Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwasanya gugatan Penggugat

adalah keliru dan menjadi salah sasaran (eror in persona), dan oleh

karenanya pula, maka sangat beralasan hukum untuk ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libels) dan Objeknya Yang Tidak Jelas;

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat-tergugat uraikan di atas,

bahwa yang menjadi akar permasalahan di dalam perkara ini adalah

akibat telah dilakukannya jual beli sebidang tanah milik alm. H. Khaidir

Nasution dan pembelinya adalah Penggugat;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat di dalam

positanya, harga jual beli di atas sebidang tanah tersebut adalah senilai

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang dibayarkan

dengan cara bertahap, yakni pertama kali (Tahap I) dengan pemberian

panjar sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya

dilunasi dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar bilyet giro, sehingga

keseluruhannya berjumlah Rp.4.450.000.000; (empat milyar empat ratus

lima puluh juta rupiah);

- Bahwa namun selanjutnya, menurut Penggugat terdapat kekurangan

jumlah luas tanah yang diterimanya, yakni hanya seluas ± 9.627 m2 = ±

1.573 m2, berdasarkan perhitungan ulang luas tanah yang dilakukan oleh

Turut Tergugat ataupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga

tentunya sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu pula, maka selanjutnya di dalam posita maupun di

dalam amar gugatannya, Penggugat kemudian meminta agar para

Tergugat dihukum untuk mengalihkan dan menyerahkan kekurangan

bidang tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa demikian seterusnya, dalam dalil-dalil berikutnya Penggugat juga

telah menyebutkan jika total uang pembayaran jual beli tanah sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut

digunakan Penggugat untuk menjalankan usaha lain, maka Penggugat

akan memperoleh keuntungan sebesar 4% (empat perseratus) setiap[

bulannya, yakni dengan perhitungan : 4% x Rp.4.500.000.000;=

Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta)/ bulan sebagaimana yang

diuraikan Penggugat di dalam posita maupun amar gugatannya, dan oleh

karena itu p ula, maka selanjutnya Penggugat meminta agar Majelis

Page 12: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Hakim dalam perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar

kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000; terhitung sejak gugatan ini

di daftarkan sampai Para Tergugat memberikan atau mengalihkan

kekurangan bidang tanah kepada Penggugat;

- Bahwa dari dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat ini, terlihat

bahwasanya kerugian yang dialami oleh Penggugat bukanlah hanya

akibat kekurangan bidang tanah yang diterimanya, tetapi juga telah

mengalami kerugian sebesar uang harga pembelian tanah, yakni

sejumlah Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan

bahkan Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat kehilangan

keuntungan jika uang pembelian tanah sebesar Rp.4.500.000.000;

(empat milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan Penggugat

untuk menjalankan usaha lain. Sehingga tentunya sangat rancu dan

membingungkan, karena saling bertentangan antara satu dengan yang

lainnya;

- Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, cukup membuktikan bahwasanya

dalil-dalil gugatan Penggugat ini telah saling bertolak belakang dan

bahkan saling bertentangan antara satu dengan yang lain, karena di satu

sisi menyatakan telah mengalami kerugian akibat kekurangan luas

bidang tanah yang diterimanya, namun disisi lain menyatakan telah

mengalami kerugian sebesar harga pembelian tanah, dan bahkan telah

kehilangan keuntungan jika keseluruhan uang pembelian tanah tersebut

dipergunakan Penggugat untuk menjalankan usaha lain, sementara saat

ini Penggugat telah melakukan pemanfaatan tanah objek objek perkara

dengan melakukan penimbunan dan meratakan seluruh tanah objek

perkara tersebut, yang semula bergelombang dengan kontor tanah yang

berbeda-beda untuk kepentingan usahanya tersebut;

- Bahwa selain telah menimbulkan kerancuan tentang ada sebenarnya

kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, dalil-dalil yang saling

bertentangan tersebut telah mengakibatkan kaburnya makna dari surat

gugatan aquo;

- Bahwa selain itu, dari gugatan aquo juga terlihat bahwasanya objek

terperkara ini sangatlah berbeda dengan objek tanah yang terdapat di

dalam kuitansi tanda penerimaan uang, sebagaimana yang telah

diuraikan oleh Penggugat di dalam posita maupun amar gugatannya;

- Bahwa di dalam posita dan amar gugatannya tersebut, telah disebutkan

dengan tegas bahwasanya Penggugat telah membeli sebidang tanah

milik alm. H. Khaidir Nasution yang merupakan bagian dari tanah milik

Page 13: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

alm. H. Khaidir Nasution sebagaimana termaktub dalam Surat

Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, dan

Penggugat juga telah melunasi harga tanah objek sengketa tersebut

sesuai dengan kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal

16-07-2013, yakni dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar bilyet giro

Bank Ekonomi senilai Rp.4.450.000.000; (empat milyar empat ratus lima

puluh juta rupiah);

- Bahwa akan tetapi, jika kita perjhatikan dengan seksama kuitansi bukti

penerimaan tahap II tersebut, maka akan terlihat jelas bahwa pelunasan

harga tanah yang dimaksudkan di dalam kuitansi tersebut adalah

merupakan pelunasan pembayaran atas sebidang tanah milik alm. H.

Khaidir Nasution yang sesuai dengan Surat Camat :

- No.592.1/31/MI/2005, tanggal 25 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst dan

- No.592.1/760/MI/2005, tanggal 26 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst.

Yang artinya adalah merupakan sebidang tanah yang terdapat di dalam

2(dua) Surat Camat, dan bukan sebidang tanah yang merupakan bagian

dari bidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution yang dimaksudkan dalam

Surat Keterangan Tanah No.592.1/31/MI/2005, tertanggal 25 Mei 2005,

yang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Desa Dagang Kerawan;

Sehingga dengan demikian jelas menunjukkan bahwa objek tanah

terperkara di dalam perkara aquo sangat berbeda dengan objek tanah yang

dimaksudkan di dalam kuitansi tanda terima uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka cukup beralasan

hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I s/d Tergugat IX utarakan dalam

bagian eksepsi, mohon dianggap diulangi lagi secara mutatis mutandis,

karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok

perkara ini;

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX dengan tegas menolak seluruh dalil

gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

Tergugat I s/d Tergugat IX, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa sebenarnya kronologis peristiwa jual beli sebidang tanah milik alm.

H. Khaidir Nasution yang selanjutnya disebut tanah objek terperkara di

dalam perkara ini, tidaklah se-sederhana sebagaimana yang telah

diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan untuk itu, maka

Para Tergugat akan menjelaskannya secara rinci berikut ini;

Page 14: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

- Bahwa benar alm. H. Khaidir Nasution adalah merupakan ayah kandung

dari para Tergugat, dan alm. H. Khaidir Nasution tersebut benar ada

memiliki sebidang tanah seluas ± 13.378,5 m2, yang terletak di Dusun I

Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah

No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang batas-batasnya

adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,

Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.

Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.

Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/

Aseng..............................................± 21/27/10 M2;

- Bahwa sementara itu, Penggugat adalah merupakan seorang penguasaha

yang bergerak dalam bidang usaha mencari dan menyediakan lahan atau

tanah pertapakan untuk pembangunan perumahan ataupun pabrik-pabrik;

- Bahwa akibat banyak dan luasnya tanah/lahan yang telah dibeli dan

dimiliki oleh Penggugat di sekitar daerah tanah milik alm. H. Khaidir

Nasution, maka akhirnya menjadikan posisi atau letak tanah milik alm. H.

Khaidir Nasution menjadi terletak di tengah-tengah tanah atau lahan-lahan

yang telah dimiliki oleh Penggugat, sehingga tentunya membuat

Penggugat berkeinginan untuk membeli dan memilikinya guna

mengembangkan usahanya tersebut;

- Bahwa bentuk keseluruhan bidang tanah milik alm. H. Khaidir Nasution

bukanlah berbentuk persegi panjang, melainkan beragam, dimana yang

bagian sebelah depan berbentuk persegi panjang dan di bagian tengah

berbentuk lebih lebar, namun di bagian belakangnya kembali berbentuk

lebih kecil. Demikian juga halnya dengan keadaan topografi (kontur)

tanahnya yang tidak sama atau beragam, cenderung tidak rata dan

bergelombang, dimana pada bagian depan relatif rata namun semakin

menurun ke bagian tengah hingga ke bagian paling belakang, seperti yang

dapat terlihat dalam gambar peta situasi tanah yang dimaksud dalam Surat

Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang

digambarkan tidak lurus/simetris melainkan bersegi-segi, sehingga oleh

karena itu pula, maka pada bagian depan tanah tersebut didirikan 2(dua)

bangunan rumah dan pada bagian tengah ditanami dengan pohon-pohon

Page 15: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

keras seperti : Pohon Kelapa, Coklat, Jati, dan tumbuhan-tumbuhan lain,

yang juga pada bagian belakang dibuat menjadi lahan persawahan karena

berbatas dengan tali air;

- Bahwa untuk kepentingan perluasan usahanya tersebut, maka sekitar

tahun 2012 yang lalu Penggugat melalui perwakilannya yang sekaligus

adalah merupakan staf/anggotanya yang bernama Adi Suwito dan Baba,

bahkan akhirnya dengan melalui bantuan Jamilah (ic. Turut Tergugat)

yang dalam hal ini adalah merupakan Kepala Desa/aparat Desa setempat,

kemudian datang menjumpai dan membujuk agar alm. H. Khaidir Nasution

mau menjual keseluruhan tanah miliknya kepada Penggugat;

- Bahwa pada awalnya alm. H. Khaidir Nasution tidak berkenan untuk

menjual tanah miliknya, namun karena terus dibujuk dan dirayu oleh

perwakilan Penggugat yang juga adalah merupakan aparat desa

setempat, maka akhirnya alm. H. Khaidir Nasution berkenan untuk menjual

sebagian tanah miliknya, dengan syarat dan ketentuan bahwa bidang

tanah yang akan dijual kepada Penggugat bukanlah bidang tanah secara

keseluruhannya, melainkan bidang tanah yang ada di bagian tengah

hingga ke belakang, yang ditetapkan dengan “Patok” setelah dilakukan

pengukuran bersama sebagai tanda batasnya, artinya yang dijual adalah

dari Patok yang ditunjuk Alm. H. Khaidir Nasution atau wakilnya yang sah

sampai dengan tali air yang merupakan batas terjauh dari tanah yang

dijual, dan jual beli ini biasa dilakukan di daerah tersebut yang dikenal

dengan istilah jual beli ala kampung setempat;

- Bahwa setelah mendapatkan angin segar dari alm. H. Khaidir Nasution,

maka selanjutnya dilakukanlah tawar menawar harga jual belinya, dan

akhirnya jual beli tersebut disepakati “secara lisan” dengan harga sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan sistem

pembayaran cara bertahap atau cicilan. Dimana sebagai tahap pertama

sebagai panjar (down payment) dibayar sejumlah Rp.50.000.000; (lima

puluh juta rupiah) dan selanjutnya harus dilunasi oleh Penggugat dalam

tempo paling lambat 1(satu) bulan kemudian;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli secara “lisan” dan pemberian

panjar tersebut, maka selanjutnya perwakilan/staf Penggugat meminta

copy surat tanah dan selanjutnya secara bersama-sama dengan pihak

penjual melakukan pengukuran guna mencocokkan ukuran luas serta

batas-batas tanah alm. H. Khaidir Nasution yang ada di dalam Surat

Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, dan

Page 16: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

sekaligus menentukan batas “patok” tanah yang akan diperjual belikan

kepada Penggugat;

- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan secara bersama tersebut, akhirnya

diketahui bahwa luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution memang sesuai

dengan ukuran serta batas-batas tanah yang ada di dalam Surat

Keterangan Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005 tersebut,

sehingga selanjutnya ditentukan dan dibuatkan “Patok” tanda batas tanah

yang akan diperjual belikan, yakni terhitung 3(tiga) meter dari batas akhir

tanah bagian depan hingga ke tanah bagian paling belakang sebagaimana

yang digambarkan berikut ini;

- Bahwa setelah lewat batas tenggang waktu 1(satu) bulan yang telah

diperjanjikan (bulan Mei 2013), ternyata Penggugat tidak juga melunasi

harga pembelian tanah, sehingga akhirnya alm. H. Khaidir Nasution

kemudian mengingatkan Penggugat untuk segera melunasi harga

pembelian tanah dan jika tidak dilunasi, maka perjanjian jual beli “secara

lisan” tersebut akan dibatalkan dan alm. H. Khaidir Nasution akan

mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh Penggugat;

- Bahwa atas teguran alm. H. Khaidir Nasution tersebut, maka selanjutnya

Panggugat kemudian menjumpai alm. H. Khaidir Nasution dan meminta

waktu untuk menyelesaikannya, namun mengingat keadaan kesehatan

serta usia alm. H. Khaidir Nasution yang sudah lanjut, maka untuk

pelaksanaan kegiatan jual beli tersebut kemudian dibuatkan kuasa dari

alm. H. Khaidir Nasution kepada anak-anaknya (ic. Tergugat-Tergugat),

sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2013 serta

Surat Kesepakatan Bersama para ahli waris tertanggal 15 Juli 2013;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Juli 2013, harga jual beli sebidang tanah

tersebut dilunasi oleh Penggugat dengan menggunakan 10 (sepuluh)

lembar bilyet giro, dalam bentuk deposito berjangka, sebagaimana

dimaksudkan dalam Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 16 Juli 2013

dan selanjutnya pula Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah

tersebut;

- Bahwa pada awalnya alm. H. Khaidir menyarankan dilakukan jual beli di

depan Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam membuat perjanjian

jual beli tanah, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan untuk

menghemat biaya dan menghindari pajak-pajak akibat jual beli tersebut;

- Bahwa akhirnya dengan sangat terpaksa alm. H. Khaidir menerima jual

beli tersebut dengan jual beli secara lisan saat itu, dan dengan telah

terlaksananya dengan baik jual beli yang dilakukan secara lisan tersebut,

Page 17: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

maka jual beli yang dilakukan antara alm. H. Khaidir Nasution dengan

Penggugat adalah merupakan suatu jual beli yang sah menurut hukum

dan kebiasaan setempat (kampung);

- Bahwa benar kuitansi tanda terima uang di atas hanyalah merupakan

tanda terima uang atas jual beli tanah di dalam perkara ini dan untuk

mempermudah administrasi saja saat itu, yang masing-masing bertuliskan

untuk pembayaran : Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) atas Pembelian

sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan. Kec.

Tanjung Morawa. Luas 28 Rantai (11.200 m2), ataupun sebagaimana

yang juga disebutkan di dalam surat kuasa dari alm. H. Khaidir Nasution

kepada Terugat-Tergugat;

- Bahwa kuitansi tanda terima uang dan surat kuasa tersebut seluruhnya

dibuat dan dipersiapkan oleh Penggugat, dan karena menurut Penggugat

hanya untuk kepentingan administrasi dalam pelaksanaan jual beli

tersebut, maka Para Tergugat kemudian membubuhkan tanda-tangannya.

Namun bukan berarti luas tanah yang telah dibeli Penggugat adalah

berukuran ± 11.200 m2 sebagaimana yang terurai di dalam kuitansi dan

surat kuasa dimaksud, karena sebagaimana yang telah Tergugat-Tergugat

kemukakan sebelumnya pada bagian eksepsi, yaitu jika mengacu dan

berpedoman kepada kuitansi tanda terima uang Tahap II tersebut, maka

akan terlihat bahwa bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah

merupakan bidang tanah alm. H. Khaidir Nasution yang sesuai dengan

Surat Camat :

- No.592.1/31/MI/2005, tanggal 25 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst dan

- No.592.1/760/MI/2005, tanggal 26 Mei 2005 a/n. H. Haidir Nst.

Yang tentunya sangat berbeda dengan objek terperkara yang disebutkan di

dalam perkara ini, yakni sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah

milik alm. H. Khaidir Nasution yng termasuk di dalam Surat Keterangan

Tanah No.592.1/31/MI/2005, tertanggal 25 Mei 2005, yang diterbitkan oleh

Turut Tergugat, yang nota bene adalah merupakan seorang Kepala Desa

dan bukan Camat;

- Bahwa bukti lain untuk membuktikan tentang ketidak benaran hal ini dapat

juga dilihat dari adanya kesalahan “Penulisan” nama Hj. HARNAIDAH di

dalam kedua kuitansi tanda penerimaan uang tersebut, dimana

sebenarnya dan yang seharusnya adalah Hj. NURAIDAH dan bukan Hj. HARNAIDA, namun karena pada saat itu menurut Penggugat hanya

sekedar untuk kepentingan administrasi semata, maka kedua kuitansi

Page 18: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

tersebut ditanda-tangani oleh Tergugat-Tergugat termasuk Hj. Nuraidah

tersebut;

- Bahwa selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat-Tergugat uraikan

sebelumnya di atas, bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh alm. H.

Khaidir Nasution dengan Penggugat bukanlah didasarkan kepada ukuran

luas tanah dalam meter (m2), ataupun rante sebagaimana yang dimaksud

oleh Penggugat, melainkan adalah dalam bentuk “Patok” yang batas-

batasnya telah diukur, ditentukan dan disepakati bersama, yakni terhitung

3(tiga) meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian

belakang, yang dikenal dengan jual beli ala kampung setempat;

- Bahwa hal ini juga dapat dibuktikan dengan cara lain, yaitu : luas

keseluruhan tanah milik alm. H. Khaidir Nasution adalah seluas ± 13.378,5

m2, sehingga jika hendak ditentukan nilai atau harganya secara per/meter

(m2), maka sudah dapat dipastikan nilai atau harga per/meternya tidak

akan berbentuk bulat/genap dan pasti akan berjumlah ganjil, bahakn

dilengkapi dengan jumlah angka sen rupiah setelah tanda koma (,)

sementara harga jual beli tanah terperkara adalah berjumlah genap dan

bulat yakni sebesar Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta

rupiah);

- Bahwa dengan tidak dapat ditentukannya nilai per/meter (m2) harga tanah

tersebut, maka sudah dapat dipastikan dalil-dalil Penggugat yang

menyatakan luas tanah yang telah dijual dan yang harus diberikan kepada

Penggugat seluas ± 11.200 m2, adalah merupakan suatu dalil yang tidak

berdasarkan sama sekali dan pantas untuk ditolak;

- Bahwa namun demikian, setelah beberapa hari dilakukannya pelunasan

harga jual beli tanah terperkara, maka Penggugat kemudian

menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya dan selanjutnya

pula melakukan penimbunan dan meratakan tanah tersebut hingga

akhirnya menjadi rata secara keseluruhannya;

- Bahwa demikian seterusnya, setelah dilaksanakannya jual beli, maka

tahap berikutnya adalah melakukan pemecahan surat dan sekaligus

melakukan balik nama tanah terperkara ke atas nama Penggugat yang

dilakukan oleh Turut Tergugat;

- Bahwa untuk keperluan tersebut, pihak aparat desa (ic. Turut Tergugat)

kemudian melakukan pengukuran ulang atas tanah yang sudah ditimbun

dan diratakan oleh Penggugat dan dari hasil pengukuran yang dilakukan

oleh Turut Tergugat tersebut akhirnya diketahui bahwa luas

keseluruhannya tanah milik alm. H. Khaidir Nasution bukanlah seluas ±

Page 19: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

13.378,5 m2, melainkan seluas ± 11.747,81 m2 sebagaimana dimaksud

dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013, dan jelas hal

ini menyebabkan luas tanah yang telah disepakati antara penggugat

dengan alm. H. Khaidir Nasution menjadi berubah, berbeda dengan fakta

awal ketika terjadi kesepakatan jual beli dan telah disepakati sebelumnya,

disinilah awal perselisihan terjadi yang mengakibatkan alm. H. Khaidir

Nasution menurun drastis kesehatannya karena merasa dijebak oleh cara-

cara licik Penggugat tersebut;

- Bahwa oleh karena itu pula, maka Turut Tergugat kemudian menerbitkan

Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 an.

H. Haidir, yang hal ini terjadi tanpa persetujuan dan izin dari alm. H.

Khaidir Nasution dan atau wakil/kuasanya yang sah untuk itu, dan di dalam

surat keterangan tersebut Turut Tergugat kemudian menyatakan bahwa

dengan dikeluarkannya Surat Keterangan aquo, maka Surat Keterangan

Tanah No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang merupakan

dasar atau alas hak kepemilikan alm. H. Khaidir Nasution terhadap tanah

terperkara dinyatakan “batal dan tidak berlaku lagi”;

- Bahwa Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober

2013 an. H. Haidir yang diterbitkan oleh Turut Tergugat inilah sebenarnya

yang menjadi sumber masalah hingga terjadinya perkara aquo, sehingga

oleh karena itu, maka harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak

mempunyai kekuatan hukum apapun, karena telah dibuat berdasarkan

sistem perhitungan yang salah atau keliru;

- Bahwa demikian juga halnya dengan hasil pengukuran yang dilakukan

oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana

yang dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No.PBT:245/04/2014 tanggal 20

Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan

Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang

dimaksudkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

- Bahwa kedua hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat

maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tersebut harus

dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena

kedua pengukuran tersebut dilakukan pada saat kondisi tanah yang sudah

ditimbun dan diratakan oleh Penggugat bukan tanah objek jual beli

semula, sehingga sudah dapat dipastikan hasilnya akan jauh berbeda

dengan keadaan yang sebelumnya ditimbun dan diratakan Penggugat;

- Bahwa sudah merupakan rahasia umum dan bahkan tidak perlu dibuktikan

lagi kebenarannya, suatu hasil pengukuran terhadap suatu bidang tanah

Page 20: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

yang keadaan topografi (kontur) tanah yang sebelumnya adalah miring,

maka sudah pasti akan sangat berbeda bila diukur kembali pada saat

setelah ditimbun hingga menjadi rata secara keseluruhan, dan oleh karena

itu pula maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum

apapun, kedua hasil pengukuran tersebut;

- Bahwa seharusnya, untuk kepentingan pemecahan surat dan balik nama

ke atas nama Penggugat, maka Turut Tergugat harus menghitung sisa

luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution yang tidak diperjual belikan

kepada Penggugat dan bukan menghitung kembali secara keseluruhan

bidang tanah yang ada, termasuk bidang tanah yang telah dijual kepada

Penggugat, karena pasti akan berbeda, dan berdasarkan hasil perhitungan

yang baru tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu surat keterangan

tanah (SKT) pemecahan dan balik nama ke atas nama Penggugat sebagai

ukuran luas tanah yang baru;

- Bahwa seandainya benar –quad noon- Turut Tergugat tetap harus

mengukur dan menghitung kembali secara keseluruhan bidang tanah milik

alm. H. Khaidir Nasution, maka pengukuran ulang tersebut harus dilakukan

sebelum Penggugat melakukan penimbunan terhadap tanah terperkara,

demikian juga halnya dengan pengukuran yang telah dilakukan oleh

Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Deli Serdang sebagaimana

dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 245/04/2014 tanggal 20

Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan

Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, karena

pengukurannya dilakukan pada saat telah berselang hampir 1(satu) tahun

kemudian, yang juga berarti telah dilakukan dalam keadaan tanah yang

sudah rata secara keseluruhan akibat ditimbun dan diratakan oleh

Penggugat;

- Bahwa ada satu lagi hal yag harus di ingat, hasil pengukuran yang

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli

Serdang sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT :

245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tersebut, bukanlah merupakan

pengukuran luas tanah yang dilakukan untuk kepentingan pemecahan

ataupun peningkatan hak atas tanah, melainkan adalah untuk kepentingan

penyidikan dan atas permintaan pihak Kepolisian dalam rangka

penyidikan. Karena sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah

melaporkan Para Tergugat ke Kepolisian RI sebagaimana dimaksud dalam

Laporan Polisi No. Pol : LP/261/VII/2013/Res DS/Sek T. Morawa,

Page 21: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

tertanggal 2 Agustus 2013, an. Pelapor Adi Suwito (yang merupakan

staf/orang kepercayaan Penggugat), dengan tuduhan bahwa Para

Tergugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam

melakukan jual beli tanah terhadap Penggugat, sebagaimana yang diatur

dan diancam dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana;

- Bahwa terhadap laporan pidana tersebut, Kepolisian Sektor Tanjung

Morawa telah melakukan penyidikan dan selanjutnya pula telah melakukan

pemeriksaan terhadap Para Tergugat yang dalam hal ini telah ditetapkan

sebagai para Tersangkanya, karena diduga telah melakukan suatu tindak

pidana penipuan dan penggelapan akibat tidak mau menyerahkan

kekurangan bidang tanah yang diminta oleh Penggugat berdasarkan

pengukuran ulang yang telah dilakukan Turut Tergugat, sebagaimana

dimaksud dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013

serta Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober

2013 an. H. Haidir;

- Bahwa untuk membuat terang perkara ini, maka penyidik Polsek Tanjung

Morawa kemudian meminta keterangan dari ahli dari Kantor Pertanahan

Deli Serdang dan selanjutnya melakukan pengukuran kembali terhadap

luas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution, dan setelah melakukan

pengukuran ulang terhadap luas tanah yang telah ditimbun dan diratakan

oleh Penggugat tersebut, maka ditemukanlah ukuran luas yang baru

sebagaimana yang tertuang dalam Peta Bidang Tanah

No.PBT:245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala

Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten

Deli Serdang di atas;

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan ahli dan hasil pengukuran

tersebut, maka penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan

berdasarkan hasil gelar perkara tersebut akhirnya penyidik berkesimpulan

bahwa perkara pidana ini tidak memenuhi unsur dan tidak layak untuk

dilanjutkan, karena cenderung bersifat perdata, sehingga akhirnya penyidik

Polsek Tanjung Morawa tidak melanjutkan kasus pidana tersebut;

- Bahwa terhadap kesimpulan penyidik pada Polsek Tanjung Morawa ini

membuat Penggugat menjadi marah dan tidak senang, sehingga akhirnya

Penggugat kemudian melaporkannya dan sekaligus membawa kasus ini

ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) Medan;

- Bahwa atas laporan dan keberatan Penggugat tersebut, maka Penyidik

Poldasu kemudian menindak lanjutinya kembali, namun setelah dilakukan

penyidikan ulang ternyata Penyidik Poldasu juga berkesimpulan yang

Page 22: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

sama dengan Penyidik Polsek Tanjung Morawa, sehingga tentunya

membuat Penggugat menjadi sangat kecewa dan akhirnya kemudian

mengajukan gugatan aquo;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwasanya alasan

Penggugat yang menyatakan adanya kekurangan bidang tanah yang

diterimanya berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut

Tergugat ataupun hasil pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang, adalah merupakan suatu dalil yang sangat tidak

berdasar sama sekali, dan sebaliknya berdasarkan seluruh uraian di atas

cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan

tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita

Acara Pengukuran tertanggal 22 Oktober 2013 yang merupakan satu

kesatuan di dalam Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23

Oktober 2013 an. H. Haidir, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dan hasil

pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 245/04/2014

tanggal 20 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei

Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa selain hal-hal yang telah Tergugat-Tergugat uraikan di atas, masih

ada satu hal lagi yang harus diingat bahwasanya jual beli yang telah

dilakukan di dalam perkara ini nilainya cukup sebesar, yakni

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga

sangatlah tidak rasional bila Penggugat mau melakukan jual beli ini

sebagaimana layaknya melakukan suatu jual beli “kucing yang ada di

dalam karung” karena sebelum melakukan jual beli ini Penggugat melalui

wakil/perwakilannya yang dalam hal ini termasuk Kepala Desa setempat

(ic. Turut Tergugat) telah melakukan pengukuran terhadap luas serta

batas-batas tanah milik alm. H. Khaidir Nasution memang sesuai dengan

yang tertera di dalam Surat Keterangan Tanah No. 592.1/31.-/MI/2005

tertanggal 25 Mei 2005, yakni surat keterangan tanah yang telah

diterbitkan oleh Turut Tergugat sendiri, yang merupakan alas hak alm. H.

Khaidir Nasution terhadap tanah terperkara;

- Bahwa dari uraian-uraian di atas, cukup membuktikan bahwasanya

Tergugat-Tergugat tidak ada melakukan suatu tindakan yang melawan

hukum ataupun wanprestasi, karena objek tanah yang diperjual-belikan

sebelumnya telah diukur, dan objek tanah yang diperjual-belikan tersebut

telah diterima dan bahkan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh

Penggugat. Sehingga berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka

Page 23: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau

mengenyampingkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh

Penggugat di dalam perkara aquo;

- Bahwa demikian juga halnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang

menyatakan seandainya uang jual beli yang dibayarkan Penggugat

kepada Tergugat-Tergugat sebesar Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima

ratus juta rupiah) tersebut digunakan Penggugat untuk menjalankan usaha

lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar 4% x

Rp.4.500.000.000;= Rp.180.000.000; (seratus delapan puluh juta rupiah)

perbulannya, menurut hemat kami adalah merupakan suatu dalil yang

tidak berdasar sama sekali dan terlalu dipaksakan, karena sebagaimana

yang telah Tergugat-Tergugat kemukakan sebelumnya pada bagian

eksepsi bahwa dalil-dalil inilah yang justru menyebabkan terjadinya

kerancuan dan kaburnya makna dari gugatan aquo;

- Bahwa hal ini disebabkan karena sebelumnya Penggugat telah

mendalilkan tentang adanya kekurangan bidang tanah yang diterimanya

dalam melakukan jual beli dengan alm. H. Khaidir Nasution, yang menurut

Panggugat kekurangan tersebut adalah seluas ± 9.627 m2 = ± 1.573 m2,

berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Turut Tergugat

ataupun hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,

namun jika kekurangan bidang tanah tersebut hanya seluas ± 9.627 m2 =

± 1.573 m2, maka hasilnya tidaklah sebesar Rp.4.500.000.000; (empat

milyar lima ratus juta rupiah) sehingga tentunya telah menimbulkan

kerancuan tentang berapa sebenarnya kerugian yang telah dialami oleh

Penggugat;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan

kebenarannya, maka dengan sendirinya pula permohonan Penggugat

yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan

serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, menjadi

sangat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sebaliknya pantas demi

hukum untuk ditolak, apalagi tidak mempunyai bukti-bukti yang konkrit dan

berkekuatan hukum sama sekali;

III. DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat-Tergugat dalam konpensi sekarang disebut sebagai

Penggugat dalam rekonpensi dengan hendak mengajukan gugatan balik

(rekonpensi) terhadap Penggugat dalam konpensi yang selanjutnya

disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat DR) dan Turut

Tergugat dalam konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Page 24: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

dalam rekonpensi (Tergugat DR), sebagaimana yang akan diuraikan di

bawah ini :

- Bahwa alasan-alasan hukum yang telah Tergugat DK/Penggugat DR

uraikan pada bagian konpensi di atas, sekaligus adalah menjadi alasan-

alasan hukum untuk mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat

DR/Penggugat DK dan Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK;

- Bahwa yang menjadi akar permasalahan di dalam perkara ini adalah

akibat Tergugat DR/Penggugat DK merasa adanya kekurangan jumlah

luas tanah yang diterimanya dalam melakukan jual beli dengan alm. H.

Khaidir Nasution, berdasarkan hasil pengukuran/perhitungan ulang yang

dilakukan oleh Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK sebagaimana

dimaksud dalam Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23

Oktober 2013 an. H. Haidir yang kemudian ditambah dengan hasil

pengukuran yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli

Serdang sebagaimana yang dimaksud dalam Peta Bidang Tanah

No.PBT:245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014;

- Bahwa akibat hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat

DR/Turut Tergugat DK yang ditambah dengan hasil pengukuran yang

dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka

akhirnya membuat Tergugat DR mengajukan tuntutan pidana terhadap

para Penggugat DR, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol

: LP/261/VII/2013/Res DS/Sek T. Morawa, tertanggal 2 Agustus 2013, an.

Pelapor ADI SUWITO, dengan tuduhan bahwa Para Penggugat DR telah

melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sewaktu melakukan

jual beli tanah dengan Tergugat DR;

- Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat DR kemukakan

sebelumnya, terhadap laporan pidana dimaksud penyidik pada Polsek

Tanjung Morawa maupun penyidik Poldasu Medan akhirnya

berkesimpulan bahwasanya laporan pidana tersebut tidak memenuhi

unsur dan oleh karenanya penyidik-penyidik tersebut tidak akan

melanjutkannya;

- Bahwa namun demikian, akibat telah dilaporkan ke Kepolisian RI tersebut

telah menyebabkan Para Penggugat DR harus menghadapi setiap proses

pemeriksaan yang panjang, berlarut-larut yang dilakukan oleh penyidik,

baik itu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Tanjung

Morawa ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Poldasu

Medan, yang tentunya cukup menguras waktu, tenaga, pikiran serta biaya

(ongkos-ongkos) yang tidak sedikit;

Page 25: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

- Bahwa selain itu pula, akibat telah dilaporkan ke Kepolisian RI telah

mengakibatkan turunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat

terhadap Para Penggugat DR dan telah timbul anggapan di mata

masyarakat bahwa Para Penggugat DR adalah merupakan para penipu,

sehingga akhirnya dijauhkan dan dikucilkan dalam pergaulan di

masyarakat, sehingga tentunya sangat merugikan diri Para Penggugat DR

baik itu secara moril maupun materil;

- Bahwa oleh karena kerugian moril yang diderita olah Para Penggugat

susah dinilai dengan uang, maka untuk memudahkan perhitungannya

kemudian ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah);

- Bahwa begitu juga kerugian materil yang telah dialami Para Penggugat

dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat DR guna

menghadapi pemeriksaan penyidik di Polsek Tanjung Morawa;

- Selama menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Morawa Para

Penggugat DR harus mengeluarkan biaya atau ongkos untuk

transportasi dan akomodasi dari rumah ke Polsek Tanjung Morawa,

namun karena tidak semuanya Para Penggugat tinggal di daerah

Tanjung Morawa dan sebagian ada yang tinggal di Kota Medan dan

ada yang tinggal di Jakarta, maka untuk mempermudahkan

perhitungannya kemudian ditetapkan sebesar Rp.57.000.000; (lima

puluh tujuh juta);

2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat DR untuk

menghadiri pemeriksaan penyidik di Poldasu Medan;

- Selama menjalani pemeriksaan di Poldasu Medan Para Penggugat

DR juga telah mengeluarkan biaya atau ongkos untuk transportasi

dan akomodasi dari rumah ke Poldasu Medan, namun karena tidak

semuanya Para Penggugat tinggal di kota Medan dan sebagian ada

yang tinggal di Tanjung Morawa dan ada yang tinggal di Jakarta,

maka untuk mempermudahkan perhitungannya kemudian ditetapkan

sebesar Rp.205.000.000. (dua ratus lima juta rupiah);

3. Bahwa untuk menghadapi permasalahan hukum pada tingkat

penyidikan tersebut, Para Penggugat DR juga harus mengeluarkan

sejumlah uang untuk membayar jasa Pengacara/Penasihat hukum,

yakni sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta) dan selanjutnya

untuk menghadapi dan menjalankan perkara aquo, maka Para

Penggugat DR juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk

Page 26: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

membayar jasa Pengacara/Penasihat Hukum sebesar Rp.70.000.000;

(tujuh puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian materil yang dialami Para

Penggugat DR adalah sebesar Rp.482.000.000; (empat ratus delapan puluh

dua juta rupiah). Dan total jumlah kerugian moril dan materil yang diderita oleh

Para Penggugat DR adalah sebesar Rp.1.482.000.000; (satu milyar empat ratus

delapan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa seluruh kerugian moril dan materil yang diderita oleh Para Penggugat

tersebut harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat DR dan

dibayarkan secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat DR, terhitung

sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde);

- Bahwa Para Penggugat DR/Para Tergugat DR sangat berkeyakinan jika

Tergugat DR/Penggugat DK serta Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK

tidak akan mematuhi dan menjalankan putusan ini dengan sukarela,

sehingga guna menghindari gugatan ini tidak menjadi hampa nantinya, maka

dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim perkara ini untuk meletakkan

sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek terperkara;

- Bahwa sebagaimana yang telah Para Penggugat DR kemukakan

sebelumnya pada bagian konpensi, Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-

X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 an.H.Haidir yang diterbitkan oleh Turut

Tergugat DR adalah salah dan keliru, karena dibuat dengan cara dan system

pengukuran yang salah, sehingga oleh karena itu, maka secara hukum layak

untuk dinyatakan batal dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

apapun ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka dengan ini Para

Penggugat DR/Para Tergugat DK memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini, kiranya

berkenan untuk memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI A. TENTANG EKSEPSI

Mengabulkan seluruh eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat

DK/Para Penggugat DR ; II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh gugatan Penggugat DK/Para Tergugat DK ; III. DALAM REKONPENSI

Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat DR/Para Tergugat DK;

Page 27: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Menyatakan alm.H.Khaidir Nasution sebagai pemilik yang sah atas

sebidang tanah seluas ± 13.378,5 m2, yang terletak di Dusun I Desa

Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah

No.592.1/31.-/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, yang batas-batasnya

adalah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan : Basmin, Abeng,

Aseng....................................................±90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. Ginem/Alm. Cokro/Alm.

Keri.....................................±112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. L.

Mungkur/Ginem/Basmin......................± 21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan : Tali Air/ Parit/

Aseng..............................................± 21/27/10 M2;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian jual beli secara lisan

yang dilakukan antara alm.H.Khaidir Nasution dengan Penggugat, yakni

perjanjian jual-beli atau pengalihan hak atas sebidang tanah milik

alm.H.Khaidir Nasution yang terletak di bagian tengan hingga ke belakang,

yang ditentukan dengan tanda “patok” dan merupakan bagian dari bidang

tanah alm.H.Khaidir Nasution, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang

Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.592.1/31.-

/MI/2005 tertanggal 25 Mei 2005, an.Haidir Nasution ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran tanah objek

terperkara, yang berupa : a. Kuitansi Penerimaan Uang Pembayaran Tahap I (down payment)

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 April

2013, dengan menggunakan cek CIMB Niaga No.AAI 729331 tanggal

29 April 2013 ; b. Kuitansi Penerimaan Uang Pembayaran Tahap II (Pelunasan) sebesar

Rp.4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

tertanggal 16 Juli 2013, dengan menggunakan 10 lembar bilyet giro

yang masing-masing berjumlah Rp.445.000.000,- dan bertanggal 16 Juli

2013 ;

Menghukum Penggugat DK/Tergugat-1 DR dan Turut Tergugat DK/Turut

Tergugat dr, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk

membayar kerugian materil dan imateril para Tergugat DK/Penggugat

Page 28: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

DR sebesar Rp.1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh

dua juta rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

diletakkan dalam perkara ini;

Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK dan Turut Tergugat DR/Turut

Tergugat DK untuk menanggung secara tanggung renteng seluruh

kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR/Para Tergugat DK dan

membayarnya secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat

DR/Para Tergugat DK, terhitung sejak putusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menyatakan Surat Keterangan No.592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23

Oktober 2013 an.H.Haidir, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat

DR/Turut Tergugat DK batal dan tidak sah serta tidak mempunyai

kekuatan hukum apapun ;

Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan apapun

Peta Bidang Tanah No.PBT :245/04/2014 tanggal 20 Pebruari 2014,

yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

Menghukum Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK untuk mematuhi isi

putusan dalam perkara ini ;

Menghukum Penggugat DK/Tergugat-I dan Turut Tergugat DK/Turut

Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya dan ongkos perkara ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam telah menjatuhkan putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28

Juli 2016 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan secara lisan antara

Penggugat dengan Alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013, yaitu untuk

mengalihkan kepada Penggugat, hak atas tanah objek sengketa seluas ±

11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa dagang Kerawan, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari

bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan

Page 29: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang

dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-

X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan

oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat) dengan harga

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah);

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran harga tanah objek

sengketa yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar

Rp.4.500.000.000; (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan uraian

sebagai berikut :

a. Pembayaran panjar (down payment) sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh

juta rupiah), dengan Cek CIMB.NIAGA No.AAI 729381, tgl.29-04-2013,

sesuai kwitansi bukti tanda penerimaan tanggal 26-04-2013, yang

ditandatangani oleh Hablim Nasution (ic. Tergugat I) dan HJ. Harmaidah

(ic. Tergugat VII);

b. Pembayaran pelunasan sebesar Rp. 4.450.000.000; (empat milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah), dengan 10 lembar Bilyet Giro Bank Ekonomi,

masing-masing dengan nilai nominal Rp.445.000.000; (empat ratus empat

puluh lima juta rupiah), tanggal 16-07-2013, Nomor :

1) 235677

2) 235678

3) 235679

4) 235680

5) 235681

6) 235682

7) 235683

8) 235684

9) 235685

10) 235686

Sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan), tanggal 16-07-

2013 yang ditandatangani Para Tergugat;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas tanah

objek sengketa seluas ± 11.200 M2, yang merupakan bahagian dari bidang

tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat);

5. Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir

Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara

Penggugat dengan Alm.H.Haidir Nasution, tanggal 26 – 04 – 2013 yaitu

Page 30: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang

tanah seluas ± 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan,

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan

bahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat

Keterangan No.592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir

Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution,

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat);

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada

Penggugat hak atas tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 (sebelas ribu

duaratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan patok-patok batas

oleh Para Tergugat seluas ± 9.627 M2, ditambah dengan kekurangan tanah

objek sengketa seluas ± 1.573 M2 (seribu limaratus tujuhpuluh tiga meter

persegi), tanah mana letaknya bersempadan langsung dengan tanah yang

telah diberikan patok-patok batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x

74,90, yang merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor:

592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong

dan baik;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini

dengan melakukan pemecahan dan balik nama atas Surat Keterangan

Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 dari atas nama H.

Haidir Nasution menjadi atas nama Hardi / Tan A Seng (ic. Penggugat), luas

11.200 M2. Sesuai dengan tanah objek sengketa;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat yang

diterbitkan diatas tanah objek sengketa jika tidak ada persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Penggugat selaku pemilik;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.5.541.000,-

(lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 28 Juli

2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para

Page 31: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula

Turut Tergugat pada tanggal 15 Februari 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 4 Agustus 2016

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-

Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017

dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada

tanggal 19 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 24 Februari 2017

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Kuasa

Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-

Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret

2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19

September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah

menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 3 Oktober 2016 dan didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2016,

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

Hukum Para Terbanding semuIa Para Tergugat pada tanggaI 24 Maret 2017

dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19

September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tegugat juga

sebagai Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1

Nopember 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Nopember

2017;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah

menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp

tanggal 28 Juli 2016 yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017, dan kepada Kuasa Hukum Para

Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 April 2017 dan kepada Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 September 2017 yang

Page 32: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara

telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Oktober 2016, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 50 dari putusan, Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo tidak mengabulkan petitum gugatan angka ke 8 (

delapan ), dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu menghukum Tergugat

untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya keuntungan

yang diharapkan sebesar 4 % setiap bulan yakni 4 % x Rp. 4.500.000.000,- =

Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

sampai para Tergugat mengalihkan dan menyerahkan hak atas tanah objek

sengketa kepada Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat

dikabulkan karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh

Penggugat untuk penghitungan keuntungan yang diharapkan tersebut,

sehingga dengan demikian petitum ini berlebihan dan tidak beralasan untuk

dikabulkan “ ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan

Para Tergugat, selaku para ahli waris alm. H. Haidir Nasution, telah

wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan antara Penggugat

dengan alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013 yaitu untuk mengalihkan

dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas sebidang tanah seluas ±

11.200 , yang terletak di Dusun I, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dari

bidang tanah sebagaimana termaktub dalam dahulu Surat Keterangan No.

592.1/31/MI/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang

dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan Nomor : 592.1/1579/DK-

Page 33: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan

oleh Kepala Desa Dagang Kerawan (ic. Turut Tergugat) ;

- Bahwa karena telah wanprestasi maka patut dan berdasar hukum jika

Para Tergugat dihukum untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan

bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1246

KUHPerdata ;

- Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya

dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

- Bahwa ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas

kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat di

perolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang

disebut di bawah ini.”

- Bahwa Para Tergugat telah menerima dari Penggugat harga tanah

terperkara sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar limaratus juta

rupiah) , meskipun Pengguat telah melunasi harga tanah terperkara

namun hingga gugatan ini didaftarkan di-Kepaniteraan Pengadilan Lubuk

Pakam, Para Tergugat tidak mengalihkan dan menyerahkan seluruh

tanah perkara aquo. kepada Penggugat

- Bah wa tindakan Para Tergugat yang tidak mengalihkan dan

menyerahkan seluruh tanah perkara kepada Penggugat, telah

mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat

memanfaatkan tanah terperkara yang telah dibelinya , terlebih lagi tanah

terperkara masih atas nama Alm. Haidir (ic. orang tua Para Tergugat) ;

- Bahwa karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah terperkara ,

padahal Penggugat telah membayar secara lunas harga tanah

terperkara tersebut kepada Para Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.000,-

(empat milyar limaratus juta rupiah), maka patut dan berdasar hukum

jika Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat

banding untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 4

% setiap bulan yakni 4 % x Rp. 4.500.000.000,- = tRp. 180.000.000

(seratus delapan puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak gugatan ini

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai

Page 34: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

para Tergugat mengalihkan dan menyerahkan hak atas tanah objek

sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Para Tergugat / Terbanding, pada pokoknya menyatakan

sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertama

menolak Exceptie Error in Persona dan Exceptie Obscuur Libels yang

diajukan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dengan dalil

bahwa eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik

kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, namun menyangkut pokok

perkara yang menurut Judex Facti Tingkat Pertama, harus dibuktikan

kebenarannya melalui pembuktian sesuai ketentuan Pasal 162 Rbg jo. Pasal

136 HIR jo. Pasal 11 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/Sip/1985

tanggal 30 September 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162 Rbg/136 HIR jo. Pasal 11 Rv: “Perlawanan yang sekiranya hendak

dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak

berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus

dibicarakan dan diputuskan Bersama-sama pokok perkara”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/Sip/1985 tanggal 30 September 1986:

“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus

bersama-sama dengan pokok perkara”.

2. Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan

dan menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat

Pertama tersebut di atas, karena Judex Facti Tingkat Pertama tidak

memeriksa terlebih dahulu materi/substansi dari eksepsi yang diajukan oleh

PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Seharusnya Judex Facti

Tingkat Pertama terlebih dahulu memeriksa kebenaran materi/substansi dari

eksepsi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / dahulu PARA

TERGUGAT sehingga terdapat imparsialitas dalam Pertimbangan Hukum

Judex Facti Tingkat Pertama.

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan dan yurisprudensi, telah

menerima Exceptie Error in Persona dan Exceptie Obscuur Libels dengan

memberikan putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut

sebagai putusan NO. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, jo. Putusan Mahkamah

Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan

Page 35: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang

menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas (obscuur libel)

dan mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium

litis consortium, maka gugatan tidak dapat diterima. Atas dasar itu, maka

Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan

mempertimbangkan kebenaran isi/substansi dari eksepsi error in

persona dan eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh PARA PEMBANDING /

dahulu PARA TERGUGAT karena Gugatan yang diajukan oleh

TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo senyatanya

memang mengandung error in persona dan obscuur libel.

GUGATAN TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI / PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara a quo adalah

adanya dugaan kekurangan bidang tanah yang diterima oleh TERBANDING /

dahulu PENGGUGAT akibat jual beli sebidang tanah milik Alm. H. Haidir

Nasution (ayah kandung dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT) yang terletak di Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan,

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana

termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005

tertanggal 25 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan,

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut

“SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan batas-batas tanah sebagai

berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng ...... ±

90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri

……. ± 112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±

21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)

..... ± 21/27/10 M2;

Dalam perjanjian jual beli tanah tersebut sesuai kwitansi untuk

pembayaran tahap I (DP) tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-2) dan Bukti

Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3),

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sepakat untuk membeli sebagian dari

tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 dengan luas

tanah yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT yaitu ± 11.200 M2

Page 36: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

(sebelas ribu dua ratus meter persegi). Adapun total luas tanah milik Alm. H.

Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 tersebut adalah seluas ± 13.378,5 M2

(tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) (vide

Bukti T-2). Jadi luas tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dalam SKT 592.1/2005 tersebut adalah seluas ± 11.200 M2

dari total luas tanah yaitu ± 13.378,5 M2 .

5. Bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai jual beli tanah di antara

PEMBANDING / dahulu TERGUGAT dengan TERBANDING / dahulu

PENGGUGAT, selanjutnya diadakan pengukuran tanah sesuai SKT

592.1/2005. Pengukuran tanah tersebut dilakukan sebelum pelunasan sesuai

kwitansi untuk pembayaran tahap I (DP) tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-2) dan Bukti Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3).

Hasil dari pengukuran tanah yang dilakukan bersama antara

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT tersebut, diterima dan disetujui dengan baik oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT karena memang telah sesuai dengan

SKT 592.1/2005. Dalam pengukuran tersebut, telah ditentukan pula batas-

batas tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh

Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 22 Oktober 2013, diperoleh total

luas bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005,

adalah seluas ± 11.747,81 M2 (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh

koma delapan puluh satu meter per segi) dan bukan seluas ± 13.378,5 M2

sebagaimana yang tercantum dalam SKT 592.1/2005. Atas dasar itu, Kepala

Desa Dagang Kerawan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Nomor

592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “SK 592.1/2013”) (vide Bukti P-1 dan Bukti Tambahan T-1) yang mencabut dan

membatalkan SKT 592.1/2005. Dalam SK 592.1/2013 disebutkan adanya

kekeliruan penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution

dalam SKT 592.1/2005.

7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penghitungan luas tanah dalam SKT

592.1/2005 tersebut, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT kemudian

mendalilkan dalam Gugatannya bahwa luas tanah yang seharusnya diterima

oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, menjadi berkurang seluas: 11.200

M2 - 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

Atas dasar itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam Gugatannya

mendalilkan bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah

wanprestasi dalam juga beli tanah objek sengketa.

Page 37: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

8. Bahwa tindakan Kepala Desa Dagang Kerawan yang mencabut SKT

592.1/2005 melalui SK 592.1/2013 dengan merubah luas tanah milik Alm. H.

Haidir Nasution tersebut, maka tindakan Kepala Desa Dagang Kerawan

tersebut telah membuktikan kelalaian dan kesalahannya dalam menerbitkan

SKT 592.1/2005 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini

dapat dilihat dari SK 592.1/2013 yang menyebutkan adanya kekeliruan

penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution dalam SKT

592.1/2005.

9. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution

yang tercantum di dalam SKT 592.1/2005 dengan yang tercantum di SK

592.1/2013, maka hal tersebut bukanlah akibat dari kelalaian ataupun

kesalahan dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, melainkan

kesalahan dari Kepala Desa Dagang Kerawan selaku pihak yang

menerbitkan SKT 592.1/2005 dan mencantukan luas tanah milik Alm. H.

Haidir Nasution dalam SKT 592.1/2005 tersebut. Sehingga sudah

seharusnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menggugat Kepala Desa

Dagang Kerawan atas tindakannya yang menerbitkan SKT 592.1/2005 dan

menentukan serta mencantumkan luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution

dalam SKT 592.1/2005.

10. Bahwa meskipun TERBANDING/dahulu PENGGUGAT mendalilkan adanya

kekurangan tanah yang dibelinya dari Alm. H. Haidir Nasution tersebut,

namun demikian, jual beli tanah antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT

dengan Alm. H. Haidir Nasution tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT selaku pembeli juga telah melunasi

atau membayar keseluruhan uang pembelian atas tanah dan selanjutnya

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah menerima, menguasai dan

mengusahakan tanah yang telah dibelinya tersebut yaitu dengan cara:

menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan

meratakan tanah tersebut dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya menjadi

rata secara keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti

Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin

Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37). Dan

saat ini di atas tanah objek sengketa tersebut, TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT juga telah memagari keliling tanah objek sengketa tersebut

dengan seng.

Hal ini membuktikan bahwa sedari awal TERBANDING / dahulu

PENGGUGAT memang tidak mempermasalahkan kekurangan tanah objek

sengketa tersebut kepada PEMBANDING / dahulu TERGUGAT maupun

Page 38: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

kepada Alm. H. Haidir Nasution, melainkan TERBANDING / dahulu

PENGGUGAT mempermasalahkannya kepada SKT 592.1/2005 in casu

Kepala Desa Dagang Kerawan yang salah mencantumkan luasan tanah Alm.

H. Haidir Nasution. Hal ini dibuktikan dari adanya pengakuan TERBANDING /

dahulu PENGGUGAT sendiri dalam pertemuan mediasi antara

TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING / dahulu

TERGUGAT yang diadakan di kantor Kepolisian Sektor Tanjung Morawa

pada tanggal 11 Desember 2013. Dalam mediasi tersebut, TERBANDING /

dahulu PENGGUGAT menyebutkan bahwa kekurangan tanah yang dibeli

oleh TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution

sebagaimana didalilkan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam

Gugatannya, adalah karena kesalahan dari surat tanah Alm. H. Haidir

Nasution in casu SKT 592.1/2005 yang telah salah mencantumkan luas

tanah milik Alm. H. Haidir Nasution (vide Bukti Tambahan T-2: Transkripsi

Rekaman Mediasi antara PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT di Polsek Tanjung Morawa

pada 11 Desember 2013 halaman 4 pada menit ke 38:44; halaman 5 pada

menit ke 46:38; dan halaman 6 pada menit ke 48:05 dan Bukti Tambahan T-3: Rekaman Mediasi antara PARA PEMBANDING / dahulu PARA

TERGUGAT dengan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT di kantor Polsek

Tanjung Morawa pada 11 Desember 2013 pada menit ke 38:44; menit ke

46:38; dan pada menit ke 48:05).

11. Bahwa dengan tidak diikutkannya Kepala Desa Dagang Kerawan sebagai

pihak TERGUGAT dalam perkara a quo, padahal Kepala Desa Dagang

Kerawan adalah pihak yang bertanggungjawab atas adanya perbedaan luas

tanah milik Alm. H. Haidir Nasution antara yang tertera di dalam SKT

592.1/2005 dengan yang tercantum di dalam SK 592.1/2013 sehingga luas

tanah yang dibeli oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menjadi

berkurang. Maka dengan adanya kekurangan pihak dalam Gugatan

TERBANDING / dahulu PENGGUGAT tersebut, telah mengakibatkan

Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo

mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis

consortium, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149/K/Sip/1975

tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21

Agustus 1973, jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April

1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang mengandung

error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium,

maka gugatan tidak dapat diterima.

Page 39: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Atas dasar itu, maka PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

16/PDT.G/2015/PN.Lbp., tanggal 28 Juli 2016 dan menerima eksepsi PARA

PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT serta menyatakan Gugatan

TERBANDING / dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O.).

GUGATAN TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT, MENGANDUNG

OBSCUUR LIBEL 12. Bahwa selain mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi

atau plurium litis consortium, Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT

dalam perkara a quo juga mengandung obscuur libel karena tidak jelas dan

konsistennya objek gugatan. Hal ini terbukti dari objek tanah sengketa dalam

Gugatan TERBANDING / dahulu PENGGUGAT, sangatlah berbeda dengan

objek tanah sengketa yang dibeli dan dikuasai serta dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat di dalam

kuitansi tanda penerimaan uang pembelian tanah.

13. Bahwa bukti-bukti jual beli tanah objek sengketa antara PARA

TERBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution,

hanyalah bukti-bukti pembayaran/kwitansi. Hal ini disebabkan

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menolak usulan Alm. H. Haidir Nasution

dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk membuat

perjanjian jual beli di hadapan Notaris/PPAT, dengan alasan biaya yang akan

membengkak dan memakan waktu yang lama. TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT juga beralasan bahwa jual beli tanah tersebut cukup dilakukan

secara kekeluargaan.

14. Bahwa di dalam Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sebagaimana

diakui Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya,

disebutkan bahwa TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah membeli

bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution seluas ± 11.200 M2 yang terletak

di Dusun I Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,

yang merupakan bagian dari tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang total

luasnya ± 13.378,5 M2 sebagaimana termaktub dalam SKT 592.1/2005 (vide

Bukti T-2) dan selanjutnya, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga telah

melunasi harga tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan kuitansi bukti

penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan

Bukti Tambahan T-4), yakni dengan menggunakan 10 (sepuluh) lembar

Page 40: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

bilyet giro Bank Ekonomi senilai Rp 4.450.000.000 (empat milyar empat ratus

lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa di dalam kuitansi bukti penerimaan pelunasan tahap II tertanggal 16

Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), dicantumkan

bahwa pelunasan harga tanah yang dimaksudkan di dalam kuitansi tersebut

adalah merupakan pelunasan pembayaran atas bidang tanah seluas ±

11.200 M2 yang merupakan bagian dari tanah milik Alm. H. Haidir Nasution

yang luas totalnya ± 13.378,5 M2 dan ± 952 M2 sebagaimana termaktub

dalam dua Surat Camat, yaitu Surat Camat No. 592.1/31/MI/2005 tertanggal

25 Mei 2005 (SKT 592.1/2005) dan Surat Camat Nomor 592.1/760/Ml/2005

tertanggal 26 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo dan

diketahui oleh Camat Tanjung Morawa di bawah registrasi nomor

593/35/TM/2005 tanggal 27 Mei 2005 (selanjutnya disebut “SKT 592.1/760/2005”) (vide Bukti T-3). Adapun letak dan batas tanah milik Alm.

H. Haidir Nasution sesuai SKT 592.1/2005 dan SKT 592.1/760/2005 tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan SKT 592.1/2005, tanah Alm. H. Haidir Nasution terletak di

Dusun I Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

Deli Serdang seluas ± 13.378,5 M2 dengan batas-batas tanah sebagai

berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng... ±

90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri

……. ± 112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±

21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)

..... ± 21/27/10 M2;

b. Berdasarkan SKT 592.1/760/2005, tanah Alm. H. Haidir Nasution terletak

di Dusun I Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

Deli Serdang seluas ± 952 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Alm. H. Haidir Nasution… ± 112 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ponijan/Alm.Ginem ……. ± 112 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. Limau Mungkur ................ ± 9 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan: Alm. H. Haidir Nasution ........ ± 8 M2;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pembelian dan pelunasan tanah

sebagaimana dimaksud dalam kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan)

tertanggal 16 Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4),

Page 41: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

adalah pembelian dan pelunasan yang dilakuan oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT untuk dua bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang

terdapat di dalam dua Surat Camat in casu SKT 592.1/2005 dan SKT

592.1/760/2005. Dan sampai saat ini, tanah yang dibeli oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution dan

selanjutnya telah dikuasai serta dikelola oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT, adalah tanah sesuai SKT 592.1/2005 dan SKT

592.1/760/2005 sebagaimana ternyata dalam kuitansi bukti penerimaan

tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 tersebut (vide Bukti P-6 dan

Bukti Tambahan T-4). Padahal, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam

Gugatannya menyebutkan bahwa bidang tanah yang dibeli oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution, adalah

bidang tanah yang hanya berdasarkan SKT 592.1/2005 (vide Putusan Judex

Facti Tingkat Pertama halaman 2, dst.).

Dengan demikian, maka objek tanah sengketa yang tercantum dalam

Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, tidak sama dengan yang

sebenarnya dikuasai oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sesuai

kuitansi bukti penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013

tersebut (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), yaitu bahwa, objek tanah

sengketa yang tercantum dalam Gugatan sebagaimana didalilkan oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah sebidang tanah yang dibeli

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir Nasution

berdasarkan SKT 592.1/2005. Namun ternyata, berdasarkan Bukti P-6 yang

diajukan sendiri oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam

persidangan Judex Facti Tingkat Pertama, terbukti bahwa tanah objek

sengketa yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dari Alm. H. Haidir

Nasution dan selanjutnya tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah sebidang tanah yang bukan

hanya sesuai SKT 592.1/2005, namun juga sebidang tanah berdasarkan SKT

592.1/760/2005.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perbedaan objek sengketa antara

yang tercantum di dalam Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT

dengan yang sebenarnya dibeli dan telah dikuasai serta dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sesuai dengan kuitansi bukti

penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan

Bukti Tambahan T-4), maka telah terbukti bahwa Gugatan

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo, mengandung

error persona.

Page 42: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Dengan demikian, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 81

K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tercantum

dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat,

maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka atas

dasar itu, maka PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya membatalkan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN.Lbp.,

tanggal 28 Juli 2016 dan menerima eksepsi PARA PEMBANDING / dahulu

PARA TERGUGAT serta menyatakan Gugatan TERBANDING / dahulu

PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard / N.O.).

I. DALAM POKOK PERARA A. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR

PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PADA DIKTUM KE-5 YANG MENYATAKAN PEMBANDING SELAKU PARA AHLI WARIS DARI ALM. H. HAIDIR NASUTION, TELAH WANPRESTASI KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN ALM. H. HAIDIR NASUTION TANGGAL 26-04-2013 YAITU UNTUK MENGALLIHKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT HAK ATAS TANAH SEBIDANG TANAH SELUAS 11.200 M2 YANG TERLETAK DI DUSUN I DESA DAGANG KERAWAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG YANG MERUPAKAN BAHAGIAN DARI BIDANG TANAH SEBAGAIMANA TERMASUK DALAM DAHULU SURAT KETERANGAN NO. 592.1/31/ML/2005 TANGGAL 25 MEI 2005 AN. H. HAIDJR NASUTION, SEKARANG DIRUBAH DAN DIGANTI DENGAN SURAT KETERANGAN NOMOR: 592.111579/DK-X/2013, TANGGAL 23 OKTOBER 2013 AN. H. HAIDIR NASUTION YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DESA DAGANG KERAWAN (IC. TURUT TERGUGAT)

17. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan

dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada diktum ke-5 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Para Tergugat, selaku para ahli waris dari Alm. H. Haidir

Nasution, telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kesepakatan

antara Penggugat dengan Alm. H. Haidir Nasution, tanggal 26-04-2013

yaitu untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak atas

sebidang tanah seluas 11.200 M2, yang terletak di Dusun I, Desa

Page 43: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, yang merupakan bahagian dari bidang tanah sebagaimana

termaktub dalam dahulu Surat Keterangan No: 592.1/31/MI/2005

tanggal 25 Mei 2005 an. H. Haidir Nasution, sekarang dirubah dan

diganti dengan Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-X/2013,

tanggal 23 Oktober 2013 a.n. H. Haidir Nasution, yang diterbitkan oleh

Kepala Desa Dagang Kerawan, (ic. Turut Tergugat)”.

18. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi dengan

Pertimbangan Hukum vide Putusan a quo halaman 47-49 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji disebut juga "default" atau

"nonfullfillmenf' atau "breach of contract" yaitu tidak terlaksananya suatu

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati

bersama:

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat dipilah-pilah menjadi sebagai

berikut:

- Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi atau kewajiban;

- Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi atau kewajiban;

- Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau kewajiban;

(Baca: Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Pengantar Hukum Bisnis – Menata

Bisnis Modem di Era Giobalisasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

Hal.17);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 s/d P-7 bahwa Tergugat telah menerima

pembayaran untuk pelunasan sebidang tanah darat seluas 11.200 M2, dan

Alm.H.Haidir telah memberikan kuasa kepada anak-anaknya (ic.para

Tergugat) untuk menjual sebidang tanah seluas 11.200 M2 ( objek

perkara) tersebut, sehingga akibat hukum dari kesepakatan jual beli antara

Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat harus membayar

besaran ganti rugi atas tanah objek perkara yang telah disepakati antara

Penggugat dan Tergugat tersebut, dan sebaliknya Tergugat harus

menyerahkan kepada Penggugat II; tanah objek perkara sebagaimana

telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa akan tetapi yang terjadi, Tergugat tidak mau,

menyerahkan tanah objek perkara tersebut sesuai dengan luas tanah yang

telah disepakati, melainkan membuat patok yang setelah dilakukan

pengukuran luasnya kurang dari 11.200 M2 sehingga kesepakatan antara

Penggugat dan I ergugat tidak terlaksana dengan baik;

Page 44: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan: supaya terjadi

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- Suatu pokok persoalan tertentu;

- Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut

dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka

diperoleh beberapa pertimbangan, yaitu :

- Bahwa lelah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Alm.

H. Haidir Nasution tertanggal 26-04-2013 yaitu untuk mengalihkan kepada

Penggugat, hak atas tanah objek sengketa seluas 11.200 M2, yang terletak

di Dusun I Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa yang

merupakan bagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam

dahulu Surat Keterangan No.592.1/31/Ml/2005 tanggal 25 Mei 2005 an. H.

Haidir Nasution, sekarang dirubah dan diganti dengan Surat Keterangan

Nomor 592.1/1579/DK-X/2013, tanggal 23 Oktober 2013 an. H.Haidir

Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan;

- Bahwa para pihak yang membuat kesepakatan tersebut merupakan pihak-

pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak pihak tersebut

tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan

sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

- Anak yang belum dewasa;

- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-

undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang

dilarang membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak

memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena-

Tergugat tidak menyerahkan tanah seluas 11.200 M2 kepada Penggugat

sebagaimana yang telah disepakati melainkan membuat patok yang

setelah dilakukan pengukuran luasnya kurang dari 11.200 M2 sehingga

kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana dengan

baik, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai

tindakan Wanprestasi.

19. Bahwa Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT keberatan

dan menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum dan diktum ke-5 amar

Page 45: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi, dengan alasan-

alasan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sebagai berikut:

JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA BAHWA PARA PEMBANDING TELAH MEMENUHI KESEPAKATAN JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA

20. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi karena

senyatanya, PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah

melaksanakan kesepakatan jual beli tanah tertanggal 26 April 2013 dengan

menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT secara penuh dan telah diterima, dikuasai serta dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

21. Bahwa untuk membuktikan kekeliruan amar putusan Judex Facti Tingkat

Pertama pada diktum ke-5 tersebut, PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT akan menguraikan pengertian dan unsur-unsur wanprestasi

dalam perjanjian menurut KUHPerdata dan yurisprudensi serta

mengaitkannya dengan tindakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT dalam jual beli objek tanah sengketa dalam perkara a quo.

TINDAKAN PEMBANDING TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR WANPRESTASI Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukunya berjudul

Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016,

hal. 18-19, menyatakan bahwa terdapat tiga wujud dari wanprestasi, yaitu: (a)

Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; (b) Debitur terlambat

memenuhi perikatan, dan; (c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi

perikatan. Berikut uraian ketiga unsur wanprestasi tersebut dikaitkan dengan

tindakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam

kesepakatan jual beli tanah objek sengketa dalam perkara a quo.

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

22. Bahwa untuk membuktikan apakah PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT sama sekali telah atau tidak memenuhi perikatan, terlebih

dahulu diuraikan maksud dan kronologis perikatan dalam perkara a quo.

Bahwa perikatan dalam perkara a quo adalah kesepakatan jual beli tanah

secara lisan antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT selaku pembeli,

dengan Alm. H. Haidir Nasution selaku pemilik tanah dan pembayaran uang

muka atas kesepakatan lisan jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 26

April 2013. Sejak awal dalam kesepakatan jual beli tanah a quo,

Page 46: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT-lah yang terus mendesak dan

membujuk Alm. H. Haidir Nasution untuk menjual tanah objek sengketa milik

Alm. H. Haidir Nasution.

Walaupun PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dan Alm. H.

Haidir Nasution telah mengusulkan kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT untuk membuat perjanjian jual beli tanah objek sengketa di

hadapan Notaris/PPAT, namun TERBANDING/dahulu PENGGUGAT

bersikukuh tetap menolak dan bersikeras untuk melakukan jual beli secara

kekeluargaan dan dengan hanya melalui bukti jual beli, yaitu bukti-bukti

kuitansi pembayaran. Fakta ini telah PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT sampaikan dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama dan

tidak pernah dibantah oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

23. Adapun kesepakatan lisan jual beli tanah di antara TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution tersebut adalah,

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sepakat untuk membeli sebidang tanah

seharga Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang

merupakan bagian dari bidang tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang

terletak di Dusun I (satu) Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam Surat

Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005 tertanggal 25 Mei 2005 yang

diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut “SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Basmin, Abeng, Aseng ...... ±

90,20/81/77 M2;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm.Ginem/Alm.Cokro/Alm.Keri

……. ± 112/42/12/28/40 M2;

- Sebelah Timur berbatasan dengan: JI. L. Mungkur/Ginem/Basmin ....... ±

21/31,5/26 M2;

- Sebelah barat berbatasan dengan: Tali Air/Parit/Aseng (TERBANDING)

..... ± 21/27/10 M2;

24. Bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah tersebut, bidang tanah yang dijual

oleh Alm. H. Haidir Nasution kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT,

bukanlah keseluruhan bidang tanah dalam SKT 592.1/2005 tersebut,

melainkan yang dibeli TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah seluas ±

11.200 M2 dari total luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT

592.1/2005 yaitu ± 13.378,5 M2. Bidang tanah seluas ± 11.200 M2 yang dibeli

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut, adalah bidang tanah yang ada

Page 47: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

di bagian tengah hingga ke belakang dalam SKT 592.1/2005, yang

ditetapkan dengan patok setelah dilakukan pengukuran bersama sebagai

tanda batasnya. Jadi, bidang tanah seluas ± 11.200 M2 yang dijual kepada

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, adalah dari patok yang ditunjuk Alm.

H. Haidir Nasution, sampai dengan tali air yang merupakan batas terjauh dari

tanah yang dijual tersebut. Jual beli dengan cara demikian biasa dilakukan di

daerah tersebut yang dikenal dengan istilah jual beli ala kampung setempat

dan telah disepakati oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

25. Bahwa pembayaran tahap pertama sebagai panjar (down payment) dalam

kesepakatan jual beli tanah tersebut, telah dibayar oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT kepada PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT sejumlah Rp 50.000.000 (limar puluh juta rupiah) sesuai

bukti kuitansi tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3) dan selanjutnya harus

dilunasi oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam tempo paling

lambat 1 (satu) bulan kemudian.

26. Bahwa setelah pembayaran panjar pada tanggal 26 April 2013 tersebut,

selanjutnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan staf-nya bersama-

sama dengan Alm. H. Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT, melakukan pengukuran tanah guna mencocokkan

ukuran luas serta batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution sesuai SKT

592.1/2005, serta sekaligus menentukan batas patok tanah yang akan dijual

kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Dari pengukuran tanah

tersebut, diketahui bahwa luas dan batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir

Nasution memang telah sesuai dengan SKT 592.1/2005 dan telah disepakati

pula oleh pihak TERBANDING. Sehingga selanjutnya, Para Pihak

menentukan dan membuat patok tanda batas tanah yang akan

diperjualbelikan kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, yakni

terhitung 3 (tiga) meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian paling belakang sebagaimana yang tergambar berikut ini:

Page 48: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Keterangan gambar:

- Garis putus-putus adalah patok batas tanah yang dijual

kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, yakni terhitung 3 (tiga)

meter dari batas akhir tanah bagian depan hingga ke tanah bagian

belakang.

- Garis dua buah adalah parit dan tali air.

27. Bahwa pengukuran dan penentuan batas tanah yang dibeli oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut telah disepakati oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan merupakan fakta di persidangan

Judex Facti Tingkat Pertama yang tidak dibantah oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT.

28. Bahwa selanjutnya, setelah lewat satu bulan dari kesepakatan pelunasan

harga tanah, pada tanggal 16 Juli 2013, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT

melunasi pembayaran senilai Rp 4.500.000.000,- sesuai kuitansi bukti

penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan

Bukti Tambahan T-4).

29. Bahwa sejak dilakukannya pelunasan pembayaran harga tanah tersebut,

selanjutnya Alm. H. Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT menyerahkan bidang tanah objek sengketa dimaksud kepada

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Dan TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT selanjutnya telah menguasai dan mengelola tanah objek

sengketa yang dibelinya tersebut yaitu dengan cara: menumbangkan seluruh

pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan meratakan tanah tersebut

dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya menjadi rata secara

keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37).

Page 49: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

Selain itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga telah memagari keliling

tanah objek sengketa yang dibelinya tersebut dengan seng.

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti bahwa PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah melaksanakan perikatan jual

beli tanah objek sengketa dengan penuh, yaitu telah menyerahkan tanah

objek sengketa yang dijual kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan

telah diterima serta dikuasai dan dikelola oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT. Dengan demikian, maka PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT tidak terbukti wanprestasi karena PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT telah memenuhi prestasinya kepada

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

b. Debitur terlambat memenuhi perikatan 31. Bahwa dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT maupun Alm. H. Haidir Nasution,

tidak pernah terlambat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut

kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Begitu TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT melakukan pelunasan sesuai kuitansi bukti penerimaan tahap

II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4), maka saat itu juga PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dan selanjutnya telah diterima dan dikuasai serta dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT. Bahkan, dalam kesepakatan jual beli

tanah a quo, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT lah yang sebenarnya telah

terlambat selama tiga bulan lebih dalam melakukan pelunasan sesuai

kesepakatan jangka waktu pelunasan dengan Alm. H. Haidir Nasution.

c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

32. Bahwa dengan telah selesainya kesepakatan jual beli tanah a quo dan

dengan telah dilakukannya pengukuran dan penentuan batas-batas tanah

objek jual beli secara bersama-sama antara TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dengan Alm. H. Haidir Nasution dan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, serta tanah objek jual beli telah

diserahkan kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan telah dikuasai

serta dikelola oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, maka dengan

demikian, tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah

a quo. Dengan demikian, PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

terbukti tidak keliru atau pantas memenuhi perikatan jual beli a quo.

Page 50: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak wanprestasi dalam perkara a

quo.

KETIADAAN GANTI KERUGIAN DALAM AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEMAKIN MENGUATKAN BAHWA PEMBANDING TIDAK WANPRESTASI

34. Bahwa dengan Pertimbangan Hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat

Pertama yang menolak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT terhadap PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT dalam Gugatan perkara a quo, maka hal tersebut

semakin menguatkan fakta bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT tidak wanprestasi dalam perkara a quo.

35. Bahwa kerugian merupakan unsur yang esensial dalam suatu Gugatan

Wanprestasi, mengingat perbuatan wanprestasi mempunyai kaitan yang

sangat erat dengan timbulnya kerugian. Sehingga ketiadaan ganti kerugian

dalam putusan perkara wanprestasi karena Majelis Hakim tidak mengabulkan

tuntutan ganti kerugian dalam gugatan, merupakan suatu bukti dan atau fakta

hukum bahwa gugatan wanprestasi tidak terbukti, atau setidak-tidaknya

mengaburkan adanya perbuatan wanprestasi dalam Gugatan. Kaitan erat

dan hubungan hukum antara wanprestasi dengan ganti kerugian dapat dilihat

dari pengaturan gugatan wanprestasi dalam Pasal KUHPerdata sebagai

berikut:

- Pasal 1243 KUHPerd: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena

tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,

walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan

itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui

waktu yang telah ditentukan”.

- Pasal 1244 KUHPerd: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya,

kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak

terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun

tidak ada itikad buruk kepadanya”.

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata tersebut

serta berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor

556.K/Sip/ 1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa tuntutan

penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus

Page 51: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

ditolak, dikaitkan dengan tidak terbuktinya kerugian dalam Gugatan

Wanprestasi sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukum dan amar

putusan Judex Facti Tingkat Pertama, maka sudah selayaknya juga dan telah

berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak wanprestasi karena memang

tidak ada kerugian yang terbukti dalam Gugatan perkara a quo.

JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA KELIRU MENYATAKAN PEMBANDING WANPRESTASI KARENA BERKURANGNYA LUAS TANAH YANG DITERIMA OLEH TERBANDING KARENA ADANYA SK 592.1/2013

37. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum vide

Putusan halaman 49 menyatakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT terbukti telah wanprestasi karena adanya kekurangan luas

tanah yang dijual oleh Alm. H. Haidir Nasution kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dari luas tanah yang disepakati sejak awal yaitu ± 11.200 M2.

Kekurangan tanah dimaksud adalah karena adanya perbedaan luas tanah

sebagaimana yang tercantum dalam surat tanah awal milik Alm. H. Haidir

Nasution, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 592.1/31/Ml/2005 tertanggal

25 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan,

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut

“SKT 592.1/2005”) (vide Bukti T-2) dengan luas tanah setelah dilakukan

pengukuran ulang tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor

592.1/1579/DK-X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “SK 592.1/2013”) (vide Bukti P-1 dan Bukti Tambahan T-1) yang diterbitkan

Kepala Desa Dagang Kerawan untuk mencabut dan membatalkan SKT

592.1/2005.

38. Bahwa luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution yang tercantum di dalam SKT

592.1/2005 adalah ± 13.378,5 M2 sedangkan luas tanah setelah dilakukan

pengukuran ulang oleh Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 22

Oktober 2013 sesuai SK 592.1/2013, adalah seluas ± 11.747,81 M2 (sebelas

ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh satu meter per segi).

Atas dasar itu, Kepala Desa Dagang Kerawan kemudian menerbitkan SK

592.1/2013 yang mencabut SKT 592.1/2005. Dalam SK 592.1/2013

disebutkan adanya kekeliruan penghitungan jumlah luas tanah milik Alm. H.

Haidir Nasution di dalam SKT 592.1/2005.

39. Bahwa dengan adanya kekeliruan penghitungan luas tanah di dalam SKT

592.1/2005 sebagaimana dimaksud dalam SK 592.1/2013, maka

Page 52: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

berdasarkan perhitungan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, kekurangan

luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah

seluas: 11.200 M2 - 9.627 M2 = ± 1.573 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga

meter persegi). Dengan adanya kekurangan luas tanah yang diterima oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut, Judex Facti Tingkat Pertama

kemudian menyatakan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

telah wanprestasi dalam juga beli tanah objek sengketa.

40. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan

PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah wanprestasi karena

adanya kekurangan luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, adalah Pertimbangan Hukum

hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum. Adanya kekurangan luas tanah

yang diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan

jual beli tanah a quo adalah bukan karena kesalahan maupun kelalaian dari

PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, melainkan karena adanya

kekeliruan yang nyata dan telah diakui sendiri oleh Kepala Desa Dagang

Kerawan sebagaimana yang disebutkan dalam SK 592.1/2013, yaitu bahwa,

SKT 592.1/2005 yang sebelumnya diterbitkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawan, telah keliru dalam menghitung luas tanah milik Alm. H. Haidir Nasution, sehingga Kepala Desa Dagang Kerawan memperbaiki kekeliruan tersebut dengan menerbitkan SK 592.1/2013.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya, Kepala Desa Dagang Kerawan

yang menerbitkan SKT 592.1/2005 dan SK 592.1/2013, adalah pihak yang

bertanggungjawab atas adanya kekeliruan penghitungan luas tanah milik

Alm. H. Haidir Nasution yang menyebabkan berkurangnya luas tanah yang

diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan jual

beli tanah a quo.

41. Bahwa tidak ada maksud maupun niat buruk dari PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk ingkar janji atau

wanprestasi terhadap kesepakatan jual beli tanah dalam perkara a quo. Hal

ini dibuktikan dengan telah diserahkannya tanah objek jual beli secara utuh

dan lengkap sesuai surat tanah awal yang dimiliki oleh Alm. H. Haidir

Nasution in casu SKT 592.1/2005 kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT. Serah terima tanah objek jual beli tersebut telah berlangsung

dengan baik dan telah didasarkan pada pemeriksaan dan pengukuran tanah

objek jual beli yang dilakukan secara bersama-sama oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu

PARA TERGUGAT. Atas dasar itu, TERBANDING/dahulu PENGGUGAT juga

Page 53: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

telah menguasai dan mengelola tanah objek jual beli dengan baik sampai

saat ini. Sehingga jika kemudian adanya kekurangan luas tanah yang

diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT, maka hal tersebut sejak

awal di luar dugaan dan kemampuan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo.

BERKURANGNYA LUAS TANAH YANG DITERIMA TERBANDING ADALAH SUATU OVERMACHT KARENA TINDAKAN ADMINISTRATIF PENGUASA IN CASU KEPALA DESA DAGANG KERAWAN

42. Bahwa berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo seluas ± 1.573 M2

akibat dari adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa

Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, maka PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak dapat dinyatakan telah

wanprestasi karena tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa

Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013 yang menyebabkan

berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT, karena hal tersebut adalah sesuatu hal di luar kuasa dan

kemampuan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Dengan kata

lain, berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, adalah suatu

keadaan memaksa (force majeure/overmacht) karena adanya tindakan

administratif penguasa in casu Kepala Desa Dagang Kerawan melalui

penerbitan SK 592.1/2013.

43. Bahwa berdasarkan ketentuan force majeure dalam Pasal 1244 dan 1245

KUHPerdata, serta mengacu pada pendapat Prof. R. Subekti dalam bukunya

Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, halaman 55 dan dalam

bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001,

halaman 150, menyebutkan bahwa Debitur menunjukkan bahwa tidak

terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama

sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa

terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan

dalam pelaksanan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak

dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh

dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat

dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar

kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga

Page 54: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu

dibuat, setidak-tidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si debitur.

44. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka berkurangnya luas tanah yang

diterima oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam kesepakatan jual

beli tanah a quo, adalah suatu keadaan memaksa (force majeure/overmacht)

karena adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa Dagang

Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, dan hal tersebut timbul di luar

kuasa dan dugaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

sebelumnya karena berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran tanah objek

jual beli yang dilakukan secara bersama-sama oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, telah

diketahui bahwa luas tanah objek jual beli telah sesuai dengan kesepakatan

dan telah sesuai pula dengan surat tanah yang dimiliki Alm. H. Haidir

Nasution in casu SKT 592.1/2005, dan selanjutnya TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT juga telah menguasai dan mengelola tanah objek jual beli

dengan baik sampai saat ini.

Bahwa di kemudian hari terbit SK 592.1/2013 yang membuat luas tanah

objek jual beli menjadi berkurang, hal tersebut timbul di luar kuasa dan

dugaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT. Sehingga dengan

demikian PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT tidak dapat

dinyatakan wanprestasi. Hal ini semakin dikuatkan dengan Pertimbangan

Hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan

tidak adanya kerugian dalam Gugatan Wanprestasi dalam perkara a quo.

45. Bahwa berkurangnya luas tanah yang diterima oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dalam kesepakatan jual beli tanah a quo, sebagai force

majeure karena adanya tindakan administratif penguasa in casu Kepala Desa

Dagang Kerawan melalui penerbitan SK 592.1/2013, maka berdasarkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3389 K/PDT/1984 yang memberikan

kaidah hukum yaitu bahwa, munculnya tindakan administratif penguasa yang

menentukan atau mengikat adalah suatu kejadian yang tidak dapat diatasi

oleh para pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeure

sehingga membebaskan pihak yang terkena dampak dari mengganti

kerugian. Hal tersebut juga tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 558 K/Sip/1971 dengan kaidah hukum yaitu bahwa resiko tidak

terduga, tidak diketahui sebelumnya, maka tidak disebabkan oleh kesalahan

pihak-pihak dalam perjanjian (vide Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan

Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian

Page 55: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure), National Legal Reform

Program (NLRP), Jakarta, 2010 halaman 104).

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar membatalkan Pertimbangan

Hukum dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama.

B. KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PADA DIKTUM KE-6 YANG MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENGALIHKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA LUAS 11.200 M2 YAITU TANAH YANG TELAH DIBERIKAN PATOK-PATOK BATAS OLEH PARA TERGUGAT SELUAS 9.627 M2, DITAMBAH DENGAN KEKURANGAN TANAH OBJEK SENGKETA SELUAS 1.573 M2, TANAH MANA LETAKNYA BERSEMPADAN LANGSUNG DENGAN TANAH YANG TELAH DIBERIKAN PATOK-PATOK BATAS OLEH PARA TERGUGAT, DENGAN UKURAN 21 M X 74,90, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TANAH SURAT KETERANGAN NOMOR 592.1/1579/DK-X/2013, TANGGAL 23 OKTOBER 2013, DALAM KEADAAN KOSONG DAN BAIK

46. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sangat keberatan

dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada diktum ke-6 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat untuk mengalihkan dan menyerahkan

kepada Penggugat hak atas tanah objek sengketa luas 11.200 M2

(sebelas ribu dua ratus meter persegi), yaitu tanah yang telah diberikan

patok-patok batas oleh Para Tergugat seluas 9.627 M2, ditambah

dengan kekurangan tanah objek sengketa seluas 1.573 M2 (seribu lima

ratus tujuh puluh tiga meter persegi), tanah mana letaknya

bersempadan langsung dengan tanah yang telah diberikan patok-patok

batas oleh Para Tergugat, dengan ukuran 21 m x 74,90, yang

merupakan bagian dari tanah Surat Keterangan Nomor: 592.1/1579/DK-

X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, dalam keadaan kosong dan baik”.

47. Adapun alasan-alasan keberatan dan penolakan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT terhadap diktum ke-6 amar

putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menghukum PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT untuk mengalihkan dan

menyerahkan kepada TERBANDING / dahulu PENGGUGAT hak atas tanah

objek sengketa seluas 11.200 M2 tersebut adalah sebagai berikut.

Page 56: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

48. Bahwa sebagaimana yang PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

telah uraikan dalam alasan-alasan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT menolak Pertimbangan Hukum dan diktum ke-5 amar putusan

Judex Facti Tingkat Pertama di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan

bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah menyerahkan

tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dan

selanjutnya TERBANDING/dahulu PENGGUGAT telah menguasai dan

mengelola tanah objek sengketa seluas ± 11.200 M2 yaitu dengan cara:

menumbangkan seluruh pepohonan yang ada di atasnya, menimbun dan

meratakan tanah tersebut dengan alat berat (dozer) hingga akhirnya tanah

objek sengketa telah menjadi rata secara keseluruhannya (vide Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 41; Keterangan Saksi Wagito dan Saksi Alimudin Ginting pada Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 36-37). Dan saat ini di atas tanah

objek sengketa yang telah dikuasai dan dikelola oleh TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT, telah dipagari keliling dengan seng oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

49. Bahwa penyerahan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT, telah dilakukan PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT sesaat setelah TERBANDING/dahulu PENGGUGAT melunasi

pembayaran tanah objek sengketa pada tanggal 16 April 2013 sesuai bukti

kuitansi penerimaan tahap II (pelunasan) tertanggal 16 Juli 2013 (vide Bukti P-6 dan Bukti Tambahan T-4). Dan sebelum pelunasan dan penyerahan

tanah objek sengketa tersebut, pada tanggal 26 April 2013, sesaat setelah

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT membayar uang muka pembelian tanah

objek sengketa sesuai bukti kwitansi pembayaran tahap I (DP) (vide Bukti P-2) dan Bukti Pembayaran Kas tertanggal 26 April 2013 (vide Bukti P-3), pada

saat itu TERBANDING/dahulu PENGGUGAT bersama-sama dengan Alm. H.

Haidir Nasution dan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

melakukan pengecekan dan pengukuran tanah objek sengketa guna

mencocokkan ukuran luas serta batas-batas tanah milik Alm. H. Haidir

Nasution sesuai surat tanah milik Alm. H. Haidir Nasution in casu SKT

592.1/2005, serta sekaligus menentukan batas patok tanah yang akan dijual

kepada TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.

Dengan demikian, maka diktum ke-6 amar putusan Judex Facti Tingkat

Pertama yang menghukum PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT

untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT, adalah mustahil untuk dilaksanakan karena senyatanya tanah

Page 57: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

objek sengketa telah diserahkan kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT dan selanjutnya telah dikuasai dan dikelola oleh

TERBANDING/dahulu PENGGUGAT sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, terbukti Judex Facti Tingkat

Pertama dalam memutus perkara a quo yang dimuat pada Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016, telah

rnengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan adil

terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta serta dalil-dalil yang disarnpaikan PARA

PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam sidang tingkat pertama dan

karenanya, sangat beralasan hukum bila Putusan Judex Facti Tingkat Pertama

dalam perkara a quo harus dibatalkan.

Bahwa oleh karenanya PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT mohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara banding a quo

pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016 dan

selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi error in persona dan obscuur libel yang diajukan oleh

PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT;

2. Menyatakan Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam perkara a

quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O.);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT untuk semua tingkat pengndilan.

DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA

TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

16/PDT.G/2015/PN Lbp tanggal 28 Juli 2016;

3. Menolak Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERBANDING/dahulu

PENGGUGAT untuk semua tingkat pengadilan.

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori

banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para

Tergugat / Terbanding seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding

menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah

dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar

Page 58: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding baik yang

diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan

Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat tidak memuat hal-hal yang

dapat membatalkan putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya

memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 MajeIis Hakim

Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah

diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan

dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar

menurut hukum ;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 harus

dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Tergugat /

Terbanding, berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

. Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat / Terbanding dan permohonan banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat /

Terbanding tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

16/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 28 Juli 2016 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputusakan dalam rapat permusyawaratan Melelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, oleh

Page 59: PENGADILAN TINGGI MEDAN filepengadilan tinggi medan halaman 1 dari 59 putusan nomor 335/pdt/2017/pt.mdn p u t u s a n nomor : 335/pdt/2017/pt mdn demi keadilan berdasarkan ketuhanan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.MDN

kami LINTON SIRAIT,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, PERDANA GINTING,SH

dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, didepan sidang yang

terbuka untuk umum , oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim anggota tersebut

diatas, dibantu oleh MANSURDIN,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh para pihak yang berperkara

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

ttd ttd

PERDANA GINTING,SH. LINTON SIRAIT,SH.MH. ttd SUWIDYA,SH.LLM

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSURDIN,SH

Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-