Pengadilan Tinggi Medan P U T U S A N Pengadilan Tinggi ... · Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani

halaman 1

dari 34 hal, putusan

Nomor : 36/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

P U T U S A N Nomor : 36 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan

tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DRS. H. GUSNAR HASIBUAN

Tempat lahir : Sibuhuan

Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal Tanjung Botung Sibuhuan, Kecamatan

Barumun, Kabupaten Padang Lawas

Agama : I s l a m

Pekerjaan :

PNS (Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten Padang Lawas)

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa

kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : KESATU Primair :

Pengadilan Tinggi Medan










































halaman 2



Bahwa ia terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas yang diangkat

berdasarkan Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 800 / 2147 / 2010 tanggal 15

April 2010, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 910/124/

KPTS/ 2010.- tanggal 19 April 2010 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010 bertindak

sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas bersama-sama

dengan Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan (belum tertangkap) selaku Pejabat Pelaksana

Tehnis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas (Terdakwa Drs.

H. Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belum

tertangkap) selaku Kepala Cabang PT. Multi Star Mandiri Padang Lawas, pada hari dan

tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2010 sampai dengan

Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di

Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas

Jln. Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang

berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan

atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar

Rp.947.818.183,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu

seratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas diantaranya pengadaan 2 (dua) unit

truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda, dengan nilai anggaran :











































halaman 3



Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp 570.000.000,00 (lima

ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00.- (dua ratus delapan puluh lima juta

rupiah) ;

Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar Rp 476.040.000,00 (empat

ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Palas No.

1.20.05.01.05.5.2 tanggal 21 Desember 2010, dan Surat Penyediaan Dana atas Kegiatan

Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27

Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah (Terdakwa Drs. Gusnar) ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran /

Pengguna Barang, antara lain :

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan ;

Menanda tangani SPM ;

Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

SPKD yang dipimpinnya ;

Mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan selaku Plt. Kepala Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas menetapkan:

Surat Keputusan

No.

Nama

Kepanitiaan Nomor Tanggal

1.

Drs.MOHAMMAD PANGIHUTAN HASIBUAN

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)

027/73/2010

03 Agustus 2010

2. Ketua Panitia Pengadaan 027/72/2010 03 Agustus 2010











































halaman 4



Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan metode pelelangan umum,

membuat jadwal pendaftaran dan pengumuman pemenang dimulai dari tanggal 29

Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010, membuat persyaratan yang

harus dilengkapi oleh calon Penyedia Barang/Rekanan terhadap :

1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan harga sebesar Rp 570.000.000,00 (lima

ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima

juta rupiah) ;

AHMAD RUSLI, S.Sos.

MUKHLIS ARIF, SE, MSi

FAHRUDDIN ALAMSYAH HRP, ST

BAITANG MARTUA

LAMIN

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

3.

SARWEDI HASIBUAN, SE.

YANTI SUPRIANI

M. IHSAN HELMI HARAHAP

Ketua Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU)

Sekretaris

Anggota

028/08/2010

04 Januari 2010

4.

SARMADAN SIREGAR

HAMIDAH LUBIS, S.Sos.

YUNIRWAN IMAMAH

Ketua Panitia Penerima Barang

Sekretaris

Anggota

900/09/2010

04 Januari 2010











































halaman 5



2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan harga sebesar Rp 476.040.000,00 (empat


Disamping itu, Panitia Pengadaan juga menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS), dengan berdasarkan pada harga didapat dari dealer ISUZU di Medan

melalui telepon ;

Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh PT. Multi Star Mandiri, PT. Wira Perkasa

Mandiri, PT. Mega Star Malindo, dimana kemudian PT. Multi Star Mandiri ditetapkan

sebagai pemenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 yaitu Drs. Mohammad Pangihutan,

dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :

06/PPK/DPPKAD/XII/2010 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang

Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Mobil Truck Sampah 2 (dua) unit tanggal 15 Desember

2010, Nomor : 08/PPK/DPPKAD/XII/2010 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan

Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bus Pemda 1 (satu) unit tanggal 15

Desember 2010 ;

Bahwa selanjutnya Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010

dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan

PT. Multi Star Mandiri dalam hal ini diwakili oleh M. Nuh Lubis selaku Kepala Cabang

PT. Multi Star Mandiri Padang Lawas ;

Bahwa dengan adanya surat perjanjian jual beli antara Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Multi Star Mandiri

untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional berupa 2 (dua) unit truk sampah dan 1

(satu) unit bus Pemda, selanjutnya Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun

Anggaran 2010 dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan menerbitkan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) ;

Bahwa selanjutnya PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Sahrin

Siregar, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010, dengan melampirkan dokumen-

dokumen berupa :

1) SPP-LS ;

2) SPM-LS ;











































halaman 6



3) Berita Acara Pembayaran ;

4) Kwitansi Tanda Penerimaan Uang ;

5) Order Pembelian (OP) ;

6) Berita Acara Uji Coba Barang ;

7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

8) Berita Acara Penerimaan Barang ;

Berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan pengadaan

mobil bus Pemda sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan belum terjilid kepada saksi

Sahrin Siregar, SE., selanjutnya berkas tersebut diambil kembali dengan alasan untuk

dilengkapi ;

Bahwa sebelumnya PPTK dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan meminta

saksi Sahrin Siregar, SE. untuk menandatangani SPP-LS tersebut namun

permintaan tersebut sempat ditolak saksi Sahrin Siregar, SE. dengan alasan bahwa

Panitia Pemeriksa Barang belum menandatangani Berita Acara Uji Coba Barang

akan tetapi PPTK Drs. Mohammad Pangihutan berjanji bahwa PT. Multi Star

Mandiri akan segera menyerahkan kenderaan tersebut, karena saksi Sahrin

Siregar, SE tetap tidak mau menandatangani, PPTK Drs. Mohammad Pangihutan

mengajak saksi Sahrin Siregar, SE. untuk menghadap ke Pelaksana Kepala Dinas

yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan di dalam ruang

kerja Sekda, PPTK dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan menegaskan bahwa

yang bersangkutan bertanggungjawab menyelesaikan kegiatan tersebut, karena

ada penegasan tersebut maka saksi Sahrin Siregar, SE. menandatangani SPP-LS

Nomor : 903/104/2010.- tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua)

unit truk sampah dan SPP-LS Nomor : 903/106/2010.- tentang Pengadaan 1 (satu)

unit bus Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini Terdakwa

Drs. H. Gusnar Hasibuan menandatangani SPM-LS Nomor : 903/104/2010.-

tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan

SPM-LS Nomor : 903/106/2010.- tertanggal 29 Desember 2010, tentang

Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda ;

Bahwa dengan dasar SPP- LS yang ditandatangani oleh saksi Sahrin Siregar, SE.

dan SPM-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan











































halaman 7



selanjutnya dibuatlah permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) yang ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan

Gaji Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas (Kabid.

Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM.

untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat

pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum

ditandatangani yaitu Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan

Barang dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit bus

Pemda. Selanjutnya karena belum lengkap maka oleh saksi H. Paruhum Mulia

Daulay, SE.MM. dikembalikan kepada Drs. Mohammad Pangihutan selaku

PPTK. Selanjutnya saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. meminta petunjuk

kepada terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan,

Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas. Namun Terdakwa Drs. H. Gusnar

Hasibuan memerintahkan agar tetap dilakukan pembayaran mengingat akan

berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan

administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dan karena adanya perintah tersebut

maka saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. menerbitkan SP2D dan

mengeluarkan cek / giro yang ditandatangani oleh saksi H. Paruhum Mulia

Daulay, SE.MM. dan Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan ;

Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran atas pengadaan 2 (dua) unit truk

sampah dan pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dimaksud termasuk penyetoran

pajak selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2010, sesuai yang tercantum

pada rekening Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Bank Sumut

Cabang Pembantu Sibuhuan dengan sistem pemindah bukuan melalui SP2D

(transfer ke rekening), sebagai berikut :

a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

568.200.000,00 ;

PPN Rp 51.654.545,45 ;

PPH Rp 7.748.181,82 ;

Pembayaran ke Rekening PT Multi Star Mandiri sebesar Rp 508.797.273,00 pada

Bank Mandiri Cab. Balai Kota Medan dengan Nomor Rekening 106.0007580676 ;











































halaman 8



b. Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan anggaran sebesar

Rp.474.400.000,00 ;

PPn Rp. 43.127.272,73 ;

PPH Rp. 6.469.090,91 ;

Pembayaran ke Rekening PT Multi Star Mandiri sebesar Rp 424.803.636,00

pada Bank Mandiri Cab. Balai Kota Medan dengan Nomor Rekening

106.0007580676 ;

Bahwa meskipun barang belum diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas namun Pihak Penyedia Barang tetap mengajukan

tagihan pembayaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa : Kontrak, Berita

Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Faktur/Bon Pengantar

Barang, dimana Tagihan Pembayarannya ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran

dalam hal ini yaitu: Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan. Terhadap pengajuan tagihan

pembayaran yang diajukan oleh penyedia barang, kemudian Terdakwa Drs. H. Gusnar

Hasibuan menyetujui untuk melakukan pembayaran dengan menandatangani dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana. Selanjutnya saksi Sahrin Siregar, SE.

selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Padang Lawas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) .... dan

pengantar SPP yang ditandatangani oleh saksi Darman Saleh Harahap dan saksi Sangkot

Siregar selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Program Pengadaan P.APBD

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun

Anggaran 2009, yang seharusnya saksi Sangkot Siregar selaku PPTK bertugas

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan

Kegiatan, Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan, dan Membuat Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Paket-paket pekerjaan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dijadikan bahan cross check dengan hasil

pekerjaan semua panitia. Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan

ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga

rupiah) adalah sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli

dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-

4239/PW.02/5/2011 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan

Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda pada Dinas











































halaman 9



Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun

Anggaran 2010 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Mohammad Pangihutan

Hasibuan dan M. Nuh Lubis selaku Direktur PT. Multi Star Mandiri telah memperkaya

diri terdakwa atau setidak-tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini bersama-sama

dengan Drs. Mohammad Pangihutan Hasibuan dan M. Nuh Lubis selaku Direktur PT.

Multi Star Mandiri ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan, bersama-sama dengan Drs.

Mohammad Pangihutan Hasibuan dan M. Nuh Lubis selaku Direktur PT. Multi Star

Mandiri adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” ;

2) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

yang menyebutkan: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan

sebelum barang dan atau jasa diterima”;

3) Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 80 Tahun 2003, ‘Pengguna barang/jasa

bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya’ ;

4) Pasal 36 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa ‘Pengguna barang/jasa

melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara

sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang

disyaratkan dalam kontrak’ ;

5) Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, yaitu: ‘Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji

kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih’ ;


yang menyebutkan : “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal

dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada

dalam penguasaannya”;

7) Pasal 132 (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah,

‘setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang

lengkap dan sah’ ;











































halaman 10




‘Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas

beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang

timbul dari penggunaan bukti dimaksud’ ;


’Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dilakukan oleh PPK-SKPD’ ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan bersama-sama dengan Drs.


Mandiri telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Lawas sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus

delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat

No. SR-4239/PW.02/5/2011 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam

Kegiatan Pengadaan 2 (dua) unit Mobil truk sampah dan 1 (satu) unit mobil bus Pemda

pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas

Tahun Anggaran 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

KESATU Subsidiair :


Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas yang diangkat

berdasarkan Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 800 / 2147 / 2010 tanggal 15 April

2010, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 910 / 124 / KPTS /

2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010 bertindak sebagai

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas














































halaman 11





dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belum











atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,00

(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan

puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut :

- Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas diantaranya

pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda, dengan nilai

anggaran :

1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp

570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua

ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar

Rp.476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ;















































halaman 12
















Surat Keputusan

No.

Nama


1.

Drs.MOHAMMAD

PANGIHUTAN

HASIBUAN

Pejabat Pelaksana Tehnis

Kegiatan (PPTK)

027/73/2010

03 Agustus 2010

2.

AHMAD RUSLI, S.Sos.

MUKHLIS ARIF, SE,

MSi

FAHRUDDIN

ALAMSYAH HRP, ST

BAITANG MARTUA

LAMIN

Ketua Panitia Pengadaan

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

027/72/2010

03 Agustus 2010











































halaman 13



- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan metode pelelangan

umum, membuat jadwal pendaftaran dan pengumuman pemenang dimulai dari

tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 desember 2010, membuat

persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon Penyedia Barang/rekanan terhadap :

1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan harga sebesar Rp 570.000.000,00

(lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan

puluh lima juta rupiah) ;

2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan harga sebesar Rp 476.040.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ;

- Disamping itu, Panitia Pengadaan juga menyusun dan mempersiapkan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS), dengan berdasarkan pada harga didapat dari dealer ISUZU di

Medan melalui telepon ;




3.

SARWEDI

HASIBUAN, SE.

YANTI SUPRIANI

M. IHSAN HELMI

HARAHAP

Ketua Panitia Pemeriksa

Barang Unit (PPBU)

Sekretaris

Anggota

028/08/2010

04 Januari 2010

4.

SARMADAN

SIREGAR

HAMIDAH LUBIS,

S.Sos.

YUNIRWAN

IMAMAH

Ketua Panitia Penerima

Barang

Sekretaris

Anggota

900/09/2010

04 anuari

2010











































halaman 14






06/PPK/DPPKAD/XII/2010 tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang




Desember 2010 ;



dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan PT.

Multi Star Mandiri dalam hal ini diwakili oleh M. Nuh Lubis selaku Kepala Cabang PT.

Multi Star Mandiri Padang Lawas ;











dokumen berupa :

1) SPP-LS ;

2) SPM-LS ;







9) Berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan pengadaan












































halaman 15



Sahrin Siregar, SE. ,selanjutnya berkas tersebut diambil kembali dengan alasan

untuk dilengkapi ;


saksi Sahrin Siregar, SE untuk menandatangani SPP-LS tersebut namun

permintaan tersebut sempat ditolak saksi Sahrin Siregar, SE dengan alasan bahwa





mengajak saksi Sahrin Siregar, SE untuk menghadap ke Pelaksana Kepala Dinas




ada penegasan tersebut maka saksi Sahrin Siregar, SE menandatangani SPP-LS

Nomor : 903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit

truk sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit

bus Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini Terdakwa Drs. H.

Gusnar Hasibuan menandatangani SPM-LS Nomor : 903/104/2010 tertanggal 29

Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan SPM-LS Nomor

: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus

Pemda ;

Bahwa dengan dasar SPP-LS yang ditandatangani oleh saksi Sahrin Siregar, SE




















































halaman 16




















a. Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

568.200.000,00 ;

PPN Rp 51.654.545,45 ;

PPH Rp 7.748.181,82 ;

Pembayaran ke Rekening PT Multi Star Mandiri sebesar Rp.508.797.273,00 pada


b. Pengadaan 1 ( satu ) unit Bus Pemda dengan anggaran sebesar

Rp.474.400.000,00.- ;

PPn Rp. 43.127.272,73 ;

PPH Rp. 6.469.090,91 ;















































halaman 17






dalam hal ini yaitu : Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan. Terhadap pengajuan tagihan















Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan

ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga

rupiah) adalah sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli

dari BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-





Anggaran 2010 ;






Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan, bersama-sama dengan Drs.













































halaman 18





undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;













Negara, yaitu: ‘Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji





























































halaman 19










Tahun Anggaran 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal

18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidan ;

ATAU :

KEDUA :


Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas yang diangkat

berdasarkan Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 800 / 2147 / 2010 tanggal 15 April

2010, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 910 / 124 / KPTS /

2010 tanggal 19 April 2010 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA. 2010 bertindak sebagai

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas






dan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Kabupaten padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belum
















































halaman 20








atau turut melakukan, suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada P-APBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palas diantaranya pengadaan 2 (dua)

unit truk sampah dan 1 (satu) unit bus Pemda, dengan nilai anggaran :

1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua

ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan pagu anggaran sebesar

Rp.476.040.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ;




























































halaman 21



Surat Keputusan

No.

Nama


1.

Drs.MOHAMMAD

PANGIHUTAN

HASIBUAN

Pejabat Pelaksana Tehnis

Kegiatan (PPTK)

027/73/2010

03 Agustus 2010

2.

AHMAD RUSLI, S.Sos.

MUKHLIS ARIF, SE,

MSi

FAHRUDDIN

ALAMSYAH HRP, ST

BAITANG MARTUA

LAMIN

Ketua Panitia Pengadaan

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

027/72/2010

03 Agustus 2010

3.

SARWEDI

HASIBUAN, SE.

YANTI SUPRIANI

M. IHSAN HELMI

HARAHAP

Ketua Panitia Pemeriksa

Barang Unit (PPBU)

Sekretaris

Anggota

028/08/2010

04 Januari 2010

4.

SARMADAN

Ketua Panitia Penerima

900/09/2010

04 Januari 2010











































halaman 22



Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan metode pelelangan umum,

membuat jadwal pendaftaran dan pengumuman pemenang dimulai dari tanggal 29

Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 desember 2010, membuat persyaratan yang

harus dilengkapi oleh calon Penyedia Barang/rekanan terhadap :

1) Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dengan harga sebesar Rp.570.000.000,00 (lima

ratus tujuh puluh juta rupiah), @ Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima

juta rupiah) ;

2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda dengan harga sebesar Rp 476.040.000,00 (empat


Disamping itu, Panitia Pengadaan juga menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS), dengan berdasarkan pada harga didapat dari dealer ISUZU di Medan

melalui telepon ;







06/PPK/DPPKAD/XII/2010.- tentang Penetapan Pemenang dan Cadangan Pemenang




Desember 2010 ;



SIREGAR

HAMIDAH LUBIS,

S.Sos.

YUNIRWAN

IMAMAH

Barang

Sekretaris

Anggota











































halaman 23



dalam hal ini Drs. Mohammad Pangihutan mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan PT.

Multi Star Mandiri dalam hal ini diwakili oleh M. Nuh Lubis selaku Kepala Cabang PT.

Multi Star Mandiri Padang Lawas ;











dokumen berupa :

1) SPP-LS ;

2) SPM-LS ;







9) Berkas kontrak pengadaan mobil truck sampah sebanyak 2 (dua) unit dan pengadaan


Sahrin Siregar, SE. ,selanjutnya berkas tersebut diambil kembali dengan alasan untuk

dilengkapi ;


saksi Sahrin Siregar, SE untuk menandatangani SPP-LS tersebut namun

permintaan tersebut sempat ditolak saksi Sahrin Siregar, SE dengan alasan bahwa





mengajak saksi Sahrin Siregar, SE untuk menghadap ke Pelaksana Kepala Dinas











































halaman 24






ada penegasan tersebut maka saksi Sahrin Siregar, SE menandatangani SPP-LS

Nomor : 903/104/2010 tertanggal Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit

truk sampah dan SPP-LS Nomor 903/106/2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit

bus Pemda. Selanjutnya Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini Terdakwa Drs. H.

Gusnar Hasibuan menandatangani SPM-LS Nomor : 903/104/2010 tertanggal 29

Desember 2010 tentang Pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan SPM-LS Nomor

: 903/106/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus

Pemda ;

Bahwa dengan dasar SPP-LS yang ditandatangani oleh saksi Sahrin Siregar, SE





























































halaman 25











a. Pengadaan 2 (dua) unit Truk Sampah dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.568.200.000,00 ;

PPN Rp 51.654.545,45 ;

PPH Rp 7.748.181,82 ;



b. Pengadaan 1 (satu) unit Bus Pemda dengan anggaran sebesar

Rp.474.400.000,00 ;

PPn Rp. 43.127.272,73 ;

PPH Rp. 6.469.090,91 ;








dalam hal ini yaitu: Terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan. Terhadap pengajuan tagihan

















































halaman 26











Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan ratus

empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)

adalah sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari

BPKP (bagian Investigasi) sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-





Anggaran 2010 ;






Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Gusnar Hasibuan, bersama-sama dengan Drs.





undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;

















































halaman 27









Negara, yaitu: ‘Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji


























Tahun Anggaran 2010 ;











































halaman 28



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal

18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Gusnar Hasibuan tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

serta melakukan”, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh

karenanya terdakwa Drs.Gusnar Hasibuan haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu

Primair tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa Drs. Gusnar Hasibuan terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan

keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

dalam dakwaan Kesatu Subsidiair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Gusnar Hasibuan dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;











































halaman 29



4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan ratus empat puluh

tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dimana

uang pengganti tersebut telah dibayar oleh Terdakwa pada saat proses penuntutan

dengan dititipkan pada rekening atas nama Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan

sejumlah nilai kerugian Negara tersebut ;

5. Menetapkan uang sebesar Rp. 947.818.183,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta

delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah

dititipkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai

Uang Pengganti Kerugian Negara untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten

Padang Lawas ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

SKPD) Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1.20.05.01.02.05.5.2 ;

2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 / LS / 2010

tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran ;

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010 tanggal 31

Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit) ;

b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31


bemotor sedan (mobil bus Pemda 1 unit) ;

3) 1 (satu) lembar bonggol Bilyet Giro No. GD 014755 ;


5) 1 (satu) exemplar rekening koran Ac. No. 234 01.02.000002-1 atas nama DAU

Pemkab Padang Lawas periode 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 ;

6) Penyitaan dilakukan dari saksi H. Paruhum Mulia Daulay, S.E., MM. sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2012;

7) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 903 / 104 / SPP-LS /

2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan mobil bus

truck sampah 2 (dua) unit ;

8) Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : ......... /2010 yang ditandatangani oleh

rekanan (M. Nuh Lubis) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta lampiran untuk











































halaman 30



jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 yang ditanda tangani oleh PPTK

(Drs. Mohd Pangihutan) ;

9) Berita Acara Penerimaan Barang No : ……. / 2010 yang ditanda tangani yang

menyerahkan barang (M. Nuh Lubis / Direktur PT. Multi Star Mandiri) jenis barang

dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 ;

10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :…….. untuk pengadaan mobil truck

sampah 2 (dua) unit yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Drs. Mohd.

Pangihutan) dan Pihak Kedua (M. Nuh Lubis) ;


2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan bus Pemda 1

(satu) unit ;

12) Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : .......... /2010 yang ditandatangani oleh

rekanan (M. Nuh Lubis) dan PPTK (Drs. Mohd. Pangihutan) beserta lampiran untuk

jenis barang Isuzu ELF NKR 71 C/C 6 Roda yang ditandatangani oleh PPTK (Drs.

Mohd. Pangihutan) ;

13) Berita Acara Penerimaan Barang No : ……. / 2010 yang ditandatangani yang

menyerahkan barang (M. Nuh Lubis / Direktur PT. Multi Star Mandiri) jenis

barang Isuzu Type NKR 71 C/C 6 Roda ;

14) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :…….. untuk pengadaan mobil Bus

Pemda 1 (satu) unit yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Drs. Mohd.


15) Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00 Desember

2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil truck sampah 2 (dua)

unit ;

16) Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00 Desember

2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil bus Pemda 1 (satu)

unit ;

17) Bukti Penerimaan Negara No. 02 7180894 tanggal 26 Januari 2011 atas

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.127.272 atas nama wajib

pajak PT. Multi Star Mandiri ;


pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.469.090 atas nama wajib pajak PT.












































halaman 31




pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 51.654.545 atas nama wajib

pajak PT. Multi Star Mandiri ;


pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp 7.748.181 atas nama wajib pajak PT.


21) 2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang Kabupaten Padang Lawas (Kenderaan

dan Mesin) tanggal 31 Mei 2012 ;

terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,

bertanggal 04 Juni 2013, Nomor : 88/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. GUSNAR HASIBUAN tersebut di atas, tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu

Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa Drs. H. GUSNAR HASIBUAN tersebut di atas, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi

secara bersama-sama” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan

selama 1 (satu) bulan ;

5. Memerintahkan agar uang sebesar Rp 947.818.183,00 (sembilan ratus empat

puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga

rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, dikembalikan kepada Terdakwa ;











































halaman 32



6. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

SKPD) Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1.20.05.01.02.05.5.2 ;

2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 / LS / 2010

tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran ;

a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010 tanggal 31


bemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit) ;

b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.5 / LS / 2010 tanggal 31


bemotor sedan (mobil bus Pemda 1 unit) ;



5) 1 (satu) exemplar rekening koran Ac. No. 234 01.02.000002-1 atas nama DAU

Pemkab Padang Lawas periode 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 ;

6) Penyitaan dilakukan dari saksi H. Paruhum Mulia Daulay, S.E.,MM. sebagaimana

tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2012;


2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan mobil bus

truck sampah 2 (dua) unit ;

8) Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : ......... /2010 yang ditandatangani oleh

rekanan (M. NUH LUBIS) dan PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) beserta lampiran

untuk jenis barang dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 yang ditanda tangani oleh

PPTK (Drs. Mohd Pangihutan) ;

9) Berita Acara Penerimaan Barang No : ……. / 2010 yang ditanda tangani yang


dump truk sampah Isuzu ELF NKR 71 ;

10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :…….. untuk pengadaan mobil truck

sampah 2 (dua) unit yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Drs. Mohd.



2010 tanggal Desember 2010 untuk kegiatan belanja modal pengadaan bus Pemda 1

(satu) unit ;











































halaman 33



12) Berita Acara Uji Coba Barang Nomor : .......... /2010 yang ditandatangani oleh

rekanan (M. Nuh Lubis) dan PPTK (Drs. Mohd. Pangihutan) beserta lampiran untuk

jenis barang Isuzu ELF NKR 71 C/C 6 Roda yang ditandatangani oleh PPTK (Drs.

Mohd. Pangihutan) ;

13) Berita Acara Penerimaan Barang No : ……. / 2010 yang ditandatangani yang


Isuzu Type NKR 71 C/C 6 Roda ;

14) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :…….. untuk pengadaan mobil Bus

Pemda 1 (satu) unit yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Drs. Mohd.


15) Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00 Desember 2010

untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil truck sampah 2 (dua) unit ;

16) Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00 Desember 2010

untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil bus Pemda 1 (satu) unit ;

17) Bukti Penerimaan Negara No. 02 7180894 tanggal 26 Januari 2011 atas pembayaran

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.127.272 atas nama wajib pajak PT. Multi

Star Mandiri ;


Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.469.090 atas nama wajib pajak PT. Multi Star

Mandiri ;


Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 51.654.545 atas nama wajib pajak PT. Multi

Star Mandiri ;


Pajak Penghasilan sebesar Rp 7.748.181 atas nama wajib pajak PT. Multi Star

Mandiri ;

21) 2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang Kabupaten Padang Lawas (Kendaraan dan

Mesin) tanggal 31 Mei 2012 ;

terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta Pemintaan Banding No. 49/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang diperbuat

dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL SH.MH.- Panitera pada Pengadilan

Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut











































halaman 34



diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui

kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juni 2013 ;

5. Akta Pemintaan Banding No. 50/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang diperbuat

dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL SH.MH.- Panitera pada Pengadilan

Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa

melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 ;

6. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum

bertanggal 19 Juni 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 20 Juni 2013, Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan

dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Juni

2013 ;

7. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa

bertanggal 12 Juli 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan

pada tanggal 12 Juli 2013, Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan

dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 ;

8. Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum

Terdakwa bertanggal 12 Juli 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan

Tinggi Medan pada tanggal 12 Juli 2013, Kontra Memori Banding mana,

salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa

hukumnya pada tanggal 17 Juli 2013 ;

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Juni 2013

Nomor : W2.U1/ 9965 /Pid.Sus.K.01.10/VI/2013.- yang menerangkan bahwa

kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberi kesempatan

untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 88/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn,

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari











































halaman 35



terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013, sebelum berkas

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

10. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 49 /

Akta/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- dan Nomor : 50 / Akta/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.-

menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan dalam unsur-unsur tersebut, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak

ada mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu,

serta dengan cara-cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama

berkas perkara dan tutunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 88/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.-

serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dan Kontra

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat

pertama mengenai perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan

lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim

tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat

banding didalam memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama

sekedar mengenai status dari uang pengganti sebesar Rp.947.818.183.- (sembilan ratus

empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga

rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan











































halaman 36



Negeri Padangsidimpuan, dikembalikan kepada Terdakwa ; tetapi dikembalikan

kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dipersidangan, bahwa akibat

dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian

Negara sebesar Rp.947.818.183.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus

delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), maka oleh sebab itu Terdakwa

harus bertanggung jawab untuk mengganti dan membayar kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Negara telah mengalami kerugian sebasar

Rp.947.818.183.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas

ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, maka uang yang

dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sebanyak

Rp.947.818.183.- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas

ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) harus dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni

2013 Nomor : 88/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- haruslah dikuatkan dengan mengubah

sekedar mengenai status dari uang pengganti, sebagaimana akan disebutkan didalam

amar putusan ;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUH Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, terutama : UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 88/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- dengan











































halaman 37



mengubah sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan agar uang sebesar Rp 947.818.183,00 (sembilan ratus empat

puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga

rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, dikembalikan kepada Negara ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu

rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada -

hari : SELASA, tanggal : 13 AGUSTUS 2013, oleh Kami : Dr. NARDIMAN,

SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA

MANURUNG, SH.M.Kn., ROSMALINA SITORUS, SH., MH. dan SAZILI,

SH.M.Si. masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 252/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-

MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :

JUM’AT, tanggal : 16 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh :

HARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-











































halaman 38



Hakim-Hakim Anggota :

TTD.

KAREL TUPPU, SH.MH.-

TTD.

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.-

TTD.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

TTD.

S A Z I L I , SH.M.Si.-

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

Dr. N A R D I M A N, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

TTD.

H A R S O N O, SH.











































Pengadilan Tinggi Medan P U T U S A N Pengadilan Tinggi ... · Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Nomor : 903 / 591 / LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani

Documents