PENERBIT UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTAbp2ai.akprind.ac.id/bp2ai/wp-content/uploads/2018/02/contoh_cahaya... · sebuah instansi penerbitan buku yang berfokus pada naskah-naskah

PENERBIT

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

Email: [email protected] / [email protected]

Nomor : 16/CAP/I/2016 Yogyakarta, 22 Januari 2016 Lamp. : 35 lbr Hal. : Surat Permohonan ISBN Kepada Yth. Tim ISBN/KDT Perpustakaan Nasional RI Jakarta Salam Sejahtera, Kami adalah Penerbit Cahaya Atma Pustaka yang berdomisili di Yogyakarta, yaitu sebuah instansi penerbitan buku yang berfokus pada naskah-naskah bertema umum. Bersama surat ini, kami mengajukan ISBN baru untuk buku kami. Buku terakhir kami berjudul Analisis struktur dengan program matlab dan freemat dengan ISBN 978-602-7821-58-3 Oleh karena itu kami mengajukan ISBN 13 digit mulai buku berikut ini :

No Judul Buku Penulis

1 Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Eddy O.S Hiariej

Tidak lupa kami sertakan beberapa persyaratan ISBN 13 digit, seperti halaman judul, balik halaman judul, daftar isi, dan kata pengantar buku. Demikian permohonan kami dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Eddy O.S Hiariej

Cahaya Atma Pustaka

Oleh: Eddy O.S. Hiariej

Hak Cipta © 2016, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma PustakaDilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 20 19 18 17 16

Cahaya Atma PustakaKelompok Penerbit Universitas Atma Jaya YogyakartaJalan Moses Gatotkaca 28, YogyakartaTelp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525E-mail: [email protected]

ISBN:

Eddy O.S Hiariej iii

dipersembahkan untuk:

istri tercinta Mega......

anak-anak tercinta Hayfa dan Fayyadh.....

Prakata v

PRAKATA EDISI REVISI

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi ini dapat diselesaikan. Pada hari Jum’at, 5

Desember 2014, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan acara peluncuran buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Dalam acara tersebut banyak masukan yang Penulis peroleh dari para undangan yang hadir untuk menyempurnakan buku tersebut. Kamal Firdaus, salah seorang advokat senior di Yogya mengusulkan buku ini direvisi agar dilengkapi dengan indeks. Usulan lainnya juga datang dari Iswahyudi Karim yang juga seorang advokat senior di Jakarta bahwa dalam penyempurnaan buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, perlu kiranya mengulas tentang restorative justice.

Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, selain pembetulan ejaan, kata-kata, maupun kalimat karena kesalahan pengetikan dalam buku sebelumnya, ada beberapa hal subtantif yang ditambahkan dalam buku ini. Beberapa penambahan yang signifikan antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, pada Bab I tentang Pengantar, subbab pengertian ilmu hukum pidana pada terbitan sebelumnya, diubah menjadi pengertian ilmu hukum pidana dan kriminologi pada edisi revisi ini. Kedua, pada bab yang sama yakni terkait teori kontemporer sebagai salah satu tujuan pidana dalam terbitan sebelumnya, pada edisi revisi ini dijelaskan lebih rinci mengenai teori-teori kontemporer, khususnya berkaitan dengan teori keadilan restoratif.

vi PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

Ketiga, pada Bab II tentang Asas Legalitas dan Perbuatan Pidana, subbab analogi dalam hukum pidana, dalam edisi revisi ini ditambahkan menjadi penafsiran dan analogi dalam hukum pidana. Keempat, pada bab terakhir menyangkut pidana dan pemidanaan, dalam edisi revisi ini ditambahkan satu subbab yang membahas mengenai mediasi pidana. Selain keempat hal tersebut yang dibahas cukup signifikan dalam edisi revisi ini, penambahan-penambahan sedikit pada bab-bab lainnya juga dilakukan seperti karakteristik hukum pidana, definisi kejahatan dari berbagai ahli, perbuatan persiapan dan permufakatan jahat serta arti penting tempus delicti.

Akhir kata, buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi” ini semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, teristimewa bagi para mahasiswa dan praktisi hukum.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Eddy O.S Hiariej

Prakata vii

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT yang Rahman dan Rahim yang telah menganugerahkan pengetahuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Prinsip-

Prinsip Hukum Pidana”. Kurang dari 6 bulan Penulis menyelesaikan penulisan buku ini, namun membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk mengumpulkan berbagai literatur yang dijadikan rujukan dalam buku ini. Cita-cita menulis sebuah buku teks–teoretik hukum pidana, berawal ketika Penulis memasuki Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada bulan Februari 2007.

Saat itu atas budi baik Ibu Lamja Moeljatno, S.H., (istri mendiang Prof. Moeljatno, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Penulis diperbolehkan mem-fotocopy sejumlah literatur klasik hukum pidana yang ditulis oleh para pakar hukum pidana terkemuka. Ada 12 buku yang dijadikan rujukan utama, masing-masing yang ditulis oleh van Hamel, Simons, van Hattum, van Bemmelen, Burgersdijk, Pompe, Vos, Noyon, Langemeijer, Jonkers dan Hazewinkel Suringa. Buku lain yang juga dijadikan rujukan adalah buku-buku yang ditulis oleh Remmelink, Enschede, Fletcher, Moeljatno, Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius.

Tidak hanya meminjamkan buku, lebih dari itu, Ibu Lamja Moeljatno yang sangat fasih berbahasa Belanda, mewakafkan waktunya selama satu jam hampir setiap hari –kecuali hari libur– selama kurang lebih setahun, untuk berdiskusi mengenai isi buku-buku tersebut, terutama perbedaan pandangan antara para pakar hukum pidana Belanda dengan Prof. Moeljatno. Sebagai misal, ajaran

viii PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

tentang kesalahan. Sebahagian besar ahli hukum pidana Belanda mengikuti pandangan psikologis tentang kesalahan. Hal ini berbeda dengan Prof. Moeljatno yang menganut pandangan normatif diskriptif tentang kesalahan. Menurut Ibu Lamja Moeljatno, pandangan Prof. Moeljatno yang demikian tidak terlepas dari tugas negara saat itu yang diembannya sebagai Jaksa Agung Muda sehingga ajaran kesalahan menurut pandangan normatif diskriptif lebih mudah dibuktikan daripada pandangan psikologis.

Atas semua kebaikan Ibu Lamja Moeljatno, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga amal ibadah Ibu Lamja Moeljatno yang telah berpulang ke Rahmatullah, pada tanggal 3 Desember 2011, mendapat tempat yang layak di sisi ALLAH SWT. Penulisan buku ini juga diprovokasi oleh Mas Tri (Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M) yang waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2004–2012). Secara khusus Penulis pernah dipanggil Mas Tri dan meminta agar Penulis menulis sebuah buku teks hukum pidana yang dapat dijadikan rujukan para mahasiswa. Oleh karena itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Tri atas motivasinya.

Di ujung penulisan buku ini, ada dua Guru Besar Hukum Pidana yang juga memberikan pengantar pada buku ini, Prof. Romli Atmasasmita dan Mas Marcus (Prof. Marcus Priyo Gunarto) menanyakan kepada Penulis, mengapa menggunakan istilah “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” sebagai judul dan bukan istilah “Asas-Asas Hukum Pidana”. Bahkan Prof. Romli meminta agar Penulis memberi argumentasi penggunaan istilah “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” sebagai judul. Ada dua alasan mengapa Penulis memberi judul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” dan bukan “Asas-Asas Hukum Pidana”.

Pertama, kata “prinsip” dalam bahasa Indonesia disadur dari bahasa Belanda, yaitu “principe”. Dalam kamus Nederlands–Engels, kata “principe” diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi essential1 atau

1 A. Broers, 1933, Engels Woordenboek, Tweede Deel Nederlands – Engels, J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij, Groningen – Batavia, hlm. 652.

Prakata ix

esensi dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “esensi” berarti hakikat, inti atau hal yang pokok2. Sedangkan kata “asas” adalah terjemahan dari kata “beginsel”3 dalam bahasa Belanda atau kata “principle”4 dalam bahasa Inggris yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar hukum5. Berdasarkan rujukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “prinsip” lebih luas dari kata “asas” yang langsung menunjuk pada pengertian dasar hukum. Tegasnya, kata “asas” merupakan terminologi hukum, sedangkan kata “prinsip” yang berarti hakikat, lebih luas dan lebih mendalam dari pada kata “asas’ itu sendiri. Oleh karena itu, buku ini diberi judul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” karena mengulas tidak hanya sekedar dasar hukum, namun lebih dari itu membahas tentang hakikat hukum pidana itu sendiri.

Kedua, dari sisi orisinalitas, buku dengan judul “Asas-Asas Hukum Pidana” sudah digunakan oleh Prof. Moeljatno dan juga Wirjono Prodjodikoro. Demikian pula buku dengan judul “Dasar-Dasar Hukum Pidana” sudah dipakai oleh P.A.F. Lamintang. Sependek pengetahuan Penulis, buku teks–teoretik yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” belum pernah digunakan. Namun demikian, alasan pokok menggunakan “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” sebagai judul buku ini lebih pada alasan pertama di atas.

Buku ini ditulis dalam sepuluh bab yang dimulai dengan pengantar. Pada bab pengantar meliputi pengertian ilmu hukum pidana, objek ilmu hukum pidana, tujuan ilmu hukum pidana, pembagian hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, pengertian pidana, tujuan pidana dan konsep-konsep dasar hukum pidana. Bab kedua mengulas tentang asas legalitas dan perbuatan pidana. Kemudian bab 3 mengenai pertanggungjawaban pidana, bab 4 terkait melawan hukum, bab 5 tentang alasan penghapus pidana, bab 6 mengenai waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana. Bab selanjutnya membahas percobaan 2 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, hlm. 236.3 A. Broers, Op.Cit., hlm. 78.4 John M. Echols Dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris Indonesia: An English – Indonesian

Dictionary, Penerbit PT Gramedia Jakarta, Hlm. 447.5 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 52.

x PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

dan penyertaan, bab 8 terkait perbarengan perbuatan dan bab 9 mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana. Buku ini diakhiri dengan bab tentang pidana dan pemidanaan.

Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi Penulis karena buku ini diberi kata pengantar oleh para begawan hukum pidana di tanah air. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam taqzim kepada Beliau-Beliau: PERTAMA, Prof. (Em) Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Guru Besar Emiritus Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam trah hukum pidana, Prof. Sahetapy adalah Guru Besar Hukum Pidana paling senior, sementara Penulis adalah Guru Besar Hukum Pidana paling muda di Republik ini. Prof. Sahetapy adalah guru Penulis, kendatipun tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung dari Beliau, namun melalui berbagai buku yang ditulisnya, termasuk artikel di berbagai media dan narasumber dalam banyak kegiatan ilmiah, Penulis merasa mendapatkan banyak hal. Tidak hanya pengetahuan hukum pidana dan kriminologi yang Beliau geluti, tetapi lebih dari itu, Beliau mengajarkan nilai-nilai moral, kebenaran dan keadilan. Tidak banyak akademisi seperti Prof. Sahetapy yang selalu konsisten dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.

KEDUA, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Prof. Mardjono adalah Guru Besar yang rendah hati dan ramah serta santun dalam bertutur kata. Penulis mendapatkan banyak hal dari pemikiran-pemikiran Beliau yang orisinal yang dituliskan dalam berbagai buku dalam rangka pembaharuan hukum Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya hukum pidana.

KETIGA, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Prof. Barda adalah Guru Besar yang jernih dalam berpikir dan sangat teliti. Prof. Barda termasuk Guru Besar yang produktif menulis dan menerbitkan buku. Pada saat membuat kata pengantar, Beliau masih

Prakata xi

sempat membaca dan mengoreksi draf buku ini. Kendatipun koreksian Prof. Barda terkait penggunaan beberapa istilah, namun dalam konteks hukum pidana cukup substansial karena bisa menimbulkan beda penafsiran. Penulis pun mengoreksi beberapa istilah sesuai dengan saran Prof. Barda.

KEEMPAT, Prof. (Em) Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Guru Besar Emiritus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Prof. Romli adalah Guru Besar yang sangat egaliter dan terbuka dalam menerima perbedaan pendapat. Prof. Romli acap kali berdiskusi dengan Penulis mengenai berbagai isu, termasuk mengirimkan bahan-bahan terkait hukum pidana mutakhir. Beliau adalah Ketua Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Melalui MAHUPIKI, paling tidak dua kali dalam setahun para dosen hukum pidana dan kriminologi serta para aparat penegak hukum berkumpul dan membagi pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana.

KELIMA, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mas Marcus –panggilan akrab Penulis– tidak hanya sebagai kolega di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tetapi lebih dari itu, Beliau adalah seorang guru bagi Penulis. Mas Marcus adalah guru yang baik dalam memotivasi muridnya. Masih teringat dalam benak Penulis, sewaktu Mas Marcus membimbing skripsi dan sebagai Tim Penilai Disertasi Penulis, Beliau mengatakan, “Saya merasa bangga dan berhasil, jika mahasiswa yang Saya bimbing bisa melebihi Saya”. Ucapan yang tulus dari Mas Marcus diejahwantahkan dalam berbagi ilmu sesama kolega di bagian hukum pidana yang nota bene hampir seluruhnya adalah mahasiswa Beliau. Penulis bisa sampai seperti saat sekarang ini, tentunya tidak terlepas dari campur tangan Mas Marcus. Kendatipun Penulis lebih dulu memperoleh jabatan Guru Besar dari pada Mas Marcus, namun sampai kapanpun, Beliau adalah tetap guru Penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga Penulis sampaikan kepada Mas Parip (Dr. Paripurna P. Sugarda, SH, M.Hum., LL.M),

xii PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2012–2016 yang telah sudi memberikan sambutan dalam buku ini. Dalam dua tahun kepemimpinannya, Mas Parip berhasil memotivasi lebih dari 20 staf pengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor lengkap dengan biaya pendidikan dari berbagai donasi. Dengan gaya kepemimpinan Mas Parip yang humble, suasana akademis lebih dinamis dan sangat kekeluargaan, namun tetap tegas karena sering kali Beliau berdialog langsung dengan civitas akademika di kantin, parkiran maupun di selasar fakultas.

Tidak lupa pula terima kasih dihaturkan kepada Hendry Julian Noor dan Febrianto Ramadhan Gilik. Hendry dan Gilik adalah Asisten Penulis yang dengan setia menemani Penulis di ruangan kerja dan mengerjakan banyak hal. Lebih dari empat tahun mereka selalu membantu aktivitas Penulis dalam berbagai urusan, termasuk persiapan penerbitan buku ini. Setiap kali Penulis selesai menulis satu bab buku ini, Hendry dan Gilik harus membaca kembali sekaligus mengoreksi jika ada kesalahan penulisan.

Akhirnya, buku ini Penulis peruntukkan kepada Almarhum Papa dan Almarhumah Ibunda tercinta, J. Hiariej dan Ny. Anawia Maelan Hiariej serta kedelapan kakak-kakak penulis beserta seluruh keluarga. Buku ini juga dipersembahkan untuk Bapak–Ibu Mertua, Addy Margihadi dan Sri Supargianti Suratiman serta kakak–adik ipar penulis beserta keluarga. Teristimewa buku ini khusus dipersembahkan untuk istri penulis yang tercinta Tri Megasuri Januati dan anak-anak kami tercinta dan tersayang Hayfa Lavelle Xaviera Hiariej yang cerdas–cantik–lincah dan Fayyadh Shaquille Xavier Hiariej yang pintar–tampan–lucu.

Akhir kata, buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” ini masih banyak kekurangan. Masukan dan koreksi dari berbagai pihak tentunya sangat bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini di masa-masa mendatang.

Yogyakarta, 14 September 2014

Eddy O.S Hiariej

Prakata xiii

SAmbuTAnDekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaDr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M

Menerbitkan buku tentang apa yang diajarkannya pada kuliah yang diampunya merupakan standar minimal seorang dosen untuk disebut sebagai dosen yang baik. Dengan

terbitnya buku yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” ini, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., telah membawa dirinya tidak saja menjadi dosen yang baik tetapi juga menjadi dosen ideal. Mengapa demikian? Pertama, buku ini merupakan buku ke–5 yang diterbitkan saudara Eddy O.S Hiariej setelah buku yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional”, “Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana”, “Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia”, dan “Teori Dan Hukum Pembuktian”.

Kedua, buku ini diterbitkan menyusul diselesaikannya Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi 2014 yang diselenggarakan atas kerjasama antara MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia) dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sehingga isu-isu mutakhir dari pelatihan tersebut tercakup dalam buku ini. Ketiga, buku ini membahas tentang aspek yang substansial dalam hukum pidana, yakni prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang sangat diperlukan bagi pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas prakarsa penerbitan buku yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kalangan akademisi dan masyarakat di tengah-tengah kesibukan saudara Eddy O.S Hiariej sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

xiv PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

Semoga buku ini dapat memperkaya literatur-literatur hukum yang bermutu dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Indonesia khususnya hukum pidana.

Yogyakarta, 8 September 2014

Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M(Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Prakata xv

KATA PEngAnTARProf. (Em.) Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A.

Dengan senang hati Saya menulis kata pengantar untuk bukunya Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yaitu ”Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Tidak banyak dosen hukum pidana

yang mau menulis buku bertalian dengan mata kuliah yang diasuhnya. Sebagaimana diketahui di Amerika Serikat berlaku: “publish or perish”. Di Indonesia orang sudah puas dengan mendapat gelar “Profesor” dan tidak menulis lagi.

Harus diakui terlepas dari soal gaji, bahasa Belanda merupakan kendala utama dalam menulis buku yang sumber utamanya dalam bahasa Belanda. Tidak sampai satu tangan dengan lima jari para dosen/Guru Besar yang menguasai bahasa kolonial itu secara pasif dengan baik, apalagi penggunaan secara aktif. Itulah sebabnya tidak banyak buku hukum pidana yang bersumber dari Belanda. Buku Hukum Pidana I dan II yang ditulis oleh almarhum Mr. Drs. E. Utrecht (1958) kurang diminati tidak saja oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga oleh para dosen Hukum Pidana, karena banyak kutipan dalam bahasa Belanda yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Prof. Vrij pernah menulis: “De criminologie riep het strafrecht tot de werkelijkheid” (sumber dan tahun lupa), juga disadari oleh Mr. Drs. E. Utrecht dalam kata pengantar bukunya.

Ada beberapa catatan singkat yang perlu Saya sampaikan di sini. Tentang asas Nullum Delictum yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach, sesungguhnya bersumber dari Talmudic Jurisprudence (vide disertasi J.E. Sahetapy, 1978). Tidaklah mengherankan kalau para mahasiswa Fakultas Hukum di Belanda sebelum Perang Dunia II harus

xvi PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

menguasai bahasa Latin. Sekarang tidak lagi. Buku Ny. Hazewinkel – Suringa yang ”bewerkt” oleh Jan Remmelink, menyediakan daftar khusus kutipan bahasa Latin.

Catatan kedua saya bertalian dengan analogi. Terlepas dari perdebatan dan putusan-putusan HR Belanda, terlepas pula dari bebasnya analogi di Denmark, sebagai mantan asisten Prof. Moeljatno, saya perlu kemukakan bahwa Prof. Moeljatno dalam kuliah-kuliah terakhirnya berpendapat bahwa masalahnya harus ditinjau dari makna ”verschuiving in betekenis van het woord goed”. Dengan demikian tidak perlu bertele-tele membicarakan putusan-putusan HR Belanda.

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. tidak terjebak dalam ”sleur” dari ribuan–mungkin lebih, para mahasiswa yang pernah dibina oleh Prof. Moeljatno bertalian dengan pemahaman pengertian ”strafbaarfeit” yang kini digunakan menjadi ”tindak pidana”. Pada tahun 1954 saya pernah jadi mahasiswa Fakultit Hukum Universitit Gadjah Mada cabang Surabaya, berakhirlah perbedaan tajam antara GAMA dan UI, yang oleh Menteri Moh. Yamin ditetapkan menjadi fakultas dan universitas ketika meresmikan Universitas Airlangga pada bulan November tahun 1954.

Kini beredar paling tidak tiga terjemahan KUHP yaitu dari Soesilo, Moeljatno, dan BPHN. Meskipun sudah beberapa kali secara informal Saya usulkan agar Pemerintah memilih salah satu, Pemerintah masih tetap ”mencla-mencle”. Pandangan dari seorang Guru Besar emeritus di luar Jawa yang berpendapat tidak perlu karena sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, adalah pemikiran yang keliru. Kata orang kolonial: ”Hij heeft geen kaas der van gegeten”.

Catatan terakhir Saya yaitu bertalian dengan “Lex specialis derogat legi generali” dan perjuangan Saya atas tugas dari almarhum Prof. Mr. Soedarto untuk membereskan dengan pihak Belanda dalam rangka kerjasama c.q. Prof. D. Schaffmeister, Dekan Fakultas Hukum di Leiden dan Prof. Nico Keyzer dari HR Belanda, tercapai kesepakatan tidak secara politis, melainkan atas dasar diskusi secara historis dari Code Penal ke W.v.S.Ned. tentang cukup dua buku RKUHP. Kalau kini

Prakata xvii

ada yang mau “desavoueer” KPK dengan berbagai alasan yang dicari-cari, Saya berpendapat terlepas dari sikap “huichelen” mereka, mereka belum dapat membaca tanda-tanda zaman depan dari Republik Indonesia kita ini.

Saya harus mengakhiri di sini dan menyampaikan ucapan “Selamat” kepada Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yang telah bekerja keras menyiapkan buku ini. Ayahnya dan Saya berasal dari kota kecamatan kecil yang sama di Saparua, pulau mana saking kecilnya tidak tampak di peta Indonesia. “Beta bangga” kata orang Saparua dan karena itu Beta sampaikan dengan kata berupa Proficiat !!

Surabaya, Agustus 2014

Prof. (Em.) Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A.

Prakata xix

KATA PEngAnTARProf. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah undang-undang, dan ini adalah berdasarkan ketentuan dalam KUHP kita1 yang menyatakan dalam Pasal 1 “bahwa suatu perbuatan tidak

dapat dipidana, kecuali berdasarkan “kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada” (bahasa Belanda:…een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling) dan juga suatu asas yang menyatakan “dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vervolgd” (hanya dengan cara yang ditentukan perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat dituntut)2.

Dari hanya dua rujukan di atas saja kita dapat mengerti, bahwa agar lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), lembaga peradilan (hakim sebagai penegak keadilan), dan lembaga advokat (pengacara sebagai pembela) dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, diperlukan adanya prinsip-prinsip tertentu. Tidak dapat undang-undang atau peraturan itu dijalankan dengan hanya membaca dan menafsirkan secara subyektif teksnya. Ada prinsip-prinsip yang mutlak berada di belakang suatu teks perundang-undangan, yang harus dimengerti sebelum dapat ditafsirkan maknanya bagi suatu perbuatan. Inilah tujuan utama dari buku ini, menjelaskan berbagai prinsip dalam hukum pidana Indonesia.

Karena KUHP kita aslinya adalah dalam bahasa Belanda (dan

1 Wetboek van Strafrecht (WvS) untuk Hindia Belanda – tahun 1918, yang menjadi KUHP Indonesia.

2 Asas ini ada dalam Pasal 26 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving – Ketentuan-ketentuan Umum dalam Penyelenggaraan Perundang-undangan) yang memayungi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berasal dari jaman Hindia Belanda.

xx PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

aslinya memakai bahasa Belanda dalam perundang-undangan tahun 1918 – hampir seratus tahun yang lalu !), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (mulai tahun 1950-an), maka haruslah kita ekstra hati-hati menafsirkan bahasa KUHP kita. Pertama, dia berasal dari bahasa Belanda “kuno” (1918) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum ada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama (28 Oktober 1988). Kedua, tentunya tidak dapat sembarangan menafsirkan kalimat dalam KUHP kita, terutama karena diterjemahkan sebelum ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan3.

Sedikit rincian sejarah KUHP kita (Indonesia) sebelum 1918 perlu juga diingat. Secara garis besar, kita dapat membedakan enam atau tujuh kurun-waktu dalam sejarah hukum pidana Indonesia, dimulai dari pemerintahan Hindia Belanda. Pertama, di mana golongan Bumiputera masih dapat tunduk pada hukum pidana yang bersumber langsung pada hukum adat (strafrecht voor de Inheemsche groepen- berlaku sampai tahun 1873). Kedua, di mana terdapat dua KUHP (satu untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dan yang lainnya untuk golongan Eropa –sistem dualism- secara bertahap mulai tahun 1866). Ketiga, di mana hanya ada satu KUHP yang berlaku untuk semua golongan (sistem unifikasi–mulai tahun 1918)4.

Mulai jaman pendudukan militer Jepang (1942), KUHP yang aslinya bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu dan mulai dipergunakan di Pengadilan (ini dapat dianggap kurun-waktu keempat, sampai sekitar tahun1950) dan (mungkin) kita dapat melihat adanya kurun-waktu kelima selama KUHP 1918 (dengan segala perubahannya dan dalam bahasa Indonesia) dipergunakan dalam pemerintahan Republik Indonesia5. Dalam kurun waktu kelima ini, bagi Saya ada

3 Sekarang sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Agustus 2008, Gramedia Pustaka Utama, yang menyempurnakan kosa kata dan istilah dalam Kamus 20 tahun (1988) yang lalu.

4 Lihat, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie,1918, Amsterdam: J.H.de Bussy, hlm. 8-18.

5 Dalam kurun waktu ini ada pengakuan kembali bahwa “hukum yang hidup” (hukum adat yang umumnya tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis (lihat UU No.1 Drt/1951 – Pasal 5 ayat 3).

Prakata xxi

keraguan tentang teks KUHP yang dipergunakan. Mengapa? Karena tidak ada teks otentik dalam bahasa Indonesia (yang sebenarnya berlaku adalah teks otentik 1918 dalam bahasa Belanda, yang dipergunakan adalah terjemahan dari beberapa ahli hukum pidana dan dengan segala perubahannya dengan teks bahasa Indonesia). Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum pidana menjadi teramat penting untuk diperhatikan dalam menafsirkan teks aturan hukum pidana yang merupakan terjemahan dari teks otentik, bahasa Belanda.

Sebentar lagi kita akan memasuki kurun-waktu keenam, yaitu dengan adanya Rancangan KUHP Nasional yang resmi masuk ke DPR-RI pada bulan Januari 2013. Bilamana ini disahkan oleh DPR-RI, maka setelah hampir seratus tahun disandera oleh KUHP Hindia Belanda, kita akan mempunyai benar-benar suatu KUHP Nasional dengan teks otentik dalam bahasa Indonesia. Kurun-waktu ketujuh terjadi, bilamana keseluruhan perundang-undangan pidana telah diselaraskan dengan KUHP Nasional.

Meskipun teks otentik KUHP Nasional kita berbeda dengan KUHP 1918 (yang telah diubah dan ditambah), namun prinsip-prinsip hukum pidana yang akan berlaku di Indonesia nantinya tidak akan berubah banyak. Buku yang Anda pegang sekarang ini, justru akan membantu Anda untuk dapat memahami lebih baik prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang dan yang pasti akan berkembang pula di masa yang akan datang. Melalui buku ini pula kiranya beberapa prinsip utama dapat dipedomani6:

1. Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (basic social values) perilaku hidup bermasyarakat dalan negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila;

6 Lihat pula Mardjono Reksodiputro, 2007, Pembaharuan Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm.23.

xxii PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

2. Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya; dan

3. Dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan di atas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tetapi tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas masyarakat demokratik Indonesia yang modern.

Buku dengan sepuluh bab dan dengan tebal lebih dari 400 halaman ini, ingin Saya rekomendasikan bagi mereka yang mencintai sistem peradilan pidana yang diselenggarakan dengan adil (due process of law). Buku tentang prinsip-prinsip hukum pidana ini akan merupakan pegangan dan acuan bagi para teman sejawat dosen maupun kalangan praktisi hukum di Indonesia. Dalam usaha kita membangun hukum pidana yang modern melalui KUHP Nasional yang akan datang, maka buku ini mutlak dibaca.

Jakarta, Agustus 2014

Mardjono ReksodiputroGuru Besar (Pensiun) Hukum Pidana, Kriminologi

Dan Ilmu Kepolisian Universitas IndonesiaSekretaris Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

Prakata xxiii

KATA PEngAnTARProf. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

Dengan senang hati Saya memenuhi permintaan Saudara Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. untuk memberikan pengantar terhadap buku yang berjudul “Prinsip-Prinsip

Hukum Pidana”. Buku ini cukup komprehensip menjelaskan prinsip-prinsip dalam hukum pidana secara sistematis. Pada bab pengantar, Saudara Eddy O.S Hiariej mencoba menguraikan secara mendalam tentang ilmu hukum pidana, hukum pidana dan pidana. Bab-bab selanjutnya membahas mengenai prinsip-prinsip yang lazimnya terdapat dalam buku satu KUHP.

Buku ini sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum pidana, baik bagi para mahasiswa maupun para praktisi hukum. Kendatipun buku ini banyak bersumber dari hukum pidana Belanda yang ditulis oleh para ahli pidana terkemuka pada zamannya seperti van Hamel, Simons, van Hattum, van Bemmelen, Vos, Pompe, Noyon, Langemeijer, Hazewinkel Suringa dan Jonkers, namun teori-teori kontemporer mengenai hukum pidana juga diulas dalam buku ini.

Perbedaan pendapat di dunia akademis adalah sunatullah dalam rangka memperkaya wawasan keilmuan selama didasarkan pada argumentasi yang rasional. Tidak semua pemikiran ahli hukum pidana Belanda, maupun ahli hukum pidana Indonesia termasuk Prof. Moeljatno diikuti oleh Saudara Eddy O.S Hiariej. Hampir seluruh bab dalam buku ini, Saudara Eddy O.S Hiariej memberikan ilustrasi dan contoh-contoh agar mempermudah pembaca untuk memahami setiap topik yang dibahasnya. Dengan contoh-contoh tersebut pula, Saudara

xxiv PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

Eddy O.S Hiariej memberikan pendapat pribadi terhadap berbagai isu dalam buku ini dan tentunya didasarkan pada argumentasi yang rasional.

Ada beberapa bab dalam buku ini seperti pada bab asas legalitas dan perbuatan pidana, kemudian pada bab pidana dan pemidanaan, Saudara Eddy O.S Hiariej memberikan perbandingan dengan konsep RUU KUHP yang sedang dibahas. Hal ini cukup memperkaya wacana pembaharuan KUHP yang tengah bergulir. Akhir kata, Saya ucapkan “Selamat” kepada Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. atas terbitnya buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” yang sudah barang tentu bermanfaat bagi para mahasiswa hukum, dosen hukum pidana dan para praktisi.

Semarang, 30 Agustus 2014

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

Prakata xxv

KATA PEngAnTARProf. (Em) Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Saya menyambut baik karya Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum., kolega Saya dalam satu komunitas Guru Besar Imu Hukum, dan termasuk Guru Besar termuda tetapi kreatif dalam

menulis buku, artikel dan makalah. Prof. Eddy O. S Hiariej, S.H., M.Hum., adalah sesama Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dan juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi (MAHUPIKI) Wilayah DI Yogyakarta. Saya memberikan apresiasi atas penerbitan buku teks–teoritik – karya Saudara Eddy O.S Hiariej dan dalam pembacaan Saya, buku ini memberikan suatu nuansa baru baik dalam gaya penulisan maupun dalam substansi yang dinamai dengan judul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”.

Substansi menarik dalam buku ini, adalah telah dimasukkan juga bagaimana pandangan hukum pidana internasional tentang Asas Legalitas, yang belum pernah ditulis penulis Ahli Hukum Pidana Indonesia sebelumnya. Buku ini termasuk lengkap dari sisi substansi dan amat berharga bagi mahasiswa fakultas hukum memasuki perkembangan globalisasi abad 20 dan seterusnya.

Mudah-mudahan materi muatan buku ini dapat dilengkapi juga oleh penulis lain dengan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penerapan hukum mengenai –terutama– asas legalitas, asas non-retroaktif dan penerapan tafsir hukum mengenai dolus dan culpa serta pertanggungjawaban pidana dalam penerapan hukum adminstratif yang saat ini selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum pidana dan ahli hukum administrasi negara.

xxvi PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

Last but not least, Saya selalu mengharapkan semangat Saudara Eddy O.S Hiariej menulis karya ilmiah diikuti oleh lebih banyak ahli hukum pidana lainnya sebagai bukti amal ilmiah bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

Monaco, Cibubur Jakarta, Agustus 2014

Prof. (Em) Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Prakata xxvii

KATA PEngAnTARProf. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

Meskipun sudah cukup banyak buku yang beredar di masyarakat yang substansinya sebagian besar sama dengan yang ditulis dalam buku ini, namun Saya tetap mengapresiasi

terbitnya buku ini dalam usaha Penulis menyediakan buku bacaan bagi mereka yang sedang mempelajari ilmu hukum pidana. Nampaknya buku ini sengaja disiapkan oleh Penulis bagi mereka yang sedang memulai belajar ilmu hukum pidana. Di dalam buku ini banyak dikutip ungkapan-ungkapan atau tulisan dalam bahasa aslinya dengan maksud agar pembaca mengetahui teks aslinya, namun terhadap teks itu juga diberikan terjemahannya sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami makna teks-teks tersebut.

Buku dengan judul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, meskipun di dalam uraiannya lebih banyak menggunakan istilah asas-asas, yang ditulis oleh Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. ini sangat bermanfaat tidak saja bagi para mahasiswa yang mengawali studinya di bidang Ilmu Hukum, melainkan juga bagi para penegak hukum dan/atau para pencari keadilan di bidang hukum pidana. Persoalan hukum pidana yang semakin rumit dan kompleks yang berkembang akhir-akhir ini telah menjadikan perundang-undangan pidana terkadang dirasakan belum memberikan pengaturan secara jelas dan tegas atas persoalan hukum konkrit tertentu.

Untuk memecahkan persoalan hukum yang demikian itu acap kali kita harus kembali pada azas-azas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kelebihan buku ini dibandingkan dengan buku yang membahas asas-asas hukum pidana lainnya ialah dimasukkannya asas-asas hukum pidana internasional, meskipun masih sangat terbatas,

xxviii PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

yaitu menyangkut asas legalitas dalam hukum pidana internasional. Pengetahuan tindak pidana internasional yang bersumber pada hukum internasional atau hukum nasional yang berdimensi internasional yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadikan keniscayaan bagi para mahasiswa yang sedang mendalami Hukum Pidana. Dengan membaca buku ini maka setiap mahasiswa selain mendapatkan pengetahuan asas-asas hukum pidana nasional juga akan mendapatkan gambaran tentang pengaturan asas-asas hukum pidana internasional.

Akhirnya Saya mengucapkan “Selamat” atas diterbitkannya buku ini, dan dipastikan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dan bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Yogyakarta 10 September 2014.

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

daftar iSi xxix

DAFTAR ISI

PRAKATA EDISI REVISI ............................................................................... vPrakata ............................................................................................................... vii

SambutanDekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaDr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M. Hum., LL.M .......................................... xiii

Kata PengantarProf. (Em.) Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A ....................................................... xv

Kata PengantarProf. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A...................................................... xix

Kata PengantarProf. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H ........................................................... xxiii

Kata PengantarProf. (Em) Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M ........................................... xxv

Kata PengantarProf. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum ........................................... xxvii

Bab I PENGANTAR ............................................................................... 1A. PENGERTIAN ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMI NOLOGI ............................................................................ 4B. OBJEK ILMU HUKUM PIDANA .............................................. 11C. TUJUAN ILMU HUKUM PIDANA .......................................... 13D. PENGERTIAN HUKUM PIDANA ............................................ 15E. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA .............................................. 17

1) Hukum Pidana Materiil – Hukum Pidana Formil .......... 172) Hukum Pidana Objektif – Hukum Pidana Subjektif ...... 193) Hukum Pidana Berdasarkan Adresat ................................ 224) Hukum Pidana Umum – Hukum Pidana Khusus .......... 235) Hukum Pidana Nasional – Hukum Pidana Lokal Dan Hukum Pidana Internasional ............................................. 25

xxx PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

F. TUJUAN HUKUM PIDANA ...................................................... 281) Aliran Klasik ........................................................................ 292) Aliran Modern ..................................................................... 31

G. FUNGSI HUKUM PIDANA ....................................................... 34H. PENGERTIAN PIDANA ............................................................. 36I. TUJUAN PIDANA ........................................................................ 37

1) Teori Absolut ........................................................................ 372) Teori Relatif .......................................................................... 393) Teori Gabungan ................................................................... 414) Teori Kontemporer .............................................................. 42

a) Teori Efek Jera ............................................................ 42b) Teori Edukasi .............................................................. 43c) Teori Rehabilitasi ....................................................... 43d) Teori Pengendali Sosial ............................................. 43e) Teori Keadilan Restoratif .......................................... 44

J. KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM PIDANA ...................... 53

Bab II ASAS LEGALITAS DAN PERBUATAN PIDANA ................. 59A. SEJARAH DAN LANDASAN FILSAFATI ASAS LEGALITAS 62B. DEFINISI ASAS LEGALITAS ..................................................... 70C. MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM ASAS LEGALITAS ................................................................................... 73D. ASAS LEGALITAS DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA NASIONAL ................................................................... 80E. ASAS LEGALITAS DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA INTER NASIONAL ...................................................... 92

1) Asas Legalitas Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ...... 952) Asas Legalitas Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik .................................................. 963) Asas Legalitas Dalam Konvensi Eropa Hak-Hak Asasi Dan Kebebasan-Kebebasan Mendasar ............................. 974) Asas Legalitas Dalam Konvensi Amerika Tentang Hak-Hak Asasi Manusia ..................................................... 985) Asas Legalitas Dalam Piagam Afrika Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dan Hak Penduduk .................................. 986) Asas Legalitas Dalam Statuta Roma ................................. 99

F. PENAFSIRAN DAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA 102G. PENGERTIAN PERBUATAN PIDANA .................................... 121H. ELEMEN-ELEMEN PERBUATAN PIDANA ........................... 125

daftar iSi xxxi

I. UNSUR-UNSUR DAN JENIS-JENIS DELIK ........................... 1291) Kejahatan Dan Pelanggaran ............................................... 1342) Delik Formil Dan Delik Materiil ....................................... 1363) Delicta Commissionis, Delicta Omissionis Dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa ........... 1374) Delik Konkret Dan Delik Abstrak ..................................... 1385) Delik Umum, Delik Khusus Dan Delik Politik ............... 1396) Delik Merugikan Dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya ................................................................... 1417) Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan ....................... 1428) Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai Dan Delik Berlanjut ..................................................................... 1429) Delik Tunggal Dan Delik Gabungan ................................. 14410) Delik Biasa Dan Delik Aduan ............................................ 14511) Delik Sederhana Dan Delik Terkualifikasi ....................... 14812) Delik Kesengajaan Dan Delik Kealpaan ........................... 149

Bab III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ................................... 151A. DEFINISI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .................. 155B. DEFINISI KESALAHAN ............................................................. 157C. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB .............................. 163D. KESENGAJAAN ........................................................................... 168

1) Jenis-Jenis Kesengajaan ....................................................... 172a. Kesengajaan Sebagai Maksud ................................... 172b. Kesengajaan Sebagai Kepastian ................................ 173c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan ........................ 174d. Dolus Eventualis ......................................................... 175e. Kesengajaan Berwarna .............................................. 176f. Kesengajaan Tidak Berwarna ................................... 176g. Kesengajaan Diobjektifkan ....................................... 177h. Dolus Directus ............................................................. 177i. Dolus Indirectus .......................................................... 178j. Dolus Determinatus.................................................... 178k. Dolus Indeterminatus ................................................. 179l. Dolus Alternativus ...................................................... 179m. Dolus Generalis ........................................................... 179n. Dolus Repentinus ........................................................ 181o. Dolus Premeditatus .................................................... 181p. Dolus Antecedens ........................................................ 182q. Dolus Subsequens ........................................................ 182

xxxii PrinSiP-PrinSiP Hukum Pidana

r. Dolus Malus ................................................................ 1822) Kesengajaan Dalam Rumusan Delik ................................. 183

E. KEALPAAN ................................................................................... 187F. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ............ 194G. HUBUNGAN KAUSALITAS ...................................................... 207

1) Teori Conditio Sine Qua Non ............................................. 2102) Teori Generalisir .................................................................. 2133) Teori Individualisir .............................................................. 2174) Teori Relevansi ..................................................................... 220

Bab IV MELAWAN HUKUM .................................................................. 221A. ELEMEN MELAWAN HUKUM ................................................ 226

1) Pandangan Formil ............................................................... 2262) Pandangan Materiil ............................................................. 2273) Pandangan Tengah .............................................................. 229

B. PENGERTIAN MELAWAN HUKUM ....................................... 232C. SIFAT MELAWAN HUKUM ...................................................... 237

1) Sifat Melawan Hukum Umum ........................................... 2372) Sifat Melawan Hukum Khusus .......................................... 2383) Sifat Melawan Hukum Formil ............................................ 2404) Sifat Melawan Hukum Materiil .......................................... 241

D. APAKAH MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA IDENTIK DENGAN HUKUM PIDANA? ............ 249

Bab V ALASAN PENGHAPUS PIDANA ............................................ 251A. TEORI-TEORI ALASAN PENGHAPUS PIDANA ................. 255B. ALASAN PENGHAPUS PIDANA UMUM .............................. 258

1) Alasan Penghapus Pidana Umum Menurut Undang-Undang .................................................................. 258

a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab .......................... 258b. Daya Paksa .................................................................. 262c. Keadaan Darurat ........................................................ 269d. Pembelaan Terpaksa .................................................. 271e. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ................... 276f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang .............. 278g. Perintah Jabatan ......................................................... 280h. Perintah Jabatan Tidak Sah....................................... 282

2) Alasan Penghapus Pidana Umum Di Luar Undang-Undang .................................................................. 283

a. Izin ............................................................................... 383

daftar iSi xxxiii

b. Error Facti ................................................................... 285c. Error Juris .................................................................... 286d. Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materiil............. 286e. Hak Jabatan ................................................................. 287f. Mewakili Urusan Orang Lain ................................... 288

C. ALASAN PENGHAPUS PIDANA KHUSUS ........................... 288D. ALASAN PENGHAPUS PIDANA PUTATIF ........................... 290

Bab VI WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN PIDANA 291A. TEMPUS DELICTI ........................................................................ 295B. LOCUS DELICTI .......................................................................... 298

1) Teori-Teori Locus Delicti ..................................................... 2982) Asas Teritorial ...................................................................... 301

a. Perluasan Asas Teritorial Prinsip Teknis................. 306b. Perluasan Asas Teritorial Prinsip Kewarganegaraan .. 306c. Perluasan Asas Teritorial Prinsip Proteksi .............. 309d. Perluasan Asas Teritorial Prinsip Universal ........... 312

C. PRINSIP-PRINSIP EKSTRADISI ............................................... 316

Bab VII PERCOBAAN DAN PENYERTAAN ....................................... 321A. PERCOBAAN ................................................................................ 324

1) Unsur-Unsur Percobaan ..................................................... 332a. Niat ............................................................................... 332b. Permulaan Pelaksanaan............................................. 337c. Tidak Selesainya Perbuatan Bukan Karena Kehendak Sendiri ....................................................... 341

2) Bentuk-Bentuk Percobaan.................................................. 3463) Percobaan Mampu Dan Percobaan Tidak Mampu ......... 347

B. PENYERTAAN .............................................................................. 3491. Plegen .................................................................................... 3542. Doenplegen ............................................................................ 3593. Medeplegen............................................................................ 3664. Uitlokking .............................................................................. 375

C. PEMBANTUAN ............................................................................ 379D. HAL – HAL LAIN TERKAIT DELIK PENYERTAAN ........... 384

Bab VIII PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA .............................. 393A. ARTI KATA “PERBUATAN” DALAM “PERBARENGAN PER BUATAN” ................................................................................ 398B. CONCURSUS IDEALIS ................................................................ 399

xxxiv Prinsip-Prinsip Hukum Pidana

C. CONCURSUS REALIS .................................................................. 402D. PERBUATAN BERLANJUT ........................................................ 408E. PERBUATAN PIDANA TERTINGGAL .................................... 412F. PERBARENGAN PENENTUAN PIDANA .............................. 414G. LEX SPECIALIS VERSUS LEX SPECIALIS ............................... 416H. LEX SPECIALIS SISTEMATIS ..................................................... 416I. LEX CONSUMEN DEROGAT LEGI CONSUMTE ................ 417

Bab IX HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA ........................................... 419

A. HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA ................................... 4221) Ne Bis In Idem ...................................................................... 4222) Meninggalnya Tersangka/Terdakwa ................................. 4333) Daluwarsa Penuntutan Pidana ........................................... 4344) Penyelesaian Di Luar Pengadilan ...................................... 4415) Amnesti ................................................................................. 4426) Abolisi ................................................................................... 443

B. HAPUSNYA MENJALANKAN PIDANA ................................. 4441) Meninggalnya Terpidana .................................................... 4442) Daluwarsa ............................................................................. 4443) Grasi ...................................................................................... 445

Bab X PIDANA DAN PEMIDANAAN ................................................ 449A. PIDANA POKOK ......................................................................... 453

1) Pidana Mati .......................................................................... 4532) Pidana Penjara...................................................................... 4633) Pidana Kurungan ................................................................. 4684) Pidana Denda ....................................................................... 4695) Pidana Tutupan .................................................................... 470

B. PIDANA TAMBAHAN ................................................................ 4711) Pencabutan Hak-Hak Tertentu .......................................... 4722) Perampasan Barang-Barang Tertentu ............................... 4723) Pengumuman Putusan Hakim ........................................... 474

C. PIDANA BERSYARAT DAN PELEPASAN BERSYARAT ...... 474D. PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP ................................................................. 479E. MEDIASI PIDANA ....................................................................... 484

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 491INDEKS............................................................................................................. 505SEKILAS TENTANG PENULIS .................................................................. 535