PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PBJ · TANTANGAN & SOLUSI DALAM PBJ UMUM : 1. Korupsi di PBJ; 2. Industri dan Produk dalam Negeri belum menguasai pasar; 3. UMKM belum banyak berperan;

PENERAPAN TEKNOLOGIINFORMASI DALAM PBJ

(Integrated System: end to end)

Rapat Koordinasi PBJ Provinsi BaliGedung Wisma Sabha Utama,

20 Maret 2018

SUTAN L. LUBISDIREKTUR PERENCANAAN, MONITORING

DAN EVALUASI PENGADAAN

TANTANGAN & SOLUSI DALAM PBJUMUM :1. Korupsi di PBJ;2. Industri dan Produk

dalam Negeri belummenguasai pasar;

3. UMKM belum banyakberperan;

KHUSUS PBJ:1. Proses yang harus lebih

efisien, cepat,transparan.

2. Market correction (akses,kompetisi, harga).

3. Penghematan keuangannegara melalui PBJ.

INTEGRATEDPROCUREMENT SYSTEM:

1. Sistem InformasiRencana Pengadaan(SiRUP).

2. e-Tendering3. e-Catalogue/e-

Purchasing4. e-Pengadaan Langsung5. e-Swakelola6. e-Contract

Management7. e-Monev

BUDGETING-PROCUREMENT-PAYMENTINTEGRATED SYSTEM

• Data Program dan Kegiatan nantinyadapat dimanfaatkan Aplikasi SiRUP dariAplikasi Krisna maupun Aplikasi e-Musrenbang.

• Data Pagu Anggaran (tmsk BelanjaLsg/Tdk Lsg) dari setiap Program danKegiatan dapat dimanfaatkan AplikasiSiRUP dari Aplikasi RKA-KL maupunAplikasi SIMDA/SIMRAL/SIPKD/SIKD.

• TA 2018 dan 2019 akan diintegrasikanSIRUP dg Renja K/L dan RKA K/L.

BUDGETING

DIPA

RKA/KL

SIMDA/SIPKD/SIMRAL/SIKD

1. RPJMN2. RKP3. RENJA4. ADIK

KRISNA

STRATEGIC PLANNING

e-Musrenbang

Planning

INTEGRASI PERENCANAAN PBJ DENGAN RENCANASTRATEGIS DAN PENGANGGARAN

Si R U P

1. Maksud dan tujuan adalahmemberikan informasi dalamwaktu yang cukup agar penyediadapat ikutserta dan berkompetisidalam memenuhi kebutuhanPemerintah.

2. Pengadaan B/J dimulai dariperencanaan kebutuhan.

3. PA menyusun dan menetapkanRencana Umum Pengadaanserta mengumumkan secaraluas sekurang-kurangnya diwebsite K/L/D/I.

4. Penyusunan RUP Barang/Jasapada K/L/D/I untuk TahunAnggaran berikutnya atau TahunAnggaran yang akan datang, harusdiselesaikan pada TahunAnggaran yang berjalan.

5. Anggaran yang akan diprosesmelalui pengadaan barang/jasaHARUS dimuat dalam SiRUP.

6. Paket-paket pekerjaan yang tidakdiumumkan di SiRUP tidak dapatdiproses melalui sistem e-procurement (e-tendering, e-catalogue/e-purchasing).

Pasal 22(3) Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).(4) Pengumuman RUP dapat ditambahkan dalam situs web

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumumanresmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Perpres No. 16 Tahun 2018

Si R U P

RINCIAN PENGUMUMAN RUP MELALUI SIRUP

Rp. 853.5 T20172.2 J Paket

Rp. 684.3 T2015

• 34 Kementerian• 55 Institusi• 34 Provinsi• 417 Kabupaten• 92 Kota

• 86 AgensiLainnya

• 401.356Penyedia

SiRUP digunakan oleh :

1.6 J Paket

SiRUP

INTEGRASI DALAM SISTEM PENGADAAN

• Paket pengadaan yang tidak diumumkan diSiRUP TIDAK dapat diproses melalui sistem(e-tendering dan e-purchasing) karena IDRUP dibutuhkan untuk dua metodepemilihan tersebut.

• Paket pengadaan yang diumumkan di SiRUPdirencanakan dapat digunakan juga untukproses non e-tendering dan non e-purchasing.

• Setelah proses pelaksanaan pengadaan(pemilihan penyedia) dilanjutkan denganpencatatan dalam manajemen kontrak yanghingga saat ini belum dilakukan secaramenyeluruh.

e-Tendering

e-Purchasing

e-Management

Contract

Planning

Implementation

Non TenderingNon Purchasing

KEBIJAKANPENGADAAN secara ELEKTRONIK

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui cara:

Electronic Tendering Electronic Purchasingmelalui e-Catalog

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan aturan perubahannya,Pasal 106 :

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secaraelektronik

1. e-tendering;2. Lelang cepat;3. e-reverse auction;4. SiKAP/VMS;5. E-Panel Konsultan.

Perpres No. 16 Tahun 2018• Pasal 69(1) Penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa dilakukan secaraelektronik.

(2) Penyelenggaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)menggunakan sistem informasiyang terdiri atas SistemPengadaan Secara Elektronik(SPSE) dan Sistem Pendukung.

• Pasal 71(1) Ruang Lingkup SPSE terdiri dari:

a.Perencanaan Pengadaan;b.Persiapan Pengadaan;c.Pemilihan Penyedia;d.Pelaksanaan Kontrak;e.Serah Terima Pekerjaan;f.Pengelolaan Penyedia; dang.Katalog Elektronik.

(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki interkoneksi dengan sisteminformasi perencanaan, penganggaran,pembayaran, manajemen aset, dansistem informasi lain yang terkaitdengan SPSE.

KEBIJAKANPENGADAAN secara ELEKTRONIK

e-TENDERING

Rp. 52 M2008

Rp.396.5 TSampai2017

AR 1 (pengumuman)

SPSE v3 (Semuaproses lelang)

SPSE v4 (fitur &keamanan)

200820102017

15.4%

11.2%

e-PURCHASING

Rp. 634.4 M

Rp. 46.8 T2017

2012

47 Komoditas98 K Produk1.4K Penyedia310K Paket

2 Komoditas2 Produk80 Penyedia1.2K Paket

DATA WAREHOUSE SEBAGAI PUSAT DATA

• Data dari seluruh sistempengadaan akan masuk kedalam Data Warehouse yangmencakup sejumlah datamisalnya transaksi, SDM(sertifikasi, Jabfung, pelatihan),advokasi dan pengaduan, danLPSE.

• Data Warehouse dapatdimanfaatkan oleh stakeholderPBJ dalam rangka mendukungmodernisasi pengadaan.

e-Tendering

e-Purchasing

e-Management

Contract

DataWarehouse

Planning

Implementation

Other LKPPApplication

Contract

Non TenderingNon Purchasing

INTEGRASI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN

• Untuk tahun 2018, integrasiyang direncanakan adalahantara aplikasi Monev NGyang dikembangkan olehLKPP dengan OM SPAN yangdikembangkan KementerianKeuangan.

• Untuk tahun 2019, integrasiakan dilanjutkan denganaplikasi keuangan daerah.

e-Tendering

e-Purchasing

e-Management

Contract

DataWarehouse

Jabfung

SIULP

Planning

Implementation

Contract

NonTendering

NonPurchasing

AplikasiKeuanganDaerah

Other LKPPApplication

OMSPAN (K/L)

INTEGRASI DENGAN MONEV NG

• Integrasi sistemperencanaan,eksekusi pengadaan,dan pembayarandengan Monev NGnantinya mampumemonitor setiaptahapan pengadaansampai realisasipembayaran.

• Monev NG akanmenampilkan rekapstatus prosespengadaan hinggatingkat satuan kerja.

e-Tendering

e-Purchasing

e-Management

Contract

DataWarehouse

OtherData

SurveyMonitoring(SUMON)

PROCUREMENT

Planning

Implementation

Contract

PAYMENT

OMSPAN

AplikasiKeuangan Daerah

Monitoring

REPORT

SISMONTEPRA

PolicyRecom.

Audit

NonTendering

NonPurchasing

Other’sLKPP

Applications

PROFIL PROVINSI BALIDALAM SISMONTEPRA

SUMMARY PENGADAAN WILAYAH BALIT.A.2017

SIRUPE-Tendering e-Purchasinge-Tendering e-Purchasing

SUMMARY PENGADAAN WILAYAH BALIT.A.2018

SIRUPE-Tendering e-Purchasinge-Tendering e-Purchasing