PENERAPAN TAX PLANNING PADA PERUSAHAAN JASA …

Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)

78

PENERAPAN TAX PLANNING PADA PERUSAHAAN JASA

KONSTRUKSI PADA CV. AK KARYA SURABAYA

Moch. Zainul Arifin, Syafi’i, Juliani Pudjowati.

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya

[email protected]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Tax Planning

sebagai alat manajemen untuk mengoptimalkan pajak terutang dilakukan dengan

berbagai cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.Penelitian ini

menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Metode

penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah atau peristiwa berupa fakta-fakta

yang saat ini ada dalam perusahaan, sedangkan pendekatan kualitatif yaitu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan metode Tax planning. Tax Planning adalah Upaya untuk penghematan

pajak sering dilakukan oleh wajib pajak tanpa melanggar aturan perundang-undangan

perpajakan

Kata Kunci: Tax Planning, penghematan pajak, Pajak penghasilan

ABSTRACT

The purpose of this research is to optimalize the Tax Planning application as

management tool for optimizing tax payable, the application is done with various way

without breaking the tax regulation.this research is using descriptive research method

with qualitative approach. Descriptive research method is a research to a problem or

occurence that is happening in the company, while qualitative approach is a research

procedure that will give us a descriptive data which is written word or oral word from

the people and also their behavior. Analytic tool that is used in this research is Tax

Planning method. Tax Planning is an attempt for tax saving which frequently done by

tax payer without breaking the regulation of tax.

Key Words : Tax Planning, Tax Saving, Income Tax

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan

kebijakan kebijakan dibidang pajak oleh karena itu,pajak merupakan fenomena yang

selalu berkembang di masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

Negara. Negara menerapkan system pajak Self Assement dimana di setiap wajib pajak

diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, Menghitung hutang pajak nya sendiri,

Dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Dalam hal ini

mailto:[email protected]


79

wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak

tentu lebih memahami penghasilan nya sendiri.Pada pasal 12 ayat (1) UU KUP yang

menyebutkan,”Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, Dengan tidak menggantungkan

pada adanya surat ketetapan pajak,” Dan pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan “jumlah

pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak

adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan,”Sehigga aparat pajak hanya mengawasi saja,melakukan pelayanan, Dan

penyuluhan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk melindungi dan mengurangi

kesenjangan yang ada dimasyarakat.( UU KUP).

Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk

mematuhinya, Namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi

membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki,oleh karena itu banyak

manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan tindakan terhadap kondisi keuangan

pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan

keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar

pajak serendah rendahnya.Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan

manipulasi perpajakan, Tetapi berusaha untuk mengoptimalkan berkaitan

peraturanperpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan

pemerintahdan dengan cara yang legal.Tax planning merupakan upaya legal yang bisa

dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan

dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tax planning merupakan

sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajakpajak yang dibayarkan, agar

tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Undang-Undang No. 28 tahun 2007

pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tax planning bagi CV. AK Karya

sehinggadapatmengoptimalkan beban pajak penghasilan badan.Research Question

dalam penelitian ini sebagai berikut:


80

Main Research Question

Bagaimana penerapan Tax planning atas pajak penghasilan badan sebagai upaya

mengoptimalkan penghematan beban pajak terutang sesuai peraturan perundang-

undangan pada CV. AK Karya ?

Mini Research Question:

a. Apakah Tax Planning yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ?

b. Apakah sudah efisiensi Tax Planning yang dilakukan untuk mengoptimalkan pajak

terutang ?

c. Apakah pengaruhnya pemilihan metode-metode akuntansi terhadap laporan

keuangan fiscal ?

Model Analisis :

1. Identifikasi data perencanaan pajak pada laporan keuangan CV. AK Kaya

2. Analisis penerapan perencanaan pajak pada laporan keuangan CV. AK Karya

3. Evaluasi kembali perencanaan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku pada

laporan keuangan CV. AK Karya

4. Analisis usulan solusi atas kekurangan yang ditemukan baik dari prespektual prinsip

perencanaan pajak yang sesuai perundang-undangan untuk mengoptimalkan beban

pajak pada laporan keuangan CV. AK Karya

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal

ini adalah metode kualitatif, menurut Sugiyono (2013:14) metode kualitatif adalah yang

berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan

dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskritif.

Pembahasan batasan masalah yang diteliti agar penelitian terfokus pada tujuan yang

diteliti yaitu terbatas pada ruang lingkup studi kasus analisis dalam hal Tax Planning

untuk mengoptimalisasi Beban Pajak pada CV. AK Karya


81

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CV. AK Karya merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan Komanditer

(CV) dan bergerak dibidang jasa kontruksi, sesuai dengan izin yang dimiliki oleh CV.

AK Karya yaitu IUJK dan SBU, CV. AK Karya memiliki tujuan untuk mencapai laba

yang maksimal secaraterus‐menerus. Permasalahan yang muncul dalam perhitungan dan

pembayaranbeban pajak bagi perusahaan adalah beban pajak penghasilan tersebut

cukupbesar sehingga laba bersih setelah pajak yang diterima oleh CV. AK karyamenjadi

berkurang.

Penghasilan CV. AK Karya

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari

penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi

maupun jasa pengawas konstruksi.Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi

terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan

sewa alat-alat berat dan mesinmesin yang menganggur; Penghasilan jasa girodan

penghasilan luar usaha lainnya.Sesuai Uraian diatas dan sdh dicocokan dengan SBU

perusahaan, CV AK Karya masuk dalam kategori K1 atau subkualifikasi kecil sesuai

perturan Undang - Undang no.36 Tahun 2008 maka CV AK Karya masuk kategori

kecil.

Kebijakan Perpajakan CV. AK Karya

Hasil Analisis atas kebijakan perpajakan perusahaan terkait permasalahan adalah

sebagai berikut :

a. Perusahaan memberikan uang makan kepada setiap pelaksana maupun kepada staff

maka dari atas uang makan tersebut harus di kenakan pph 21,

b. Perusahaan setiap bulannya mengeluarkan biaya pembelian pulsa telpon kepada

bagian tertentu.

c. Di dalam post biaya transport ada biaya yang di gunakan oleh bagian operasional

untuk melakukan kepentingan pribadi

d. Perusahaan melakukan penggabungan laporan terhadap atas penjualan kontruksi dan

sewa mesin

e. Perusahaan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

f. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode bersangkutan,

yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.


82

g. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan

ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh, beban pajak diakui proporsional dengan

jumlah pendapatan menurut akuntansi periode berjalan.

Analisis Pajak Penghasilan Pada CV. AK Karya

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka CV. AK Karya sebagai

wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak ataspenghasilan

yang diperoleh. Pemotongan pajak atas jasa kontruksi berdasarkan penjualan kotor

sebelum PPn, SedangkanPemotongan pajak atas penghasilan sewa jasa alat berat

tersebut berdasarkan laba bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu

sebesar 25%x50%. Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang

atas jasa kontruksi sebesar Rp. 7.838.180.371, sedangkan atas jasa sewa alat berat

diperoleh CV. AK Karya sebesar Rp 1.085.628.182. Berdasarkan laporan keuangan di

atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak

penghasilan badan yaitu:

Jasa konstruksi :

Penjualan Rp. 7.838.180.371

Beban Pajak Penghasilan 2% Rp. 156.763.607

Jasa Sewa Alat :

Laba Usaha Rp 262.995.340

Beban Pajak Penghasilan 25% x 50% Rp 32.874.417

Kredit Pajak Rp 21.712.564

Laba Bersih Setelah Pajak Rp 11.161.854

PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak Penghasilan Konstruksi

Sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2

tentang pajak penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi

dikenakan tarif final. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi pada CV. AK

Karya sebagai pelaksanaan jasa konstruksi adalah sebesar 2% sesuai dengan PP Nomor

51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c.


83

Untuk kepentingan perhitungan kewajiban perpajakan maka perlu dibuat rincian

pendapatan setiap bulannya yang diperoleh CV. AK Karya. Berikut penyajian rincian

pendapatan proyek pada CV. AK Karya menurut Undang-Undang selama tahun 2016:

Tabel 1

Rekap Penghasilan CV. AK Karya Bulan Proyek DPP (Rp) Tarif PPh Final

Januari 2% -

Februari Pekerjaan Rumah Susun PP

Al-Ma’Ruf 575.980.655 2%

11.519.613

Maret Pekerjaan Rumah Susun PP

Al-Ma’Ruf 354.500.500 2%

7.090.010

April Renovasi Gedung Kantor PT.

Expeditors Indonesia 145.700.900 2%

2.914.018

Mei Pekerjaan Rumah Susun PP

Al-Ma’Ruf 568.760.800 2%

11.375.216

Mei Renovasi Gedung Kantor PT.

Expeditors Indonesia 340.980.900 2%

6.819.618

Juni Pekerjaan Parapet 345.600.700 2% 6.912.014

Juli Renovasi Gedung PT. Otsuka

Indonesia 256.780.544 2%

5.135.611

Agsutus Pekerjaan Parapet 860.755.000 2% 17.215.100

September Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Umum 475.600.550 2%

9.512.011

September Renovasi Gedung PT. Otsuka

Indonesia 286.700.650

2%

5.734.013

Oktober Renovasi Gedung Pt. Surya

Madistrindo 132.560.700 2%

2.651.214

November Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Umum 1.300.277.002 2%

26.005.540

November Renovasi Gedung Pt. Surya

Madistrindo 256.500.600 2%

5.130.012

Desember Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Umum 1.586.780.000 2%

31.735.600

Desember Renovasi Gedung Pt. Surya

Madistrindo 350.700.870

2%

7.014.017

JUMLAH 7.838.180.371 156.763.607

Sumber : Data Intern Perusahaan (2017)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang

dengan tarif final antara perusahaan dengan Undang-Undang sudah sesuai tidak ada

perbedaan. Ini berarti bahwa perusahaan sudah melakukan perhitungan pajak

penghasilan badan tarif final dengan tarif final.

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam uraian diatas perusahaan memiliki dua unsur penghasilan, atas bi gaji

pegawai tetap di beban kan dalam penghasilan di luar usaha sehingga bisa dapat

mengurangi pendapatan atas jasa di luar usaha dan dapat di jadikan pengurang


84

pendapatan kena pajak atas penghasilan luar usaha tersebut. Di dalam biaya gaji

terdapat unsur Tunjangan makan dan natura lain nya.

Sebelum tax planning biaya pph 21 tidak dapan dikurangkan dalam laporan laba

rugi fiskal , karena sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh No. 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan merupakan non-deductible expense. Akan tetapi apabila perusahaan

memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji,

maka biaya gaji yang diperhitungkan oleh perusahaan dapat dikurangkan dari

penghasilan perusahaan. Selain bermanfaat sebagai biaya pengurang dari penghasilan

perusahaan dalam hal ini tax saving dan pemberian tunjangan pajak tersebut tidak akan

mengurangi penghasilan bersih karyawan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas, maka kebijakan yang paling baik

dipilih oleh perusahaan adalah PPh pasal 21 ditunjang perusahaan (Gross Up). Dari

perhitungan diatas terlihat bahwa take home paygross up sama dengan pemberian

tunjangan pajak.Namun, dengan menggunakan metode Gross Up maka perusahaan

dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expensesehingga dapat

menggurangi PPh badan perusahaan, sehingga tidak perlu adanya koreksi.

Sebelum tax planning jumlah tunjangan makan karyawan tetap yang terdapat

pada komponen gaji didalam biaya pegawai adalah sebesar Rp.26.400.000.Setelah tax

planning dengan menghapuskan tunjangan makan dan diganti dengan biaya makan dan

minum karyawan maka terjadi perpindahan pos dari biaya pegawai tetap ke biaya

makan dan minum karyawan. Akan dijelaskan dalam Tabel

2………………………………………………………………………..


85

Sumber: Peneliti, (2017)

Tabel 2

Perhitungan Perbandingan PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan (Gross Up)

Gaji Rp 60,000,000.00 Gaji Rp 60,000,000.00 Gaji Rp 60,000,000.00

Tunjangan Jabatan Rp 14.400,000.00 Tunjangan Jabatan Rp 14.400,000.00 Tunjangan Jabatan Rp 14.400,000.00

Tunjangan Transportasi Rp 6.000,000.00 Tunjangan Transportasi Rp 6.000,000.00 Tunjangan Transportasi Rp 6.000,000.00

THR Rp 7.000,000.00 THR Rp 7.000,000.00 THR Rp 7.000,000.00

Penghasilan Bruto Rp 87.400.000.00 Penghasilan Bruto Rp 87.400.000.00 Tunjangan Pajak Rp 1.291.053.00

Pengurangan: Pengurangan: Penghasilan Bruto Rp 88.691.053.00

Biaya Jabatan Rp 4.550.000.00 Biaya Jabatan Rp 4.550.000.00 Pengurangan:

Penghasilan Neto Setahun Rp 83.030.000.00 Penghasilan Neto Setahun Rp 83.030.000.00 Biaya Jabatan Rp 4.550.000.00

PTKP Rp 58.500,000.00 PTKP Rp 58.500,000.00 Penghasilan Neto Setahun Rp 84.321.053.00

PKP Rp 24.530,000.00 PKP Rp 24.530,000.00 PTKP Rp 58.500.000.00

Hutang PPh (Pasal 21): Hutang PPh (Pasal 21): PKP Rp 25.821.053.00

5% x Rp 24.530.000 = Rp1.266.500.00 5% x Rp 24.530.000 = Rp1.266.500.00 Hutang PPh (Pasal 21):

Jumlah PPh Ps. 21 Setahun Rp1.266.500.00 Jumlah PPh Ps. 21 Setahun Rp1.266.500.00 5% x Rp 25.821.053 = Rp1.291.053.00

Jumlah PPh Ps. 21 Setahun Rp 1.291.053.00

PPh yang disetor/dipotong PPh 21 ditanggung perusahaan Rp1.266.500.00 Tunjangan Pajak Rp1.291.053.00

dari penghasilan karyawan Rp1.266.500.00 PPh yang disetor/dipotong PPh yang disetor/dipotong

dari penghasilan karyawan Rp 0.00


86

Tabel 3

Perbandingan Perhitungan pph 21 sebelum dan sesudah tax planning

Keterangan Sebelum Tax

Planning

Sesudah Tax

Planning Selisih

Total Gaji 513.250.000 482.748.158 -

Tunjangan Makan - 26.400.000 -

PKP 52.025.000 37.963.158 -

PPh 21 2.608.750 1.898.158 710.592 Sumber : Peneliti (2017)

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang

berhubungan langsung dengan pembelian material proyek atas BKP/JKP dan

faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan

faktur pajak standar.Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan disini

maksudnya adalah lebih mengupayakan agar perusahaan dalam melakukan

kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan pajak masukan bisa lebih di

maksimalkan. Dari yang didapatkan dari Perusahaan, diketahui bahwa BKP yang

dibeli semua berasal dari PKP dan dalam penyerahan BKP perusahaan penjual

membuat faktur pajak lengkap, yang artinya pajak masukkannya dari pembelian

JKP tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama.

Pembelian BKP CV. AK Karya dalam tahun 2016 semuanya berasal dari PKP

yang memiliki NPWP yang jelas dan semua faktur pajak yang dibuat oleh penjual

JKP / BKP sudah benar dan lengkap.

Dalam data yang penulis peroleh dari perusahaan, pada data rekonsiliasi

PPN tahun 2016, CV. AK Karya mengkreditkan pajak masukkannya dengan pajak

keluarannya pada setiap masa PPN dikreditkan.


87

Tabel 4

Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai CV. AK Karya Masa Penyerahan

yang PPn-Nya

dipungtut oleh

Pemungut PPn

(PPn-WAPU)

Penyerahan

yang PPn nya

harus dipungut

Sendiri ( PPn-

Non WAPU)

Pajak

Masukan

Yang Dapat

Dikreditkan

PPn Kurang

atau (Lebih)

Bayar

Januari -

Februari 57.598.066 24.670.500 -24.670.500

Maret 35.450.050 550.500 -25.221.000

April 34.067.000 14.570.090 10.400.800 -21.051.710

Mei 56.876.080 34.098.090 12.560.800 485.580

Juni 34.560.070 - 8.760.500 -8.274.920

Juli 56.789.050 25.678.054 15.500.540 1.902.594

Agsutus 86.075.500 3.600.000 -1.697.406

September 47.560.055 28.670.065 26.700.900 271.759

Oktober 17.706.768 13.256.070 5.400.000 8.127.829

November 130.027.700 25.650.060 33.777.889

Desember 158.678.000 35.070.087 68.847.976

Total 715.388.339 176.992.516 108.144.540

Sumber : Data intern perusahaan (2017)

Perencanaan Pajak Penghasilan Jasa Sewa Alat

Sesuai dengan uraian diatas penghasilan CV. AK Karya terdiri dari jasa kontruksi

dan jasa sewa alat berat. Atas jasa sewa alat berat CV AK Karya dikenakan atas

pasal 17.

Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. AK Karya adalah

dengan menggunakan metode gross up yang dilakukan sebagai berikut:

Sewa Alat Kerja

Pemakaian jasa sewa alat kerja dapat dihitung melalui transaksi yangberhubungan

dengan jasa tersebut sebesar Rp 1.085.628.182

1. Perhitungan Pasal 23 Sebelum di Gross Up

2% x 1.085.628.182 = Rp 21.712.564

Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar Rp 21.712.564

2. Perhitungan Pasal 23 Setelah di Gross Up

Gross Up = (100 x Rp 1.085.628.182) = Rp 1.107.783.859

98

PPh Pasal 23: 2% x Rp 1.107.783.859 = Rp 22.155.677-

Nilai Bersih Rp 1.085.628.182


88

Berdasarkan perhitungan Tabel 4, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasasewa

alat kerja, dimana sebelum dilakukan gross up biaya pemakaian jasasewa alat

kerja sebesar Rp 1.085.628.182kemudian setelah dilakukan grossup biaya

pemakaian jasa sewa alat kerja meningkat menjadi Rp1.107.783.859.

Tabel 5

Rekapitulasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Sebelum Tax Planning

dan Sesudah Tax Planning

Pajak penghasilan

(sebelum Pajak penghasilan (setelah tax

tax planning) planning)

Laba sebelum pajak Rp 665.114.166 Rp 666.178.656

PPh terutang Rp 156.763.607 Rp 156.763.607 Sumber: Peneliti (2017)

Dari Tabel 5 dapat di lihat ada pengurangan biaya yang cukup besar dalam tax

planning tersebut. Akan tetapi dikarenakan perusahaan yang diteliti adalah objek

pajak pph 4 ayat 2 maka hasil laba yang berkurang tidak mengurangi pph terutang

tersebut, Dikarenakan pph terutang diperoleh dari penghasilan bruto (2% x

penghasilan bruto)

Tabel 6

Rekapitulasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Sewa Alat Sebelum Tax Planning

dan Sesudah Tax Planning

Pajak penghasilan

(sebelum Pajak penghasilan (setelah tax

tax planning) planning)

Laba sebelum pajak Rp 237.084.305 Rp 253.994.719

Penghasilan kena pajak Rp 262.995.340 Rp 255.950.844

PPh terutang Rp 32.874.417 Rp 31.993.855

Kredit pajak Rp 21.712.564 Rp 22.155.677

Pajak kurang/lebih bayar Rp 11.161.854 Rp 9.838.178 Sumber: Peneliti (2017)

Setelah dilakukan perhitungan pajak sehubungan dengan perencanaan pajak di

atas, maka di dapat hasil penghasilan netto dan beban pajak yang harusdibayar

oleh CV. Iqbal Perkasa sebagai berikut:


89

Beban Pajak Sebelum Perencanaan Rp 11.161.854

Beban Pajak Setelah Perencanaan Rp 9.838.178

Jumlah Penghematan Pajak Rp 1.323.676

Peningkatan Laba:

Laba Sebelum Perencanaan Rp 237.084.305

Laba Setelah Perencanaan Rp 253.994.719

Jumlah Peningkatan Laba Rp 16.910.414

Berdasarkan perhitungan 6 terlihat penghematan pajak sebesar Rp 1.323.676

seimbang dengan peningkatan laba sebesar Rp 16.910.414.

INTERPRETASI

Evaluasi Solusi atas permasalahan yang timbul dari Perencanaan Pajak

Penghasilan Perusahaan CV. AK Karya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa tax

planning yang dilakukan dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan tax planning pada suatu perusahaan berguna untuk mengoptimalkan pajak

terutang pada sautu perusahaan.Dari permasalahan yang ditemukan, maka

evaluasi Perencanaan Pajak Penghasilan Perusahaan CV. AK Karya sebagai

berikut :Belum memaksimalkan penerapan tax planning sehingga ditemukan

beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan

pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai

tujuan tersebut hanya menilai nominal yang dibayarkan.

Analisis Usulan Peneliti Perencanaan pajak penghasilan CV Ak Karya

Berdasarkan teori suandi (2008:7)mengemukakan untuk meminimumkan

kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih

memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan

perpajakan (unlawful). Menurut peneliti Perusahaan sebaiknya mulai

meningkatkan mutu kerja SDM untuk lebih bisa mengerti bagaimana

mengoptimalkan pajak terutang agar bisa agar supaya dana tersebut dapat

dialokasikan pada pengembangan kegiatan usaha perusahaan.


90

Tabel 7

Laporan Keuangan Laba Rugi SesudahTax Planning

Nama Akun Komersial Koreksi Fiskal

Positif Negatif

Pendapatan 7.838.180.371 7.838.180.371

Pendapatan lain-lain 1.107.783.859 1.107.783.859

Total Pendapatan 8.945.964.230 8.945.964.230

Harga Pokok Penjualan 4.826.719.177 4.826.719.177

Harga Pokok Penjualan

lain-lain

539.901.636

539.901.636

Total HPP 5.366.620.813

5.366.620.813

Laba Kotor 3.579.343.417

3.579.343.417

Biaya Usaha :

Bi ATK 16.932.600 16.932.600

Bi Rumah tangga 13.565.000 13.565.000

Bi

Transport,BBM,parkir

43.478.910

43.478.910

Bi Perjalanan Dinas 17.488.500 17.488.500

Bi Pulsa 7.824.500 3.912.250 3.912.250

Bi entertain 15.800.000 15.800.000

Bi Listrik 34.500.000 34.500.000

Bi Telp 9.860.500 9.860.500

Bi Air 3.760.000 3.760.000

Bi Upah 1.760.820.000 1.760.820.000

BI Pemeliharaan

Inventaris

23.600.500

23.600.500

Bi Gaji 507.250.000 507.250.000

Bi Makan dan Minum

Bi Penyusutan 200.087.500 200.087.500

Total Biaya 2.654.968.010

2.651.055.760

Pendapatan&Biaya

diluar usaha: -

-

Bi ADM Bank 660.000 660.000

Pendapatan jasa giro (891.635) (891.635) -

Total (231.635) 660.000

Laba Sebelum Pajak 902.451.365 927.627.657

Bi PPh 4 (2) 156.763.607 156.763.607

Bi PPh 23 31.993.855 31.993.855

Laba bersih Sebelum

Pajak 745.687.758

738.870.194

Sumber: Peneliti (2017)


91

Tabel 8

Laporan Keuangan Neraca Sesudah Tax Planning

Sumber: Peneliti (2017)

SIMPULAN

Dalam hal ini peneliti telah melakukan evaluasi atas laporan keuangan

CV. AK KARYA dan telah memberikan solusi dalam pengelolaan kewajiban

perpajakannya, baik PPN maupun PPh, sehingga dapat meminimalkan jumlah

pajak terutang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, mengurangi resiko

terkena sanksi, serta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan.Dari

AKTIVA

LANCAR

Kas dan setara kas

Persediaan &

BDP

PPn M

Uang Muka PPh

23

Piutang Dagang

Iklan Dibayar

Dimuka

BDP

AKTIVA

TETAP

Aktiva Tetap

Akumulasi

Penyusutan

TOTAL

AKTIVA

641.812.776

-

-

-

217.427.436

-

103.929.000

963.169.212

800.350.000

(205.175.000)

595.175.000

1.558.344.212

KEWAJIBAN

Hutang Usaha

Hutang PPN Wapu

Hutang PPN

PPn K

Hutang pph 23

Hutang PPh 21

Hutang PPh 29

EKUITAS

Modal

Laba ditahan

Laba berjalan

TOTAL

KEWAJIBAN &

EKUITAS

95.600.000

150.390.000

68.847.976

2.608.750

9.838.178

327.284.904

100.000.000

392.189.114

738.870.194

1.558.344.212


92

analisis yang penulis lakukan pada CV. AK KARYA dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Belum memaksimalkan penerapan tax planning sehingga ditemukan beberapa

biaya-biaya yang dikoreksi fiskal,

2. Perencanaan pajak melalui metode gross up pada PPh pasal 23 CV. AK Karya

dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah.di lakukan

gross up pada PPh pasal 23 terlihat bahwa penghematanpembayaran pajak CV.

AK Karya sebesar Rp 1.323.676,‐ Dan menigkat kan laba sebesar Rp

16.910.414.

3. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh CV. AK Karya telahmenjadikan

dana–dana perusahaan menjadi efektif dan efisien.

4. Untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai, CV. AK Karya telah

menerapkan beberapa cara. CV. AK Karya menerapkan mengoptimalkan Pajak

terutang dengan dasar credit method dimana ada perbedaan antara PPN

Masukan dengan PPN Keluaran, kemudian nominal pajak yang harus dibayar

CV. AK Karya semakin kecil.

5. Perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan

dengan benarkarena dalam perhitungannya menggunakan tarif final sebesar 2%

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat

2 tentang Pajak Penghasilan.

SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada CV. AK Karya, maka

penulis akan memberikansaran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

dan masukan bagi Wajib Pajak yangmemiliki Usaha, antara lain:

1. Bagi CV. AK Karya di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan

perencanaan pajak yang tepat agar supaya dapat menghemat beban pajak

perusahaan.

2. Diharapkan perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak

secarakonsisten sesuai peraturan perpajakan dan berusaha menemukan

alternatiflain dalam penerapan perencanaan pajaknya, selain dari metode gross


93

up. pada pajak penghasilan pasal 23 supaya pajak yang akan dikeluarkan lebih

diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Diaz, Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Gunadi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: andi

Suandy, Early. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

______, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008Penetapan

Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian

dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan

Pemotongan Pajak Penghasilan

_______, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21/26

_______, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,

Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi

_______, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang yang

dikenakan PPh Pasal 21

_______, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang

Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

_______, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang

Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dikenai pajak bersifat final

_______, Turunan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 Tentang

Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.

_______, Keputusan Direktur jendral Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 Tentang

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu

PENERAPAN TAX PLANNING PADA PERUSAHAAN JASA …

Documents