Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang

NO: 02010694/AKT/2007PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG PT. "X"SKRIPSIDiajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program S-lJurusan Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitas Kristen PetraOleh:Yosef Ervin Riadi Oedi TjahjadiNRP: 32402154JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS KRISTEN PETRASURABAYA2007

LUMBAR PEN(;KSAHANSkripsiPENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PKNGHASILAJN (PPh) TERUTANG PT. "X"Olch:Yosef Ervin Riadi Oedi TjahjadiMRP: 32402154Diterima Olch:Jurusan Akuiitansi Fakultas h'konomi Universitas Kristen PefraSurabaya, 1 Desember 2006

Pembimbing I:lL-.*Yenni MkigotinaJSn., MSL Ak NIP: 98039

Pembimbing 2:Arja Saduariu, SF. Ak NfP: 99025

Ketua Tirn Penguji:TCY. Joei Chrisiiawan. St:.. MSL Ak..BAP MP: 98007

.an: f ^^KetuaJurusan:YfcnniKlapiJotirtc. SK. MSL. Ak NIP: 98039ii

LEMBAR FERNY ATAAN PERSJCTUUAN PL1JL1KAS1 KARYAILMIAH INI UK KEPENTINGAX AKABEMISSebagai mahastswa Universilas Kristco Petra, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:Numa : Yosef Frvin Riadi Oedi Tjalijadi NRP : 32402154demi pengembangan iltmi peogetahuan, meayelujui unluk meinberikan kepada Universilas Kristen Pelra Hak Bebas Roy alii Non-FJesklnaif (/von-exduvive Royalty-Free Right) alas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penerapan Tax Manning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilao (PPh) Terulang PT. "X". beserta pcrangkat yang dipcrlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalli Non-Ek&klusif ini Universilas Kristen Petra berhak menyioopan, mengalihmedia'Tonnat-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data {database)* mcndistribusikannya, dan menampilkan/mempubhkasjkannya di Internet atau media lain unluk kepenlingan akadcmis lanpa perlu meminia ijin dari saya sclama tctap mcncantumkan nama saya sebagai penuhVpeneipla.Saya bcrsedia unluk menanggung sccara pribadi, lanpa mdibalkan pihak Universilas Kristen Petra. segala bentuk tvintutan hukum yang timbul alas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiab saya ini.Dcmikian pcrnyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.Dibuatdi: SurabayaPiitla Uinggal : 1 Desemher 2006 Yang Menyatakan,\ (YiwerErvm Riadi Oedi Tjalijadi)in

KATAPKNGANTARPuji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas segala berkal dan kasih karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Project Bisnis yang berjudul "Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang PT. "X", sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Kristen Petra.Tersusunnya Tugas Akhir Project Bisnis ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. yang dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :1. Ibu Yenny Mangoting, SE., MSi., Ak., selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu dengan penuh kesabaran dalam pengerjaan Skripsi ini dan juga selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra.2. Bapak Arja Sadjiarto, SE., Ak., selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran dan tiada bosannya membimbing, mengarahkan. serta memberikan semangat pada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.3. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra.4. Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra Surabaya yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran Skripsi ini.5. Pihak Perpustakaan Universitas Kristen Petra, yang telah menyediakan berbagai jurnal-jurnal dan buku-buku pendukung yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.6. Pimpinan, Staf, dan karyawan PT. "X" yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyelesaian Skripsi ini.7. Papa (Aim) dan Mama yang dengan penuh kesabaran terns memberikan dorongan semangat, doa, kasih sayang yang tak terhingga artinya dalam perjalanan hidup dan studi penulis.iv

8. Anggota keluarga tercinta, Ko Irwan, Ko Andi, Ko Aris, Ko Rinal, Ci Hanny, Ci Rika, Vania, Hansel, Jojo dan Isaac yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti dalam penyelesaian Skripsi ini.9. Teman-teman Project Bisnis, Reeky dan Fenny, yang selama penyelesaian Skripsi ini telah berjuang dan berbagi suka dan duka bersama-sama.8.Teman-teman, Abraham, Jimmy, Guntur, Angga, Faustinus, Yosi, Melvin,Linda, Rika, Mia, PongLing dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan keceriaan mendengarkan serta memberi dukungan kepada penulis.9.Semua pihak yang telah ikut membantu sehingga dapat terselesaikannyaSkripsi ini.Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu diperlukan masukan berupa saran dan kritik demi penyempurnaannya. Terlepas dari semua itu semoga Skripsi ini berguna bagi para pembaca.Surabaya, 1 Desember 2006 Penulisv

ABSTRAKYosef:SkripsiPenerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh)Terutang PT. "X".PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan AC dan mesin pendingin (cool storage). Sebagai bentuk partisipasinya dalam pembangunan nasional, perusahaan berperan aktif dengan cara membayar pajak. Perusahaan cenderung menganggap pajak sebagai pengurang laba, sehingga dalam perkembangannya perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak. Untuk itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan pajak dalam hal ini PPh Badan tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang ada.Jenis penelitian yang digunakan bersifat aplikasi, yang berupa studi kasus pada suatu perusahaan dan penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan (PPh) Badan melalui penerapan perencanaan pajak.Dalam penelitian ini penerapan perencanaan pajak dapat menghemat PPh Badan sebesar Rp. 26,810,400,-Kata Kunci : perencanaan pajak, PPh Badan.ABSTRACTYosef:Mini thesisThe Implementation of Tax Planning to Minimize the Payable Income TaxofPT "X".PT. "X" is a company which produces, assemblies and sells air conditioner (AC) and cool storage. As its participation in the national development, the company is active in paying the tax. The company usually thinks that tax is a reason that decreasing the profit, because of that, the company tries to minimize the Income Tax without breaking the rule of the tax that existed.This kind of research that was used more on its application in the form of case study (in a company) and this research was done, in order to help the company in minimizing the income tax by using the application of tax planning.This research shown that the application of tax planning could save the company income tax by Rp. 26,810,400,-Key words : tax planning, company income tax.VIIUniversilas Kristen Petra

DAI-TAR LSIHALAMANJUDULiHALAMAN PENGESAHANiiLEMBAR PERNYATAANiiiKATA PENGANTARivABSTRAKviDAFTARISIviiDAFTAR GAMBAR xDAFTARTABELxiDAFTAR LAM PI RANxii1. PENDAHULUAN ILI. Latar Belakang 41.2. Rumusan Masalah 41.3. Tujuan Penelitian 41.4. Manfaat Penelitian 41.5. Batasan Penelitian 41.6. Sistematika Skripsi52 LANDASAN TEORI 72.1.Pajak Penghasilan72.1.1. Subjek Pajak72.1.2. Objek Pajak Penghasilan10

2.1.2.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak 112.1.2.2. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final122.1.2.3. Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek Pajak132.1.3.Pengurang Penghasilan 142.1.3.1. Biaya Yang Diperkenankan (deductible expenses)....152.1.3.2 Biaya Yang Tidak Diperkenankan ( non -deductible expenses)162.2.Perencanaan Pajak172.2.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan192.2.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal 212.2.3. Pemilihan Metode-Metode Akuntansi 212.2.4. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Karyawan 24viiiUniversilas Kristen Petra

3.METODE PENELITIAN353.1. Rancangan Penelitian353.2. Jenis dan Sumber Data353.3. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data363.4. Unit Analisis 363.5. Teknik Analisis Data364.DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 384.1.Gambaran Umum 384.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 384.1.2. Tujuan Penisahaan 394.1.3. Lokasi Penisahaan394.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan 404.2.Deskripsi Data424.2.1. Kebijakan-Kebijakan Yang Diterapkan Penisahaan424.2.2. Penyajian SSP danLaporan Laba Rugi Penisahaan 444.2.3. Koreksi Fiskal 484.3.Analisis Data dan Pembahasan 514.3.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan514.3.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan BiayaYang Tidak Dapat Dikurangkan 524.3.2.1 Biaya Pajak524.3.2.2 Biaya Listrik, Telp, Air524.3.2.3 Biaya Iklan524.3.2.4 Biaya Penyusutan534.3.2.5 Biaya Entertainment544.3.2.6 Biaya Sumbangan544.3.3.Pemilihan Metode-metode Akuntansi554.3.3.1 Metode Penilaian Persediaan554.3.3.2 Metode Penyusutan554.3.4.Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan564.3.4.1 Perawatan Kendaraan564.3.4.2 Biaya Perjalanan Dinas564.3.4.3 Makanan dan Natura lainnya574.3.4.4 Biaya Konsumsi584.3.4.5 Pengobatan Karyawan584.3.5.PPh Pasal 21 604.3.5.1 PPh Pasal 21 Karyawan (metode net basis)604.3.5.2 PPh Pasal 21 Karyawan (metode TunjanganPPh sebesar PPh Pasal 21 terutang)614.3.5.3PPh Pasal 21 Karyawan (metode Gross Up)614.3.6.Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan 614.3.6.1 Penerapan Tax Planning Pada Penisahaan (metode net basis)614.3.6.2 Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode Tunjangan PPh sebesar PPh Pasal21 terutang) 654.3.6.3Penerapan Tax Planning Pada PerusahaanixUniversitas KristenPetra

(metode Gross Up)694.3.7. Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan PPh Sebesar PPh Pasal 21 Terutang, Metode Gross Up, danMetode Net Basic735. KESIMPULAN DAN SARAN765.1,Kesimpulan 765.2.Saran77DAFTAR REFERENSI 78LAMPIRAN79xUniversilas Kristen Petra

DAFTAR (JAMBARGambar4.1 Bagan Struktur Organisasi FT. "X" 41XIUniversilas Kristen Petra

DAFTAR TABELTabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan23Tabel 2.2 Harta Berwujud Kelompok Bangunan24Tabel 4.1 SSP PT."X" tahun 2005 44Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi FT "X"45Tabel 4.3 Rincian Biaya Lain-lain PT "X"46Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT "X" (Revisi Konsultan)47Tabel 4.5. Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (Revisi Konsultan)50Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi PT "X" (setelah tax planning dengan metodenet basis)64Tabel 4.7 Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning denganmetode net basis) 65Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi PT "X" (setelah tax planning dengan metodetunjangan PPh Pasal 21)68Tabel 4.9 Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning denganmetode tunjangan PPh Pasal 21)69Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi PT "X?" (setelah tax planning dengan metodegross up)72Tabel 4.11 Rincian Biaya Lain-lain PT "X" (setelah tax planning denganmetode gross up)73Tabel 4.12 Rekapitulasi Jumlah PPh temtang PT. "X" 74Tabel 4.13 Rekapitulasi Jumlah Laba Komersial dan Penghematan PajakPT. "X"75xiiUniversitas Kristen Petra

DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Daftargaji dan PPh pasal 21 Tahunan 2005 PT."X" 79Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metodenet basis 82Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metodeTunjangan sebesar PPh Pasal 21 temtang 85Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan setelah tax planning metodegross up 88Lampiran 5 Daftar inventaris mesin dan kendaraan PT. "X" 91Lampiran 6 Daftar Inventaris Mesin dan Kendaraan fiskal PT. "X" tahun2005 93Lampiran 7 Daftar Inventaris 95xiiiUniversitas Kristen Petra

1. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSetiap negara mempunyai sumber-sumber penerimaan negara yang dapat dignnakan untuk menjalankan program pembangunan negaranya. Demikian halnya dengan negara Indonesia yang mempunyai dua sumber penghasilan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasionalnya yaitu penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang potensial adalah berasal dari pajak.Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan bempa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dimana warga negara dan anggota masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan.Pajak dapat dilihat dari dua sisi, sebagai kontribusi masyarakat pelaku bisnis kepada pemerintah dan sebagai unsur pengurang laba. Masyarakat pelaku bisnis secara luas ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini perusahaan menganggap pajak sebagai sumbangan. Namun di sisi lain pajak juga merupakan unsur pengurang dari laba atau pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang berpengaruh pada after tax profit, rate of return, dan cash flow. Pada akhirnya pajak adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai self assessment system. Dalam self assessment system* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semuakewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak .1Universitas Kristen Petra

:Menurut Markus (2002: 230) sistem self assessment mempunyai kelemahan karena kurang efektif dan efisien sehingga untuk menutupi kelemahan dan sebagai pelengkap sistem self assessment digunakan dua sistem pemajakan yaitu sistem pemotongan {withholding system) dan sistem pemungutan {collecting system). Sistem pemotongan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memotong pajak dari jumlah yang dibayarkannya kepada Wajib Pajak lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak. Sistem berikutnya yaitu sistem pemungutan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memungut pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan, lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak.Untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas tertentu dapat dicapai perusahaan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan sistematik dari pemilihan metode-metode yang ada dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak terutang pada periode saat ini dan periode yang akan datang . Kesalahan dalam perencanaan pajak dapat berakibat fatal, karena akibat yang ditanggung perusahaan bisa berakumulasi. Contohnya adalah pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana yang merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik.Pada perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi model-model penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui tax avoidance yaitu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan {loopholes) tanpa melanggar Undang-undang tersebut.Perencanaan pajak yang dibahas disini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahaUniversitas Kristen Petra

3maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap PPh terutang Badan adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan. pemilihan metode-metode akuntansi, dan pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan.PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan AC dan mesin pendingin {cool storage). PT. "X" juga menyediakan fasilitas lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang spesifik seperti heat recovery system, energy efficient system, marine application, shock and explosion proof, dan very high ambient. PT. "X" dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi kepada negara. Namun dari hasil wawancara awal PT. "X" lebih cenderung menganggap pajak yang dibayarkan sebagai beban bagi perusahaan dan berusaha untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar pada negara tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlakuBerdasarkan permasalahan itu saat ini perusahaan dalam perkembangannya membutuhkan perencanaan pajak yang tidak hanya meminimalkan jumlah PPh terutang melainkan juga meminimalkan resiko yang ada terkait dengan sanksi administrasi perpajakan yang mungkin timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada.Penelitian ini berbentuk project bisnis. Oleh karena itu, maka skripsi ini akan membahas permasalahan riil yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perpajakan serta alternatif bentuk Tax Planning dengan tujuan meminimalkan jumlah PPh Badan terutang Tahun 2005, setelah melakukan survey awal dan wawancara dengan pihak perusahaan, serta pengamatan terhadap laporan keuangan fiskal perusahaan. Masalah dalam skripsiUniversitas Kristen Petra

4ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) Penerapan Tax Review atas pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dasar evaluasi SPT Tahunan, (2) Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tahun 2005 pada PT. "X", (3) Tax Planning dalam rangka meminimalkan PPh Terutang PT "X". Skripsi ini akan membahas tentang langkah-langkah tax planning dalam rangka meminimalkan PPh terutang PT. "X".1.2Perumusan MasalahDari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:Langkah-langkah tax planning seperti apakah yang dapat diterapkan pemsahaan untuk meminimalkan jumlah PPh terutang?1.3Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk memberikan langkah-langkah tax planning yang dapat diterapkan di perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.1.4Man fa at Penelitian1. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.2. Memberikan referensi dalam usaha menerapkan tax planning yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.1.5Batasan PenelitianTax planning yang dibahas dalam project ini adalah tax planning PPh Badan atas PT. "X" berdasarkan laporan keuangan tahun 2005 yang terbatas pada peminimalan beban PPh Badan. Wajib Pajak Badan adalah Badan yang menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut/pemotong pajak tertentu.Universitas Kristen Petra

51.6 Sistematika SkripsiUntuk memudahkan pembahasan masalah yang ada maka penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :1.PENDAHULUANDalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang bisa diperoleh dan batasan penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini.2.LANDASAN TEORIDalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendukung penulisan skripsi yang meliputi tentang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek dan Objek pajak, Penghasilan yang termasuk Objek Pajak, Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, Pengurang Penghasilan, perencanaan pajak, tujuan perencanaan pajak, dan langkah-langkah perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) dari peraturan perpajakan yang ada, pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan, dan pemilihan metode akuntansi yang sesuai.3.METODE PENELITIANDalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian berupa rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, unit analisis dan teknik analisis data terhadap obyek penelitian.4.DESKRIPSI DATA dan PEMBAHASANDalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran secara umum pemsahaan tempat penelitian dilakukan seperti : sejarah singkat pemsahaan dan kegiatan usaha perusahaan. Pada bab ini juga diuraikan mengenai analisa penelitian yang isinya antara lain mengenai sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan terkait dengan Pajak penghasilan (PPh badan), penyajian laporan laba-rugi pemsahaan tahun 2005, koreksi fiskal perusahaan, pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan, pemilihan metode-metode akuntansi, perhitungan PPh 21 dengan metodeUniversitas Kristen Petra

6tunjangan sebesar PPh 21 terutang, metode net basis dan dengan metode gross up. 5. KESIMPULAN dan SARANDalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang diteliti mengenai penerapan sistem perpajakan pada PT. "X" sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang diharapkan agar bermanfaat bagi perusahaan maupun penulis.Universitas Kristen Petra

2. LANDASAN TKORI2.1. Pajak PenghasilanPajak mempakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung {direct tax) dan pajak tidak langsung {indirect tax). Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang pribadi atau badan, sedangkan pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen pemsahaan dalam meningkatkan laba {profit). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi pemsahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (1995:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena mengurangi laba pemsahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak tersebut untuk memaksimalkan laba dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-undang.2.1.1. Subjek PajakAsas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah :1. Asas Domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat subjek pajak.2. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak.7Universitas Kristen Petra

8Yang menjadi subjek pajak adalah: a.l. Orang pribadiPada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang berlempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang berlempat tinggal di Indonesia.Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 hari, tidak hams berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.a.2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.b. BadanSebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam UU PPh ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajaknnya dipersamakan dengan subjek pajak badan,Universitas Kristen Petra

9untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian, setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:1) Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggota Pemerintah Pusat atau Daerah.c. Bentuk Usaha TetapYang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.Subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dalam Undang-undang disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/ diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.Universitas Kristen Petra

102.1.2. Objek Pajak PenghasilanPengertian penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.Undang-undang ini menganut sistem pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:a.Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaaan bebas,seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris,akuntan, pengacara, dan sebagainya.b.Penghasilan dari usaha dan kegiatan.c.Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta takbergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan hartaatau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.d.Penghasilan Iain-lain adalah penghasilan yang berupa hadiah, pembebasanutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktivatetap.Universitas Kristen Petra

II2.1.2.1. Penghasilan yang termasuk Objek PajakYang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1, yaitu:a.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterimaatau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukanlain dalam Undang-undang ini ;b.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ;c.Laba usaha ;d.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penganti saham atau penyertaan modal ;2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ;3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan , atau pengambilalihan usaha ;4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;e.Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;f.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminanpengembalian hutang;g.Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividenperusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usahaoperas i;h. Royalty;i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta;j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;Universitas Kristen Petra

12k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah terlentu yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; I. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi;0.Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiridari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.2.1.2.2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan FinalPenghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi pemungutannya bersifat final. Yang dimaksud final adalah:1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh2. Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.3. PPh final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final adalah:1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi, koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.2. Penghasilan dari hadiah undian.3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek.4. Penghasilan dari pengalihan harta bempa tanah dan atau bangunan.5. Penghasilan dari sewa harta tak bergerak seperti rumah atau ruko.6. Penghasilan dari jasa konstruksi.Universitas Kristen Petra

137. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas capital gain, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/ surat utang negara.2.1.2.3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek PajakYang merupakan penghasilan yang dikecualikan menurut UU PPh Pasal 4 ayat (3), antara lain:a.Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakatyang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yangberhak;b.Warisan;c.Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, BadanUsaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan olehbadan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;d.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yangditerima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajakatau Pemerintah;e.Pembayaran dari pemsahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan denganasuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, danasuransi beasiswa;f.Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatassebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempatkedudukan di Indonesia dengan syarat:1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;2. dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;g.Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan MenteriKeuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan;h. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikatUniversitas Kristen Petra

14Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia; i. Bagian laba yang diterima ataii diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha: k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan d Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:l.Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,-, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan; dan 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.2.1.3. Pengurang PenghasilanWajib Pajak Badan Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto (net bases of luxation). Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya terlebih dulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.Dalam membebankan biaya, UU PPh menganut konsep match and link, yaitu beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.Beban ini disebut dengan pengurang penghasilan bruto (deductible expenses). Sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagaiUniversitas Kristen Petra

15biaya disebut non-deductible expenses. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditentukan menurut peraturan perpajakan.2.1.3.1. Biaya yang diperkenankan (deductible expenses)Biaya yang boleh dikurangkan menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1), antara lain:a.Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasukbiaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasukupah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalambentuk uang, bunga, sevva, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biayaadministrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;b.Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasiatas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.c.luran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh MenteriKeuangan;d.Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan;e.Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;f.Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;g.Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu:1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang kreditur dengan debitur yang bersangkutan;3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; danUniversitas Kristen Petra

164. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.2.1.3.2. Biaya yang tidak diperkenankan (non-deductible expense)Selain biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh, ada juga biaya yang tidak dapat diakui dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tax planning. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1):a.Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegangpolis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;b.Biaya yang dikeliiarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegangsaham, sekutu, atau anggota;c.Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang taktertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadanganuntuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usahapertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengankeputusan Menteri Keuangan.d.Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransidwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,keculai jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagaipenghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.e.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yangdiberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanandan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalambentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;f.Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham ataupihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan yang dilakukan;Universitas Kristen Petra

17g. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;h. Pajak penghasilan;i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU PPh pasal 9 ayat (2):Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A.2.2. Perencanaan PajakPerencanaan pajak adalah langkah avval dalam melakukan manajemen pajak. Umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila suatu transaksi tersebut terkena pajak, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Di dalam melakukan perencanaan pajak seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar Undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada.Universitas Kristen Petra

INManfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah :a.Penghematan kas keluar, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangibeban pajak yang merupakan biaya bagi pemsahaan.b.Mengatur aliran kas (cash flow), dalam hal ini perencanaan pajak dapatmengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaransehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.Pengertian perencanaan pajak menurut Suandy (2000:7) adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes ).Tiga cara yang biasa digunakan dalam perencanaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :1. Tax Saving adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaannya melalui pengendalian pajak yang hams ditanggung oleh pemsahaan atas transaksi yang dilakukan, dengan tidak membeli produk-produk yang mengandung PPN yang tinggi, pergeseran pajak (shifting) yaitu dengan melakukan pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, kapita/isasi yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli, Iransformasi yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya (akan mempengaruhi harga jualnya).2. Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang hams dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan (loopholes) tanpa melanggar Undang-undang tersebut. Atau penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada, misalnya : dengan memberikan bantuan atau sumbangan kepada panti asuhan.3. Tax Evasion adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi jumlah pajaknya yang hams dibayar secara illegal, yaitu dengan cara menyembunyikan atau mengelapkan keadaan yang sebenarnya.Universitas Kristen Petra

19Seorang perencana pajak (tax planner) dalam melakukan perencanaan pajak hanya menggunakan 2 cara, yaitu tax saving dan tax avoidance* karena keduanya merupakan perbuatan yang tidak melanggar Undang-undang (legal). Melainkan lebih ditekankan pada perencanaan pajak dengan cara tax avoidance, yaitu cara penghindaran atau pengelakan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang (loopholes) yang ada tanpa melanggar peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan perusahaan.Langkah-langkah dalam melaksanakan tax planning PPh Badan dilakukan melalui beberapa cara yaitu :1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan (Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, pasal 4 ayat 3)2. Memaksimalkan Biaya Fiskal (pasal 6) dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (pasal 9)3. Pemilihan metode-metode Akuntansi4. Pemilihan bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan2.2.1. Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikanDalam tax planning seorang Wajib Pajak dalam mengupayakan untuk meminimalkan pajak, salah satu cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Sebelum mengetahui penghasilan yang dikecualikan dalam UU PPh, harus diketahui apa saja yang termasuk dalam penghasilan dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tax planning.Dengan mengetahui apa saja yang merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak {tax planning) diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.Selain beberapa poin yang relevan dari penghasilan yang dikecualikan oleh Undang-undang, juga ada beberapa contoh yang dapat dilakukan dalam upaya menerapkan tax planning terhadap penghasilan atau laba perusahaan.Universitas Kristen Petra

20a.Mengubah sumber penghasilan.Untuk perusahaan di dalam grup, penghasilan dibukukan di perusahaan yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan kata lain dianjurkan untuk mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha, karena di negara Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak (UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf f).Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui pemindahan transaksi yaitu transaksi yang dilakukan antar perusahaan A dialihkan ke perusahaan B yang satu grup, hal ini dilakukan dalam kasus laba perusahaan A besar sedang perusahaan B labanya kecil sehingga untuk membagi pajak agar perusahaan A tidak terkena tarif 30% terlalu besar maka sebagian penjualan dialihkan ke perusahaan B.Contoh: Perusahaan A pabrik sepatu dan B adalah distributor keduanya bergerak di bidang yang sama dan dimiliki oleh kelompok usaha yang sama. A membukukan kerugian dan B membukukan keuntungannya. Sehingga A yang melakukan tagihan atas B.b.Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya.Penghasilan yang didapat tahun ini pada bulan-bulan akhir sebisa mungkin direncanakan untuk diterima di tahun berikutnya, sehingga pajak terutang atas penghasilan yang tinggi tahun ini dapat dilimpahkan untuk periode berikutnya. Contoh: Laba tahun 2000 tinggi dan diperkirakan akan menurun tahun 2001. Maka sebagian penjualan bulan Desember 2000 ditunda sampai Januari 2001.c.Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dariberbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak yangdiperbolehkan oleh Undang-undang.Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba pemsahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan, dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (deductible). Contoh : biaya untuk riset danUniversitas Kristen Petra

21pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang dan Iain-lain.2.2.2.Memaksimalkan Biaya fiskalSalah satu cara dalam meminimalkan pajak temtang yang dilakukan dalam tax planning adalah memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari laba kotor atau penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak temtang.Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebab semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan berarti hal itu akan merugikan Wajib Pajak karena penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan mengakibatkan pajak temtang yang dibayar akan lebih besar. Oleh karena itu dalam melakukan tea' planning WP hams mengetahui biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan.2.2.3.Pemilihan metode-metode Akuntansia. Pemilihan metode penilaian persediaanAda dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama {first in first out/FIFO). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode average akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi lebih kecil. Contoh : perusahaan A menjual BKP Rp. 1.000,-. HPP dengan menggunakan metode FIFO Rp.400,-, sedangkan dengan menggunakan metode average Rp.436,-, maka laba yang akan diperoleh perusahaan A dengan menggunakan metode average lebih kecil daripada menggunakan FIFO.Universitas Kristen Petra

::b. Penentuan metode penyusutan secara tepat (pasal 11 UU PPh)"Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi", (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK:1996:17).1.Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi KeuanganAktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva Iain-lain, PSAK nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.Langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan adalah memilih metode penyusutan garis lurus (straight line) atau saldo menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat memakai metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) sehingga biaya atas penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan garis lurus yang memberikan biaya yang lebih kecil.2.Penyusutan Berdasarkan Peraturan PerpajakanSebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus. melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, danUniversitas Kristen Petra

23mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun lidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyiisutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskalnya, karena dapat berbeda dengan penyiisutan untuk akuntansi.Sejak tahun 1995 peraturan perpajakan mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. UU PPh secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan saat dilakukan pengeluaran.Dalam sistem penyusutan UU PPh, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan : a. Harta Berwujud Kelompok Bukan BangunanDikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:Tabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Kelompok hartaberwujud bukanbangunanMasa manfaatTarif Penyusutan

Metode garis lurusMetode saldo menurun

Kelompok 14 tahun25 7enilaian persediaanPerusahaan dalam melakukan penilaian persediaan menggunakan metode average (rata-rata tertimbang). Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana harga barang cenderung naik, maka penggunaan metode average mempunyai dampak HPP perusahaan menjadi lebih tinggi. sehingga dapat mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga PKP juga akan menjadi lebih kecil.4.3.3.2.Metode penyusutanPerusahaan saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung beban penyusutan. Sedangkan metode penyusutan yang diperbolehkan menunit perpajakan adalah metode garis lurus {straight line) dan metode saldo menurun (double declining). Namun lama masa manfaat yang diperkirakan oleh perusahaan berbeda dengan pengelompokan yang telah ditetapkan oleh perpajakan. Menurut perusahaan, masa manfaat aktiva mesin adalah selama 10 tahun, dan 5 tahun untuk aktiva kendaraan dan sarana listrik. Sedangkan menurut perpajakan aktiva mesin dan kendaraan masuk ke dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun.Pada awal masa manfaat penggunaan metode saldo menurun akan berakibat jumlah penyusutan menjadi lebih besar daripada metode garis lurus dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Tetapi pada akhir masa manfaat berlaku sebaliknya, yaitu jumlah beban penyusutan menggunakan metode garis lurus lebih besar daripada metode saldo menurun. Namun pada saat umur ekonomis aktiva habis, maka jumlah akumulasi penyusutan/amortisasi dari kedua metode ini sama.Sebaiknya perusahaan dalam memilih metode penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis yang disamakan dengan peraturanUniversitas Kristen Petra

56perpajakan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan.4.3.4. Pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan4.3.4.1.Perawatan KendaraanBiaya untuk pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 9.083.500.- yang dipakai oleh direktur dan divisi marketing tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan kendaraan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50%. yaitu sebesar Rp. 4,541,750.- sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - 220/PJ./2002, Tgl. 18-04-2002 dimana diatur biaya perbaikan dan perawatan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah perbaikan dan perawatan kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan.Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur dan divisi marketing, melainkan digunakan hanya untuk keperluan perusahaan saja.4.3.4.2.Biaya Perjalanan DinasBiaya perjalanan dinas dikoreksi sebesar Rp 19,818,975.- karena dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan keluarga karyawan. Sedangkan sejumlah Rp. 10,000.000.- dikoreksi dikarenakan tidak ada bukti yang mendukung. Biaya perjalanan dinas atau SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) umumnya terdiri dari tiga komponen biaya yaitu biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku.Biaya transportasi merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Unsur transportasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tiket untuk alat transportasi tertentu.Biaya akomodasi merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai penginapan selama karyawan melakukan perjalanan dinas dan biayanya diberikan dalam bentuk uang atau voucher hotel yang sudah di booking di lokasi, sertaUniversitas Kristen Petra

57pengeluaran untuk menutup biaya hidup selama karyawan yang bersangkutan di luar kota atau di luar negeri seperti contohnya untuk makan dan laundry pakaian.Ketiga komponen biaya ini akan berp>engaruh pada aspek PPh Pasal 21, khususnya bila perusahaan memberi kebijakan pemberian biaya perjalanan dinas secara lumpsum atau diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu yang bersifat tetap. Bagi penisahaan biaya yang dikeluarkan secara lumpsum ini bisa dikurangkan dari penghasilan bruto namun bagi karyawan merupakan penambah penghasilan.Sedangkan apabila perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas secara reimbursement, maka hanya uang saku yang menjadi Objek PPh pasal 21 karena pemberian uang saku dapat disamakan dengan pemberian secara lumpsum sehingga uang saku merupakan penambah penghasilan bagi karyawan dan bagi penisahaan menipakan biaya yang dapat dikurangkan.Biaya transportasi dan akomodasi apabila diberikan secara reimbursement bukan merupakan penghasilan bagi karyawan namun bisa dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan. Reimbursement hams memenuhi persyaratan:a.Tidak boleh ada mark up dan/atau mark downb.Bukti asli diserahkan ke penisahaanc.Diusahakan menggunakan atau atas nama perusahaan4.3.4.3. Makanan dan Natura LainnyaPenisahaan tidak memberikan makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan. Penisahaan memberikan dalam bentuk uang kehadiran yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan jabatan dan masa kerja masing-masing karyawan. Pemberian uang kehadiran ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi (fiskal) penisahaan tetapi menipakan penghasilan bagi karyawan. Dengan demikian dari sisi karyawan akan menambah PPh Pasal 21 terutang.Sedangkan pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 karena makan bersama menipakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan bersama ini tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang. Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9Universitas Kristen Petra

58ayat (1) humf e UU PPh , penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.Akan tetapi khusus penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tersebut juga diatur hal yang berbeda dari ketentuan umumnya. Artinya pemberian makanan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (deductible expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi beban PPh Badan yang terutang.Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama. Oleh karena itu dengan adanya tax planning ini, para karyawan diusahakan untuk diberikan makan dan minum bersama dengan konsekuensi uang kehadiran tiap karyawan dikurangi sebesar Rp. 6,000.- per hari.4.3.4.4.Biaya KonsumsiBiaya konsumsi harus dikoreksi sebesar Rp 4,322,600.- karena biaya konsumsi tersebut dikeluarkan hanya untuk kepentingan direktur dan karyawan tertentu . Perusahaan dapat membiayakan biaya konsumsi apabila konsumsi diberikan pada seluruh karyawan atau diberikan dalam bentuk tunjangan.Akan lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan makan dan minum bagi seluruh karyawan karena berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namun dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.4.3.4.5.Pengobatan KaryawanPerusahaan akan mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh karyawan baik biaya pemeriksaan dokter ataupun pemberian obat. Biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diganti seluruhnya ataupun sebagian dengan jumlah platfon atau batas maksimal dengan limit satu kali gaji dalam satu tahun.Universitas Kristen Petra

60karyawannya. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi bisa menjadi beban perusahaan secara keseluruhan atau bisa menjadi beban karyawan, terganlung pada kebijakan masing-masing perusahaan.Dalam aturan pajak, perlakuan atas premi asuransi karyawan yang dibayarkan perusahaan disebutkan secara eksplisil dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh. Dalam penjelasan atas UU tersebut disebutkan bahwa premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima pengantian atau santunan asuransi (klaim), penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. Sedangkan apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh perusahaan, maka bagi perusahaan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang menerimanya merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak.Dikarenakan penggantian biaya pengobatan tidak dapat dibebankan oleh perusahaan, maka sebaiknya perusahaan mengikutsertakan karyawan pada program asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini diberikan kepada seluruh karyawan yang besarnya sama yaitu Rp. 400,000.- per tahun.4.3.5. PPh Pasal 214.3.5.1. PPh Pasal 21 Karyawan (metode net basis)Biaya PPh Pasal 21 dikoreksi sebesar Rp. 20,539,650.- karena biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h. Setelah pelaksanaan tax planning jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 23,982,680.-. Perbedaan sejumlah Rp. 3,443,030.- disebabkan adanya pertambahan penghasilan karyawan berupa uang lembur dan komisi yang belum dipotong oleh perusahaan serta diikutsertakannya karyawan pada program asuransi kesehatan. Jumlah PPh Pasal 21 setelah tax planning dihitung dengan menggunakan PTKP tahun 2006. Dengan penggunaan metode ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dikurangkan dalam laporan rugi fiskal.Universitas Kristen Petra

614.3.5.2.PPh Pasal 21 Karyawan (Tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 Terutang)Biaya PPh Pasal 21 dikoreksi sebesar Rp. 20,539,650.- karena biaya PPhPasal 21 tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) humf h. Untuk itu perusahaan dapat memberikan tunjangan PPh sebesar PPh 21 terutang karyawan tersebut. Dampak dari pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sejumlah PPh yang terutang adalah bertambahnya beban pajak bagi karyawan yang bersangkutan. Agar penambahan beban pajak itu tidak merugikan karyawan maka seluruh tambahan pajak akibat penambahan penghasilan bagi karyawan itu juga akan ditanggung oleh perusahaan. Setelah pelaksanaan tax planning jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 25,719,300.-. Pemberian tunjangan PPh itu merupakan penghasilan yang dikenai pajak bagi karyawan dan dapat dikurangkan sebagai biaya tunjangan PPh bagi karyawan sebesar Rp. 23,982,680.- dengan metode tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang.4.3.5.3.PPh Pasal 21 Karyawan (Metode Gross Up)Perusahaaan membayar PPh pasal 21 terutang karyawannya. PPh pasal 21 karyawan sebesar Rp 20,539,650.- tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan. Untuk itu perusahaan dapat memberikan tunjangan PPh dengan metode gross up. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan metode gross up dari sudut pandang karyawan tidak akan berpengaruh terhadap take home pay. Jumlah Take Home Pay yang didapat karyawan melalui tunjangan PPh Pasal 21 metode gross up akan sama dengan Take Home Pay apabila PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Setelah pelaksanaan tax planning dengan metode gross up jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp. 25,900,122.-.4.3.6. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaaan4.3.6.1. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode net basis)Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar Rp. 33,185,641.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaanUniversitas Kristen Petra

62juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp.241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp.222,441,200,-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan taxplanning sebesar Rp. 19,040,400,- Laba komersial setelah pajak adalah jumlahuang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelumpelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Laba bersih komersialRp. 792,561,295.-Pajak PenghasilanRp. 241,481,600.-Laba setelah pajakRp. 551,079,695.-Sesudah pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Laba bersih komersialRp. 766,618,797.-Pajak PenghasilanRp. 222.441,200,-Laba setelah pajakRp. 544,177,597.-Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesar(Rp. 6,902,098.-).Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugi perusahaan adalahsebagai berikut:1.Terhadap Laporan Keuangan komersial :Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan diikutsertakannya karyawan pada program asuransi kesehatan yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang juga semakin kecil. Namun disisi lain penambahan jumlah beban usaha juga berpengaruh pada penurunan jumlah laba setelah pajak.2.Terhadap Laporan Keuangan Fiskal :Berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan yang disebabkan beberapa hal berikut:a. Perubahan perkiraan masa manfaat aktiva yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutanUniversitas Kristen Petra

63aktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjadi tidak ada.b.Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupakendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%.c.Pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan membuatpemsahaan dapat membiayakan beban yang dikeluarkan atas premiasuransi kesehatan karyawan tersebut.Universitas Kristen Petra

64Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi PT. "X"(setelah tax planning dengan metode net basis)PT "X"Laporan Laba Rugi FiskalPeriode 1 Januari -31 Desember2005

(dalam rupiah)

KomersialKoreksiFiskal

PENJUALAN77,172,812,14077,172,812,140

Harga Pokok Penjualan

Biaya Bahan Baku Langsung65,738,850,39065,738,850,390

Biaya Tenaga Kerja Langsung702,146,000702,146,000

Biaya Pabrik Lainnya

Bahan Baku Tidak Langsung7,959,580,6057,959,580,605

Penyusutan Mesin dan Sarana Listrik132,961,903132,961,903

Pemakaian Listrik dan Air125,895,625125,895,625

Biaya Pemeliharaan Pabrik16.918,90016,918,900

Biaya perbaikan & pemeliharaan

mesin14,184,32514,184,325

Biaya Oli dan Bahan Bakar755,455,145755,455,145

Biaya Lain-lain72.187.14072.187.140

75,518,180,03375,518,180,033

LABA KOTOR1,654,632,1071,654,632,107

BIAYA USAHA

Biaya pengangkutan90,662,55090,662,550

Biaya perjalanan dinas227,943,366(29,818,975)198,124,391

Biaya telp, air. listrik88,494.426(17,645.910)70.848,516

Biaya gaji dan upah739,334,487739,334,487

Biaya makan minum karyawan119,808,000119,808,000

Biaya asuransi21,729,80021,729,800

Biaya iklan52,894,050(39.670,538)13,223,512

Biaya penyusutan51.096,87551,096,875

Biaya jasa konsultan25,000,00025,000,000

Biaya entertainment81,293,089(40,754.500)40,538,589

Biaya kantor31,182,75031,182,750

Biaya bunga bank485,761,284485,761,284

Biaya PPh Pasal 2126,932,730(26,932,730)0

Biaya administrasi Bank3,800,0003,800,000

Prov. K red it24.723,95824,723,958

Biaya sumbangan23,250,000(23,250,000)0

PBB, Bea Materai2,223.0002,223.000

Biaya pemeliharaan bangunan6,562,8506,562,850

Biaya Lain-lain126.729,943(59,677,343)67.052,600

2,229.423,1581,991,673,162

(574,791,051)(337,041,055)

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Bunga tabungan204,564,355204,564,3550

Penjualan besi plat748,735,366748,735,366

Jasa pemotongan besi plat154,781,230154,781,230

Selisih kurs233.328.897233.328.897

TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN1.341,409.8481.136.845,493

LABA BERSIH766.618,797799,804,438

Universitas Kristen Petra

65Tabel 4.7 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah (ax planning)Biaya Lain-Lain (dalam rupiah)


Biaya pengurusan surat dan notaris25,625,00025,625,000

luran RT, RW, dan keamanan1,800,000(1,800,000)0

Biaya pakaian seragam satpam500,000500,000

Biaya langganan koran660,000660,000

Biaya pos dan telekomunikasi2,651.5002,651,500

Biaya tol dan parkir2,362,5002,362,500

Biaya kebersihan1,800,0001.800,000

Biaya perawatan kendaraan9,083,5009,083,500

Biaya konsumsi4,322,6004,322,600

Biaya Pajak52,189,843(52,189,843)0

Biaya jasa importir20,047,50020,047,500

Biaya untuk kepentinqan direktur5,687,500(5,687,500)0

TOTAL126,729,943(59,677,343)67,052,600

PPh terutang tahun 2005 : 10% x Rp50,000,000.- = Rp 5,000,000.-15% x Rp50.000,000.- = Rp 7,500,000.-30%xRp 699,804,000,- = Rp 209,941.200.-Rp 222,441,200,-Sumber : internal perusahaan, data olahan.4.3.6.2. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (metode Tunjangan PPhSebesar PPh Pasal 21 Terutang).Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar Rp. 6,252,911.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaan juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp. 241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp. 215,246,300,-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan tax planning sebesar Rp. 26,235,300,- Laba komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelum pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Universitas Kristen Petra

66Laba bersih komersialRp. 792,561,295.-Pajak PenghasilanRp. 241.481,600.-Laba setelah pajakRp. 551,079,695.-Sesudah pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Laba bersih komersialRp. 769,568.847.-Pajak PenghasilanRp. 215.246,300.-Laba setelah pajakRp. 554,322,547.-Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesarRp. 3,242,852.-.Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugi perusahaan adalahsebagai berikut:1.Terhadap Laporan Keuangan komersial :Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan, yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak temtang juga semakin kecil. Namun dengan bertambahnya beban usaha akibat pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang dan pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan ini berdampak pada meningkatnya laba setelah pajak perusahaan.2.Terhadap Laporan Keuangan Fiskal :Berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan yang disebabkan beberapa hal berikut:a.Pembahan perkiraan masa manfaat aktiva yang disesuaikan denganperaturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutanaktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjaditidak ada.b.Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupakendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%.c.Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalamprogram asuransi kesehatan menyebabkan perusahaan dapatUniversitas Kristen Petra

67mengurangkan beban PPh Pasal 21 karyawan dan premi asuransi kesehatan tersebut dalam laporan laba rugi fiskal. Karena itu beban PPh Pasal 21 dan premi asuransi kesehatan karyawan tidak perlu dikoreksi.Universitas Kristen Petra

68Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi PT. "X"(setelah tax planning dengan metode tunjangan PPh Pasal 21)PT "X"Laporan Laba Rugi FiskalPeriode 1 Januari -31 Desember2005

(dalam rupiah)


PENJUALAN77,172,812,14077,172,812,140








Biaya Pemeliharaan Pabrik16.918,90016,918,900


mesin14,184,32514,184,325


Biaya Lain-lain72.187.14072.187.140

75,522,594,48375,522,594,483

LABA KOTOR1,650,217,6571,650,217,657

BIAYA USAHA



Biaya telp, air. listrik88,494,426(17,645.910)70.848,516



Biaya asuransi21,729,80021,729,800

Biaya iklan52,894,050(39,670,538)13,223,512

Biaya penyusutan51.096,87551,096,875


Biaya entertainment81,293,089(40,754.500)40,538,589

Biaya kantor31,182,75031,182,750

Biaya bunga bank485,761,284485,761,284

Biaya administrasi Bank3,800,0003,800,000

Prov. K red it24,723,95824,723,958

Biaya sumbangan23,250,000(23,250,000)0

PBB, Bea Materai2,223,0002,223,000


Biaya Lain-lain126.729.943(59,677,343)67.052.600

2,222,058,6582,011,241,392

(571,841,001)(361,023,735)


Bunga tabungan204,564,355204,564,3550


Jasa pemotongan besi plat154,781,230154,781.230

Selisih kurs233.328.897233,328.897

TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN1.341.409.8481.136.845.493

LABA BERSIH769,568,847775,821,758


69Tabel 4.9 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah (ax planning)Biaya Lain-Lain (dalam rupiah)


Biaya pengurusan surat dan notarisluran RT, RW, dan keamananBiaya pakaian seragam satpamBiaya Iangganan koranBiaya pos dan telekomunikasiBiaya tol dan parkirBiaya kebersihanBiaya perawatan kendaraanBiaya konsumsiBiaya PajakBiaya jasa importirBiaya untuk kepentingan direktur25,625,0001,800,000500,000660,0002,651,5002,362,5001,800,0009,083,5004,322,60052,189,84320,047,5005,687,500(1,800,000)(52,189,843) (5,687,500)25,625,0000500,000660,0002,651,5002,362,5001,800,0009,083,5004,322,600020,047,5000

TOTAL126,729,943(59,677,343) 67,052,600

PPh terutang tahun 2005 : 10% x Rp50,000,000.- = Rp 5,000,000.-15% x Rp50.000,000.- = Rp 7,500,000.-30%xRp 675,821,000,- = Rp 202,746.300.-Rp 215,246,300,-Sumber : internal perusahaan, data olahan.4.3.6.3. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan (Metode Gross Up)Dampak penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Jumlah koreksi fiskal positif sebelum tax planning adalah sebesar Rp. 70,710,868.- dan koreksi fiskal sesudah tax planning adalah sebesar Rp. 6,252,911.- Beban pajak penghasilan terutang perusahaan juga menurun. Jumlah PPh terutang sebelum pelaksanaan tax planning adalah Rp. 241,481,600.- dan jumlah PPh terutang sesudah tax planning adalah Rp. 214,671,200.-. Penghematan pajak yang diperoleh akibat pelaksanaan tax planning sebesar Rp. 26,810,400.- Laba komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan sesudah dipotong pajak penghasilan. Sebelum pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Universitas Kristen Petra

70Laba bersih komersialRp. 792,561,295.-Pajak PenghasilanRp. 241.481,600.-Laba setelah pajakRp. 551,079,695.-Sesudah pelaksanaan tax planning laba setelah pajak adalah:Laba bersih komersialRp. 767,651,045.-Pajak PenghasilanRp. 214.671,200,-Laba setelah pajakRp. 552,979,845.-Selisih laba setelah pajak sebagai akibat pelaksanaan tax planning adalah sebesarRp. 1,900,150.-. Dampak pelaksanaan tax planning terhadap laporan laba rugipemsahaan adalah sebagai berikut:1.Terhadap Laporan Keuangan komersial :Bertambahnya biaya gaji dan upah yang disebabkan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalam program asuransi kesehatan, yang juga berakibat pada berkurangnya jumlah biaya Iain-lain. Dampak lain adalah bertambahnya jumlah total beban usaha perusahaan yang menyebabkan laba bersih perusahaan ikut menurun, sehingga pajak terutang juga semakin kecil. Namun dengan bertambahnya beban usaha akibat pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode gross up dan pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan ini berdampak pada meningkatnya laba setelah pajak perusahaan.2.Terhadap Laporan Keuangan Fiskal:Berkurangnya jumlah koreksi fiskal pemsahaan yang disebabkan beberapa hal berikut:a.Perubahan perkiraan masa manfaat aktiva yang disesuaikan denganperaturan perpajakan. Karena perubahan ini, maka perhitungan penyusutanaktiva komersil dan fiskal menjadi sama, sehingga koreksi fiskal menjaditidak ada.b.Direktur dan bagian pemasaran tidak lagi diberikan fasilitas berupakendaraan, sehingga beban penyusutan kendaraan dapat dibiayakan 100%.c.Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan pengikutsertaan karyawan dalamprogram asuransi kesehatan menyebabkan perusahaan dapatmengurangkan beban PPh Pasal 21 karyawan dan premi asuransiUniversitas Kristen Petra

71kesehatan tersebut dalam laporan laba rugi fiskal. Karena itu beban PPh Pasal 21 dan premi asuransi kesehatan karyawan tidak perlu dikoreksi. Perbedaan metode tunjangan dengan metode gross up yaitu pada penggunaan metode gross up, karyawan tidak perlu menanggung beban PPh Pasal 21 sama sekali.Universitas Kristen Petra

72Tabel 4.10 Laporan Laba Rugi PT. "X" (setelah lax planning dengan metode Gross Up)PTnXnLaporan Laba Rugi FiskalPeriode 1 Januari -31 Desember 2005(dalam rupiah)KomersialKoreksiFiskal

PENJUALAN77,172,812,14077.172,812,140








Biaya Pemeliharaan Pabrik16,918,90016,918,900


mesin14,184,32514,184,325


Biaya Lain-lain72.187.14072.187.140

75,522,815,62175,522,815,621

LABA KOTOR1,649,996,5191,649,996,519

BIAYA USAHA



Biaya telp, air, listrik88,494,426(17,645,910)70,848,516



Biaya asuransi21,729,80021,729,800

Biaya iklan52,894,050(39,670,538)13,223,512

Biaya penyusutan51,096,87551,096,875


Biaya entertainment81,293,089(40,754,500)40,538,589

Biaya kantor31,182,75031,182,750

Biaya bunga bank485,761,284485,761,284

Biaya administrasi Bank3,800.0003,800,000

Prov. K red it24,723,95824,723,958

Biaya sumbangan23,250,000(23,250,000)0

PBB, Bea Materai2,223,0002,223,000


Biaya Lain-lain126,729,943(59,677,343)67.052,600

2,223,754,9622,012,937,696

(573,758,443)(362,941,177)


Bunga tabungan204,564,355204,564,3550


Jasa pemotongan besi plat154,781,230154,781,230

Selisih kurs233.328.897233.328.897

TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN1.341.409.8481.136.845.493

LABABERSIH767.651.405773.904.316


73Tabel 4.11 Biaya Lain-lain PT. "X" (setelah lax planning)Biaya Lain-Lain (dalam rupiah)


Biaya pengurusan surat dan notarisluran RT, RW, dan keamananBiaya pakaian seragam satpamBiaya Iangganan koranBiaya pos dan telekomunikasiBiaya tol dan parkirBiaya kebersihanBiaya perawatan kendaraanBiaya konsumsiBiaya PajakBiaya jasa importirBiaya untuk kepentingan direktur25,625,0001,800,000500,000660,0002,651,5002,362,5001,800,0009,083,5004,322,60052,189,84320,047,5005,687,500(1,800,000)(52,189,843) (5,687,500)25,625,0000500,000660,0002,651,5002,362,5001,800,0009,083,5004,322,600020,047,5000

TOTAL126,729,943(59,677,343) 67,052,600

PPh terutang tahun 2005 : 10% x Rp50,000,000.- = Rp 5,000,000.-15% x Rp50.000,000.- = Rp 7,500,000.-30%xRp 673,904,000,- = Rp 202,171.200.-Rp 214,671,200,-Sumber : internal perusahaan, data olahan.4.3.7. Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Tunjangan PPh Sebesar PPh Pasal 21 Terutang, Metode Gross Up, dan Metode Net Basis Perbandingan jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 karyawanantara metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh Pasal 21 terutang, metodegross up* dan metode net basis adalah sebagai berikut:Universitas Kristen Petra

74 Tabel 4.12 Rekapitulasi Jumlah PPh terutang PT. "X"

Sebelum tax planningTunjangansebesarPPh Pasal 21terutangGross UpNet Basis

PPh Badan Terutang241,481,600215,246,300214,671,200222,441,200

PPh Pasal 2120,539,65025,719,30025,900,12223,982,680

Jumlah pajak yang harus disetorkan perusahaan262,021,250240,965,600240,571,322246,423,880

Di antara tiga metode yang ada jumlah PPh terutang lebih kecil dengan penggunaan metode gross up yaitu sebesar Rp. 240,571,322.-. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan metode gross up biaya tunjangan PPh karyawan lebih besar daripada penggunaan metode tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang yang dengan sendirinya penggunaan metode gross up akan memperbesar biaya yang boleh dikurangkan oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap laporan laba rugi fiskal yaitu jumlah PPh terutang yang lebih kecil. Sedangkan dalam penggunaan metode net basis perusahaan tidak dapat membiayakan PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 23,982,680.- sehingga dalam laporan laba rugi fiskal akan dikoreksi yang menyebabkan laba fiskal perusahaan dan PPh terutang perusahaan juga akan meningkat.Perbandingan jumlah laba komersial dan besarnya penghematan pajak sebelum dan setelah tax planning dengan metode pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh terutang, metode gross up, dan metode net basis adalah sebagai berikut:Universitas Kristen Petra

75Tabel 4.13 Rekapitulasi Jumlah Laba Komersial dan Penghematan Pajak PT. "X

TunjangansebesarPPh Pasal 21terutangGross UpNet Basis

Laba Komersial setelah pajak3,242,8521,900,150(6,902,098)

Penghematan Pajak setelah tax planning26,235,30026,810,40019,040,400

Jumlah manfaat yang diperoleh29,478,15228,710,55012,138,302

Jumlah laba komersial setelah pajak akan lebih besar jika menggunakan metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh pasal 21 terutang. Perbedaan ini disebabkan biaya tunjangan PPh karyawan yang lebih kecil jika menggunakan metode pemberian tunjangan PPh sebesar PPh pasal 21 terutang.Dari perbandingan ketiga metode tersebut, perusahaan lebih baik jika menggunakan metode gross up karena dengan metode gross up, Take Home Pay karyawan akan sebesar penghasilan bruto sebelum pernberian tunjangan PPh. Dengan metode gross up tidak akan merubah Take Home Pay karyawan. Berbeda dengan metode pemberian tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang. Take Home Pay karyawan akan lebih kecil jika dibandingkan penghasilan bruto sebelum pemberian tunjangan PPh.Selain itu, bagi perusahaan metode gross up akan membuat jumlah PPh terutang mereka menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 394,278.-. Sedangkan jumlah penghematan pajak dengan metode tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh pasal 21 terutang akan lebih banyak yaitu sebesar Rp. 767,602.- tetapi apabila perusahaan bertujuan untuk mensejahterakan karyawan maka metode yang tepat adalah dengan metode gross up.Universitas Kristen Petra

5. KESIMPULAN DAN SARAN5.1. KesimpulanSetelah melakukan pembahasan mengenai penerapan Tax Planning yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. "X", maka dapat diambil beberapa kesimpulan :1. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahvva tax planning yang selama ini telah dilakukan oleh konsultan pajak perusahaan belum maksimal sehingga masih ada peluang untuk mengadakan penghematan pajak terkait pembayaran PPh terutang perusahaan.2. Dalam menghitung penghasilan karyawan perusahaan tidak mencatatnya secara konsisten dimana dalam perhitungan gaji dilakukan secara bulanan sedangkan dalam perhitungan uang kehadiran dilakukan secara harian yang mana perusahaan mengambil kebijakan satu bulan sama dengan 25 hari. Sedangkan menurut Peraturan perpajakan dalam menyebulankan penghasilan harian harus dikalikan dengan 26, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 14,724,000.-.3. Sebelum tax planning, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880.-,dan biaya atas PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 23,982,680 tidak dapat dibebankan perusahaan dalam laporan laba rugi fiskal.4. Setelah tax planning dengan metode tunjangan sebesar PPh 21 terutang, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,965,600.-5. Setelah tax planning dengan metode net basis jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 246,423,880.-6. Setelah tax planning dengan metode gross up, jumlah PPh terutang Badan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah Rp. 240,571,322.-7. Dengan pertimbangan pembagian beban antara karyawan dan perusahaan maka akan lebih baik apabila perusahaan menggunakan metode gross up.76Universitas Kristen Petra

775.2. SaranBerdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari project ini, sebaiknya perusahaan menerapkan tax planning dengan rincian sebagai berikut:1. Sebaiknya PT. "X" menyusun suatu perencanaan pajak (tax planning) pada awal tahun anggaran sehingga dapat diperoleh hasil dari tax planning secara maksimal.2. Dalam melakukan tax planning perusahaan harus tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dimana karyawan merupakan asset utama perusahaan.3. Perusahaan harus dapat memaksimalkan pendapatan Iain-lain yang diperoleh dari penghasilan bunga tabungan dan deposito untuk menghindari tarif pajak tertinggi, karena penghasilan bunga tabungan dan deposito telah dikenakan PPh final sebesar 20%.4. Dalam hal pengobatan karyawan perusahaan selama ini menggunakan metode reimbursement dimana atas biaya pengobatan ini tidak dapat dibebankan dalam laba mgi fiskal sehingga akan lebih menguntungkan apabila perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan.5. Perusahaan sebaiknya tidak perlu memberikan fasilitas mobil dinas kepada direktur dan divisi marketing sehingga biaya penyusutan dan perawatan mobil tersebut dapat dibiayakan seluruhnya.6. Perusahaan lebih baik memberikan tunjangan PPh Pasal 21 dengan metode gross up karena tidak akan mempengaruhi take home pay karyawan.7. Dalam rangka menghemat waktu dan tenaga, penyusunan kebijakan akuntansi perusahaan sebaiknya sebisa mungkin disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi atas laporan keuangannya misalnya dalam metode penyusutan aktiva tetap.Universitas Kristen Petra

Lampiran 1 Daftar gaji dan PPh pasal 21 Tahunan 2005 PT. "X"

NoNamaJabalanStatusGaii sebulanGaii setahunUKTHRPenan asi Ian brutoBiava ibtnPen a ha! netoPTKPPKPPPh 21

1l,'3i"i Chandi 3LvoHuiK/34.000.00048.000.00012.000.0004.000.00064.000.0001296.00062.704.00016.600.OOO45.904.0003340.400

2AndryantoAudiloiK/12.000.00024.000.0008250.0002.000.00034250,00012S6.00032.954.00014.400.00018.554,000927.700

3SudantoBusiness rnanaqoiK;i2.250.00027.000.0008250.0002.250.0OO37.500.0001296.00036.204.00014400.00021.604,0001.090.200

4HendvFeclorv ManagerTK-2.250.00027.000.0008250.0002.250.00037.500.0001296.00036.204.00012.000.00024.204.0001210.200

5ChandraSalesTK7-1,500,00018.000.0006,000,0001,500,00025,500,000127S.00024,225,00012,000,00012,225,000611250

6Ei'.'.'inSalesK/11.500.00018.000.0006.000.0001.500.00025.500,0001275.00024225.00014400.0009.825.000491250

7Yama iSalesTK'21.500.00018.000.0006.000.0001.500.00025.500.0001275.00024.225.00014400.0009.825.000491.250

6Tot*Kecaia Tehrisi 8 3erveeTK-1.600.00019.200.0006.000.0001.600.00026.800.0001296.00025.504.00012.000.00013.504.000675.200

9YudKeoala Tekrist S serviceK-i.eoo.ooo10.200.o:o6.000.000UOO.OOO26,800,0001 .206.00025.504,00013,200,00012XO4.0005 15.200

10NtnisAdm provek 5 serviceTK/-1.400.00016.800.0006.000.0001.400.00024.200.0001210.00022.990.00012.000.00010.990.000549.500

IIArielPredict Do7-?bpni^-i1tkv-1.350.00016200.0006.000.0001.350.00023.550.0001.177.5

Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang

Documents