Penerapan SMK3

5/28/2018 Penerapan SMK3

1/30

Diraktorat Pengawasan Kesehatan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan KetenagakerjaanDepartemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I.


2/30

Sistem Manajemen KeselamatanDan Kesehatan Kerja

Pedoman Penerapan


3/30

BagaimanaParadigma

Pengawasan K3 ?


4/30


5/30

19701988199219951996

Era VR 1910

PJIT Uap KepMen. 1261/1988

Fihak III PJK3 PerMen.04/1995SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003

Proses transformasi darirawing ke steeringPrivatisasi inspeksi K3irect Inspection

PARADIGMA PENGAWASAN K3

AHLI K3 PerMen. 02/1992

1987 P2K3 PerMen. 04/1987


6/30

Bagaimana

Kebijakan

MENAKERTRANSDalam Mendorong

Komitment TerhadapPelaksanaan K3 ?


7/30


8/30

10 Bab 12 Pasal 4 LampiranBab I - Ketentuan UmumBab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3Bab III - Penerapan SMK3Bab IV - Audit SMK3Bab V - Kewenangan DirekturBab VI - Mekanisme Pelaksanaan AuditBab VII - Sertifikat K3Bab VIII - Pembinaan Dan PenngawasanBab IX - PembiayaanBab X - Ketentuan PenutupLampiran I : Pedoman Penerapan SMK3

Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3Lampiran III : Formulir Laporan AuditLampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3


9/30

Apa SMK3 ?

Penjelasan Pasal 87 UU No.13 Th.2003

Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara keseluruhan yangdibutuhkan bagi : pengembangan, penerapan, pencapaian,

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yangberkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif


10/30

Apa dasar

hukum

SMK3 ?


11/30

Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat 2) UUD 1945

Pasal 3, 9 dan 10 UU No.14 Tahun 1969

UU No.1 Tahun 1970


12/30

Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat 2) UUD 1945

Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No. 13 / 2003Ttg Ketenagakerjaan

UU No.1 Tahun 1970


13/30

Pasal 27 ayat 2) UUD 1945 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan

UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan PokokMengenai ketenagakerjaanPasal 3Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yanglayak bagi kemanusiaan


14/30

Pasal 9Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan ataskeselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan morilkerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabatmanusia dan moral agamaPasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerjayang meliputi :(1) norma keselamatan kerja(2) norma kesehatan kerja(3) norma kerja(4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasidalam hal kecelakaan kerja

UU No 14/1969


15/30

Pasal 86 UU No.13/20031) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindunganatas :a. keselamatan dan kesehatan kerja;b. moral dan kesusilaan; danc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusiaserta nilai-nilai agama;

2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dankesehatan kerja

3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja


16/30

Pasal 87 UU No.13/20031) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengansistem manajemen perusahaan1) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud padaayat 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah


17/30

Pasal 190 UU No.13/20031) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksiadministratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25,Pasal 38 ayat 2), Pasal 45 ayat 1), pasal 47 ayat 1), Pasal 48,

Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat 3), dan Pasal 160 ayat 1)dan ayat 2) Undang-undang ini serta peraturanpelaksanaannya.

BAB XVI

Bagiaan Kedua

Sangsi Administratif


18/30

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa:a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;h. pencabutan ijin.

3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksudayat 1) dan ayat 2) diatur lebih lanjut oleh Menteri


19/30

K3UU No.13 /2003

p. 86 p. 87UU No.1/1970Tempat Kerja

PP - SMK3Perusahaan

Per.Men. 05/1996SMK3

UU No.14/1969P. 3, 9, 10

UU No.1/1970

Tempat Kerjaa.l. :


20/30

Dasar Hukum SMK3

Pasal 27 2) UUD1945Undang-undangKetenagkerjaan

Pasal 86 Pasal 87UU No.1/1970

Per. Menaker No. 05/Men/1996Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 PP PenerapanSMK3

Sangsi pelanggaran


21/30

ILO

The most efficient way to build a

sustained safety culture

Establishment of OSH MS


22/30

Regulation asedOSH Program

Risk asedOSH Program

OSH MS


23/30

ManagementCommitmentCondition ofEmployment Fear/Discipline Rules/ProceduresSupervisor Control,Emphasis, and GoalsValue All People Training

Personal Knowledge,Commitment, andStandardsInternalization

Personal ValueCare for SelfPractice, HabitsIndividual Recognition

Help Others ConformOthers eeperNetworking ContributorCare for OthersOrganizational Pride

Dependent IndependenteactiveSafety by NaturalInstinctCompliance is theGoalDelegated to SafetyManagerLack of ManagementInvolvement

nuyRae

Interdependent

SMK3 MEMBANGUN BUDAYA K3

EngineeringControl OSH - MS BehavioralSafety


24/30

Apa Tujuan

Penerapan

SMK3 ?


25/30

Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat danmartabatnya sebagai manusia pasal 27 ayat 2 UUD 1945) Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalammelindungi tenaga kerja Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untukmenghadapi kompetisi perdagangan global Proteksi terhadap industri dalam negeri Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspornasional Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec. melalui pendekatansistem Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial danekonomi yang tekait dengan penerapan K3


26/30

Siapa Yang

HarusMenerapkan ?


27/30

Perusahaan dengan :

- tenaga kerja 100 org atau lebih dan atau

- potensi bahaya peledakan, kebakaran,

pencemaran dan penyakit akibat kerja

Pasal 3 Per Menaker No 05/Men/1996


28/30

KomitmenManagement

PenetapanKebijakan K3

PerencanaanK3

PenerapanK3engukurandanEvaluasi

PeningkatanBerkelanjutanPeninjauanUlangPeningkatan

eninjauanUlang&Peningkatan

Manajemen

Apa Ketententuan Yang Wajibdilaksanakan Dalam Penerapan SMK3 ?

SMK3 oleh


29/30

Harus Memenuhi Persyaratan Minimum :- 5 prinsip dasar- 12 unsur/elemen

dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektordan terintegrasi dgn sistem ManajemenPerusahaan

Wajib

Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah ataumenambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada ataspersetujuan Menteri Pasal 5 ayat 3)


30/30

Terima kasihatas perhatiannya

Penerapan SMK3

Documents